Issuu on Google+

 16 Halaman l Edisi XI/24 Juli - 30 Juli 2013 8 l Partisipasi Perempuan Sejalan dengan Nilai Pancasila

T E R U J I T E P E R C AYA

11 l Berjuang dengan Desingan Tinta Pena

Menanti Kejelasan

Jadwal Pilgub

BAK skenario sebuah film, polemik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung belum juga selesai. Setelah KPU mengeluarkan jadwal tahapan pelaksanaan dan para kandidat telah mendaftar, pemerintah angkat tangan dalam menyediakan dana. Alhasil, rapat di Kemendagri memutuskan penundaan pelaksaan pilgub.

R

apat itu dihadiri Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, komisioner KPU Pusat Jurri Ardiantoro, Sekprov Lampung Berlian Tihang, Dispenda Lampung, Biro Keuangan Lampung, Bappeda Lampung, dan Sekretaris KPU Lampung Peturun. “Rapat menawarkan empat opsi keputusan,” kata Djohermansyah usai rapat. Keempat opsi tersebut, pertama, pilgub tetap digelar 2 Oktober 2013 jika Pemprov Lampung memiliki anggaran. Kedua, melakukan efisiensi atau memangkas anggaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ketiga, meminta sumbangan dana dari 14 kabupaten/kota masing-masing Rp5 miliar. Tiga opsi tersebut sulit terlaksana karena waktunya sudah mepet. Akhirnya, peserta rapat mengambil opsi keempat, yakni menggabungkan Pilgub Lampung dengan Pemilu Legislatif 9 April 2014. “Selain efisien dari segi pendanaan, juga efektif dari segi waktu dan tidak menyusahkan masyarakat,” ujarnya. Padahal di Lampung, KPU telah melaksanakan sejumlah tahapan yang telah dijadwalkan. Selain memutakhirkan data pemilih, KPU juga telah menerima pendaftaran berkas calon gubernur dan calon wakil gubernur. Sudah ada lima pasangan kandidat, satu jalur perseorangan dan lainnya jalur partai politik. Wajar KPU melaksanakan jadwal yang ditetapkannya. Sebab, pemilihan umum memang ranah tugas dan wewenang KPU, pemerintah tak boleh mencampurinya. “Kami menunggu penjelasan dari KPU Pusat dan putusan resmi,” ujar Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono. Dia menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan agenda nasional pemilu legislatif lebih dahulu. Tidak gampang menghentikan tahapan atau sebagian tahapan Pilgub Lampung karena dalam undangundang sebagian tahapan atau keseluruhan tahapan bisa diberhentikan atau ditunda karena dua alasan, yaitu bencana alam dan kerusuhan. Sementara itu, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. merasa yakin sejak awal Kemendagri mengetahui penetapan anggaran pilgub oleh KPU Lampung tidak dikoordinasikan dengan Pemprov. “Selama ini kan tanpa koordinasi. Meskipun KPU penyelenggara, tidak mungkin jalan tanpa dana,” kata Sjachroedin. (CR2/VER/HES/U1)


CMYK

Interupsi

l

2 24 Juli 2013

indeks : LAPORAN UTAMA Rakyat pun Tak Peduli . . .

4

GAGAS Memaknai Suara Rakyat . . .

5

ORATOR Berpolitik Harus dengan . . .

8

PILAR Sumbangkan Kader untuk Bangsa . . .

10

LUBER Kejahatan Pemilu . . .

12

JEDA Demokrasi Liberal . . .

13

GELIAT Warga Register Legal . . .

15

T E R U J I T E P E R C AYA

Member of Media Group Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Asisten Redaktur Pelaksana: D. Widodo, Umar Bakti Redaktur: Hesma Eryani, Muharam Chandra Lugina, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Lukman Hakim, Musta’an Basran, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Delima Napitupulu, Ricky P Marly. LAMPOST.CO Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. CONTENT ENRICHMENT Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Susilowati.

Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Nani Hasnia. Desain Grafis Redaktur: DP. Raharjo, Dedi Kuspendi. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Ilustrator: Ferial, M. Irsyad MP. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/ SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Entitas Gagasan P

OLIT I K i t u dunia yang menawarkan gagasan. Politikus yang Adian Saputra piawai adalah Wartawan Lampung Post mereka yang punya segunung ide. Ini penting dipahami sebab banyak orang menyangka politikus yang benar itu kalau banyak berbagi harta. Ini kontradiksi dalam ranah politik kita. Politikus yang baik bukan mereka yang saban tahun setiap Lebaran membagi-bagikan sarung, kopiah, dan baju koko kepada konstituennya. Justru jika ada politikus berperilaku demikian, kita harus curiga. Dari mana ia mendapatkan banyak duit untuk membeli semua barang itu. Di televisi beberapa waktu lalu, beberapa legislator di Senayan bilang, mereka kudu menyiapkan Rp100 juta sampai Rp500 juta untuk membelikan bingkisan Lebaran kepada konstituen mereka. Pertanyaan publik mestinya kritis, dari mana mereka memperoleh duit itu? Berapa gaji anggota Dewan sehingga mereka punya kekayaan yang menumpuk? Publik tak boleh silau dengan anggota Dewan yang suka berbagi berupa uang dan barang. Justru publik wajib skeptis dengan hal yang demikian. Bukannya tidak boleh memberi, tapi itu mesti dalam batas kepantasan. Menjadi wakil rakyat bukan berarti momentum untuk memperkaya diri, berkolaborasi dengan penguasa untuk kemudian mendapat harta benda. Politik itu ranah gagasan. Politikus yang baik adalah mereka yang setiap hari berkutat dengan ide, gagasan, argumentasi, idealisme, dan panduan praktis berperilaku. Mengapa demikian? Sebab, itulah yang Indonesia butuhkan saat ini. Lihatlah betapa banyak regulasi yang kemudian digugat publik di Mahkamah Konstitusi. Itu wujud legislator yang ada di Senayan belum mampu membikin regulasi yang berkesesuaian dengan UUD 1945. Itu artinya, anggota Dewan kita tak pintar membuat undang-undang yang menjadi acuan pemerintah menjalankan fungsinya.

Anggota Dewan kita masih bergantung dengan deretan staf ahlinya tanpa punya kemampuan yang memadai. Peran mereka dalam memaksimalkan otak masih minim. Mungkin hanya sedikit bagian dari kecerdasan mereka yang digunakan dalam bekerja. Atau jangan-jangan, mereka memang tak cerdas sama sekali. Bagaimana mau cerdas kalau kultur membaca dan menulis anggota Dewan kita masih minim. Kalaupun ada tulisan mereka di media massa, sebagian besar dibikin oleh staf ahlinya. Bukan berasal dari perasan ide dan gagasan mereka sendiri. Tugas legislatif itu gampang: pengawasan, bujet (anggaran), dan legislasi (aturan). Karena berkiprah dalam dunia yang semacam itu, legislator dituntut punya ide segudang, argumentasi segunung, dan gagasan sekeranjang. Maka itu, ia mesti punya banyak gagasan setiap harinya. Ia mesti cerdas. Ia kudu punya kultur membaca dan menulis. Politik itu ranah gagasan. Otak politikus harus sarat dengan gagasan. Dirinya mesti dipenuhi dengan entitas gagasan. Itu penting sebab ide itulah yang menjadi alat utamanya dalam bekerja. Begitu melihat sebuah realitas yang perlu pemecahan, politikus butuh ide. Ide itu tak bakal keluar kalau ia tak punya cukup pengetahuan tentang itu. Melihat realitas ormas yang anarki dan sembarang sweeping tempat hiburan, seorang politikus mesti punya ide untuk memecahkannya. Melihat harga kebutuhan pokok melambung seperti sekarang, legislator juga mesti punya gagasan untuk memecahkannya. Ia tak boleh kalah dengan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Tegasnya, sekarang kita butuh politikus, legislator yang punya banyak ide. Ide yang jernih. Gagasan yang segar. Argumentasi yang masuk akal. Maka itu, yang mau melangkah ke gedung wakil rakyat, persiapkan intelektualitas dan emosionalitas Anda sejak sekarang. Banyak membaca, mulailah menulis, dan berlatihlah mengartikulasikan gagasan Anda dalam ranah publik. Karena politik itu entitas gagasan. “Dan janganlah kamu bersikap terhadap sesuatu yang hal tidak kamu ketahui ilmu tentangnya.” (Q.S. Al Isra: 36) 


Laporan Utama

l

3 24 Juli 2013

Adu Kuat KPU-Pemprov dalam Pergelaran Pilgub Lampung JADWAL pemilihan gubernur (pilgub) tidak juga jelas pascaputusan rapat di Kemendagri terkait pengunduran agenda itu. Pemprov Lampung mengaku tidak berdana. Pemerintah Pusat yang tak berdaya dengan aturan membuat KPU Lampung mengadu ke KPU Pusat.

Putusan itu mendesak seluruh komisioner KPU Lampung, yakni Nanang Trenggono (ketua) dan tiga anggotanya, Edwin Hanibal, Handi Mulyaningsih, dan Firman Seponada, mendatangi KPU Pusat untuk membahas pilgub. Setelah dari KPU Pusat, KPU Lampung akan melanjutkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR. Konflik pilgub dipicu hasil keputusan rapat Ditjen Otonomi Daerah dan Pemprov Lampung yang membatalkan jadwal Pilgub 2013 pekan lalu. Menurut Nanang, KPU Lampung menyampaikan keberatan atas pembatalan jadwal tersebut. Pasalnya, selain melanggar undang-undang, hal itu juga mengacaukan tahapan pilgub yang sudah dibuat dan dijalankan oleh lembaganya. “KPU Lampung tetap berpegang pada jadwal dan tahapan, belum ada rencana mengubahnya,” ujar Nanang Trenggono saat dihubungi Senin (22-7) malam. Menanggapi kisruh anggaran pilgub, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mempersilakan KPU Lampung mengupayakan pilgub tahun ini. Namun, Gubernur tetap mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat. “Persoalan ini sudah ditarik ke pusat, kita tunggu saja keputusan Mendagri. Kalau KPU ngotot, terserah. Masa pemerintahan saya kan hampir habis dan saya akan mengejar target pembangunannya yang belum selesai,” ujar Sjachroedin, usai pertemuan bersama pejabat Pemprov di Balai Keratun, kemarin.

Akademisi Universitas Lampung, Robby Cahyadi, menilai nuansa politik pembatalan pilgub sangat kental. Ia melihat ada upaya pembunuhan karakter terhadap KPU Lampung. “Yang diserang KPU. Ada pembunuhan karakter, kenapa KPU membuat jadwal tanpa memperhatikan anggaran,” ujarnya. Robby menguraikan ada dua dampak pembatalan pilgub. Pertama, kandidat akan keluar dana lebih besar dan politik uang makin marak. Kedua, ketidakjelasan itu membuat angka golput makin tinggi. “Kalau pilgub diundur, KPU juga harus diganti. Kok Kemendagri bisa dikalahkan oleh provinsi, ini kan aneh,” kata dia. Tidak Tegas Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan menambahkan pembatalan tersebut merupakan bentuk ketidaktegasan Mendagri dan KPU Pusat, bukan Pemprov dan KPU Lampung. “Kalau Mendagri dan KPU Pusat tegas, seharusnya keputusan Sheraton waktu itu tidak diubah. Tiba-tiba keluar surat edaran lagi supaya Pilgub Lampung digelar 2013, sekarang berubah lagi mundur jadi 2014,” kata Hantoni. Mantan Sekjen DPD Siti Nurbaya menilai KPU Lampung sudah berada pada jalur yang benar dalam menyusun dan melaksanakan tahapan pilgub. Namun, mekanisme penganggaran pilgub membutuhkan

waktu cukup lama. Jika buru-buru, pihak yang berkepentingan bisa tersandung pidana. “Penentuan dasar hukum anggaran pilgub tidak bisa buru-buru. Bisa-bisa masuk penjara,” kata politikus NasDem itu.

Tinggal Penetapan Komisioner Pokja Pencalonan Kepala Daerah KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, mengatakan pihaknya menjadwalkan untuk menetapkan pasangan cagub dan cawagub yang berhak mengikuti Pilgub Lampung 2013 pada 15—16 Agustus 2013. Jadwal penetapan dan pengesahan pasangan calon kepala daerah itu sekaligus penentuan nomor urut calon pada 15—16 Agustus, setelah pada 9 Juli lalu diumumkan lima pasangan calon kepala daerah tersebut. “Saat ini masuk tahap perbaikan kelengkapan berkas persyaratan dari lima pasangan calon kepala daerah Lampung itu,” ujar Handi. Dia memperkirakan KPU Provinsi Lampung pada akhirnya akan menetapkan lima pasangan calon mengingat hampir semuanya dinilai telah memenuhi persyaratan dukungan minimal untuk calon dari jalur perseorangan maupun partai politik. “Sepertinya begitu, lima pasangan calon kepala daerah itu yang akan ikut dalam Pilgub Lampung nanti,” kata dia. (CR2/VER/U1)


Laporan Utama

l

4 31 Juli 2013

Mencuri Start dengan Kampanye Terselubung MENCURI, walaupun perbuatan tidak baik, dalam perpolitikan hal itu sudah mahfum dilakukan. Sebab, politikus terus memasang strategi dengan mencoba mencuri-curi kelengahan aturan yang ada, salah satunya aturan kampanye. Di Lampung Timur, misalnya, siap tegas terhadap pencuri start kampanye. Panwaslu Lampung Timur telah memberi peringatan kepada para pimpinan parpol di kabupaten setempat. “Surat bernomor 23/Panwaslu-Lamtim/ III/2013 ini kami layangkan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu, supaya pemilu mendatang makin berkualitas,” ujar Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Lampung Timur Rohmad Saleh. Menurut dia, pelanggaran pemilu dilakukan dengan mencuri waktu sebelum masa kampanye, baik secara sembunyi maupun terbuka. Sementara itu, Panwaslu Lampung Barat meminta parpol segera melaporkan jadwal kampanye kepada KPU. Hingga saat ini, baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melaporkan jadwal kampanye ke KPU setempat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung sendiri justru menitikberatkan pengawasan pada tiga jenis kampanye. Untuk itu, Panwaslu 14 kabupaten/kota diminta mengawasi secara ketat kampanye yang dilaku- k a n partai politik.

Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menguraikan jenis kampanye yang diawasi, yakni penyebaran alat peraga kampanye, rapat terbatas di ruang tertutup, dan rapat terbuka dan tatap muka. “Kami fokuskan pada pengawasan tiga jenis kampanye ini sebelum yang lainnya,” kata Fatikhatul, beberapa waktu lalu. Menurut dia, partai memiliki hak berkampanye dengan batasan yang tidak boleh dilanggar. Beberapa aturan yang ada ialah pertemuan tingkat kabupaten/kota tidak boleh diikuti lebih dari 250 orang. Sementara untuk tingkat provinsi tidak boleh lebih dari 500 orang. “Itu di antaranya aturan yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik,” kata mantan aktivis PMII itu. Dia menegaskan jika partai berencana kampanye, wajib menginformasikan kepada KPU, pihak keamanan, dan Panwaslu satu minggu sebelum pelaksanaan. “KPU dan Panwaslu juga harus memberi penjelasan kepada partai. Selain itu, partai juga harus rajin mempelajari aturanaturan larangan kampanye,” ujar dia. Kampanye

Media Partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 belum diperkenankan berkampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik. Kampanye 10 parpol peserta Pemilu 2014 dapat dilakukan selama 21 hari menjelang pemungutan suara, 15 Maret—5 April 2014. “Sesuai undang-undang, mereka belum boleh berkampanye di media massa. Baik media cetak maupun elektronik,” kata anggota KPU Lampung, Edwin Hanibal. Menurut dia, kampanye di media massa dapat dilakukan selama 21 hari hingga menjelang masa kampanye usai, atau saat hari tenang sebelum pencoblosan 9 April 2014. Namun, kampanye menggunakan sarana lain sudah diperbolehkan sejak diumumkan lolos menjadi peserta pemilu. “Parpol memang dilarang kampanye di media massa. Tapi mereka sudah boleh berkampanye menggunakan baliho, banner, dan alat sosialisasi lainnya,” ujarnya. Karena itu, jika ada tayangan dan sosialisasi di televisi atau tulisan di media cetak yang mengulang mengenai partai, KPU akan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPID), serta Dewan Pers. KPU Lampung meminta 10 pimpinan parpol menaati ketentuan dengan tidak melakukan kampanye di media massa sebelum waktunya. Edwin menyarankan untuk sementara kampanye parpol menggunakan alat peraga lainnya, bukan menggunakan media massa. (CK1/JON/CR2/U1)


Gagas

l

5 24 Juli 2013

Memaknai Suara Rakyat sebagai Suara Tuhan TIDAK ada manusia yang sempurna di dunia. Kalimat itu harus menjadi landasan berpikir bagi kita untuk tiap akan mendiskusikan atau coba Eka Azwin Lubis mengkritisi Staf Pusat Studi HAM Unimed dan aktivis HMI kinerja atau perilaku setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Sudah menjadi hal yang hakiki bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci dan merdeka. Namun, seiring perkembangannya dalam mengarungi kehidupan, maka banyak hal mulai mengontaminasi cara pikir dan sudut pandang seseorang dalam menjalani kehidupannya, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu pribadi. Begitu juga halnya seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab atas orangorang yang dipimpinnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kita harus paham terlebih dahulu tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup saling ketergantungan satu sama lainnya, saling mengisi, saling memberi masukan dan arahan sehingga tidak menutup kemungkinan input–input yang didapat oleh seorang pemimpin yang juga merupakan manusia biasa dan harus menyosialisasikan dirinya terkadang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Hal ini dikarenakan oleh berbagai kepentingan yang ada seiring dengan posisi tawar yang dimiliki oleh seseorang sehingga banyak pihak yang ingin memanfaatkan momen dari itu semua. Jika kita lihat dari sudut pandang bagaimana pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Presiden SBY sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, hal yang tidak jauh berbeda juga beliau alami dalam menakhodai jalannya roda pemerintahan Indonesia di bawah komandonya yang saat ini menginjak tahun kedelapan setelah kemenangannya dalam Pemilu 2009 lalu yang kembali mengamanatkan beliau sebagai Presiden Indonesia untuk masa bakti lima tahun. Banyak lika-liku yang beliau hadapi sebagai presiden di negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahkan beragam agama yang tentunya memiliki pola pikir dan karakteristik yang

beraneka ragam pula. Bahkan, pada periode kedua masa kepemimpinannya ini terpaan cobaan lebih banyak dibandingkan pada periode pertama beliau. Hal ini ditandai dari menurunnya simpati publik terhadap kinerjanya. Menurut survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pada seratus hari pemerintahan pada Januari 2010 kepuasan publik atas kinerja SBY di angka 63,1%. Kemudian pada setahun pemerintahan (Oktober 2010) kepuasan publik merosot di angka 60,7%. Pada tahun kedua pemerintahan SBY kepuasan publik merosot 46,2%. Meskipun tidak sepantasnya publik menilai beliau sebagai individu karena meskipun komando pemerintahan berada di tangan beliau, harus dicermati sistem pemerintahan Indonesia tetap menganut trias politica tidak mutlak kesalahan presiden sebagai individu. Namun, agaknya bangsa Indonesia belum tersadarkan akan hal tersebut, dilihat dari banyaknya aksi protes yang bisa dikatakan tidak beretika dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak terkecuali kaum mahasiswa yang katanya merupakan agent of change, agent of social control, bahkan iron stock. Tetapi perilaku untuk menghasilkan perubahan dilakukan dengan cara yang tidak santun, seperti melecehkan gambar presiden yang merupakan simbol negara, melakukan kontrol sosial yang tidak lagi berorientasi pada kebenaran, tetapi justru lebih kepada materialistik. Lalu apakah ini yang disebut dengan bangsa yang berkepribadian. Apakah bangsa yang cerdas harus terus-menerus mengkritisi tanpa memberi solusi nyata? Menjadi Bangsa Jujur Kita harus membuka cakrawala berpikir bagaimana pemerintah mengentaskan masalah terorisme yang menjadi ancaman tidak hanya bagi kenyamanan hidup masyarakat Indonesia, tetapi juga kepercayaan dunia internasional terhadap bangsa kita. Satu per satu gembong teroris tertangkap, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Selain itu, jika kita lihat masalah korupsi, dengan jujur kita harus akui pula bahwa sangat banyak koruptor dari berbagai kalangan yang terungkap kasusnya dan akhirnya dijebloskan ke penjara. Dimulai dari pejabat instansi swasta, instansi pemerintahan, bah-

kan para pejabat publik yang di era pemerintahan sebelumnya tidak pernah terungkap kasusnya. Walaupun masih marak terjadi tindak korupsi, bukan berarti peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini nihil. Sebab memang cukup berat menghilangkan tindakan kotor itu dari muka bumi Indonesia seperti yang diungkapkan Presiden SBY, ketika beliau mengakui pemberantasan korupsi di Indonesia tidaklah perkara mudah. Pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi agenda sekaligus tantangan berat bagi pemerintah khususnya penegak hukum, ungkapnya. Masalah kemiskinan tetap menjadi urgensi pembahasan, tetapi bukan berarti pemerintah gagal total dalam mengatasi masalah ini. Dilihat dari sektor pertanian yang merupakan identitas kita sebagai negara agraris, perhatian pemerintah sudah cukup optimal untuk mendorong produksi padi nasional. Masyarakat sudah saatnya menghilangkan sifat antipati terhadap pemerintah sebab hanya kesalahan pemerintah saja yang tampak di mata kita. Akan tetapi, jika ada keberhasilan pemerintah, seolah semua acuh karena menganggap hal itu sudah menjadi kewajiban pemerintah. Bukankah pemerintah juga manusia biasa yang butuh apresiasi dan solusi dalam menjalankan setiap kinerjanya. Mahasiswa juga harus lebih cerdas sebagai motor pergerakan demi tercapainya perubahan. Melalui mahasiswalah diharapkan muncul solusi-solusi cerdas baru untuk menangani berbagai masalah yang hingga saat ini masih bersahabat dengan bangsa kita. Maka kedewasaan berpikir kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi masalah yang terjadi di negeri ini terus teruji dengan riil tanpa melepaskan tanggung jawab moral yang juga kita miliki untuk memperbaiki kehidupan bangsa. Jika pemerintah yang selama ini tuli dengan kritisi oleh masyarakatnya, mari sama–sama diberi solusi agar mereka tidak lagi enggan jika harus bersentuhan langsung dengan rakyatnya sehingga antara pemerintah dan masyarakat tidak lagi ada batasan untuk mengatasi masalah bersama yang harus diatasi dengan bersama pula dalam penyelesaianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang saling mengisi dan memberi solusi tanpa diiringi dengan sikap saling kontra antara pemerintah dan rakyatnya. ď Ž


CMYK

Perempuan

l

6 24 Juli 2013

Partisipasi Perempuan

Sejalan dengan Nilai Pancasila PANCASILA merupakan satu-satunya dasar negara yang tidak bisa ditolak oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Apalagi Pancasila memang telah mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat, termasuk kepentingan perempuan.

D

alam sejarahnya, perempuan juga berpartisipasi dalam proses lahirnya Pancasila dalam proses persiapan kemerdekaan. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso dan Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo adalah dua perempuan hebat yang duduk di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kemudian, jika memilah Pancasila dari kacamata kesetaraan dan keadilan gender, setiap sila sesungguhnya bicara tentang warga negara perempuan. Seperti diutarakan Proklamator Soekarno pada kuliah umum tentang Pancasila pada 22 Juli 1958 di Istana Negara. Ia menjelaskan isu perempuan dan laki terutama digali dari di sila 2 perikemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila. Meski demikian, setiap saat Soekarno mengingatkan bahwa sila-sila dalam Pancasila saling menjiwai sehingga sesungguhnya isu perempuan ada di setiap sila. Jelasnya, dalam sistem politik demokrasi perwakilan (sila 4) atau kehidupan berketuhanan maupun beragama (sila 1) isu kesetaraan gender menjiwai dua sila tersebut. Misalnya pada lambang Garuda Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab disimbolkan gambar rantai terdiri dari gelang persegi (lambang laki-laki) yang b e r t au t a n secara dengan gelang b u n d a r (lambang p e r e m puan). Pertautan dua

jenis rantai tersebut selain menyiratkan kesetaraan laki dan perempuan, juga mengingatkan bahwa keberlangsungan bangsa (beranak pinak) tergantung pada kerja sama rakyat laki-perempuan. Untuk itulah, Wail Ketua II DPRD Kota Metro Anna Morinda berharap pemerintah menggalakkan kembali agar Pancasila sebagai pedoman bangsa bisa terus ditumbuhkembangkan. Dia menyayangkan mulai dilupakannya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh generasi muda. “Ibarat rumah, apabila fondasinya tidak kokoh, seluruh bangunan itu akan runtuh. Begitu juga dengan Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia harus tetap dijaga dan diamalkan agar bangsa ini tidak terpecah belah,” kata politikus PDI Perjuangan Kota Metro itu. Anna juga berharap generasi muda Indonesia untuk melupakan perbedaan ras, agama, suku, adat istiadat, dan asal-usul dan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan agar bangsa ini aman, nyaman, damai, dan sejahtera, serta berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di pemerintahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus berperan memberikan pelajaran tentang arti dan makna Pancasila. Pancasila tidak dapat diartikan sepenggalpenggal dan harus dijabarkan secara keseluruhan sehingga nantinya dapat menjadi dasar dan panduan bagi anak bangsa. Menurut Anna, pergeseran rasa nasionalisme yang saat ini terus-menerus terjadi merupakan tanggung jawab semua pihak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak konflik yang terjadi di Tanah Air yang ditimbulkan oleh berbagai perselisihan pendapat antaragama, antaretnis, antarwarga, dan bahkan pada elite politik. Hal itu akibat pergeseran tentang arti dan makna Pancasila yang telah dikesampingkan, serta hanya mementingkan diri sendiri, golongan-golongan maupun politik. “Karena itu, dunia pendidikan dapat menyampaikan mata pelajaran khusus tentang arti Pancasila sehingga nantinya generasi penerus tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia dan jiwa nasionalismenya,” katanya. (U1)


Perempuan

l

7 24 Juli 2013

Beri Kesempatan Sama kepada Perempuan KESEMPATAN apa pun di dunia ini milik semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin. Untuk itu, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) DPR mendorong agar negara memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. “RUU KKG yang sedang dibahas di DPR saat ini untuk mengakomodasi hak dan kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Ketua Panitia Kerja RUU KKG Sayed Fuad Zakaria dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Fuad, untuk mengakomodasi hak dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan, Panitia Kerja RUU KKG mendorong agar negara memberikan hak dan kesempatan yang sama. “Setelah RUU ini diundangkan, aturan di bawahnya baik peraturan pemerintah maupun peraturan daerah yang bertentangan harus dibatalkan dan disinkronkan,” kata dia. Sayed menjelaskan semua lembaga negara pada prinsipnya berkewajiban meningkatkan partisipasi perempuan dan mencerdaskan seluruh masyarakat. “Partai politik juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan mendapatkan pendidikan politik dan berpartisipasi sebagai anggota legislatif bagi mereka yang berkualitas,” ujar Fuad. Sementara itu, anggota Komnas Perempuan, Ninik Rahayu, mengakui hingga saat ini masih terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. “Harus diingat, bahwa gender itu tidak identik dengan perempuan atau lelaki. DPR harus memastikan materi RUU KKG ini tak bertentangan dengan konstitusi, dan negara berkewajiban memberikan hak yang sama dalam pembangunan,”

kata Ninik. Ia mencontohkan jika perempuan yang menjadi calon anggota legislatif bergelar doktor dan tinggal di kota, tak perlu lagi didorong untuk terlibat dalam politik. “Sebaliknya, kalau perempuan itu berpotensi dan cerdas, tapi tinggal di daerah pedalaman yang sulit mendapatkan akses politik, mereka harus didorong untuk bisa menjadi calon anggota legislatif,” kata Ninik. Pada sisi kesejahteraan, perempuan juga harus memiliki andil besar. Salah seorang artis pemeran pahlawan nasional perempuan asal Aceh Cut Nyak Dien itu berharap perempuan turut memiliki andil dalam mendukung upaya kesejahteraan di Aceh. “Kalau Cut Nyak Dien melihat kondisi Aceh sekarang, pasti ia akan nangis,” kata dia saat memberi sambutan pada pengukuhan Lembaga Tjoet Nja’ Dhien di Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Menurutnya, lewat lembaga adat itu, perempuan semakin didorong menjadi agen perubahan, terutama di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. “Perempuan memiliki jiwa yang tulus sehingga bisa mengorbankan jiwa dan raga. Pahlawan Cut Nyak Dien sudah buktikan.” Ia juga menyoroti maraknya kasus penjualan anak di bawah umur dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Untuk itulah, lembaga tersebut diminta memperhatikan kasus serupa. “Kebersamaan merupakan filosofi di sana. Saya optimistis lembaga ini bisa memberikan sumbangsih bagi Aceh dan Indonesia umumnya,” kata dia. (MI/U1)


CMYK

Orator

l

8 24 Juli 2013

Berpolitik Harus dengan Perencanaan Matang MENEKUNI dunia politik harus penuh perencanaan matang dan tujuan yang jelas. Agar setelah berada di eksekutif maupun legislatif bisa memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Pasalnya, jika berpolitik tidak dengan perencanaan yang matang, hasilnya pun akan instan. Meskipun terpilih sebagai wakil rakyat di pemerintahan maupun parlemen, tidak akan berdampak besar kepada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan cenderung hanya akan membebani daerah dan masyarakat karena tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Berpolitik harus dengan grand design sejak awal. Karena jika tanpa perencanaan hasilnya instan dan semua produk instan hasilnya tidak baik,” kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung Yusuf Kohar. Menurut deklarator Demokrat di Lampung itu, sejak dia membulatkan terjun di dunia politik, dia sudah memiliki perencanaan yang matang, yakni membangun Provinsi

Lampung yang lebih baik melalui jalur politik. Karena berpolitik adalah dalam rangka menggerakkan segala komponen. Mulai dari segi pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial budaya, dan ketahanan keamanan. Semua aktivitas politik tersebut berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Politik adalah menggerakkan segala komponen itu sehingga jika tidak punya rencana matang hasilnya tidak akan maksimal. Berpolitik juga tidak harus jadi anggota DPRD maupun kepala daerah,” kata dia. Ketua Tim Pemenangan Ridho Ficardo itu juga mencontohkan majunya ketua DPD Demokrat Lampung itu sebagai calon gubernur Lampung juga sudah dengan perencanaan matang. Mulai dari Ridho melanjutkan ke perguruan tinggi hingga program doktor, menjadi ketua DPD, kemudian mengikuti pendidikan di Lemhannas dan akhirnya maju sebagai calon gubernur Lampung. “Itu semua penuh dengan rencana matang dan tidak instan. Dia punya potensi menjadi pemimpin sehingga saya termasuk yang merekomendasikannya ke Lemhannas. Jadi kualitas Ridho tidak perlu diragukan lagi,” kata alumnus Lemhannas itu.

Yusuf Kohar Kelahiran : Palembang, 27 Agustus 1961 Pendidikan : SDN 57 Palembang SMP Bina Marga Palembang SMAN 5 Palembang S-1 Universitas Gajayana Malang S-2 Universitas Sriwijaya Palembang Lemhannas

Selain perencanaan, berpolitik juga tidak boleh menghalalkan segala cara sehingga dalam proses merebut kekuasaan, baik di eksekutif maupun legislatif, dengan kerja keras dan etika yang baik. Pasalnya, seseorang tidak bisa disebut politikus sejati jika dalam proses perebutan kepemimpinan dilakukan dengan cara-cara kasar dan fitnah. “Etika perlu ada dalam politik agar perebutan kekuasaan tidak dilakukan dengan cara-cara ilegal dan fitnah maupun adu domba,” kata Ketua Apindo Lampung itu. Untuk itu, Yusuf berharap semua elemen masyarakat Lampung menyukseskan dua agenda besar politik, yakni Pilgub Lampung dan Pemilu Legislatif yang sudah di depan mata dengan cara-cara yang santun dan beretika. Hal itu agar menghasilkan pemimpin Lampung dan wakil rakyat yang berkualitas serta bisa membawa Lampung yang lebih baik dan sejahtera. “Lampung ini kaya sumber daya alam, tetapi belum dikelola secara maksimal. Untuk itu, mari kita jadikan dua momentum politik ini memilih gubernur dan anggota Dewan yang mumpuni,” ujar Wakil Ketua Kadin Lampung itu. (FATHUL MUIN/U1)

BIODATA Riwayat Pekerjaan dan Organisasi: Dosen LB FISIP Unila Ketua STIE Lampung Direktur PT Cahaya Propane Lampung Ketua DPP Apindo Lampung Ketua Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Lampung Wakil Ketua Kadin Lampung Wakil Ketua Tripartit Lampung Ketua Ormas GIB Lampung Wakil Ketua DPD Demokrat Lampung


Orator

l

9 24 Juli 2013

Golkar Membangun Desa PARTAI Golkar berkomitmen untuk membangun masyarakat Lampung dan Indonesia mulai dari desa agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang dengan memberdayakan masyarakat perdesaan. Komitmen itu menjadi pegangan partai, calon gubernur dan calon anggota legislatif Golkar.

S

Ismet Roni Tanggal Lahir : 10 Juli 1961 Pendidikan : SDN 22 Tanjungkarang SMPN 2 Bandar Lampung SMA Utama 1 Bandar Lampung S-1 dan S-2 Universitas Lampung Pengalaman Kerja dan Organisasi: Kabag Hukum Pemkab Lampung Selatan Ketua DPD Golkar Tulangbawang Ketua AMPI Lampung Sekretaris DPD I Golkar Lampung Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Ketua Komisi I DPRD Lampung

ekretaris DPD Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan Golkar telah mengembangkan paradigma baru menjelang Pilgub Lampung 2013 dan Pemilu 2014. Paradigma baru tersebut merupakan respons atas situasi politik di Provinsi Lampung karena pembangunannya tidak sampai kepada masyarakat di perdesaan, tapi hanya terpusat di perkotaan. “Golkar dan kader-kadernya saat ini ingin fokus membangun provinsi ini dari desa,” kata Ismet. Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung itu menambahkan paradigma baru yang dilahirkan Golkar itu karena Golkar ingin menjadi partai yang mandiri solid dan mengakar di tengah masyarakat dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat di semua lapisan masyarakat. Pasalnya, Golkar memiliki tagline “Suara Golkar Suara Rakyat”. Moto tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan Golkar, di antaranya paradigma membangun Lampung dan Indonesia dari desa sebagai program aspirasi yang akan dijalankan. Program membangun dari desa tersebut juga akan dilaksanakan calon gubernur Lampung M. Alzier Dianis Thabranie dan calon anggota legislatif Golkar. “Selain progam Golkar, membangun dari desa ini akan diterapkan oleh cagub Golkar jika terpilih sebagai gubernur,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung itu. Menurutnya, kebijakan membangun Provinsi Lampung dan Indonesia dari desa yang digagas Golkar karena dengan membangun desa dianggap menjadi kunci penyelesaian masalah yang dihadapi provinsi dan bangsa ini. Selain itu, basis pendukung Partai Golkar juga banyak di desa. Setelah desa maju kemudian beranjak ke pembangunan kecamatan, kabupaten/kota. Semua tindak tanduk Golkar dan kadernya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. “Kebijakan membangun dari desa ini untuk mengangkat orang desa yang paling banyak merasakan kemiskinan dan kebodohan. Pembangunan itu juga akan dilakukan di segala bidang,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Tulangbawang itu. (FATHUL MUIN/U1)


CMYK

Pilar

l

10 24 Juli 2013

Sumbangkan Kader untuk Bangsa PARTAI Bulan Bintang (PBB) adalah partai politik di Indonesia yang berasaskan Islam. Partai ini mengaku sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama.

P

artai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998 dan telah ikut pemilu selama tiga kali, yaitu pada Pemilu 1999, 2004, dan Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi di DPR. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR. Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di massa Presiden SBY. Tokoh ini mempunyai ciri tahi lalat di wajahnya dan dikenal sebagai tokoh yang memelopori amendemen konstitusi pascareformasi, di tengah tuntutan federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya M.S. Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. Ia ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Partai yang memperjuangkan syariat Islam masuk sistem hukum di Indonesia sebagai ikon perjuangannya ini masih memiliki sekitar 400 anggota DPRD, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak muktamar ke-3, April 2010, di Medan, partai ini telah menetapkan kembali M.S. Kaban sebagai ketua umum. Sementara B.M. Wibowo Hadiwardoyo, mantan sekjen organisasi massa Islam Hidayatullah, diangkat sebagai sekretaris jen-

deral dan Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua Majelis Syura bersama Fuad Amsyari yang menjadi ketua Dewan Kehormatan Partai. Dalam perjalanan politiknya, PBB siap menyumbangkan kader terbaiknya untuk bangsa. Seperti diutarakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) M.S. Kaban, saat kader PBB menjadi menteri di kabinet, tidak perlu sibuk untuk mencari setoran triliunan. “Jangan membuat target untuk meraup uang triliunan untuk partai, di PBB tidak perlu ada tradisi itu. Kalau sudah duduk di pemerintahan, walaupun dari PBB yang ada hanya Merah Putih dan Garuda, buktikan yang terbaik bagi bangsa ini,” kata mantan Menteri Kehutanan itu. Menurut dia, partainya tidak akan menjadikan kadernya sebagai sapi perahan partai. Ia menyebut apa pun jabatan kader partainya tidak akan dikenakan target setoran jumlah uang tertentu. “Enggak perlu Anda menteri di sana target 3 triliun, enggak perlu. Cukup sedekah 2,5% insya Allah diganti berlipat ganda,” ujar M.S. Kaban di acara Milad ke-15 PBB di kantor DPP PBB, Jakarta, Rabu (17-7). Ia juga menyebut PBB akan berpolitik dengan cara yang sederhana dan murah, ini untuk mencegah terjadinya praktik korupsi akibat kebutuhan untuk mengembalikan modal berpolitik. “Mengapa harus murah? Agar tidak sibuk berpikir untuk mengembalikan

modal.” Untuk rekening partai, Kaban mengatakan pihaknya akan mengumpulkan dana sumbangan dari simpatisan dan caleg partai. Ia menyebut PBB tidak akan menargetkan besarannya, yang jelas berasal dari sumber yang halal. “Rekening partai diisi sumbangan dari caleg, berapa saja. Kami cari dengan cara-cara yang halal,” ujar dia. (U1)

Ketua

M.S. Kaban Sekretaris Jenderal B.M. Wibowo Hardiwardoyo Didirikan 17 Juli 1998 Kantor Pusat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Ideologi : Islam Situs web : http://www.bulan-bintang.org


Jejak

l

11 24 Juli 2013

Berjuang dengan Desingan Tinta Pena SEJAK awal perantauannya ke Jakarta, Adam Malik Batubara memang berkeinginan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, mulailah perjuangan laki-laki kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917 itu menjadi seorang wartawan.

A

dam Malik, di akhir masa tuanya sempat menjadi menteri Indonesia pada beberapa departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Tokoh yang dikenal dengan sebutan Si Bung dari Siantar merupakan anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar. Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Parabek di Bukittinggi, tetapi hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armin Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya kantor berita Antara. Kariernya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian Antara yang berkantor di Jalan Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai Direktur diangkat Soegondo Djojopoespito dan Adam Malik menjabat redaktur merangkap wakil direktur. Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis,

antara lain di koran Pelita Andalas dan majalah Partindo. Pada 1934—1935, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) Pematangsiantar dan Medan. Pada 1940—1941 menjadi anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta. Pada 1945, menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan SoekarnoHatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di Lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite van Aksi terpilih sebagai ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945—1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Pada 1945—1946 menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya makin menanjak ketika menjadi ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. Kemudian 1948—1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang lahir dari hasil pemilihan umum. Karier Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. Pada 1962, ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington DC, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada September 1962, ia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya, yaitu kantor berita Antara. Tahun 1963, Adam Malik perta-

Adam Malik ma kalinya masuk jajaran kabinet, yaitu kabinet yang bernama Kabinet Kerja sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE). Pada masa makin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontrarevolusi. Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-SultanMalik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. Karier murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di Kabinet Ampera I pada 1966. Setahun kemudian, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di Kabinet Ampera II. Pada 1968, menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam Kabinet Pembangunan II. Pada 1971, ia sempat memimpin Sidang Umum PBB ke-26 sebagai ketua sidang. Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di tahun 1978. Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Soebandrio. (U1)


Luber

l

12 24 Juli 2013

Kejahatan Pemilu yang Dapat Dipidana (II) Ada sejumlah kejahatan dalam pemilu yang membawa dampak pemidanaan terhadap pelakunya sesuai UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Pada edisi lalu sejumlah pasal sudah ditayangkan. Namun, masih ada pasal lainnya yang mengatur hal ini, di antaranya sebagai berikut. Pasal 302 (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, sekretaris jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai Sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai Sekretariat KPU kabupaten/ kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. (2) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota, sekretaris jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai Sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai Sekretariat KPU kabupaten/ kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Pasal 303 (1) Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. (2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 304 (1) Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/ atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

(2) Setiap peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Pasal 305 Peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Pasal 306 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 307 Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Pasal 308 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Pasal 309 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang

pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Pasal 310 Setiap orang yang dengan sengaja saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. Pasal 311 Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Pasal 312 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertiďŹ kat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Pasal 313 Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Pasal 314 Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertiďŹ kat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta. ď Ž


Jeda

l

13 31 Juli 2013

Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

KETEGANGAN politik pasca-Pemilu 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat dan Dewan Konstituante mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.

T

erkait kondisi itu muncullah sistem baru perpolitikan Indonesia yakni demokrasi terpimpin yang digagas Presiden Soekarno. Sebab, Soekarno mengetahui konstituante gagal menyusun undang-undang dasar baru karena kondisi dalam lembaga itu dominasi merata empat parpol, yakni NU dan PKI sebagai partai besar di samping PNI dan Masyumi. Setelah pemilihan umum itu dibentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada 24 Maret 1956 berdasarkan perimbangan partai-partai dalam parlemen. Kabinet ini juga tidak lama

bertahan, karena adanya oposisi dari daerah-daerah di luar Jawa dengan alasan bahwa pemerintah mengabaikan pembangunan di daerah. Akhirnya, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi yakni membentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri atas wakilwakil semua partai ditambah dengan golongan fungsional. Dewan Nasional (kemudian bernama Dewan Pertimbangan Agung) yang anggota-anggotanya adalah wakil-wakil partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Fungsi dewan ini adalah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta

maupun tidak. Konsepsi itu ditolak oleh beberapa partai, yakni Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan PRI. Mereka berpendapat mengubah susunan ketatanegaraan secara radikal harus diserahkan kepada konstituante. Suhu politik pun semakin bertambah panas. Dalam peringatan Sumpah Pemuda pada 1957, Presiden Soekarno menyatakan segala kesulitan yang dihadapi negara pada waktu itu disebabkan adanya banyak partai politik, sehingga merusak persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, ada baiknya partapartai politik dibubarkan. Kemudian, dengan alasan menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengajukan suatu konsepsi dengan nama Demokrasi Terpimpin. Konsepsi Presiden itu mendapat tantangan yang hebat. Untuk sementara waktu, masalah politik dan perdebatan konsepsi presiden menjadi beku, karena perhatian masyarakat diarahkan kepada upaya penumpasan pemberontakan FRRIPermesta. Setelah pemberontakan itu berhasil diatasi, masalah politik muncul kembali. Masalah menjadi sangat serius, karena konstituante mengalami kemacetan dalam menetapkan dasar negara. Kemacetan itu teriadi karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya tanpa mengutamakan atau mendahulukan kepentingan negara dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi

oleh konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, tetapi sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Dalam upaya mengatasi kemacetan konstituante, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI. Dengan kembali ke UUD 1945, berbagai kekalutan politik dapat diselesaikan dengan dasar yang kokoh untuk diselesaikan, yaitu pemerintahan yang stabil, masalah dasar negara teratasi, semangat ‘45 dapat dipulihkan, sehingga persatuan dapat dipulihkan juga. Berbagai partai politik ada yang memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut kemudian kabinet juga menerima gagasan kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Pada 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran pemerintah supaya konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi konsdtusi Negara Republik Indonesia. Menanggapi anjuran pemerintah itu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, konstituante dapat menentukan sikap atau melakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilaksanakan tiga kali dan hasilnya suara yang setuju selalu lebih banyak dari suara yang menolak kembali ke UUD 1945, tetapi anggota yang hadir selalu kurang dari dua pertiga. Hal ini menjadi masalah, karena masih belum memenuhi kuorum. (U1)


CMYK

Jeda

l

14 24 Juli 2013

Menyapa Rakyat di Warung NasDem SUASANA di Warung Rakyat NasDem, yang terletak di Ruko Tol Boulevard, Blok B Nomor 1—2, Jalan Pahlawan Seribu, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (19-7) lalu, lain dari biasanya. Warung tersebut disesaki ratusan simpatisan Partai NasDem serta masyarakat umum. Mereka berkumpul untuk bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama. Momen itu digunakan oleh kader NasDem untuk berkonsolidasi serta mendekatkan diri dengan masyarakat yang sedang menunaikan ibadah puasa. Hadir dalam kesempatan itu, antara lain anggota Majelis Tinggi DPP NasDem Lestari Moerdidjat (Reri), Korwil Provinsi Banten Wawan Iriawan, Sekwil Banten Uten Sutendi, Wasekjen Dedi Ramanta, serta anggota Mahkamah Partai NasDem I.G.K. Manila. Akhir kegiatan diselingi dengan pemberian santunan kepada 50 anak yatim piatu asal Kelurahan Rawabuntu, Serpong. Dalam sambutannya, Wawan Iriawan mengajak seluruh masyarakat, khususnya simpatisan NasDem, untuk meningkatkan kegiatan sosial pada Ramadan. “Mirisnya, di bulan suci ini justru masih banyak politikus yang kurang memaknainya dan justru cenderung banyak melakukan penyimpangan,” kata Wawan.

Melalui warung rakyat seperti itu, kata dia, NasDem ingin mempererat hubungan dengan masyarakat dan membantu mereka yang mengalami kesulitan hidup. Ke depan, kegiatan serupa akan dilakukan di sejumlah lingkungan di wilayah Banten. “Kegiatan sosial yang telah dilakukan antara lain sahur bersama di beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Tangerang,” ujarnya.

Dedi Ramanta menambahkan langkah politik yang tengah dipupuk NasDem ialah melakukan pendekatan dengan semua lapisan masyarakat. Semakin tinggi rasa cinta NasDem terhadap rakyat, rakyat pun akan semakin mencintai NasDem. “Sebenarnya itulah prinsip yang harus dijalankan partai-partai di Indonesia, karena tujuan utama adanya partai ialah untuk membangun masyarakat,” kata Dedi. (MI/U1)

DCS Bermasalah Belum Ditindak KOMISI Pemilihan Umum masih mendalami laporan yang diberikan partai politik mengenai hasil klarifikasi atas laporan masyarakat terkait dengan daftar caleg sementara (DCS). Komisioner KPU, Hadar N. Gumay, mengatakan seluruh partai sudah memberikan hasil klarifikasi ke KPU. Namun, belum seluruh laporan tersebut didalami oleh KPU. “Kemarin sudah kami bahas, tapi belum tuntas. Jadi belum tahu apakah ada yang dicoret dari hasil klarifikasi laporan masyarakat itu,” ujar Hadar saat dihubungi beberapa waktu lalu. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat KPU dengan Komisi II DPR, KPU menyampaikan aduan masyarakat terhadap DCS Pemilu 2014. Total laporan masyarakat mencapai 270. Dalam laporan tersebut, antara lain terdapat 30 laporan mengenai masalah hukum, 108 laporan masalah administrasi, 30 laporan etika dan moral, serta 102 laporan masalah lainnya.

Partai yang paling banyak mendapat laporan terkait administrasi yang meliputi ijazah dan pencalonan ganda ialah Gerindra. Dilaporkan ada 27 caleg yang diduga bermasalah dalam hal administrasi pencalonan. Selanjutnya Partai Demokrat memiliki caleg paling banyak bermasalah dalam bidang hukum. Terdapat 10 caleg partai itu cacat secara hukum. PDIP menjadi partai yang banyak dilaporkan soal etika dan moral. Sedikitnya delapan calegnya diduga bermasalah dalam hal etika dan moral. Sesuai peraturan KPU, ketika caleg yang dilaporkan terbukti tidak memenuhi syarat sebagai anggota legislatif, parpol diperbolehkan mengganti caleg tersebut untuk kemudian diverifikasi kembali oleh petugas KPU. Selain karena terbukti tidak memenuhi syarat berdasarkan laporan masyarakat, caleg di DCS juga bisa diganti apabila meninggal dunia dan mengundurkan diri. (MI/U1)


Geliat

l

15 24 Juli 2013

Warga Register Legal Menjadi Pemilih

KEPASTIAN warga perambah memperoleh hak pilihnya terjawab. KPU Lampung mulai melakukan pendataan terhadap pemilih yang berdomisili di seputar kawasan hutan register. Mereka masuk kategori pemilih khusus yang memiliki hak pilih dalam pemilihan gubernur dan pemilihan legislatif mendatang.

A

nggota KPU Lampung, Edwin Hanibal, mengatakan warga yang tinggal di hutan negara akan menjadi pemilih untuk Pilgub Lampung 2 Oktober 2013 dan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Menurut dia, saat ini panitia pemungutan suara (PPS) sedang mendata seluruh warga yang tinggal di register. Di Lampung, pendataan dilakukan di Register 44 Way Kanan dan Register 45 Mesuji. Bahkan, pihaknya juga sedang mendata pemilih yang tinggal di sekitar hutan di Tanggamus dan Lampung Selatan. “Warga yang tinggal di register meskipun tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) tetap akan

diperbolehkan menjadi pemilih,” kata Edwin, Minggu (21-7). Menurut dia, selama ini warga yang tinggal di Register 44, Register 45, dan sejumlah hutan negara di Provinsi Lampung lainnya tidak memiliki hak pilih. Hal itu mendorong KPU membuat aturan baru agar masyarakat yang tinggal di hutan negara itu memperoleh hak pilih untuk memilih pemimpin dan wakilnya di DPR/DPRD. Untuk proses pendataan pemilih, kata Edwin, KPU Lampung melibatkan organisasi yang peduli mengurusi persoalan itu. Pihaknya juga akan melibatkan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui persis

kondisi masyarakat di daerah itu. Selain itu, pendataan akan dilakukan secara profesional agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak politiknya. Pemilih di register yang sedang didata menjadi pemilih dalam pilgub, pemilihan legislatif, dan pemilu presiden ada dua kriteria. Kriteria itu ialah sudah berusia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah. Menurut Edwin, hal ini sesuai dengan Pasal 40 Ayat (5) Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mereka akan disertakan dalam daftar pemilih khusus (DPK). (CR2/U1)

Tak Ada Toleransi buat Kutu Loncat BANDAR LAMPUNG—Anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri tapi dari partai lain alias kutu loncat tidak diberi toleransi. KPU memberikan tenggat kepada calon anggota legislatif yang kini menjadi anggota DPRD untuk melepas jabatannya hingga 1 Agustus 2013. “Surat sudah mundur dari Dewan kami tunggu hingga 1 Agustus. Kalau belum juga, otomatis kami coret,” kata anggota KPU Lampung, Handi Mulyaningsih, Minggu (21-7). Menurut dia, hingga kini pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri dari Dewan bagi caleg

yang pindah partai hingga 1 Agustus mendatang. Jika tidak, KPU akan mencoretnya dari daftar calon tetap sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2014. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi caleg kutu loncat atas persyaratan itu. Handi mengatakan tidak ada alasan bagi anggota Dewan yang telah pindah parpol untuk tidak diberhentikan dari jabatannya saat ini. Sebab, sudah tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan dan sudah tidak berhak lagi menyandang status tersebut dikarenakan partai yang diwakilinya sudah ditinggalkan. (CR2/U1)


CMYK

Geliat

Abu Rizal Bakrie Dukung Aman

TIDAK mau kalah dengan partai besar lain, DPD Golkar Lampung pun mendatangkan Ketua Umum Abu Rizal Bakrie (ARB) guna mendongkrak popularitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, M. Alzier Dianis Thabranie-Lukman Hakim. ARB menghadiri safari Ramadan di Lampung, Senin (22-7).

S

ekretaris DPD I Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan kedatangan ARB ke Lampung guna memastikan kemenangan Alzier-Lukman (Aman) dan kemenangan dirinya dalam pemilihan presiden mendatang. “Sudah jelas elektabilitas dan popularitas Alzier semakin melonjak naik dengan kedatangan Ketua Umum. Masyarakat akan lebih tahu sosok Alzier dan sepak terjangnya di nasional dan di daerah,” kata Ismet kemarin. ARB atau yang biasa disapa Ical ini akan berada di Lampung hingga Se-

l

16 24 Juli 2013

lasa (23-7). Dia akan berbuka puasa bersama serta berdialog dengan masyarakat dan tokoh Lampung. “ARB menginap sampai Selasa (23-7). Soal lokasi penginapan bisa di Kalianda Resort bisa juga di Novotel, bergantung Ketum, yang pasti sudah dipersiapkan semua,” kata Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Alzier Dianis Thabranie melalui telepon kemarin. Menurut Alzier, kedatangan Ketua Umum mempunyai tiga agenda, yakni bersilaturahmi dengan kader dan tokoh internal Golkar, sosialisasi pemantapan pemenangan Aman, serta

Mukhlis Dekatkan Diri dengan Pedagang PRINGSEWU—Calon wakil gubernur Lampung, Mukhlis Basri, terus berupaya mendekatkan diri dengan khalayak ramai. Salah satunya dengan sahur bersama pedagang di Pasar Sarinongko, Kabupaten Pringsewu, Jumat (19-7) dini hari. Kepada pedagang, Mukhlis menjanjikan perbaikan infrastruktur jalan supaya kegiatan perekonomian makin maju. Mukhlis datang bersama Ketua DPC PDIP Pringsewu Ilyasa dan para kader partai sekitar pukul 03.00. Para pedagang pun mendapatkan nasi kotak dan makan sahur bersama Bupati Lampung Barat ini. Usai makan sahur, cawagub pun menyempatkan berdialog bersama para pedagang. Mukhlis pun menyampaikan rasa kagumnya terh-

adap kerja keras pedagang. Para pedagang sudah mulai berjualan saat sebagian orang masih lelap tidur. Mukhlis yang maju bersama calon gubernur Berlian Tihang ini diusung oleh koalisi PDIP, PKB, dan PPP. Dia menyatakan jika terpilih menjadi wakil gubernur Lampung akan memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan menjadi masalah utama dan harus segera diatasi. Apabila jalan bagus, perekonomian juga akan berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian akan menjadi fokus programnya ke depan bersama cagub Berlian. Pertanian sampai saat ini masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto Lampung. (WID/U1)

bertemu dengan keluarga besar ARB di Lampung. Pertemuan dengan pengurus, kader, dan masyarakat itu rencananya akan digelar di Pantai Canti, Lampung Selatan. Acara tersebut diperkirakan akan diikuti sebanyak 7.500 orang yang berasal dari semua kabupaten dan kota di Lampung. “Sekitar 500 orang dari setiap kabupaten kota, kalikan saja,” ujar dia. Pasangan Alzier-Lukman diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini sudah bersosialisasi ke daerah-daerah untuk bertemu dengan masyarakat. (CR11/U1)


VOTING-Edisi XI/24 Juli - 30 Juli 2013