Page 1

CMYK

16 Halaman l Edisi XXVI/6 - 13 November 2013

15 l Ridho Makin Populer di Media Sosial

T E R U J I T E P E R C AYA

Batu Loncatan yang Ditelantarkan itu Pilgub PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung menjadi pijakan batu loncatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk memperpanjang masa jabatannya. Lembaga itu ngotot melaksanakan pilgub dipercepat. Namun, setelah sibuk mengurus pemilu, pilgub justru ditelantarkan.

A

danya surat keputusan perpanjangan masa jabatan dari KPU Pusat No. 707/Kpts/KPU/2013 menjadi dasar Komisioner KPU Lampung melanjutkan tahapan pilgub dan pemilu. “Kami sangat siap melanjutkan tahapan yang sudah sedikit lagi ini. Pemprov yang selalu tidak siap. Kalau langkah kami salah, sudah lama kami dipecat KPU Pusat,” ujar anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal. Namun, lain lagi ceritanya saat Pemprov mengaku tidak memiliki dana untuk penyelenggaraan Pilgub 2013, walau ngotot KPU tetap mengundur jadwal dari 2 Oktober menjadi 2 Desember 2013. Maka, tahapan pilgub dilanjutkan hingga pendaftaran dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. “Kami siap mundur jika sudah menjadi keputusan KPU Pusat. Prinsipnya, kami tetap berpegang pada jadwal Pilgub 2013,” kata Edwin. Lagi-lagi, alasan keterbatasan dana tahapan lanjutan pencalonan terbentur tes kesehatan karena instansi kesehatan tidak sanggup melakukannya. Keterbatasan dana menjadi alasan utama, hingga kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi wacana pelaksanaan pilgub pada 2015. Sebab, waktu itu dianggap paling realistis, terkait 2014 ada pemilu legislatif dan presiden. KPU pun tak bisa lagi berbicara untuk itu walau mereka tetap ngotot pelaksanaan dilakukan segera, sehingga masa jabatan mereka pun tetap melekat dan kini mulai melaksanakan tahapan pemilu. Saat tahapan pemilu kembali digoyang dengan proses pendataan pemilih yang kacau, KPU Lampung pun konsentrasi mengurus perbaikannya. Berkali-kali jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) diundur. Bahkan, setelah ditetapkan pun diindikasi masih ada DPT yang bermasalah dengan nomor induk kependudukan yang invalid, bahkan pemilih ganda. Imbasnya, dengan konsentrasi ke pemilu, pelaksanaan pilgub yang mandek pun tak terpikirkan. KPU Lampung tak lagi ambil pusing setelah jabatan mereka terus memanjang. Padahal, masa jabatan itu terkait dengan pilgub, sehingga akan menimbulkan masalah legalitas penyelenggara di masa mendatang. Logikanya, jika pilgub digelar setelah Pilpres 2014, SK perpanjangan itu tidak berlaku lagi. (U1)  FERIAL


CMYK

Interupsi

l

2 6 November 2013

Pemimpin yang Jujur PEMIMPIN yang baik adalah memiliki sifat amanah dan jujur serta peduli dan dekat dengan rakyatnya. Tipe pemimpin seperti itulah yang sangat dibutuhkan untuk agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Muharam Candra Lugina Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina April Sita, Surya Bakara, Wandi Barboy. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP.

Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata.

Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

S

ekarang ini banyak pemimpin yang harus berurusan dengan penegak hukum karena tingkah lakunya yang tak terpuji. Sejumlah kasus korupsi menjerat pejabat-pejabat negara, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah pensiun. “Waduh, gimana jadinya negara kita ini dengan begitu banyak pejabat yang korupsi,” kata seorang kawan suatu ketika. “Rasanya malu kita memiliki pejabat yang mentalnya bobrok gitu,” tambahnya. “Mereka sudah tak punya rasa malu dengan apa yang sudah dilakukannya. Padahal, tingkah polah mereka itu kian menambah kesengsaraan rakyat yang sudah dihadapkan dengan persoalan hidup yang harus mereka jalani.” Rakyat sangat berharap pemimpin yang mereka pilih bisa membawa perubahan dalam kehidupannya. Mereka ingin mendapatkan apa yang memang layak bagi kehidupannya. Namun, angan-angan itu seakan terbang tertiup angin karena bukannya kebahagiaan yang diraih, malah sebaliknya. Mereka tetap harus berjuang keras untuk bisa bertahan hidup, sementara para pemimpin bersama kroni-kroninya menikmati hidup dengan segala kekayaan dan kemudahan yang didapat. Sungguh ironi benar nasib rakyat. Memang untuk menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Banyak godaan yang bakal menerpanya jika sudah berada di tampuk tertinggi. Selain harus amanah mengemban kepercayaan, seorang pemimpin juga harus bijak dalam menentukan sikap untuk bisa membela rakyatnya. Dan, yang terpenting, adalah harus legawa. Namun, semua itu tidak dimiliki banyak pemimpin. Mereka hanya bermodalkan nekat tanpa didukung kemampuan dan niat yang baik, sehingga yang terjadi ada-

lah mereka benar-benar memanfaatkan kepemimpinan itu untuk bisa berbuat seenaknya demi kepentingan sendiri, keluarga, atau golongannya saja. Tak ada lagi kepedulian terhadap masyarakat yang menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Walaupun sudah menyakiti rakyat, para pemimpin seolah tidak tidak peduli dan tetap ingin bertahan dengan statusnya sebagai pemimpin dengan segala keglamorannya. Para pemimpin kita seharusnya bisa lebih mencontoh seperti pemimpin di Jepang. Di sana, jika merasa sudah tak mampu memberi hal yang terbaik bagi masyarakat atau tersangkut masalah, mereka secara jantan

akan mundur dari kekuasaan yang didudukinya. Mereka malu tak mampu mengemban amanat yang seharusnya mereka laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasil mampu menyentuh lapisan masyarakat. Namun, hal itu tak terjadi di negeri kita. Para pemimpin tak ingin kehilangan begitu saja kenikmatan yang mereka dapatkan. Sebab, dengan menjadi seorang pemimpin, segala sesuatu dapat berjalan dengan mudah dan yang terpenting bagi mereka adalah menjaga harkat dan martabat agar tetap berada di posisi teratas. Sikap pemimpin di Jepang itu harusnya juga dimiliki para calon pemimpin kita di masa depan. Dengan demikian, apa yang diharapkan demi kemakmuran rakyat dapat berjalan dengan baik dan bisa tercapai, sehingga hasilnya dapat dirasakan semua pihak tanpa terkecuali. 

indeks : LAPORAN UTAMA KPU Lampung Ilegal . . .

4

GAGAS Resolusi Pilgub Lampung . . .

5

ORATOR Gunakan Hak DPRD . . .

8

PILAR Kapasitas Kader Dongkrak . . . JEDA Politik Transaksional . . .

10

13


CMYK

Laporan Utama

l

3 6 November 2013

Pilgub Lampung, KPU Versus Kemendagri KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung kini harus menghadapi legalitas perpanjangan masa jabatan mereka. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengisyaratkan pilgub digelar 2014 dan akan dipasang pejabat sementara (pjs.) gubernur Lampung.

N

amun, terkait wacana Kemendagri itu, KPU melawan. Lembaga itu menolak melaksanakan pemilihan gubernur (pilgub) digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2014. Selain mengaku tidak memiliki banyak energi untuk menggelar dua hajat besar, KPU juga tidak memiliki logistik yang cukup. Anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, menjelaskan pihaknya tidak akan melaksanakan usulan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Johan. Menurutnya, menggabungkan pelaksanaan Pilgub

lam kisaran Januari—Februari. Pasalnya, kegiatan pemilu legislatif belum begitu padat jika dibandingkan jika pilgub digabung dengan pemilihan wakil rakyat itu. “Kalau Januari-Februari, masih mungkin, tapi kalau bareng pemilu legislatif, hampir tidak mungkin. Karena selain masalah logistik, juga dikhawatirkan mengganggu kualitas pemilu legislatif,” kata dia. Sementara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan pelaksanaan pilgub bersamaan dengan pemilu legislatif membuat biaya yang akan digunakan lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu,

Lampung dengan Pemilihan Legislatif 9 April 2014 tidak rasional dan mengadaada. “Kemendagri itu hanya berwacana. Wacananya selalu berubah-ubah, apalagi menggabungkan Pilgub Lampung dengan Pemilu Legislatif 2014,” kata dia. Edwin menambahkan pihaknya masih akan mempertimbangkan Pilgub Lampung digelar 2014. Namun, untuk waktunya, da-

masyarakat Lampung juga cukup satu kali datang ke tempat pemungutan suara. Dia menambahkan KPU Lampung jangan merasa keberatan jika pilgub diselenggarakan 2014. Tidak rasional jika alasan KPU tidak mampu menyelenggarakan pilgub bersamaan pemilu legislatif dengan alasan tidak akan fokus. “KPU justru menunjukkan ketidakmampuan

sebagai penyelenggara. Saya tidak habis pikir KPU merasa repot jika pilgub digelar bareng 2014, karena selama ini saya sudah malang melintang di dunia KPU. Repot yang bagaimana?” ujar dia. Kesal Terkait jadwal pilgub yang makin tak menentu, sejumlah calon gubernur dan wakil gubernur pun resah, salah satunya calon wakil gubernur Lampung, Lukman Hakim. Dia mengaku kesal dengan KPU Lampung yang tidak lagi berkeras memperjuangkan pilgub lebih awal. Wali Kota Metro itu menilai hal itu sengaja dilakukan KPU dengan target utama memperpanjang masa jabatan. “Dulu KPU ngotot dengan membuka pendaftaran calon, tapi sekarang setelah jabatannya diperpanjang, mana kengototannya, kok tidak ada lagi. Mereka hanya berwacana, tapi tidak bisa mewujudkan pilgub tahun ini,” kata Lukman Hakim yang juga wali kota Metro itu. Calon wakil gubernur pendamping M. Alzier Dianis Thabranie itu mengaku dilema atas jadwal Pilgub Lampung yang tidak jelas. Dia menyesalkan jika Pilgub Lampung dilakukan setelah Pilpres 2014. Hal berbeda dikatakan calon wakil gubernur Lampung, Gunadi Ibrahim. Menurutnya, dia bersama Amalsyah Tarmizi tidak akan menuntut kepada KPU Lampung meskipun Pilgub Lampung digelar pascapilpres. Mengingat, kesalahan bukan berada di KPU Lampung, melainkan persoalan anggaran yang belum ketemu dengan Pemerintah Provinsi Lampung. “Secara pribadi, saya tidak dirugikan karena tugas saya sebagai ketua Partai Gerindra menyukseskan tiga agenda politik. Kalau pilgubnya belum terlaksana, fokus saya memenangkan Gerindra di pileg dan mengantarkan Prabowo sebagai presiden,” ujar Ketua DPD Gerindra Lampung itu. (CR2/CR11/U1)


CMYK

Laporan Utama

l

4 6 November 2013

KPU Lampung Ilegal, Pilgub Berpotensi Ilegal UNTUK kedua kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menunda jadwal pemilihan gubernur. Semula KPU menetapkan pilgub digelar pada 2 Oktober 2013, tetapi ditunda sampai 2 Desember 2013.

K

PU kembali menunda pilgub sampai setelah Pemilihan Presiden 2014 tanpa menyebutkan kepastian tanggalnya. “Pilgub Lampung akan digelar setelah pilpres. KPU Pusat melarang kami menggelar pilgub antara Januari sampai April 2014,” kata komisioner KPU Lampung, Edwin Hanibal. Menurut Edwin, KPU Lampung tidak bisa menolak usulan KPU Pusat sebab sepanjang Januari—April 2014 harus berkonsentrasi menyiapkan pemilu legislatif. “Alasan KPU Pusat kami diminta fokus pada kepentingan nasional ketimbang lokal. Kami juga tidak bisa membantah,” ujar Edwin. Masa jabatan KPU Lampung habis pada 23 September 2013 lalu. Namun, diperpanjang KPU Pusat dengan dasar KPU sedang menyelenggarakan tahapan Pilgub 2 Oktober 2013. “Masa jabatan KPU Lampung diperpanjang dengan dasar Pilgub Lampung digelar tahun ini. Logikanya, jika pilgub digelar setelah Pilpres 2014, ya SK perpanjangan itu tidak berlaku lagi,” kata akademisi Universitas Lampung, Budiharjo. Budiharjo menambahkan KPU Pusat harus mencabut SK perpanjangan jabatan KPU Lampung jika pilgub gagal digelar tahun ini. Jika tidak diganti, ia khawatir hasil pesta demokrasi di Lampung yang sudah di depan mata tidak maksimal. Hal yang sama disampaikan Ketua Lembaga Pemantau Pemilu Lambang (Lembaga Aspirasi Masyarakat dan

Analisis Pembangunan) Antoni Wijaya. Ia mendesak KPU Pusat segera merekrut KPU Lampung untuk menggantikan komisioner saat ini yang dinilainya tidak layak menjadi penyelenggara pemilu. “Dasar perpanjangan masa jabatan itu juga ilegal,” ujarnya. Menurut dia, KPU Lampung gagal menyelenggarakan pilgub tahun ini karena tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Satu hal itu saja sudah cukup untuk dijadikan dasar bagi KPU Pusat untuk

merekrut komisioner baru. “KPU Pusat harus segera merekrut komisioner KPU Lampung yang baru,” kata dia. Dari partai politik, Golkar Lampung melihat secara etika seharusnya seluruh komisioner KPU Lampung mundur dari jabatannya karena tak mampu menyelesaikan tahapan Pilgub 2013 yang mereka buat sendiri. “Dasar KPU Lampung minta diperpanjang masa jabatannya karena Pilgub 2013. Mereka minta dukungan dan sudah kami dukung. Sekarang KPU Lampung gagal melaksanakan pilgub tahun ini. Secara etika, seharusnya mereka mundur,” kata Wakil Ketua DPD I Golkar Lampung Ismet Jayanegara, di kan-

tornya, kemarin. Menanggapi hal itu, Edwin Hanibal mengaku ia dan empat komisioner KPU Lampung lain tidak keberatan mundur jika sudah menjadi keputusan KPU Pusat. “Kami siap mundur jika sudah menjadi keputusan KPU Pusat. Prinsipnya, kami tetap berpegang pada jadwal Pilgub 2013,” kata dia. Kocok Ulang Konsekueansi dari penundaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2015 membuat gerah pasangan kandidat yang telah ditetapkan, termasuk juga partai politik pendukungnya. Sebab, bakal ada korban yang tidak bisa ambil bagian dalam pesta itu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, pesimistis pilgub dapat terselenggara pada 2014. Ketua DPW PKS Lampung Gufron Azis Fuadi menilai sangat tidak mungkin pilgub dilaksanakan pada awal 2014. Sebab, tahapan pilgub akan bersamaan dengan jadwal dan tahapan pemilu. “Mau Januari, misalnya, sementara anggaran belum bisa dipakai. Paling Februari. Kalau ada tahapan kedua, kan April, sementara itu sudah waktu pemilu, mundur sedikit ada sengketa pemilu. Kemudian pilpres dan lainnya,” kata Gufron, pekan lalu. Ketua DPD Partai Demokrat Lampung yang juga calon gubernur, M. Ridho Ficardo, tetap berpikir positif atas tertundanya pilgub. “Jika dilihat dari sisi positif dengan ditundanya pilgub, kami bisa sosialisasi, mengenal, dan dekat dengan masyarakat karena ada tambahan waktu,” ujarnya. Sementara penundaan itu menjadi harapan bagi partai yang baru pertama mengikuti pemilu, yakni Partai NasDem. “Jika masuk tiga besar dalam Pemilu 2014, kami siap mengusung calon, itu amah dari ketua umum,” kata Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar. (CR2/CR11/U1)


CMYK

Gagas

l

5 6 November 2013

Resolusi Pilgub Lampung

Saiful Anwar Mahasiswa Pascasarjana IAIN Lampung, anggota KAMMI Wilayah Lampung

P

EMILIHAN Gubernur Lampung idealnya sudah digelar pada 2 Oktober 2013 yang lalu bila mengikuti ketetapan awal jadwal KPU Lampung. Seharusnya pun hari ini sudah masuk pada tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak lain yang merasa dirugikan. Disebabkan alasan semu eksekutif, dalam hal ini gubernur Lampung, akhirnya harapan masyarakat yang mengidamkan sosok pemimpin baru harus kandas di tengah jalan. Yang menjadi aneh, mengapa seolah semua pihak abstain dan diam saja? Ketidakjelasan nasib pilgub Lampung pasca-dibatalkannya jadwal yang ditetapkan KPU menyisakan banyak pertanyaan dan pernyataan. Sayangnya, pertanyaan yang muncul dalam keseharian masyarakat hanya memuai dalam perbincangan-perbincangan ringan di warung-warung kopi, pasar-pasar, pengajian mingguan, jemaah masjid, hingga tempattempat masyarakat berkumpul.

Memang demikian masyarakat mampu berbuatnya dan kadang mereka lebih cerdas ketimbang wakilnya (baca: DPRD Provinsi) dalam menempatkan diri sebagai warga negara pada konteks tugas pokok dan fungsi. Pernyataan yang terekam (opini) di media cetak terkait polemik pilgub semenjak mulai bergejolak hingga hari ini sudah tidak cukup lagi untuk dihitung dengan jari jemari, mulai yang bersifat kritis hingga yang bernada keluh-kesah, pesimistis. Sebut saja tulisan Isbedy Stiawan Z.S. (Lampost, 14 Oktober), Andai Pilgub Dihelat 2014, dengan sederet prediksi futurologisnya serta bukti-bukti yang ada, di waktu yang akan datang sangat memungkinkan terjadi prediksi tersebut. Atau tulisan Andre Saputra yang masih hangat di benak kita beberapa hari yang lalu (Lampost, 25 Oktober) berjudul Solusi Pilgub Lampung. Apresiasi yang besar saya berikan untuk ungkapan hati (masyarakat, kata beliau) yang disampaikan dengan pedas dan cukup berani dalam mengkritisi orang nomor satu di Lampung. Seandainya saya diizinkan untuk urun pendapat, saya sampaikan juga bahwa gubernur Lampung hari ini sudah summun, bukmun, wa umyun (tuli, bisu, dan buta) dari berbagai saran hingga intervensi orang atau pihak lain. Galau Berjemaah vs Sesat Pikir Demokrasi menghendaki adanya prinsip egalitarian, semua manusia sama di hadapan hukum. Kebenaran aksiomatik (kebenaran yang diakui secara bersama) menafikan adanya kebenaran nisbi walau digaransi legitimasi. Jika rakyat berkehendak, itulah yang terjadi. Namun, anehnya di provinsi gajah ini, kebenaran dalam kebesaran masyarakat sangat mudah dikalahkan, bahkan hanya

dengan kesemuan mini yang irasional. Ketidakpastian status Pilgub Lampung berdampak pada berbagai kerugian, di antaranya pada sisi finansial para kontestan. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan jadwal sosialisasi lebih panjang dan tentu cost yang harus disediakan juga lebih besar, tidak sedikit pula pengeluaran untuk mempertahankan suhu mesin politik yang harus dijaga. Bagi calon, ini delematis. Jika tidak berbuat banyak, tentu elektabilis akan merosot. Namun, jika berbuat lebih, tampaknya tidak juga berdampak positif. Sebab, tidak ada kepastian waktu pelaksanaan dan momentum yang tepat kapan rakyat harus diyakinkan. Kerugian-kerugian lain juga akan ditimbulkan, seperti efesiensi dan efektivitas waktu terutama bagi penanggalan sisi pembangunan. Akhirnya, Lampung menjadi tempat kegalauan komunal (jemaah) dan keleluasaan diskresi personal. Karena itu, selayaknya kondisi ini sudah harus diakhiri dengan atau tanpa mediasi. Stakeholders di daerah, dalam hal ini DPRD dan KPU Lampung, idealnya melakukan komunikasi dan konsolidasi apik untuk menentukan arah Lampung lima tahun ke depan. Apalagi, sinyalmen dari Kemendagri cukup positif untuk pilgub disegerakan, sedangkan terkait anggaran, Indonesia adalah negara kaya jika mau berbuat pasti ada seribu jalan. Namun, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, nasib demokrasi di tanah lada ini hanya menjadi puzzle oligopolitis. Berjalan dan berhenti ikut komandan, bukan berdasarkan kehendak rakyat dan kebenaran. Kudeta untuk Ketidakjelasan Tampaknya jalan satu-satunya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi Lampung

adalah kudeta. Kudeta untuk iklim demokrasi sarat ketidakjelasan. Menjadikan ketidakjelasan sebagai musuh bersama, untuk dibasmi dan diakhiri. Bukan manusianya, melainkan ketidakjelasannya. Kita tentu tidak menghendaki keburukan untuk Lampung, kita cukup mengekstraksi hikmah dan manfaat dari sejarah dan pengalaman pihak lain. Pihak-pihak yang berwenang mengeksekusi hal tersebut adalah DPRD dan KPU Lampung, mengingat pada mereka masyarakat Lampung menitipkan amanat untuk mengelola daerah. Bila mereka kecil nyali atau tidak memiliki inisiatif yang solutif, masyarakat sendiri yang harus bergerak menuntaskan perubahan untuk menumbangkan ketidakjelasan. Akhirnya, kudeta tersebut minimal menghasilkan ketetapan tanggal pelaksanaan waktu pilgub dan kepastian tidak adanya perubahan cagub dan cawagub meskipun pilgub digelar 2014 atau 2015. Sebab, pertama, hal ini berguna untuk penetrasi kacaunya kondisi sekarang dan yang akan datang, mengingat bila hal ini tidak dilakukan polemik yang sudah terjadi akan berkepanjangan dan tak jelas muaranya. Kedua, bila pilgub dilaksanakan pasca pemilu legislatif, formasi kursi yang ada di DPRD provinsi akan berubah dan akan memungkinkan munculnya calon-calon baru, baik yang berdiri sendiri maupun melalui pengkhianatan koalisi partai politik sebelumnya. Ketiga, besar kemungkinan akan ada yang hilang dari calon lama peserta pilgub sebab partai dan atau gabungan partai berpindah haluan. Di sisi lain, tentu hal tersebut berdampak kurang baik bagi proses pembelajaran demokrasi di Lampung, serta memungkinkan terjadinya konflik horizontal yang berkepanjangan antarcalon maupun partai politik. Wallahualam. 


CMYK

Perempuan

l

6 6 November 2013

Caleg Perempuan Tak Bisa Umbar Janji MENGUMBAR janji biasa dilakukan para calon pemimpin, termasuk calon wakil rakyat untuk meraup suara. Rakyat diminta memilihnya karena dia berjanji akan begini dan begitu, walau akhirnya tak terlaksana. Untuk itu, caleg terutama perempuan jangan pernah mengumbar janji.

D

emikian dikatakan calon anggota DPR, Fitrya Makki Sinungan. Karena itu, calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem ini memilih menyerap aspirasi masyarakat saat memulai dan melaksanakan sosialisasi. Menurut Fitrya, dirinya akan menyesuaikan diri dengan platform Partai NasDem. “Saya memulai roadshow ke daerah pemilihan. Pertama kali saya lakukan adalah menyerap aspirasi masyarakat. Saya akan coba menjembataninya,” kata Fitrya yang mencalonkan diri di daerah pemilihan (DP) Lampung II nomor urut 3. DP Lampung II terdiri dari tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulangbawang, Way Kanan, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Dengan begitu, Fitriya optimistis menguasai perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2014. Caleg ini menjadikan politik kekeluargaan sebagai upayanya merebut simpati masyarakat. Fitriya merasa yakin dapat melenggang ke Senayan dengan menguasai perolehan suara di TPS. Pola politik kekeluargaan yang diusungnya diharapkan mampu mengakomodasi setiap DP dengan memaksimal melalui peran tim suksesnya. Tak hanya itu, dia juga ingin menjadikan setiap TPS sebagai basis penjaringan suara. “Caranya dengan menyosialisasikan diri, visi, misi, dan program kerja di tiap DP yang mempunyai 300 TPS. Saya cukup optimistis menguasai lima kabupaten dengan 1.200 desa yang ada,” kata dia. Tak hanya itu, Fitriya akan lebih menjalankan program yang lebih banyak mendengarkan keluhan masyarakat. Hal itu dinilainya lebih efektif menyerap aspirasi dibanding terlalu banyak mengubar janji. Istri dari J. Sinungan ini mengincar suara dari kalangan ibuibu, kelompok agama, remaja putri, komunitas remaja, hingga pemilih pemula. Dia juga akan mengusung program kerja yang berkaitan dengan penegakan empat pilar kebangsaan yang ditunjang peningkatan di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan. “Lebih baik bekerja dan berupaya dari pada mengumbar janji. Sebab, rakyat sudah tahu, caleg potensial yang mau bekerja dan menyerap aspirasi. Kini saatnya caleg perempuan untuk bekerja, berupaya, dan berusaha, bukan hanya duduk di belakang meja mengeluarkan wacana,” kata dia. (CR13/U1)

Fitriya Makki J. Sinungan


CMYK

Perempuan

l

7 6 November 2013

Pemerintah Dorong Pelibatan Perempuan di Politik DARI tahun ke tahun, kapasitas perempuan masuk ke dunia politik belum ada peningkatan signifikan. Walau telah diberi ruang besar bagi mereka dengan aturan perundangan yang jelas, belum juga bisa dimanfaatkan secara optimal.

T

erkait hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan kementerian yang dipimpinnya terus mendorong keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya di legislatif. “Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat peduli terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas dan sarat akan muatan partisipasi yang inklusif dan aspiratif,” kata Linda Amalia Sari Gumelar, beberapa waktu lalu. Dia menilai representasi perempuan di bidang politik sangat penting karena merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, kata Linda, akan memberi keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang beperspektif gender. “Selain itu, bisa menjamin kepastian dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa yang nondiskriminatif, lebih adil, dan setara,” katanya. Pengamat politik dari Universitas Warmadewa Denpasar, I Wayan Sudemen, menganggap partai politik terkesan memaksakan kaum perempuan berpolitik untuk memenuhi kuota 30%. “Dengan adanya kuota 30%, perempuan malah terlihat seperti dipaksa untuk ikut dalam dunia yang sebenarnya lebih dikuasai kaum pria, seperti politik,” ujarnya di Denpasar. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa Denpasar itu mengemukakan seharusnya kaum perempuan menambah pengetahuan dan pengalaman di dunia politik sehingga tidak kaget ketika sudah duduk di kursi parlemen. “Peranan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan ataupun politik harus lebih ditingkatkan,” ujarnya. Pada kesempatan berbeda, salah seorang tokoh Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar, menyatakan sikap optimistisnya bahwa politik dan demokrasi ke depan akan lebih baik jika politik partisipatif dibudayakan. “Pemerintah harus berani dan tegas mengambil posisinya sebagai penyelenggara negara, bertindak tegas terhadap halhal yang merusak, dan menjalankan regulasi yang sudah dibuat,” kata dia. Mantan Sekjen DPD itu berharap kontribusinya masuk ke dunia politik dapat memberikan partisipasi publik yang lebih banyak. “Hasil satu penelitian internasional untuk perempuan, apabila bekerja di eksekutif dibanding legislatif, pengaruh kesejahteraan terutama untuk perempuan dan anak lebih banyak di legislatif. Tetapi, tidak pakai injak kaki, merampok, atau curang, apalagi sudah ada restorasi,” ujarnya. (U1)

I Wayan Sudemen

Siti Nurbaya Bakar


CMYK

Orator

l

8 6 November 2013

Gunakan Hak DPRD untuk Kepentingan Rakyat Sebaik Mungkin

S

EBAGAI anggota DPRD, yang memiliki hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah serta menyampaikan usul dan pendapat, mereka harus benar-benar mementingkan rakyat. Hak interpelasi DPRD ini jangan sampai digunakan untuk kepentingan golongan masyarakat tertentu. Demikian diungkapkan Abdul Haris, anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin (4/11). Untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan yang dibutuhkan masyarakat, anggota DPRD harus memiliki daerah binaan. Bagi mereka yang sudah duduk menjadi anggota Dewan, tentu saja memiliki massa dan konstituen yang telah memilihnya. Bahkan, tidak hanya menyerap aspirasi dari daerah binaan yang telah memilihnya, anggota Dewan ini juga harus makin peduli dengan seluruh aspirasi daerah lainnya. Melalui pendekatan ini, akan membuat masyarakat semakin mengenal wakilnya di Dewan. Jangan ketika akan mencalonkan diri baru melakukan pendekatan kepada masyarakat. Sebab, penyerapan dari masalah yang dihadapi untuk kemudian diajukan menjadi peraturan perundangan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan. Apalagi, kata Haris yang kini mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung dari PPP daerah pemilihan (DP) VIII (Lampung Timur) nomor urut 1 ini, banyak anggota Dewan yang ketika mencalonkan kembali, DP-nya berbeda dengan DP sebelumnya tempat ia menjadi wakil rakyat. Ini membutuhkan pendekatan babat alas atau memulai pendekatan dari awal kembali. “Bagaimana kita harus memahami budaya setempat ini menjadi tantangan,” kata Haris. Yang jelas, kata Haris, membuat program untuk dibahas dan diusulkan menjadi undangundang harus merupakan aspirasi masyarakat. Kondisi masyarakat harus benar-benar diperhatikan, apa saja keluhannya, karena dari situlah kemudian diusulkan dan dikembangkan untuk dibahas bersama eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat. Apabila ternyata kebutuhan masyarakat itu banyak dan beragam, harus dipilih mana kebutuhan yang penting terlebih dulu. Harus ada skala prioritas yang menyangkut kebutuhan masyarakat yang lebih besar dan lebih penting itu yang didahulukan. (U1)  Sony Elwina

Abdul Haris Lahir : Metro, 29 Januari 1968 Pendidkan : S-1 Istri : Yuliani R.U. Anak : Tiga orang Jabatan : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Organisasi : - Ketua Pemuda Pancasila Metro - Ketua Gapensi Metro - Sekretaris Umum Gapensi Lampung


CMYK

Orator

l

9 6 November 2013

Pemimpin Muda Berjuang untuk Masyarakat KADERISASI pertai politik dapat dilihat dari banyaknya pemuda yang berkiprah di sana sehingga saat pemuda memimpinnya, dapat dipastikan hasil dari seleksi pengaderan organisasi bukan instan berkat ketokohan orang tua maupun karena harta yang dimilikinya.

P

olitikus Partai Amanat Nasional (PAN) Edy Agus Yanto mengatakan tidak semua pemuda layak disebut pemimpin selama dia belum banyak berbuat untuk masyarakat. Menurut dia, pemimpin muda tidak lahir begitu saja, tetapi harus melalui proses yang sangat panjang dan dengan perjuangan. Pemimpin muda, kata Edi, adalah orang yang sudah menorehkan prestasi sosial kepada masyarakat, bukan orang yang lahir karena tujuan politik tertentu tetapi belum menorehkan prestasi sedikit pun di bidang apa pun. Jika lahirnya pemimpin muda bukan karena prestasi maupun seleksi pengaderan, dikhawatirkan pemuda tersebut tidak mampu memimpin karena tidak memiliki pengalaman dan belum pernah bersinggungan dengan masyarakat. “Dengan pengalaman dan prestasi yang pernah ditorehkan kepada masyarakat itu bisa menjadi modal penting dalam memimpin. Tapi, kalau instan, itu sangat berbahaya,” ujar koordinator koalisi prodemokrasi Lampung itu. Selain pemimpin lahir karena seleksi pengaderan, pemimpin muda juga harus memiliki tiga kriteria sekaligus, yakni kecerdasan, humanis, dan religius. Dengan memiliki tiga kriteria tersebut, pemimpin muda diyakini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sementara salah satu alasan Edi Agus Yanto akan berkarya di DPR karena sudah memiliki kriteria-kriteria tersebut. Menurutnya, selama menjadi pelajar dan mahasiswa, dia sudah sangat aktif dalam organisasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Bahkan, saking aktifnya di organisasi, dia gagal menyelesaikan studi di Unila. “Dengan modal pengalaman dan prestasi di organisasi kemasyarakatan, saya yakin bisa bersama-sama membangun Provinsi Lampung ini,” ujarnya. Caleg DPR asal PAN DP Lampung I itu juga yakin akan dipercaya masyarakat untuk

duduk di Senayan. Menurutnya, dia sudah memiliki investasi sosial kepada masyarakat, yakni berhasil membantu memfasilitasi konflik register Way Waya Tanggamus dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Edi Agus Yanto juga sedang melawan tirani kekuasan pemimpin Lampung untuk memperjuangkan Pilgub 2013. “Itu sebagian dari investasi sosial saya sebagai modal menjadi caleg DPR,” kata dia. Edi juga yakin memiliki kemampuan menjadi wakil rakyat dengan segala pengamalan berkecimpung dengan masyarakat. Dia juga sudah memiliki gambaran tentang langkahlangkah yang akan diambil untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung di tingkat nasional. “Agar bisa terpilih, saya mengandalkan silaturahmi kepada masyarakat. Jika nanti dipercaya, saya akan memperjuangkan kepentingan provinsi ini di tingkat pusat,” ujarnya. (U1)  Fathul Mu’in

Edi Agus Yanto Lahir: Sumsel, 17 Juli 1981 Alamat: Jalan Padat Karya Bayur, Rajabasajaya, Rajabasa, Bandar Lampung Istri: Illa Tanzila Anak: Nadiya Ulfha

Pendidikan:

4. Ketua Umum DPD IMM Provinsi Lampung periode 2006—2008

1. SDN 2 Menangabesar OKU Timur, Sumsel 1988—1994

5. Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung

2. SMPN 3 Sukanegeri OKU Timur, Sumsel 1994—1997

2008—2010

3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, Lampung 1997—2000

6. Wakil Sekretaris PDM Kota Bandar Lampung periode 2005—2010

4. S-1 FMIPA Kimia Unila 2000

7. Anggota Senat Mahasiswa FMIPA Unila 2001

5. S-1 Fisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah

8. Ketua Bidang Kaderisasi Rohis FMIPA Unila 2002 9. Ketua Divisi Politik BEM FMIPA Unila 2003

Lampung angkatan 2003 6. S-2 Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Raden Intan angkatan 2011

Pekerjaan: 1. Pemantau pemilu legislatif, pemilukada, dan pilpres melalui JPPR

Organisasi:

2. Surveyor jalan raya Lampung Tengah

1. Wakil Sekretaris DPW PAN Lampung periode 2005—2010

3. Sarjana dan pemuda penggerak wajib belajar 9 tahun

2. Caleg DPRD Provinsi Lampung PAN 2009 DP Tanggamus dan

4. Pemantau independen bantuan operasional sekolah (BOS)

Lampung Barat

5. Perkebunan karet

3. Ketua Umum PD IRM Kota Bandar Lampung periode 2002—2004

6. Caleg DPR RI Partai Amanat Nasional DP Lampung I nomor urut 3


CMYK

Pilar

l

10 6 November 2013

Kapasitas Kader Dongkrak Elektabilitas Pemilu 2014

A

SEJUMLAH partai politik telah mengusung calon presiden pada Pemilu 2014. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum menetapkan sosok calon presiden yang akan dimajukan dalam pemilihan mendatang.

da sejumlah alasan PKS tidak gegabah untuk menentukan calon presidennya, salah satunya partai itu konsentrasi ke Pemilu 2014 dengan mengandalakan kapasitas kadernya untuk mendongkrak elektabilitas. “Kami percaya kapasitas kader. Kalau sekadar calon presiden, banyak,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, pada suatu kesempatan. Fahri mengatakan keyakinan itu terlihat dari banyaknya kader PKS yang menjadi kepala daerah, sehingga PKS yakin dapat mengusung kader internal sebagai calon presiden. “Jadi presiden sangguplah, bertanding sanggup kami,” ujar Fahri. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta hanya bisa tersenyum ketika ditanya soal pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2014. Saat ini, kata Anis, fokusnya pada pemenangan PKS pada Pemilu Legislatif 2014. “Soal calon presiden, itu urusan nanti, yang penting menang dululah.” Ia menegaskan PKS belum membahas soal bakal calon presiden pada Pemilu 2014. Ia menekankan pentingnya Pemilu Legislatif 2014. Pasalnya, perolehan pada tahapan tersebut menentukan apakah PKS dapat mengajukan calon presiden sendiri atau tidak. Sesuai UU Pemilu Presiden, pasangan calon presiden-calon wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memeroleh 20% suara pada pemilu legislatif.

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid disebut sebagai salah satu tokoh yang layak menjadi calon presiden (capres). Meski demikian, Hidayat menegaskan soal capres bukan wewenangnya, melainkan merupakan urusan Majelis Syuro PKS. “Tentang mereka mengajukan siapa, saya serahkan ke Majelis Syuro PKS sebagaimana biasanya. Majelis Syuro yang memilih,” kata dia. Hidayat mengaku tidak bisa menyampaikan nama-nama yang beredar di internal PKS untuk saat ini. Sebab, pada waktunya nanti akan diumumkan oleh Majelis Syuro. “Itu sepenuhnya akan disampaikan Majelis Syuro. Seluruh organisasi akan menghargai keputusan tersebut. Seluruh organisasi akan melaksanakan yang jadi komitmennya. Saya sebagai anggota Majelis Syuro PKS akan melaksanakan keputusan Majleis Syuro,” ujarnya. Lebih lanjut, Hidayat yang pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengklaim partainya pernah mengajukan kader sendiri sebagai capres pada Pemilu 1999 silam. Lalu, pada 2004, mereka mendukung Amin Rais di putaran pertama dan SBY di putaran kedua. Untuk 2009, PKS memilih kembali menyokong SBY. “2014 gimana? Tunggu tanggal mainnya. Yang jelas, mekanisme kami lakukan untuk kemudian diputuskan dalam Majelis Syuro yang tidak lama lagi,” katanya. (U1)


CMYK

Jejak

NAMA Chaerul Saleh menjadi ternama saat proklamasi terjadi dengan peristiwa Rengasdengklok. Bagaimana tidak, bersama Wikana, Sukarni, dan pemuda lainnya, dia menculik proklamator SoekarnoHatta untuk mendesak segera menyatakan dan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

l

11 6 November 2013

Jenderal Kehormatan Penculik Proklamator P

ria kelahiran di Sawah Lunto, Sumatera Barat, 13 September 1916, itu juga tokoh perumus naskah proklamasi. Politikus yang dianugerahi pangkat jenderal kehormatan TNI AD itu meninggal dalam status tahanan di Jakarta, 8 Februari 1967. Tokoh proklamasi bernama lengkap Chaerul Saleh Datuk Paduko Rajo itu mengawali pendidikan di sekolah rakyat (SR) di Medan lalu diselesaikannya di Bukittinggi (1924—1931). Kemudian dia melanjutkan ke HBS bagian B di Medan dan diselesaikannya di Jakarta (1931—1937), dan melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum di Jakarta (1937—1942). Dia menjabat ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (1940—1942). Kemudian, setelah Jepang menduduki Indonesia, dia jadi anggota panitia Seinendan dan masuk menjadi anggota Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang. Namun, kemudian berbalik menjadi anti-Jepang dan menuju Indonesia Merdeka. Dia pun ikut membentuk Barisan Banteng, anggota Putera, dan Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Selanjutnya, dia menjabat wakil ketua Gerakan Angkatan Baru dan Pemuda. Dia bersama Wikana, Sukarni, dan pemuda lainnya dari Menteng 31 menculik Soekarno dan Hatta dalam peristiwa Rengasdengklok untuk mendesak segera menyatakan dan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Chairul Saleh bergabung dalam kelompok Persatuan Perjuangan yang dibentuk atas prakarsa Tan Malaka di Raja Kasunanan Surakarta, 1893—1939. Semula kelompok Persatuan Perjuangan itu bernama Volksfront dan pada 15—16 Januari 1946 dibentuk Badan Tetap bernama Persatuan Perjuangan (PP). Program utama PP adalah menolak perundingan tanpa dasar pengakuan kemerdekaan 100%. Kala itu, PP didukung KNIP dan semua ormas. Di dalam sidang KNIP di Solo, 28 Februari—2 Maret 1946, KNIP menolak kebijakan Perdana Menteri Syahrir yang cenderung berunding dengan Belanda dengan hasil yang merugikan Indonesia. Akibatnya, Kabinet Syahrir jatuh. Persatuan Perjuangan mengharapkan Tan

Malaka sebagai perdana menteri. Adam Malik mengajukan permohonan agar mandat diserahkan ke Tan Malaka, tetapi ditolak Soekarno. Bahkan, Soekarno menunjuk kembali Syahrir sebagai perdana menteri (Kabinet Syahrir II) yang dibentuk 12 Maret 1946 dengan mengompromikan sebagian pendapat Persatuan Perjuangan. Jenderal Atas jasanya di bidang kemiliteran, dia mendapat pangkat jenderal kehormatan TNI AD. Dia pun menerima sejumlah bintang jasa, antara lain Bintang Gerilya, Satyalancana Peristiwa Aksi Militer II, Satyalancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Bintang Mahaputra Tingkat III, Satyalancana Satya Dharma, Lencana Kapal Selam RI, dan Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Kemasyarakatan dari Universitas Hasanuddin. Namun, Persatuan Perjuangan tetap beroposisi. Kemudian pada 17 Maret 1946, beberapa tokoh politik, terutama dari Persatuan Perjuangan, ditangkap dan ditahan. Mereka antara lain Tan Malaka, Sukarni, Abikusno Cokrosuyoso, Chairul Saleh, M. Yamin, Suprapto, dan Wondoamiseno. PP pun dibubarkan pada 4 Juni 1946, tetapi pengikut Tan Malaka tetap meneruskan oposisi. Kemudian Tan Malaka dan pengikutnya mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner pada 6 Juni 1948 dengan pimpinan Muwardi (ketua), Syamsu Harya Udaya (wakil ketua), dan Chairul Saleh (sekretaris). Kemudian setelah PKI ditumpas, GRR mengadakan manuver politik. M. Yamin menganjurkan membentuk pemerintahan atas dasar triple platform: agama, nasionalis, dan sosialis, untuk memperoleh dukungan rakyat. Ketika Agresi Militer Belanda II, Desember 1948, Murba bergerilya. Chairul Saleh dengan Barisan Bambu Runcing di Jawa Barat, Sukarni, dan kawan-kawan di Yogya dan Jawa Tengah, Tan Malaka bergabung dengan Batalion Mayor Sabaruddin di Jawa Timur. Chairul Saleh turut bersama Divisi Siliwangi melakukan long march dari Wakil Presiden Republik Indonesia (1972—1978) Yogyakarta ke Karawang dan Sanggabuana. Kemudian, dia bergabung dengan Divisi Tentara Nasional 17 Agustus di bawah pimpinan Letnan Kolonel Wahidin Nasution. (U1)


CMYK

Luber

l

12 6 November 2013

Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah

A

nggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ada senator yang mewakili daerahnya langsung di lembaga legislatif. Tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat langsung tanpa melalui partai politik, sehingga keberadaannya di lembaga yang menjadi abgian pilar demokrasi itu harus diatur dengan berbagai persyaratan, seperti yang tercantum dalam UU No. 8/2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, terutama pada:

Pasal 12 Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; h. sehat jasmani dan rohani; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan

pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di satu daerah pemilihan; dan p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 13 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi: a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 pemilih; b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 pemilih; c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 pemilih; d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 sampai dengan 15.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 pemilih; dan e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 pemilih.

UU PEM

ILU

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan, atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan. 


CMYK

Jeda

l

13 6 November 2013

Politik Transaksional Masih Menghantui Masyarakat MASYARAKAT masih dihantui dengan politik transaksional. Sikapnya bak pedang bermata dua akan sulit mencari wakilnya yang berkualitas di Pemilu 2014. Di satu sisi, menginginkan adanya peningkatan kualitas wakil rakyat, tetapi di saat kampanye mereka berpikir pragmatis dengan memberikan dukungan kepada caleg berkantong tebal. “Masyarakat kita menginginkan output pemilu, DPR, yang memperjuangkan aspirasi, tapi di lapangan mereka mencari caleg yang amunisinya gede, yang banyak duit,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan dalam sebuah diskusi politik. Dia mengatakan kampanye memang membutuhkan dana besar. Namun, dana digunakan untuk menggerakkan mesin politik seperti tim sukses, bukan untuk membeli suara rakyat dalam pemilu. “Enggak mungkin tim sukses dikasih gigi kering. Untuk menggerakkan politik, butuh biaya besar melalui timses,” ujar Ramadhan. Wakil Ketua Komisi I DPR itu menambahkan pemilu akan sulit menghasilkan anggota legislatif yang bagus selama masyarakat pragmatis setiap musim kampanye. “Di satu sisi mereka ingin hasil pemilu yang baik, tapi di sisi lain mereka pragmatis,” ujarnya. Anggota Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Yusfitriadi juga mengatakan tidak ada yang gratis untuk melakukan beragam aktivitas di Indonesia. “Posisi uang memang perlu dalam berbagai aktivitas, tapi apakah perlu money politics? Ke pasar saja pakai uang, apalagi ke Senayan,” katanya. Dia menambahkan kultur masyarakat masih belum berubah kendati telah berbagai cara dilaku-

kan untuk memberikan pendidikan politik. “Kultur masyarakat yang membuat kita tidak terhindarkan terhadap kebutuhan finansial,” ujar dia. Pengamat politik, Gede Sudibia, menilai kesadaran masyarakat dalam berpolitik tidak lagi berdasarkan hati nurani, tetapi bergantung imbalan atas suara yang hendak disalurkan. “Kondisi demikian menimbulkan biaya politik yang sangat mahal sehingga bagaimanapun yang terpilih akan berusaha mengembalikan biaya yang dikeluarkannya selama kampanye,” katanya. Pada bagian lain, anggota DPD, Aliman Sori, mengakui demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih bersifat transaksional dan pelakunya adalah para elite politik. “Demokrasi kita transaksional dan yang melakukan elite-elite politiknya,” kata Aliman. Menurut Aliman Sori, bangsa Indonesia saat ini sedang berevolusi. Demokrasi yang tengah berjalan saat ini, lanjut dia, merupakan adopsi dari budaya asing. Karena itu, demokrasi Indonesia akan terus mencari bentuk agar sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menjunjung musyawarah mufakat. “Kalau perintah dasar negara Pancasila adalah musyawarah mufakat, ini jelas. Karena itu, demokrasi akan terus berevolusi. Tetapi, sampai kapan? Sementara itu, kejahatan-kejahatan politik, penjarahan politik, dan kartel politik terus saja terjadi,” ujar senator asal Sumatera Barat itu. Aliman Sori menilai hal itu terjadi karena kegagalan partai politik dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin. “Sumber rekrutmen pemimpin berasal dari partai dan partai ternyata masih gagal menyiapkan calon pemimpin. Tidak

muncul kader-kader pemimpin, justru yang muncul orang-orang yang punya duit saja,” kata dia. Budayawan, Radhar Panca Dahana, ikut urun bicara. Ia menilai perilaku senator di DPD masih lebih baik daripada perilaku politikus anggota DPR dalam menjalankan tugas. “Saat ini cukup ada sejumlah anggota DPR yang tersangkut kasus hukum termasuk korupsi sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR RI,” kata Radhar. Menurutnya, demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini bukan penegakan demokrasi yang sesungguhnya, melainkan lebih kepada keinginan para pemimpin. “Sesungguhnya, ada prinsip demokrasi yang bisa dikembangkan di Indonesia, yakni demokrasi kepulauan, seperti yang dikembangkan di Yunani,” kata dia. Radhar menegaskan demokrasi Pancasila sesungguhnya ialah pilihan yang cerdas untuk Indonesia, tetapi implementasinya belum optimal. (MI/U1)


CMYK

Jeda

l

14 6 November 2013

Parpol Tidak Berminat Agenda Pelestarian Lingkungan

AGENDA pelestarian lingkungan masih bukan menjadi topik yang bisa dijadikan partai politik dalam meraup suara, sehingga isu-isu lingkungan tak tersentuh dalam dunia politik.

K

eberadaan partai politik masih sulit diharapkan untuk ikut menyukseskan agenda pelestarian lingkungan. Saatnya masyarakat Indonesia sebagai pemilik saham negara ini ikut mencermati dan mengawasi berbagai agenda partai-partai politik dan calon legislatif, termasuk sepak terjang politikus dan para birokrat terhadap pelestarian lingkungan. Menurut Chairil Syah, ketua umum Sarekat Hijau Indonesia, saat ini kita tidak bisa bersandar pada partai politik dan berharap membawa agenda kelestarian lingkungan. Alasannya, politik di Indonesia sekarang semua berjalan secara transaksional, yang penting untung. Dia pun menegaskan sistem politik di Indonesia yang padat modal telah mencetak politikus korup. Akibatnya, produk-produk legislasi tidak bisa bersih dari kepentingan pemilik modal. Hal itu ditambah dengan praktik berdemokrasi yang bertumpu pada logika dagang, bahkan kriminal, tegas Chairil. Lebih parahnya lagi, imbuh Direktur Ek-

sekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan, Indonesia masih menganut paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam oleh penyelenggara negara. Bahkan, sedekade terakhir menunjukkan percepatan perusakan lingkungan hidup jauh meningkat akibat adanya pertautan politik kekuasaan dan bisnis ekstraktif. Terbongkarnya berbagai kasus korupsi yang terkait dengan bisnis ekstraksi sumber daya alam makin menegaskan pertautan tersebut. Di lain hal, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Asmin Amin menyebut partai politik yang ada di Indonesia saat ini palsu, tidak punya pendirian, serta dasar pemikiran dan ideologinya kerap berubah-ubah. “Sulit untuk berharap pada parpol untuk memperjuangkan keberpihakan pada lingkungan,” ujarnya. Untuk itu, perlu adanya restorasi terkait politik dan pemerintahan di Indonesia. Nuansa kebangsaan itu memunculkan

pergolakan batin pada sosok Surya Paloh dalam menyikapi kondisi politik, bangsa, dan negara sekarang ini. “Ya, semacam pergulatan rekam jejak sehingga muncullah buku sebagai antitesis kepemimpinan politik di Indonesia sejak dulu hingga saat ini,” ujar Surya Paloh beberapa waktu lalu. Dalam menyikapi politik saat ini, kata Surya, telah timbul pergulatan emosional antara pribadinya dan kondisi bangsa dan negara saat ini yang mengalami demoralisasi. “Dari aspek politik, terjadi perebutan kekuasaan dengan cara apa pun, sehingga politik uang, suap, dan koalisi pun mewarnai kekuasaan,” ujar Ketua Umum Partai NasDem itu. Menurut peneliti Populis Institute, David Alka, buku ini membawa antitesis bagi kondisi kepemimpinan politik Indonesia yang tak banyak mampu menempatkan diri sebagai ideolog. “Melalui buku ini, politik gagasan menjadi mutlak diperlukan bagi pemimp in agar mampu memimpin bangsa keluar dari keterpurukan,” katanya. (MI/U1)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

15 6 November 2013

Ridho Makin Populer di Media Sosial POPULARITAS cagub Lampung, M. Ridho Ficardo, terus naik terutama di jejaring sosial. Akun Twiter Ridho begitu aktif menjawab semua pertanyaan para folower-nya.

S

alah satu pernyataan Ridho yang menarik adalah pernyataannya terkait solusi atas masih banyaknya masyarakat Lampung yang belum sejahtera. Dengan gamblang, Ketua DPD PD Lampung itu menjawab, “Beri saya kesempatan agar saya dapat membuktikan seluruh program kesejahteraan,” tulisnya. Sementara tim DPD PD Lampung yang dipimpin M. Yusuf Kohar, kemarin (30/10), melanjutkan agenda roadshow-nya dengan mengadakan pertemuan dengan jajaran pengurus DPAC PD Pringsewu, Ambarawa, dan Pardasuka. Tidak tanggung-tanggung, para pengurus ranting ikut hadir dalam kesempatan tersebut. Dalam sambutannya, Yusuf Kohar menyatakan apresiasinya atas kesigapan jajaran pengurus PD di tiga kecamatan tersebut dalam melakukan kerja-kerja politik, baik untuk sosialisasi Ridho Berbakti maupun membangun konsolidasi kader sampai tingkat bawah. “Dengan mantapnya kepengurusan sampai tingkat bawah dan terencana dalam melakukan kegiatan, PD akan makin dicintai rakyat. Artinya, tidak sulit bagi PD untuk kembali meraih kemenangan pada pemilu mendatang,” kata Yusuf. Dia mengatakan seluruh kader wajib mewujudkan trisukses yang telah dicanangkan Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo, yaitu sukses pilgub dengan memenangkan pasangan Ridho-Bachtiar, sukses pileg dengan meraih suara 30%, dan sukses pilpres dengan memenangkan caprescawapres PD menggantikan SBY. “Soliditas pengurus dan kader PD harus dibangun dan dijaga. Dengan demikian, semua program akan dapat berjalan baik,” ujarnya, diamini Ketua DPC PD Pringsewu

Maryanto. Dia pun menegaskan tekadnya bahwa keluarga besar PD akan menyukseskan tiga kompetisi politik. Khusus pilgub, kata Maryanto, pasangan Ridho Berbakti akan mendulang suara mayoritas. “Kami targetkan Ridho menang.” kata dia. Pada bagian lain, relawan Gerakan Ridho untuk Daerah Lampung (Garuda) Lampung kembali menggelar kegiatan sosial yang langsung menyentuh masyarakat, Jumat (1/11). Dipimpin Ketua Relawan Ahmad Zain, seratusan relawan menyumbangkan darahnya bagi masyarakat yang membutuhkan melalui acara donor darah massal di UDD PMI Bandar Lampung. Menurut Ahmad, donor darah adalah bagian dari prinsip relawan sebagai penggerak aktivitas sosial di masyarakat yang merepresentasikan sosok calon gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, yang melayani. Banyak kegiatan sosial di masyarakat yang telah dilakukan relawan Garuda, baik secara massal maupun individu, di lingkungan masing-masing, seperti kegiatan sosial pendidikan di ponpes, rumah ibadah, dan penerangan. Beberapa masyarakat yang memang membutuhkan kantong darah di UDD PMI sangat berterima kasih atas kehadiran relawan. Mereka sangat terbantu karena kerabat mereka saat ini sangat membutuhkan kantong darah. Relawan juga mengambil inisiatif yang bijak dengan langsung berkunjung ke UDD PMI agar masyarakat dapat langsung terbantu. Ahmad mengatakan aktivitas semacam ini akan terus dipertahankan dan menjadi ciri khas serta bagian dari prinsip memberi dan melayani yang menjadi roh pengabdian Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri (Ridho Berbakti). (U10)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 6 November 2013

Ridho Berbakti Gelar Pawai Super Carnival Budaya Lampung PAWAI Super Carnival Budaya Lampung (SCBL) diikuti sekitar 3.000 peserta yang unjuk kebolehan di jalanan protokol Kota Bandar Lampung, Minggu (3/11). Warga kota itu pun langsung memadati jalur jalan yang akan dilewati para peserta karnaval. Para peserta mengenakan pakai khas adat sejumlah daerah di Nusantara, termasuk juga peserta yang berasal dari Jember Fashion Carnival (JFC) yang mengenakan pakaian unik. Selain itu, sejumlah grup kesenian rakyat maupun tradisional mengikuti jalur pawai mulai dari Lapangan Merah, Enggal, ke Jalan Ahmad Yani, Jalan Kartini, dan berputar di Jalan Raden Intan, kemudian kembali lagi di Lapangan Enggal. Pawai dimulai sekitar pukul 13.30 dengan sebuah mobil hias bertema gajah dengan hiasan bentuk siger. Karnaval yang digagas calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, ini bertujuan menumbuhkan kecintaan masyarakat Lampung pada seni dan budaya. Ridho mengatakan jika karnaval itu berlangsung sukses, dapat diadakan satu tahun sekali untuk memperkenalkan budaya daerah lain kepada warga Lampung. “Karnaval ini sebagai ajang memperingati Hari Sumpah Pemuda, sekaligus saya memperkenalkan diri kepada masyarakat Kota Bandar Lampung,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu. Ridho Ficardo mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya warga Bandar Lampung yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Lampung Super Carnaval (LSC), menyaksikan ajang bergengsi bertaraf internasional itu, hari ini (3/11). Menurut Ridho, event yang sengaja digelar untuk memajukan budaya Lampung tersebut adalah event dari, untuk, dan oleh masyarakat Lampung. “Ayo bersama-sama kita saksikan event untuk memajukan budaya Lampung ini,” kata Ridho, Sabtu (2/11). Dia menuturkan berbagai kegiatan dan sajian menarik yang dikemas dalam nuansa budaya Lampung akan menghibur masyarakat Lampung. Selain itu, berbagai kontes dan perlombaan juga akan menyemarakkan event yang diadopsi dari Jember Fashion Carnival (JFC) itu. “Ada kontes foto Lampung Super Carnaval (LSC) bagi pencinta fotografi yang akan memperebutkan hadiah-hadiah menarik, di antaranya Samsung Galaxy Cam-

era dan 10 handphone Samsung Galaxy plus makan malam bersama saya,” kata dia. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Paguyuban Ridho Berbakti (Pariti) sebagai penyelenggara kegiatan. Setidaknya, ada dua panggung besar yang disiapkan untuk memeriahkan penampilan pawai mobil hias, tari, dan marching band bernuansa budaya Lampung yang akan ditampilkan. “Kami menyediakan sederet hadiah bagi penonton yang beruntung, berupa uang tunai total Rp777 juta dengan cara diundi. Kupon undian dapat diproleh dengan cara menggunting bagian bawah iklan LSC yang ada di seluruh media cetak di Lampung,” kata Ketua Pariti Wahid Hamdan. Menurutnya, event tersebut dihadirkan

di Lampung dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda juga menyambut Hari Pahlawan 10 November. “Budaya Lampung adalah warisan para pendahulu kita. Sebagai generasi muda, kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Karena itu, event ini digelar atas inisiatif cagub kita M. Ridho Ficardo,” kata dia. Warga juga banyak yang berfoto bersama dengan para model JFC sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalur yang dilalui peserta. Sejumlah warga berharap saat ada kegiatan seperti ini, dilakukan pengalihan arus lalu lintas sejenak. Namun, mereka menyambut gembira acara itu. “Jarang ada acara seperti ini lagi di Lampung, luar biasa kok ini acaranya,” kata Toni, salah seorang warga ditemui di tempat kegiatan, kemarin. (U10)


VOTING, Edisi XXVI, 6 -13 November 2013  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you