±
±
CMYK
HUMANIORA senin, 25 november 2013 LAMPUNG POST
±
CMYK Guntur Ismail (Presidium FSGI) “Evaluasi ini penting dan urgen karena harus ada upaya serius dan sungguh-sungguh agar penyempurnaan kurikulum yang dilakukan tidak hanya sebatas mencukupkan proses administrasinya.”
19
FSGI Kaji Ulang Kurikulum 2013 Penerapan kurikulum 2013 masih sebatas administrasi dan belum menyentuh substansi perubahan perilaku mengajar guru. Insan Ares
S
ETELAH hampir satu semester diterapkan, kurikulum 2013 ternyata jauh dari jargon Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Implementasi kurikulum 2013 di lapangan menunjukkan sejumlah masalah, baik substansi maupun teknis. Kemudian, Serikat Guru Indonesia (Segi) Garut, Forum Guru Pemegang Sertifikat Pendidik Jambi, Forum Guru dan Karyawan Yayasan Pendidikan Al Azhar wilayah Tangerang Selatan, Serikat Guru Indonesia Mataram, hingga Forum Diskusi Guru Batam Serikat Guru Indonesia (Segi) Tasikmalaya, Muna, Bima, Sumenep, Binjai, dan Deli Serdang. “Dalam pertemuan nasional ini, disepakati beberapa advokasi kebijakan yang akan ditempuh secara hukum oleh FSGI tentang rencana gugatan judicial review atas sejumlah peraturan terkait kurikulum 2013, UN, dan revisi PP 74/2008 tentang Guru,” ujarnya. Secara mendalam Presidium FSGI Guntur Ismail melihat se-
cara khusus untuk kurikulum 2013, FSGI memiliki perhatian penuh dalam proses implementasi di lapangan melalui pemantauan terus-menerus di level lapangan. “Dari hasil monitoring beberapa sekolah pelaksana terbatas kurikulum 2013 masih menunjukkan penerapan kurikulum 2013 masih sebatas pada admi nistrasi dan belum menyentuh substansi pada perubahan perilaku mengajar guru,” ujarnya. Ia menambahkan masih ba nyak guru tetap memahami betul tentang pembelajaran scientifik, metode discovery, dan inquiry learning, serta bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis masalah,” kata Guntur, ketika ditelepon secara terpisah. Guntur menerangkan dari hasil ini menunjukkan yang penting dalam pengembangan kurikulum adalah mengubah perilaku mengajar guru de ngan cara melatih bagaimana guru mengajar, bagaimana guru memanfaatkan bahan ajar, serta bagaimana guru melaksanakan penilaian. “Ini penting, urgen, dan harus ada upaya serius dan
sungguh-sungguh agar penyempurnaan kurikulum yang dilakukan tidak hanya sebatas mencukupkan proses administrasinya,” ujarnya. Gugat UN Terkait ujian nasional, Retno memastikan ujian nasional (UN) akan digugat ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review UU APBN dengan dasar keputusan inkracht Mahkamah Agung tentang UN. Lalu, mengenai Revisi PP 74/2008 tentang Guru, FGSI beserta organisasi guru daerah seIndonesia akan menggugat. Ia mengatakan khususnya Pasal 44 Ayat (3) menjadi poin yang dipermasalahkan orga nisasi-organisasi daerah, karena mengancam keberadaan orga nisasi lokal di berbagai daerah. Gugatan itu akan diajukan jika pemerintah tetap nekat mencantumkan pasal tersebut. Sebab itu, FSGI akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. “Semuanya akan kami tindaklanjuti. Semua data sudah kami pegang, tinggal diajukan ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi,” ujarnya, ketika dihubungi setelah konferensi pers penutupan pertemuan nasional III FSGI, di LBH Jakarta. (S3)
insanares@lampungpost.co.id
n ANTARA/ROSA PANGGABEAN
PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU. Sejumlah anak berlatih bermain biola di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (24/11). Ruang terbuka hijau (RTH) selain bertujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, juga menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk rekreasi, berdiskusi, berinteraksi, dan bersosialiasi yang dapat menunjang faktor kebahagiaan kehidupan di kota metropolitan.
Kurikulum Iklim Dievaluasi KOORDINATOR program pe nguatan dan pemberdayaan kapasitas guru dan siswa dalam peningkatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim di Kota Bandar Lampung, Maulana Mukhlis, me ngutarakan tim kota telah mengevaluasi program selama satu tahun penerapan. “Evaluasi program dilakukan tidak hanya untuk menyikapi adanya perubah an kurikulum 2013 terkait keberlangsungan program, tetapi juga untuk mengetahui berbagai kelemahan dan
kekurangan untuk perbaikan implementasi program untuk satu tahun ke depan,” kata anggota tim ketahanan Kota Bandar Lampung itu, Minggu (24/11). Maulana mengatakan ada tujuh rekomendasi yang dihasilkan tim kota terkait pelaksanaan program, terutama pada aspek kemampuan guru selama uji coba program di empat sekolah uji coba: SMPN 7 Bandar Lampung, SMPN 27, SDN 1 Karangmaritim, dan SDN 1 Langkapura. “Tim kota merekomendasi-
kan adanya perubahan metode mengajar guru di kelas. Mereka harus mengubah metode pengajaran ke arah student center learning, terutama dengan memperbanyak studi kasus, diskusi kelompok, dan pengembangan model pembelajaran aktif,” ujar dia. Rekomendasi selanjutnya adalah perlu dilakukan pelatiha n kembali kepada para guru dalam penetapan indikator dan tujuan pembelajaran. Dirinya menilai adanya Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berdampak pada pelaksanaan program. Terkait adanya perubahan metode pengajaran ini, tim kota juga merekomendasikan perlunya memberikan tambahan media belajar dengan segala konsekuensinya, termasuk kemampuan memperbaiki metode pembelajaran yang bervariasi dan dukungan pihak luar melalui pelatihan khusus dalam hal merancang media pembelajaran. (*/S3)