2
Rabu 13 Juli 2011
CERMIN DIRI
Dukung Beasiswa Penuh PROGRAM Banyuwangi Cerdas yang dicanangkan Bupati Abdullah Azwar Anas patut mendapat apresiasi banyak pihak. Pasalnya, salah satu item dalam program tersebut adalah memberikan fasilitas beasiswa secara penuh kepada siswa dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Pemkab tidak hanya menanggung biaya kuliah saja, tetapi juga memberikan uang saku kepada mahasiswa tidak mampu selama masa kuliah. Meski penerima program beasiswa penuh tersebut sangat terbatas, namun setidaknya hal tersebut memberikan harapan besar bagi keluarga miskin. Sebab, dengan program Banyuwangi Cerdas tersebut, pendidikan tidak hanya dinikmati kalangan keluarga berada. Lewat beasiswa penuh tersebut, orang-orang miskin pun bisa menikmati pendidikan secara gratis. Harapannya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) sebagai pihak yang bertugas menentukan penerima beasiswa, betul-betul melakukan seleksi yang sangat selektif kepada calon penerima. Sebab, jangan sampai penerima beasiswa justru bukan dari kalangan warga miskin. Harus ada standarisasi yang jelas siapa saja kalangan keluarga bisa digolongkan sebagai keluarga miskin. Jangan sampai keluarga yang memiliki rumah gedek (anyaman bambu) tetapi di dalamnya memiliki perabotan lengkap, punya pesawat televisi, bahkan memiliki sawah atau motor, justru mendapat beasiswa. Proses selektif ini wajib dilakukan Dispendikpora agar beasiswa penuh untuk masyarakat miskin ini tepat sasaran. Sehingga, keluarga-keluarga miskin yang betul-betul membutuhkan bisa merasakan pendidikan. (*)
PPLS 2011
Keluarga Miskin Didata BANYUWANGI - Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 tercatat mencapai 318.133 ribu atau 20,04 persen dari jumlah penduduk yang ada. Penyebaran rumah tangga miskin (RTM) tertinggi berada di Kecamatan Kalipuro, sedangkan terendah di Kecamatan Purwoharjo. Kondisi itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Karti Utami dalam sosialisasi Pendataan Program Perlindungan Sosialisasi (PPLS) 2011 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di aula Rempeg Jogopati, Pemkab Banyuwangi, pagi kemarin (12/7). Menurut Karti, pemerintah telah melakukan berbagai upaya intervensi untuk mengurangi angka kemiskinan. Bahkan, prioritas pembangunan mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional adalah menanggulangi kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai Rp 43 miliar. “Ada 14 indikator kemiskinan yang menjadi parameter bagi pemerintah untuk melakukan intervensi program pengentasan GALIH COKRO/RaBa Muhammad Wahyudi kemiskinan,” tuturnya. Sementara itu, Kepala BPS Muhammad Wahyudi menjelaskan mekanisme pendataan dalam PPLS 2011. Ada perbedaan mekanisme dibandingkan PPLS 2008. Pendataan yang sekarang dilakukan pencacah lapangan dengan melalui tiga tahapan. Tahapan itu adalah mengunjungi ketua satuan lingkungan setempat dan melakukan kunjungan ke salah satu rumah tangga menengah ke bawah yang bertanda tangan pada daftar PPLS. Kemudian, melakukan pencacahan rinci rumah tangga menengah ke bawah. “PPLS dilakukan mulai 22 Juli sampai 15 Agustus,” ungkapnya. Selain Karti dan Wahyudi, narasumber ketiga yang dihadirkan adalah Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi I Made Bagus Sudarmaja. Ketua komisi yang membidangi pemerintahan, pertanahan, kesehatan, dan kesejahteraan, itu memaparkan tentang karakteristik kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan sering berkaitan dengan kondisi gizi dan kesehatan yang buruk, serta pendidikan minim yang berimplikasi pada kriminalitas. “Usaha memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dapat ditempuh melalui campur tangan pemerintah daerah. Seperti melakukan perlindungan sosial yang meliputi program Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, pemberian air bersih dan listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan jaring pengaman sosial,” sebutnya. Sosialisasi itu sengaja dilakukan untuk menyambut PPLS 2011 yang akan melibatkan 980 pencacah lapangan. Acara yang mengundang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, para camat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), para stakeholder, dan media massa, itu dibuka Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi Yusuf Widyatmoko. Dalam sesi tanya jawab yang dipandu Pemimpin Redaksi Radar Banyuwangi E. Irwan Suryanto itu, para camat berebut menyampaikan masukan dan uneg-uneg terkait PPLS sebelumnya. Mereka menginginkan agar dilibatkan secara penuh, sehingga data yang dihasilkan lebih valid. Sementara itu, usai membuka acara, Wabup Yusuf menaruh harapan besar terhadap program PPLS. “Saya tentu saja ingin mengentaskan rakyat miskin di Banyuwangi. Semoga program ini benar-benar tidak meleset,” harapnya. (mg-1/irw)
Wabup Serahkan Trofi HUT Radar JUARA Dance Islami dan Fashion News Paper Competition dalam rangka HUT Radar Banyuwangi ke12 diumumkan malam kemarin. Para pemenang mendapatkan piagam penghargaan dan trofi dari Radar Banyuwangi biro Situbondo. Piagam dan trofi juga diberikan kepada peserta kehormatan, David Devina. Penyerahan dilakukan Wabup Rachmad pada malam penutupan Gelar Budaya Rakyat (Gebyar) Situbondo di Alun-Alun Kota Situbondo. (pri/aif)
EDY SUPRIYONO/RaBa
Formapaksi Lurug Dewan Minta Penetapan Harjakasi Dibawa ke Paripurna SITUBONDO – Forum Pemerhati Aspirasi Masyarakat Kabupaten Situbondo (Formapaksi) kemarin mendatangi DPRD setempat. Komunitas yang digawangi sesepuh masyarakat Kota Santri itu mendesak anggota DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penetapan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (Harjakasi). Bahkan, mereka menuntut agar para wakil rakyat itu bisa menyampaikan kepada Bupati Situbondo untuk merubah penetapan Harjakasi yang dinilai tidak tepat. “Kita sudah mengirim surat Januari 2011 lalu, tentang peninjauan kembali Harjakasi tapi sampai kini tak ada respons,” ungkap Badarus Zaman, Wakil Ketua Formapaksi.
Formapaksi juga sudah menghadap langsung bupati, wakil bupati maupun pimpinan DPRD. Mereka sudah menyampaikanya banyaknya kejanggalan penepatan Harjakasi 19 September 1972 yang mengambil dasar peralihan pemerintahan dari Kabupaten Panarukan ke Kabupaten Situbondo. Kedatangan anggota Formapaksi ke gedung DPRD kemarin memang bukan yang pertama. Pada kesempatan kali ini mereka meminta permasalahan penetapan Harjakasi dibawa ke forum paripurna. Mereka ditemui Ketua Komisi I DPRD, Syaiful Bahri dan sejumlah anggotanya. “Ini perlu mendapat perhatian, karena kalau tidak segera dirubah, September ini akan ada perayaan Harjakasi lagi. Padahal, Harjakasi 19 September sama sekali tidak membanggakan bagi masyarakat Situbondo,” imbuh Badaruz Zaman. Amam Suradji, anggota Formapaksi lainnya mengakui penetapan Harjakasi 19 September 1972 penuh kejanggalan.
EDY SUPRIYONO/RaBa
TOLAK PENETAPAN HARJAKASI : Syaiful Bahri menemui anggota Formapaksi di ruang kerja Komisi I DPRD, siang kemarin.
Apalagi penetapannya dilakukan tiga hari menjelang DPRD periode 2004 – 2009 mengakhiri masa tugasnya. “Anehnya lagi yang dipilih tidak sesuai hasil penelitian,” kata Amam. Diungkapkan, penelitian untuk kepentingan Harjakasi menelan sekitar Rp 200
juta. Formapaksi membawa momentum 15 Agustus 1818 sebagai yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai Harjakasi. Itu merupakan SK bupati pertama Besuki. “Kalau yang itu insyaallah bisa mengakomodir seluruh sejarah pemerintahan Kabupaten Situbondo,” imbuhnya. (pri/aif)
SIGIT HARIYADI/RaBa
SERIUS: Suasana pertemuan perwakilan warga, tokoh agama, dan muspika, di kantor Kecamatan Mangaran Minggu malam.
Tolak Tempat Ibadah MANGARAN - Diduga akan digunakan sebagai tempat peribadatan, pembangunan sebuah gedung yang berlokasi di Desa/Kecamatan Mangaran terpaksa dihentikan masyarakat setempat. Pendirian gedung itu sebenarnya baru memasuki tahap awal pembangunan. Namun, penolakan warga sekitar sudah merebak setelah warga setempat yang mayoritas muslim mendapati indikasi gedung tersebut akan digunakan sebagai gereja. Untuk membahas persoalan itu, Minggu malam kemarin (10/7), tokoh agama setempat bersama jajaran muspika dan perwakilan warga megadakan pertemuan di Kantor Kecamatan Mangaran. Hasilnya, tercapai kesepakatan untuk menghentikan sementara pembangunan gedung tersebut. Belakangan diketahui pemilik tanah itu bernama Yeyasa Malino, warga Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo. Dia mengajukan izin men-
dirikan bangunan (IMB) untuk membangun rumah. “Sebenarnya, di lokasi itu dulu memang berdiri sebuah gereja. Namun, saudara Yeyasa Malino mengajukan IMB untuk membangun rumah kediaman di bekas gereja tersebut,” tukas Kapolsek Mangaran AKP Wahyudi. Masih menurut kapolsek, tokoh masyarakat setempat bereaksi setelah melihat gambar rancangan bangunan menyerupai gereja. “Berdasar rapat yang dihadiri tokoh agama, masyarakat, MUI, dan anggota DPRD, diputuskan pembangunan dihentikan sembari menunggu petunjuk lebih lanjut dari bupati,” ujarnya. Tanggapan serupa dilontarkan Ketua MWC NU Mangaran, H. Ahsan Zubaidi. Menurutnya, penolakan pendirian gereja tersebut bertujuan menjaga kondusivitas daerah, khususnya di Kecamatan Mangaran. Mengingat, gedung itu berada di tengah permukiman penduduk yang mayoritas muslim. (sgt/aif)
Pemimpin Redaksi: Elly Irwan Suryanto. Redaktur Pelaksana: Rahman Bayu Saksono. Redaktur: Syaifuddin Mahmud, Ali Sodiqin. Staf Redaksi: AF Ichsan Rasyid, Agus Baihaqi, Abdul Aziz, Niklaas Andries, (Banyuwangi), Edy Supriyono, Sigit Hariyadi (Situbondo). Fotografer: Galih Cokro Buwono. Editor Bahasa: Minhajul Qowim. Lay Out/Grafis: Khoirul Muklis, Cahya Heriyanto, Mohammad Isnaeni Wardan Iklan: Sidrotul Muntaha, Tomy Sila, Yusroh Abdillah. Administrasi Iklan: Yetty Maya Purwosari. Desain Iklan: RodyaYuliani. Keuangan: Citra Puji Rahayu. Kasir: Anissa Windyah Sari. Pemasaran/Event: Gerda Sukarno Prayudha, Iwan Setiono, Benny Siswanto, Samsuri (Situbondo). Penerbit: PT Banyuwangi MENDORONG PERUBAHAN DAN PEMBARUAN Intermedia Pers. SIUPP:1538/SK/Menpen/SIUPP/1999. Direktur: Samsudin Adlawi. General Manager: A. Choliq Baya. Alamat Redaksi/Iklan: Jl. Yos Sudarso 89 C Banyuwangi,Telp: (0333) 412224-416647 Fax Redaksi: 0333-416647, Fax Iklan/Pemasaran: (0333) 415153, Biro Genteng: Jalan Raya Jember nomor 47 Genteng, Telp : (0333) 845860. Biro Situbondo: Jl. Wijaya Kusuma No. 60 Situbondo, Telp : (0338) 671982. Email: radarbwi@jawapos.co.id, radarbwi@yahoo.com, radarbwi@gmail.com. Rekening: Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 1430002019030. Surabaya: Yamin Hamid, Graha Pena Lt .15, Jl Ahmad Yani 88 Telp. (031) 8202259 Fax. (031) 8295473. Jakarta: Gunawan, Jl Raya Kebayoran Lama 17, Telp (021) 5349311-5, Fax. (021) 5349207. Tarif Iklan Display: hitam putih Rp 18.000/mmk, berwarna depan Rp 30.000/mmk, berwarna belakang Rp 27.500/mmk, Iklan Baris Umum: Rp. 30.000/baris, Lowongan: Rp 45.000/baris, Sosial: Rp 12.000/mmk. Percetakan: Temprina Media Grafika, Jl Imam Bonjol 129 Jember Telp (0331) 320300. Wartawan Radar Banyuwangi dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita.
Wartawan Radar Banyuwangi dibekali dengan kartu pers yang dikenakan selama bertugas.
Materi iklan/advertorial di luar tanggung jawab Radar Banyuwangi