Issuu on Google+

 16 Halaman l Edisi XVIII/11 - 17 September 2013

 6 l Kedepankan Program Prorakyat

T E R U J I T E P E R C AYA

Nama tanpa Muka APA arti sebuah nama, begitu kata-kata bijak seorang William Shakespare. Nama adalah bentuk kesepakatan sosial untuk memudahkan kita mengenali sesuatu, tanpa tahu kualitas dan mutu dari wujud barang itu.

K

ata-kata bijak seorang seniman dunia itu terbukti di alam politik. Seorang konstituen atau rakyat akan menentukan pilihannya dengan melihat penampakan wajah dan tubuh dari nama yang tertulis. Apalagi di Indonesia, sebuah nama bisa mewakili sekian banyak wajah dan tubuh sehingga sangat perlu memberikan pilihan bagi rakyat, tak hanya nama. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru bermanuver dengan membuat surat suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tanpa ada penampakan muka. Dalam sebuah sosialisasi, KPU menyampaikan sejumlah hal baru dengan alasan untuk pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Salah satunya desain surat suara yang akan digunakan tidak akan menyertakan foto caleg yang bersangkutan. Surat suara hanya akan memuat nomor urut dan nama partai, serta nomor urut dan nama caleg. “Sesungguhnya jika bapak ibu bikin foto besar-besar di baliho itu nantinya juga tidak berpengaruh, soalnya di kertas suara hanya akan ada nomor urut dan nama partai serta nomor urut dan nama caleg,” kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman, beberapa waktu lalu. Anehnya, Arif justru meminta nama yang akan digunakan dalam dalam calon sementara (DCS) sebaiknya tidak terlalu panjang. Semakin panjang nama caleg, maka semakin kecil pula tampilan di surat suara. Padahal, jangankan dalam satu surat suara, mungkin dalam satu partai di daerah pemilihan (DP) tertentu ada nama yang sama. Hal ini tidak pernah terpikirkan oleh KPU. Bagaimana konstituen yang siap menentukan caleg yang dia kenali dari wajahnya, akan memilih dengan tepat? (U1)


CMYK

Interupsi

l

2 11 September 2013

Tahun Paling

‘Bermomentum’ Mustaan Basran Wartawan Lampung Post

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat (Nonaktif). Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti

Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

TAHUN politik menjadi masa yang paling “bermomentum” di Indonesia. Setiap orang, organisasi politik, lembaga bahkan pengusaha mengambil sejumlah momentum untuk mendapatkan keuntungan di tahun ini. Ada yang serius memahaminya, tetapi ada juga sekadar “yang penting ikut”.

S

ejumlah orang ada yang menginginkan terlibat langsung dalam urusan politik dengan menjadi calon anggota legislatif atau tim pemenangan. Momentum tahun ini membuat mereka berupaya untuk masuk daftar calon, lolos verifikasi, dan terpilih menjadi anggota legislatif. Sayang, keinginan mereka itu tidak dengan optimalisasi kerja agar hal itu terwujud. Banyak caleg yang sekadar masuk daftar caleg tetap (DCT), kemudian menunggu ada sosialisasi atau kampanye dari caleg lain separtai atau bahkan menebeng di kampanye partainya. Bukannya mendorong agar suara partainya meningkat dengan penambahan suara dari konstituennya, justru dia mengambil bagian konstituen caleg lain atau partainya. Ada lagi “momentum” yang digunakan organisasi berbasis politik. Organisasi ini tidak memproklamasikan dirinya menjadi bagian aktif parpol. Dengan menebeng sosialisasi dan struktur organisasi partai politik, organisasi itu justru memanfaatkan struktur parpol untuk membentuk strukturnya. Begitu organisasi itu

tidak lagi senang dengan “tebengannya” yang justru kemudian menggembosi parpol. Nah, dari sejumlah elemen yang mengambil momentum dalam tahun politik itu, pengusaha yang paling realistis menyambutnya. Mereka tak perlu terjun ke dunia politik, cukup memberikan wakil-wakilnya untuk hidup dan berjuang di kancah perpolitikan. Cukup mereka terus berproduksi dan bertransaksi untuk urursan politik. Akhirnya keuntungan pun didapat, baik materi maupun kedekatan dengan para caleg wakilnya yang jadi. Sejak dimulai, berlangsung, dan usai pesta politik itu, pengusaha terus menampuk keuntungannya. Hingga akhirnya momentum tahun politik itu benar-benar harus dimanfaatkan mereka. Tinggal orang biasa yang tidak mengenal, tidak tahu ataupun tidak peduli dengan tahun politik yang bingung. Mereka hanya bisa kumpul di tempat pemungutan suara (TPS)—itu pun kalau ada, masuk bilik pilih dan mencoblos. Setelah itu tak tahu mengapa mereka harus mencoblos, sementara nasib mereka tak pernah berubah karena urusan itu. 

indeks : LAPORAN UTAMA Rakyat Kembali Mencoblos . . .

4

PEREMPUAN Perempuan Harus Diperjuangkan. . .

ORATOR Calek PPP Bebas Ekspresi . . .

6

8

PILAR Tawarkan Program Tani. . .

10

JEJAK Wahid Hasjim, Putra Pesantren. . .

11

JEDA Politik Dinasti . . .

14

CMYK


Laporan Utama

l

3 11 September 2013

Caleg Telanjur

Sosialisasi Wajah

DI sejumlah lokasi jalan protokol, sejak beberapa bulan terakhir mulai terpampang foto-foto calon anggota legislatif (caleg). Walau belum menyertakan nomor urutnya, para caleg itu memberi “janjinya” di samping foto mereka yang terpampang besar. Sayangnya, usaha mereka menyosialisasikan wajah, nama, dan program itu akan sia-sia. Sebab, nanti rakyat hanya akan menentukan pilihannya dengan nama yang terpampang di surat suara tanpa ada wajahnya. KPU telah membuat desain surat suara yang akan digunakan pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 tidak akan menyertakan foto caleg yang bersangkutan. Surat suara hanya akan memuat nomor urut dan nama partai serta nomor urut dan nama caleg. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengatakan format DCS dengan surat suara berbeda. Kalau di DCS ada foto bacalegnya. Nah, di surat suara nanti tidak ada fotonya. “Yang ada

hanya gambar dan nomor urut partai politik, nomor urut caleg dan nama lengkap calegnya saja,” kata dia. Hal itu membuat para caleg harus mengubah strategi sosialisasi dan kampanyenya dengan tidak memajang wajahnya di tempat umum. Para caleg mesti bekerja keras untuk membuat “otak” konstituennya bisa mengingat-ingat nomor urut dan setiap huruf dari namanya. “Jangan sampai tertukar dengan caleg yang namanya sama, apalagi jika dari partai berbeda,” kata salah seorang caleg asal Partai Demokrat yang enggan disebut namanya. Pada bagian lain, distribusi surat suara diatur dalam PKPU No. 16/2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan,

dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Seperti dikutip dari laman KPU, menyebutkan peraturan tersebut memuat lima bab dengan 44 pasal. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari surat suara, tinta, segel, kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk mencoblos pilihan, dan tempat pemungutan suara. Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan, KPU melakukan pengamanan terhadap pengadaan surat suara, pengadaan segel dan juga tinta. Untuk pengamanan pengadaan surat suara sesuai Pasal 39 di antaranya perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara. Pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan pengamanan pengadaan segel sesuai Pasal 40, di antaranya KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU kabupaten/kota dan kelompok kerja PPLN. Sedangkan pengamanan tinta sesuai dengan Pasal 41, di antaranya KPU menempatkan petugas di lokasi pabrik tinta untuk mengawasi selama proses produksi dan pengiriman tinta oleh penyedia barang, secara periodik membuat laporan tentang jumlah tinta yang telah diproduksi dan jumlah yang sudah dikirim oleh penyedia barang. (U1)


Laporan Utama

l

4 11 September 2013

Rakyat Diajak Kembali Mencoblos ATURAN pemilihan umum (pemilu) tiap dekade selalu berubah. Setelah meninggalkan cara mencoblos dan diganti dengan menconteng pada Pemilu 2009, kini rakyat diajak lagi mencoblos caleg yang dipilihnya.

P

ada Pemilu 2014 kembali menggunakan sistem coblos. Sistem ini seperti dilakukan pada Pemilu 2004 lalu. Alasannya sistem conteng dianggap tidak lazim dan rumit. Selain itu, memakan biaya lebih banyak bila dibandingkan sistem coblos. Berdasarkan pada evaluasi Pemilu 2009, pemberian tanda (pencontengan) banyak memunculkan kerumitan dan kecurangan. Dengan semangat memudahkan dan mengurangi kecurangan, rapat memutus-

kan untuk kembali ke pencoblosan. Komisioner KPU Pusat, Ida Budhiati, mengatakan akan ada beberapa perubahan teknis dalam pemungutan suara di Pemilu 2014. Salah satu perubahan tersebut adalah dengan mengembalikan cara memberikan hak suara. “Pemberian hak

suara tidak lagi dilakukan dengan cara mencentang, tetapi kembali dengan cara mencoblos,” kata Ida. Komisioner KPU lainnya, Sigit Pamungkas, menekankan pentingnya masyarakat memaknai urgensi kehadiran mereka di tempat pemungutan suara (TPS). “Yang kami harapkan, masyarakat tidak sekadar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Tetapi yang paling penting mereka dapat memaknai secara mendalam kenapa mereka harus datang ke TPS. Mereka sadar bahwa partisipasinya dalam pemilu menentukan nasib bangsa ke depan,” ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat harus diberi pengertian bahwa kualitas penyelenggaraan negara yang akan dijalani lima tahun ke depan akan ditentukan oleh kualitas para pemimpin yang dipilih masyarakat lewat pemilu. Sigit menambahkan untuk meningkatkan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, dalam waktu dekat KPU meluncurkan relawan demokrasi sehat. Mereka berasal dari anggota masyarakat yang memiliki komitmen yang sama dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. “Mereka ini akan menjadi agen sosialisasi KPU di tengah-tengah masyarakat,” kata Sigit. (U1)


Gagas

l

5 11 September 2013

Alat Peraga dan Minimalisasi ‘Sampah’ Pesta Demokrasi

P

Ika Nurliana Peminat politik, alumnus FISIP Unila PNS di KPU Tuba Barat

ESTA demokrasi skala nasional itu akan berlangsung tahun depan. Proses dan gegap gempita telah terasa. Dari segala unsur yang terlibat telah berusaha bekerja sebaik mungkin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajaran PPK, PPS, Panwaslu, dan tentu saja partai politik dan calon anggota legislatif sebagai calon wakil rakyat yang akan dipilih untuk duduk di DPD, DPR, dan DPRD. Masa kampanye secara resmi belum ditentukan. Namun, semangat para politikus untuk memperkenalkan diri perlu diapresiasi dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan digelar 9 April 2014. Saya mencoba mengajak untuk membicarakan fenomena kampanye dan alat peraga yang dipersiapkan oleh para caleg terkait telah dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Jauh hari sebelum daftar calon tetap diumumkan KPU, di sepanjang ruang publik telah banyak banner yang memasang gambar calon anggota legislatif. Sah-sah saja, ini adalah semangat demokrasi. Hak mereka untuk mengampanyekan diri. Memperkenalkan wajah dan figur pada masyarakat. Tak dipungkiri, dalam ikhtiar agar wajah dan nama dikenal oleh masyarakat, para calon anggota legislatif telah keluar banyak uang untuk mencetak banner, spanduk atau baliho. Kini, seiring telah keluarnya aturan PKPU/15/2013 tentang Perubahan atas PKPU/1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka secara praktis sistem kampanye akan merujuk pada peraturan tersebut. Ini adalah kebijakan institusi pelaksana pemilihan umum yang harus dihormati oleh seluruh pemangku kepentingan. Di dalamnya ada peraturan tentang pembatasan alat peraga, seperti

banner, spanduk, baliho. Intinya adalah KPU membatasi pemasangan atribut kampanye bagi semua caleg dan partai politik. Berdasarkan peraturan KPU tersebut, ada ketentuan bahwa partai politik hanya diperbolehkan memasang satu baliho atau papan reklame yang memuat informasi mengenai nomor, tanda gambar, visi dan misi, serta program parpol. Sementara caleg DPR dan DPRD dilarang menampilkan foto dalam baliho atau papan reklame. Ini adalah peraturan yang semakin substantif untuk proses pendidikan politik dan pencerdasan bagi masyarakat. Masyarakat akan disuguhi wacana menarik tentang kampanye partai politik, program ke depannya dan partai politik secara langsung memiliki kewajiban untuk mengakomodasi caleg berkampanye secara bersama, bersinergi, bersaing dengan sehat. Dengan kata lain, mereka yang memiliki modal besar untuk mencetak alat peraga kampanye akan dibatasi oleh peraturan. Bagi mereka yang memiliki modal sedikit akan terbantu dengan adanya sosialisasi bersama dalam satu media, demikianlah pengertian sederhananya. Sebagaimana dikutip pada Pasal 17 menyebutkan peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan dengan ketentuan, antara lain baliho atau papan reklame hanya diperuntukkan partai politik 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon DPR dan DPRD. Berikutnya disebutkan, caleg DPD dapat memasang baliho atau papan reklame sebanyak 1 unit untuk 1 desa atau kelurahan. Sementara bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh parpol dan caleg DPD pada zona atau wilayah

yang ditetapkan oleh KPU, KPUD bersama pemda. Aturan berikutnya menyebutkan spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,7 x 7 meter hanya 1 unit pada 1 zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP provinsi, dan atau KPU/KIP kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. Inti dari peraturan ini adalah penertiban penggunaan alat peraga bagi partai politik dan caleg DPD, DPR, dan DPRD. Agar segala sesuatunya terkoordinasi dengan baik. Tujuan dari aturan ini tentu untuk kemajuan proses demokrasi dan secara langsung menuntut kinerja yang sinergis bagi internal partai. Masyarakat sendiri tidak dibuat bingung dengan banyaknya spanduk dan gambar para caleg yang terpasang di ruang publik dan akhirnya hanya akan menjadi sampah pada masa tenang menjelang hari pencoblosan. Memang di satu sisi peraturan ini agak merepotkan bagi para sebagian politikus, tetapi layaknya sebuah kebijakan, tentu dalam implementasinya mengandung kebaikan dan manfaat. Dalam hal ini para politikus dituntut untuk legawa. Bagi mereka yang telah mengeluarkan uang banyak untuk mencetak alat peraga berupa banner, baliho, dan spanduk, bisa jadi tidak dapat dipasang untuk sosialisasi diri menjelang Pemilu Legislatif 2014. Pada dasarnya mereka bisa lebih dikenal dan dekat dengan rakyat bukan lewat gambar wajah yang dipasang dan biaya cetak yang mahal karena kurs dolar. Sudah saatnya para politikus, calon wakil rakyat ini benar-benar “turun”, memperkenalkan diri. Berdiskusi, dekat dengan rakyat, dan tidak menambah limbah atau sampah dari pesta demokrasi yang akan berlangsung 2014. 


CMYK

Perempuan

l

6 11 September 2013

Perempuan Harus Diperjuangkan UNDANG-UNDANG memberi ruang yang cukup strategis kepada kaum perempuan untuk duduk di parlemen sehingga dibutuhkan kaum hawa yang memiliki kapasitas dan komitmen tinggi dalam memperjuangkan kaum perempuan.

I

ngin memperjuangkan kaum perempuan di parlemen menjadi salah satu tujuan Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Aprilliati terjun di dunia politik dan menjadi calon anggota legislatif. Menurut dia, perempuan selama ini masih sering termarginalkan hak-haknya karena kursi parlemen masih didominasi kaum lakilaki. “Saya melihat belum banyak wakil rakyat yang concern dalam memperjuangkan kaum perempuan sehingga saya adalah salah satu perempuan yang bertekad memperjuangkannya di legislatif,” kata caleg DPRD Lampung daerah pemilihan (DP) Bandar Lampung nomor urut 1 tersebut. Wakil Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Lampung itu menambahkan saat ini dibutuhkan banyak perempuan yang memiliki komitmen tinggi dalam pembangunan politik, khususnya di Lampung. Jika tidak, dikhawatirkan tidak ada lagi yang menyuarakan aspirasi perempuan dan memperjuangkan kebijakan-kebijakan perempuan di legislatif. “Jika perempuan sedikit sekali yang mau berpolitik serta memiliki kapasitas, dikhawatirkan tidak akan ada lagi kebijakan di legislatif yang berpihak kepada perempuan,” ujarnya. Selain itu, perempuan di parlemen selama ini juga masih dipandang remeh, bahkan cenderung hanya sebagai pelengkap. Padahal, jika mampu berperang maksimal, perempuan di politik dan parlemen bisa memberikan warna tersendiri dengan membuat politik yang keras menjadi politik yang lembut. Untuk itu, dibutuhkan sentuhan-sentuhan perempuan di DPRD Lampung agar suhu politik yang cenderung penuh intrik dan adu domba menjadi politik yang sehat dan mengakomodasi semua golongan.

Tidak cukup hanya sampai di situ, partai politik juga harus berani mendorong kader perempuan internalnya untuk duduk di eksekutif maupun legislatif. Politikus berlatar belakang advokat itu mencotohkan PDIP. Menurutnya, partainya selama ini melakukan kaderisasi yang baik terhadap kaum perempuan, bahkan menjadi rumah yang cukup nyaman untuk kaum hawa. Hampir setiap daerah pemilihan jumlah kuota perempuannya melebihi kuota yang ditetapkan KPU, yakni 30% keterwakilan perempuan. “Perempuan di PDIP alhamdulillah cukup banyak. Bahkan di DP Bandar Lampung saja kuota calegnya mencapai 50%,” kata dia. Untuk itu, dia berharap makin banyak perempuan yang mau berpolitik agar nantinya bisa memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di eksekutif dan legislatif. Selain itu, perempuan juga harus selalu meningkatkan kapasitas diri agar nantinya tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga bisa memperjuangkan kepentingan perempuan. (FATHUL MUIN/U1)

Aprilliati Lahir : Tanjungkarang, 26 April 1966 Pendidikan : SDN 20 Tanjungkarang SMPN 1 Tanjungkarang SMAN 3 Tanjungkarang S-1 FH Universitas Lampung S-2 FH Universitas Bandar Lampung Pengalaman Kerja dan Organisasi: Sekretaris PT Kagubang Teguh Advokat/pengacara Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Wakil Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Lampung Wakil Ketua Ikadin Lampung Dewan Kehormatan Peradi Bandar Lampung Sekretaris Arbitrase Syariah Lampung

CMYK


Perempuan

l

7 11 September 2013

Penghargaan atas Dasar Kompetensi,

Bukan Jenis Kelamin KENDALA dalam mengupayakan agar perempuan berkesempatan menjadi pemimpin bangsa harus terus digulirkan. Salah satunya dengan memberikan penghargaan bukan atas dasar jenis kelamin, melainkan kompetensi.

A

nggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengatakan partai politik dan parlemen dalam membentuk pemimpin harus memberi kesempatan pada perempuan. Sebab, hingga kini, secara umum kesempatan perempuan Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa masih tertutup. “Perempuan di mana kalau tidak punya hubungan pertemanan, kekeluargaan, klan, maka kecil kesempatannya untuk berpolitik dan menjadi pemimpin,” kata legislator itu. Menurutnya, hingga kini sistem pemilu tidak adil pada perempuan, antara lain dari kesempatan awal sampai pada proses menjadi bagian dari sistem politik. Harus dibuang jauh-jauh prinsip money politics dan keterpilihan berdasarkan nomor urut sesuai kompetensinya. “Mengupayakan sistem merit yang solid dalam parlemen dan parpol, penghargaan berdasarkan kompetensi yaitu performance indikator yang jelas,” kata dia. Hal senada dikatakan Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Anna Muawanah dalam sebuah acara. “Perempuan harus ikut mengambil bagian untuk menciptakan dan mengondisikan kepemimpinan nasional, peran politik perempuan harus mampu bersaing dan berpengaruh kepada kebaikan untuk umat,” katanya. Anna menegaskan peran politik perempuan sudah tidak boleh dikesampingkan. Karena itu, menjadi sebuah keniscayaan

perempuan harus dilibatkan dalam merumuskan kepemimpinan nasional. Menurut Anna, kepemimpinan nasional dewasa ini dikelompokkan dalam tiga kategori. Yaitu, pola kepemimpinan transaksional, karismatik, dan transformasional. “Kita harus menciptakan pemimpin yang transformasional sebagai kebijakan DPP PKB terhadap pemimpin masa depan,” kata dia. Krisis Kepemimpinan Pada bagian lain, pengamat politik Syamsuddin Haris mengakui bangsa Indonesia kini tengah mengalami krisis kepemimpinan politik, baik tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat nasional, krisis kepemimpinan politik itu tidak hanya tampak pada kepemimpinan lembek. “Di tingkat lokal, krisis kepemimpinan politik tampak dalam kinerja kepalakepala daerah yang minim kreativitas dan terobosan, dan sebaliknya justru tersandera berbagai kasus hukum akibat korupsi dan penyalahgunaan dana APBD,” katanya. Menurutnya, ada enam dimensi krisis kepemimpinan politik yang bisa diidentifikasi dan tengah melanda bangsa kita dewasa ini. Keenamnya krisis komitmen etis, keteladanan, kecerdasan dan kreativitas, kapasitas manajerial, tanggung jawab, dan kewibawaan. “Partai politik adalah institusi paling bertanggung jawab dalam menghasilkan para pemimpin politik bangsa kita saat ini. Lagi pula, masalah gender harus segera selesai. Penilaian dan penghargaan harus atas dasar kemampuan, bukan jenis kelamin,” kata dia. (U1)

Eva Kusuma Sundari

Syamsuddin Haris

Anna Muawanah


CMYK

Orator

l

8 11 September 2013

Caleg PPP Bebas Ekspresi,

‘No Money Politics’ DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Bandar Lampung mempersilakan calegnya untuk mengekspresikan diri dalam bersosialisasi dengan tetap mencerminkan PPP sebagai partai yang berbasiskan Islam.

M 

Nur Syamsi Alamat

: Jalan Ridwan Rais No. 8 Perum Griya Madu Permata, Kalibalau Kencana, Kedamaian, Bandar Lampung.

Riwayat Organisasi: 1.Ketua DPC PPP Kota Bandar Lampung 2011—2016 2.Sekretaris DPC PPP KBL 2006—2011 3.Sekretaris PW Parmusi Lampung 2013—2018 4.Ketua GPK Provinsi Lampung

eski demikian, tidak dengan politik uang. Pasalnya, partai berlambang Kakbah ini mengharapkan Pemilu 2014 dapat menghasilkan wakil rakyat yang kompeten, amanah, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. “Silakan caleg bersosialisasi dan mengekspresikan diri dengan umat, apa yang menjadi keluhan mereka (rakyat) tangkap aspirasinya, perbanyak silaturahmi dan kekeluargaan. Tetap dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena kualitas Pemilu 2014 nanti menjadi tanggung jawab kita semua, bagaimana pemilu ini menghasilkan wakil rakyat yang mempunyai kompetensi, mempunyai visi, dan kemampuan untuk menjadi wakil dari masyarakat di parlemen,” kata Ketua DPC PPP Bandar Lampung Nursamsi di kantornya, Kamis (5-9). Menurut anggota Komisi A DPRD Bandar Lampung itu, kunci kemenangan ada pada intensitas silaturahmi dan pengamanan suara hingga TPS, PPS, dan kecamatan hingga pleno KPU. Meski demikian, juga harus tawakal dan terus berdoa. “Karena kami yakin betul PPP ini ada campur tangan Allah di dalamnya. Karena kami partai berbasiskan Islam,” ujar dia. Caleg DPRD Bandar Lampung nomor urut 1 daerah pemilihan (DP) 4 itu yakin dan optimistis partainya bisa menang Pemilu 2014. Sikap ini lantaran jumlah calegnya 100 persen dengan

berbagai macam latar belakang yang berbeda dan jika diberdayakan bisa menjadi kekuatan. “Kualitas seluruh caleg PPP ini memiliki latar belakang yang beda. Menurut hemat kami, jika diberdayakan bisa menjadi suatu kekuatan. Target saya satu kursi per DP,” ujar dia. Di sisi lain, kata dia, tugas partai adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua caleg yang bertarung. Begitu juga menyangkut aturan-aturan yang berlaku di KPU. “Terlebih saat ini berdasarkan suara terbanyak, artinya semua memiliki kesempatan untuk menang, bukan berdasarkan nomor urut. Semua caleg mempunyai peluang sama,” kata dia. Syamsi mengatakan pihaknya saat ini tengah mengagendakan orientasi caleg dan rekruitmen saksi. Menurutnya, dalam perekrutan saksi pihaknya akan melibatkan seluruh struktur partai dan semua caleg pada dapil masing-masing. “Supaya ada sinkronisasi antara caleg, struktur partai dan calon saksi,” jelasnya. Nur Syamsi menuturkan pihaknya juga akan melakukan pembekalan caleg dan saksi agar mesin partai lebih siap untuk menghadapi Pemilu 2014. Terkait sistem yang dibangun KPU, Samsi mengimbau kepada seluruh parpol peserta pemilu untuk menjaganya bersama-sama. “Sekarang penghitungan suara sudah pada level kelurahan sehingga mengurangi potensi kecurangan. Kenapa? Sebab pada saat selesai pleno di kelurahan di-upload ke internet dan bisa diakses dan dilihat masyarakat seluruh Indonesia. Kami percaya pada KPU sanggup menyelenggarakan pemilu ini yang adil, jujur, dan demokratis,” ujar dia. (EKA SETIAWAN/U1)

CMYK


Orator

l

9 11 September 2013

Kedepankan Program Prorakyat SEBAGAI partai yang lahir di era reformasi dengan jargon utamakan kepentingan rakyat, Partai Demokrat (PD) selalu konsisten untuk melakukan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat sehingga kebutuhan rakyat dapat terjawab.

K

arena itu, seluruh kader PD yang ada di legislatif maupun eksekutif berkewajiban untuk mengedepankan program-program prorakyat. PD sudah membuktikan, sejak kader utama PD jadi presiden, yakni SBY, cukup banyak programprogram prorakyat yang diwujudkan secara konsisten. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan lainnya. Semua itu adalah wujud nyata betapa kader PD selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. “Langkah-langkah nyata yang prorakyat akan terus dilakukan oleh PD melalui kader-kadernya, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif. Kami menyadari, walaupun sudah relatif banyak yang dilakukan Pak SBY melalui pemerintahannya 9 tahun terakhir, masih banyak hal-hal yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan ke depannya. Itu sebabnya, kader-kader PD selalu serius dalam mengikuti kompetisi-kompetisi politik, baik dalam pilkada kabupaten/kota maupun provinsi, termasuk pada pemilu legislatif dan pilpres,” ujar Sekretaris DPD PD Lampung Fajrun Najah Ahmad atau yang akrap dipanggil Fajar, kemarin. Seluruh kader PD yang tampil dalam setiap kompetisi politik, menurutnya, wajib memiliki komitmen untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Karena itu, PD tidak sembarangan dalam menentukan kader yang akan dimajukan dalam setiap kompetisi politik. “Banyak hal yang

mesti dipenuhi kader sebelum ditarungkan dalam kompetisi politik, utamanya terkait komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugastugasnya.” Fajar menjelaskan banyak taktik dan strategi PD guna kembali meraih kemenangan dalam pemilu legislatif mendatang. “Kami optimistis akan kembali meraih kepercayaan mayoritas rakyat pada Pemilu 2014 mendatang. Saat ini seluruh caleg PD, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota, secara rutin telah melakukan komunikasi intens dengan rakyat. Hal ini tentu akan membawa dampak postif bagi PD untuk kembali menang pada pemilu nanti,” kata dia. Dia menjelaskan akselerasi politik caleg PD di lapangan sangat signifikan dan dilakukan penuh dengan kesungguhan. Tidak ada caleg PD yang setengah hati, apalagi sekadar mencantumkan nama saja. Semangat tinggi disertai nawaitu yang ikhlas, semata-mata untuk utamakan kepentingan rakyat tersebut, tentu akan membuahkan hasil yang maksimal. “Apalagi perhatian Ketua DPD M. Ridho Ficardo kepada seluruh jajaran sangat tinggi sehingga melahir-

kan suasana kebersamaan yang amat kuat di seluruh hati para kader PD di provinsi ini,” kata Fajar. Terkait pilgub, Fajar menjelaskan seluruh kader PD se-Lampung dalam suasana hati yang penuh kesungguhan untuk berjuang ekstra guna memenangkan pasangan Ridho-Bachtiar. “Jujur saja, baru sekali ini seluruh kader begitu semangat menghadapi pilgub. Karena cagub yang diusung merupakan tokoh utama PD Lampung, yaitu Ketua DPD PD Lampung M. Ridho Ficardo. Secara moral, dengan tampilnya Ridho sebagai cagub, merupakan kebanggaan yang tak ternilai bagi semua kader PD di Lampung. Karena itu, kami semua terus melakukan kerja-kerja politik guna mendudukkan Ridho di kursi Gubernur Lampung,” kata dia. (EKA

SETIAWAN/U1)

Fajrun Najah Ahmad Pengalaman Organisasi: 1. Ketua PMII Lampung 2. Wakil Ketua DPD KNPI Lampung 3. Sekretaris DPD KNPI Lampung 4. Wakil Sekretaris PWNU Lampung 5. Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Lampung 6. Ketua Harian MPW Pemuda Pancasila Lampung 7. Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung.


CMYK

Pilar

l

10 11 September 2013

Tawarkan Program

Tani Membangun Bangsa UNTUK meningkatkan kontribusi dan pendapatan petani, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menawarkan program tani membangun bangsa. Alasannya, petani selama ini hanya menjadi tumpuan, tak pernah mendapat penghargaan.

R

evolusi tani yang digagas partai itu merupakan keharusan jika dilihat dari kacamata ketahanan pangan nasional maupun penguat ekonomi perdesaan. Melalui gerakan merevitalisasi bidang pertanian diharapkan muncul jutaan lapangan kerja baru yang berperan dalam peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Prabowo Subianto, selaku ketua HKTI, memandang penting sektor pertanian dalam menumbuhkan kedaulatan pangan nasional. “Bangsa ini tidak boleh menyerahkan urusan pangan rakyatnya kepada bangsa luar. Bagaimana rakyat kita bisa sejahtera jika beras, jagung, palawija, gandum semuanya impor dari luar. Padahal dengan potensi lahan dan iklim yang dimiliki, kita sangat mungkin berswasembada pangan,” kata dia. Sikap ini memberikan warna dalam gerakan Gerindra sebagai partainya petani.

“Karena hanya Gerindra yang mengangkat masalah kebijakan pertanian menjadi program kerja utama partai,” ujar Prabowo. Setidaknya program itu menjadi salah satu program Gerindra. Ada enam program jika rakyat memberikan kesempatan bagi Partai Gerindra memimpin bangsa ini pada 2014—2019. “Jika rakyat memberikan mandat, program yang telah dirumuskan selama satu tahun akan mulus dilaksanakan,” kata Prabowo yang juga ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Enam program aksi transformasi tersebut pertama, membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Berikutnya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup. Terakhir, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Enam program aksi transformasi bangsa tersebut merupakan suatu hasil kajian mendalam dari Dewan Pakar Partai Gerindra bersama-sama dengan para akademisi dan sejumlah elemen bangsa lainnya yang tergabung dalam Tim Garuda Merah Putih. Prabowo menegaskan perlunya perubahan di Indonesia untuk menyelamatkan masa depan anak dan cucu bangsa. Dia meminta agar cita-cita Bung Karno, Sjahrir, dan Jenderal Soedirman diwujudkan dalam kondisi sekarang. “Jangan kita kecewakan mereka yang telah gugur. Kalau dulu mereka berani mengatakan merdeka atau mati, sekarang kita harus katakan, sudah saatnya Indonesia berdiri tegak, teguh, berani, berdaulat, dan optimistis,” kata Prabowo. (U1)

CMYK


Jejak

l

11 11 September 2013

Putra Pesantren, Salah Satu Perumus Pancasila KIAI Haji Abdul Wahid Hasjim adalah salah seorang anggota BPUPKI dan perumus Pancasila. Saat itu dia yang menengahi kelompok nasionalis dan Islam dalam menentukan dasar negara dengan rumusan Pancasila.

WAHID

Tokoh yang dikenal dengan sebutan Wahid Hasyim itu adalah anak pendiri NU dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang K.H. M. Hasyim Asy’ari. Dia lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914. Namun, dia wafat di Cimahi, Jawa Barat, 38 tahun kemudian akibat kecelakaan kendaraan. Mantan Ketua Tanfidiyyah PBNU (1948) serta pemimpin dan pengasuh kedua Pesantren Tebuireng (1947—1950) itu merupakan reformis dunia pendidikan pesantren dan pendidikan Islam Indonesia. Ia dikenal juga sebagai pendiri IAIN (sekarang UIN). Pada 1939, dia ikut berperan pada saat NU menjadi anggota MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), sebuah badan federasi partai dan ormas Islam di zaman pendudukan Belanda. Pada 24 Oktober 1943, ia terpilih menjadi ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi menggantikan MIAI. Saat pemimpin Masyumi, dia merintis pembentukan Barisan Hizbullah yang aktif HASJIM membantu perjuangan umat Islam mewujudkan kemerdekaan. Tahun 1944, ia ikut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (UIN) di Jakarta yang pengasuhannya ditangani K.H. A. Kahar Muzakkir. Saat kelahirannya, ayahandanya memberi nama Muhammad Asy’ari, diambil dari nama kakeknya. Namun, namanya kemudian diganti menjadi Abdul Wahid, diambil dari nama datuknya. Dia anak kelima dan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Masa kecilnya Wahid Hasyim diisi dengan pengasuhan di Madrasah Tebuireng hingga usia 12 tahun. Pada usia 13 tahun, ia sempat mondok dan belajar di Pondok Siwalan, Panji, Sidoarjo, selama 25 hari, mulai awal Ramadan hingga 25 Ramadan. Kemudian pindah ke Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren yang didirikan K.H. Abdul Karim, teman dan sekaligus murid ayahnya. Kemudian, pada usia 15 tahun, dia kembali ke Tebuireng dan baru mengenal huruf latin. Setelah men-

genal huruf latin, semangat belajarnya semakin bertambah. Ia belajar ilmu bumi, bahasa asing, matematika. Juga rajin membaca koran dan majalah, baik berbahasa Indonesia maupun Arab. Ketika umurnya baru 18 tahun, pada 1932, Abdul Wahid pergi ke Mekah bersama sepupunya, Muhammad Ilyas. Mereka berdua, selain menjalankan ibadah haji juga memperdalam ilmu pengetahuan, seperti nahu, shorof, fikih, tafsir, dan hadis. Dia menetap di Tanah Suci selama 2 tahun. Pada November 1947, Wahid Hasyim bersama M. Natsir menjadi pelopor pelaksanaan Kongres Umat Islam Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta. Dalam kongres itu diputuskan pendirian Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua umumnya adalah ayahnya Kiai Hasyim Asy’ari. Namun, Kiai Hasyim melimpahkan semua tugasnya kepada Wahid Hasyim. Dia juga sempat membujuk Jepang untuk memberikan latihan militer khusus kepada para santri, serta mendirikan barisan pertahanan rakyat secara mandiri. Inilah cikal-bakal terbentuknya laskar Hizbullah dan Sabilillah yang bersama PETA menjadi embrio lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang membentuk Dokuritsu Zyunbi Tyooisakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Wahid Hasyim menjadi salah satu anggotanya. Dia menjadi tokoh termuda dari sembilan tokoh yang menandatanganinya. Sebagai Menteri Sekretaris Negara RI (2004—2007) Piagam Jakarta, sebuah piagam yang melahirkan proklamasi dan konstitusi negara. Dia berhasil menjembatani perdebatan sengit antara kubu nasionalis yang menginginkan bentuk negara kesatuan dan kubu Islam yang menginginkan bentuk negara berdasarkan syariat Islam. Saat itu ia juga menjadi penasihat Panglima Besar Jenderal Soedirman. (U1)


Luber

l

12 11 September 2013

Setiap Sengketa Diproses dengan Jalur Hukum DALAM pemilihan para senator, yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemungkinan terjadi sejumlah sengketa. Untuk itu, KPU telah memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa itu. Seperti tertuang dalam PKPU No. 8/2013.

Pasal 56 (1) Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi bakal calon anggota DPD dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU mengenai penetapan DCT anggota DPD. (2) Sengketa pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berkaitan dengan DCT anggota DPD diselesaikan terlebih dahulu oleh Bawaslu secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dan Pasal 259 Undang-Undang. Pasal 57 (1) Dalam hal sengketa pemilu yang berkaitan dengan DCT anggota DPD tidak dapat diselesaikan di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, bakal calon anggota DPD yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputu-

san KPU dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan. (3) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu. (4) Apabila pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Pasal 58 (1) Para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak dapat menerima atau melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (5). (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (5). (3) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. (4) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bersifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (5) KPU wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (5) atau putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Pasal 59 (1) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (5) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan permohonan bakal calon anggota DPD, dilaksanakan oleh KPU dengan mencantumkan kembali bakal calon yang bersangkutan dalam DCT anggota DPD. (2) Nomor urut bakal calon anggota DPD yang semula menggantikan nomor urut bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah tercantum dalam DCT anggota DPD, disesuaikan dengan mencantumkan kembali nomor urut bakal calon anggota DPD dalam DCT anggota DPD yang semula nomor urutnya digantikan. ď Ž


Jeda

l

13 11 September 2013

Reformasi

Bawa Dampak Politik Dinasti di Indonesia REFORMASI di Indonesia yang telah berjalan satu dasawarsa lebih telah membawa berbagai dampak di kehidupan, terutama politik di Indonesia. Selain makin terbukanya keran demokrasi, dampak buruk juga mengikutinya, yakni maraknya politik dinasti.

B

anyak anak dan istri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah. Fenomena politik dinasti seperti layaknya politik kartel yang menganut politik balas budi, politik uang, maupun politik melanggengkan kekuasaan. “Seolah-olah kebebasan politik yang semakin terbuka ini, dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang punya segala akses untuk menggapai kapitalisasi dan

kekuasaan,� kata pengamat politik UI, Ari Juanedi, beberapa waktu lalu. Politik dinasti itu memberi gambaran bahwa minimnya kaderisasi di partai politik sehingga diperkirakan akan terus berlanjut jika pola rekrutmen dan kaderisasi di partai politik macet. Sebagai contoh, sebut saja politik dinasti yang terjadi di Provinsi Banten ketika ayah, anak, menantu, keponakan, dan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah

memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif. Di daerah lain, Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan yang diikuti Herman Deru berpasangan dengan Maphilinda Syahrial Oesman. Maphilinda adalah istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman, yang terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Istri Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Muhammad, juga masih sempat berlaga di Pemilihan Wali Kota Bekasi. Istri yang menggantikan suaminya sebagai kepala daerah juga tersebar di mana-mana. Sebut saja Widya Kandi Susanti yang menjabat Bupati Kendal, Jawa Tengah, yang menggantikan Hendy Boedoro, yang kini mendekam di penjara akibat menyelewengkan APBD Kendal. Lalu istri dari Idham Samawi, Sri Suryawidati, yang juga menduduki kursi sepeninggalan suaminya di Kabupaten Bantul. Politik dinasti itu juga terjadi di Lampung. Sebut saja anakanak elite politik yang terus memegang rantai kepemimpinan orang tuanya. Sebut saja tiga anak Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. yang memetik nikmatnya kekuasaan politik melalui tangan ayahnya. Ada juga anak dari Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Abdurrachman Sarbini yang juga mantan Bupati Tulangbawang. Kini anaknya pun digadang untuk terjun ke politik, setelah salah seorang anaknya mengikuti jejaknya menjadi Bupati Pesawaran, yakni Aris Sandi Dharma Putra. Belum lagi anak Ketua DPD Partai Golkar Alzier Dianis Thabranie yang juga menduduki tampuk kekuasaan di jalur politik. Lainnya, ada sejumlah cerita politik dinasti itu. (U1)


CMYK

Jeda

l

14 11 September 2013

Politik Dinasti yang Membahayakan Demokrasi POLITIK dinasti makain marak sejak era reformasi yang membuka kran otonomi daerah. Timbul rajaraja kecil di tiap daerah yang mempunyai kesempatan dan bisa leluasa mengatur serta menyusun strategi agar anggota dinastinya duduk di kursi kekuasaan.

K

ondisi seperti itu dipandang sebagai demokrasi yang tidak sehat karena berdasarkan pengalaman, politik dinasti menjadi akar dari berkembanganya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti itu juga menimbulkan maraknya praktik korupsi yang menjadi musuh besar rakyat. “Kita harus tegas untuk tidak melakukan nepotisme politik atau politik dinasti,” kata Ketua Partai Hanura Wiranto pada sebuah acara, beberapa waktu lalu. Untuk menciptakan pemerintah yang bersih harus dimulai dari rumah yang bersih. Di sini yang dimaksud rumah bersih adalah partai yang bersih. Dana partai yang bersih, salah satunya dimulai dari tidak adanya nepotisme politik atau politik dinasti di dalamnya.

Wiranto mengakui anaknya yang sulung, Amalia Sianti, dulu pernah menjadi anggota MPR termuda pada zaman Orde Baru. “Tapi itu dulu, situasinya berbeda dengan sekarang ketika alam demokrasi sudah berkembang dengan baik di Indonesia,” kata dia. Ia menyayangkan justru di alam reformasi ini peta perpolitikan banyak dihiasi dengan politik dinasti, baik di tingkat pusat maupun daerah. Faktanya, politik dinasti itu terjadi pada kepengurusan partai. Ketika orang tuanya menjadi ketua umum, anaknya menjadi salah satu ketua atau menjadi sekretaris. Mereka pun bisa sama-sama menjadi anggota legislatif. Beda lagi dengan pandangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang politik dinasti. Menurutnya, politik dinasti jangan dipandang negatif, terutama di Indonesia yang merupakan sebuah negara demokrasi. “Kalau seseorang menjadikan keturunannya, saudaranya dan sabai-nya (pemimpin), kalau mereka mampu kenapa tidak,” kata Megawati usai membuka Rakernas, pekan lalu. Megawati mengaku banyak kalangan yang memandangnya sebelah mata karena merupakan anak Soekarno. Ia dinilai hanya anak biologis, bukan ideologis Soekarno. “Banyak orang katakan saya berada di bawah bayang-bayang Bung Karno. Lalu saya dikatakan sebagai anak biologis. Saya merasa itu sebagai character assasination,” ujarnya. Megawati menegaskan dirinya menjadi ketua umum paling senior di Indonesia bukan karena berada di bawah bayang-bayang Soekarno. “Saya bekerja keras. Saya berharap siapa pun di PDIP juga bekerja keras seperti pada waktu hal-hal yang saya alami,” kata dia. (U1)

CMYK


Geliat Ridho Berbakti

l

15 11 September 2013

Melestarikan Budaya, Mempertahankan Harga Diri MELESTARIKAN budaya merupakan salah satu wujud mempertahankan harga diri bangsa. Sebab, budaya adalah tradisi turun-temurun yang mempunyai arti filosofi yang tidak bisa ditiru daerah atau bangsa lain.

U

ntuk itulah Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung sekaligus calon gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, mengajak kepada seluruh masyarakat Lampung agar tetap menjaga dan melestarikan budaya asli daerah Lampung. Salah satu tradisi upacara atau pesta adat yang disebut begawi adat. Hal tersebut diungkapkannya usai menjadi tamu kehormatan pada acara begawi adat di Komering, Lampung Tengah, Senin (9-9). Ridho yang mengenakan pakaian khas adat Lampung dalam kesempatan tersebut didaulat

oleh para pemangku adat setempat untuk menari bersama. Dalam sambutannya, Ridho mengungkapkan dirinya merasa bangga dan kagum atas kekayaan budaya yang dimiliki Lampung. Karena itu, dia berharap budaya Lampung terus dilestarikan. ”Saya merasa bangga atas kekayaan budaya Lampung, apalagi dapat hadir di tengah para pemangku adat dan menyaksikan langsung prosesi begawi adat ini. Saya berharap warisan budaya begawi ini terus dijaga dan dilestarikan sebagai sebuah kekayaan masyarakat Lampung,” kata Ridho. Dia menuturkan rangkaian begawi adat tersebut bukan semata-mata untuk ajang silaturahmi dan berpesta saja, melainkan jika dikemas dapat menjadi salah satu ritual yang dapat

menarik para wisatawan untuk datang ke Lampung. ”Acara seperti ini tidak hanya dapat dijadikan ritual saja. Tapi kalau dikemas sempurna dapat menarik para wisatawan untuk datang ke Lampung, baik lokal dan wisatawan luar negeri,” kata dia. Begawi adat, lanjutnya, mencerminkan bhinneka tunggal ika dengan tampilan tari-tarian dari tiga daerah berbeda. “Budaya Lampung cukup banyak dan tetap eksis. Salah satunya adalah begawi yang diharapkan dapat diangkat pada event nasional.” “Jak ujung Danau Ranau. Teliu mit Waykanan. Sampai pantai lawok jawoh. Pesisir ghik pepadun. Jadi sai dulom lambang. Lampung sai kayo rayo”. Ya, penggalan lagu berbahasa Lampung yang populer tersebut sedikit banyak menggambarkan betapa kayanya Lampung, baik itu budaya maupun kondisi alamnya yang indah. Begitu banyak potensi wisata di Bumi Sai Ruwa Jurai tercinta ini. “Sayang kalau hanya dijadikan sebuah seremonial saja,” kata Ridho. (U10)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 11 September 2013

Ridho

Rumuskan 9 Aksi untuk Lampung POLITIKUS muda Partai Demokrat (PD) Lampung sekaligus cagub Lampung, M. Ridho Ficardo, telah merumuskan sembilan program kerakyatan. Hal itu menjadi prioritasnya jika nanti mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Lampung lima tahun ke depan.

H

al tersebut diungkapkan Ridho usai menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PD Anaktuha, Lampung Tengah, Senin (9-9). Menurutnya, untuk mencapai tujuan bersama, yakni memberi dan melayani masyarakat Lampung, yang diperlukan adalah rencana dan keberanian. ”Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengarahkannya, bentuk aksinya. Karena itu, saya sudah rumuskan arah gerakan yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan Lampung mendatang,” kata Ridho. Sebaga generasi muda, lanjutnya, dia memiliki tanggung jawab besar atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini, lebih khusus yang menjadi problematika masyarakat Lampung. Saat ini, kata Ridho, infrastruktur, keamanan, kenyamanan berinvestasi, kurangnya lapangan kerja dan taraf hidup masyarakat yang masih lemah ditambah lagi dengan pembangunan karakter bangsa yang tidak tersistem, menjadi problem bersama. ”Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap problematika bangsa ini, lebih khusus problematika yang dihadapi masyarakat Lampung. Mininal kita dapat menjaga dan melestarikan adat istiadat Lampung sebagai upaya membangun karakter bangsa,” kata dia. Ridho mengatakan sembilan aksi yang telah dirumuskannya adalah (1) Membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan, (2) Memaksimalkan lahan produksi untuk komoditas unggu-

lan dan membangun sentra hasil pertanian dan perkebunan, (3). Menjamin kenyamanan berinvestasi, (4) Meningkatkan kelayakan taraf hidup guru, (5) Meningkatkan lapangan pekerjaan, (6) Terbangunnya rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera, (7) Memediasi para tokoh masyarakat dan akar rumput, (8) Meningkatkan kompetensi aparat pemerintahan daerah, dan (9) Gerakan menanam kembali. ”Kesembilan aksi ini nanti yang akan menjadi prioritas jika masyarakat memberikan kepercayaannya kepada saya untuk memimpin Lampung,” ujar Ridho.

CMYK

Seusai menghadiri agenda Musancab di Lampung Tengah, beberapa agenda telah menanti orang nomor satu di DPD PD Lampung itu. Di antaranya menghadiri kegitan yang digelar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kalirejo, Bangunrejo, dan Padangratu, Lampung Tengah. Ridho yang dikawal beberapa pengurus DPD PD Lampung mendapat sambutan hangat dari para tokoh dan ulama setempat. Sementara pada malam harinya Ridho bersama jajaran DPD PD Lampung dan DPC PD seLampung menggelar syukuran dalam rangka HUT ke-12 PD. (U10)


VOTING, Edisi XVII, 11-17 September 2013