Issuu on Google+

Edisi 1 - Tahun 1 - Februari 2014

Banten

Halaman 4

Usut Korupsi Alkes Banten, KPK Periksa Walikota Airin KPK - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Selasa 11 Februari 2014. Dia diperiksa terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. "Diperiksa sebagai saksi untuk RAC (Ratu Atut Chosiyah)," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Airin terlihat sudah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB seorang diri. Adik ipar Ratu Atut itu menolak berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya itu.

"Nanti ya," ucapnya. Dalam kasus Alkes Banten sendiri, KPK telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaery Wardana alias Wawan. Juru Bicara KPK, Johan Budi, Selasa 7 Januari 2014, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan kemudian disimpulkan untuk naik ke proses penyidikan. "Dengan tersangka

Sekda Banten Ngaku Tak Terlibat Korupsi Atut KPK - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhadi, dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyusunan dan pengucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. "Saya terutama ditanya terkait proses pengucuran dan penyusunan APBD. Kalau yang lain-lain ditanyakan ya normatif," kata dia usai diperiksa KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2014). Muhadi mengklaim tidak ada intervensi dari Ratu Atut soal penyusunan ABPD. "Tidak ada," ujar dia seraya menegaskan dirinya tidak terlibat dengan kasus Ratu Atut.

Muhadi mengaku tidak tahu Ratu Atut pernah meminta komisi dari Kepala Dinas di Banten. "Saya tidak tahu," ungkapnya. Dalam proyek Alkes Ratu Atut disangka menerima gratifikasi dengan cara memeras. Korban pemerasan Ratu Atut diduga berasal dari pihak swasta dan pegawai pemerintahan di Banten. Selain Alkes Banten, Ratu Atut disangka memberi suap dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Ratu Atut sekarang ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. (Net)

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Surat Suara Belum Dilimpahkan SERANG, KPK - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pencetakan surat suara dan kartu pemilih dalam Pilgub Banten 2011 (dana hibah) Rp5,8 miliar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, belum saja dilimpahkan ke Kejari Serang. Namun, pihak Kejati Banten sudah berjanji kasus tersebut segera memasuki tahap II. "Ya, sebentar lagi tahap II," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten, Yopi Rulianda, SH, dikonfirmasi Senin (10/ 2). Namun, Yopi mengaku,

belum bisa memastikan jadwal pelimpahan dari penyidik Kejati ke Kejari Serang. "Nanti dikabari, ya dalam waktu dekat ini lah," ujarnya. Yopi mengatakan, penahanan ketiga tersangka yaitu, Erik Syehabudin (Kadisnakertrans Banten), Dede Iwan Kurniawan (Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Banten), dan N Nasution (Direktur CV RGM), akan diperpanjang sehingga tidak akan lepas secara hukum. "Ya pasti diperpanjang," katanya. (Net)

RAC (Ratu Atut Chosiyah) selaku Gubernur Pemprov Banten," ujarnya. Atut diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013. Atut disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Ratu Atut, KPK juga menetapkan adiknya yakni Tubagus Chaery Wardana alias sebagai tersangka dalam kasus yang sama. "Telah juga ditemukan dua

alat bukti dalam kasus yg sama, penyidik menetapkan saudara TCW (Tubagus Chaery Wardana) selaku Komisaris Utama PT BPP (Bali Pasific Pragama)," ujarnya. Selain sama-sama dijadikan tersangka, Wawan juga dijerat pasal yang sama dengan Atut. Yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. "Penetapan penyelidikan ke penyidikan sejak 6 Januari 2014," ujar Johan. (Net)

KPK Dalami Korupsi dan Cuci Uang Anggota DPRD Banten

KPK Sejumlah anggota DPRD Banten diduga menerima mobil dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang kini menjadi tahanan KPK karena disangka korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Pemberian dari Wawan untuk para wakil rakyat di Banten itu diduga terkait pengurusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, para anggota dewan di DPRD Banten yang diduga menerima mobil dari Wawan bisa saja dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun, KPK harus mencari terlebih dahulu dua alat bukti untuk menjerat mereka dengan pasal itu. Menurut Johan, mengacu pasal 5 UU TPPU maka bisa saja penerima pemberian dari Wawan diproses diposisikan sebagai penerima pasif dan diproses KPK. Sepanjang dia dengan sengaja mengetahui atau patut diduga itu berasal dari tindak pidana atau TPPU bisa dijerat TPPU. Tentu minimal harus ada dua alat bukti yang cukup tentu bisa

diterapkan," kata Johan di KPK, Jakarta, Senin (10/2). Johan mengatakan, KPK juga bisa menjerat para anggota DPRD Banten yang menerima mobil Wawan dengan dengan pasal gratifikasi. Namun, lembaga antikorupsi itu masih mendalami hal itu. "Sepanjang memenuhi unsurunsur dan dua alat bukti yang cukup ya bisa (dijerat gratifikasi)," ucapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah anggota DPRD Banten yang menerima mobil dari Wawan di antaranya adalah Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu diduga menerima mobil Toyota Alphard dan Mercy E300. Nama lain yang diduga menerima mobil dari Wawan adalah anggota Badan Anggaran DPRD Banten, Toni Fatoni Mukhson. Politikus PKB itu diduga menerima Toyota Alphard dan Land Cruiser Prado. Sedangkan anggota Badan Anggaran DPRD Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Soni Indrajaya diduga menerima mobil Honda CRV dari Wa-

wan. Selain itu Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Media Warman dari Fraksi Partai Demokrat yang disebut menerima mobil Honda CRV. Sedangkan Eddi Yus Amirsyah dari Fraksi Partai Demokrat menerima Jeep Rubicon, Moris, dua Mercedes Benz. Selanjutnya ada nama Agus Puji Raharjo dari Fraksi PKS menerima Mercedes Benz C211, Suparman dari Fraksi Partai Golkar menerima Toyota Alphard, dan Jayeng Rana menerima Mercedes Benz E300 dan Jaguar. Namun, para wakil rakyat di DPRD Banten itu sebelumnya sudah membantah tudingan menerima mobil-mobil dari adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut itu. Namun Johan menyatakan, Media Warman justru sudah menyerahkan mobil Honda CRV kepada KPK pekan lalu. Mobil itu kini sudah disita oleh KPK. Meski begitu, kata Johan, pengembalian itu tidak bisa menghapuskan perbuatan hukum yang telah dilakukan Media Warman. Namun, lanjut Johan, sampai saat ini belum ada sangkaan gratifikasi maupun TPPU kepada Media Warman dan anggota DPRD Banten lainnya yang diduga menerima mobil dari Wawan. "Pengembalian itu tidak bisa kaburkan sangkaan. Tapi kan ini belum disangka. Ini masih didalami," tandasnya. (Net)

Prihatin , Sejumlah Tokoh Bentuk Gerakan Banten Bersih SERANG, KPK - Sejumlah tokoh Banten mengusung "Gerakan Banten Bersih" dalam rangka mendukung penegak hukum untuk membumihanguskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Banten. Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk keprihatinan tokoh Banten atas kasus korupsi diduga dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Kita semua tentu prihatin dengan kondisi Banten saat ini. Begitu juga dengan para tokoh pendiri Provinsi ini. Dengan adanya kasus yang menimpa Atut dan Wawan ini, kami merapatkan barisan dan bertekad untuk menciptakan Banten yang bersih dari korupsi, ujar Ketua Umum Gerakan Banten Bersih, H. Mardini, dalam keterangan persnya di HU Kabar Banten, Senin (10/2). Mardini mengatakan, pihaknya juga sudah mendatangi sejumlah instansi penegak hukum di Banten, seperti Polda Banten, Kejati Banten, Korem 064/MY, dan Pengadilan Tinggi Banten untuk mendorong dan memberikan dukungan moral dalam rangka penegakan hukum di Banten. Kami mendorong supaya Banten ini dibersihkan dari semua pelaku korupsi. Kami sudah temui Kapolda, Kajati, Danrem, untuk beri support moral untuk menegakkan hukum di Banten. (Net)


1 hal 4