Issuu on Google+

Edisi 01 / 2011

03

Anas Urbaningrum: Koin Untuk Presiden Adalah Sinisme Politik

P

ernyataan keras ditunjukan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terhadap gerakan pengumpulan koin untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang marak dilakukan diberbagai tempat bahkan di DPR RI. Anas menilainya bukanlah lagi kritik melainkan sinisme politik yang berlebihan. Ia juga mengungkapkan bahwa politisi dan pihak-pihak yang mendalangi aksi itu sebenarnya sadar SBY tidak mengeluhkan nilai gajinya sebagai Presiden RI. "Sejatinya mereka tahu SBY tidak mengeluh dan menyoal gajinya. SBY juga tidak minta kenaikan gaji dan justru utamakan kenaikan gaji bagi PNS dan prajurit. Tetapi sebuah kalimat Presiden telah dikemas dan diperkuda untuk kepentingan sinisme politik yang berlebihan," ujar Anas, Selasa (25/01). Lebih lanjut Anas menyarankan kepada

“.....sebuah kalimat Presiden telah dikemas dan diperkuda untuk kepentingan sinisme politik yang berlebihan....”

Presiden SBY agar tidak terlalu terganggu dengan aksi sinisme politik itu. Lebih baik tetap menyibukkan diri dengan kerja nyata untuk menjalankan programprogram pembangunan.

Diantara aksi pengumpulan koin untuk presiden tersebut, yang paling tidak sehat adalah digunakannya gedung DPR yang terhormat untuk aksi menyesatkan tersebut. Bahkan oknum-oknum anggota

Tak Benar Demokrasi Dibajak Parpol BELAKANGAN INI, kritik kepada Partai Politik semakin hari makin dan makin hari makin serius. Dibeberapa Media ditulis ‘Demokrasi Pasca Demokrasi Dibajak oleh Partai Politik’. Tentu sebagai aktivis partai, Bung Anas tidak setuju dengan pandangan itu. Menurut Bung Anas, saat ini Partai Demokrat khususnya, sedang menyelenggarakan demokrasi, sedang menghidupkan demokrasi, sedang mendorong pembelajaran, pematangan dan penguatan demokrasi. “Bahwa demokrasi kita belum sempurna, belum menemukan formatnya yang betul-betul baku, iya. Kita aktivis partai tidak sedang membajak demokrasi,” ujar Bung Anas saat membuka Musda II DPD-PD Bengkulu beberapa waktu lalu. Menurutnya demokrasi sesungguhnya dalam pengertian prakteknya adalah demokratisasi, bukan terus menerus menjadi demokrasi, bahkan di negara yang demokrasi dan sistemnya sudah matang, sudah stabil dan sudah matang demokrasi masih terus mencari bentuknya. Bung Anas menambahkan, Indonesia yang demokrasinya masih muda tentu ada kekurangan di sanasini, tapi poin yang harus digarisbawahi betul adalah bahwa politisi partai harus bisa mendengarkan kritik dan koreksi. Karena menurutnya pandangan-pandangan seperti itu harus dipandang dengan cara pandang yang positif, dengan cara pikir yang terbuka. “Kita tidak boleh menutup mata, menutup telinga dari kekurangan-kekurangan praktek demokrasi, termasuk kontribusi partai politik dalam membangun demokrasi. Dan itu harus kita jadikan faktor dan energi yang melecut kita, memacu dan memicu kita untuk menunjukkan bahwa partai politik itu adalah pilar demokrasi dan bukan pembajak demokrasi. Dan itu harus kita bangun bukan saja dari Jakarta, itu harus kita bangun dari seluruh Indonesia,” tambahnya. Lebih jauh Bung Anas menyampaikan, bahwa membangun demokrasi tidak bisa top down, dari pusat ke daerah saja, tapi membangun demokrasi itu juga harus bottom up dari propinsi, dari kabupaten kota ke pusat. “Ini agar demokrasi tumbuh hidup dan berkembang merata ke seluruh Indonesia dan pada waktunya saya yakin betul demokrasi Indonesia itu akan menjadi salah satu demokrasi yang terbesar dan termapan di dunia,” ujarnya. Bung Anas juga meminta agar Partai Demokrat harus berperan besar didalam proses itu. Partai Demokrat sebagai partai baru yang lahir di masa reformasi, dirancang menjadi partai yang besar, yang kuat, yang modern dan berakar politik kuat di dalam hati dan pikiran rakyat harus mengambil tanggung jawab yang besar di dalam proses itu. “Kalau tidak, demokrasi kita akan selalu menghadapi dilema dan dilema itu akan juga dihadapi oleh partai kita,” kata Anas.

Bung Anas menyampaikan pertanyaan paling pokok yang selalu disampaikan oleh siapa pun, para pengkritik demokrasi dan praktek berdemokrasi di Indonesia adalah bagaimana relevansi praktek-praktek demokrasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Demokrasi dibangun, membangun kesejahteraan politisi atau membangun kesejahteraan rakyatnya? Itu pertanyaan dasarnya. Dan itu yang harus kita jawab, demokrasi itu harus mampu mendistribusikan intensif kesejahteraan secara adil, mulai dari kepada para elit, para pelaku, para aktor politik, para penyelenggara negara, tetapi juga kepada rakyat banyak lewat kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan faedah dan manfaatnya untuk rakyat,” ujar Anas. Menurut Anas, insentif tidak bisa dibagi dengan cara di luar kebijakan, karena itu politik selalu bicara tentang kebijakan yang baik, lewat kebijakan yang baik itulah ada alokasi anggaran yang bisa menggerakkan kehidupan ekonomi, bisa mendistribusikan hasil pertumbuhan ekonomi dengan adil, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, perbaikan infrastruktur, angka harapan hidup dan banyak hal lain yang itu adalah hajat hidup rakyat sehari-hari. “Itu politik, politik itu bekerja nyata untuk kepentingan rakyat, politik itu bukan hanya kampanye, bukan hanya coblosan, bukan hanya pemilukada, bukan hanya musda, bukan hanya rakerda, itu mekanisme-mekanisme di partai dan mekanisme-mekanisme kompetisi yang terlembaga. Tetapi politik sesungguhnya adalah bekerja nyata untuk kepentingan orang banyak,” tegas Anas. Bung Anas kembali menjelaskan, kalau di suatu daerah Partai Demokrat tumbuh berkembang dan setelah itu ada perbaikanperbaikan nyata di dalam kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah itu, berarti Partai Demokrat telah bekerja nyata untuk perbaikan situasi, perbaikan keadaan, peningkatan taraf kehidupan rakyat, itulah politik yang berhasil. “Politik yang berhasil ditandai oleh meningkatnya perolehan kursi, kalau partai tidak dapat kursi, partai itu belum dipercaya oleh rakyat. Tetapi setelah partai itu mendapatkan kursi, maka kursi itu harus dijadikan mesin politik penyebab lahirnya kebijakankebijakan yang menguntungkan rakyat, bukan hanya menguntungkan konsituen yang memilih partai itu, tetapi menguntungkan seluruh rakyat. Dan pendirian ini harus dicamkan betul oleh kader-kader Partai Demokrat yang diurus oleh anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Kota yang mewakili Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya siapa yang dulu memilih ketika pemilu, yang diurus adalah seluruh rakyat,” jelas Anas. Harapan ketiga dari Anas kepada kader Partai Demokrat yakni bahwa Partai Demokrat baru berusia 10 tahun di 9 September 2011 mendatang. Tetapi sepuluh tahun, usia yang muda tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan partai ini sebagai partai yang anak-anak, partai kekanak-kanakan. “Partai kita masih muda usia biologisnya, tetapi yakinlah partai kita sudah matang usia politiknya,” tandasnya. (*)

DPR dengan sok jagoan memelopori hal ini dengan berlindung dibalik hak imunitas mereka. Mereka lupa antar lembaga negara ada etika yang harus dipegang. menyedihkan lagi, salah satu oknum DPR yang melakukan itu adalah mereka yang memimpin belajar etika ke Yunani beberapa waktu yang lalu. Itukah hasil dari jalan-jalan mereka ke Yunani? Akibat aksi tersebut, mereka pun dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh sejumlah LSM yang geram atas aksi tersebut. Sebab Kode Etik DPR RI sudah menegaskan kewajiban untuk saling menghormati lembaga negara. Namun oknum-oknum itu hanya tahu dirinya harus dihormati tetapi sedikitpun tidak memiliki etika untuk saling menghormati. Padahal bila pemanggilan ke DPR ada yang tidak datang saja, langsung para legislator berteriak pejabat yang diundang itu menghina DPR. Lalu bagaimana dengan sikap mereka dengan aksi pengumpulan koin untuk Presiden yang jelas-jelas melecehkan lembaga negara kepresidenan? Dengan santai saja mereka menganggap hal itu hal yang biasa. Arogansi politik dan arogansi kelembagaan seperti ini tentu snagat menyedihkan di tengah harapan masyarakat yang menginginkan stabilitas politik, ekonomi, hukum dan keamanan bisa terjadi. Lebih menyedihkan ketika Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seperti yang dikutip di beberapa media mengatakan, pengumpulan koin itu merupakan bentuk kreativitas lapangan yang tidak perlu dipermasalahkan. “Ini cara satir untuk mengekspresikan keprihatinan,” kata Priyo. Pertanyaan mendasarnya adalah, haruskan dengan alasan kreativitas, kebebasan, maka kita semua bebas untuk saling hina, saling ejek dan saling merendahkan? Lebih parah lagi kalau fakta alasan munculnya kreativitas itu sangat jauh dengan fakta yang sebenarnya dari statemen presiden SBY. Haruskah rakyat disesatkan oleh penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh wakil rakyatnya sendiri? **


3