Page 1

 16 Halaman l Edisi XVII/4 - 10 September 2013

 6 l Banyak Tempat untuk Perempuan Berkiprah

T E R U J I T E P E R C AYA

Yaqud Ananda Gudban

Manuver 20 Hari KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Lampung terus bermanuver agar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung dilaksanakan pada 2013. Setelah meminta dukungan KPU Pusat dan DPR, selanjutnya KPU mengundang sejumlah elemen agar memperkuat geraknya.

S

eperti diketahui, masa jabatan KPU Lampung akan berakhir 20 hari lagi, yakni 24 September 2013. Jabatan itu akan diperpanjang jika ada “pesta demokrasi” pilgub digelar pada tahun itu. Jika tidak, dengan terpaksa mereka harus membentuk tim seleksi (timsel) rekrutmen anggota baru 15 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Untuk itu KPU terus berupaya menggelar pilgub pada 2013, terakhir mereka mengundurkan jadwal hingga 2 Desember 2013. Apalagi dukungan KPU Pusat mereka dapatkan dengan tidak akan mengganti komisioner KPU Lampung. Komisioner KPU Lampung, Solihin, mengatakan kebijakan untuk mengganti komisioner mengacu pada UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 130 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bila KPU provinsi masa jabatannya berakhir pada tahapan pemilukada, akan diperpanjang hingga pelantikan gubernur terpilih. “Artinya, KPU Pusat mengambil langkah ini berdasarkan UU No. 15/2011,” kata Solihin, akhir Agustus lalu. Namun, harapan masa jabatan diperpanjang itu pun bakal menemui jalan panjang. Pasalnya, Pemprov Lampung memastikan pilgub tidak bisa dilaksanakan pada 2013 karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan. Selain itu, pelaksanaan Pilgub 2013 tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Kepala Biro Hukum Setprov Lampung Siti Fajariah mengatakan Pem-

p r o v Lampung tidak pernah berusaha menghalangi pelaksanaan Pilgub 2013 yang telah dijadwalkan KPU. Apalagi, ada usulan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengusulkan lima komisioner KPU Lampung diganti. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie menyebutkan jabatan komisioner KPU Lampung harus diganti sebelum Desember 2014. Jika tidak, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2014. Ia meminta seluruh komisioner KPU Lampung legawa menyerahkan jabatannya

dan diganti dengan orang-orang yang baru. “Akhir tahun ini KPU Lampung harus sudah diganti. Sebaiknya legawa saja karena sudah hampir seluruh daerah KPU-nya sudah ganti orang,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. (CR2/CR11/CR7/VER/U1)

 FERIAL


CMYK

Interupsi 

l

2 4 September 2013

Kapasitas Personal POLITIKUS yang bertebaran sekarang hampir seluruhnya tidak memiliki kapasitas personal yang memadai. Apa kapasitas personal itu? Modal dasar yang seharusnya dimiliki oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia politik. Jika seseorang ingin masuk dunia politik dan bernawaitu menjadi legislator, ia mesti punya kapasitas personal yang mumpuni.

T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat (Nonaktif). Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman.

CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

B

icaranya harus baik. Cara berpikirnya runut. Sikapnya tenang. Kemampuan memengaruhinya oke. Dan kepribadiannya menarik. Integritasnya oke. Dan sebagainya. Lihatlah politikus dahulu di masa sebelum kemerdekaan. Soekarno, Hatta, Agus Salim, Syahrir, Tan Malaka, Natsir, dan deretan pendiri bangsa lainnya punya kapasitas itu jauh sebelum mereka berkecimpung dalam politik praktis. Mereka rajin membaca. Piawai menulis. Mumpuni berdebat. Integritas yang diakui. Kesederhanaan yang kental. Dan sebagainya. Maka, saat mereka adu argumentasi di lapangan politik, di kongres, di parlemen, mereka mampu menjembatani apa keinginan rakyat, merumuskan undang-undang, bahkan menjadi martir. Inilah beda dengan politikus masa kini. Penjara adalah nomina yang sama, tapi dengan ihwal yang lain. Apa beda politikus zaman

Adian Saputra Wartawan Lampung Post

dulu dan sekarang dalam konteks penjara? Sejarawan Ahmad Mansyur Suryanegara dalam suatu wawancara kepada saya mengatakan politikus dulu, dipenjara dulu baru menjadi pemimpin. Sekarang, jadi pemimpin dulu kemudian masuk penjara. Lihat saja sekarang. Usai jadi menteri, masuk penjara. Jadi bupati, masuk penjara. Menjabat wali kota, masuk penjara. Jadi hakim, masuk penjara. Tinggal presiden saja yang belum masuk penjara. Cara paling gampang untuk membekali diri dengan kapasitas personal ialah dengan mempelajari sinopsis Nabi Muhammad. Orang berpengaruh nomor satu di

indeks : LAPORAN UTAMA KPU-Bawaslu Pecah Kongsi . . .

PEREMPUAN Beri Perempuan Peran . . .

ORATOR Membina dan Memperjuangkan . . .

4

6

8

PILAR Golkar Masih Didamba Rakyat. . .

10

JEJAK Mr Assaat, Presiden RI . . .

11

JEDA Mekanisme Politik . . .

14

dunia, versi banyak pengamat dan peneliti. Tentu tak hanya yang muslim saja, yang nonmuslim pun mengakui. Muhammad punya gelar al amin alias yang dipercaya sejak dia kecil. Kapasitas kejujuran sudah ada sejak dini. Semasa hidup dengan kakeknya, Abdul Muthalib, Muhammad sudah tahu cara mengatur kota metropolitan semacam Mekah. Kapasitas politik sudah dimulai dalam usia 8 tahun. Usia remaja, Muhammad isi dengan menggembala kambing dan berdagang. Kapasitas ekonomi sudah dikuasai sejak remaja. Kemampuan tempur sudah ia peroleh dalam perang Fijar. Fisik dan olah kanuragannya ditempa memasuki usia dewasa. Kapasitas taktik, strategi, sudah dikuasai. Maka, saat Muhammad didapuk sebagai nabi dan pemimpin besar, ia sangat siap. Kapasitas personalnya lebih dari cukup untuk menerima amanat besar dari Allah swt. Kapasitas personal itu seharusnya dimiliki oleh pegiat politik masa kini. Sebab, dengan kapasitas itulah mereka bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepentingan penguasa. Dengan kapasitas personal yang unggul, warna parlemen kita akan terlihat makin berwarna, makin panas, makin cerdas, juga makin manusiawi. Tapi, andai kapasitas itu belum terpenuhi, kondisi trias politica kita akan begini-begini terus. Pendiri bangsa masa lalu sudah membuktikan, kapasitas personal mereka memang memenuhi syarat untuk berkiprah di panggung politik. Itulah sebabnya, nama mereka masih harum mewangi sampai dengan sekarang. Politikus sekarang? Jauh panggang daripada api. Kapasitas personal mereka jauh dari ekspektasi masyarakat. Bahkan, dalam skala yang paling minimal sekalipun. Wallahualam bissawab. 

CMYK


Laporan Utama

l

3 4 September 2013

Pilgub Lampung 2013 Bubar BUBAR, mungkin kata itu yang mengindikasi pergelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2013. Bagaimana tidak, selain polemik anggaran antara Pemprov Lampung dan KPU yang berkepanjangan, kini konflik makin dalam antara penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu.

P

emprov Lampung menilai pemilihan gubernur tidak bisa dilaksanakan pada 2013 karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan. Selain itu, pelaksanaan Pilgub 2013 tidak memiliki dasar hukum yang mengikat. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung Siti Fajariah mengatakan Pemprov Lampung tidak pernah berusaha menghalangi pelaksanaan Pilgub 2013 yang telah dijadwalkan KPU. Dia menerangkan pelaksanaan pemilukada telah diatur dalam UU No. 32/2004, PP No. 6/2005, dan Peraturan KPU No. 9/2010. Dalam aturan tersebut, pemilukada wajib dilaksanakan lima bulan sebelum masa jabatan kepala daerah habis. Periode pemerintahan gubernur Lampung saat ini habis pada 2 Juni 2014. Artinya, pilgub bisa dilaksanakan pada 2 Januari 2014. “Hal itu diawali dengan pemberitahuan dari DPRD ke KPU. Kemudian KPU membuat tahapannya. Jadi

tidak ada aturan mempercepat pilgub,” kata Siti, beberapa waktu lalu. Komisioner KPU Lampung, Solihin, mengatakan kebijakan untuk mengganti komisioner KPU Lampung ada pada KPU Pusat. Hal ini mengacu pada UU No. 15/2011 Pasal 130 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menyebutkan bila KPU provinsi masa jabatannya berakhir pada tahapan pemilukada, akan diperpanjang hingga pelantikan gubernur terpilih. “Artinya, KPU Pusat mengambil langkah ini berdasarkan UU No. 15/2011,” kata Solihin. Pemerintah Pusat pun tidak berdaya memastikan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung. Meskipun tarik-ulur jadwal pilgub antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dan Pemprov sudah berlangsung hampir setahun. Hingga beberapa hari terakhir, Kementerian Dalam Negeri belum bisa memberikan solusi yang pasti. “Kami masih akan mencari jalan keluar dengan menggelar pertemuan kembali bersama Gubernur Lampung dan DPRD Lampung untuk membahas jadwal pilgub,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Minggu (1-9). Djohermansyah belum dapat memastikan waktu pertemuan dengan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dan DPRD. Ia hanya mengatakan bertemu dalam waktu dekat. “Ya, nanti kami atur waktunya, yang pasti dalam waktu dekat,” ujar dia. Anggota DPD asal Lampung, Ahmad Jajuli, ketika diwawancara usai stadium general mahasiswa baru Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, Senin (2-9), mengatakan Lampung mempunyai potensi konflik yang sangat besar. Meskipun semua pihak bisa menahan diri, bila tidak ada ketegasan dari pusat tentang persoalan pilgub, tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi. “Meskipun bisa menahan diri, potensi tetap ada. Apalagi ketika Pemerintah Pusat tidak menyelesaikan secara tuntas soal Pilgub Lampung. Kementerian Dalam Negeri jangan memelihara konflik di Lampung karena potensi konflik di Lampung sangat besar,” ujar dia. (CR2/U1)


Laporan Utama

l

4 4 September 2013

KPU-Bawaslu

Pecah Kongsi BUNTUT ketidakpastian jadwal Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung makin menjalar. Setelah seluruh pihak berkepentingan tidak bisa memastikan waktu pelaksanaannya, kini penyelenggara mulai pecah kongsi.

S

aling kecewa menjadikan para penyelenggara bereaksi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengambil sikap “klimaks” dengan tidak lagi memercayai kinerja KPU setempat dalam penyelenggaraan pilgub. Bentuk ketidakpercayaan Bawaslu dilakukan dengan menolak menghadiri sejumlah undangan KPU Lampung untuk membahas pilgub. Bawaslu menilai sejumlah acara yang diprakarsai KPU tidak sesuai lagi dengan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu itu. Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin mengungkapkan sejumlah langkah yang ditempuh KPU Lampung dalam memperjuangkan jadwal dan anggaran Pilgub 2013 sudah melenceng dan melampaui kewenangannya. “Hari ini kami juga diundang KPU Lampung dalam r a p a t koordinasi bersama akademisi dan para pengacara, tapi kami putuskan tidak menghadiri rapat tersebut,” ujar Naz-

arudin, beberapa waktu lalu. Dalam dua hari terakhir, KPU Lampung menggelar rapat koordinasi dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Rapat hari pertama, dihadiri Bawaslu, para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur, pimpinan partai politik, dan Polda Lampung. Pada hari kedua, kemarin, KPU mengundang kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Nazarudin, langkah KPU Lampung menggalang dukungan dari sejumlah pihak yang tidak berkaitan dengan Pilgub Lampung tidak sesuai dengan tugas penyelenggaraan pemilu. Bahkan, langkah tersebut dinilainya seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Seharusnya, KPU menempuh langkah-langkah konstitusi dalam memperjuangkan

jadwal dan anggaran pilgub itu Kalau langkah itu sesuai konstitusi, Bawaslu akan ikut mengawasinya. Tapi, kalau tidak, ya kami akan menonton saja,” kata dia. Atas sikap itu, KPU pun bereaksi dengan membeberkan borok Bawaslu Lampung dalam pengajuan anggaran pemilihan gubernur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menilai anggaran pengawasan pilgub sebesar Rp64 miliar yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung tidak masuk akal bila dibandingkan dengan kebutuhan KPU. “Permintaan anggaran Bawaslu itu tidak masuk akal,” kata anggota KPU Lampung, Solihin. Solihin menguraikan dana pilgub putaran pertama yang dibutuhkan KPU sebesar Rp131 miliar, antara lain untuk pengadaan logistik Rp20 miliar, sementara Bawaslu tidak ada pengadaan logistik. Kemudian, honorarium untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Rp26 miliar, sedangkan Bawaslu tidak memiliki perangkat penyelenggara di tempat pemungutan suara (TPS). Jika biaya logistik dan honorarium KPPS dijumlahkan menjadi Rp46 miliar. “Bawaslu tidak mengeluarkan biaya sebesar itu karena tidak perlu logistik dan honorarium KPPS,” ujar Ketua Kelompok Kerja Logistik KPU Lampung itu. (CR2/CR11/U1)


Gagas

l

5 4 September 2013

Ironi Demokrasi Lampung PERDEBATAN dalam setiap pemilihan kandidat pejabat publik biasanya adalah tentang kebijakan apa yang mereka tawarkan. Saya pernah tinggal dan sekolah di Australia, perdebatan di sana misalnya apakah pajak emisi gas (carbon tax) yang rencananya ditetapkan pemerintah akan menyelematkan ekonomi atau sebaliknya.

P

artai Buruh dan koalisi partai hijaunya sepakat untuk menerapkan kebijakan itu demi kelestarian lingkungan hidup, sedangkan partai liberal menentangnya dengan alasan akan menaikkan inasi dan merusak ekonomi. Di Amerika berlaku hal yang sama, rencana kebijakan asuransi kesehatan Presiden Obama, misalnya, ditantang oleh kalangan Partai Republik dengan alasan yang beragam dan semuanya rasional alias masuk akal. Ada kontesasi ide di sana, para kandidat punya latar akademik dan pengalaman yang mumpuni dalam melihat realitas masyarakat yang kemudian dituangkan dalam program kempanye mereka. Pulang ke Lampung dan kembali mengajar, penulis menemukan sesuatu hal yang unik. Mungkin berbeda dengan negara maju bahkan di daerah lain di Indonesia. Di Lampung, para kandidat bukanlah disibukkan dengan adu argumen kebijakan apa yang mereka perjuangkan, melainkan wacana yang menjadi tren di Lampung adalah kapan waktunya pilgub dilangsungkan. Bisa jadi pengamat politik di seluruh dunia tertawa melihat kontestasi yang ada di Lampung. Sesuatu yang tidak ada dalam buku teks ilmu politik di kampus mana pun. Sesuatu yang sangat tidak bermutu dalam kehidupan yang katanya kehidupan demokrasi. Setop perdebatan tentang kapan waktunya pilkada! Segera putuskan, lebih cepat lebih baik, segera alihkan publik alias masyarakat ke perdebatan program apa yang mereka tawarkan. Sebagai warga Lampung, saya tidak pernah melihat kontestasi ide dari para calon gubernur. Padahal demokrasi itu adalah kompetesi

ide untuk menarik pemilih agar memilih karena ide dan program mana yang paling rasional untuk diterapkan. Pemilih kita harus dialihkan dari pemilih tradisional ke pemilih rasional. Pemilih bukan lagi memilih karena calon A suku B atau calon C berwajah ganteng. Pemilih harus memilih karena calon A punya program B dan calon C punya program D. Untuk itulah, pemilih punya hak atas informasi ketika nantinya seorang kandidat terpilih agar publik tahu akan dibawa ke mana Lampung ini. Pemilih berhak tahu tentang apa yang nantinya terjadi jika seorang kandidat terpilih dan membawa ke arah mana Lampung kita ini. Demokrasi lebih bermakna jika pilgub adalah proses dialog atau deliberatif antara elite dan pemilihnya. Meminjam pendapat guru penulis di Australian National University, yang juga pakar demokrasi dunia, John Dryzek (1999) bahwa demokrasi harus dialihkan dari hanya dimaknakan pemilihan umum ke hal yang lebih substantif, yakni proses dialog dalam ruang publik antara elite dan rakyat. Nah dalam hal inilah mengapa rakyat perlu dilibatkan dan punya infromasi yang cukup tentang visi misi kebijakan dalam program dalam proses pilkada ini, bukan hanya sekadar objek untuk meraih suara. Ide para pilgub perlu diuji secara publik oleh rakyat. Dan itulah substansi dari demokrasi itu sendiri. Pembodohan Yang terjadi hari ini adalah alihalih mencerdaskan malahan pembodohan terhadap pemilih. Para kandidat berlomba menaikkan citra melalui iklan dan spanduk serta baliho yang tidak bermakna

Budi Kurniawan Dosen Ilmu Hubungan Internasional Unila

apa-apa. Tidak ada ideologi yang membedakan secara tegas setiap kandidat, bahkan cenderung tidak ada bedanya antara yang satu dan yang lainnya. Pilgub telah dibajak dari pesta rakyat menjadi pesta para elite politik. Sehingga tidak heran, wacana yang dominan berkembang adalah bukan program yang ditawarkan, melainkan kapan pilgubnya, sebuah wacana yang hanya untuk kepentingan elite bukan rakyat. Jika seperti itu jadinya, tak heran bahwa rakyat semakin acuh terhadap pilgub. Jangan heran nantinya jika angka golput semakin tinggi di Lampung. Jangan sampai ada anggapan rakyat tidak butuh pemerintah daerah, toh ada atau tidaknya mereka tidak berpengaruh. Jalan masih tetap rusak dan bolong, air bersih tetap tidak tersedia, sekolah tetap rusak, listrik tetap saja sering padam. Rakyat merasa tidak punya pemimpin, atau bisa jadi ada anggapan Lampung ini berjalan autopilot tanpa ada pengemudi. Ekonomi kita bergerak bukan karena kebijakan dan terobosan pemerintah daerah, melainkan karena rakyat bergerak sendiri berusaha sendiri. Peran negara, khususnya pemerintah daerah, nyaris tidak ada. Oleh karena itu, sebagai warga Lampung kita boleh saja beranggapan tidak perlu pilgub jika hal ini terjadi. ď Ž


CMYK

Perempuan

l

6 4 September 2013

Beri Perempuan Peran Strategis KETERWAKILAN perempuan di parlemen hendaknya dapat lebih difungsikan dengan memberikan peran strategis. Bukan hanya menjadi pemanis sebagai syarat pemenuhan kuota saja.

S

Syarifah Kelahiran Alamat Nama Suami Anak

: 31 Agustus 1963/Bandar Lampung : Jalan Dr. Harun 2 No. 101, Kotabaru : Firmansyah : Rifka Noor Azizah, Tubagus Syahrial

Organisasi: 1. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nas Indo) 1999 2. Bendaraha DPC PD Bandar Lampung 2003 3. Sekretaris DPC Bandar Lampung 2007 4. Kadin Kota Bandar Lampung 2007 5. Ketua Kaukus Perempuan Indonesia Kota Bandar Lampung 2000-sekarang 6. Kadin Lampung 2012 7. Bendahara Alumni GMNI 8. Bendahara LPM Kota Bandar Lampung 2013-2018 9. Wakil Ketua Bidang Kehutanan DPD PD Lampung 10.Ketua Perempuan Demokrat Republik Indonesia Kota Bandar Lampung

ebab, perempuan dalam perjuangannya juga harus mampu melakukan hal-hal positif dan realistis untuk keterwakilannya dalam fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. “Karena dengan posisinya itu, ada banyak program-program bantuan untuk perempuan yang dapat diperjuangkan,” kata anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung, Syarifah. Caleg DPRD Lampung daerah pemilihan Bandar Lampung itu mencontohkan perempuan akan lebih fokus ketika membuat program di bidang kesehatan gizi anak dan pendidikan anak. “Kita punya kebijakan di legislatif untuk memainkan peran itu, dengan catatan harus diberikan kesempatan untuk menjadi ketua, jangan hanya diberikan pada posisi nonstrategis, ini yang harus didorong oleh partai,” ujarnya. Dengan begitu, perempuan dapat memperjuangkan peraturan daerah atau undangundang yang pro terhadap perempuan. “Jangan sampai seperti kejadian harus ada tes keperawanan untuk anak perempuan yang ingin masuk sekolah. Peraturan seperti ini kan sifatnya melecehkan perempuan. Kemudian, pada posisi strategis perempuan dapat memperjuangkan aturan tentang tindak kekerasan pada kaum perempuan,” kata dia. Disinggung soal anggaran, Syarifah melanjutkan ada banyak program dari pusat yang bisa dijemput untuk peningkatan pemberdayaan perempuan. “Tapi kaum perempuan yang duduk di legislatif harus

kompak. Percuma kita ada perempuan di parlemen kalau tidak mampu berperan. Siapa pun partainya harus satu perjuangan untuk kaum perempuan,” kata dia. Terkait pencalonannya untuk menjadi anggota DPRD Lampung, Syarifah mengatakan dirinya saat ini tengah intens membangun komunikasi dan silaturahmi hingga tingkat paling bawah. “Saya sekarang masih terus membangun komunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Kita lihat perempuan ini kan kurang aktif. Dan ini menjadi tugas saya untuk memberikan pemahaman juga. Kalau semua fungsi legislatif dijalankan, tidak terlalu susah karena banyak program bantuan yang bisa disalurkan,” ujar dia. Soal apa saja yang telah dilakukannya sebagai wakil rakyat di DPRD Bandar Lampung, Syarifah menegaskan dirinya selama ini terus mengadvokasi masyarakat yang kurang mampu dan ingin bersekolah. “Untuk program pendidikan, ada anak-anak tidak mampu mau bersekolah ini sudah menjadi peran kami untuk memberikan info bahwa di daerah pemilihan kami ada yang tidak mampu dan ingin bersekolah,” kata Syarifah. Demikian halnya pada bidang kesehatan, Syarifah terus memberikan informasi kepada masyarakat di setiap kesempatan silaturahmi tentang program berobat gratis dan tata caranya. “Kami juga hearing dengan dinas tentang apa saja yang bisa diberikan untuk masyarakat,” ujarnya. (EKA SETIAWAN/U1)

CMYK


Perempuan

l

7 4 September 2013

Banyak Tempat untuk

Perempuan Berkiprah KAUM perempuan dalam pembangunan mempunyai peranan yang sama besar dengan kaum laki-laki. Di dalam hukum dan pemerintahan pun demikian, tetapi kaum perempuan tak harus masuk ke dunia politik untuk menuju ke sana. Hal itu dikatakan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Malang, Jawa Timur, Yaqud Ananda Gudban, dalam sebuah forum diskusi. Menurutnya, kaum perempuan tidak harus terjun langsung dalam dunia politik untuk menunjukkan eksistensinya. Sebab, jasa, pengabdian atau pembuktian konkret perempuan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seorang ibu rumah tangga pun mempunyai peran besar menciptakan calon generasi bangsa yang produktif dengan mendidik anak-anaknya secara baik dan benar. “Seorang perempuan juga bisa menjadi aktivis, menjadi guru, atau terjun di kegiatan sosial kemasyarakatan lain,” kata Nanda. Politikus Partai Hanura itu juga mengatakan yang penting bagi seorang perempuan adalah perempuan yang mempunyai kualitas, wawasan, peran, komunikasi dan jaringan yang luas. Dengan demikian, kaum perempuan bisa berbuat banyak untuk masyarakat serta negara. “Dari sinilah nantinya peran seorang perempuan dapat terdeteksi,” ujarnya. Saat seorang perempuan memutuskan untuk berkecimpung di dunia politik, kata Nanda, maka harus total serta jangan menganggap politik itu sempit, kotor atau konkretnya memandang sebelah mata tentang politik. “Karena politik itu sesungguhnya tidak seperti itu dan tergantung pada individu yang bersangkutan,” kata Nanda. Untuk di dunia politik pun, ada sejumlah hal yang mesti diperjuangkan demi memberi kesempatan perempuan berada di sana. Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai NasDem Siti Nurbaya Bakar mengatakan ada sejumlah persiapan untuk menguatkan kapasitas perempuan di partai. Dia melakukan perbandingan dengan Argentina, Partai Peronis menyiapkan kuota perempuan butuh belasan tahun,

dan dalam prosesnya mereka menyiapkan peningkatan kualitas perempuan. Di sini, menurutnya, terlalu instan sehingga perempuan hanya dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai. Padahal, ada kenyataan bahwa partai politik kurang membuka diri dan memberikan kesempatan. Di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Selandia Baru, parpol mempersiapkan kader perempuan dengan baik sehingga kuota perempuan mereka berhasil sekali. “Solusi minimnya perempuan memenuhi kuota dalam partai, harus diiringi dengan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri perempuan,” kata dia. Tentu percuma bila ini dilakukan tanpa ada kemauan parpol memberikan peluang besar kepada perempuan untuk bersaing. Siti juga menjelaskan saat ini memang banyak perempuan di parlemen yang terseret kasus korupsi. Padahal, kehadiran mereka dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar kehidupan masyarakat yang ditopang perempuan. “Bahwa terdapat data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kesempatan kerja perempuan masih 58% dibandingkan laki-laki 84%,” kata dia. Memang untuk membela kepentingan kaum perempuan, mereka harus masuk ke dunia politik. Hal disebutkan dalam buku buah karya G.K.R. Hemas Martha Tilaar. Bicara soal perempuan, yang terpikir pasti enggak jauh-jauh dari masalah pembatasan hak yang dilakukan beberapa pihak. Perempuan bahkan kadang dianggap sebagai objek yang serbasalah atas apa yang dimiliki dan dilakukannya. “Lihat saja deretan kaum Hawa yang tampil menunjukkan kekuatan mereka di dunia pemerintahan sana,” kata Martha Tilaar. (U1)

Yaqud Ananda Gudban

Siti Nurbaya Bakar

G.K.R. Hemas Martha Tilaar


CMYK

Orator

l

8 4 September 2013

Caleg Harus Punya

Komitmen Bangun Desa KOMITMEN membangun desa menjadi penting bagi setiap calon legislatif di daerah. Pasalnya, tanpa sentuhan langsung dari wakil rakyatnya di parlemen, tentu menjadi sulit untuk mendatangkan program-program peningkatan kesejahteraan warga di perkampungan.

P

rogram yang diperlukan warga itu, seperti infrastruktur, bantuan pertanian dan perkebunan, hingga program pemberdayaan masyarakat desa lainnya. “Untuk menjadikan desa sukses tak perlu balas budi, kuncinya hanya satu pengabdian. Itu sudah jadi modal utama untuk masyarakat,” kata caleg Partai Golkar nomor urut 1 daerah pemilihan (DP) 6 Gedungmeneng, Tulangbawang (Tuba), Yudispira, beberapa waktu lalu. Mantan kepala Desa Bakung Ilir, Tuba, periode 2006—2012 ini mengungkapkan amanah yang didapatinya selama memimpin warga desa hanya mampu menyentuh desa yang dipimpinnya. Sementara keinginan untuk membangun tak berhenti di situ saja. Saat memimpin warga, kata Yudis, sapaan akrabnya, dia berusaha bermitra dengan pemerintah guna mendatangkan bantuan-bantuan untuk peningkatan perekonomian warganya. “Karena tanpa bantuan pemerintah tidak akan bisa membangun apa-apa. Maka itu, saat saya memimpin selalu berupaya untuk dekat dan berkawan dengan banyak orang agar bisa

BIODATA

Yudispira Alamat Kelahiran Istri Anak Pekerjaan

: Kampung Bakung Ilir, Kecamatan Gedungmeneng, Tulangbawang : Bakung, Tulangbawang, 6 Juni 1974 : Masnona : Dhia Nasywa Yufamena : Wiraswasta

Pendidikan - SD Negeri 2 Bandar Lampung - SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung - SMA 2 Mei Bandar Lampung - STIE GR Jakarta Organisasi - Wakil Ketua (Forum Peduli Indonesia) Fopin Lampung - Wakil Ketua Apdesi Tulangbawang - Pengurus DPD Partai Golkar Tulangbawang

mendapat bantuan yang lebih untuk membangun desa,” kata dia. Yudis menceritakan pada 2006 awal kepemimpinannya, Desa Bakung Ilir Gedungmeneng, Tuba, tidak memiliki fasilitas pemerintah, seperti puskesmas, sekolah menengah pertama (SMP), sarana ibadah (masjid), sumber air bersih, dan jalan yang buruk. Saat ini semua itu sudah ada berkat perjuangan dan kesabaran. “Bakung Rahayu dulu termasuk Kampung Bakung Ilir pada saat saya memimpin desa, Bakung Rahayu yang dulunya pedukuhan (dusun kecil) sekarang sudah menjadi desa yang jumlah penduduknya saat ini lebih besar dari kampung induk,” kata dia. Bahkan, Desa Bakung Ilir pada saat itu menjadi desa percontohan bagi desa lainnya mulai dari administrasi kampung dan tata cara kepemimpinan. “Pada saat saya diamanahkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun karakter masyarakat melalui sarana ibadah masjid. Risma saya hidupkan begitu juga karang taruna. Untuk masyarakat yang memiliki keterampilan saya kirim ke Pulau Jawa untuk mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Beruntungnya, saya didukung pemerintah untuk membangun desa,” kata dia. Suami dari Masnona itu menuturkan masih ada tugas berat yang belum terselesaikan untuk membangun Gedungmeneng lebih sejahtera. “Saya sangat mendukung program pemerintah daerah saat ini, yaitu membangun dari kampung. Menurut saya ini sangat sesuai dengan arah perjuangan saya. Ini juga menjadi motivasi saya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif,” ujarnya. Gayung pun bersambut, seluruh masyarakat Gedungmeneng, khususnya Kampung Bakung, menyatukan suara mendukung Yudispira menjadi anggota Dewan DP 6 dari Partai Golkar.

Yudispira Bahron Saleh, salah satu tokoh masyarakat Bakung, mengatakan selama ini belum ada anggota Dewan dari DP setempat yang secara nyata membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Senada diungkapkan Abdullah, yang juga tokoh pemuda setempat, mengatakan selama ini Yudispira dianggap telah mampu membangun desa, terlebih pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, Yudis juga kerap memberi motivasi kepada pemuda setempat dengan memberikan wawasan pentingnya modal pendidikan. (EKA SETIAWAN/U1)

CMYK


Orator

l

9 4 September 2013

Membina dan Memperjuangkan Aspirasi Konstituen MENJADI wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak boleh lupa dengan rakyat (konstituen) yang telah memilihnya. Anggota DPR harus selalu turun ke bawah membina dan memperjuangkan aspirasi konstituennya.

S

elalu membina hubungan baik dan memahami masyarakat di daerah pemilihannya itu menjadi salah satu prinsip yang dipegang oleh anggota Komisi IX DPR, Heriyanto. Bahkan prinsip tersebut harus dimiliki oleh semua orang yang menekuni dunia politik. Ketua DPP Demokrat Bidang Organisasi itu mengaku banyak menghabiskan waktunya dengan turun ke daerah pemilihan Lampung I, yang terdiri dari Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Metro. “Konstituen adalah raja sehingga saya yang harus menghampirinya. Jika tidak ada jadwal sidang di DPR, hampir semua waktu saya habiskan untuk blusukan mengelilingi daerahdaerah itu,” kata Heriyanto. Dengan melihat kondisi riil masyarakat secara langsung, wakil rakyat tersebut akan mengetahui kebutuhan dasar dan sektor-sektor penting yang dibutuhkan masyarakat untuk dicarikan solusinya dan diperjuangkan di tingkat pusat dengan tiga fungsi yang dimiliki DPR, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Tiga fungsi itu saya maksimalkan untuk pembangunan masyarakat Lampung. Karena saya lahir, besar, dan dipilih oleh masyarakat Lampung sehingga semua kegiatan saya di DPR orientasinya untuk Lampung,” kata Plt. Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung itu. Menurutnya, sejumlah program dan terobosan yang sudah berhasil dia perbuat selama duduk di Komisi

VII yang membidangi energi sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta riset dan teknologi di antaranya memperjuangkan peralihan listrik di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur dari sebelumnya koperasi beralih ke PLN. “Kami juga berhasil memperjuangkan bantuan alat untuk perajin keripik di Gang PU Bandar Lampung serta bantuan bibit kepada masyarakat serta memberikan pelatihan-pelatihan,” kata Ketua DPP Korwil Lampung itu. Heriyanto kemudian pindah ke Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Di komisi tersebut, sejumlah program yang dia perjuangkan, yaitu Undang-Undang keperawatan, PPJS, bantuan untuk anggaran pembangunan Rumah Sakit Pringsewu dan Pesawaran, serta memperjuangkan rumah sakit Mesuji dan Pesisir barat. “Alhamdulillah dengan perjuangan bersama masyarakat, Lampung Selatan dan daerah lainnya mendapat bantuan Rp250 juta tiap kampung dari dana kompensasi BBM dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat,” ujarnya. Agar pembangunan di Provinsi Lampung semakin maju, masyarakat juga diharapkan berperan aktif bersama pemerintah daerah. Salah satu alasan Heriyanto kembali mencalonkan diri sebagai caleg DPR daerah pemilihan Lampung I juga karena ingin melanjutkan pengabdian serta ingin meningkatkannya. (FATHUL MUIN/U1)

BIODATA

Heriyanto Lahir : Tanjungkarang, 23 Juli 1964 Pekerjaan : Anggota Komisi IX DPR Pendidikan : - SD Sukasari 1 Argapura Majalengka - SMPN 4 Tanjungkarang - SMA PGRI Hanura Lampung - S-1 STIE Adhy Niaga Bekasi - S-2 Universitas Jayabaya - Kandidat Doktor Program S-3 Universitas Brawijaya Malang Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: - Anggota Komisi VII dan IX DPR - Dirut PT Sembilan Yasa - Dirut PT Indo Makmur Mulya Mandiri - Plt. Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung - Ketua Departemen Organisasi DPP Demokrat - Ketua DPC Partai Demokrat Blitar - Korwil Provinsi Lampung Partai Demokrat - Ketua Dewan Penasihat Paguyuban Pasar Mobil Kemayoran Jakarta - Dewan Pembina Paguyuban Keluarga Purworejo - Dewan Pembina Kekerabatan Seganti Bandar Lampung - Wakil Ketua Asosiasi Ilmu Manajemen Indonesia (AIMI) - Ketua DPD Paguyuban Pemilik Motor Indonesia DPD Lampung (P2MI) - Dewan Pembina Perguruan Pencak Silat Kumbang - Dewan Pembina Jaringan Santri Indonesia - Dewan Pembina Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia - Wakil Ketua Dewan Kelapa Indonesia


CMYK

Pilar

l

10 4 September 2013

Golkar Masih Didamba Rakyat KETUA Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan rakyat mendambakan partainya menang pemilihan umum (pemilu). Dia juga optimistis akan peluang Golkar berdasarkan jajak pendapat hampir semua lembaga survei.

T

etapi, katanya, kemenangan Golkar bukan untuk sekadar meraih kekuasaan, melainkan menggunakannya untuk bekerja secara sungguh-sungguh demi kesejahteraan rakyat. “Rakyat mendambakan Golkar kembali menang (pemilu) dan memimpin negeri ini. Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata ARB, sapaan Aburizal. ARB menjelaskan Golkar menargetkan meraih sedikitnya 30% suara/kursi parlemen. Target itu tidak untuk gagah-gagahan, tetapi untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial alias mendukung penuh ke- b i jakan presiden. Target tersebut tentu juga selaras dengan target pemenangan calon

presiden yang diusung Partai Golkar. Jika Golkar berhasil meraih 30% suara/kursi DPR sekaligus memenangkan capres, kinerja pemerintahan akan lebih mudah, karena kebijakannya didukung parlemen yang kuat. “Tugas presiden akan lebih mudah dijalankan karena didukung kuat parlemen,” ujar ARB. Menurutnya, hampir seluruh lembaga survei menempatkan elektabilitas Partai Golkar di posisi teratas. Tetapi hasil survei itu berdasarkan asumsi jika pemilu diselenggarakan sekarang. Karena itu, ia meminta semua kader untuk tetap bekerja keras mempertahankan elektabilitas itu sampai pemilu tiba. “Saya selalu berusaha meningk a t - kan elektabilitas Golkar. Salah satu caranya adalah menggabungkan elektabilitas partai dengan capres,” katanya. (U1)

CMYK


Jejak

l

11 4 September 2013

Presiden Indonesia di Masa Sistem Federal

D

ia pun sempat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan Badan Pekerja (1946—1949), anggota parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Menteri Dalam Negeri Kabinet Natsir (September 1950— Maret 1951). Assaat mangawali pendidikan di sekolah agama Adabiah di Padang. Kemudian melanjut ke Mulo Padang. Lalu hijarah ke Jalarta untuk melanjut ke School tot Opleiding van Inlandsche ASSAAT kecil terlahir Artsen (Stovia). Namun, di Dusun Pincuran karena merasa tidak cocok menjadi seorang dokLandai, Kanagarian ter, dia keluar dari Stovia Kubang Putih, dan melanjutkan ke AMS Banuhampu, Agam, (SMA). Setelah dari AMS, Assaat Sumatera Barat, 18 meneruskan studinya ke September 1904. Rechts Hoge School (SekoDia sempat tak lah Hakim Tinggi, yang kemudian menjadi Fakultas menyangka bakal Hukum Universitas Indomenjadi presiden di nesia) di Jakarta. Setelah Republik Indonesia itu melanjutkan studi ke Belanda hingga memperSerikat—setingkat oleh gelar Meester in de gubernur. Rechten (Mr) atau sarjana hukum. Saat mahasiswa di Rechts Hoge School, Assaat sudah aktif dalam gerakan kebangsaan, yakni dalam gerakan pemuda, Jong Sumatranen Bond. Dia pun aktif sebagai anggota Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Lalu, ketika Perhimpunan Pemuda Indonesia bersatu dalam Indonesia Muda, dia dipercaya menjadi bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda.

Lalu bergabung dalam gerakan politik Partai Indonesia (Partindo), bersama Adenan Kapau Gani, Wakil Presiden Republik Indonesia (1978—1983) Adam Malik, Amir Sjarifoeddin dan lain-lain. Akibat kegiatan politik pergerakan kebangsaan tersebut diketahui oleh pengajar dan pihak kolonial Belanda, dia tidak diluluskan. Padahal dia sudah belajar sungguhsungguh dan telah pula beberapa kali mengikuti ujian akhir.

Mr. Assaat Merasa tersinggung atas perlakuan itu, dia memutuskan meninggalkan Rechts Hoge School Jakarta dan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Sekembali dari Belanda (1939), Mr. Assaat juga sempat aktif sebagai advokat (pengacara) hingga masuknya Jepang ke Indonesia (1942). Kemudian, pada zaman pendudukan Jepang, dia diangkat menjadi Camat Gambir, kemudian Wedana Mangga Besar di Jakarta.

Parlemen Aktivitas perjuangannya berpuncak pada 1946—1949 saat dia menjabat ketua Badan Pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang merupakan cikalbakal parlemen (DPR-MPR) Indonesia. Lalu, dia terpilih menjadi ketua KNIP kedua dan terakhir (1946—1949). Pada masa revolusi, KNIP dan Badan Pekerja KNIP dua kali hijrah karena situasi agar revolusi Indonesia tetap berjalan. Awalnya berkedudukan di Jakarta, dengan tempat bersidang di bekas Gedung Komedi (kini Gedung Kesenian Jakarta) di Pasar Baru dan di gedung Palang Merah Indonesia di Jalan Kramat Raya. Sekitar 1945, KNIP hijrah ke Wakil Presiden Republik Indonesia (1972—1978) Yogyakarta, lalu sempat pindah lagi ke Purworejo, Jawa Tengah. Lalu, kembali lagi ke Wakil Presiden Republik Indonesia (1972—1978) Yogyakarta karena situasi di Purworejo sudah kurang aman. Pada saat itu Mr. Assaat duduk sebagai anggota sekretariatnya. Tidak lama kemudian, dia ditunjuk menjadi ketua BP-KNIP dan ketua KNIP. Saat Wakil Panglima Besar (1962— 1965) Ketua MPRS (1966-1972) perang gerilya PRRI di hutan-hutan Sumatera Barat dan Raja Pejuang Batak melawan Kolonialis Belanda Sumatera Utara tersebut, Mr. Assaat sudah sering sakit. Dia pun tertangkap, dalam keadaan fisik lemah. Kemudian dia dipenjara di Jakarta selama empat tahun 1962—1966. Mr. Assat baru keluar dari penjara, setelah Orde Lama ditumbangkan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966—1988) Orde Baru. (U1)


Luber

l

12 4 September 2013

Memilih Senator yang Jadi Harapan Daerah SELAIN memilih anggota parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ DPRD, rakyat Indonesia juga pada pemilihan umum nanti memilih para senator. Senator adalah perwakilan rakyat dari masing-masing daerah nonpartisan. Proses penetapan pencalonannya seperti tercantum dalam Peraturan KPU No. 8/2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 49 (1) KPU menyusun DCT anggota DPD dengan menggunakan formulir DCT anggota DPD untuk setiap provinsi berdasarkan abjad nama calon anggota DPD. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat, serta telah dilakukan klariďŹ kasi kepada bakal calon anggota DPD yang bersangkutan. (3) Susunan daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat pasfoto diri calon anggota DPD terbaru dan nama lengkap bakal calon anggota DPD yang disusun berdasarkan abjad.

Pasal 50 (1) Penyusunan dan penetapan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (3) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digandakan sesuai keperluan untuk keperluan penetapan DCT anggota DPD. (3) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. Pasal 51 Penyusunan DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya penetapan calon anggota DPD. Pasal 52 (1) KPU menggandakan DCT anggota DPD yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3), untuk keperluan pengumuman dan publikasi melalui media massa yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD dipublikasikan oleh KPU paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional, 1 (satu) media massa cetak di provinsi dan media massa elektronik di provinsi, serta melalui pengumuman lainnya. (3) Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan di masingmasing kabupaten/ kota pada

provinsi yang bersangkutan, dengan menempelkannya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan/atau dijangkau masyarakat. (4) Pengumuman daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penyusunan daftar calon tetap anggota DPD. Pasal 53 (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti. Pasal 54 (1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU menetapkan DCT anggota DPD tidak memengaruhi DCT anggota DPD. (2) Putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU menetapkan DCT anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon. (3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU menetapkan DCT anggota DPD, bakal calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat calon dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD. Pasal 55 (1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan keputusan KPU tentang penetapan DCT anggota DPD. (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diubah dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. ď Ž


Jeda

l

13 4 September 2013

Reformasi Bablas

Koalisi Politikus dengan Kapitalis Hitam

BANYAK kalangan menyatakan reformasi yang dilakukan bangsa Indonesia sudah kebablasan. Salah satunya akibat para politikus di nusantara berkoalisi dengan para kapitalis golongan “hitam”.

K

etua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan pascareformasi banyak melahirkan politikus yang tidak memiliki moral. Bahkan, tren dinasti politik pun makin marak. Akibatnya, kehidupan bernegara kita sekadar formalitas semata. “Kondisi bangsa ini juga makin diperparah, lantaran aksi politikus yang berkoalisi dengan pengusaha hitam. Karena mazhab mereka ya uang. Bagi mereka uang bisa membeli segalanya di Indonesia. Bisa membeli suara, membeli dukungan parpol, dan bisa membeli nomor urut caleg,” ujar mantan politikus PKB itu, beberapa waktu lalu. Kondisi demokratisasi di Indonesia yang sedang memasuki masa transisi, katanya, banyak mengalami kendala, terutama di bidang politik. Munculnya monopolitik demokrasi dan politik dinasti atau istilahnya anak menantu paman ipar atau AMPI. “Dulu zaman Pak Harto kita mengkritik keras politik dinasti Orde Baru, tapi sekarang ini muncul kembali secara terangterangan di banyak daerah dan di hampir semua parpol. Politikus dan pejabat publik tidak lagi peduli dengan kepatutan politik, tapi yang penting asal

punya uang bisa membeli suara, membeli dukungan parpol dan membeli nomor urut caleg,” ujar Ali Masykur. Selain itu, Ali juga mengatakan selain oligarki politik yang makin marak, praktik kongkalingkong antara pengusaha dan penguasa juga sudah seperti hal yang biasa dan dianggap lumrah. “Misalnya seperti kasus Nazaruddin, mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat,” kata dia. Bahkan anggota BPK itu menyebut hampir semua pejabat negara ataupun petinggi parpol di Indonesia memiliki saham usaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Yang itu semua hasil kongkalingkong dengan pengusaha. Akibatnya, semua keputusan politik pasti “disetir” untuk kepentingan kapitalis. “Contoh aktualnya adalah keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang jelas-jelas desakan kapitalis asing dan juga mafia perdagangan minyak kepada pemerintah. Yang jelas-jelas diuntungkan dari kebijakan BBM ini bukan rakyat, tapi hanya segelintir orang saja,” ujar dia. Karena itu, Ali mengajak semua elite politik, generasi muda, dan aktivis prodemokrasi untuk sama-sama menata sistem politik di Indonesia. Menata hubungan antara politikus dan pengusaha. Membuat sistem politik yang memiliki haluan yang jelas, berkeadilan, mandiri, dan tentunya prokepentingan rakyat. (U1)


CMYK

Jeda

l

14 4 September 2013

Mekanisme Politik yang Selalu Berubah DEMOKRASI merupakan mekanisme berpolitik dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem itu merupakan sintesis hasil pergulatan ijtihad yang sangat panjang dari para tokoh pendiri bangsa.

D

emokrasi secara sederhana dapat dirumuskan sebagai perwujudan kekuasaan pengambilan keputusan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara spesifik, demokrasi yang dirumuskan melalui konstitusi negara UUD 1945 adalah demokrasi Pancasila. Gagasan besar mengenai demokrasi Pancasila yang luhur sesungguhnya tidak terlepas dari perjalanan kesejarahan bangsa Indonesia yang sudah sangat panjang. Semenjak masa Kutai, Tarumanegara, Mataram Kuno, Sriwijaya, Kahuripan, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram Islam, dan dinasti kerajaan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, bangsa di persada nusantara sudah memiliki dorongan untuk bersatu. Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Gadjah Mada, tan amukti palapa lamun durung amusti Nuswantara, selanjutnya menjadi inspirasi semua anak suku bangsa mengikrarkan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Setelah berakhirnya masa Orde Baru, bangsa Indonesia sepakat untuk melakukan reformasi total terhadap segala bidang ke-

hidupan berbangsa dan bernegara. Spirit utama reformasi adalah terbentuknya tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, pola kekuasaan pemerintah yang sentralistik juga diubah dengan sistem yang lebih terdesentralisasi dengan memberikan otonomi daerah yang lebih luas. Dengan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good government dan clean governance, pencapaian masyarakat yang adil dan makmur diharapkan akan lebih cepat terwujud. Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, menilai kelemahan bangsa ini adalah terlalu banyak waktu untuk mendiagnosis masalah, tetapi sedikit waktu untuk menyelesakan masalah. “Coba kita bandingkan dengan Mesir, coba kalo kita enggak punya Presiden Abdurahman Wahid dan Amien Rais, maka kondisi kita sudah seperti Mesir, atau Thailand yang selalu berdarah-darah dalam menegak-

kan demokrasi yang tak kunjung usai,” kata dia. Menurutnya, kekurangan praktik demokrasi yang ada saat ini sebetulnya ada pada hal-hal yang bisa diselesaikan bersama. Seperti kapitalistik demokrasi maupun monopolistik demokrasi. “Sebetulnya kalau kita mau memperbaiki demokrasi yang saat ini bisa dan itu sangat memungkinkan.” Karena itu, lanjut Burhan, jika bangsa ini ingin memperbaiki demokrasi yang salah saat ini, mau tidak mau, yang pertama harus benahi adalah parpol. Karena parpol pilar dalam demokrasi. “Pertama yang harus dibenahi adalah sistem keuangan parpol. Dan tidak ada reformasi sistem politik kalau tidak ada reformasi parpol,” ujarnya. (U1)

CMYK


Geliat Ridho Berbakti

l

15 4 September 2013

Ridho Tidak Risau

Kapan pun Pilgub Digelar PEMILIHAN Gubernur (Pilgub) Lampung hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaannya. Namun, calon gubernur Muhammad Ridho Ficardo menyatakan siap kapan pun pilgub digelar. KPU Lampung sejak semula menargetkan pilgub digelar akhir tahun ini, sesuai dengan jadwal. Tetapi kenyataannya, sampai sekarang Pemprov belum berhasil mengalokasikan dana untuk tergelarnya pilgub. Kemendagri maupun KPU Pusat sudah turun tangan, tetapi hingga kini belum ada keputusan final. Para pasangan cagub lain terus mendesak agar pilgub harus digelar tahun ini. Bahkan, KPU Lampung berancangancang untuk mengajak para cagub mendesak penganggaran pilgub kepada Gubernur. Sikap KPU Lampung itu mendapat dukungan dari para kandidat cagub yang ada. Pasangan Ridho–Bachtiar (Ridho Berbakti) dinilai sangat concern terhadap perkembangan dari hari ke hari wacana pelaksanaan pilgub tersebut.

“Mas Ridho sangat taktis dalam mengikuti perkemb a n g a n m a u p u n melaksanakan sosialisasi,” kata Joko, simpatisan Ridho Berbakti. Bukti lain bahwa Ridho sangat siap juga disampaikan oleh para pengurus DPD Demokrat Lampung. Meski jadwal pelaksanaan pilgub masih belum jelas dan masih dalam suasana karut-marut, Ridho sangat tenang dan tetap gigih melakukan sosialisasi tanpa harus bersikap keras terhadap KPU Lampung. Kunjungan demi kunjungan ke beberapa daerah terus dilakukan Ridho. Seakan cagub dengan latar belakang pengusaha ini tidak memedulikan pilgub akan dilaksanakan tahun ini maupun mundur. “Ridho Berbakti tidak risau kapan pun pilgub digelar. Ridho paling siap,” kata Rangga, tokoh masyarakat pendukung Ridho dari Pekalongan, Lamteng. Saat ditanyainya, Ridho Ficardo sangat tenang dan bijak menghadapi “benang kusut” pelaksanaan Pilgub Lampung yang hingga saat ini belum jelas jadwalnya. “Ya…kami netral saja, dan kami ikuti perjalanannya dengan baik. Yang pasti saya sangat concern dan berkeinginan membangun Lampung ini bersama berbagai elemen

masyarakat. Agar ke depan Lampung bisa lebih baik dan warga lebih sejahtera,” ujar Ridho. “Kesusu mburu apa, mudur ngenteni apa? (Tergesa-gesa mengejar apa, ditunda menunggu apa?),” begitu ujar Ki Enthus Susmono Ortega, dalang kondang dari Jawa Tengah yang selama ini selalu menjadi corong sosialisasi Ridho, melalui pergelaran wayangnya. Kalimat di atas, menurut Enthus, merupakan kalimat yang paling tepat sebagai ungkapan kesiapan pasangan Ridho Berbakti, sekaligus sebagai wujud kearifan dalam menghadapi Pilgub Lampung. Menurut Sudjarwo, kordinator tim relawan sosialisasi Ridho, arti kalimat tersebut adalah pasangan Ridho Berbakti tidak perlu terburu-buru dan memaksakan pilgub digelar akhir tahun ini. Tetapi juga tidak, berarti Ridho ingin pilgub ditunda. “Sebab kapan pun Pilgub Lampung digelar, tim Ridho termasuk para relawannya sudah sangat siap,” kata Djarwo. (U10)


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 4 September 2013

Ridho Berbakti

Jawab Harapan Masyarakat Lampung PASANGAN cagub dan cawagub Lampung, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri (Ridho Berbakti), kembali membuktikan jika mereka adalah pasangan calon yang akan menjawab kerinduan masyarakat akan sosok pemimpin yang ideal untuk Lampung ke depan. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat di mana pun politikus muda ini hadir.

K

egiatan dan aktivitas sosialisai terus dilakukan. Walau semalaman begadang bersama ribuan masyarakat Jatiagung, Lampung Selatan, menyaksikan pergelaran wayang. Ridho masih menyempatkan diri untuk memenuhi undangan menjadi tamu kehormatan pada acara halalbihalal Ikatan Keluarga Batak Muslim (Ikabamus) Lampung, juga pada agenda halalbihalal dan temu kangen Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) Korda Lampung. Dari lima pasang calon guber-

nur dan calon wakil gubernur yang akan bersaing pada Pilgub Lampung mendatang, pasangan Ridho Berbakti dinilai sebagai pasangan yang mendekati kriteria ideal untuk Lampung lima tahun ke depan. Itu sebabnya, dalam setiap kesempatan Ridho selalu didaulat untuk menyampaikan visi dan misinya, tak terkecuali pada kegiatan Ikabamus dan IKA Unpad Lampung itu. Dalam sambutannya, Ridho berharap silaturahmi dan kekeluargaan antaralumni Unpad dapat terus terjalin dan dapat

terus bersama-sama membangun Lampung ke depan. “Saya telah berkomitmen untuk merangkul semua kalangan untuk membangun Lampung,” kata Ridho. Terpisah, Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat (PD) Lampung Muhammad Junaidi mengatakan Ridho Berbakti adalah pasangan yang memenuhi kriteria pemimpin ideal, yakni tidak ambivalen, tidak takut tidak populis, berani mengambil sikap dalam menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, dan berani untuk tidak menoleransi kesalahan yang berkembang di masyarakat. Dia menambahkan saat ini kerja sama dan sinergi semua kalangan sangat penting untuk bisa mendewasakan cara pandang masyarakat dalam menentukan pemimpin. Tujuannya agar pada saat menentukan pilihan, masyarakat mampu lebih cer-

das dalam memilih pemimpin sehingga melahirkan pemimpin yang sesuai dan mampu menangani permasalahan-permasalahan yang krusial saat ini. “Kita membutuhkan pemimpin yang energik, cerdas, berwawasan, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta bervisi melayani, bukan dilayani. Karena itu, semua elemen harus menularkan paradigma itu kepada masyarakat. Menurut saya, Ridho Berbakti adalah jawaban dari kerinduan masyarakat,” kata dia. Adi menjelaskan jika ada yang menilai Ridho minim pengalaman, hal itu sudah terbantahkan dengan hadirnya Bachtiar Basri sebagai wakilnya. Begitu pun jika ada yang menilai Ridho adalah pemuda yang manja dan diragukan pola kepemimpinannya, hal tersebut terjawab dengan keberhasilannya memimpin DPD PD Lampung. (U10)

CMYK

VOTING, Edisi XVII 4- 10 September 2013  
Advertisement