POLITIK
Rabu, 12 Maret 2014
5
KPUD Belum Maksimal BANDARLAMPUNG - DIREKTUR Pusat Study Kebijakan dan Publik (Pussbik) Lampung, Aryanto m eni l ai K PU D La m p ung ga gal m el a k sa na ka n ta ha pa n Pemi lu s ecar a t ep at . Pa sa lnya , sa mp ai saat ini Calon Gubernur (Cagub) Lampung belum m enda pa t k an p enga wa l a n da ri a pa r a t Po lda Lampung. "KPUD belum melaksanakan sepenuhnya tahapan pelaksanaan pilgub. Harusnya KPUD perlu koordinasi dengan Polda untuk meminta pengawalan terhadap calon gubernur dan wakilnya" Ujarnya, Selasa (11/3). Ia menghim bau p a ra cagub mendesa k K PU D segera melaksanakan kewajibannya, sehingga para cagub Lampung ini bisa mendapat keamanan oleh aparat kepolisian. Meski demikian, Aryanto tetap optimis pilgub yang digelar berbarengan dengan pileg bakal terselenggara. Sebelumnya, Cawagub Muklis Basri mengaku, kesal dengan sikap KPUD Lampung yang dinilai ti dak bert anggung jawab terha da p k esela mat an para cagub-cawagub. " Da r i har i p ert a ma sa ya di t et a pk a n m enj adi calon belum juga mendapatkan pengawalan. Kalau saya ditembak bagaimana, siapa yang mau bertanggungjawab," ujar Muklis. Hi ngga berita ini di lansir, ko misi oner KPUD L am p ung y ang co ba di hubungi bel um bers edi a memberikan tanggapan. (Bong)
Foto : manurung/Kupas Tuntas
SILATURAHMI - JAJARAN Polda Lampung menggelar silaturahmi dengan sejumlah pengurus partai politik dan tim kampanye, Selasa (11/3). Kegiatan itu digelar dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas untuk menghadapi Pemilu 2014.
Ini Aturan Iklan Kampanye Bandarlampung (Kupas Tuntas) KOMISI Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 379/K/ KPI/HK.03.02/02/2014 tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu di media elektronik. Langkah tersebut menindaklanjuti surat keputusan bersama Bawaslu, KPUD dan KPID. Ketua KPID Lampung, Iqbal Rasyid, mengatakan, isi SE tersebut menghimbau lembaga penyiaran (TV, Radio) untuk menghentikan penyiaran iklan politik dan iklan kampamye pemilu dan pemilukada sebelum jadual kampanye 16 Maret-5 April (pileg) dan 23 Maret-5 April (pilgub). "SE ini wajib ditaati oleh
lembaga penyiaran (LP). Batas maksimum penanyangan untuk televisi 10 spot (30 detik) setiap hari dan 10 spot dengan durasi (60 detik) untuk radio," ungkap Iqbal Rasyid, Selasa (11/3) di kantor KPID Lampung. Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan politik dan kampanye pemilu, LP dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Terus kata dia, televisi dan radio wajib menetapkan standar tarif iklan politik dan iklan kampanye pemilu komersial berlaku sama untuk seluruh peserta pemilu. Dalam SE disebutkan pemberitan kampanye pemilu dan iklan politik serta iklan kampanye, LP wajib menyediakan waktu yang cukup, adil, berimbang, pros-
porsional dan netral dengan tidak mementingkan kelompok atau golongan sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan. "Kami juga melarang LP untuk menayangkan pada masa tenang, termasuk siaran rekam jejak atau program dan iklan politik, iklan kampanye dan hasil survei atau jejak pendapat peserta pemilu," tegasnya. KPID juga memberikan batas penyiaran untuk pengumuman perkiraan hasil perhitungan cepat pemilu. "LP juga diwajibkan menyiarkan iklan layanan masyarakat non partisan paling sedikit 1 kali dalam sehari dengan durasi 60 detik. Dan SE melarang LP menjual blocking time segment untuk kampanye pemilu dan tidak diperbolehkan menerima sponsor dalam format apapun," ujarnya. (Nang)
Umroh DPRD Data Fiktif Program umroh gratis yang diberikan Pemprov Lampung kepada 33 Anggota DPRD Lampung diwarnai pencantuman data fitif. Bandar lampung (Kupas Tuntas) PASALNYA, dalam daft ar p ener im a pr o gra m umroh itu, hanya 18 yang asli anggota DPRD Lam pung. Sis anya disi ny al ir diisi nama-nama fiktif. Program umroh gratis akan dilaksanakan pada bulan April 2014 mendatang. Dari daftar nama pener im a um r oh gra t is y ang dip er ol eh K upa s Tunta s da ri p ega wa i Pemr o v Lampung, terdapat beber ap a na m a y a ng buka n termas uk anggota DPRD Lampung.
Seba gia n na m a m emang anggota DPRD Lampung, seperti Imer Darius (Demokrat), Toni Eka Candra (Golkar), Ahmad Bastari (PAN), Mega Putri Tarmizi (Golkar), Dedi Afrizal (PD IP, Fi rm a n Ya ni (Demokrat), Ismet Roni (Golkar ), Dendi R amadhona K al i gi s (Dem ok r at ), da n Yudi Carlo (Demokrat). N am un, seba gi a n l agi a da na ma y a ng buk a n Anggot a DPR D Pro v i ns i L am p ung, s ep er t i Yuli a H as i m ah, da n H i di r Ib rahim. Bahkan, ada nama anggota DPRD Lamp ung yang dalam daftar itu terp is ah. Sepert i, D edi da n Afrizal, serta Mega Putri dan Tarmizi. Anggota DPRD Lampung, Firman Yani ya ng na ma nya t erm as uk dal a m p ener i m a um ro h gratis saat dihubungi, mengaku tidak tahu adanya program itu. B a hk a n, A nggo t a K o m i si III i ni m eny a t ak a n
t idak ada ko nfi rm a si k e dirinya. "Sumpah demi All a h s a ya t ida k ta u, da n tidak dikabarkan. Ka laupun saya dapat, saya enggak mau lah. Saya akan kasihkan ke yang berhak menerima,"ujar Firman melalui ponselnya, Selasa (11/3). Ter p i sa h, D endi R oh m ado na , anggota DPRD Provinsi Lampung lainnya, m eny a t ak a n, p r o gr a m umr o h gr at i s i t u buka n untuknya. Tapi diberik an k ep a da dua or a ng lain, yang pilih seba ga i pengganti. " Sa y a ber ik a n k e dua o ra ng. Sa tuny a m a rbo t da n sa tuny a p enja ga y a yasan. Dan saya urus paspor mereka untuk berangk a t bula n Ap r i l na nti , " ucapnya. Ter p i sa h, K ep al a Bi r o Bina Mental Provinsi Lampung, Sumiati Somad saat dikonfirmasi mengatakan, j am aa h um ro h La mp ung tidak ada yang fiktif. Ter-
kait pemecahan nama, ia m enj ela s ka n, i t u m erup ak a n na m a k o ns t i tuen anggot a dewa n ters ebut , karena mereka lupa nama yang akan dimasukkan ke dalam rombongan jamaah umroh tersebut. "Saya tidak mengetahui jika dua nama yang dimasukkan itu merupakan orang yang sama. Mungkin itu salah tulis," kilahnya. Ia berjanji, akan mengecek kem bal i na ma -nam a j am a a h umr o h t ers ebut , dan a ka n mem p er ba ik i jika ada kesalahan. Pengam a t Pemer int a han dari Unila, Dedy Herma wa n m enyes al kan k ebijakan Pemrov Lampung yang tidak mementingkan kepentingan rakyat kecil. "Kalau memang benar, ha l ini sa ngat dis a ya ngkan. Seharusnya, anggota dewan di masa akhir tugasnya aktif dikantor, ini malah dapat program umroh," ujarnya. (Wanda/Bong)
Kunker DPRD Lampung Mendahului Anggaran Bandarlampung (Kupas Tuntas)
Foto: Jons/Kupas Tuntas
SAPA WARGA -WALIKOTA Bandarlampung sekaligus Calon Gubernur Lampung, Herman HN menggelar silaturahmi dengan sanak famili dan keluarga besarnya di Kampung Baru, Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, Selasa ( 11/3).
Hak Suara Disabilitas Rawan Disalahgunakan Bandarlampung (Kupas Tuntas) KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, bakal terjadi kerawanan kecurangan hak suara pada pemilih penyandang cacat (disabilitas) dan narapidana. Hal itu terungkap saat digelar diskusi persiapan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Komnas HAM, mengangkat persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan gubernur (pilgub) yang dilaksanakan, di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung, Selasa (11/3). Dalam diskusi yang diselenggarakan Komnas HAM dengan melibatkan KPUD, Bawaslu, Polda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan Pemprov dan Kanwil Dephum HAM Lampung. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) menjadi pokok bahasan yang diangkat jelang persiapan pelaksanaan Pemilu 2014. Komnas HAM menilai, sisi paling rawan dan berpotensi
dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu, penyalahgunaan hak suara bagi pemilih disabilitas (penyandang cacat) dan pemilih terpidana. Selain diskusi membahas persoalan dana kampanye empat pasang cagub/cawagub agar transparan dan akuntable. Ketua KPUD Lampung, Nanang Trenggono mengatakan, untuk persoalan DPT ada empat bagian, pertama DPT menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih), kedua DPT Tambahan, ketiga daftar pemilih khusus, yang mana pendataannya berakhir pada 14 hari sebelum hari pemungutan suara dan keempat Daftar Pemilih Khusus Tambahan. "Untuk mereka yang tercatat dalam DPT, akan tetapi tidak bisa melakukan pemilihan di TPS masing-masing, kami memberikan kesempatan untuk memilih di TPS lain," ujarnya. Ia menjelaskan, khusus pemilih kaum disabilitas didalam pelaksanaan pemungutan suara, meski dalam diskusi menyatakan harus ada pendamping, pihaknya tidak keberatan, namun keberadaan pendamping tersebut untuk mendampingi saja,
tanpa mengurangi hak pemilih berangkutan. "Pendampingnya bisa dari sanak family atau orang terdekat yang dipercaya dan lebih dulu membubuhkan tandatangan dalam form yang disiapkan KPU di TPS," ungkapnya. Ia melanjutkan, untuk persoalan pendampingan pemilih khusus, pihaknya menjamin bahwa kerahasiaan tetap bisa terjaga, meski pun ada pihak pendamping. "Diskusi tadi meminta supaya jangan ada pendamping, biar keamanan dan kerahasiaan terjamin. Tetapii, kami pastikan dan menjamin kerahasiaan pemilih disabilitas ini tetap terjaga," tegasnya. Sementara disinggung soal laporan dana kampanye para pasangan cagub/ cawagub, ia mengatakan, pihaknya hari ini (kemarin, red) tengah melakukan pertemuan dengan seluruh LO masing-masing pasangan calon. Meski begitu, Nanang belum mau berkomentar terkait kapan waktu pelaporan dana kampanye pasalon. "Silahkan tanyakan ke pokjanya, tanyakan dengan Pak Edwin. Kalau detailnya tidak tahu," terang dia. (Nang)
SETELAH reses ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, Anggota DPRD Lampung kembali tugas ke luar daerah. Kunker terbilang aneh, mengingat alokasi anggarannya tak jelas. Informasi yang diperoleh Kupas Tuntas, kunjungan kerja dilaksanakan oleh Anggota Komisi II dan III DPRD Lampung. Mereka berangkat ke Jakarta, Bandung dan Batam. Belum diketahui apa materi tugas belajar tersebut. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Munzir membenarkan kalau komisinya mengadakan kunjungan kerja ke Bandung. "Ya, lagi ada kunjungan
kerja" ujarnya melalui Black Berry Messenger, Selasa (11/3). Sebagian besar anggota dewan yang berangkat, adalah politisi yang mencalonkan kembali pada Pileg 2014. Tidak hanya itu, staff komisi pun ikut serta. "Saya tidak tahu siapa saja PNS yang ikut, mas. Coba langsung tanya ke atasan (Ketua Komisi)," ujar Munzir. Ahmad Nyerupa, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung juga ikut berangkat. Dia mengaku, mulai Senin (10/3) berangkat kunjungan kerja ke Batam. “Ini tugas komisi, hanya tiga hari saja," jelasnya. Hal senada, juga disampaikan Firman Yani, Anggota Komisi III. Melalui sambungan telepon, Firman menyatakan sedang berada di
Bandung. Dikonfirmasi di ruang kerja, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lampung Sudarno Eddi membenarkan kegiatan kunjungan kerja tersebut. Namun, Sudarno tidak bisa menyebutkan apa materi kunjungan maupun anggaran yang digunakan Komisi II dan III tersebut. Sebab APBD 2014 belum lagi dikucurkan, sementara APBD 2013 sudah lama tutup buku. "Saya lupa," ujar Sudarno sembari tersenyum. Binarti Bintang, Humas DPRD Lampung, justeru melemparkan semua pertanyaan wartawan kepada sekwan. "Detail anggaran kunker saya tidak mengetahui. Lebih jelasnya tanyakan ke sekjen, mas,” elak dia. Diketahui, anggaran Sekretariat DPRD Lampung
untuk kunjungan kerja DPRD ke Luar Daerah dialokasikan APBD 2014 sebesar Rp1.614. 000.000. Kemudian Belanja Sekwan yang masuk dalam Rancangan APBD 2014 dianggarkan Rp69.073.000.000. Dimintai komentarnya, Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengaku kecewa dengan ulah para politisi tersebut. "Itu plesiran, bukan kunjungan kerja. Hanya untuk menutup akhir masa jabatan. Lebih baik itu distop jalan-jalan hanya menghabiskan anggaran," kata Uchok. Dia menilai, tidak ada urgensi perjalanan dinas di akhir tahun pengabdian DPRD. Alangkah baiknya dana dialihkan ke program lain yang pro rakyat. (Bong/Wanda)
Alfian Husin Terpanggil Bantu Rakyat Bandarlampung (Kupas Tuntas) SOSOK Alfian Husin dikenal sebagai seorang y a ng hum o r i s, nam un tetap kharismatik, tegas dan disiplin. Keberhasilannya meni ti kar ir, t ak ter lep as dar i per a na n da n dukungan keluarga, terut am a is t ri nya, Hj . dr. Yoenidar Karim Alfian, y ang sel a lu m en dam pi ngi da n memberik an support untuk kemajuan karirnya. “ Kel uar ga s a nga t berperan penting dalam
kemajuan karir saya, khususnya istri saya. Dialah y ang sela lu m endukung, mendoakan dan memberik an k ep er ca y a an p enuh kepada saya dalam setiap melangkah," akata Alfian s aa t ber bi ncang denga n K up a s Tunt a s di k edia mannya, Selasa (11/3). Alfian mengakui, support anak-anak juga menj a di p el ecut untuk bi s a terus maju. " Sa y a i ngi n m em ber i kan contoh bagi anak-anak s up a y a j uga bis a men cap a i k es uk s esa n. D a n Alhamdulillah ini bisa terwujud sesuai dengan ha rapan kami,” ujar ayah li-
Alfian Husin ma anak ini. M es k i pun cender ung p endi am , Al f i aa n juga dikenal humoris, dan ra m ah p ada sem ua o r ang. Ia juga mempunyai sikap
wela s asi h ya ng di tunjukan kepada seluruh pekerjanya. K ep ut us a nny a mengabdi untuk Lampung denga n m encal o nka n diri menjadi anggota legislatif, diharapkan bisa mendapatkan restu dan doa da ri semua elemen masyar akat. K epa da ma s y a ra k a t Lampung, Alfian Husin y ang ma j u da r i Pa rt a i Amanat Nasional (PAN) nomor urut 4 ini meminta doa dan dukungan dari m as y a ra k a t a gar bis a terp il ih m ewak il i ma s yarakat Lampung di lembaga DPR RI. (Bong)