±
I
2
±
CMYK
CMYK
Bandar Lampung
lampung post
±
senin, 23 juli 2012
±
±
Pelayanan Puskes Rawat Inap Belum Maksimal
INFO PUBLIK RUMAH SAKIT
DARURAT
RSUAM Bandar Lampung 0721 - 702455 Ambulans
118
UGD RS Urip Sumoharjo 0721 - 771323
PMI
RSU Bumi Waras
0721 - 254589
Pemadam Kebakaran
0721 - 252741
0721 - 263851
Gangguan Telepon
115.117
0721 - 703459
Gangguan PAM
0721 - 483855
0721 - 704900
Gangguan PLN
0721 - 263206
RSU Advent RSU Immanuel
0721 - 253452
LINTAS Warga Harap Jalan Jalur Mudik Diperbaiki
BANDAR LAMPUNG—Warga Bandar Lampung yang akan mudik ke sejumlah daerah berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang banyak dilintasi pemudik. Eva (26), warga Kelurahan Gedongmeneng, Rajabasa, yang akan mudik ke Kalianda, Lampung Selatan, mengharapkan pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang masih rusak, terutama sepanjang Jalan Soekarno-Hatta hingga Bakauheni. “Masak dari tahun ke tahun jalan yang saya lalui enggak pernah bagus, rusak melulu,” kata dia, Minggu (22-7). Hal senada disampaikan Fatoni (25), yang akan mudik ke daerah Kalirejo, Lampung Tengah. Sepanjang jalan yang dilewati pemudik banyak yang rusak dan berlubang hingga ke badan jalan yang bisa membahayakan pemudik. (MG5/S-2)
Pedagang Takjil Ganggu Lalu Lintas
BANDAR LAMPUNG—Ramadan tiba, penjual makanan dan minuman untuk berbuka puasa bermunculan di sejumlah trotoar di sepanjang jalan di Bandar Lampung. Keberadaan pedagang tersebut kadang mengganggu pengendara sepeda motor maupun mobil, sehingga dikeluhkan sejumlah pengendara. Rohman (40), warga Kelurahan Enggal, mengatakan sejumlah pedagang takjil sering mengganggu arus lalu lintas, terutama sore hari. “Seperti di Jalan Tulangbawang dan sekitar lapangan merah sering macet karena banyak penjual makanan, parkir jadi enggak teratur karena banyaknya pembeli,” kata Rohman, Minggu (22-7). Kondisi ini pun terjadi di jalan protokol, terutama di Jalan Z.A. Pagaralam atau di depan Museum Lampung. “Sering macet kalau sudah mau berbuka. Kalau bisa, polisi atau Pol. PP yang mengatur biar enggak semrawut,” kata Supendi (25), warga Gang Kopi, Kelurahan Gedungmeneng ini. (MG5/S-2)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pelayanan di sejumlah puskesmas rawat inap di Bandar Lampung belum maksimal. Hal ini terlihat masih minimnya alat kesehatan (alkes) dan belum optimalnya pelayanan n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
PUSKESMAS WAY KANDIS. Pelayanan di sejumlah puskesmas rawat inap di Bandar Lampung belum maksimal, seperti di puskesmas rawat inap di Jalan Pulau Damar, Way Kandis, Bandar Lampung, yang tutup dan pagarnya digembok, Minggu (22-7). Seharusnya puskesmas ini buka setiap hari selama 24 jam.
PELAYANAN
Benahi Administrasi Puskesmas BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung akan memaksimalkan kelengkapan administrasi pelayanan di sejumlah puskesmas dan puskesmas rawat inap. Kelengkapan administrasi tersebut yakni registrasi pasien, list catatan medis, perjalanan perkembangan penyakit, serta pencatatan dan pelaporan pelayanan.
“Perlu diatur juga penanggung jawab ruangan, perawat, dan bidan jaga. Kemudian petugas kebersihan, petugas keamanan, juru masak, dan tukang cuci yang membantu pelayanan,” kata Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kota Bandar Lampung Hilda Fitri saat hearing dengan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu.
±
Menurutnya, prinsip penataaan dan pengaturan ini bisa disesuaikan dengan kapasitas kerja, sumber dana, dan sumber daya dari kondisi puskesmas masing-masing. Kemudian standar operasional prosedur (SOP) puskemas rawat inap dalam melayani masyarakat perlu juga diterapkan. Sebab, kata Hilda, prosedur pelayanan puskesmas rawat inap berbeda dengan puskesmas biasa. “Selanjutnya, ada sumber dana atau anggaran untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), juga harus ada dana intensif untuk bidan dan perawat,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Wirman menambahkan saat ini ada sekitar 2.000 perawat di Bandar Lampung. Selain di pos kesehatan kelurahan (poskeskel), pelayanan kesehatan yang dilakukan perawat bisa saja dilakukan di puskesmas rawat inap. (MG5/L-1)
kepada pengunjung. Anggota Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung Syarifah meng ungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terka it dengan pelayanan di puskesmas rawat inap. Salah satunya di Puskesmas Rawat Inap Kemiling yang alkesnya belum memadai, sehingga kondisi ini meru gikan warga yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan. “Pelayanan di Puskesmas Rawat Inap Kemiling kurang layak, sep erti kurangnya tempat tidur pasien dan alkes. Ini kan keluhan warga, jadi harus kami tampung,” kata Syarifah, pekan lalu. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan guna menunjang pelayanan kesehatan warga, selain menambah beberapa alkes, perawat dan bidan di sejumlah puskesmas rawat inap juga harus terus-menerus meningkatkan pelayanan. “Berikan pelatihan dan pembinaa n terhadap kader posyandu, kader, pos keseharan kelurahan (poskeskel), perawat, dan bidan, baik di puskesmas maupun puskesmas rawat inap. Karena mereka yang akan melayani warga, harus kami perhatikan,” kata dia. Terkait dengan penambahan alkes, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandar Lampung tidak m engus ulkan dana alkes pada
APBDP 2012. Dinkes hanya mengu sulkan penambahan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) sebesar Rp10 miliar. Kepala Dinkes Kota Bandar Lampung dr. Wirman mengatakan pihaknya belum dapat meng akomodasi usulan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung untuk pengajuan pembelian alkes. Sebab, menurutnya, alkes di setiap puskesmas, puskesmas rawat inap, juga RSUD kota masih memadai. Pengusulan pembelian alat ke sehatan akan dilakukan pada APBD 2013. Saat ini keseluruhan pengusul an APBDP hanya akan dilakukan untuk mem-back-up pembayaran Jamkesda. “Kami prioritaskan dulu kekurangan Jamkesda. Untuk alat kesehatan akan diusulkan pada APBD tahun depan. Namun, kami tetap memprioritaskan pelayanan di puskesmas dan puskesmas rawat inap,” ujar dr. Wirman. Sementara pengajuan Dinkes terkait tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Jamkesda dalam APBDP ini menuai sorotan. Anggota Komisi D DPRD Bandar Lampung Albert Alam meminta Dinkes membagi anggaran yang ada untuk pembelian alkes. “Apakah dana Rp10 miliar untuk Jamkesda tepat guna atau tidak. Lalu apa keuntungan dan manfaatnya,” kata dia. (MG5/L-1)
±
±
±
±
CMYK
±
CMYK
±