Page 1

Lampung

Edisi 1 - Tahun 1 - Februari 2014

Halaman 3

Ilustrasi.

Eks Kepala Disbudpar Tanggamus Didakwa Korupsi BANDARLAMPUNG, KPK - Mantan Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, Sobir didakwa melakukan korupsi sarana-prasarana kegiatan pembinaan olahraga Tanggamus, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp455.220.000 di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (3/2). Jaksa juga mendakwa Nuryadin ST Selaku Direktur CV Global Sarana Mandiri dan Alep Arslan Fitri selaku Direktur CV Persada Raya, dengan perkara yang sama. Ketiga terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samsi dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf B UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana penjara korupsi, dalam dakwaan Primer. Dan pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat( 1) huruf b UU RI NO.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair. Dalam dakwaan, terdakwa melakukan korupsi dengan cara menerbitkan surat perintah membayar (SPM) atas seperti pengadaan seragam kontingen kejurda pelajar, pengadaan seragam Bapopsi, perlengkapan olahraga, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, dan pengadaan peralatan cabang olahraga Disbudpora Kabupaten Tanggamus, yang kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan. "Berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Disbudpora Kabupaten Tanggamus terdapat alokasi anggaran sebesar Rp1.154.300.000 untuk belanja barang dan jasa," ujar Syamsi. Dari dana tersebut di gunakan untuk belanja pakaian olahraga sebesar Rp97.050.000, dan belanja pembinaan pengurus cabang olahraga Kabupaten Tanggamus sebesar Rp990juta. Kemudian, merealisasikan anggaran tersebut, terdakwa Shobir selaku Kadis mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No 800/03/43/II/2012 tanggal 17-februari-2012 tentang penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan jasa. Lalu SK No. 800/11/43/II/2012 Tanggal 22 Februari 2012 tentang penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Disbudparpora kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mengeluarkan SK No. 027/106/PANPBJ/43/III/2012 pada 13 Maret 2012 tentang penetapan pemenang penyedia barang seragam kontingen Kejurda Pelajar yang dimenangkan oleh CV Global Mandiri. Selanjutnya terdakwa Shobir membuat surat perjanjian kerjasama pada 19 maret 2012 tentng pengadaan seragam kejurda tersebut dengan terdakwa Tatang dengan nilai kontrak sebesar Rp 47.400.000. Setelah itu pengadaan seragam Bapopsi pada 19 maret 2013 sebesar Rp11juta. Lalu pada 9 april menandatangani kontrak pangadaan seragam olahraga dan perlengkapan olahraga sebesar Rp97.020.000. Kemudian pengadaan sarana prasarana olahraga kegiatan pembinaan olahraga dengan menjalin kerjasama dengan CV Persada Raya dengan terdakwa Atep dengan anggaran sebesar Rp134.800.000. Lalu dengan pengadaan Sergam Olahraga Disbudporpar sebesar Rp65juta. Pengadaan peraltan cabang olahraga Disbudparpora dengan nilai kontrak sebesar Rp100juta. (Net)

Kadi Siswoyo Dituntut 2 Tahun BANDARLAMPUNG, KPK – Jaksa penuntut umum (JPU) Elis Mustika membacakan tuntutan dua tahun penjara terhadap terdakwa Kadi Siswoyo dalam kasus korupsi penghapusan aset Pemkot Bandarlampung sebesar Rp165 juta. Di hada-

pan majelis hakim yang dike- tuai E k o Aryanto, Kadi dijerat pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. "Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta serta terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti Rp111 juta. Apabila uang pengganti itu tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata Elis pada sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kemarin (6/2). Terkait tuntutan itu, penasihat hukum (PH) terdakwa, Dina Adhareni, mengajukan pembelaan.

"Sidang ditunda dan akan digelar kembali pada Senin (10/2) dan

s i d a n g ditutup,” ungkap Eko sambil mengetuk palu tanda sidang ditutup sesaat setelah pembacaan tuntutan. Diketahui, Kadi yang menjabat sebagai Kasubbag Penyimpanan Distribusi pada Badan Perlengkapan Setda Kota Bandarlampung dan sekretaris panitia penghapusan barang inventaris milik pemkot diduga telah menjual aset pemkot untuk kepentingan pribadi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan mendatangi satker-satker yang ada di lingkungan pemkot agar mengusulkan barang-barang milik masing-masing satker yang sudah tidak dipakai untuk dijual. Satker yang didatangi adalah Dinas Peng-

elolaan Pasar, Disbertam, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, serta Kecamatan Sukarame, Telukbetung Utara; dan Telukbetung Selatan. Diketahui, pada 12 Agustus 2011, Sekkot Bandarlampung Badri Tamam mengirim surat kepada kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap 28 unit kendaraan dinas operasional khusus yang akan dihapuskan. Ternyata hanya 14 unit kendaraan yang dilakukan pemeriksaan dan 14 lagi tidak diperiksa sesuai permintaan terdakwa Kadi. Barang-barang yang dijual terdakwa, di antaranya 20 truk dengan harga Rp7 juta per unit atau total Rp140 juta. Lalu, menjual 9 unit truk kepada Suyitno dengan harga total Rp40 juta. Kemudian 1 unit buldoser seharga Rp15 juta dan 7 unit alat berat seharga Rp60 juta. Terdapat 3 unit kendaraan yang belum memenuhi syarat untuk dijual karena belum berumur 10 tahun. Ini mengakibatkan kerugian negara Rp165 juta. (Net)

Terjerat Dua Kasus Korupsi BANDARLAMPUNG – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan tersangka baru dugaan korupsi dana sertifikasi guru PNS di Dinas Pendidikan (Disdik) Lampung Utara. Korupsi itu diduga terjadi pada 2012 dengan nilai Rp8 miliar. Tersangka baru kasus itu adalah Zulkarnain, mantan Kadisdik Lampura. Kini Zulkarnain tengah mendekam di Lapas Kelas IA Rajabasa lantaran terbukti mengorupsi dana alokasi khusus pendidikan Disdik Lampura. Surat perintah penyidikan (sprindik) Zulkarnain dikeluarkan dengan nomor Print339/N.8/Fd.1/01/2014. ’’Dari hasil pemeriksaan ke tersangka Berti Astuti, ditemukan alat bukti kuat yang mengarah kepada Zulkarnain. Karena itu, kami akan melakukan

pemeriksaan lebih lanjut kepada yang bersangkutan,” ungkap Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Heru Widjatmiko kemarin. Sebelumnya, Zulkarnain pernah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi dari tersangka Berti. Dalam pemeriksaan, Berti berkalikali mengatakan apa yang dilakukannya berdasarkan perintah Zulkarnain sebagai atasannya di Disdik Lampura. Zulkarnain sendiri kini dalam kondisi mengkhawatirkan karena penyakit tumor ganas yang bersarang di tubuhnya. Saat menjalani proses hukum tahun lalu, ia sempat dibantarkan selama enam bulan. Berdasarkan vonis majelis hakim dalam perkara korupsi DAK Lampura, ia pun dijadikan tahanan rumah. Sebab, kondisinya

memang sangat lemah. Untuk beraktivitas, ia harus dibantu orang lain. Saat menjalani persidangan beberapa waktu lalu, ia pun menggunakan kursi roda. Diketahui, sejak Juli 2013, penyidik Kejati Lampung melakukan penyelidikan terhadap penyaluran dana sertifikasi guru di Lampura. Berdasarkan penelusuran terdapat dana Rp7 miliar yang lenyap dari rekening Disdik Lampura. Dana itu seharusnya ada di rekening dinas, namun per 31 Desember 2012 hanya terdapat Rp600 ribu. (Net)

Ilustrasi.

„ Foto : Ist

Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Terus Bertambah BANDARLAMPUNG, KPK – Perkara dugaan korupsi pembangunan jembatan Way Sekampung pada 2012 jalan terus. Perkara senilai Rp8,6 miliar ini masih terus didalami oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Penyidik meyakini masih ada tersangka lainnya. Karena itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Yakni konsultan pengawas Sutikno dan Yohanes. Lalu, Nasirun, pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Pesawaran. Pemeriksaan ketiganya untuk memperdalam dan mengembangkan berkas perkara tersangka Yudi Zamzami. ’’Kami yakin ada juga yang berperan di balik Yudi. Karena itu, kita dalami dan kembangkan perkara ini secara serius,” ujar Kasi Penkum Kejati Lampung Heru Widjatmiko kemarin. Heru menambahkan, dari keterangan Yudi melalui pengacaranya dinyatakan bahwa ada keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Hal itu pula masih didalami oleh penyidik. ’’Pengacara Yudi kan menyebut nama Simon. Itu masih ditelusuri penyidik, apakah memang terlibat atau tidak,” ujarnya. Selain Yudi, penyidik juga menetapkan Direktur PT Buana Permai Jaya Roni Felix Chandra sebagai tersangka. Roni ditahan pada pertengahan Desember 2013. YUDI ditahan pada awal Januari 2014. Penyidik memperkirakan perkara ini telah merugikan negara Rp1,5 miliar. Dalam perkara ini, penyidik juga pernah memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas PU Pesawaran Sutarno Ngegedek yang merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA). (Net)

Kejari Metro MoU Dengan DPRD Kota Metro Dalam Bidang Perdata KPK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Metro menjalin kerja sama di bidang penanganan masalah perdata. Hal itu ditandai penandatanganan kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) antara Ketua DPRD Kota Metro Sudarsono dan Kajari Metro F.Juwariyah di ruang sidang DPRD setempat, Senin (27/1). F. Juwariyah mengatakan, selama ini masyarakat mengenal institusi kejaksaan hanya sebagai penuntut umum atau reglemen organisasi peradilan di Indonesia. Kemudian tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, serta melaksanakan putusan hakim yang dikenal dengan bidang pidana umum (pidum). Selanjutnya diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum pada bidang intelijen, serta melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada bidang pidana khusus (pidsus). (Net)

1 hal 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you