Page 1

Edisi 1 - Tahun 1 - Februari 2014

Nusantara

Halaman 10 Korupsi PLTGU Belawan, Bahalwan Tuding Perusahaan Iran

Jakarta, KPK - Kuasa hukum Bahalwan mengatakan kliennya tidak bertanggung jawab atas proyek PLTGU Blok 2 Belawan. Proyek dengan PLN itu sebenarnya ditandatangani oleh konsorsium Mapna Co, PT Nusantara turbin dengan PT PLN Sumatera Utara. Sehingga tidak melibatkan PT Mapna Indonesia dimana Bahalwan berkedudukan sebagai Direktur Operasional. "Dia nobody setelah kontrak dengan PLN ini ditandatangani. PT Mapna Indonesia hanya menjalankan tugas administratif bukan decision making," jelas kuasa hukum Bahalwan Eri Hertiawan di Nancy Bakery and Cafe di kawasan Ampera Jakarta Selatan, Selasa (11/2). Menurut Eri yang bertanggung jawab seharusnya perusahaan Iran yaitu PT Mapna Co. Oleh karena itu sebagai pertanggungjawaban moral pihak Iran kerap kali mendatangi Bahalwan. "Abbas itu yang tanda tangan kontrak dari Mapna Co. Mapna Co kaget saat Bahalwan ditahan sebagai moral obligation tadi malam delegasi Iran bertemu dengan Bahalwan. Dubes Iran juga pernah ke Kejaksaan Agung," jelas dia. Pihak Bahalwan sendiri telah mengajukan praperadilan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu alasannya, perjanjian antara PT Mapna Indonesia dan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara terjadi antara Mapna Co dan PT Nusantara Turbin Propolsi dengan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara. "Mapna Co dan PT Mapna Indonesia adalah dua badan hukum yang berbeda. Bahalwan sama sekali tidak mempunyai kedudukan apapun di Mapna Co. Dia bukan pihak yang punya kewajiban pekerjaan," jelas pengacara Bahalwan, Chandra H Hamzah. (Net)

Kasus SKRT, 2 Mantan Anggota DPR Diperiksa Jakarta, KPK - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan pada 2007 yang menjerat Anggoro Widjojo. Kali ini, penyidik memanggil dua mantan anggota DPR Komisi IV Yusuf Erwin Faishal dan Mukhtaruddin. "Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di KPK, Rabu (12/2). Yusuf Erwin diketahui telah datang sejak pagi tadi. Merdeka.com melihat suami pedangdut Hetty Koes Endang telah berada di lobi Gedung KPK dengan mengenakan baju kemeja putih.

Sementara itu, Mukhtaruddin diketahui belum hadir. Yusuf merupakan mantan ketua Komisi IV dan Mukhtaruddin merupakan anggotanya periode 20042009. Diketahui, tersangka Anggoro diduga memberi uang kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR yang menangani sektor kehutanan. Uang tersebut diduga diberikan melalui Yusuf

Erwin selaku Ketua Komisi IV saat itu. Dari Yusuf, uang kemudian dibagikan ke 4 anggota Komisi IV DPR yakni Azwar Chesputra, Al Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Andi Leluas, melalui Mukhtaruddin. Kemudian, Yusuf Erwin Faishal pun mengeluarkan surat rekomendasi untuk melanjutkan proyek SKRT yang diminta Anggoro pemilik PT Masaro Radiokom.

Anggoro meminta Kementerian Kehutanan meneruskan proyek SKRT dan mengimbau kementerian itu menggunakan alat dari perusahaan Anggoro, PT Masaro Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Komisi IV DPR meminta Kementerian Kehutanan meneruskan proyek SKRT dengan menggunakan alat yang dipasok PT Masaro untuk pengadaan barang terkait proyek SKRT. Sejumlah anggota Komisi IV, Azwar, Al Amin, Hilman, Fachri, maupun Yusuf Erwin Faisal telah dihukum melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 2009. (Net)

Anggoro Widjojo tiba di KPK.

Kasus Korupsi Perpustakaan UI, Rekanan Proyek Diperiksa KPK Jakarta, KPK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi dari pihak swasta untuk mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan instalasi Informasi Teknologi (IT) di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI). Pihak swasta yang dijadwalkan diperiksa yakni, karyawan PT Data Global Komukatama,

Supranoto. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TN (Tafsir Nurchamid)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Rabu (12/2/2014). Kasus ini bermula saat UI menggelar proyek instalasi IT perpustakaan pada 2010-2011 dengan anggaran Rp 21 miliar.

Belakangan, KPK menemukan adanya dugaan penyimpangan dan penggelembungan dana di balik proyek itu. Tafsir yang saat itu menjabat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum UI, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tafsir diduga menyalahgunakan kewenangannya

dalam proyek tersebut. Kasus ini diusut setelah civitas academica UI melaporkan Rektor UI ketika itu, Gumilar Rusliwa Somantri dengan tudingan korupsi sejumlah proyek. Meski mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI itu sudah diperiksa KPK, statusnya masih sebatas saksi.(Net)

KAMMI Desak KPK Segera Periksa Ibas Jakarta, KPK - Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa anak bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro Yudhoyono yang kerap disapa Ibas. Menurut mereka, KPK harus membuktikan pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih dengan memeriksa Ibas. Nama Ibas

kerap disebut menerima USD 200 ribu dalam jabatan sebagai panitia pengarah (Steering Comittee) Kongres Partai Demokrat dari Grup Permai milik Muhammad Nazaruddin. Tuntutan itu disuarakan oleh belasan aktivis KAMMI yang berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Andriyana, KPK tak perlu takut dan tak ada alasan lagi

tidak memeriksa Ibas guna mengklarifikasi sejumlah informasi penting berkaitan dengan perkara korupsi. "KAMMI meyakini KPK mampu membuktikan dugaan korupsi yang dilakukan keluarga dan kolega SBY," kata Andriyana dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/2). Menurut Andriyana, jika KPK tak kunjung memeriksa Ibas dalam waktu dekat,

maka dia khawatir citra lembaga antikorupsi itu bakal tergerus. Dia mengatakan, jika hal itu terjadi, maka KPK terbukti melakukan pembedaan perlakuan dalam mengusut kasus korupsi melibatkan pucuk pimpinan negara beserta keluarga dan kerabatnya. "SBY dan KPK harus memiliki kebesaran jiwa memeriksa Ibas secara adil dan terbuka," ujar Andriyana. (Net)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad (kanan) bersama pimpinan KPK Busyro Muqoddas (kiri) dan Adnan Pandu Praja (tengah) mengikuti sidang terbuka Komite Etik di gedung KPK

KPK Diminta Tegas Tolak Revisi KUHP JAKARTA, KPK - Rencana revisi KUHP dan KUHAP dinilai akan mengancam eksistensi kelembagaan KPK. Pasalnya, penghilangan aspek penyelidikan dalam RUU KUHP dipastikan berpengaruh pada kegiatan pemberantasan korupsi yang bersifat khusus. "Bila aspek umum seperti penyelidikan dihapus, maka KPK spesialis atau khusus terhadap apa?" ujar aktivis ICW, Tama S Langkung kepada ROL usai menggelar audiensi dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Selasa (11/2) malam. Dalam pertemuan yang khusus membahas rencana revisi KUHP dan KUHAP ini para aktivis ICW ditemui Ketua KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Busyro Mukodas. Menurut Tama, dihapusnya upaya penyelidikan sebenarnya tidak hanya berpengaruh pada KPK saja. Hal ini akan berdampak pada Polri, PPATK, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Sehingga, kata Tama, revisi KUHP ini harus dihentikan. Ia khawatir perubahan yang dihasilkan justru kurang baik dibandingkan sebelumnya. Tama berkata, selama ini penolakan terhadap revisi KUHP dilakukan secara personal. ICW berharap KPK bisa secara kelembagaan menolak rencana revisi itu dengan mengirim surat kepada pemerintah dan Panja di DPR. (Net)

1 hal 10  
Advertisement