Issuu on Google+

 16 Halaman l Edisi XV/21 Agustus - 27 Agustus 2013

 6 l Manajemen Waktu untuk Karier dan Keluarga

T E R U J I T E P E R C AYA

9 l Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas

Mencari Pemimpin Cinta Lingkungan TAHUN politik menjadi ajang rakyat mencari calon pemimpinnya, baik yang akan duduk di kursi DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur maupun presiden. Lengkaplah sudah aktivitas rakyat untuk berulang masuk ke bilik suara, menunaikan hajatnya.

Di Lampung, suhu politik mulai memanas sejak awal 2013. Sebab, Lampung menjadi salah satu daerah “istimewa” yang menggelar pemilihan gubernur (pilgub) pada 2013. Dimajukan karena pada 2014 ada agenda

pemil u legislatif dan pemilu presiden. Tapi, semuanya adalah “pesta” rakyat memil-

 FERIAL

ih pemimpin. Wajar jika di setiap tempat bermunculan atribut pemenangan calon pemimpin itu. Dengan slogan dan gambaran visi-misi, mereka menebar atributnya di setiap sudut wilayah. Sayangnya, atribut itu tidak sedikit

yang menempel di pohon dengan cara dipaku. Akhirnya pertumbuhan pohon terganggu, bahkan bisa mengakibatkan mati. Aturan yang dibuat sejumlah institusi tidak menjadikan para calon pemimpin mengubah tempat, cara, dan waktu memasang atributnya yang tidak merusak. Teguran dari pemerintah, panitia pengawas (panwas), apalagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan tidak dipedulikan. Sampai-sampai aksi caleg, cagub atau cabup itu mengancam penghargaan “Adipura” yang diidamkan seluruh daerah di Indonesia. Sampai akhirnya, Presiden pun angkat bicara. Presiden SBY mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpinnya yang tidak cinta lingkungan. “Tolong nanti kalau ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota, pilihlah mereka yang mencintai lingkungan. Mencintai betul, bukan pada saat kampanye saja. Saudara bisa melihat rekam jejaknya,” kata Presiden SBY saat penyerahan penghargaan lingkungan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2013 di Istana Negara, Jakarta, awal Juni lalu. Kepada para kepala daerah, Presiden meminta mereka jangan salah dalam memahami pelestarian lingkungan. Misalnya, membiarkan rakyat lapar asalkan lingkungan tidak diganggu, atau membiarkan lingkungan rusak asalkan perekonomian tumbuh. “Tentu tidak boleh terjadi. Tugas kemanusiaan kita membuat rakyat makin sejahtera. Kita yakin bisa tingkatkan kesejahteraan rakyat, kurangi kemiskinan tanpa harus merusak lingkungan,” kata Presiden. (U1)


CMYK

Interupsi

l

2 21 Agustus 2013

‘Mainan’

indeks : LAPORAN UTAMA Jangan Ancam . . .

4

GAGAS Di Bawah Mendungnya . . .

5

PEREMPUAN Perempuan Berpotensi . . .

6

PILAR PKS Merangkul Semua Golongan . . .

10

LUBER Transparansi Penetapan . . .

12

JEDA Demokrasi untuk Keadilan. . .

14

T E R U J I T E P E R C AYA

Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi, . Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Lukman Hakim, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly, Fathul Mu’in. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Pesta Rakyat

B

ELUM adanya kepastian angdari total APBD dalam kurun waktu empat garan pelaksanaan Pemilihan tahun. Gubernur (Pilgub) Lampung akhJika saja pesta rakyat lima tahunan ini irnya membuat KPU “mengalah”. dikawal secara apik dan benar-benar Lembaga pemegang otoritas pemilu di Sai dijadikan prioritas sebagai sebuah hajat Bumi Ruwa Jurai ini memutuskan pedemokrasi terakbar untuk kepentingan nyelenggaraan Pilgub Lampung diundur rakyat, mungkin saja dana Rp185 miliar Desember 2013 dari jadwal semula 2 yang dibutuhkan sekarang sudah siap Oktober 2013. pakai. Apalagi, pilgub adalah agenda rutin Keputusan KPU Lampung ini tentu saja yang sudah jelas terjadwal pelaksanaanbisa dimaklumi karena faktor anggaran nya. merupakan sektor yang sangat vital. Tanpa Namun, entah mengapa, saat injury time, biaya, tidak akan mungkin pesta rakyat dana untuk pilgub justru tidak tersedia. bisa dilaksanakan. Sedikit janggal memang. Meskipun demikian, Apalagi untuk sekelas tetap saja penundaan Lampung, tentu sangat Pilgub Lampung ibarat mengherankan jika tidak sebuah blunder, karena mampu menggelar pilgub ini sama halnya dengan karena tidak ada dana. mencederai hak rakyat *** untuk memilih pemimpinKPU Lampung sudah nya. Ya, hajat rutin yang mengetuk palu, pilgub semestinya bisa terlaksana akan diselenggarakan sesuai jadwal, nasibnya Desember 2013. Semenkini justru buram tanpa tara di sisi lain, Gubernur kepastian yang jelas. Lampung telah bersedia Iyar Jarkasih Memang, secara gamuntuk menganggarkan Wartawan Lampung Post blang KPU Lampung medana pilgub pada APBD nyebutkan pilgub diundur Perubahan 2013 yang renDesember 2013. Sedangkan cananya dibahas Septemwaktunya direncanakan digelar 4 Desember mendatang. ber. Namun, kepastiannya masih belum Komitmen ini tentu saja ibarat angin tuntas karena tanggal tersebut masih surga bagi rakyat untuk segera menuntassebatas usulan. kan hak suaranya dalam memilih sosok Artinya, penyelenggaraan hajat yang dirasa pantas memimpin Lampung demokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai masih lima tahun ke depan. menggantung. Bahkan, bukan mustahil, Patut ditunggu apa yang bakal terjadi pelaksanaannya bisa kembali meleset pada Desember nanti. Apakah benar entah sampai kapan. pilgub akhirnya bisa dilaksanakan atau *** kembali molor dan terus bergelut dengan Menengok besaran dana penyelengpolemik. garaan Pilgub Lampung yang dirilis KPU Rakyat mungkin kini sudah telanjur sebesar Rp185 miliar, semestinya angka pesimistis dan bingung apa yang sedang ini berada di zona aman dalam hitungan terjadi dengan perhelatan pesta demokrasi APBD. di daerah ini. Tapi, percayalah rakyat Pada 2010, APBD Lampung tercatat akan tetap menunggu dan terus mengawal Rp2,16 triliun, lalu 2011 Rp2,49 triliun, komitmen pelaksanaan Pilgub Lampung. 2012 Rp2,8 triliun, dan 2013 mencapai Mengapa? Karena rakyat tentu saja Rp4,4 triliun. Total APBD Lampung dari tidak menginginkan pestanya berantakan. 2010—2013 mencapai Rp11,7 triliun. ArtiApalagi, jika dirusak karena permainan nya, dana yang dibutuhkan untuk menggekepentingan yang jelas-jelas bukan untuk lar Pilgub Lampung hanya sebagian kecil rakyat. 

CMYK


Laporan Utama

l

3 21 Agustus 2013

Program Pemimpin itu Harus Berkelanjutan INDONESIA seperti juga seluruh negara di dunia menganut sistem pembangunan berkelanjutan. Semua elemen harus menjaga lingkungan, terutama para pemimpin, yang programnya berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam.

P

embangunan yang merusak lingkungan bukan pilihan bangsa sehingga tidak ada prioritas antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan dalam program pembangunan. Untuk itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar masyarakat memilih calon gubernur maupun calon bupati dan wali kota yang mencintai lingkungan. “Kalau musim pemilihan kepala daerah pilihlah mereka yang mencintai lingkungan. Mencintai betul, bukan hanya pada saat kampanye,” kata Presiden SBY. Pemerintah telah membuat kebijakan pelestarian lingkungan, antara lain UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca, PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, dan Inpres No. 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru

dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. “Saya tidak ingin ada bupati yang berurusan dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, karena urusan perizinan itu. Bukan hanya soal sesuai dengan standar lingkungan, melainkan juga dengan ketentuan perundangan yang lain,” ujarnya. Tapi banyak di antara calon gubernur, wali kota, bupati atau caleg yang sejak awal sudah merusak lingkungannya. Buktinya banyak sekali paku menghunjam pohon-pohon di pinggir jalan, hanya untuk menempelkan atribut pemenangan mereka. Tempat Lain Sebenarnya masih banyak tempat lain yang legal dan bebas dari ancaman lingkungan untuk memasang atribut itu. Mulai dari pemasangan atribut sosialisasi di media massa agar masyarakat tahu siapa dia dan apa visinya. Bahkan,

gambarnya pun dapat dipasang dengan berbagai ukuran, atau pilihan gambar yang menunjukkan aktivitas sosialnya. Pemasangan di media elektronik justru dapat bersosialisasi luas. Sebab, penayangannya pun dalam cangkupan luas. Atau juga di media advertising yang menjadi kawasan legal untuk pemasangan iklan apa pun, walaupun kawasan ini banyak diambil calon petahana. Ada satu tren baru yang muncul di Lampung. Para calon gubernur memasang iklan sosialisasinya di badan mobil angkutan umum. Berbagai visi dan gambar mereka terpampang di angkutan kota, bahkan bus antardaerah juga terpampang iklan itu. “Ini menjadi tren baik dilihat dari sisi antisipasi perusakan lingkungan. Walaupun belum diketahui, apakah ini termasuk zona larangan untuk sosialisasi atau bukan,” kata salah seorang calon yang juga ikut memasang iklannya di mobil angkutan umum. (U1)


Laporan Utama

l

4 21 Agustus 2013

Jangan Ancam Keberadaan Penghargaan ‘Adipura’ PEMASANGAN atribut sosialisasi calon gubernur, bupati/wali kota, dan legislatif kini sudah wajar dilakukan sebab tahun politik makin dekat. Namun, pemasangannya diharapkan tidak merusak lingkungan, sekaligus jangan mengancam “adipura” suatu kota.

P

enghargaan Adipura diberikan setiap tahun bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Penghargaan itu menjadi salah satu kebanggaan warga kota, baik kecil, besar maupun metropolitan yang diapresiasi dalam usahakan menjaga lingkungan hidup. Hal itu pernah dirasakan Kota Bandar Lampung yang bukan hanya tidak mendapat penghargaan Adipura. Namun, daerah itu juga mendapat predikat kota terkotor. Di tahun politik ini, ada satu aksi yang perlu diantisipasi karena mengancam keberadaan penghargaan itu, yakni sosialisasi para calon pemimpin. Pemasangan atribut yang tidak sesuai jadwal, lokasi, dan caranya mengancam kota mendapatkan Piala Adipura. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung memperingatkan agar tim pemenangan (TP) calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk tidak memasang alat sosialisasi di sepanjang jalan protokol. Semua banner cagub dan cawagub dilarang dipasang di jalan protokol. Anggota Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengatakan larangan pemasangan alat peraga di sepanjang jalan protokol atau jalan utama diatur dalam UU No. 8/2011 dan Peraturan KPU No. 9/2012. “Terlepas ada izin atau tidak, dilarang pemasangan atribut sosialisasi calon di jalan protokol. Pemerintah daer-

ah harus segera melakukan penertiban,” kata dia. Bawaslu sudah menginstruksikan Panwaslu Kota Bandar Lampung untuk menertibkan semua atribut yang terpasang di jalan protokol. Hanya memang birokrasinya yang ribet. Wakil Ketua Komisi A DPRD Bandar Lampung Benson Wertha meminta Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandar Lampung untuk segera menertibkan atribut cagub atau caleg di sepanjang jalan protokol. “Sekarang ini banyak billboard para cagub dan caleg di jalan-jalan. Apakah itu ada izinnya. BPMP harus bersikap tegas. Jika tidak ada izin, bongkar saja billboard atau baliho itu,” ujar dia. Atribut calon, kata dia, disinyalir tidak jelas perizinannya. Jika ada izin, artinya ada pendapatan yang masuk ke kas daerah. Pemkot merugi jika semua atribut yang dipasang itu tidak berizin. Presiden SBY pun menyindir para kepala daerah yang kerap mengaku mencintai lingkungan hanya ketika menjelang pemilihan kepala daerah. “Mencintai betul, bukan pada saat kampanye saja,” kata Presiden. SBY mengatakan sudah menjadi rahasia umum banyak izin yang dikeluarkan kepala daerah di luar Pulau Jawa, khususnya bupati yang tidak memenuhi syarat dari aspek pemeliharaan lingkungan. Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk terus membatalkan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang. “Tingkatkan kesejahteraan rakyat, kurangi kemiskinan tanpa harus merusak lingkungan,” ujar Presiden. (CR2/U1)


Gagas

l

5 21 Agustus 2013

Di Bawah Mendungnya Demokrasi TEORI demokrasi yang pada umumnya mengusung kata-kata “kedaulatan rakyat” dalam kenyataannya sering menjadi kata-kata kosong. Karena partisipasi Akhiril Fajri Humas DPD HTI Lampung rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanya dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara.

S

ekelompok penguasa tersebut bertindak atas nama rakyat, kebijakan-kebijakan yang diambil bukan untuk kepentingan rakyat yang telah “dilelang” suaranya saat pemilu, melainkan hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan mengamankan kedudukan mereka sendiri. Pada praktiknya, sekelompok penguasa saling berkoalisi untuk menetukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial, dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, para penguasa tersebut memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi pemerintahannya dengan tuduhan-tuduhan subversi, disloyalitas pada negara dan sebagainya. Yang perlu dipahami juga bahwa suara mayoritas–yang biasanya menentukan dalam sistem demokrasi—dapat menjurus kepada kesalahan-kesalahan fatal, karena mesin propaganda yang digerakkan dapat saja menciptakan suara-suara mayoritas “yang telah diatur”. Fakta ini sudah tidak asing lagi bagi kita setelah melewati pesta demokrasi yang berkali-kali, yang menghasilkan sistem pemerintahan “yang itu-itu“ juga. Sejarah juga menunjukkan bahwa dengan propaganda yang terusmenerus rakyat dapat menganggap surga adalah neraka dan neraka adalah surga. Itulah sebabnya, mengapa sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh kebanyakan negara yang menganggap dirinya modern, termasuk juga negara kita tercinta Indonesia yang ikut-ikutan mempraktikkan, gagal dalam menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik, dan juga keadilan hukum. Beberapa kelemahan lain dari sistem demokrasi ialah yang mengajarkan kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada di tangan rakyat, maka pembuat hukum (lawmaking) harus selalu sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapa pun legislasi itu bertentangan dengan ajaran mor-

al dan agama, maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, meskipun sesuai dengan norma moral dan agama, dapat dibatalkan jika rakyat menghendakinya. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan Islam dengan jelas memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat. Rakyat dalam teori politik Islam tidak boleh menggunakan kedaulatannya dengan semau-maunya. Karena ada peraturan-peraturan Tuhan, normanorma dan nilai-nilai Ilahi yang harus ditaati. Malahan norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat wakilnya. Secara esensial, kedaulatan rakyat itu tidak mutlak karena dibatasi oleh normanorma yaang datangnya dari Tuhan. Dengan membatasi kedaulatan rakyat dan memutlakkan kedaulatan Tuhan, lantas kapan manusia modern akan berdiri sendiri tanpa harus ”membawa-bawa” nama Tuhan? Jawabannya: Betapa pun pandainya dan modernnya manusia, mereka ternyata memerlukan Tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerumus dalam kehancuran total. Perang yang terjadi di mana-mana merupakan contoh jelas, manusia dapat menjadi makhluk yang paling biadab dan mengerikan dengan menyisihkan pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang maha pencipta. Jelasnya, kita ternyata belum “dewasa” untuk dapat dilepas tanpa panduan syariat Ilahi. Kesimpulannya, kedaulatan Tuhan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan manusia, bukan pula untuk menjadikan manusia menjadi kurang dewasa dan kurang bertanggung jawab, melainkan justru untuk memelihara dan mengamankan kebebasannya agar tidak terperosok ke dalam pilihan-pilihan yang salah. “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. 4:65). Jawabannya ada pada Anda! Wallahualam. 


CMYK

Perempuan

l

6 21 Agustus 2013

Manajemen Waktu

untuk Karier dan Keluarga JABATAN sebagai ketua Komisi B DPRD Bandar Lampung, istri, serta ibu bagi anak-anaknya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan bagi Ernita. Manajemen waktu menjadi penting untuk bisa berhasil pada keduanya.

D

i sisi lain, politikus perempuan Partai Demokrat ini juga harus mengabdikan dirinya pada partai politik tempatnya menimba ilmu kepemimpinan. “Sejauh ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Manajemen waktu sangat penting supaya saya bisa bekerja untuk rakyat serta menjadi istri dan orang tua yang baik bagi suami serta anak-anak saya,” kata dia, Selasa (13-8). Menurut Ernita, kualitas pertemuan lebih baik dibanding dengan kuantitasnya. Namun, diperlukan juga waktu khusus untuk kumpul bersama keluarga pada momen liburan. “Saya kalau liburan ke luar kota tidak membawa orang lain, kecuali suami dan dua anak saya. Jadi, hanya berempat saja. Pada saat itulah saya benar-benar merawat suami dan anak-anak saya.” Terkait tugasnya sebagai wakil rakyat, Ernita mengatakan pihaknya tengah fokus pada masalah pengemplangan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dan aset di kota berjuluk Tapis Berseri ini. Menurut dia, persoalan ini menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan di akhir jabatannya sebagai wakil rakyat. “Ada beberapa perusahaan yang masih mengemplang pajak, tetapi saya tidak mau menyebutkannya. Ini menjadi tugas saya bersama rekan-rekan komisi untuk menyelesaikannya,” ujar dia. Ernita mengatakan pihaknya telah berupaya memaksimalkan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang menjadi mitranya agar persoalan ini bisa segera selesai. Terkait aset, lanjut

Ernita, ini juga menjadi catatan dan harus segera diselesaikan agar Bandar Lampung bisa meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sebenarnya ini masalah intensitas komunikasi antareksekutif dan legislatif saja. Kalau itu rutin saya yakin bisa segera terselesaikan dengan baik.” Terkait pencalonannya sebagai anggota DPRD Bandar Lampung periode 2014—2019, Ernita menjelaskan dirinya sudah menjalin silaturahmi dengan baik kepada konstituennya. “Apalagi kemarin kan baru puasa dan Lebaran, kami kerap berkumpul, sosialisasi, dan mendengar aspirasi rakyat di DP saya,” kata dia. Terlebih, sebelum menjabat sebagai ketua Komisi B, dirinya merupakan anggota Komisi D yang membidangi kesehatan dan pendidikan. “Banyak konstituen saya yang tidak ada biaya pendidikan saya perjuangkan untuk bisa tetap sekolah lewat jalur bina lingkungan. Begitu juga untuk kesehatan, masyarakat yang tidak tahu cara berobat gratis saya beritahu.” Ernita juga menambahkan pengalamannya duduk sebagai wakil rakyat menjadi ilmu untuk mengetahui apa saja yang diinginkan masyarakat. “Kalau dulu saya nyalon belum duduk, sekarang saya sudah duduk, jadi berbuat untuk masyarakat yang mengamanahkan suaranya kepada saya itu sudah saya buktikan. Tinggal bagaimana menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya dalam action saja. Jadi, bukan mendengar tetapi tidak dilakukan,” ujar dia. (EKA SETIAWAN/U1)

BIODATA

Ernita Lahir

: Tanjungkarang, 14 April 1973

Riwayat Pekerjaan: Anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung Ketua Komisi B DPRD Bandar Lampung Jabatan Organisasi: - Bendahara DPC Partai Demokrat Bandar Lampung

CMYK


Perempuan

l

7 21 Agustus 2013

Perempuan Berpotensi, Tapi Enggan Ikut Konvensi SEJAK beberapa dekade, sejumlah partai politik menggelar konvensi untuk mencari seseorang yang akan diajukan menjadi pemimpin, baik di internal partai maupun eksternal yang diusung partai.

S Nurhayati Ali Assegaf

Melani Suharli Leimena

Siti Zuhro

alah satunya kini Partai Demokrat yang menggelar konvensi untuk memilih calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2014. Namun, hingga kini belum muncul para peserta dari kalangan perempuan. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai ketidakjelasan aturan main konvensi Partai Demokrat menjadi sebab utama belum munculnya peserta dari kaum perempuan. Perempuan potensial enggan mendaftarkan diri sebagai peserta konvensi karena khawatir dengan situasi yang belum pasti. “Perempuan butuh kepastian dan kejelasan aturan main kalau mau ikut serta dalam suatu aktivitas,” kata Siti, beberapa waktu lalu. Menurut Siti, aturan konvensi capres Partai Demokrat bukan cuma tidak jelas bagi perempuan, melainkan juga bagi kaum pria. Tak heran bila sampai sekarang hanya ada segelintir tokoh yang secara terang-terangan dan terbuka ingin maju sebagai peserta konvensi. “Mengingat rule of the game-nya belum rampung, maka belum tampak minat atau antusiasme yang ingin mendaftar,” ujarnya. Di sisi lain, kata Siti, belum munculnya calon peserta konvensi perempuan bisa jadi disebabkan kekhawatiran mereka terhadap keseriusan Demokrat menjalankan konvensi secara terbuka dan jujur. Situasi semacam ini lagi-lagi membuat para perempuan berada dalam ketidakpastian. “Bisa jadi calon dari perempuan belum muncul karena merasa tak pasti, apakah konvensi akan berlangsung free and fair dan trans-

paran,” katanya. Namun, Partai Demokrat mengklaim tetap membuka ruang untuk mengusung calon presiden perempuan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku partainya membuka ruang yang sama untuk perempuan menjadi kandidat calon presiden melalui jalur konvensi. “Kalau di Demokrat tidak ada perempuan, partai lain kami harap ada perempuan,” kata Nurhayati. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini tidak tahu apakah ada tokoh perempuan yang ikut konvensi Demokrat. Akan tetapi, Nurhayati menjamin partainya mendukung penuh bila keinginan masyarakat menyatakan perlunya tokoh perempuan sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. “Keberpihakan Demokrat terhadap perempuan tidak perlu diragukan, tidak ada dikotomi laki atau perempuan, tua atau muda,” ujarnya. Memang ada salah satu kader perempuan yang berpotensi siap maju dalam konvensi itu. Dia Wakil Ketua MPR RI Melani Suharli Leimena, yang siap maju jika diundang. “Mungkin kalau saya disuruh maju atau diundang, siapa takut. Percaya diri, ya, tetapi harus tahu diri juga,” kata Melani. Menurut Melani, konvensi Demokrat saat ini bisa menjadi model baru dalam mencari calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Lebih lanjut Melani menegaskan konvensi PD kali ini bukan sekadar pencitraan semata. “Kami buat konvensi bukan sekadar basa-basi untuk mengangkat citra saja, melainkan benar-benar untuk mencari pemimpin masa depan,” kata Melani. (U1)


CMYK

Orator

l

8 21 Agustus 2013

Membawa Semangat Politik Prabowo PARTAI Gerindra membawa semangat Prabowo Subianto dalam berpolitik. Yakni semangat ketegasan, pro dengan rakyat kecil dan semangat ingin menang pemilu dan pemilukada untuk kesejahteraan masyarakat.

K

etua DPC Gerindra Kota Bandar Lampung Andika Wibawa menjelaskan seluruh kader Gerindra se-Lampung memiliki cita-cita mengantarkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menjadi presiden di Pemilu 2014. Mengingat pendiri partai berlambang burung Garuda itu memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia dengan semangat cinta Tanah Air dan cinta rakyat. Gerindra juga bertekad memenangkan pemilu di Lampung. Dengan memenangkan pemilu dan pemilukada, Gerindra akan bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat Lampung karena bisa memfokuskan kebijakan-kebijakan yang prorakyat. Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung, dia menargetkan Gerindra memperoleh dua kursi di tiap daerah pemilihan (DP). “Semangat Gerindra menjadi partai politik adalah semata-mata ingin bermanfaat kepada masyarakat. Bukan sekadar ingin berkuasa, tetapi tidak ada manfaat untuk masyarakat,” kata Andika. Mantan Ketua Fraksi PBR DPRD Lampung itu meyakini masyarakat akan lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya di Pilgub Lampung dan Pemilu Legislatif mendatang. Mengingat rakyat Lampung menginginkan gubernur, anggota legislatif, dan presiden yang memiliki semangat perubahan. Gerindra pun berupaya keras untuk memberikan solusi terhadap kondisi daerah dan bangsa ini menjadi lebih baik dengan menawarkan kader-kader Gerindra yang terbaik untuk duduk di eksekutif dan legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Saya tegaskan Gerindra adalah partai yang berbeda dengan partai lain. Insya Allah semangat kami dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat lebih tinggi,”

ANDIKA WIBAWA

ujar calon anggota DPRD Lampung nomor urut 1 itu. Politikus muda Lampung itu juga menjelaskan salah satu alasan dia terjun ke dunia politik karena politik sudah menjadi bagian jalan pengabdian hidupnya. Menurutnya, tujuannya berpolitik bukan mencari uang, melainkan mengabdi untuk masyarakat. Dia juga ingin memperbaiki citra parlemen yang masih dianggap buruk dan menyeramkan di mata masyarakat menjadi legislatif yang santun dan seluruh kebijakannya prorakyat. Tiga fungsi yang dimiliki legislatif semuanya harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dengan segudang pengalamannya di politik, baik di partai maupun di setiap pemilu legislatif dan pemilukada, dia yakin bisa lebih matang dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. “Politik bukan hal baru, tetapi saya tetap terus belajar karena ini sudah jalan hidup saya untuk mengabdi. Saya akan mengoptimalkan segala potensi pribadi dan Gerindra untuk masyarakat,” kata dia. (FATHUL MUIN/U1)

Andika Wibawa Kelahiran

: Tanjungkarang, 8 Juni 1976

Riwayat Pendidikan - SD Teladan Rawalaut - SMPN 2 Bandar Lampung - SMAN 3 Tanjungkarang - Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta Riwayat Pekerjaan dan Organisasi - Ketua Fraksi PBR DPRD Lampung - Bendahara Gapensi Lampung - Ketua Pencak Silat Bandrong Banten Indonesia Provinsi Lampung - Ketua Umum Paguyuban Pagar Lampung - Ketua DPC Pejuang Siliwangi Kota Bandar Lampung - Koordinator Geram (Gerakan Rakyat Antimadat) Provinsi Lampung

CMYK


Orator

l

9 21 Agustus 2013

Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas PENYELENGGARA pemilu harus independen dan memiliki integritas. Sikap itu dibutuhkan untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

K

etua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie kembali mengingatkan penyelenggara pemilu agar memiliki integritas dalam menjalankan tugas, khususnya lembaga penyelenggara pemilu di Lampung. Lembaga penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah KPU Lampung dan Bawaslu Lampung. “Sekarang ini yang dibutuhkan adalah demokrasi substansial. Untuk menghasilkan demokrasi substansial, maka harus digelar pemilu yang berintegritas. Guna menghasilkan pemilu yang berintegritas, maka penyelenggara pemilunya pun harus memiliki integritas,” kata Jimly saat di Bandar Lampung, Senin (19-8). Menurut dia, integritas itu harus dimiliki semua penyelenggara pemilu. Pasalnya, penyelenggara pemilu adalah cabang kekuasaan keempat setelah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mengingat KPU dan Bawaslu adalah penyelenggara pemilihan eksekutif dan legislatif. Sedangkan yudikatif adalah produk eksekutif dan legislatif. “Begitu pentingnya peran penyelenggara pemilu ini. DKPP juga tidak akan memberikan toleransi kepada penyelenggara yang melanggar kode etik,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sikap tegas DKPP itu dibuktikan dengan cara memberhentikan ratusan penyelenggara pemilu yang tidak tidak memiliki integritas karena tidak netral dalam bertugas. Karena, ketidaknetralan penyelenggara itu bisa merugikan peserta pemilu dan pemilukada sehingga menghasilkan kualitas demokrasi yang buruk. “Sudah ratusan orang penyelenggara pemilu yang sudah saya copot. Mudah-mudahan penyelenggara pemilu di Lampung integritasnya baik,” kata dia. Jimly menegaskan indepen-

Jimly Asshiddiqie Kelahiran : Palembang, 17 April 1956 Pekerjaan : Ketua DKPP Periode 2012-2017 Pengabdian - Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003-2008 - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, 2010 - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), 2012-2017 - Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), 2009 dan 2010 - Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), 2008-2012 - Asisten Menteri Riset dan Teknologi, 2010-2014 - Asisten Wakil Presiden Republik Indonesia, 1998-1999 - Pengajar Fakultas Hukum UI sejak 1981 (1998 menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara) - Anggota Tim Ahli DPR, 1988-1993 - Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), 1999 - Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi (bersama Bagir Manan), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999 - Senior Scientist bidang Hukum BPP Teknologi, Jakarta, 1990-1997 - Ketua Dewan Kehormatan KPU, 2009-2010 - Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 2009-sekarang

densi atau netralitas penyelenggara tidak hanya di mulut, tetapi juga secara tindakan. Termasuk independen secara moral dan sosial juga diperlukan. Penyelenggara pemilu, menurutnya, memiliki tugas besar, yaitu menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil agar pemilukada dan pemilu legislatif di Lampung berjalan lancar dan berkualitas. Ketika KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga sikap dengan bertanggung jawab sesuai dengan aturan, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan menurun. Di samping itu, para penyelenggara pemilu juga akan sulit menegakkan aturan yang ada, jika anggota KPU tidak memilki integritas.

(FATHUL MUIN/U1)


CMYK

Pilar

l

10 21 Agustus 2013

PKS Merangkul Semua Golongan DALAM ilmu kepemimpinan, semua elemen harus dirangkul membangun negeri. Itulah yang menjadi prinsip Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalankan misi politiknya.

“B

ila suatu saat PKS ditakdirkan memimpin negeri ini, PKS akan merangkul seluruh kekuatan besar tersebut,” kata Presiden PKS Anis Matta dalam satu kesempatan. Lebih jauh lagi Anis menyatakan PKS ingin mengajak seluruh komponen bangsa turut aktif dalam perbaikan negeri. Untuk membangun bangsa Indonesia yang besar, menurut Anis, diperlukan kontribusi dari seluruh golongan. Delapan tokoh yang ada dalam iklan PKS tersebut sebagai simbol kekuatan golongangolongan di Indonesia. “Bacalah sejarah tanpa dendam. Setiap orang memiliki energi positif dan negatif, dan kita ambil energi positif itu untuk membangun bangsa. Kita harus bisa melampaui luka masa lalu untuk menata masa depan,” katanya. Bahkan partai ini pun tak segan melayani seluruh golongan yang membutuhkan bantuan, termasuk saat mudik Lebaran berlangsung. Jutaan orang bergerak dari kota ke desa untuk sebuah tradisi tahunan, mudik. PKS membangun puluhan posko pelayanan di sejumlah titik di sepanjang jalur mudik. Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Purwanto mengatakan kegiatan posko mudik merupakan agenda tahunan PKS. Kader-kader PKS nanti akan melayani para

pemudik di titik posko yang telah ditentukan. “Kegiatan ini merupakan silaturahmi kader dan simpatisan yang sedang mudik, sekaligus ajang sosialisasi calon anggota legislatif dan tokoh dari PKS,” ujar Purwanto. Posko telah dibuka sejak H-7 hingga H+7 Lebaran. Sudah ada 60 titik posko mudik PKS yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat. “Insya Allah bertambah hingga jelang H-1 Lebaran,” kata dia. Lebih lanjut Purwanto menambahkan posko mudik PKS akan melayani para pemudik mulai dari tempat peristirahatan, pelayanan medis gratis, penyediaan takjil untuk berbuka hingga jasa servis ringan kendaraan pribadi secara gratis. “Untuk melayani para pemudik, kami juga bekerja sama dengan penginapan, restoran, hotel, musala dan masjid,” kata Purwanto. Dalam rilisnya kepada koran ini, DPW PKS Lampung posko yang dibuatnya menjadi favorit para pemudik. Bahkan, kepolisian juga merekomendasikan pemudik untuk singgah di posko PKS. Ada enam posko dibuat partai itu, salah satunya posko di Kalianda yang ramai dikunjungi. Di posko itu, pemudik diberi fasilitas istirahat memadai, bahan buka dan sahur serta toilet gratis. “Posko difungsikan pada H-5 sampai H+7 mudik 2013,” kata Koordinator Posko Mudik PKS, Aep Saripudin. (U1)

CMYK


Jejak

l

11 21 Agustus 2013

Politikus Jenderal, Saksi Munculnya Orde Baru PADA era peralihan Orde Lama ke Orde Baru di Indonesia, ditandai dengan munculnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Nyaris tak ada yang mengetahui apa dan dari siapa serta untuk siapa surat itu, jika tak ada saksi mata.

A

dalah Jenderal Basuki Rahmat, bersama I Jawa Timur. Jenderal Amir Machmud dan Jenderal Pada September 1956, Basuki dipindahkan ke M. Yusuf yang menjadi saksi peristiwa Melbourne, Australia, untuk melayani sebagai itu. Bersama dua jenderal itu, Basuki mendaatase militer ke kedutaan di sana. Basuki kemtangi Presiden Soekarno di Bogor untuk mendbali ke Indonesia pada November 1959 dan menesak mengeluarkan surat perintah pengamanan jabat sebagai Asisten IV/Logistik Kepala Staf Angsituasi. Dia pun yang ditugasi membawa surat katan Darat Abdul Haris Nasution. itu untuk disampaikan ke Soeharto. Pria kelahiran Tuban, Kudeta Komunis Jawa Timur, 4 November Pada 1965, ada banyak 1921 sebelum menjadi miketegangan politik di Inliter, sebenarnya Basuki donesia, khususnya antara muda ingin menjadi guru Angkatan Darat dan Partai hingga meneruskan penKomunis Indonesia (PKI). didikannya di Sekolah Guru PKI, yang perlahan tapi Muhammadiyah, Yogyapasti mendapatkan pijakan karta. Namun, jalan hidup dalam politik Indonesia, membuatnya mengikuti sudah siap untuk menjadi pendidikan Pembela Tanah partai politik yang paling Air. kuat karena hubungan Basuki merupakan anak mereka dengan Presiden dari Raden Soenodihardjo Soekarno. Sudarsono, menjadi asisPada September 1965, ten seorang kepala daerah Basuki tumbuh waspada setempat. Ibunya, Soeratterhadap kegiatan komunis ni, meninggal pada Januari di Jawa Timur dan pergi ke 1925 ketika Basuki berusia Jakarta untuk melaporkan empat tahun, sepuluh hari pengamatannya kepada setelah melahirkan anak Panglima Angkatan Darat lain. Ahmad Yani. Mereka berBASUKI RAHMAT Ketika ia berusia tujuh temu pada malam 30 Septahun, Basuki dikirim ke tember ketika bertemu sekolah dasar. Pada 1932, dengan Yani, Basuki meayahnya meninggal, mengakibatkan penghenlaporkan kejadian di provinsinya. tian sementara pendidikan Basuki. Dia dikirim Keesokan paginya pada 1 Oktober, Basuki untuk tinggal bersama adik ayahnya dan medihubungi Markas Besar Angkatan Darat dan nyelesaikan pendidikannya, lulus dari SMP pada diberitahu tentang penculikan para jenderal, 1939 dan dari Yogyakarta Muhammadiyah sekotermasuk Yani. Mendengar hal ini, Basuki berlah pada 1942, seperti invasi Jepang di Indonesia sama seorang pembantunya masuk mobil dan dimulai. mengambil drive di sekitar kota untuk memerMemasuki era perjuangan kemerdekaan, iksa apa yang sedang terjadi. ia juga turut dalam pembentukan Badan Setelah 1 Oktober, semua jari menunjuk kesKeamanan Rakyat Maospati, Jawa Timur. Bakat alahan pada PKI dan seluruh Indonesia, terukepemimpinannya yang menonjol membuat ia tama di Jawa, gerakan mulai dibentuk dengan ditunjuk menjadi Komandan Batalion 2 Resimen tujuan menghancurkan PKI. Sementara itu, Ba31 Divisi IV Ronggolawe dan kemudian ditunjuk suki kembali ke Jawa Timur untuk mengawasi menjadi Komandan Batalion 16 Brigade 5 Divisi gerakan anti-PKI di sana. (U1)


Luber

l

12 21 Agustus 2013

Transparansi Penetapan

Caleg Pemilu DALAM menentukan calon anggota legislatif (caleg) pemilu, semua pihak dituntut transparan. Salah satunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara untuk membuka seluruh informasi tentang caleg.

H

al itu seperti diatur dalam PKPU No. 13/2013 tentang Perubahan PKPU No. 7/2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Terutama pada pasal-pasal berikut ini: Pasal 31 (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan darimasyarakat. (2) Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. (3) Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3). (5) Pengajuan pengganti calon dan DCSHP

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan. Pasal 32 (1) DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berubah apabila: a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon; b. calon meninggal dunia; c. calon mengundurkan diri. (2) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon. (3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula. (4) Perubahan DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai urutan berikutnya. Pasal 33 (1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (6), KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyusun Berita Acara (Model BB-14). (2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam: a. formulir DCSHP anggota DPR (Model BC2) oleh KPU; b. formulir DCSHP anggota DPRD provinsi (Model BD2) oleh KPU provinsi; c. formulir DCSHP anggota DPRD kabupaten/ kota (Model BE2) oleh KPU kabupaten/ kota. (3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti. (4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), urutan nama dalam DCS anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut. 


Jeda

l

13 21 Agustus 2013

Elitis, Kegagalan Sistem

Demokrasi Indonesia SEJAK era reformasi 1999, semua keran informasi dan kebebasan rakyat dibuka. Secara formal, Indonesia menempuh perjalanan politiknya dengan semua hak asasi dimajukan dan dilindungi.

Jika rute ini bisa ditempuh dengan sukses, Indonesia akan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan India, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi jika pilihan untuk menempuh demokrasi ini gagal, kegagalannya akan menjadi kegagalan keempat dalam pengalaman sejarahnya sejak 1945. Pengalaman selama lima tahun terakhir ini memperlihatkan beberapa gejala bahwa ternyata demokrasi liberal pascareformasi tidak berhasil menanggulangi masalahmasalah kritis yang dihadapi bangsa, bahkan cenderung mengidap potensi-potensi kegagalan. Institusi-institusi demokrasi telah dikuasai (kembali) kalangan elite, sementara para aktivis prodemokrasi yang dulu merebutnya dari Orde Baru tetap berada pada posisi marginal. Demokrasi liberal ternyata hanya menguntungkan kalangan elite dan menjadi suatu bentuk demokrasi elitis. Korupsi terus tidak tertanggulangi, bahkan makin merajalela sampai ke tingkat lokal. Sementara desentralisasi berpotensi menyebabkan munculnya kekuasaan bos-lokal yang pada gilirannya berpotensi menjadi kaki tangan berbagai kekuatan sentralistis yang berada di Jakarta, Tokyo, New York, London dan pusat-pusat kekuasaan ekonomi politik. Depolitisasi masyarakat sipil masih terus berlangsung dengan menguatnya suasana anti-politik yang terus meluas. Partisipasi memang tumbuh subur, tetapi perluasan partisipasi tampaknya tidak berbanding lurus dengan perubahan hubungan-hubungan kekuasaan yang memungkinkan rakyat banyak menikmati sumber-sumber daya politik dan ekonomi. Kegagalan demokrasi tampaknya juga disebabkan karena faktor lain, yakni bahwa para aktor prodemokrasi tidak cukup punya akses, kemauan, dan kapasitas untuk mengendalikan (controle) proses pengambilan keputusan

yang menyangkut kepentingan mereka. Mereka terus berada di barisan antinegara, di luar sistem, di luar struktur. Urusan demokrasi bagaimanapun masih dipahami oleh para aktivis sebagai urusan pergantian rezim, padahal agenda demokratisasi memerlukan energi lebih besar untuk rekonstruksi negara dan masyarakat. Fenomena Barangkali kita akan terlalu banyak memiliki harapan semu dari proses politik yang berlangsung sekarang, jika tidak cukup menyadari bahwa gejala deďŹ sit demokrasi juga terjadi di Indonesia. Namun, untuk memudahkan pemetaan, akan ditunjukkan di sini bahwa gejala deďŹ sit sesungguhnya berlangsung di dua aras, yakni pada aras negara dan aras masyarakat sipil. Pada aras pertama, proses politik hampir sepenuhnya dimonopoli kaum elite yang berhasil menguasai perangkat-perangkat demokrasi di tingkat negara. Riset kami memperlihatkan adanya pandangan yang meluas—dan mencerminkan semacam keputusasaan—bahwa periode transisi demokrasi sudah berakhir. Memang masih terdapat demokrasi minimal, bersifat formal dan prosedural, tetapi tidak dalam tahap transisi menuju sesuatu yang lebih substansial. Sebaliknya, ada gejala bahwa kalangan elite oligarkis telah menyesuaikan diri dengan demokrasi dan menguasainya untuk kepentingannya sendiri. Lebih lanjut, riset kami juga menunjukkan para aktor elite-oligarkis dominan itu menguasai tidak hanya lapangan bisnis, tetapi juga lembaga-lembaga negara, pemerintahan, peradilan, termasuk di tingkat lokal. Fenomena ini menjelaskan dengan terang benderang bahwa bukan konsolidasi demokrasi yang terjadi, melainkan konsolidasi oligarki. DeďŹ sit demokrasi pada aras ini ditandai dengan fenomena pembajakan demokrasi oleh kalangan elite. (U1)


CMYK

Jeda

l

14 21 Agustus 2013

Demokrasi untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat PERIODE 1999 menjadi momentum dimulainya masa demokrasi Pancasila pada era reformasi. Runtuhnya cengkeraman kekuasaan otoriter membuat Indonesia memasuki babak baru sebagai negara demokrasi.

S

etelah rezim diruntuhkan, peranan partai politik kembali menonjol sehingga demokrasi dapat berkembang. Pada fase-fase awal periode ini, posisi pemerintah masih belum stabil sehingga beberapa kali terjadi pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat. Era ini ditandai dengan kembali diimplementasikannya UUD Pasal 28, yaitu kebebasan berpendapat, pers kembali tumbuh subur. Bahkan, saat ini Indonesia disebut-sebut sebagai negara demokrasi percontohan di kawasan Asia. Perubahan secara radikal ini patut disyukuri oleh semua orang yang menganut keadilan dan kebebasan berpendapat. Tapi, di balik itu perubahan ini menjadi bumerang bagi bangsa ini bila salah dalam menginterpretasikan penerapannya. Saat ini tampaknya kekuatan rakyat sangat dominan. Bahkan etika, moral, dan aturan hukum diinjak-injak demi demokrasi keblabasan yang telah diyakini banyak pihak. Kekuatan rakyat yang tanpa etika dan aturan itu sangat mungkin menjadi kontraproduktif yang akan menghancurkan bangsa ini. Hal itu terjadi karena pandan-

gan demokrasi di Indonesia memang berbeda dengan negara luar yang sudah lebih dahulu sejahtera, seperti Amerika Serikat. Hal itu dikatakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK. Menurutnya, demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang berada di Amerika Serikat. JK menilai jika di Negeri Paman Sam itu demokrasi merupakan tujuan dari proses sistem pemerintahan yang berjalan, di Indonesia demokrasi merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan dari terciptanya negara yang makmur dan adil. “Amerika anggap demokrasi tujuan, karena dia sudah sejahtera, maka menurut mereka perang di Irak itu untuk membuat sistem yang demokratis. Itu bedanya, kita di Indonesia demokrasi adalah alat untuk tujuan masyarakat yang makmur dan adil,” kata JK. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menerangkan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia telah menganut sistem demokrasi. Kendati mengalami pasang surut seperti munculnya demokrasi terpimpin

pada zaman Presiden pertama Indonesia Soekarno, hal itu tetap saja disebut demokrasi. Pada Orde Baru (Orba) yang dipimpin Presiden Soeharto, Indonesia sempat mengalami masa yang sangat demokratis pada kurun waktu 7 tahun pertama masa jabatannya. Namun, pada masa ketiga pimpinan Soharto barulah terjadi kepemimpinan otoriter. “Dan kini, pascajatuhnya Soeharto pada 1998 dan ditandainya masa reformasi, Indonesia telah menjadi negara yang sangat demokratis. Namun, setelah 15 tahun berjalan, masyarakat belum dapat menikmati dari sistem demokrasi yang berjalan,” kata dia. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai pada dasarnya demokrasi selalu bersinggungan dengan persoalan pengambilan keputusan, memilih pemimpin, check and balances, dan good governance. Jika dilihat saat ini, prosesnya telah berjalan, hanya saja timbul persoalan baru, semisal tingginya biaya politik dan pengambilan keputusan serta terjadinya politik uang. Lebih lanjut ia menguraikan semuanya itu bermuara pada siapa pemimpin demokrasi tersebut. Pasalnya, sistem demokrasi yang ada sangat bergantung pada figur pemimpin. “Demokrasi yang berjalan, pada akhirnya siapa yang memimpin demokrasi itu. Karena sistem itu tergantung pada siapa yang memimpin,” kata JK. (U1)

CMYK


Gagas

l

5 21 Agustus 2013

Di Bawah Mendungnya Demokrasi TEORI demokrasi yang pada umumnya mengusung kata-kata “kedaulatan rakyat” dalam kenyataannya sering menjadi kata-kata kosong. Karena partisipasi Akhiril Fajri Humas DPD HTI Lampung rakyat dalam kebanyakan negara demokrasi hanya dilakukan empat atau lima tahun sekali dalam bentuk pemilu. Sedangkan kendali pemerintahan sesungguhnya berada di tangan sekelompok kecil penguasa yang menentukan seluruh kebijaksanaan dasar negara.

S

ekelompok penguasa tersebut bertindak atas nama rakyat, kebijakan-kebijakan yang diambil bukan untuk kepentingan rakyat yang telah “dilelang” suaranya saat pemilu, melainkan hanyalah untuk melestarikan kekuasaan yang mereka pegang dan mengamankan kedudukan mereka sendiri. Pada praktiknya, sekelompok penguasa saling berkoalisi untuk menetukan berbagai kebijaksanaan politik, sosial, dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana sesungguhnya aspirasi rakyat yang sebenarnya. Pada saat yang sama, para penguasa tersebut memojokkan setiap oposisi yang menentang legitimasi pemerintahannya dengan tuduhan-tuduhan subversi, disloyalitas pada negara dan sebagainya. Yang perlu dipahami juga bahwa suara mayoritas–yang biasanya menentukan dalam sistem demokrasi—dapat menjurus kepada kesalahan-kesalahan fatal, karena mesin propaganda yang digerakkan dapat saja menciptakan suara-suara mayoritas “yang telah diatur”. Fakta ini sudah tidak asing lagi bagi kita setelah melewati pesta demokrasi yang berkali-kali, yang menghasilkan sistem pemerintahan “yang itu-itu“ juga. Sejarah juga menunjukkan bahwa dengan propaganda yang terusmenerus rakyat dapat menganggap surga adalah neraka dan neraka adalah surga. Itulah sebabnya, mengapa sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh kebanyakan negara yang menganggap dirinya modern, termasuk juga negara kita tercinta Indonesia yang ikut-ikutan mempraktikkan, gagal dalam menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik, dan juga keadilan hukum. Beberapa kelemahan lain dari sistem demokrasi ialah yang mengajarkan kekuasaan mutlak untuk membuat legislasi berada di tangan rakyat, maka pembuat hukum (lawmaking) harus selalu sesuai dengan selera dan opini publik rakyat. Bila sebuah legislasi dikehendaki oleh mayoritas rakyat, betapa pun legislasi itu bertentangan dengan ajaran mor-

al dan agama, maka legislasi itu harus berjalan. Sebaliknya, suatu legislasi lain, meskipun sesuai dengan norma moral dan agama, dapat dibatalkan jika rakyat menghendakinya. Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Tuhan Islam dengan jelas memberikan kedaulatan terbatas pada rakyat. Rakyat dalam teori politik Islam tidak boleh menggunakan kedaulatannya dengan semau-maunya. Karena ada peraturan-peraturan Tuhan, normanorma dan nilai-nilai Ilahi yang harus ditaati. Malahan norma-norma dan nilai-nilai Ilahi itu harus menjadi paradigma program-program sosial, politik, dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat lewat wakilnya. Secara esensial, kedaulatan rakyat itu tidak mutlak karena dibatasi oleh normanorma yaang datangnya dari Tuhan. Dengan membatasi kedaulatan rakyat dan memutlakkan kedaulatan Tuhan, lantas kapan manusia modern akan berdiri sendiri tanpa harus ”membawa-bawa” nama Tuhan? Jawabannya: Betapa pun pandainya dan modernnya manusia, mereka ternyata memerlukan Tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerumus dalam kehancuran total. Perang yang terjadi di mana-mana merupakan contoh jelas, manusia dapat menjadi makhluk yang paling biadab dan mengerikan dengan menyisihkan pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang maha pencipta. Jelasnya, kita ternyata belum “dewasa” untuk dapat dilepas tanpa panduan syariat Ilahi. Kesimpulannya, kedaulatan Tuhan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan manusia, bukan pula untuk menjadikan manusia menjadi kurang dewasa dan kurang bertanggung jawab, melainkan justru untuk memelihara dan mengamankan kebebasannya agar tidak terperosok ke dalam pilihan-pilihan yang salah. “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. 4:65). Jawabannya ada pada Anda! Wallahualam. 


CMYK

Geliat Ridho Berbakti

l

16 21 Agustus 2013

Ridho,

Pemimpin Muda yang Sukses POLITIKUS muda yang juga cagub Lampung, M. Ridho Ficardo, dinilai sejumlah kalangan sebagai “perawan” politik. Selain belum memiliki dosa politik masa lalu, Ridho juga dikenal sebagai pemimpin muda yang sukses.

H

al itu dapat dilihat dalam kepemimpinannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Lampung. Sebagai politikus muda dan pemimpin partai, Ridho diketahui mudah bergaul juga dikenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. “Saya begitu mengenal dia (Ridho), dalam memimpin DPD PD Lampung Ridho terbilang sukses. Ridho banyak disukai,

itu sebabnya dia memiliki banyak teman. Saya sangat sepakat dengan sebutan Ridho adalah perawan politik, yang pantas memimpin,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PD Lampung Darwizal. Dia mengatakan jika ada yang mengatakan Ridho hanya mengandalkan kekuatan modal, itu salah besar. Sebab, jika hal tersebut benar, tentu orang-orang di sekelilingnya akan kaya raya. Namun, itu tidak terbukti. Apalagi, ada yang mengisukan jika Ridho menerima setoran dari pasangan calon yang diusung Demokrat dalam setiap pilkada, sama sekali itu tidak terjadi. “Dalam setiap prosesi politik di internal Demokrat ataupun eksternal, kami selalu diingatkan oleh Ridho untuk tidak memungut dana. Contohnya saja saat pendaftaran cagub-cawagub Demokrat lalu. Satu rupiah pun kami tidak memungut biaya,” kata Darwizal.

CMYK

Senada, Wakil Sekretaris DPD PD Lampung Levi Tuzaidi mengatakan sejak bergabung dengan PD Lampung pada 2010 lalu, dirinya selalu aktif dalam setiap muscab dan musancab, dan dalam prosesi tersebut dia selalu menjadi motor penggerak. Akan tetapi, dirinya selalu diingatkan oleh Ridho agar tidak melakukan pungutan dalam prosesi politik di internal maupun eksternal. “Bagaimana kita tahu beberapa pilkada yang Demokrat include di dalamnya, tak satu pun pasangan calon yang diusung diminta dana oleh Ridho. Malah Ridho mengeluarkan dana untuk pemenangannya,” kata Levi. Levi menjelaskan dalam kepemimpinan Ridho diakui pernah ada gejolak, yakni saat penentuan nomor urut caleg. Akan tetapi, dia meyakini hal itu tidak akan berdampak dan berpengaruh dalam kepemimpinan Ridho. “Persoalan ada gejolak sedikit itu hanya bumbu-bumbu kepemimpinan. Semua parpol pasti ada polemik. Tinggal bagaimana pimpinannya me-manage polemik itu, sebagai sebuah dialegtika pendewasaan politik,” kata dia. Menurut Levi, dalam penentuan nomor urut caleg pun Ridho tidak menggunakan hak prerogatifnya sebagai ketua, dan menyerahkan kepada juklak dan juknis DPP, yang jelas ada modul skor berdasarkan kriteria yang ada. “Semua sudah ada aturan bakunya. Kami tidak sembarangan. Sebenarnya bisa saja Ridho mengaturnya karena memang hak prerogatif ada didirinya, tapi itu tidak dilakukannya. Itu yang membuat Ridho dikenal bersih dan tidak memiliki dosa politik,” kata dia. (U10)


Edisi xv21 agustus 27 agustus 2013