Issuu on Google+

Edisi 1 - Tahun 1 - Februari 2014

Palembang

Halaman 6

Tiga Pegawai Dispenda Bakal Tersangka Korupsi Dana Retribusi Palembang, KPK - Polresta Palembang sepertinya bakal menetapkan empat tersangka dari tiga pegawai Dispenda, terkait tindak korupsi penyelewengan dana retribusi hotel restoran dan tempat hiburan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang. Satu tersangka lain merupakan pihak luar yang diduga memilki kedekatan dengan ketiganya. Polisi sudah menemukan bukti kuat untuk menjerat keempat orang ini, terkait penyelewengan dana retribusi pada 2010-2011 lalu, diperkirakan merugikan negara hingga 5 milyar. "Ada empat, tiga dari dalam (Pegawai Dispenda) dan satu dari luar. Dua orang

perempuan dan dua orang laki- laki," ujar Djoko, tanpa menyebut lebih jelas secara pasti siapa saksi yang telah meningkat statusnya menjadi tersangka tersebut. Dia menambahkan, saat ini Polresta Palembang memang belum mendapat rilis resmi baik dari BPKP mengenai

kerugian negara, maupun dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait siapa saja penikmat dana negara itu. "Segera, di bulan ini, akan digelar perkara dan ditetapkan tersangka. Kita minta kasus ini tidak dulu dikaitkan dengan unsur politis, sebab

yang ditemukan oleh penyidik kita murni pidana. Koordinasi yang dilakukan dengan BPKP dan PPATK sejauh ini memberikan kita (penyidik) lampu hijau untuk itu (melanjutkan proses hukum)," imbuhnya, Minggu (9/2). Informasi yang dihimpun, tiga pegawai disebut-sebut pegawai Dispenda Palembang pada periode tersebut. Bahkan sebelumnya beredar nama istri mantan pejabat yang sempat terbawa-bawa di kasus ini. (Net)

Mantan Kades Korupsi Palembang, KPK -Berkas tersangka korupsi penyimpangan dana bantuan gubernur (Bangub), Anggaran Dana Desa (ADD) dan intensif perangkat desa 2011-2013 senilai Rp150 juta, dilakukan Isnov Sulmami (54) mantan Kades Karang Dapo, OKU segera dilimpahkan ke PN Tipikor Palembang. Hal itu ditegaskan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Baturaja, Sugeng Sumarno SH, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) A Halim SH MH, kemarin. "Sekarang masih dalam pemberkasan. Target kita paling lambat akhir Februari, berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor palembang," tegas Halim. Sebelumnya, diduga korupsi penyimpangan dana desa sebesar Rp 150 juta,

Walikota Palembang Kembali Diperiksa KPK

akhirnya Isnov Sulmami yang juga Calon Legsitaltif (caleg) `dijemput paksa pihak kejaksaan, Jumat (24/1). Warga Sukamaju, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat itu ditangkap dikediamannya. Halim menambahkan, Isnov sangat gesit. Bahkan, tiga kali dipanggil, selalu mangkir. Hebatnya

lagi, tersangka sempat melarikan diri ke Pulau Jawa. Halim menjelaskan, atas perbuatannya tersangka diancam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 31 tahun 1999 pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 8 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun dan minimal 1 tahun

penjara. "Saat ini tersangka kita titipkan di Rutan Sarang Elang," ujar Halim. Terpisah, Sekretaris DPC Partai Hanura OKU, MS Tito ST dikonfirmasi, pihaknya tak akan melindungi kadernya terlibat korupsi. Jika terbukti, Partai Hanura akan langsung memecatnya dari keanggotaan partai. "Memang benar, Isnov caleg dari Partai kami. Namun, kami tak bisa menghapusnya dari daftar caleg karena sudah masuk DCT (daftar caleg tetap)," pungkasnya. (Net)

Sidang Korupsi Bibit Karet Ditunda PALEMBANG, KPK - Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan bibit karet di Kabupaten Banyuasin senilai Rp 500 juta, kamis (6/2) ditunda. Sedianya sidang tersebut mengagendakan pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa Singgih Hermawan, yang kini menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel. Dimana, kasus tersebut

menjerat terdakwa saat menjabat Kepala Dinas Perkebunan Sumsel tahun 2011. “Pledoi belum siap. Sidang kami tunda, dan akan kami agendakan pekan depan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Posma P Nainggolan SH pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang. (Net)

Palembang, KPK - Terkait kasus dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Walikota Palembang, Romy Herton, Selasa (4/2). Usai menemui penyidik sekitar 1 jam, Romy mengaku hanya mengambil sejumlah berkasnya yang sempat diamankan KPK. “ Tidak ada pertanyaan. Saya cuma kembalikan berkas saya yang disita,” kata Romy kepada wartawan di halaman Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2). Romy menjelaskan sejumlah berkas yang dimaksud adalah Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebaagai Walikota Palembang dan berkas yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi terhadap Akil saat menangani sengketa Pilkada yang dimohonkan lawan politiknya. Namun, Romy menolak menyebutkan lawan politiknya itu. Sementara itu, KPK me-

mastikan berkas tersangka Akil Mochtar sudah lengkap alias P-21. Dengan begitu, eks politisi Partai Golkar ini akan segera diadili di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. “Diperkirakan berkas perkara atas tersangka AM (Akil Mochtar) dilimpahkan ke pengadilan pekan depan,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapti Prabowo, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Selasa (4/2) sore. Akil Mochtar selaku Ketua MK disangkakan menerima uang suap sebesar Rp3 miliar untuk pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Rp1 miliar untuk sengketa Pilkada Lebak, Banten. Bekas Anggota DPR itu juga diduga menerima gratifikasi dalam pengurusan sejumlah sengketa pilkada lain, di antaranya Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tak hanya itu, KPK pun menjeratnya dengan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Net)

Polda Sumsel Segera Serahkan Tersangka Korupsi Bansos ke Kejati Palembang, KPK - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyatakan segera menyerahkan tersangka korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Kejaksaan Tinggi, menyusul pernyataan telah lengkapnya berkas tersebut oleh jaksa penuntut umum. "Dalam dua pekan ke depan akan ada penyerahan

tersangka yakni mantan gubernur Sumsel Eddy Yusuf dan bupati Ogan Komering Ulu Yulius Nawawi dan barang bukti ke Kejati. Mengenai waktu pastinya belum bisa ditentukan saat ini," kata Kasubdit III Unit Tipikor Polda Sumsel AKBP Imran Amrin di Palembang, Rabu. Ia mengemukakan, selain

pelimpahan tersangka ke Kejati, pihaknya juga akan melimpahkan barang bukti yang sudah disita terkait dengan kasus tersebut. "Sementara ini mobil Eddy atas nama anaknya yang sudah disita karena ditengarai dibeli menggunakan dana bantuan sosial, sementara untuk Yulius masih didalami mengenai aset

yang dimilikinya," ujarnya. Sementara, Kepala Bidang Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Sumsel Mulyadi mengatakan pihaknya siap menerima pelimpahan tersangka Eddy dan Yulius serta barang bukti dari tim penyidik Polda. Terkait penahanan, menurutnya akan diputuskan begitu

pelimpahan sudah dilakukan. "Saat ini Kejati masih koordinasi dengan penyidik Polda terkait waktu pelimpahan. Jika sudah sepakat, mama siap menerimanya," ujarnya. Berkas Eddy Yusuf dan Yulius Nawawi dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Sumsel per 30 Januari 2014 setelah menjalani pelimpa-

han dari Polda sebanyak tiga kali. Pada pelimpahan yang ke3 itu, Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan ulang untuk menemukan syarat materil dan formil seperti yang tercantum dalam Pasal 143 KUHP dalam menjerat tersangka menjadi terdakwa. (Net)


1 hal 6