Issuu on Google+

CMYK

16 Halaman l Edisi XXVII/13 - 20 November 2013

6 lKreativitas politikus Perempuan

T E R U J I T E P E R C AYA

Pilgub Lampung Berhenti Total PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung tak juga ada keputusan yang jelas. Setelah Kemendagri meminta 2015 dan KPU Lampung berkeras Desember 2013, kini agenda itu makin tak diurus.

K

PU Lampung hingga kini masih fokus menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) yang masalahnya belum juga terurai. Dari sejumlah pleno penetapan DPT, selalu saja masih ada masalah menentukan siapa yang berhak memilih. Akhirnya agenda dan tahapan pilgub pun ditinggal. Mereka hanya pasrah saat sejumlah agenda terhambat, seperti pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Tak pernah lagi anggota KPU itu berkonsultasi atau berupaya maksimal agar setiap agenda yang telah ditetapkannya berjalan. “Kami harus mendorong Pemerintah Provinsi untuk menganggarkan Pilgub Lampung tetap berlangsung di 2013,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, awal Oktober lalu. Kelesuan KPU itu pun memengaruhi calon kepala daerah yang telah mendaftar. Nyaris tak ada gerakan dilakukan mereka, kecuali calon Ridho Berbakti yang masih terus roadshow untuk memeberi dan melayani masyarakat. “Saya mengambil untung semua saat pilgub dilaksanakan kapan pun. Diundur pun, saya makin leluasa bersosialisasi dan dikenal masyarakat,” kata calon gubernur M. Ridho Ficardo, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, beberapa waktu lalu. Calon lainnya pun ikut pasrah dengan gerakan yang mulai dilemahkan. Calon wakil gubernur Lampung, Gunadi Ibrahim, mengaku tidak akan menuntut kepada KPU Lampung meskipun Pilgub Lampung digelar pasca-pilpres. “Secara pribadi, saya tidak dirugikan karena tugas saya sebagai ketua Partai Gerindra menyukseskan tiga agenda politik. Kalau pilgubnya belum terlaksana, fokus saya memenangkan Gerindra di pemilu legislatif dan mengantarkan Prabowo sebagai presiden,” ujar Ketua DPD Gerindra Lampung itu. (CR2/VER/U1)

 FERIAL


CMYK

Interupsi

l

2 13 November 2013

Politik Anak Muda TIDAK pernah habis membicarakan soal pemuda. Selalu menarik karena di dalamnya ada harapan besar akan perbaikan. Ada optimisme dan semangat yang tidak pernah padam.

P

Padli Ramdan Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

otensi pemuda di Indonesia luar biasa besar. Jumlah pemuda di nusantara mencapai 60 persen dari total penduduk. Banyak pihak meramalkan bahwa jumlah ini menjadi keuntungan karena Indonesia akan menikmati produktivitas yang luar biasa besar di masa depan. Bandingkan dengan beberapa negara di Asia lain, yang jumlah usia produktif atau orang tua jauh lebih besar dibandingkan pemuda. Para pemuda pun menyebar dalam berkarya. Ada yang memilih menjadi pengusaha, pegawai swasta atau pemerintah, serta terjun ke dunia politik. Mereka yang terjun ke dunia politik cenderung menjadi sorotan. Apalagi dengan banyaknya politikus muda di Senayan yang terjebak kasus korupsi. Di dearah, peran politikus muda pun dinantikan. Selain di lembaga legislatif dan pimpinan partai politik, beberapa anak muda menang dalam suksesi kepala daerah. Namun, sejauh mana peran mereka memengaruhi kebijakan dan mendorong perbaikan pelayanan publik? Di lembaga legislatif tingkat provinsi, kabupaten, atau kota di Lampung, cukup banyak diisi anak muda. Namun, belum terasa peran dalam mewarnai pembuatan aturan dan pengawasan di DPRD. Kinerja mereka masih rata-rata dan standar, bahkan cenderung sama dengan politikus senior yang sudah lama berjibaku di DPRD. Politikus muda pun hanya sekadar pengikut atau follower. Tidak berusaha dan berani untuk melakukan terobosan dan pendobrakan. Perilaku politikus muda yang siap bersaing dalam pemilu legislatif pun lebih cenderung ikut-ikutan. Cara bersosialisasi ke konstituen lebih didominasi dengan memasang baliho berukuran besar di pusat kota. Coba Anda melalui beberapa jalan protokol di Bandar Lampung. Banyak ditemui gambar-gambar politikus muda dengan wajah ayu dan tampan.

pada uang dan dukungan massa. Mereka pun bekerja serabutan sambil berpolitik atau sepenuhnya menggantungkan hidup pada politik. Diatyka menjabarkan pemuda masuk ke dunia politik diawali dengan menjalankan berbaga pekerjaan yang disediakan sistem politik. Misalnya tim sukses, broker politik, broker proyek pemerintah, atau sekadar ikut aneka demonstrasi demi menekan pihak lawan. Bagi anak muda yang menggantungkan hidupnya pada politik, akan mudah berpindah parpol atau bersatu dengan pihak lain yang berbeda orientasi dan ideologi politiknya. Pintu masuk dunia politik anak muda saat ini memang cenderung instan. Diawali dengan ikut-ikutan tanpa ada bekal pemikiran dan pemahaman yang mumpuni soal politik. Pemahaman yang menjadi dasar perilaku tentang politik yang bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sebagai alat untuk mencapai kebijakan bersama. 

Mereka belum punya terobosan untuk mendekatkan diri dengan pemilih atau sekadar membangun optimistis rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Bisa jadi malah menghalalkan segala cara untuk meraih suara, termasuk melakukan praktik kotor politik uang. Sosiolog Universitas Indonesia, Diatyka Widya, menyebut anak muda kehilangan moralitas, pegangan nilai, idealisme, yang dapat menjadi panduan dalam berpolitik. Anak muda pun hanya melirik politik sebagai sumber penghasilan karena sektor ini menjanjikan kekuasaan yang dapat digunakan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi. (Kompas, 7/11) Masih menurut Diatyka, ada beberapa penyebab anak muda semakin pragmatis dalam berpolitik, lapangan kerja yang minim, serta sistem politik yang semakin terbuka dan kompetitif yang berlandaskan

indeks : LAPORAN UTAMA Ancaman Mendagri . . .

4

GAGAS pemilu dan Korupsi Politik . . .

5

ORATOR “Demokrasi Wani Piro” . . .

8

PILAR Mengawal Demokrasi Bersih . . . JEDA Politik uang . . .

10

13


CMYK

Laporan Utama

l

3 13 November 2013

Satu Opsi Pilgub Harus segera Dipilih JADWAL Pilgub Lampung masih menyisakan dua opsi, yakni 2014 dan 2015. Selanjutnya, pemangku kepentingan harus segera memilih satu opsi terbaik dan termudah. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik FISIP Universitas Lampung Dedy Hermawan. Menurut dia, Pilgub Lampung saat ini tinggal dua opsi, yakni opsi pilgub pada 2014 sebelum atau berbarengan dengan pemilu legislatif dan opsi pilgub pasca-pilpres, yakni 2015. Dua opsi tersebut memiliki dasar hukum masing-masing. “Opsi pilgub 2013 sudah tidak ada. Sekarang tinggal dua opsi itu kemungkinannya,” kata Dedy. Berdasarkan kajiannya bersama sejumlah akademisi Unila, dari dua opsi tersebut ada satu opsi yang termudah dan realistis, yakni Pilgub Lampung setelah pemilu presiden. Hal itu setelah melihat kondisi keuangan Provinsi Lampung dan kesiapan penyelenggara. Mengingat ketika pilgub sebelum atau berbarengan dengan pemilu legislatif, maka proses penyelenggaraannya akan sangat rumit. Semua konsentrasi akan terpecah. Mulai dari konsentrasi penyelenggara pilgub, pengurus partai politik dan masyarakat yang dibuat binggung. Kondisi sebaliknya akan terjadi ketika KPU dan pemerintah daerah memilih opsi pilgub tahun 2015 pasca-pilpres. Semuanya jauh akan lebih ringan dan tertata rapi. “Kalau pilgub setelah pilpres suasananya akan jauh lebih tenang dan lebih mudah. Semuanya akan fokus memilih pemimpin sesuai hati nurani dan penyelenggaraannya juga lebih fresh,” kata dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu. Namun, kata dia, masih ada satu persoalan sipakah komisioner KPU Lampung yang layak menjadi penyelenggara tiga pesta demokrasi, pilgub, pemilu legislatif, dan pilpres. Mengingat, dasar perpanjangan jabatan komisioner yang sekarang hanya untuk Pilgub 2013. “Ini juga persoalan serius dan selalu dipertanyakan banyak orang. Masihkah mereka (komisioner KPU Lampung) berhak sebagai penyelenggara pilgub, pemilu legislatif, dan pilpres, sedangkan perpanjangan mereka sebagai penyelenggara Pilgub 2013,” ujarnya. (CR2/U1)

Dedy Hermawan Akademisi

Nazarudin Ketua Bawaslu

Pilgub Kemungkinan Dihentikan Permanen TAHAPAN Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung kemungkinan besar akan dihentikan secara permanen. Hal itu menyusul ketidakjelasan jadwal dan anggaran serta maraknya politik uang. Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengatakan pihaknya sudah memberikan penjelasan secara tertulis dan secara lisan kepada Bawaslu Pusat terkait dengan kondisi terkini Pilgub Lampung. Bahkan pihaknya juga mengakui kemungkinan besar Pilgub Lampung akan dihentikan. “Sudah kami sampaikan semuanya ke pusat. Peluang untuk memberi rekomendasi kepada KPU Pusat agar tahapan pilgub ini dihentikan terbuka lebar,” kata Nazarudin. Menurut dia, kondisi jadwal pilgub memang sudah ditarik ke ranah pusat, baik oleh KPU Pusat maupun Bawaslu Pusat. Mengingat, penyelenggara pemilu di tingkat daerah sudah tidak bisa memberikan solusi akibat kebuntuan jadwal dan anggarannya. Untuk itu, Bawaslu Pusat sedang menyusun rekomendasi final kepada KPU Pusat apakah pilgub ini bisa dilanjutkan atau tidak. “Rekomendasi sedang disusun Bawaslu Pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada keputusan apakah Pilgub Lampung ini masih layak dilanjutkan atau dihentikan secara tetap,” kata dia. Nazarudin menambahkan Bawaslu Lampung dan jajarannya juga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Bahkan seluruh kegiatan lembaganya terkait dengan Pilgub Lampung sudah dihentikan secara tetap. Dia juga khawatir jika pilgub ini tetap dilanjutkan dengan segala keterbatasan dan persoalan, hasilnya juga rawan untuk digugat. “Memang awal-awal kami masih mengawasi. Tapi mulai sekarang kami sama sekali tidak mengurusi pilgub. Biar Bawaslu Pusat yang memutuskan,” kata dia. (CR2/U1)


CMYK

Laporan Utama

l

4 13 November 2013

Ancaman Mendagri Tunda Pilgub Nyaris Terwujud MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengancam akan menunda pelaksanaan Pilgub Lampung hingga 2015 bila Pemprov Lampung enggan menyediakan anggaran untuk pilgub tahun ini. “Saya sudah bicara dengan Husni (Ketua KPU). Apabila mereka tidak mau laksanakan pemilu tahun ini, kami tidak lakukan pada 2014,” kata Mendagri di Jakarta. Gamawan mengatakan dengan begitu pihaknya bakal menyerahkan kekuasaan pemerintah daerah setempat kepada pejabat yang ditunjuk Pemerintah Pusat. Pejabat itu yang bakal mengisi posisi Gubernur Lampung hingga pilgub pada 2015. “Tidak masalah kan kalau kami tunjuk pelaksana tugas (plt.) dulu sebelum pemilu. Ini sudah kami lakukan di Papua beberapa waktu lalu,” ujarnya. Gamawan mempertanyakan alasan Gubernur Lampung yang selalu menyebutkan tidak ada alokasi APBD untuk memajukan pilgub. Padahal, pemerintah sudah memberi jaminan kepada pemda untuk berutang demi tersedianya dana untuk pilgub. “Silakan utang, kami setujui. Butuh Rp150 miliar pun kami fasilitasi banknya,” kata mantan Gubernur Sumbar itu. Pada bagian lain, DPRD Lampung meminta KPU segera kembali mengubah jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. Pasalnya, jadwal pilgub 2 Desember 2013 telah dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni menjelaskan KPU Lampung harus segera mengubah jadwal Pilgub Lampung untuk ketiga kalinya. Namun, KPU tidak bisa jalan sendiri dalam memutuskan jadwal pemungutan suara seperti penetapan jadwal sebelumnya, yakni 2 Oktober dan 2 Desember 2013. “Tidak ada pilgub di 2013 ini, sudah final karena tidak ada anggarannya. Jadi, apalagi yang mau ditunggu KPU jika tidak mengubah jadwal,”

kata Ismet. Menurut dia, KPU Lampung diminta segera berkoordinasi dengan Pemprov dan DPRD Lampung untuk menentukan jadwal pilgub untuk ketiga kalinya. Jadwal terakhir harus benar-benar final dilakukan 2014 sebelum pemilu legislatif. APBD 2014 Pemprov Lampung sudah menyiapkan anggaran pilgub dalam APBD 2014 sehingga KPU Lampung diminta untuk tidak mempertahankan jadwal pilgub 2 Desember 2013. “Berpikir rasional. Pilgub Lampung ini dianggarkan oleh Pemprov dalam APBD 2014. Dewan juga sedang menjadwalkan rapat paripurna penyerahan KUA-PPAS,” ujarnya. Hal senada juga dikatakan Ahmad Bastari, ketua Komisi III DPRD Lam-

pung. Dia mengatakan KPU Lampung diminta untuk segera menjadwalkan ulang tahapan Pilgub Lampung mengingat anggaran pilgub hanya ada di APBD 2014. “Sudah tidak mungkin lagi pilgub 2 Desember. Makanya penjadwalan ulang ini sangat realistis,” kata Wakil Ketua DPW PAN Lampung itu. Sehari sebelumnya Komisioner KPU Lampung Solihin mengatakan KPU Lampung siap menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung sebelum atau bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2014 jika mendapat restu KPU Pusat. “Kalau penyelenggara siap, asal persetujuan KPU Pusat karena prinsipnya tidak ada pilgub berbarengan dengan pemilu nasional. Itu adalah kebijakan KPU Pusat,” ujarnya. (CR2/U1)


CMYK

Gagas

l

5 13 November 2013

Pemilu dan Korupsi Politik M. Afifuddin Koordinator Nasional JPPR dan mantan Bendahara Umum PB PMII

P

ROSES pemilu secara langsung merupakan momentum penegasan kedaulatan. Rakyat mempunyai kesempatan besar untuk menentukan pilihan politiknya secara mandiri dan bertanggung jawab untuk memilih wakil-wakilnya di level legislatif maupun eksekutif. Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi operasional. Hasil pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Ta t a c a r a s e l e k s i m e n c a r i pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popularitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung, pemilihan terbatas, ataupun pewarisan kekuasaan ala kerajaan. Prinsip demokrasi menganut prinsip kesetaraan dan keadilan yang melekat sehingga apabila ada partai politik dan calon yang mempunyai dana yang tidak terbatas dibanding dengan partai politik dan calon yang lain dan

membeli semua proses pemilu, akan menyebabkan proses demokrasi berjalan formalistik. Apalagi jika tidak terbatasnya dana kampanye tersebut berkelindan dengan tidak adanya peraturan secara tegas dan mendasar tentang pendanaan dalam tahapan kampanye serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi, maka terjadilah korupsi dalam pemilu. Korupsi pemilu juga tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menghancurkan nilai dan etika politik di tingkat masyarakat, lebih-lebih di tingkat elite politik. Pemberian uang kepada pemilih hanyalah cara jangka pendek yang sama sekali tidak memberikan manfaat yang panjang bagi perbaikan kualitas berbangsa dan bernegara. Akibat politik uang justru menumbuhkan praktik manipulasi yang akan makin meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, seperti partai politik dan parlemen. Politik uang juga akan makin menjauhkan publik dari proses pengambilan keputusan politik kare n a elite

politik akan makin kuat relasinya dengan para kelompok kepentingan yang telah memberikan dukungan saat kampanye dilakukan. Kampanye sebagai media pengenalan dan meyakinkan pemilih harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan sungguh mencerminkan program kerja yang ditawarkan, bukan sekadar omong kosong. Oleh karena itu, pemantauan dana kampanye adalah menjadikan kampanye lebih demokratis dan mencegah agar hasil pemilihan umum tidak berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengmpulkan dana kampanye sebesarbesarnya, tetapi dari kualitas dan program dari calon dan partai politik tersebut. Kampanye sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dibatasi oleh kebebasan rakyat sebagai pemilih u nt u k m e nen-

tukan pemimpin dan sebagai pemegang kekuasaan. Kebebasan dimaksudkan untuk menjamin penggunaan hak pilih merupakan kehendak bebas, tanpa tekanan, intimidasi, dan manipulasi terhadapnya sehingga kampanye yang dilakukan harus bisa memberikan batasan untuk keadilan yang tidak hanya bagi antarcalon, tetapi juga bagi pemilih. Sistem kampanye harus memberikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan menilai siapa pun tanpa halangan sehingga pemilih masyarakat pemilih perlu memperoleh informasi yang seimbang dari seluruh calon. 


CMYK

Perempuan

l

6 13 November 2013

Kreativitas Politikus Perempuan Dinanti Rakyat PEMILU 2014 adalah momen yang tepat bagi perempuan Lampung untuk memperjuangkan isu-isu kedaerahan di tingkat pusat. Program yang layak diperjuangkan di DPR antara lain isu-isu perempuan, pertanian, kesehatan, dan kebudayaan Lampung.

S

Dwita Ria Gunadi Lahir : Tanjungkarang, 3 Oktober 1963 Suami : Gunadi Ibrahim Alamat : Jalan Cut Nyak Dien No. 44, RT 008/RW 003, Kelurahan Palapa, Tanjungkarang Pusat Pendidikan : a. SDN 2 Tanjungkarang (1975) b. SMPN 2 Tanjungkarang (1979) c. SMAN 2 Tanjungkarang (1982) d. Universitas Lampung (1986) Organisasi : a. SD Pramuka Siaga (1970—1975) b. SMP Pramuka Penggalang (1976—1978) c. SMA OSIS (1980—1982) d. Pengurus majalah dan koran Cendikia Unila (1983—1985) e. Himagron (Himpunan Mahasiswa Agronomi) (1985—1986) f. Perhiptani (Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia) (1991—1996) g. Pembina PD Pira (Perempuan Indonesia Raya) Lampung (2011—sekarang) h. Wakil Ketua Pindra DPR RI (2011—sekarang) i. Wakil Ketua DPD HKTI Lampung (2013—sekarang)

emangat ingin memperjuangkan empat isu strategis itu menjadi salah satu alasan politikus perempuan Gerindra Lampung, Dwita Ria Gunadi, maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR daerah pemilihan (DP) Lampung II. Menurutnya, empat progam yang akan dia perjuangkan itu diyakini bisa meningkatkan kualitas masyarakat Lampung. “Motivasi saya akan berjuang di DPR ini karena ingin memperjuangkan kaum perempuan, sektor pertanian, kesehatan, dan ingin budaya Lampung bisa semakin kental di provinsi ini dan dikenal di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar istri Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim itu. Motivasinya ingin memperjuangkan empat sektor tersebut cukup beralasan, pasalnya dia adalah caleg perempuan yang diyakini memahami kebutuhan perempuan-perempuan Lampung, kemudian mantan pegawai negeri sipil berlatar belakang sarjana pertanian yang sudah puluhan tahun menjadi penyuluh pertanian di Lampung. “Saya akan berusaha meningkatkan kreativitas perempuan Lampung. Begitu juga dengan petaninya. Jika perempuan sudah kreatif dan petaninya profesional serta harga jual hasil pertaniannya selalu tinggi, perekomiannya bisa meningkat,” ujar Wakil Ketua DPD HKTI Lampung itu. Sementara di sektor kesehatan, dia sudah memulai berusaha membantu masyarakat Lampung yang tidak mampu agar bisa berobat dengan murah dan gratis dengan membentuk relawan kesehatan Gerindra. Di sektor pelestarian budaya Lampung, dia ingin agar seluruh hotel maupun tempat-tempat publik untuk selalu menampilkan budayabudaya lokal, mengingat Lampung memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. “Kebudayaan Lampung ini harus dilestarikan di seluruh daerah ini. Bahkan, seharusnya bisa dikenal oleh masyarakat nusantara seluruh budaya maupun hasil-hasil kreativitas masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai,” ujar caleg DPR nomor urut satu itu. Politikus perempuan Gerindra itu mengaku tekadnya untuk memperjuangkan isu-isu daerah di Senayan itu sudah sangat kuat. Bahkan, dia rela keluar dari PNS karena ingin banyak berbuat untuk publik dengan tiga fungsi yang dimiliki legislatif: fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan. “Kalau saya tetap di PNS, saya hanya bisa mengabdi di satu sektor. Namun, kalau di DPR, saya bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat,” katanya. (U1)  Fathul Mu’in


CMYK

Perempuan

l

7 13 November 2013

Pembangunan Gender Dihambat Sikap Perempuan SEJAK awal era reformasi pada 1998, keterwakilan perempuan Indonesia di lembaga-lembaga politik sudah dipolakan lewat tindakan afirmatif berupa penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, ada sejumlah penghambat pembangunan gender itu, salah satunya perilaku dan sikap perempuan sendiri.

S

alah seoang tokoh pers, Toeti Aditama, mengatakan memang partisipasi perempuan di parlemen berangsur meningkat dari 9% pada 1999, naik ke 11,3% pada 2004, kemudian 18% pada 2009. Untuk Pemilu 2014, diharapkan meningkat lagi. Namun, dari seluruh 102 anggota perempuan yang ada di parlemen sekarang, diperkirakan hanya sepertiganya yang sepenuhnya sadar akan fungsinya. “Kenyataan ini memperkuat sikap meremehkan kapasitas perempuan dalam dunia perpolitikan,” katanya. Selama ini politikus perempuan umumnya tidak terlalu diperhitungkan. Sebutan konco wingking bagi perempuan rupanya masih melekat di sanubari masyarakat. Masih diperlukan waktu lama untuk menghapuskan prasangka. Dalam proses sosialisasi ke dalam masyarakat yang sarat prasangka, tanpa sadar kita pun membiarkan prasangka menyerap dalam diri kita. Diskriminasi memang bukan lagu baru untuk perempuan. Benih-benih egaliter laki-laki/perempuan baru mulai tumbuh pada abad 19, dan persamaan hak bagi perempuan baru dalam abad ke-20 berangsur dilembagakan, suatu proses yang meliputi: hak terjun dalam masyarakat, hak bersuara dalam politik, hak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama, dan hak memperoleh penilaian atau upah yang sama. Menurut ajaran Timur lama, perempuan sejati tahu, perempuan ibarat air yang hanya mengisi, merendah, dan melimpah. Artinya, memperjuangkan kepentingan perempuan tidak harus diwarnai sikap agresif. Kata filosof China Lao Tse (604—531 SM), “Mereka yang mengenal kemaskulinan, tetapi tidak meninggalkan kefemininan akan menjadi saluran, dan seluruh dunia akan mengalir menuju dirinya.”

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Linda Gumelar mengakui perempuan Indonesia memang sudah ikut dalam kegiatan pembangunan, tetapi tingkat pendidikannya masih memprihatinkan. Rata-rata angka melek huruf dan lama pendidikan sekolah masih kalah dari lakilaki. Menurut data BPS, sebagian besar perempuan usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SMP ke bawah. Mayoritas perempuan hanya berpendidikan SD. Semakin tinggi tingkat pendidikan, partisipasi perempuan makin rendah: SMA hanya sekitar 19%, akademi dan perguruan tinggi hanya sekitar 6%. “Ketimpangan pendidikan tampak pada kontribusi pendapatan nasional yang menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan negara-negara lain,” katanya. Berbicara tentang ketimpangan, salah satu tujuan penting MDGs (Millenium Development Goals) pada 1015 adalah mengusahakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dua tujuan lainnya: menurunkan kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Pemilihan tiga tujuan penting itu menggambarkan ketertinggalan perempuan. Pada bagian lain, KPU menetapkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah RI untuk Pemilu Legislatif 2014 di 33 provinsi sebanyak 945 orang. “DCT DPD RI berjumlah 945 orang, terdiri dari 826 orang laki-laki dan 119 orang perempuan,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dari DCT yang telah ditetapkan tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan DCT dengan jumlah terbanyak, yakni 63 orang dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah paling sedikit, 13 orang. “Sementara itu, daerah dengan persentase DCT perempuan terbanyak ialah Provinsi Sumatra Selatan sebanyak 25% dan paling sedikit Provinsi Maluku Utara 3%,” kata Husni. (U1)

Linda Gumelar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Toeti Aditama Tokoh Pers.


CMYK

Orator

l

8 13 November 2013

‘Demokrasi Wani Piro’ P

OLITIK transaksional oleh politikus instan telah membudayakan demokrasi wani piro. Perpindahan rezim orde baru ke reformasi belum mampu mengikis budaya ini. Sebab, masih ada saja oknum yang menggunakan cara-cara ini untuk mencapai kekuasaan. Sebagian caleg memang tidak memiliki popularitas, kapabilitas, dan elektabilitas di tengah-tengah masyarakat yang akan diwakilinya, tapi memiliki logistik dan amunisi yang banyak. “Supaya dikenal dan dipilih, digunakanlah cara-cara kotor, yakni membeli suara. Anehnya masyarakat malah memilih caleg-caleg demikian,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Bandar Lampung Septrio Frizo S.A. atau yang akrab disapa Arya. Secara pribadi, menurutnya, selama dua periode menjadi wakil rakyat (2004—2009 dan 2009—2014), setiap sosialisasi dirinya tidak menggunakan politik uang. “Karena bagi saya itu sangat tidak mendidik masyarakat. Pada setiap sosialisasi atau kampanye, saya selalu mengedepankan politik bersih, cerdas, dan santun dengan salah satu caranya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat akan pemahaman kebijakan politik yang benar dan seperti apa tupoksi anggota Dewan yang juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat, karena anggota Dewan itu bukan sebagai penentu kebijakan, melainkan sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintahnya atau kepala daerahnya,” kata dia. Ia mencontohkan di suatu wilayah sangat membutuhkan sarana prasarana jalan atau jembatan penghubung ke wilayah lain, tapi belum dapat perhatian dan tersentuh oleh pemerintah. “Nah, di sinilah tugas caleg/anggota legislatif untuk membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar aspirasinya itu dapat didengar bahkan dapat direalisasikan. Di sini tugas anggota legis-

latif khususnya untuk mengawal aspirasi itu,” ujar politikus Partai Demokrat itu. Sebagai anggota DPRD dua periode, Arya mengatakan dirinya selalu memanfaatkan sosialisasi pada saat reses ke daerah-daerah pemilihan. Menurutnya, itu menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan programprogram pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, secara gamblang. Demikian juga program-program prorakyat yang diusung oleh Partai Demokrat yang menjadi partainya. “Sehingga masyarakat memahami tupoksi Dewan dan aspirasi apa yang akan mereka sampaikan. Dalam bersosialisasi, saya tidak akan meladeni kalau ada sebagian orang yang hanya berbicara uang agar nanti memilih saya. Sebab, saya yakin masih banyak rakyat yang memilih karena kinerja bukan karena uang sesaat,” kata dia. Ia juga berharap dapat tetap istikamah menjadi jembatan aspirasi masyarakat Bandar Lampung, khususnya daerah pemilihan Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung Timur, dan Telukbetung Selatan. “Saya mencalonkan diri kembali karena masih ada beberapa program pemerintah maupun aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi,” kata caleg dari Partai Demokrat nomor urut 2 itu. (U1)  Eka Setiawan

Septrio Frizo S.A. Kelahiran Alamat Pekerjaan

Istri Ayah Ibu

: Bandar Lampung, 4 September 1974 : Jalan S. Parman No. 15 Tanjungkarang Pusat : - Anggota DPRD, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bandar Lampung - CEO Vertical Productions (Event Organizer)

: Vika Ariyuniar : R. Thibroni Hamim : Siti Undaya

Organisasi : - Wakil Sekretaris I DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung - Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Telukbetung Selatan - Wakil Ketua I IPSI Provinsi Lampung - Ketua Umum/Pendiri Pencak Silat Satria Sejati Provinsi Lampung - Pembina Pencak Silat Kesti TTKKDH Telukbetung Barat - Ketua PPM (Pemuda Panca Marga) Kota Bandar Lampung - Danyon Resimen VIII-I Yudha Putra Bandar Lampung - Dewan Penyantun KONI Kota Bandar Lampung Caleg DPRD Kota Bandar Lampung No. urut 2 daerah pemilihan IV: Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung Timur, dan Telukbetung Selatan Partai Demokrat


CMYK

Orator

l

9 13 November 2013

Hari Pahlawan, Momentum Luruskan Niat Caleg HARI Pahlawan 10 November hendaknya dijadikan momentum refleksi diri untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Dengan semangat Hari Pahlawan ini juga harus menjadi penyemangat bagi generasi bangsa untuk mewujudkan cita-cita pahlawan menuju masyarakat Indonesia merdeka di segala bidang.

M

erdeka dalam memperoleh pendidikan guna memberantas kebodohan, merdeka memperoleh pelayanan kesehatan agar tidak ada lagi yang terkena gizi buruk, serta bebas menuntut ilmu setinggi mungkin agar menjadi pemimpin bangsa yang bermoral. “Mari kita berlomba menunjukkan prestasi karya dan kerja dan dengan Hari Pahlawan kita hilangkan budaya anak bangsa yang korup,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandar Lampung Benson Wertha kemarin. Ia berharap semua pihak dapat bergandengan tangan untuk terus menghargai pengorbanan para pahlawan dengan terus mengisi kemeerdekaan dengan hal-hal yang positif demi Indonesia jaya. “Intinya cita-cita pahlawan berjuang untuk merdeka ini dengan membebaskan kita dari belenggu penjajah, agar dapat terciptanya hidup berkebangsaan yang bebas dan sejahtera, serta makmur di segala bidang, baik pendidikan, kesehatan,” kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung itu. Selain pembangunan merata di segala bidang, menurut Benson, perlu juga membangun bangsa yang berperilaku sesuai dengan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Bukan bangsa yang bermental korup, seperti yang sering kita lihat dan saksikan selama ini. Saatnya bangkit. Tinggalkan masa lalu yang suram. Mari songsong masa depan yang cemerlang,” kata dia. (U1)  Eka Setiawan


CMYK

Pilar

l

10 13 November 2013

Mengawal Demokrasi Bersih itu Amanah

MENGAWAL demokrasi bersih merupakan amanah untuk terus diperjuangkan.

H

al itu yang menjadi dasar PDI Perjuangan sebagai pemegang amanah demokrasi, salah satunya terkait tingginya data pemilih bermasalah pada daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dapat membahayakan demokrasi. “Apalagi pada Pemilu Presiden 2014, yang tidak ada calon presiden incumbent, maka data pemilih bermasalah ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada suatu diskusi. Hasto menjelaskan pada saat KPU menetapkan DPT pada Senin (4/11), masih ada sebanyak 10,4 juta data pemilih atau sekitar 5,6 persen dari daftar DPT sebesar 186 juta pemilih. Banyaknya data pemilih bermasalah, menurut Hasto, adalah persoalan krusial yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk kepentingan kemenangan atau tambahan suara di pemilu. “Data bermasalah sebanyak 10,4 juta pemilih atau sebesar 5,6 persen bisa direkayasa menjadi lebih tinggi lagi pada pelaksanaan pemilu. Ini akan membahayakan demokrasi,” katanya. Karena itu, kata dia, PDI Perjuangan mendesak KPU dan Kemendagri agar

terus membersihkan data pemilih bermasalah untuk menghasilkan DPT bersih sekaligus menghindari bahaya demokrasi. PDI Perjuangan juga mensinyalir adanya kekuatan tertentu yang berusaha mengintervensi KPU. Hal itu membuat data pemilih tidak seluruhnya bersih sehingga data bermasalah bisa direkayasa. “Buruknya sistem administrasi kependudukan membuat data penduduk yang ditangani oleh Kemendagri dan KPU tidak saling terintegrasi,” katanya. Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menilai sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang dikelola Kementerian Dalam Negeri masih buruk. “Data pemilih yang masih banyak bermasalah ketika ditetapkan menjadi DPT menunjukkan bahwa sistem adminitasi kependudukan di Indonesia masih buruk,” kata Andriof. Klinik Untuk itu, PDI Perjuangan tengah menyiapkan klinik daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Hasto, klinik DPT merupakan sistem yang akan membuktikan bermasalah atau tidaknya data pemilih versi KPU. “Nanti akan ada proses simulasi yang dilakukan

melalui program literasi yang cukup kompleks. Ini untuk mengetahui adanya NIK bermasalah, pemilih ganda, pemilih di bawah umur dan sebagainya,” ujarnya. Hasto menambahkan untuk membuktikan efektivitas sistem klinik DPT itu, PDIP akan menantang KPU agar bersedia menyerahkan peranti lunak (software) yang selama ini digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Nantinya di depan KPU dan ahli-ahli informasi teknologi (IT), lanjut Hasto, PDIP akan membuktikan dugaan adanya data pemilih yang bermasalah. “Kalau memang KPU fair dalam persoalan ini, mereka menyerahkan software ke kami. Nanti akan kita uji bersama-sama. Saya kira ini langkah yang paling fair untuk menguji apakah DPT yang telah disahkan tersebut betul-betul sah atau tidak,” katanya. Hasto menegaskan partainya tetap menganggap penetapan yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (4/11) lalu, cacat hukum. Alasannya, DPT tidak ditetapkan sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. “Kami dari PDIP tetap menyatakan penetapan DPT kemarin bukan DPT lagi namanya. Tapi DPT bermasalah, dan itu merupakan pelanggaran undang-undang,” katanya. (U1)


CMYK

Jejak

l

11 13 November 2013

Sudomo Pangkopkamtib yang Kontroversial SEBAGAI seorang panglima, tentunya ketegasan perlu dilakukan walaupun kontroversial. Hal itu yang dilakukan Laksamana TNI (Purn.) Sudomo, pangkopkamtib paling tegas dan berwibawa.

D

ia tidak ragu mengambil tindakan keras, tetapi dia secara pribadi juga bersahabat dengan siapa pun. Dia pejabat penting masa Orde Baru yang tidak pernah diragukan kesetiaannya oleh Presiden Soeharto. Mantan pangkopkamtib (1978—1983), Menko Polkam (1988—1993), dan ketua DPA (1993— 1998) itu meninggal dunia di Jakarta, Rabu, 18 April 2012, sekitar pukul 10.15, setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Dia yang juga pernah menjabat menteri Tenaga Kerja mengalami stroke berat, sehingga pembuluh darah di otak pecah yang membuat kondisinya semakin lemah. Pria kelahiran 20 September 1926 di Malang, Jawa Timur, itu meninggal dunia pada usia 86 tahun. Sudomo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menjadi inspektur upacara pada pemakaman itu. Mantan Pangkopkamtib di era Presiden Republik Indonesia Kedua (1966—1988) Soeharto ini mengaku di usia tuanya merasa terlahir kembali atau justru menemukan hidupnya kembali. Dia merasa lebih tenang dan khusyuk. “Kalau orang lain berkata hidup dimulai umur 40 tahun, saya justru mulai umur 75 tahun,” kata Sudomo. Dia yang pernah murtad kembali lagi pada keyakinannya semula. Bukan tanpa alasan bila penggemar golf ini berkata demikian. Dia mengaku hampir sebagian besar usianya dilalui dengan gundah dan gelisah. Salah satu penyebabnya karena sosok yang menghabiskan sebagian besar umurnya—53 tahun di pemerintahan dengan berbagai jabatan sebagai umaro—ini pernah murtad. Itu semua menjadi penyebab jauhnya ketenangan dari hidupnya. “Terus terang saja dan bukan rahasia umum, saya dulu kan murtad,” kata Sudomo sambil tertawa. “Celakanya, semua itu saya lakukan tanpa pikir panjang dan memberi tahu orang tua,” lanjutnya. Seiring waktu, Sudomo pun merindu-

kan ketenangan hati dan kembali pada keyakinannya semula. “Kasih sayang Allah pada hamba-Nya lebih luas daripada murka-Nya,” ayat itu dirasakan betul oleh Sudomo. Doa Orang Tua Saat itu, bertepatan 22 Agustus 1997, ia melihat Masjid Al Huda di kompleks Kostrad Malang. Hatinya tersentuh. Dia pun memutuskan untuk kembali. “Itu peristiwa luar biasa. Nama masjid itu sendiri berarti petunjuk. Di situ saya mendapat petunjuk. Mungkin ini hikmah dari doa orang tua saya yang selalu berdoa agar saya kembali,” kenang Sudomo yang tampak lebih gemuk. Peristiwa itu laiknya sebuah kelahiran bagi dirinya dan anugerah yang luar biasa dari Yang di Atas. “Saya sangat senang diberi kesempatan bertobat. Bayangkan kalau saya meninggal sebelum bertobat, bisa-bisa masuk neraka saya,” ujarnya. Sebagai rasa syukur, tahun itu juga Sudomo menunaikan umrah pertamanya. Ibadah haji dia lakukan tahun berikutnya. Sampai sekarang sudah lima kali ia berumrah. Ia mengaku punya pengalaman aneh saat menjadi tamu Allah. Peristiwa tersebut dialami saat menunaikan ibadah haji 1998 dan 2002. Ketika tawaf, Sudomo ingin berada sedekat mungkin dekat Kakbah. Ia pun berdoa dan membaca asmaul husna. Tiba-tiba ia merasa Kakbah sangat dekat dengan dirinya. “Barisan orang yang sedang tawaf seperti terbuka begitu saja sampai-sampai ustaz saya mengikuti dari belakang mendekati Kakbah. Alhamdulillah,” kata Sudomo mengenang kejadian itu. “Doa di sana memang sangat mustajab,” lanjut Sudomo. Sebagian besar waktunya praktis digunakan untuk mempelajari dan mendalami agama, beribadah, beramal, serta sesekali berdakwah untuk kalangan terbatas. Sebuah yayasan, Husnul Khotimah, ia bangun pada 1998 untuk mewadahi semua kegiatan. Sebuah desa kecil di Bogor, Cijayanti, menjadi ladang persemaian pertobatannya. Dengan selera humor yang tak pernah kering, Sudomo mengatakan bahwa apa yang ia lakukan kini tak lebih dari sebuah penanaman modal akhirat. Semua kegiatan itu, menurutnya, memberikan kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan materi yang belum pernah didapat sebelumnya. (U1)


CMYK

Luber

l

12 13 November 2013

Rakyat Tahu Siapa yang Mereka Pilih

P

ELAKSANAAN pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilakukan secara langsung agar rakyat tahu siapa yang mereka pilih. Sebab, rakyat yakin pilihan mereka tepat pada orang yang mau memegang amanah. Untuk itu, diatur asas pemilu yang proporsional terbuka dalam UU No. 8/2012 terutama pada pasal-pasal berikut. Pasal 2 Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 4 (1) Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. (2) Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi: a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; d. penetapan peserta pemilu; e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; g. masa kampanye pemilu;

h. masa tenang; i. pemungutan dan penghitungan suara; j. penetapan hasil pemilu; dan k. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. (4) Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). (5) Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dimulai paling lambat 22 bulan sebelum hari pemungutan suara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) diatur dengan peraturan KPU. Pasal 5 (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pasal 6 (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU. (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu. 


CMYK

Jeda

l

13 13 November 2013

Politik Uang Terus Ancam Demokrasi POLITIK uang dan manipulasi suara merupakan pelanggaran paling mengkhawatirkan pemilih di Pemilu 2014. Demikian hasil temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) saat meneliti persepsi masyarakat pemilih terhadap pelaksanaan Pemilu 2014.

S

alah satu pertanyaan penelitian ialah tindakan pelanggaran yang paling memengaruhi hasil pemilu. Dari lima jawaban yang disediakan, hasilnya menunjukkan politik uang dan manipulasi hasil suara paling dikhawatirkan masyarakat pemilih dengan masing-masing 34%, disusul keberpihakan penyelenggara pemilu (14%), penggunaan fasilitas negara (10%), dan intimidasi (7%). Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz menganggap politik uang merupakan cara paling primitif dalam memengaruhi pilihan rakyat. “Politik uang tak ubahnya seperti racun yang menjadi pangkal rusaknya sistem seleksi kepemimpinan kita melalui pemilu ini,” kata Masykurudin. Persepsi pemilih, lanjutnya, sudah sepatutnya menjadi peringatan bagi para caleg untuk berpikir ulang bagaimana menggunakan dana kampanye mereka agar tidak salah sasaran. “Dalam manipulasi hasil suara, masyarakat pemilih sangat khawatir hasil perolehan suara di TPS dapat berubah di jenjang rekapitulasi berikutnya,” kata Masykurudin. Potensi perubahan hasil di TPS itu di antaranya disebabkan data pemilih yang kurang akurat. “Data pemilih yang tidak akurat dapat disalahgunakan untuk praktikpraktik penggelembungan suara.”

Praktik seperti ini akan bisa dilakukan dengan pelibatan penyelenggara pemilu dari KPPS hingga ke atasnya. Sebanyak 14% masyarakat pemilih mengkhawatirkan hal itu. “Independensi penyelenggara menjadi kekhawatiran tersendiri karena terdapat banyak bukti penyelewengan selama ini, misalnya dari faktafakta persidangan di MK, PTUN, dan DKPP,” ujarnya. Ia mengatakan Pemilu 2014 merupakan pintu masuk untuk menyeleksi pemimpin yang bersih. “Kemenangan dengan cara yang bersih akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilu dan demokrasi kita.” Pendidikan Politik Pengamat politik dari Charta

Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan pendidikan politik terutama kepada pemilih pemula belum berjalan dengan baik. “Dengan belum begitu berjalannya pendidikan politik tersebut, kualitas demokrasi belum maksimal,” kata Yunarto. Dia menjelaskan pendidikan politik merupakan tugas utama partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan kedewasaan berpolitik. Hal itu penting sehingga hasil demokrasi seperti pemilihan kepala daerah akan berjalan dengan baik. Ketika ditanya mengenai pemilihan langsung sekarang ini, dia mengatakan, “Tidak terlalu masalah. Hal ini karena pemilihan kepala daerah masih berjalan dengan baik. (MI/U1)


CMYK

Jeda

l

14 13 November 2013

Komunikasi Politik Harus Merakyat HASIL riset individu yang dilakukan pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana, yang dilakukan sejak 1 September hingga 25 Oktober 2013 tentang peluang menduduki kursi presiden mendatang memunculkan 11 tokoh nasional yang berpotensi karena memiliki kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.

S

ebelas bakal calon presiden yang mempunyai kemampuan komunikasi politik yang baik tersebut ialah Joko Widodo, mantan Wapres Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Surya Paloh, Gita Wirjawan, Aburizal Bakrie, Wiranto, Dahlan Iskan, Megawati Soekarnoputri, dan Pramono Edhie. Tjipta menjelaskan penelitian itu memakai parameter enam komunikasi politik. Pertama ialah konteks, yakni seberapa tinggi atau rendah seorang pemimpin memakai konteks. Kemudian penampilan di depan publik, pesan yang disampaikan, bahasa nonverbal yang dikeluarkan, kualitas suara, dan selera humor. “Hasil ini tidak dikaitkan dengan elektabilitas dan popularitas,” kata Tjipta dalam menyampaikan hasil risetnya dalam sebuah diskusi di gedung parlemen, kemarin.

Komunikasi politik, lanjut Tjipta, dianggap jelek jika apa yang dibicarakan tidak mengena kepada pendengar. “Pemimpin tidak boleh berbicara konteks terlalu tinggi. Tidak muter-muter sehingga bisa diterima oleh rakyat,” kata dia. Tjipta mencontohkan Jokowi yang dalam penyampaian pesan-pesannya selalu mengeluarkan problem solving, to the point, dan low context. “Jokowi dalam berkomunikasi dengan rakyat seakan tidak ada sekat antara elite dan rakyat,” ujarnya. Pengamat politik, Victor Silaen, dalam mengomentari hasil riset yang dilakukan Tjipta Lesmana itu, mengatakan figur Surya Paloh dalam komunikasi politik hampir sama dengan Soekarno. “Soal komunikasi politik, kalau dilihatlihat Surya Paloh mirip Soekarno,” kata Victor. Pakar komunikasi politik lainnya dari

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan pada 2014 masyarakat mengidolakan sosok yang berbeda dengan calon sebelumnya. “Keberbedaan itu muncul dengan cara komunikasi yang disampaikan seorang calon pemimpin kepada semua kalangan.” Gun Gun menjelaskan mengenai hobi Jokowi yang sering blusukan karena rekam jejak sebelumnya sering melakukannya. “Kalau blusukan menjelang pemilu tanpa mempunyai koherensi logis, hal itu malah menunjukkan pencitraan politik,” kata Gun Gun. Bagi capres, imbuh Gun Gun, semakin dia mampu membangun semangat kekitaan, elektabilitas seorang capres akan meningkat. “Semangat masyarakat Indonesia itu paguyuban. Mampu membangun kekitaan. Maka, elite dan masyarakat lebih dekat,” ujarnya. (MI/U1)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

15 13 November 2013

Ridho Tebar Jaring Asmara MESKIPUN terus diterpa isu miring, calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, tidak ambil pusing terkait hal itu. Sebab, Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung itu meyakini isu miring hanyalah trik lawan politik untuk menjatuhkannya dan tidak perlu ditanggapi.

U

ntuk itu, politikus muda tersebut lebih fokus menjaring aspirasi masyarakat sehingga jika diberi kepercayaan masyarakat memimpin Lampung, dirinya mengetahui yang mana yang skala prioritas yang mana yang bukan. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan mengerahkan struktur DPD PD Lampung untuk dapat turun langsung hingga ke grass root untuk memantau pergerakan mesin partai dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Rabu (6/11), tim DPD PD Lampung yang dipimpin Yusuf Kohar melakukan monitoring dan evaluasi di DPAC dan ranting PD Metro Selatan, Metro Utara, dan Kota Metro. Didampingi Ketua DPC PD Kota Metro Sudarsono dan beberapa caleg DPR, DPRD provinsi juga caleg DPRD Kota Metro, Yusuf Kohar menyampaikan apresiasinya atas kekompakan pengurus PD setempat. “Saya sangat apresiasi kekompakan pengurus. Sebab, ini adalah modal awal bagi suksesnya pergerakan mesin partai. Saya juga mengingatkan agar seluruh jajaran pen-

gurus PD sampai tingkat terbawah agar terus melakukan berbagai kegiatan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua DPD PD Lampung itu. Soliditas pengurus dan kader dalam menjalin komunikasi, kata dia, harus terus dijaga agar menimbulkan kesan baik di masyarakat. Dengan demikian, dirinya optimistis PD Metro akan kembali meraih kemenangan pada Pemilu Legislatif 2014. “Potensi kemenangan PD di Metro cukup besar. Untuk itu, jangan lengah dan kendurkan semangat. Terus lakukan kerja-kerja politik yang santun, bersih, dan cerdas sehingga simpati masyarakat kembali terbangun,” kata dia. Roadshow DPD PD Lampung yang dihadiri oleh caleg DPR RI, Min Yuanah, dan beberapa caleg DPRD provinsi, seperti Mozes Herman, Haris Fadilah, Fajrun Najah Ahmad, dan Nurlela Mujitaba itu juga diisi dengan diskusi internal. Dalam dialog tersebut beberapa permasalahan pun didiskusikan, salah satunya perumusan agenda rutin pengurus guna memaksimalkan pergerakan kader sampai tingkat bawah. (U10)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 13 November 2013

Ridho Peduli Bakat Kaum Muda KESUNGGUHAN pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, mengembangkan bakat kaum muda Lampung terus bergulir. Ratusan kaum muda Lampung yang bergelut di dunia model diberi kesempatan unjuk kebolehan, Minggu (10/11), dalam lomba Super Model di Mal Kartini.

K

egiatan yang dikemas relawan Ridho Berbakti ini setidaknya diikuti sekitar 200 peserta, mulai dari anak-anak hingga remaja. Minat kaum muda Lampung dalam dunia model untuk ikut lomba tersebut sangat tinggi sehingga panitia perlu membatasi jumlah peserta. Juru Bicara Ridho Berbakti, Fajrun Najah Ahmad, mengatakan setelah acara Super Karnaval yang mengekspresikan kemampuan seni budaya lokal berlangsung sukses dan memberi hiburan kepada masyarakat Lampung, kini pasangan cagub-cawagub yang didukung Partai Demokrat, PKS, PKPB, PDK, dan belasan parpol nonparlemen ini membuat kegiatan yang memberi kesempatan kaum

muda Lampung mengekspresikan bakat dan minatnya di dunia model. Menurut Fajar, sapaan Fajrun Najah Ahmad, Ridho Berbakti akan terus memberi kesempatan kepada kaum muda Lampung untuk mengekspresikan bakat dan kemampuannya, sehingga kaum muda Lampung selalu berada dalam jalur kehidupan yang positif dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. “Kami concern terhadap masa depan kaum muda, karena di tangan merekalah Lampung ke depan bisa maju,” kata Fajar. Dia mengatakan banyak agenda lain yang tengah disiapkan oleh relawan Ridho Berbakti bagi kaum muda Lampung untuk ikut ambil bagian dalam pemban-

gunan. “Nanti kami wujudkan satu per satu dan benar-benar memberi manfaat bagi kaum muda Lampung secara keseluruhan,” ujarnya. Di sela-sela kesibukannya sosialisasi sebagai cagub, Ridho Ficardo juga serius dalam melakukan konsolidasi partai yang dipimpinnya, yaitu Partai Demokrat. Pada Senin (11/11) dan Selasa (12/11) mendatang, dia akan pimpin langsung tim DPD PD Lampung dalam acara musyawarah anak cabang (musancab) di Kabupaten Tulangbawang Barat. “Sebagaimana arahan ketua umum DPP, kami harus serius berbenah secara total untuk maju dan menang dalam kompetisi politik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata dia. (U10)


VOTING, Edisi XXVII, 13- 20 November 2013