Page 1

16 Halaman l Edisi XXIX/27 November- 4 Desember 2013

9 l Politikus Harus Punya Kepedulian Tinggi

T E R U J I T E P E R C AYA

Sosialisasi Efektif Tinggal Dua Pekan PELAKSANAAN Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif hanya tinggal menghitung hari. Pada kesempatan inilah para calon anggota legislatif (caleg) harus bisa memanajemen waktu untuk menyosialisasikan dirinya kepada masyarakat agar dipilih.

A

pril 2014 adalah saat yang ditunggu untuk melihat hasil kerja para caleg-caleg itu. Jika dihitung sejak saat ini, berarti tinggal lima bulan atau 150-an hari ke depan. Dengan asumsi, masa efektif caleg sosialisasi di daerah pemilihannya selama rata-rata dua jam per hari, maka hitungan totalnya mereka melakukan pertemuan dengan konstituen selama 300 jam atau tepatnya 13 hari. Berarti waktu tersisa bagi para caleg untuk mengenalkan dirinya ke masyarakat hanya dua pekan. Selebihnya mereka harus melakukan tugas partai politik tempatnya bernaung. Apalagi saat tahapan kampanye terbuka nanti, tentu akan lebih besar porsi menyosialisasikan partai politiknya. Sebab, partai politik juga memiliki kepentingan untuk menang. Kemenangan untuk mencari simpati agar bisa meraup pilihan masyarakat lebih besar porsinya ke partai politik. Partai politik juga mempunyai kepentingan agar bisa mulus dalam mencalonkan kadernya dalam Pemilu Presiden. Apalagi kini alat peraga belum dapat dipasang terkait sanksi yang sejak jauh hari telah diberikan warning-nya oleh penyelenggara. Selain itu, ada batasan-batasan tertentu bagi caleg dalam menggunakan media massa, terutama elektronik, untuk kepentingan itu. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun memasang telinga mengawasi gerakan yang berbau kampanye di televisi dan radio. “Kami sudah bertemu KPU untuk membicarakan tentang sosialisasi dan kampanye caleg di televisi dan radio. Ada batasannya,� kata Ketua KPID Lampung Muhammad Iqbal, beberapa waktu lalu. Menurutnya, sejumlah batasan itu di antaranya tidak boleh membeli hak siar untuk menampilkan sebuah agenda politik. Kemudian konten siar pun tidak bisa berisi ajakan untuk memilih atau paparan visi dan program caleg. Dengan kesempatan waktu yang mepet itu, para caleg harus mempunyai strategi dalam menyosialisasikan diri, visi, dan program kerjanya jika terpilih. Waktu dua pekan terlalu singkat untuk dijalankan. (U1) n FERIAL


Interupsi

l

2 27 November 2013

n Polling MULAI edisi 27 November—3 Desember 2013 dan seterusnya, tabloid Voting melakukan polling bekerja sama dengan situs www.lampost.co terkait masalah politik. Selain menjaring aspirasi masyarakat, polling menjadi gambaran arah politik masyarakat Lampung dalam menentukan calon pemimpinnya. Kami memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menentukan “klik”-nya. Demikian terima kasih.

688

KPU Lampung sedang dilanda konflik internal terkait gagalnya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur pada 2013. Menurut Anda, komisioner KPU Lampung?

Diganti. 97,09%

Tidak perlu diganti karena Pemprov Lampung turut bertanggung jawab. 2,03%

T E R U J I T E P E R C AYA

indeks : LAPORAN UTAMA Media Massa Elektronik . . .

4

GAGAS Jalan Arteri Pilgub Lampung. . .

5

ORATOR Bawa Potensi Lampung ke Tingkat Nasional . . .

8

PILAR Dibiarkan untuk menyelesaikan konflik secara internal. 0,87%

Siap Bersaing dengan Kontestan Lain. . .

10

jeda Menimbang Kehalalan Sedekah Politik . . .

13

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti. Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, T E R U J I T E P E R C AYA Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST. CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim).


Laporan Utama

l

3 27 November 2013

Kreatif Mencari Metode Sosialisasi Caleg

Pengawasan Ketat, Libatkan Masyarakat

Dedy Hermawan

Ali Sidik

W

AKTU sosialisasi yang mepet mengharuskan para calon anggota legislatif (caleg) mencari cara agar bisa terpilih. Cara dan strategi itu pun harus dengan melihat batasan yang diberikan penyelenggara, agar jangan sampai mendapat sanksi atau bahkan diskualifikasi. Pengamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menjelaskan waktu sosialisasi untuk caleg dinilai sudah terlalu mendesak. Untuk itu, caleg harus kreatif menggunakan metode-metode yang efektif dapat meraih simpati masyarakat. “Tidak setiap hari caleg turun ke lapangan, kalaupun turun waktunya tidak lama. Sehingga harus ada cara-cara efektif,” kata Dedy Hermawan. Menurutnya, cara-cara itu dapat dilakukan dengan membentuk banyak tim pemenangan (tim sukses), menggerakkan struktur kader di partai politik, serta menggunakan alat peraga yang tidak melanggar aturan PKPU 15 Tahun 2013. Langkah-langkah itu bisa membantu caleg tersebut dikenal masyarakat luas. “Karena enggak bisa menjangkau seluruh wilayah, harus menggunakan tangan-tangan lainnya. Dengan begitu, meski caleg tersebut tidak turun langsung, visi dan misinya sudah tersampaikan,” ujarnya. Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Unila itu menambahkan caleg juga bisa memanfaatkan organisasi kemasyarakatan, stiker-striker untuk bersosialisasi asalkan tidak mengganggu ketertiban publik. “Aturan tetap harus ditaati oleh caleg,” kata dia. (CR2/U1)

B

ADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bersiap ketat meng­awasi setiap tahapan pemilu, termasuk sosialisasi calon. Anggota Bawaslu Lampung, Ali Sidik, mengatakan lembaganya sangat memerlukan peran serta masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Mengingat, pihaknya memiliki keterbatasan jumlah pengawas, sedangkan potensi pelanggaran begitu banyak. “Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melaporkan kepada Bawaslu jika mengetahui indikasi kecurangan. Selanjutnya, kami akan menindaklanjuti laporan itu,” kata Ali Sidik. Menurut dia, Bawaslu juga memiliki waktu hanya tujuh hari untuk memproses temuan dan laporan dari masyarakat tersebut sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar semua jenis kecurangan dapat dilaporkan, kemudian diproses tepat waktu. “Waktunya kan sedikit sehingga peran serta masyarakat ini bisa membantu kinerja Bawaslu.” Selain itu, Bawaslu juga memerlukan peran serta media ­massa dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilu legislatif. Peran ­serta media massa dapat dilakukan dengan pemberitaan sekaligus sebagai forum komunikasi antara pemangku kepentingan pemilu.(CR2/U1)


Laporan Utama

l

4 27 November 2013

Media Massa Elektronik Makin Ketat Diawasi Sosialisasi caleg memang dapat menggunakan cara dan strategi apa pun sehingga visi dan programnya sampai ke masyarakat. Sebab, hal itu akan berujung ketertarikan masyarakat memilihnya dalam pemilu mendatang. Namun, media, terutama elektronik, kini sangat dibatasi untuk menyiarkan hal itu, juga pengawasan diperketat.

K

OMISI Penyiaran Indonesia (KPI), misalnya, mengimbau siaran televisi berbayar agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan kampanye politik. Komisioner KPI, Danang Sangga Buwana, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, kemarin, menduga TV kabel kerap disalahgunakan sebagai medium kampanye untuk pihak-pihak tertentu di beberapa daerah. “Ada sejumlah program siaran yang sengaja dibuat untuk kepentingan kampanye yang luput dari pemantauan kami. Ini terjadi karena pengelola TV kabel masih belum memahami aturan penyiaran,” kata Danang. Dia menambahkan KPI akan terus bekerja sama untuk membina para pemilik TV kabel di daerah agar tidak menyalahgunakan lembaganya demi kepentingan kampanye pihak-pihak tertentu. Soal program siaran yang dijadikan alat kampanye itu, lanjut Danang, merujuk kepada aturan standar program siaran Pasal 71 Ayat (4) bahwa program siaran dilarang dibiayai atau disponsori peserta pemilu dan atau pemilu kepala daerah, kecuali dalam bentuk iklan. “Karena itu, agar tidak terjadi bias kepentingan kelompok politik tertentu, berita juga diharuskan berimbang dan proporsional,” kata mantan wartawan itu. Soal pro-kontra iklan kampanye, Danang menggarisbawahi unsur kampanye meliputi visi-misi,

suara-gambar, dan ajakan sebagaimana telah dijelaskan dalam PKPU. Hal senada dikatakan Ketua KPID Lampung Muhammad Iqbal yang ditemui beberapa waktu lalu. Menurutnya, sejumlah batasan

itu di antaranya tidak boleh membeli hak siar untuk menampilkan sebuah agenda politik. Kemudian konten siar pun tidak bisa berisi ajakan untuk memilih atau paparan visi dan program caleg. “Kami sudah bertemu KPU untuk membicarakan tentang sosialisasi dan kampanye caleg di televisi dan radio. Ada batasannya,” kata dia. Untuk itulah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung menggagas wacana netralitas media televisi menghadapi kampanye politik oleh partai politik maupun calon anggota legislatif. Sebab, se-

bagai media massa, televisi harus tetap netral dalam menyajikan berita politik. Ketua IJTI Lampung Febrianto Ponahan mengatakan televisi kerap dituding tidak netral menjelang pemilu. “Untuk itulah kami ingin berpartisipasi mewujudkan pemilu jujur agar televisi dalam pemberitaan tidak memihak kepada parpol maupun caleg tertentu,” kata Febrianto. Selain itu, kata dia, televisi juga ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan pemilih sebagai bagian dari demokrasi. (CR2/U1)


Gagas

l

5 27 November 2013

Jalan Arteri Pilgub Lampung “Sejak zaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera masih membawa padanya sisa-sia kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik.” (Pramoedya Ananta Toer) ”Kekuasaan berwatak hegemonik”, begitulah adagium yang dibangun atas demokrasi yang hanya berputar pada tataran elite. Sikap oligarkinya yang angkuh, rasa percaya dirinya yang keterlaluan dan cara arogannya yang sulit dilawan adalah agregat masalah yang dihadapi Pilgub Lampung. Demokrasi menjadi malapetaka bagi rakyat Lampung. Simpul-simpul civil society menjadi mainan elite yang tidak segera siuman dari kerakusannya mencakar bumi Lampung. Jika rakyat ditanya, pemimpin seperti apakah yang diinginkan untuk Lampung? Jawaban umum “Jujur, Adil, Tegas, dan Merakyat”. Sulit kita menemui rakyat bicara kriteria tentang “kecerdasan pemimpin, inteletualitas, pendidikan yang tinggi”. Demokrasi yang dipahami rakyat kita, khususnya Lampung dan umumnya Indonesia, adalah pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang memberi rasa aman dan rasa nyaman. Saat elite-elite Lampung bermanuver dengan konstitusi, parpol bermain mahar dukungan, tokoh berganti jubah parpol, dan segala polah tingkah berkelamin ganda, demokrasi selalu terkorbankan dan anti klimaks. Di sinilah kedewasaan para pemangku kepentingan di uji untuk menyelamatkan kepentingan golongan elitenya atau menyelematkan kepentingan rakyat Lampung yang terombang-ambing dengan kekuasaan yang semakin tidak membumi. Mengaca dari provinsi seberang Selat Sunda, yaitu Provinsi Banten.

Dharma Setyawan Pengurus Pusat KAMMI 2013-2015, Alumnus S-2 UGM

Seharusnya cukup menjadi pelajaran bagaimana demokrasi yang diselingkuhi oligarki keluarga Atut telah mengorbankan kepentingan rakyat Banten. Jika rakyat belum sadar bahaya politik dinasti ini, khusus masyarakat Lampung, seharusnya pihak media, penyelenggara negara, dan civil society ikut memikirkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite. Gubernur Hegemoni Demokrasi Lampung menghadapi jalan arteri yang teramat terjal. Kehendak Gubernur mengurungkan jadwal pilgub bukan saja memasung demokrasi, melainkan memasung hak rakyat. “Demos” dan “kratos” hanya teori an sich. Masyarakat Lampung perlu bersatu untuk memutus rantai hegemoni dinasti Gubernur. Tanggung jawab moral kita semua terhadap demokrasi bukan hanya saat pemilihan, melainkan bagaimana jaring aspirasi menemukan titik temu antara pemimpin dan rakyat. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan dari 24 kepala daerah tingkat provinsi sudah 20 orang yang tersangkut kasus korupsi. Dari sini kita mulai mengambil pelajaran bahwa demokrasi kita mengorbankan “harga diri” kita bersama. Rakyat seolah dibuat senang dengan tertangkapnya pemimpin yang pernah dipilihnya. Para elite bergembira

atas rival politik yang mengalami senjakala kekuasaan bahkan jatuh tersungkur di rumah tahanan. Oligarki kekuasaan, dinasti kekuasaan, sampai hegemoni kekuasaan adalah gambaran demokrasi yang baru sebatas prosedur belum mencapai substansi. Betapa dengan mata telanjang kita melihat anggaran APBD seolah menjadi hak preogratif raja-raja kecil ini, yang dengan “semau gue” dapat diberikan kepada siapa pun yang mau “sekonco” dengan ide-ide pemangku jabatan. Lebih konkretnya, anggaran banyak digunakan untuk menyenangkan golongan “sekutu” pendukung kemenangan si penguasa. Belum lama media-mdia mengungkapkan bahwa Lampung adalah salah satu provinsi dengan tingkat politik uang yang sangat tinggi. Jelas ini memaksa kita semua berpikir ulang memaknai demokrasi kita yang memakan hight cost merampok APBD. Jalan untuk Lampung Lampung butuh konsolidasi bersama mencari jalan terbaik. Tidak pantas lagi kita memilih pemimpin dengan janji-janji pembangunan. Jembatan Selat Sunda (JSS) yang kian tidak jelas faktanya hanya janji-janji. Kita semua terpasung dalam struktural tanpa berpikir panjang dengan cara kultural yang lebih berbudaya. Kita sudah ketinggalan jauh dengan pemimpin-pemimpin lain di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat yang mulai berbenah. Kota dan kabupaten, seperti Surabaya, Solo, Bandung, Bogor berhasil menyeleksi pemimpin yang jelas visi dan misinya. Seharusnya arah demokrasi di Lampung adalah demokrasi berdasarkan integritas dengan kapasitas pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Sosok-sosok muda seperti Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Bima Aria Sugiharto (Bogor) adalah segelintir contoh jalan demokrasi yang menyambut baik meritokrasi. Di mana pemimpin yang melakukan perubahan pada komunitasnya

didorong untuk memimpin pada ruang yang lebih luas. Jalan kepemimpinan berbasis komunitas inilah yang diharapkan tumbuh. Pemimpin yang diharapkan muncul adalah merekamereka yang dengan sadar dan sabar melakukan perubahan dari diri dan sekitarnya. Tanpa politik uang, tanpa menghegemoni kebijakan pemimpin ini berangkat dari ide-ide kreatif dan didukung oleh masyarakat yang memberi kepercayaan kepadanya. Dengan kepercayaan itu, dirinya mengajak orang lain, kaum muda untuk bergerak melakukan kerjakerja perubahan. Dengan ide-ide kreatif itu dia terus hidup memberi jalan yang lebih luas sampai yang lain terinspirasi untuk membuka jalan-jalan yang lain agar kehidupan rakyat semakin baik. Lampung yang merupakan pintu gerbang Sumatera dan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah, tetapi tidak akan berubah secara signifikan manakala cara berpikir kita semua masih menimbang egosentris elite. Semua pihak perlu terlibat untuk membuka jalan perubahan bagi Lampung yang lebih konkrit menghargai ideide perubahan. Politik dinasti kelak akan menuai lingkaran korupsi sebagaimana kita lihat di Provinsi Banten. Jalan untuk Lampung masih terbuka lebar. Kesadaran untuk konsolidasi bukan hanya menyelamatkan kepentingan rakyat, melainkan menyelamatkan kaum elite yang kehilangan rasa malu. Bupati Lampung Tengah dan Lampung Timur cukup menjadi korban demokrasi prosedural yang tidak mengenal pakem masa depan. Akademisi, kader partai politik, civil society, dan kaum muda perlu melakukan konsolidadi untuk demokrasi Lampung yang lebih baik. Setelah itu, biarkan merekamereka yang memiliki ide-ide terbaik bertarung membawa Lampung bersaing dengan daerah lain. “Demimu Lampungku, Padamu Baktiku”, semoga itu benar dan masih berlaku. n


Perempuan

l

6 27 November 2013

Kawal Pembuatan Kebijakan Prorakyat PEMERINTAH berkewajiban melayani rakyatnya. Program pemerintah harus berdasarkan pemetaan masalah di masyarakat. Jika siklus ini dilakukan dengan benar, cita-cita menyejahterakan masyarakat bisa tercapai.

Erika Novalia Sani Lahir : Bandar Lampung, 16 November 1977 Alamat : Jl. Imam Bonjol Gang Delima No. 40/19, Tanjungkarang Barat Organisasi: 1. HMI 2. Pussbik 3. Kawan Tani 4. Konsultan World Bank 2003

Untuk mencapai itu, diperlukan peran legislatif dalam menjaga sinergisitas sebagai pemegang mandat rakyat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. “Pencalonan saya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Bandar Lampung sebagai sarana untuk menjembatani aspirasi masyrakat. Menjadi Dewan harus dijadikan sarana mengaspirasikan keinginan masyarakat kepada pemerintah di setiap pembuatan kebijakan,” kata caleg DPRD Bandar Lampung dari Partai NasDem nomor urut 2 daerah pemilihan 4 Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung Timur, dan Telukbetung Selatan, Erika Novalia Sani, belum lama ini. Dia menjelaskan cikal bakal yang menjadi embrio untuk terjun ke dunia politik adalah sesudah keikutsertaan dirinya dalam Pusat Strategi dan Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung. Dalam perjalanannya, Erika melihat banyak kebijakan publik yang tidak memihak pada rakyat. “Kalau aturannya tahu konstitusinya benar, tapi penerapannya di lapangan tidak,” kata Erika. Menurut pengamatannya, penyelenggara pemerintah dari level atas hingga level bawah seperti RT menganggap diri mereka raja. Padahal, pemerintah adalah “pelayan masyarakat”. “Pelayan masyarakat yang dimaksud yakni pemerintah, dan masyarakat itu harus bisa bersinergis,” ujar dia. Erika mencontohkan dalam membuat kebijakan pemerintah kerap kurang sosialisasi. Sementara kebijakan itu harus dipatuhi masyarakat. Karena kurang sosialisasi, akhirnya masyarakat tidak tahu kewajiban mereka. Selain kewajiban, pemerintah juga wajib menjelaskan dan memenuhi hak-hak rakyat. ”Itulah kenapa saya tertarik masuk ke ranah ini. Sepertinya mereka (masyarakat) harus ada

perwakilan,” kata Erika. Contoh lain, Desa Citi Is, Kelurahan Batuputu, Kecamatan Telukbetung Barat, Bandar Lampung, perbatasan Kabupaten Pesawaran belum memiliki puskesmas. Jika ada masyarakat yang sakit, mereka terpaksa turun. Sementara mereka tidak banyak yang memiliki kendaraan pribadi. “Harusnya mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka, tapi enggak tersentuh. Saya tidak menyalahkan 100% pemerintah, tapi kemungkinan tidak ada perwakilan dari situ atau perwakilannya lupa ketika terpilih,” ujarnya. Erika menyadari konsekuensi berpolitik adalah masuk lingkaran setan. “Tapi tidak semua, harus siap keluar dari zona nyaman. Kan ada komunikasi yang bisa disampaikan tanpa harus frontal,” kata dia. Dia berharap Pemilu 2014 ini bisa menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar bisa menjembatani aspirasi rakyat. Namun, diperlukan rasionalitas masyarakat dalam memilih dan menentukan calon wakil rakyatnya. “Jangan hanya karena amplop berisi Rp50 ribu, nasib 5 tahun ke depan tergadaikan. Ada banyak kepentingan yang lebih besar daripada amplop berisi Rp50 ribu,” kata dia. Selain aktif di Pussbik Lampung, Erika juga seorang aktivis perempuan yang aktif dalam organisasi Kawan Tani. Di samping itu, Erika juga tengah disibukkan dengan forum pengaduan tentang pelayanan publik. “Isu saat ini tentang pelayanan publik yaitu soal listrik. Itu kami mau buat petisi ke PLN Lampung, harus ada kompensasi 1 persen dari total tagihan masyarakat jika terjadi pemadaman listrik dengan pemberitahuan 5 x 5 jam dalam 1 bulan dan 10 kali per 10 bulan tanpa pemberitahuan,” kata dia. (U1) n Eka Setiawan


Perempuan

l

7 27 November 2013

Aura Maskulin Masih Mendominasi Peta Politik SISTEM perpolitikan di Indonesia belum membuka ruang persamaan antara politikus perempuan dan laki-laki. Walau telah diberi kuota 30%, hingga kini belum juga tercapai penuh. “SELAMA ini aura politik di kalangan partai sangat maskulin sehingga masih bermasalah dalam proses pengaderan dan persamaan peluang antara politikus perempuan dan laki-laki dibangun,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari. Menurutnya, kegiatan politik yang terjadi di internal partai masih belum memperhatikan kesetaraan gender dengan menjunjung tinggi peran politikus laki-laki. “Situasi, budaya, dan kultur di dalam partai politik membuat jenuh dan patriarki. Contohnya bicara politik sampai pukul 01.00. Sementara itu, perempuan pulang malam masih harus berhadapan dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya. Peraturan dan undang-undang yang menempatkan 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan kepengurusan partai, masih dipandang sebelah mata mayoritas partai politik. Caleg dari Partai NasDem Sumartini mengatakan para caleg perempuan dari partai itu bertekad mematahkan dikotomi gender. “Bukan sekadar melengkapi kuota 30%, melainkan juga harus punya peran,” ujarnya. Ia mengatakan Partai NasDem menjadi partai yang paling mengakomodasi politikus perempuan. Tercatat sebanyak 40% dari daftar caleg tetap (DCT) NasDem merupakan perempuan. Pada bagian lain, pengamat politik, Siti Musdah Mulia, menilai pemerintah belum bersungguh-sungguh mengakomodasi suara perempuan. Presiden SBY tak berperan dalam mendorong perempuan untuk ikut terlibat dalam politik. “Saya kira, Presiden juga harus memikirkan itu. Presidennya patriarki, sistemnya juga patriarki. Jadi, presiden seperti inilah, seperti tidak memikirkan bagaimana mendorong supaya perempuan itu benarbenar tampil minimal 30% di ranah politik,” kata Musdah. Musdah mencatat jumlah anggota parlemen perempuan hanya 11%, itu pun tidak

merata. Menurutnya, selama ini perempuan yang duduk di DPD merupakan istri para pejabat seperti gubernur dan bupati. “Karena mereka punya fasilitas, mereka punya dana, punya jaringan. Perempuan lainnya yang berkualitas enggak punya apa-apa, tak ada yang mendorong,” ujarnya. Pendapat serupa juga dikemukakan Direktur Eksekutif Perempuan dalam Politik Titi Sumbung. Menurutnya, Presiden SBY masih belum memikirkan peranan perempuan dalam dunia politik secara serius dan masih menjunjung patriarki dalam politik Indonesia. “Saya kira belum sampai situ (memikirkan perempuan). Hanya formalitas. Harusnya dia bisa membedakan kapan dia bapak di rumah, di keluarga, kapan dia tugas­nya sebagai kepala negara. Itu dua hal berbeda,” kata Titi. (U1)

Sumartini

Siti Musdah Mulia

Dian Kartikasari


Orator

l

8 27 November 2013

Politikus: Bawa Potensi Lampung ke Tingkat Nasional

P

ROVINSI Lampung yang memiliki banyak potensi ekonomi di berbagai bidang perlu difasilitasi untuk dibawa ke tingkat nasional. Lampung yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti pertanian, perkebunan, hingga peternakan, menjadi andalan nasional untuk menyuplai kebutuhan ke berbagai daerah. Sayangnya, sentuhan nasional bagi sumber daya alam Lampung ini sangat minim. “Perlu ada promosi, fasilitas, dan kemudahan-kemudahan yang mendorong potensi Lampung ke tingkat nasional,” kata anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS yang kini mencalonkan diri menjadi anggota DPR, Ahmad Junaidi Auly, Senin (25/11). Menurut Junaidi, membawa potensi Lampung ke tingkat nasional sangat diperlukan. Karena baik potensi maupun persoalan yang ada di Lampung banyak yang belum diketahui petinggi di Jakarta. Begitu juga sebaliknya. Programprogram dan sumber daya dari nasional maupun internasional sangat pasif masuk ke Lampung. Sangat sedikit sumber daya Lampung yang punya prestasi di tingkat nasional dan internasional, karena kurangnya promosi dan fasilitas yang diberikan. “Selain menjalankan tupoksi sebagai anggota legislatif, yakni menjalankan legislasi, bujeting, dan controlling, saya akan bawa potensi Lampung ke tingkat nasional. Demikian pula sebaliknya, agar Lampung lebih maju dan lebih baik lagi ke depan,” kata Junaidi. Lebih lanjut Junaidi mengatakan di bidang pertanian Lampung sebagai lumbung beras nasional, tapi sentuhan terhadap daerah ini masih kurang. Harus ada upaya untuk meningkatkan indeks tanam padi, terutama di daerah-daerah yang irigasinya kurang. Upaya untuk meningkatkan indeks tanam padi ini, kata Junaidi, sudah ia prakarsai. Yakni dengan menggunakan air sungai kemudian ditampung di tower untuk dialirkan ke sawah. Hal ini sudah dilakukan di Kecamatan Candimura, Lampung Selatan. Dengan modal yang relatif kecil sebesar Rp375 juta, air yang ditampung sudah bisa mengaliri sawah seluas 100 hektare. “Program ini dinilai sukses dan mengilhami Dinas Pertanian untuk menggunakan cara yang sama di daerah lain,” kata Junaidi. Demikian pula di bidang peternakan, Lampung merupakan lumbung ternak nasional. Namun, program yang masif untuk meningkatkan peternakan di Lampung belum terlihat. Padahal, banyak kepentingan nasional di Lampung, tapi penggarapan dan penganggarannya belum dilakukan secara optimal. Junaidi menambahkan khusus untuk pembiayaan usaha kecil saat ini sudah berjalan cukup baik. Hanya fasilitas pembiayaan tersebut masih kurang sosialisasi. Perbaikan dan tata cara pengajuan pembiayaan harus dipermudah sehingga pembiayaan bisa dinikmati masyarakat luas dengan mekanisme yang lebih mudah. (U1) n Soni Elwina

Ahmad Junaidi Auly Calon anggota DPR RI dari PKS nomor urut 2 daerah pemilihan Lampung II, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Lampung Utara, Way Kanan Kelahiran : Tanjungkarang, 26 Juni 1963 Alamat : Jl. Untung Suropati Gg. Family III/17, Labuhanratu, Bandar Lampung Istri : Sri Puji Astuti Anak : Satu orang Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung Riwayat Pendidikan: 1. Magister Manajemen Unila, lulus 2003 2. S-1 Fakultas Peternakan IPB, lulus 1986 3. SMA Negeri 2 Tanjungkarang, lulus 1982.

Pengalaman Organisasi: 1. LP2EM (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat), 1996-sekarang 2. Partai Keadilan, 1999-2003 3. Partai Keadilan Sejahtera, 2003-sekarang 4. Wakil Ketua Persatuan Cricket Indonesia (PCI) Lampung, 2010-2015 Riwayat Pekerjaan: 1. Bimbel Al Qolam, 1993-sekarang 2. Anggota merangkap Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, 2004-sekarang 3. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, 2004-2007 4. Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, 2006-2009 5. Ketua Komisi II (Bid. Perekonomian) DPRD Lampung 2009-sekarang


Orator

l

9 27 November 2013

Politikus Harus Punya Kepedulian Tinggi PANASNYA terik matahari dan luapan lumpur pascabanjir di bilangan Telukbetung, pada pertengahan tahun ini, tak menyurutkan niat anggota Komisi II DPRD Lampung, Donny Irawan, menyambangi konsituennya.

P

olitikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini turun langsung menyusuri lokasi-lokasi yang parah diterjang banjir. Kepeduliannya yang tinggi membuatnya tidak sungkan untuk melipat celana panjangnya hingga sebatas dengkul. Bahkan, sepatu yang dipakainya pun tampak berubah warna dari hitam menjadi cokelat akibat dipenuhi lumpur. Kurang lebih sekitar empat jam, Donny cukup antusias berkomunikasi dengan konstituennya. Mulai dari menampung aspirasi dan berbagai keluhan, hingga mencari solusi bersama untuk mengantisipasi tidak terulangnya musibah banjir di lokasi tersebut. “Ini sudah kewajiban. Sebagai wakil rakyat memang sudah seharusnya peduli dengan konstituennya,” kata Donny, Sabtu (23/11). Donny menegaskan membela aspirasi dan kepentingan rakyat merupakan harga mati bagi seorang wakil rakyat. Sebab, kepercayaan yang diberikan rakyat bukan semata-mata hanya sekadar untuk memuluskan jalan menuju kursi legislatif. “Melainkan tetap menjaga hubungan baik dengan silaturahmi dan komunikasi itu yang terpenting. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami harus tetap menjaga konstituen, baik di saat senang maupun susah,” kata Donny. Menurut Donny, sebagai seorang politikus (anggota legislatif), idealnya harus bermoral dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap berbagai aspek. Terlebih, dengan kekuasaan yang masih sangat terbatas, hanya kepedulian yang bisa menjadi ujung tombak anggota legislatif untuk tetap bisa memperhatikan konstituennya. “Kalau enggak ada kepedulian, berarti hanya status saja yang melekat,” ujarnya. Donny juga menyayangkan jika masih

ada anggota legislatif yang belum disiplin seperti jarang datang ke kantor. Menurutnya, potret semacam ini justru membuat posisi wakil rakyat semakin lemah. “Jika absensi kedatangan saja masih sering diabaikan, ini namanya kan tidak disiplin. Jika seperti ini, bagaimana bisa peduli dengan rakyat.”

Menjaga Amanah Calon anggota legislatif DPRD Lampung pada Pemilu 2014 dari daerah pemilihan 1 Bandar Lampung ini mengatakan suara rakyat adalah amanah. Secara pribadi, kata Donny, kepercayaan yang diberikan konstituen harus dibayar tuntas dengan kinerja optimal. Selain mempunyai pandangan dan sikap yang jelas terhadap persoalan kepentingan umum, sebagai anggota legislatif juga harus mampu melihat sebuah polemik secara seimbang. “Dan yang jelas, semua harus bermuara untuk kepentingan rakyat,” kata dia. Selama ini, kiprah Donny Irawan di Komisi II DPRD Lampung memang cukup menonjol. Sikapnya yang keras dan tegas tidak jarang membuahkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat. Mulai dari peristiwa raskin yang tidak layak konsumsi, anggaran pertanian yang belum maksimal menyentuh infrastruktur, pariwisata yang belum digarap maksimal, hingga persoalan perdagangan dan perikanan, membuatnya selalu bersikap dan berkomentar keras terhadap hal-hal yang belum prorakyat. “Kami sudah dapat amanah. Secara pribadi tentu kepercayaan itu harus kami pegang. Di legislatif itu kami kerja dan harus tahu aspirasi dan persoalan di masyakarat,” kata dia. Donny mengakui hingga kini masih belum puas dengan hasil kerja eksekutif. Berbagai kebijakan legislatif selalu berada di bawah eksekutif sehingga banyak hal yang masih jauh dari harapan rakyat. “Kadang jenuh di politik ini. Apa yang diperjuangkan sering mentah. Tapi mau bagaimana, kasihan rakyat. Jika bukan kami siapa lagi yang membela kepentingan rakyat,” kata Donny yang mengaku hal tersebut menjadi dorongan untuk kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang. (U1) n Iyar Jarkasih

Donny Irawan Umur Istri Anak

: 47 Tahun : Maria Darmariah : - Gery Irawan - Fenny Irawan - Daigo Irawan

Pekerjaan : - Komisaris Utama PT Darma Agung Perkasa - Anggota DPRD Lampung 2009—2014 Organisasi : - Ketua Barisan Muda DPW PAN Lampung - Sekretaris Umum Pengprov Perkemi Lampung - Anggota Hiswanamigas Lampung


Pilar

l

10 27 November 2013

Siap Bersaing dengan Kontestan Lain

PARTAI Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tak pernah takut bersaing dengan kontestan pemilihan umum (pemilu) lainnya dalam berbagai segi. Mulai dari pemilu kepala daerah, legislatif, hingga pilres nanti.

K

ETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap bersaing dengan calon presiden lainnya pada Pemilu 2014. “Saya siap bersaing dengan para capres, termasuk bila nantinya Jokowi (Gubernur DKI) dicalonkan,” kata Prabowo. Ia mengakui hingga saat ini belum menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai capres. “Kami belum bisa menentukan saat ini, siapa kelak yang akan menjadi calon wakil presiden, karena masih harus menunggu hasil pemilu legislatif,” kata Prabowo. Prabowo mengatakan bila nantinya Gerindra mampu meraih kemenangan 20% pada pemilihan legislatif, mereka bisa menentukan siapa wakil

yang akan mendampingi dirinya saat pilpres. Jika perolehan suara tidak mencapai 20%, kemungkinan Gerindra akan berkoalisi dengan partai lain. Terkait pasangan Prabowo dalam pencapresan nanti, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan partainya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan. “Kami ingin memberikan kesempatan untuk perempuan sebagai pemimpin,” kata Martin. Namun, ia enggan menyebutkan siapa perempuan yang akan dicalonkan menjadi calon wakil presiden dari Gerindra. “Ya itu nanti sajalah, kalau Gerindra mendapatkan lebih dari 20% suara baru akan kami ungkapkan,” kata Martin. Anggota Komisi III DPR itu men-

jelaskan Gerindra ingin memberikan kesempatan bagi kaum perempuan sebagai pemimpin di pemerintahan. Mengenai kuota 30% untuk kaum perempuan di dalam partai politik, Martin mengungkapkan partainya sudah memiliki lebih dari 30 caleg perempuan. “Partai Gerindra mendukung kader-kader perempuan untuk terus berkarier di bidang politik,” katanya. Martin bahkan mengungkapkan bila Gerindra mendapatkan lebih dari 20% suara pada pemilu nanti, Gerindra akan menempatkan banyak perempuan sebagai menteri dalam kabinet. “Ya kami senang bila bekerja berdampingan dengan perempuan karena perempuan cenderung untuk tidak korupsi dan lebih teliti,” kata Martin. (U1)


Jejak

l

11 27 November 2013

K.H. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa Pejuang Pluralisme

I MENJADI guru bangsa disandangnya karena memberikan pelajar kehidupan berbangsa yang utuh. Saling menghargai pendapat dan keyakinan menjadi modal bangsa untuk melesat ke depan.

TULAH Presiden ke-4 Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur. Saat meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, akhir 2009, membuat Indonesia dan dunia berduka. Mantan Ketua Umum PBNU kelahiran Jombang, Jawa Timur, 4 Agustus 1940 itu adalah guru bangsa. Mengabdi demi bangsa dalam keanekaragaman. Wafatnya Gus Dur ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang selama sepekan sebagai bentuk penghormatan dan berkabung. Didampingi Wakil Presiden Republik Indonesia (2009—2014) Boediono dan sejumlah menteri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan negara akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Gus Dur. Pemakamannya di Jombang digelar dengan upacara kenegaraan dan dipimpin langsung Presiden. Pemberangkatan jenazah dari rumah duka di Ciganjur, Kamis pagi, dipimpin Ketua MPR Taufik Kiemas. Jenazah diterbangkan melalui Surabaya dan disamput dengan upacara militer yang dipimpin Panglima TNI. Gus Dur masuk rumah sakit dalam kondisi kesehatan yang menurun setelah melakukan ziarah ke makam sejumlah ulama di Jawa Timur. Disebut, kondisi Gus Dur sempat membaik selama perawatan. Namun, Rabu (30/12/2009), sekitar pukul 11.30, kesehatannya mendadak memburuk terkait komplikasi penyakit yang dideritanya selama ini, yaitu ginjal, diabetes, stroke, dan jantung. Dia seorang tokoh yang tak pernah lelah untuk mencerahkan pikiran segenap komponen bangsa. Sering banyak orang kurang memahami jalan pikirannya sehingga sering dianggap kontroversial. Dia seorang pembela kebenaran. Itulah Gus Dur yang memiliki komitmen kuat

tentang pluralisme Indonesia. Seorang tokoh pembawa pemikiran Islam modern dalam semangat tradisional sehingga terkadang dia dituduh terlalu liberal dalam pikiran tentang keagamaan. Keluarga Terhormat Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah. Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A. Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak. Tan A. Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, putri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan. Ada cerita menarik saat Gus Dur memimpin PBNU. Pada masa jabatan kedua ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989, Gus Dur secara tidak langsung menarik diri dari lingkup Orde Baru. Pada 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Ia menolak karena mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang Pemilu 1992. (U1)


Luber

l

12 27 November 2013

Pengaturan Kampanye Media Massa (1)

M

ASA kampanye menjadi saat yang membuat suhu politik memanas. Untuk itulah, pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye diatur dalam regulasi secara spesifik sehingga tidak terjadi benturan horizontal. Terkait pengaturan kampanye di media massa itu, UU No. 8/2012 mengatur dalam: Pasal 91 (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye pemilu oleh peserta pemilu kepada masyarakat. (3) Pesan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Pasal 92 (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal,

lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang peserta pemilu untuk menyampaikan materi kampanye pemilu. (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye peserta pemilu. (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye pemilu yang sama kepada setiap peserta pemilu. Pemberitaan Kampanye Pasal 93 (1) Pemberitaan kampanye pemilu dilakukan oleh media massa cetak dan oleh lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua peserta pemilu. Penyiaran Kampanye Pasal 94 (1) Penyiaran kampanye pemilu dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat peserta pemilu, serta jajak pendapat. (2) Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86. (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat mengikutsertakan masyarakat, antara lain melalui telepon, faksimile, layanan pesan singkat, dan/atau surat elektronik. n


Jeda

l

13 27 November 2013

Menimbang Kehalalan Sedekah Politik DALAM dunia politik, beragam cara dilakukan orang agar bisa terpilih dan memenangi kontestasi dalam pemilihan umum (pemilu). Sampai-sampai, dalih agama digunakan agar warga bersimpati dan memilih mereka. Untuk itu, organisasi keagamaan pun memberi warning kehalalan upaya politik itu.

M

usyawarah Alim Ulama menetapkan fatwa hukum tentang sedekah dan zakat yang secara langsung atau tidak langsung dikaitkan dengan kepentingan politik. Itu terutama sedekah untuk memengaruhi pilihan seseorang. Sedekah dan zakat yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan seseorang terhadap calon tertentu termasuk kategori rasywah atau suap. Statusnya hukumnya haram, baik bagi pihak pemberi maupun penerima. Termasuk juga kategori suap pemberian dalam bentuk lain seperti pengganti biaya transportasi, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu. Konsekuensinya menjadi haram pula hukumnya untuk memilih calon yang memberikan suap tersebut. Sementara zakat, sedekah, atau pemberian lain yang tidak jelas-jelas dipahami oleh penerima bahwa pemberian itu dimaksudkan agar ia memilih calon yang memberikan pemberian itu, hukumnya mubah atau boleh bagi penerima. Namun, hal tersebut haram bagi pihak pemberi.

Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siraj menyatakan suap dalam politik, seperti halnya korupsi, adalah suatu perbuatan keji. Sebab, hal tersebut dapat merusak tatanan. “Rasywah dalam politik, sama halnya dengan korupsi, merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama,” katanya. Said mencontohkan sering para calon kandidat datang ke pesantren lalu membangun kamar-kamar untuk para santri. Karena belum adanya kejelasan status sedekah politik, para kiai pun membiarkannya. “Ini hukumnya bagaimana?” katanya. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society berbasis massa Islam terbesar di Indonesia bakal mengeluarkan fatwa atas tinda-

kan suap politik. Pasalnya, suap kini mulai menelusup dalam bentuk zakat dan sedekah. Money politics dalam Islam disebut rasywah (suap), yang dalam praktiknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang belakangan ini marak terjadi di tengah masyarakat maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung, komitmen pada sebuah janji, ataupun cara-cara lain yang bertujuan memengaruhi pilihan dalam sebuah pesta demokrasi, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif. “Rasywah (suap) dalam politik sama halnya dengan melakukan korupsi yang merupakan perbuatan keji dan diharamkan oleh agama,” ujar Said Aqil. (U1)


Jeda

l

14 27 November 2013

Sulit Buktikan Politik Uang, Ubah Undang-Undang

SELAMA ini politik uang sangat sulit dideteksi, apalagi harus dibuktikan. Berkali-kali dalam event pesta demokrasi, aparat hukum kesulitan menjerat para politikus kotor yang bermain uang.

J

aringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menyatakan kini sangat sulit membuktikan praktik politik uang di Indonesia. Sebab, celah undang-undang yang berlaku masih begitu lebar disusupi kecurangan. Dewan Pembina JPPR Yusfitriadi mengatakan satu-satunya cara untuk menekan politik uang adalah mengubah undang-undang yang berlaku, yakni mengetatkan pengawasan rekening pada calon anggota legislatif (caleg), bukan parpol seperti yang terjadi sekarang ini. Menurut dia, kenyataan yang terjadi di Indonesia, caleg yang lebih mendom-

inasi kampanye dibandingkan parpol dan pengeluaran lebih banyak dilakukan oleh mereka, sedangkan undangundang hanya mengatur laporan rekening dana kampanye milik parpol. Akibatnya, ujarnya, pembatasan bantuan untuk kampanye disiasati oleh banyak pihak dengan memecah pengiriman ke beberapa rekening yang notabene melalui rekening caleg atau keluarganya. “Hal itu bisa terjadi karena hukum kita lebih mengedepankan pengawasan administratif ketimbang substansi, di mana-mana yang namanya administrasi itu mudah diakali,” kata dia. Beberapa modus yang dilakukan dalam melaksanakan politik uang berdasarkan temuan JPPR adalah melalui bantuan sosial program pemerintah yang biasanya dilakukan oleh calon petahana, pengumpulan massa, belanja suara per individu, serangan fajar, dan pengamanan suara dengan menyogok penyelenggara pemilu di semua level. “Money politics dominan terjadi di level

bawah, karena lebih tidak terawasi dan jauh dari jangkauan pers,” kata Yusfitriadi. Dia membeberkan penyebab lain kesulitan melacak politik uang adalah karena sistem yang belum terintegrasi, sehingga memberi celah pada kelemahan pengawasan, termasuk oleh warga. “Jangankan masyarakat, Badan Pengawas Pemilu saja kesulitan membuktikan politik uang karena tidak terintegrasinya sistem,” kata dia. Menurut dia, perlu dilakukan beberapa solusi jangka pendek pada Pemilu 2014 untuk meminimalkan politik uang, di antaranya dengan pengawasan partisipastif terstruktur yang dilakukan oleh masyarakat yang terlembaga dan kredibel. Dia juga menekankan agar Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak melakukan aspek pencegahan dalam sosialisasi yang mengedepankan pendekatan kultural, misalnya forum warga nonformal seperti arisan dan pengajian. (U1)


Pernik Pemilu

l

15 27 November 2013

Minimalkan Kecurangan, Formulir C1 Berhologram Kecurangan diindikasi selalu terjadi pada setiap pemilihan umum (pemilu), salah satunya memalsukan formulir penghitungan suara, sehingga perlu terobosan untuk mengantisipasi agar kualitas pemilu makin baik.

K

ALI ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat terus melakukan terobosan-terobosan untuk meminimalkan kecurangan dalam penghitungan suara di Pemilu 2014. Satu langkah yang dilakukan ialah dengan mendesain formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS (C1) berhologram khusus. Ketua Bawaslu Pusat Muhammad menjelaskan pihaknya sudah memberi rekomendasi kepada KPU Pusat untuk mendesain khusus formulir C1 berhologram. Langkah itu untuk mengantisipasi C1 yang marak dipalsukan seperti pada Pemilu 2014. “Form C1 Pemilu 2014 nanti itu bertanda khusus (hologram) agar jika ada pihak-pihak yang mau memalsukan hasil penghitungan suara akan terlihat,” kata Muhammad, beberapa waktu lalu. Pasalnya, kata dia, pada Pemilu 2009 banyak sekali formulir C1 yang dipalsukan oleh caleg

maupun partai politik tertentu. Bahkan, C1 yang dibawa untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) juga palsu. “Dengan hologram ini, Bawaslu yakin C1 tidak bisa dipalsukan,” ujarnya. Selain mendesain formulir C1 berhologram, Bawaslu juga membuat terobosan dengan

melarang ponsel dan kamera masuk ke tempat pemungutan suara (TPS). Mengingat, ponsel dan kamera rawan digunakan untuk politik uang dengan cara memfoto nama caleg atau gambar parpol untuk kemudian dijadikan bukti mengambil uang kepada pihak-pihak yang sudah menjanjikannya. Muhammad juga memastikan hasil pemungutan suara akan bisa diketahui pada hari itu juga. Mengingat, formulir C1 hasil penghitungan suara di TPS akan langsung dibawa dan diumumkan di KPU kabupaten/ kota. Jadi, jika ada pihak-pihak yang mencoba mengubah hasil suara di tingkat PPS dan PPK, akan terlihat jelas pihak-pihak yang bermain. Bawaslu Pusat juga kembali mengingatkan netralitas penyelenggara pemilu, mulai dari KPU

provinsi hingga ke bawahnya serta Bawaslu dan bawahannya, untuk menjaga netralitas. Mengingat, jika ada oknum-oknum penyelenggara yang tidak netral dan berpotensi berbuat curang, akan direkomendasikan ke DKPP untuk dipecat. Yusfitriadi dari Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat (JPPR) mengatakan menjelang pemilu terdapat tiga titik paling rawan penyimpangan dalam pemilu. Ketiganya ialah daftar pemilih tetap (DPT), kampanye, dan politik uang saat hari H pemungutan suara 9 April 2014, sehingga semua tahapan itu harus diawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu dan masyarakat. “Setidaknya, ada tiga tahapan paling rawan, sehingga seluruh proses itu harus diawasi dan dilaporkan jika ditemukan pelanggaran,” kata dia. (CR2/U1)


Pernik Pemilu

l

16 27 November 2013

NasDem-PDIP-Golkar, Akankah Berkoalisi? Koalisi sangat lazim dilakukan dalam dunia politik untuk menggalang kekuatan yang lebih besar dalam memenangi hajat demokrasi. Untuk itu, pendatang baru Partai NasDem menjajaki koalisi dengan sedikitnya dua partai besar, PDI Perjuangan dan Golkar.

K

OALISI NasDem dan PDI Perjuangan terindikasi saat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua jam itu membicarakan berbagai persoalan bangsa. Surya Paloh hadir bersama Ketua DPP Partai NasDem Enggartiasto Lukito, Sekjen Partai NasDem Rio Capella, dan Wasekjen Willy Aditya. Sementara Megawati didampingi Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Puan Maharani, dan Wasekjen Hasto Kristiyanto. “Dari pertemuan kami, saya selaku ketua umum NasDem dan Ibu Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan telah mencapai kesepahaman guna bersama-sama menjaga proses Pemilu 2014 agar berlangsung demokratis,” ujar Surya Paloh usai pertemuan. NasDem dan PDIP, kata dia, bertekad menjadi kekuatan pemersatu bangsa untuk mengawal transisi kepemimpinan 2014 secara lebih demokratis, aman, dan damai. Sekjen NasDem Patrice Rio Capella mengatakan PDIP dan NasDem sepakat mendesak pemerintah dan KPU untuk memastikan agar DPT sungguh-sungguh menjamin terpenuhinya hak konstitusional WNI. NasDem dan PDIP meminta Lemsaneg untuk lebih fokus pada tugas utamanya dalam membela kepentingan nasional. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengakui hubungan PDIP dengan NasDem semakin dekat. Dia mengatakan Megawati Soekarnoputi akan membalas kunjungan Ketua Umum NasDem ke sekretariat parpolnya. “Ada poin-poin yang rahasia. Kami beberapa kali bertemu.

Sekarang Pak Surya ke sini, nanti Ibu Mega akan ke sana,” katanya. Sehari kemudian, Surya Paloh menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Menurut Surya, dirinya terbuka untuk berkoalisi dengan partai peserta pemilu lainnya, terutama koalisi tiga kaki, yakni PDIP, Golkar, dan NasDem. “Kami inginkan komunikasi politik lebih cair. Persaingan bukan untuk menyakiti dan tetap bersikap harmonis,” ujar dia. Namun, Surya menuturkan perihal koalisi partai tetap menunggu hasil dari Pemilu Legislatif 2014. “Kami sedang pertimbangkan bagaimana kami ke depan.” Surya bersama Sekjen NasDem Patrice Rio Capella menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bersama sekjennya. Sangsi Meskipun banyak yang optimistis penampilan petinggi partai yang menunjukkan hasrat untuk mewujudkan pemilu bersih, tidak lagi transaksional, pengamat politik Fachry Ali cenderung sangsi. “Itu bisa jadi taktik saja agar kepentingan masing-masing terakomodasi, bukan semata-mata demi pemilu bersih,” kata dia. Dia pun mengingatkan para pemilih untuk optimistis sembari tetap kritis, jangan tertipu hanya oleh apa yang bisa dilihat kasatmata. Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan Partai Golkar seharusnya bersikap realistis dalam persiapan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. “Golkar harus realistis berkaitan dengan calon presiden yang diusung pada Pilpres 2014,” kata dia. (U1)


VOTING, Edisi XXIX. 27 November - 4 Desember 2013  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you