Page 1

Edisi 1 - Tahun 1 - Februari 2014

Lampung

Halaman 2

Kejati Lampung Tahan Lagi Tersangka Korupsi Alkes Bandarlampung , KPK Kejaksaan Tinggi Lampung kembali menahan satu tersangka korupsi alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah A Dadi Tjokrodipo Bandarlampung, Selasa (4/2), menyusul penahanan dua tersangka

korupsi RSUD Bandarlampung ini sebelumnya. Proyeknya bernilai Rp15,5 miliar tahun anggaran 2012, dengan tersangka yang ditahan lagi, yaitu Suw, Kabag Umum Dinas Kesehatan Bandarlampung. Sebelum dilakukan pena-

Subing, Penjual Aset Pemkot Didakwa Pasal Korupsi BANDAR LAMPUNG, KPK Perbuatan Muhamad Subing ( 5 2 ) , terdakwa korupsi penjualan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, didakwa Jaksa Tri Wahyu Prateka merugikan keuangan negara, sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31/1999 yang diubah dengan UU RI No. 20/ 2001 tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa (4/2). Dalam dakwaan Jaksa Tri Wahyu Prateka, disebutkan pada 2011 Pemkot Bandar Lampung melaksanakan kegiatan penghapusan barangbarang inventaris. Dikarenakan terjadi perubahan struktur dan organisasi pada Pemkot Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung memperbarui susunan panitia penghapusan aset melalui surat keputusan. Terdakwa Subing, yang merupakan salah satu bekas staf Badan Kepegawaian (BKD) Kota Bandar Lampung, mencari peserta lelang aset Kota Bandar Lampung berupa 16 truk dan delapan alat berat. "Pada saat proses penghapusan berjalan, tanpa melalui proses lelang terbatas, Kadi Kuswayo (dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa untuk menawarkan dan menjual beberapa kendaraan dinas operasional khusus yang diusulkan untuk dihapuskan

kepada Rahmad Panjaitan dan Suyitno," ujar jaksa, membacakan surat dakwaannya. Selanjutnya, sekitar Mei 2011, Kadi Kuswoyo, selaku kasubbag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Setkot Bandar Lampung, menginvestarisasi barang-barang milik pemerintah yang akan dihapuskan dengan mendatangi satuansatuan kerja di lingkungan Pemkot. Lalu, terdakwa menemui Suyitno dengan mengatakan dirinya adalah pemenang lelang barang rongsokan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung. Berdasar kartu inventaris barang yang ada pada Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Pemkot Bandar Lampung dan rekapitulasi daftar mutasi barang tahun anggaran 2007, satu unit buldoser merek Carrterpilar masih tercatat sebagai aset Pemkot Bandar Lampung. Namun, alat berat tersebut sudah tidak ada lagi di UPT TPA Bakung karena sudah dijual terdakwa kepada Yester seharga Rp60 juta. "Akibat perbuatannya, terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian negara dalam hal ini Pemkot Bandar Lampung sebesar Rp66.750.000, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Lampung," kata dia. (*)

hanan, Suw diperiksa terlebih dahulu di ruang Kasi Ekonomi Moneter (Ekmon) Kejati Lampung, di Bandarlampung, Selasa, selama tujuh jam. Sebelumnya, pada Senin (3/2), dua tersangka korupsi Alkes itu, yakni Luk selaku kuasa Direktur PT Tralala Internusa, dan MN selaku Ketua Panitia Pengadaan Lelang Barang sudah telebih dulu ditahan oleh penyidik

Kejati Lampung. "Untuk melakukan penahanan terhadap Suw membutuhkan waktu yang cukup alot, karena masih ada beberapa hal yang perlu diperdalam oleh penyidik," kata Ketua Tim Perkara Rudy Hartono yang juga Kabag TU Kejati Lampung. Ia mengatakan,

saat pemeriksaan tersangka mengungkapkan bahwa sebenarnya kaitannya bukan ke atas, tetapi lebih kepada anggota lelang. Keterangan baru ini, ujarnya, sebagai bahan penyidik untuk mengkonfrontir Suw dengan dua tersangka lainnya. Tim penyidik akan mengkonfrontir para tersangka setelah mendapatkan kete-

rangan dari anggota lelang, kemudian akan mencocokkan hasilnya dengan keterangan saksi MN selaku ketua lelang dan tersangka Luk selaku kuasa Direktur PT Tralala Internusa yang diketahui sebagai pemenang lelang. Sementara itu, pemilik (owner) PT Tralala Internusa Kusnadi Guleleng hanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut, padahal perannya dinilai penyidik sangat penting dalam perkara tersebut. "Suw ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan dirinya selaku PPK saat itu," kata Rudy. Dia menjelaskan bahwa Suw pada saat itu selaku PPK pada pengadaan Alkes RSUD ADT Bandarlampung tahun 2012. Tersangka ditahan dengan surat perintah penahanan nomor: 03/RT.1/KJT/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor No 31 Tahun 1999 dan No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman

hukuman minimal empat tahun penjara. "Kerugian negara sekitar Rp7 miliar hanya dinikmati oleh tersangka Luk selaku rekanan. Untuk yang lain belum diketahui, namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka yang lain," ujarnya. Menurut kuasa hukum tersangka Suw yakni Supriyadi Siregar bahwa kliennya telah dizalimi, mengingat penetapan tersangka dan penahanan pada kliennya itu seperti dipaksakan. "Waktu itu, Abu Bakar salah seorang anggota panitia dari Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung menyerahkan SK wali kota untuk menunjuk Suw sebagai PPK tertanggal 17 Oktober 2012. Tetapi SK tersebut baru diterima pada tanggal 5 November 2012," katanya. Akan tetapi, pada saat itu, SK sudah berlaku sejak 1 Oktober 2012. Padahal saat itu, kliennya sebagai Kasubag Umum di RSUD Tjokrodipo Bandarlampung. (Net)

Ratusan Kasus Korupsi Lampung HILANG Bandarlampung, KPK - Predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diraih tujuh daerah di Lampung patut diapresiasi. Namun, harusnya itu tidak membuat pemerintah daerah (pemda) berpuas diri. Begitu kata anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Sjam dalam kunjungan rombong-an anggota DPR RI ke Lampung di ruang rapat Pemprov Lampung, belum lama ini. "Keberhasilan pemda di Provinsi Lampung, yang memperoleh predikat WTP dalam pembuatan laporan keuangan tentu memuaskan. Namun esensi keberhasilan pengelolaan keuangan yang utama adalah kesejahteraan rakyat," ujarnya. Menurutnya, keterbukaan pemerintah dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah masih tanda tanya. Sebab faktanya, banyak temuan

Seharusnya setelah 60 hari tidak ditindaklanjuti m a k a harus dilakukan p e m e riksaan. Pemeriksaan menjadi satu sarana pembe-rantasan korupsi ... Kamaruddin Sjam Anggota Komisi XI DPR RI

kasus tidak dilanjuti oleh BPK maupun BPKP Perwa-kilan Provinsi Lampung. Pada tahun 2006, misalnya, DPR mendata terjadinya 259 kasus dengan nilai mencapai

Rp163 miliar dan rekomendasi sebanyak 515 kasus dengan nilai Rp48 miliar. Dari jumlah itu, BPK diketahui tidak menindak-lanjuti 37 kasus dengan potensi kerugian Rp9,7 miliar. Demikian juga pada 2011, terdapat 436 temuan kasus dengan nilai Rp711 miliar ditambah rekomen-dasi 1165 kasus dengan nilai Rp278 miliar. Akan tetapi BPK menyisakan pekerjaan rumah dengan belum menindaklanjuti 596 kasus dengan besaran Rp125 miliar. "Seharusnya setelah 60 hari tidak ditindaklanjuti maka harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan menjadi satu sarana pemberantasan korupsi," ungkapnya. Menanggapi itu, Kepala Perwakilan BPKP Lampung Deni Suardini mengaku telah berupaya keras membantu pemerintah daerah di Provinsi Lampung dan instansi dalam memeriksa

keuangan. “Sementara, Kepala BPK Perwakilan Lampung Novi Gregory Antonius Pelenkahu mengatakan, keberhasilan pengelolaan keuangan Lampung disebabkan adanya upaya pemerintah setempat meningkatkan jumlah tenaga akuntan. Karenanya tidak berlebihan jika setiap tahunnya, Lampung selalu mengalami peningkatan dalam perolehan predikat opini WTP. "Pada 2010, Lampung berhasil menempatkan lima daerah dari 34 daerah yang diberikan predikat WTP, sementara sisanya tujuh daerah wajar dengan pengecualian (WDP), dan tiga daerah tidak memberikan pendapat (TMP). Sementara pada 2011 meningkat menjadi tujuh daerah WTP, enam daerah WDP, dan dua daerah TMP," tandasnya. (Net)

Korupsi Rp 940 Juta, Didi Dituntut Empat Tahun Penjara Bandar lampung, KPK - Didi Aryadi ( 4 4 ) , karyawan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) Depo Bandar Lampung dituntut empat tahun penjara. Jaksa penuntut umum (JPU) Ardi menyatakan Didi terbukti

melakukan korupsi Rp 940 juta. "Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Didi Aryadi selama empat tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara," ujar JPU Ardi dihadapan

ketua majelis hakim Sutaji pada sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (5/2). Didi juga dituntut membayar uang pengganti Rp 940 juta subsider dua tahun penjara. JPU menyatakan Didi terbukti melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Ti-

pikor pada dakwaan subsider. Terungkap dalam persidangan, Didi selaku kepala gudang unilever PT PPI Subcabang Telukbetung melakukan korupsi pada periode waktu Juli-September 2012. Korupsi dilakukan Didi di gudang PT PPI Subcabang Telukbetung di Jalan Yos Sudarso, Telukbetung, Bandar Lampung. (Net)

Revisi hal 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you