Issuu on Google+

Senin, 16-29 Juni 2014

Edisi No.292 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

PRABOWO-HATTA

Dirjen Bea Cukai Berharap Edukasi Calon TKI Ditingkatkan

Agung Kuswandono.

FOTO | IST

SK MENPEN NO. 1496/SK/MENPEN/SIUPP/1999

Dimata Rakyat Indonesia Menuju RI Satu

Jakarta, Trans Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono meminta agar edukasi untuk calon Tenaga Kerja Indonesia ditingkatkan. Pasalnya, fenomena yang terjadi belakangan ini, TKI digunakan oleh pihak asing sebagai kurir untuk menyelundupkan narkoba ke

Indonesia. “Seperti TKI di Hong Kong membawa barang dikira oleh-oleh. Dia nggak sadar isinya narkoba,” kata Agung saat berbincang dengan wartawan, di Jakarta, belum lama ini. Terpisah, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang menyebut 80 persen TKI bermasalah di Malaysia berangkat dari Batam. Adapun TKI yang berangkat melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre rata-rata mencapai 900 orang per hari. “Kalau yang berangkat memang bisa mencapai 900 orang per hari. Jadi jumlah yang bermasalah di Malaysia pasti juga besar,” kata Petugas BP3TKI Tanjungpinang Suyanto, di Batam. Suyanto mengatakan, sebagian besar TKI bermasalah dideportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Imigrasi: 14 Guru JIS Sudah Dideportasi Jakarta, Trans - Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Direktorat Jenderal Imigrasi Heriyanto mengatakan telah mendeportasi 14 guru Jakarta International School (JIS) berkewarganegaraan asing. Mereka dideportasi karena dianggap melanggar izin tinggal di Indonesia. “Dari 25 guru yang akan dideportasi, empat orang ditunda pendeportasiannya dan 14 orang sudah dideportasi,” ujar Heriyanto ketika ditemui di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta Selatan, belum lama ini. Heriyanto mengatakan, 14 orang guru yang telah dideportasi itu terdiri dari enam warga Amerika Serikat, dua warga Australia serta warga Inggris, Selandia Baru, Turki, Afrika Selatan, Taiwan, dan Singapura. “Penetapan tindakan deportasi tersebut diawali dari pemeriksaan terhadap 26 orang tenaga kerja asing yang bekerja di JIS. Hasilnya, 25 orang di antaranya terbukti melakukan pelanggaran hukum keimigrasian,” katanya Menurutnya, sesuai dengan Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, 25 orang tenaga kerja warga asing yang bekerja di JIS dikenai sanksi administratif keimigrasian berupa deportasi dari Indonesia. Namun, karena adanya kasus kekerasan seksual yang sedang dilidik oleh Polda Metro Jaya, maka imigrasi menunda sejumlah orang untuk dideportasi ke negara asal masing-masing. Mereka diduga terlibat dalam kasus yang dialami siswanya. “Sebanyak 14 orang yang sudah dideportasi sudah mendapat izin dari polisi, kita kan terus berkoordinasi,” kata Heriyanto. | Rechan

Deklarasi Kornas Praja (11/6) di Rumah Polonia 29, pemenangan Prabowo-Hatta. Ketua Umum Drs Syaiful Nazar dalam penyampaian sikapnya menghimbau kepada eleman bangsa di 33 provinsi agar dapat memberikan dukungan serta hak pilihnya kepada pasangan Prabowo Subianto & Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014-2019 dengan nomor pilihan 1.

Dukungan untuk Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa datang dari berbagai elemen bangsa seperti, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan partai Akbar Tandjung, Raja dangdut Rhoma Irama, Komando Relawan Nasional Prabowo Hatta (Kornas Praja), Asosiasi Guru Nanggroe Aceh Darussalam, Keuskupan Maumere dan pengungsi Palue di kantor Bupati Sikka, Pedagang Pasar Tradisional Bertingkat Maumere, sampai kepada komunitas Vespa Merah Putih (VMP).

Jakarta, Trans - Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo-Hatta, terus menerus mengalir, sehingga angka elektabitasnya siap hari meningkat pesat. Semula peringkat elektabilitas hasil survei LSI dan LSN yang beberapa bulan ini pasangan Jako Widodo-Jusuf Kalla mendominasi, dapat disusul oleh pasangan Prabowo-Hatta. Tidak kalah pentingnya Raja

dangdut Rhoma Irama, mengajak masyarakat Lampung untuk memilih Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden dan wakil presiden. Ia menyebutkan beberapa alasan kenapa masyarakat dan penggemarnya harus memilih Prabowo-Hatta. “Bangsa ini hadapi banyak masalah yang urgent. Masalah kriminalitas, kejahatan, dekadensi moral, perkosaan, kesenjangan sosial dan korupsi,” ungkapnya di

Atasi Sengketa Tanah BPN Terapkan Inovasi Baru Jakarta, Trans - Tingginya sengketa pertanahan di Tanah Air, yang kerap melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses penyelesaiannya, membuat BPN harus membuat inovasi baru, baik untuk pencegahan maupun penyelesaian. Kepala BPN RI Hendarman Supandji, kepada Transaksi belum lama ini mengungkapkan, sebagai upaya pencegahan dan memastikan penyelesaian sengketa pertanahan secara cepat, pihaknya telah membentuk Lembaga Eksaminasi Pertanahan. Ia menjelaskan, lembaga eksaminasi bertugas melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan seng-

keta dan konflik pertanahan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi tentang bagaimana proses penyelesaiannya. Disebutkan, sebelum ada lembaga eksaminasi pertanahan, para pejabat BPN disejumlah daerah, kadang terlihat ragu-ragu dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Menurutnya, keraguan pejabat BPN menjadi wajar karena jika salah dalam mengambil keputusan ada resiko dituntut secara pidana. Untuk menghindari resiko itu, para pejabat BPN memilih menunggu putusan Hendarman Supandji.

FOTO | IST

lapangan Tanjung Sari, Natar, Lampung Selatan, Kamis (12/6). Rhoma mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin tegas untuk menyelesaikan masalah itu. Hanya ketegasan dan kebijakan yang tepat yang dapat menyelesaikan masalah ini. “Yang paling tepat Prabowo-Hatta. Punya keberanian, ketegasan, kebijakan dan kemampuan menyelesaikan masalah,” jelasnya. Sang satria bergitar juga menyaksikan kesenjangan sosial yang semakin lebar, di mana sistem perekonomian tidak memihak pada rakyat. “Kedaulatan ekonomi menjadi penting. Kita memasuki era ekonomi liberal. Hatta Rajasa pendamping Prabowo Subianto mampu membawa rakyat kepada kehidupan yang lebih baik,” ujarnya. Sosok Hatta, bagi punggawa Soneta grup ini, juga mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidang ekonomi. Baginya pasangan Prabowo-Hatta adalah pasangan yang lengkap untuk memimpin Indonesia bangkit. “Pilih nomor satu. Pilih PrabowoHatta,” ujarnya, akan Rhoma langsung disambut teriakan massa kampanye “Hidup nomor satu, Prabowo-Hatta.”. Rhoma langsung mendendangkan lagu dengan judul Indonesia. Prabowo mengajak masyarakat ikut berjoget bersamanya. “Ayo kita joget bareng,” katanya. Ajakan itu disambut pekik, “Hidup Prabowo, hidup Prabowo.” ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

HUKUM

Kejati Sumsel Ajukan Proses Hukumnya 9 Organisasi Wartawan Penerima Hibah Rp. 8 M

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Membedah Kerusakan Hutan Indonesia dan Solusinya (6)

Gerindra Perjuangkan Kemakmuran dan Keadilan Di Segala Bidang Pengantar BRAKKKKK..., tiba-tiba terdengar suara bantingan kaca. Suara itu tak hanya mengagetkan, tapi juga membuyarkan konsentrasi Roni Pandapotan Sitorus sebagai penggas, dan M. Rechan RR, S.Ds dan Arif Okta P, S.Ds yang tengah menyusun konsep penanaman sejuta pohon, di Villa perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat, pekan pertama bulan Februari 2014 lalu. Konsep tersebut kemudian dirangkum oleh Maruli Ardi Siregar, setelah terlebih dahulu mendapat arahan dari Drs Syaiful Nazar yang juga Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW). Konsep itu telah kami persebahkan kepada Partai Gerindra, sebagai buah pikiran sebagai anak bangsa dan sekaligus kami tuangkan dalam tulisan bersambung di media Transsaksi. Selamat membaca.

Deklarasi Partai GERINDRA Terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub didalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama dari seluruh rakyat indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan landasan pancasila. Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus

menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan diantara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Namun demikian, mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian Nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemlaratan. Bahkan dalam upaya membangun ŠŠŠ Bersambung hal 12 ...

FOTO | IST

Alex Noerdin.

Sumsel, Trans – Sesuai dengan kode etik jurnalistik, apapun bentuk temuan dan data yang diperoleh hendaknya dilakukan konfirmasi ke berbagai pihak agar tidak terjadi keberpihakkan dalam pemberitaan. Fungsi sosial kontrol inilah acuan redaksi dapat menurunkan berita yang dilaporakan oleh wartawan yang bersangkutan, mendasar kepada kode etik jurnalistik inilah dapat dipublikasikan untuk umum. Entah apa yang sangat mendasar bagi Kabag Humas dan Protokol Pemprov Sumatera Selatan Iren Camelyn Sinaga, tidak mau ditemui dan memŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Pelaku Pengeroyokkan Yang berujung Dengan Kematian, Mengaku Tidak Kenal Dengan Korbannya Jakarta, Trans - Terdakwa Elly alias Edi Kello yang dituduh sebagai penyebab kematian Kat-Chui (korban) itu pun, akhirnya angkat bicara bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal korbannya. Modus pengeroyokkan yang dilakukan terhadap Kat-Chui (korban), berawal saat dirinya baru saja pulang kerja dan mampir diwarung kopi yang beralamat

dijalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta utara untuk menenggak minuman keras (miras). Disaat sedang asyik menenggak minuman keras, Jhoni yang tak lain merupakan keponakan dari Kat-Chui (korban) pun, datang untuk menagih hutang kepada dirinya. Hanya karena dibentak, cekcok mulut antara terdakwa Elly alias Edi Kello dengan Kat-Chui (korban) pun

VONIS Terbukti Melakukan Penganiayaan,

3 Berandal Residivis Cilik Divonis 6 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Seandainya mau mengakui dan berterus terang, 3 berandal cilik yakni terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro, Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin dan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna yang diadili akibat melakukan penganiayaan itu, pasti akan mendapatkan keringanan hukuman. Namun, karena terkesan berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ke-3 berandal cilik yang merupakan penjahat kambuhan (residivis) itu pun, akhirnya divonis selama 6 tahun penjara. Vonis tersebut, jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya, menjatuhkan tuntutan pidana selama 5 tahun penjara. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ke-3 berandal cilik itu, berawal saat Christomi Sinaga (korban) yang bekerja sebagai penjaga warung internet (warnet), menolak untuk memberikan sejumlah uang, yang rencananya akan digunakan untuk mabuk-mabukan. Karena permintaan para terdakwa ditolak, ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri korban pun terputus akibat terkena sabetan golok. Dihadapan Majelis hakim, terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro mengatakan bahwa ia dan ke-2 temannya itu, memang sengaja datang ke Warnet yang berada di jalan Mindi, Blok Q, No.17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta utara, untuk mencari Christomi Sinaga (korban). Setelah bertemu, ia pun langsung mengajak korban supaya keluar dari dalam ruangannya untuk berduel (berkelahi). Pada saat itu juga, terdakwa Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin dan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna, datang untuk membantu dirinya. Menurut keterangan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna mengatakan bahwa dirinyalah, yang memanggil Christomi Sinaga (korban) supaya keluar dari dalam ruangannya. Begitu sampai diluar, iapun langsung melayangkan tinjunya kebagian muka Christomi Sinaga (korban) sebanyak 2x. Sementara itu, menurut keterangan terdakwa Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin mengatakan bahwa dirinya tidak mau menerima, kalau ada temannya yang merasa disepelekan oleh orang lain. Karena permasalahan itulah, ia pun nekad dan terpakasa membacok korban dengan menggunakan sebilah golok. Ke-3 berandal cilik itu juga mengatakan bahwa mereka merupakan, anggota kelompok dari Bajingan Stress (Bajtress). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azhar, SH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro, Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna dan terdakwa Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan luka berat. Menuntut, agar ke-3 terdakwa itu dijatuhi dengan hukuman pidana masing-masing selama 5 tahun penjara, dikurangi selama ke-3 terdakwa berada didalam tahanan. Selasa, 10 Juni 2014, pukul 16.40 wib, setelah bermusyawarah, Hakim ketua Sucipto, SH yang didampingi hakim anggota Dewa Putu Y Hardika, SH.MHum dan Yuly Heryati, SH. MH akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro, Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna dan terdakwa Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin dengan hukuman pidana masingmasing selama 6 tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan. Memerintahkan, agar para terdakwa tetap ditahan. Selain itu, ke-3 terdakwa juga dibebankan agar membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000. Vonis yang dibacakan tersebut, terpaksa dinaikkan karena ke-3 berandal cilik itu, pernah melakukan tindak pidana dalam kasus yang lain. Begitu mendengar putusan dari Majelis, ke-3 berandal cilik itu pun langsung mengatakan bahwa mereka akan mengajukan jawabannya alias fikirfikir selama 1minggu. | Aston

terjadi. Untuk mencegah keributan, Anton alias Abbah pun langsung membawa kat-Chui (korban) supaya pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian, KatChui (korban) pun, datang sambil menggenggam sebilah pisau. Detik itu juga, perkelahian antara terdakwa Elly alias Edi Kello dan Kat-Chui, tidak bisa terbendung lagi. Rabu, 11 Juni 2014, pukul

14.30 wib, dihadapan Majelis hakim, terdakwa Elly alias Edi Kello mengatakan bahwa setelah selesai bekerja, ia memang mampir kewarung kopi yang beralamat dijalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta utara untuk menenggak minuman keras. Ketika sedang asyik, katChui (korban) pun langsung datang sambil mengebrak meja. Seketika itu juga, minuman yang

ada didalam gelasnya jadi tertumpa. Merasa tidak terima. Ia pun langsung mendatangi KatChui (korban). Namun, Anton alias Abbah pun datang dan langsung membawa Kat-Chui (korban) untuk pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian, KatChui (korban) pun datang sambil membawa sebilah pisau.Ketika sudah ditahan, dis-

aat itu jugalah ia langsung meninju korbban. Terdakwa Elly alias Edi Kello juga mengatakan bahwa dirinya, mengaku tidak kenal dengan Kat-Chui (korban). Begitu mendengar keterangan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, tidak mau langsung percaya. Pasalnya, keterangan yang diucapkan oleh terdakwa

Elly alias Edi Kello, terkesan tidak masuk akal. Hakim ketua DR Ifa Sudewi, SH. MHum yang didamingi hakim anggota Yuly Heryati, SH. MH dan Dewa Putu Y Hardika, SH. MHum mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi verbal-lisan (penyidik), sidang akan dilanjutkann kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

RUU MD3 Pintu Masuk Ubah Wajah Parlemen Pembahasan anggaran dimungkinkan oleh komisi. Jakarta, Trans - Pansus DPR telah memulai pembahasan Revisi UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3). Revisi terhadap UU MD3 dinilai sebagai pintu masuk dalam mengubah wajah parlemen yang beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat. Demikian disampaikan Direktur Monitoring, Advokasi, dan jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandi, Jumat (13/6). Gagasan awal melakukan penyempurnaan UU MD3 sejatinya diposisikan sebagai pintu masuk secara lebih proporsional dan signifikan. Terlebih, menjadi prioritas dalam rangka membenahi kinerja DPR yang belakangan menurun. Sejumlah RUU Prioritas acapkali tidak mencapai target. Bahkan, keberdaan alat kelengkapan seperti Badan Anggaran (Banggar) menjadi sorotan. Ronald berpandangan, keberadaan revisi UU MD3 sebagai upaya mewujudkan lem-

baga parlemen yang lebih akuntabel dan representatif bagi rakyat. Sayangnya, kata Ronald, sejumlah materi dalam RUU MD3 belum merespon tuntutan tersebut. Di lain pihak, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah mengkonfirmasi adanya keinginan tetap menggunakan UU No.27 Tahun 2009. Dengan kata lain, pemerintah seolahemoh melakukan revisi. “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah mengkonfirmasi adanya keinginan pemerintah menghendaki UU MD3 yang lama,” ujarnya. Atas dasar itu, Panitia Kerja (Pansus) RUU MD3 dan pemerintah sedianya perlu menyepakati terlebih dahulu skema pelembagaan parlemen, yakni parlemen yang akuntabel dan representatif. Ronald menilai, materi UU MD3 yang sudah baik layak dipertahankan. Misalnya, klausul Pasal 73 ayat (5) tentang kewajiban DPR melaporkan pengelolaan anggaran kepada publik. Selain itu, kewajiban evaluasi kinerja anggota fraksi dan penyampaian kepada publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 80. Ronald berharap sejumlah fraksi berhati-hati dalam merumuskan mekanisme pemilihan ketua DPR. Menurutnya, apapun pilhannya baik voting maupun berdasarkan perolehan

Ilustrasi.

kursi terbanyak, fraksi-fraksi mesti menyepakati terlebih dahulu batas tugas dan wewenang ketua DPR. “Yang sebenernya tidak lebih dari seorang juru bicara parlemen,” katanya. Dikatakan Ronald, konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan wewenang DPD dan Badan Anggaran mesti ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah. Menurutnya, keinginan DPR dengan memperkuat posisinya mesti diimbangi dengan perluasan skala transparansi dan akuntabilitas. Hal itu perlu dilakukan agar perluasan kewenangan tersebut tetap beradap pada ruang kontrol yang memadai.

“Serta menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya. Ketua Pansus RUU MD3, Benny K Harman, mengamini pandangan Ronald. Menurutnya, perombakan dalam materi UU MD3 akan dilakukan. Materi UU MD3 yang baik tentu akan dipertahankan. Wacana penghilangan Banggar sebagai alat kepengkapan DPR dengan mengaitkan putusan MK, Benny dapat memakluminya. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat. “Banggar tidak jadi tempat menyalahgunakan kekuasaan,” tuturnya beberapa waktu lalu. Menurut Benny, kewenangan anggaran nantinya dimu-

ngkinkan dilakukan oleh komisi-komisi. Menurutnya, komisi nantinya dapat membahas dan menentukan anggaran mitra kerjanya masing-masing. Dengan adanya Banggar, fungsi anggaran DPR tidak diberikan kepada komisi. Akibatnya, komisi hanya membahas semata. “Komisi sekarang jadi tidak ada gunanya, jadi tukang omong saja,” ujarnya. Terkait dengan Badan Legislasi (Baleg), menurut Benny, semestinya hanya melakukan sinkronisasi. Faktanya, Baleg melakukan fungsi legislasi. Akibatnya, terjadi bentrok rapat. Hal lainnya, Badan Kehormatan (BK) diperkuat menjadi Mahkamah Kehormatan dalam rangka menjaga kehormatan anggota dewan, khususnya DPR. “Tiap anggota dewan yang melanggar sumpah dan aturan akan ditangani,” katanya. Soal wacana pemilihan ketua Dewan, menurut Benny tetap menjadi hak partai pemenang. Misalnya, pemenang pemilu adalah partai A, maka partai A tersebut mengajukan sejumlah nama untuk kemudian divoting. Dengan kata lain, ketua DPR tetap dijabat oleh anggota dewan dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Menurutnya, Pansus akan berupaya agar secepat mungkin merampungkan pembahasan RUU MD3. | HO

Hanya Karena Ingin Mendapatkan Keuntungan Pribadi,

Oknum Nahkoda Gadungan Dihadapkan Ke Persidangan Jakarta, Trans - Sepandaipandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh jua. Peribahasa diatas tersebut, memang pantas untuk ditujukan kepada terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara. Lihat saja, karena ingin memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya, ia pun nekad melakukan aksi penipuan. Akibat kecerobohannya itu , ia pun berhasil ditangkap polisi. Adapun modus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara, berawal saat dirinya bertemu dengan Tosirin bin Karsum (kor-

ban). Disaat bertemu, terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara, pun mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang kapten kapal (nahkoda) disalah satu kapal Cargo, tujuan Malaysia dan bisa mempekerjakan Tosirin bin Karsum (korban) sebagai Anak Buah Kapal (ABK) nya. Begitu ditunjukkan surat (sertifikat) yang bertuliskan “Serikat Perkapalan Malaysia” dan surat dari “PT. Bintang Jaya”, Tosirin bin Karsum (korban) pun akhirnya setuju. Merasa terbujuk, Tosirin bin Karsum (korban) pun, akhirnya langsung menyerahkan uang

senilai Rp. 4.670.000. untuk biaya pendaftaran (administrasi). Selain uang tersebut, Tosirin bin Karsum (korban) juga menyerahkan 2 buah unit Handphone (HP) yang terdiri dari : 1 unit Hand-phone (HP) merek Samsung dengan type- Tab 3 berikut hand-setnya dan 1 unit Hand-phone (HP) merek Maxtron dengan type-GT-31. Setelah semua persyaratan itu dipenuhi, terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara, malah terkesan tidak mau tahu alias cuekcuek bebek. Merasa dipermainkan, Tosirin bin Karsum (korban) pun, langsung melaporkan

kasus yang menimpa dirinya itu, kepada pihak yang berwajib. Tidak lama kemudian, terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara, berhasil ditangkap. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Agus Susilo dan saksi Eling yang merupakan anggota polisi dari satuan Kejahatan dan Kriminalitas (Jatan-ras) Polsek Metro Pademangan, Jakarta utara itu mengatakan saat menjalankan tugas, mereka mendapat informasi bahwa saksi Tosirin bin Karsum (korban), pernah melaporkan dan merasa ditipu karena tidak juga diangkat sebagai Anak Buah Ka-

pal (ABK). Padahal, uang yang diminta oleh terdakwa Heriansyah bin (Alm) Asmara untuk biaya pendaftaran (administrasi ) itu, sudah diterima. Namun , janji pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) itu pun, tidak juga dipenuhi. Hakim ketua Dewa Putu Y Hardika, SH. MHum yang didampingi hakim anggota Yuly Heryati, SH. MH dan Hj Tenri Muslinda, SH.MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lainnya, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

Ketangkap Tangan Menyimpan Narkotika, Ibu Rumah Tangga Diadili Jakarta, Trans - Terdakwa Sri Harri Yani binti Abdul Gofur yang ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu itu pun, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat dirinya dihadapkan dikursi panas Pengadilan Negeri Jakarta utara, sebagai pesakitan. Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Sri Harri Yani binti Abdul Gofur itu pun, terungkap setelah terdakwa Alfred Tumundo yang merupakan suami dari terdakwa Sri Harri

Yani binti Abdul Gofur dan terdakwa Yusak Marmaduce Wichman alias Raju bin (Alm) M.A. Wichman serta terdakwa Rumartha Ruth Pangggabean alias Vara binti Fransman Panggabean yang juga diadili dalam berkas terpisah, berhasil ditangkap dijalan Kelapa Muda 2, No.12, Kelurahan Tugu utara, Kecamatan Koja, Jakarta utara. Begitu ditangkap, dari dalam kamar milik terdakwa Sri Harri Yani binti Abdul Gofur, ditemukan 1 buah kotak kardus bekas

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

yang bertuliskan “Electricc Heating Cup” yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu berupa : 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seberat 11,10 Gram, 1 buah bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 3 bungkus shabu-shabu seberat 6,90 Gram, 1 bungkus plastik warna hitam hitam yang berisikan 7 bungkus plastik kecil yang berisikan shabu-shabu seberat 3, 66 Gram, 1 bungkus plastik bening yang

berisikan shabu-shabu seberat 1,88 gram, 6 bungkus plastik bening yang berisikan shabushabu seberat 1,78 Gram, serta 1 unit alat hisap dan uang tunai senilai Rp.400.000 yang merupakan hasil pembelian narkotika tersebut, berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) menyimpulkan, bahwa barang- bukti berupa kristal warna putih serta berdasarkan hasil test-urine milik terdakwa

Sri Harry yani, adalah benar mengandung zat Metamfetamina, dengan nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selasa, 10 Juni 2014, pukul 15.00 wib, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damar Wulan, SH. MH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sri Harri Yani binti Abdul Gofur, telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009, dan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor. 35

Tahun 2009 serta Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35. Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah mendengarkan isi surat dakwaan yang ditujukan kepada Kliennya tersebut, Penasehat Hukum terdakwa itu pun langsung mengajukan surat keberatan (Eksepsi). Dalam inti surat keberatan (Eksepsi) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum terdakwa itu mengatakan bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai kurang cermat dalam menyusun surat dak-

waannya. Selain itu, tanggal penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dari Kliennya, juga tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hakim ketua Jeferson Tarigan, SH.MH yang didampingi hakim angota Supriyono, SH. MH dan Bonar Harianja,SH. MH mengatakan untuk mendengarkan tanggapan (jawaban) dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Drs H Sofyan Abdurrachman, Rekson Sitorus, SH, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi : Martin Luther M Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M. Baron, M Rechan RR, C Herry SL, Martin Luther M, Maruli Ardi Siregar, Harris Fadhillah Abbas Art Direktor: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: M. Zikri Nazar, Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH, H. Aidil Yan, MBsc, Lorayati Debataraja; Redaktur Eksekutif: Roni Pandapotan, Iwan Koto, F Safan Akom BA, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan. Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan ESDM: Sidharta D Kemenhub: Martin Luther M; Pelindo: M Zikri; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Ilham Adi Ramdhani ; Kemendagri :-- Ditjen Bea & Cukai: Ilham Adi Ramdhani Seni & Budaya: Suryati; Direktorat Jenderal Imigrasi : M. Rechan RR Nazar S.Ds, Sidharta D Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: H. Roosman, Aston Darwin SP, Bonggar Simamora, Bonggar Simamora, Tumonggo Tua Lubis, Arif Okta Prawianto, Nurroziqin; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin. Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.


HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

KPK Cegah Empat Saksi Kasus Korupsi Bogor Jakarta, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang saksi bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian suap penerbitan rekomendasi dalam tukar-menukar kawasan hutan di Bogor dengan tersangka mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin. “KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Daniel Otto Kumala dari swasta, Ardani dari swasta, Su-

wito dari swasta, dan Lusiana Herdin dari swasta,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Rabu (11/6) lalu. Johan mengatakan keempat saksi itu dicegah sejak 6 Juni 2014 dan berlaku hingga enam bulan mendatang. “Keperluan pencegahan ini adalah untuk kepentingan penyidikan agar jika sewaktu-waktu yang bersangkutan dimintai keterangan atau diperiksa sebagai saksi, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri,” kata Johan. Sebelumnya, KPK telah

mencegah tiga orang terkait kasus tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor yaitu Teteng Rosita, Robin Zulkarnain, dan Heru Tandaputra pada 13 Mei hingga enam bulan setelahnya. KPK juga telah mencegah komisaris utama PT BJA Cahyadi Kumala Kwee dan Komisaris PT BJA Haryadi Kumala bepergian keluar negeri sejak Jumat (9/5) lalu terkait kasus ini. Selain Rachmat Yasin, KPK juga menetapkan KPK baru menetapkan dua orang tersangka lain dalam kasus ini yaitu

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor Muhammad Zairin serta salah satu pegawai PT BJA bernama Franciskus Xaverius Yohan Yap. KPK mendapatkan uang Rp1,5 miliar sebagai barang bukti suap untuk Rachmat Yasin. Uang itu diduga adalah pemberian tahap terakhir karena sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat tersebut telah menerima uang Rp3 miliar untuk mengeluarkan rekomendasi

atas lahan hutan seluas 2.754 hektare. PT. Bukit Jonggol Asri (BJA) diketahui didirikan pada 1994. Pada Januari 2010, PT. Sentul City Tbk mengambil alih 88 persen saham PT. BJA dan tepat pada Juli 2010, PT Sentul City Tbk resmi menggandeng PT. Bakrieland Development Tbk dengan kepemilikan saham masing-masing 50 persen. KPK menyangkakan Rachmat Yasin dan Muhammad Zairin berdasarkan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau

pasal 11 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sedangkan terhadap Yohan yap KPK mengenakan pasal 5

KPK: Anas Giring Forum Hukum ke Ranah Politik

Anas pesimis eksepsinya akan dikabulkan majelis hakim.

Jakarta, Trans - Penuntut umum KPK Yudi Kristiana menganggap Anas Urbaningrum berupaya menggiring forum hukum ke ranah politik. Anas menggunakan kepiawaiannya berorasi dengan mengeluarkan bahasa, gestur, dan sentimen politik untuk menyusun eksepsi. Anas seakan-akan menujukkan adanya skenario politik di balik proses hukum KPK. “Seolah-olah kami ini instrumen yang menjadi kepanjangan tangan politik. Sungguh sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu. Konstruksi berpikir ini bertentangan dengan filsafat ‘empan papan’ yang berarti sesuatu tidak pada tempatnya,” katanya saat membacakan tanggapan atas eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6). Yudi menangkap kesan, Anas merasa dirinya tidak sedang dihadapkan dalam persidangan kasus korupsi, melainkan sedang berhadapan dengan lawan politik. Dimulai dari pernyataan Anas mengenai penyusunan surat dakwaan yang menggunakan metode “utak-atik gathuk” atau mengutak-atik suatu peristiwa yang kemudian dicocok-cocokan. Simbolisasi “utak-atik gathuk” yang digunakan Anas, menurut Yudi, tidak sepadan, tidak rasional, bahkan tidak terhormat untuk sebuah institusi yang dalam berbagai forum “law en-

forcement agency” disebut-sebut sebagai lembaga yang mendapatkan julukan sebagai “one hundred percent conviction rate”. Terlebih lagi ketika Anas mengibaratkan penuntut umum sebagai “penjahit” yang bekerja sesuai pesanan. Yudi menilai pernyataan Anas sebagai upaya untuk menggalang opini publik dari persoalan “Anas Urbaningrum yang sedang menjalani proses hukum karena didakwa kasus korupsi” menjadi “Anas Urbaningrum sebagai korban politik”. Kemudian, Anas secara berulang-ulang menyampaikan bahwa dakwaan penuntut umum imajiner dan spekulatif. Yudi menganggap pernyataan Anas kurang elok dan kurang bijak, mengingat citra Anas yang secara luas dikenal sebagai pemuda dengan kepribadian santun. “Sungguh penyesatan yang nyaris sempurnya,” ujanya. Yudi merasa tuduhan Anas merupakan tuduhan serius dan tidak dapat diterima. Namun, di balik retorika Anas dalam eksepsinya, sesungguhnya ada pengakuan Anas atas substansi dakwaan penuntut umum. Hanya saja, Anas tidak mengakui peristiwa itu sebagai suatu peristiwa hukum, melainkan peristiwa politik. Terlepas dari tuduhan-tuduhan politis Anas, Yudi tetap mengapresiasi keluh-kesah yang disampaikan Anas. Yudi memandang persidangan sebagai tempat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Ia berharap Anas dengan kebesaran hati dan keluhuran budi untuk berani jujur guna mengisi “lembaran-lembaran” buku berikutnya.Terkait eksepsi penasihat hukum Anas yang menya-

takan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap, menurut Yudi sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima. Penuntut umum sudah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dituduhkan kepada Anas. Yudi menegaskan, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dianggap pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan. Tentunya surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan. Terkait siapa-siapa pihak yang turut serta melakukan tindak pidana, ia menganggap hal itu sudah memasuki pokok perkara. Selanjutnya, mengenai eksepsi yang menyatakan KPK tidak berwenang menuntut perkara pencucian uang, Yudi tidak sependapat. Ia menganggap keberatan tersebut mencerminkan pemahaman hukum yang sangat legalistik, dieterministik, dan sempit, sehingga memaknai penuntut umum yang berwenang hanyalah penuntut umum dari Kejaksaan.

FOTO | IST

Padahal, di sisi lain, sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan crime control model harus diselenggarakan dengan azas cepat, efisien, dan biaya murah. Ia berpendapat, hukum tidak berorientasi pada kepastian hukum belaka, tetapi juga harus berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia melanjutkan, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang tidak hanya diatur dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun, harus dilihat pula ketentuan Pasal 6 butir a KUHAP, Pasal 6 butir c, Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Dengan demikian, Yudi mengatakan, selain berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, penuntut umum KPK juga berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, dakwaan penuntut umum juga telah memenuhi persyaratan formal dan

| SN

Mantan Ketua KPU Batam Divonis Percobaan Satu Tahun

materil sebagaimana Pasal 143 KUHAP.

Terdakwa Anas Urbaningrum, menjalani sidang kedua.

ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31/1999 jo UU No 20/ 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dengan denda Rp250 juta.

Aku rapopo Anas mengatakan apapun tanggapan penuntut umum, “aku rapopo”. Ia bersyukur eksepsinya ditanggapi sungguh-sungguh oleh penuntut umum. Tanggapan penuntut umum disusun secara serius, cukup panjang, dan detail. Namun, apabila dicermati, di bagian awal tanggapan, penuntut umum justru mengungkapkan analisis politik “Jadi, kalau saya dituduh membawa kasus hukum ke arah politik, justru yang tadi saya dengar dari penuntut umum adalah analisis politik. Sementara yang saya sampaikan ketika eksepsi adalah fakta-fakta. Fakta-fakta politik, bukan imajinasi, bukan karangan ýyang punya sambungan erat dengan proses hukum,” katanya. Walau begitu, Anas berterima kasih dan menghormati tanggapan penuntut umum. Selebihnya “bola” ada di tangan majelis hakim, apakah majelis akan menerima eksepsi atau menolak eksepsi. Ia merasa pesimis eksepsinya akan diterima majelis. Pasalnya, seperti sudah menjadi tradisi, eksepsi terdakwa selalu ditolak. Padahal, menurut Anas, keadilan dan kebenaran lebih tinggi dibanding tradisi dan kebiasaan. Ia berharap majelis melakukan terobosan untuk menemukan jalan menuju kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, apapun hasil putusan sela, Anas menghormati. Ia menegaskan, yang penting, proses hukum tidak boleh diintervensi oleh faktor non hukum. | HO

Batam, Trans - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Kamis sore menjatuhkan hukuman percobaan selama satu tahun dan denda Rp30juta, subsider 3 bulan penjara pada Mantan Ketua KPU Batam, Muhammad Syahdan dalam sidang sengketa Pemilu Legislatif di Batam. “Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, karenanya menghukum terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Merrywati dalam penggalan putusannya, saat persidangan. Vonis tersebut lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda Rp30 juta subsider 3 bulan penjara. Dalam amarnya hakim juga menghukum terdakwa untuk tidak menjalani hukuman kurungan, namun diingatkan agar selama masa percobaan tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum. Majelis hakim juga memerintahkan agar seluruh barang bukti dikembalikan ke KPU dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp5 ribu. Pimpinan Manjelis, Merrywati didampingi dua majelis anggotanya Budiman Sitorus dan Cahyono menyatakan perbuatan terdakwa sudah menyebabkan suara calon legislatif tidak bernilai sebagaimana dakwaan pertama Pasal 309 junto 321 UndangUndang pemilu nomor 8 tahun 2012. Menutut Majelis Hakim, perbuatan tersebut telah menyebabkan terjadi perubahan perolehan suara dan menyebabkan suara menjadi tidak bernilai yang dibuktikan dengan telah dilakukannya perbaikan form DB1 (hasil pleno KPU Kota Batam yang diserahkan untuk KPU Provinsi Kepri) kembali form DA1 (hasil pleno tingkat kecamatan di Kota Batam). Majelis Anggota Cahyono menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa ialah akibat perbuatannya membuat masyarakat menjadi rugi karena adanya kesimpang siuran. Yang meringankan, kata dia, terdakwa belum pernah dihukum dan sudah mendapatkan ganjaran dari DKPP ataskelalainnya. Muhammad Syahdan bersama dua komisoner KPU Batam lain, Ahmad Yani dan Mulkan Siregar dilaporkan oleh Calon Anggota Legislatif Kota Batam, Riky Indrakari bersama sejumlah caleg lain karena diduga melakukan pemufakatan jahat bersama seorang caleg “SS” sehingga PKS kehilangan tiga kursi di DPRD Batam setelah terjadi penggelembungan suara caleg-caleg lain. | Ant

Debat Capres Kurang Menggali Persoalan Hukum Jakarta, Trans - Koalisi organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai debat capres-cawapres putaran pertama yang digelar KPU pada Senin (09/6) di Jakarta tidak seperti harapan. Bahkan kegiatan itu dinilai tidak pantas disebut debat karena capres-cawapres hanya menjawab pertanyaan yang dilontarkan moderator. Menurut Direktur Eksekutif HuMa, Andiko, debat itu luput menggali persoalan bidang hukum meskipun moderatornya seorang ahli hukum. Padahal, konstitusi sangat jelas menyebut Indonesia adalah negara hukum. Mestinya, Andiko melanjutkan, KPU menyediakan sesi khusus terkait negara hukum. Andiko mencatat ada tiga komponen yang dapat diukur dari paparan pasangan calon: konten hukum, aparatur dan kelembagaan, serta budaya hukum. Menurut Andiko, debat pertama hanya fokus pada aparatur dan lembaga negara. Akibatnya, bidang hukum tidak tereksplorasi dengan baik. “Yang tidak tereksplorasi bagaimana mereka menempatkan hukum dalam visi dan misi. Jadi kurang jelas kerangka hukum yang akan mereka bawa seperti apa,” katanya dalam jumpa pers yang digelar Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia di Jakarta, Selasa (10/6). Andiko berpendapat dalam debat itu harusnya mengek-

splorasi dengan jelas kerangka hukum seperti apa yang mampu mewujudkan visi dan misi capres-cawapres. Andiko menilai capres-cawapres nomor urut pertama, Prabowo Subianto-Prabowo Hatta (PrabowoHatta), menekankan ingin merevisi UU Migas. Sedangkan nomor urut dua, Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK), bertekad merevisi sejumlah regulasi. Kedua calon juga hanya bicara soal hubungan pemerintah pusat dan daerah. Konsep trias politika tidak tergali dengan baik. Masing-masing calon tidak menjelaskan bagaimana independensi setiap lembaga negara. Calon juga luput menjelaskan sistem hukum seperti apa yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Direktur Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad, mengatakan debat capres-cawapres putaran pertama masih fokus pada gaya berdebat. Sehingga esensi debat untuk menggali visi dan misi masing-masing calon tidak sesuai harapan. Debat yang digelar harusnya mampu melahirkan gagasan yang bernas bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya pada hari pemungutan suara nanti. Chalid juga mengkritik moderator acara debat yang tidak menyampaikan pertanyaan sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian tidak menekankan langkah apa yang

Kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan JokowiJusuf Kalla saat mengikuti Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Balai Sarbini, Jakarta.

FOTO | ISTIMEWA

bisa dilakukan ke depan seperti di bidang demokrasi, transparansi dan penegakan hukum. “Pertanyaannya filosofis, harusnya diawali kondisi empirik,” ujarnya. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai acara yang disiarkan langsung oleh stasiun televisi swasta itu lebih pas disebut penyampaian gagasan daripada debat visi misi. Emerson melihat tidak banyak membahas bagaimana jalan keluar dari problema korupsi di Indonesia. “Bagaimana program capres-cawapres untuk membawa Indonesia keluar dari zona korupsi. Itu tidak ada dalam debat semalam,” tukasnya.

Tidak menjelaskan kerangka hukum apa yang akan digunakan capres-cawapres untuk mewujudkan visi dan misi. Selaras hal tersebut Emerson menilai pasangan Prabowo-Hatta menjawab pertanyaan seputar isu hukum secara nor-

matif, bahkan, terlalu sederhana. Prabowo-Hatta menjelaskan salah satu penyebab korupsi adalah minimnya gaji aparatur negara. Solusi yang ditawarkan adalah aparatur negara tidak boleh memanfaatkan dana APBN dan APBD untuk kepentingan pribadi. Menurut Emerson, jawaban semacam ini menyederhanakan persoalan karena masalah korupsi tidak melulu berkaitan dengan anggaran negara tapi juga gratifikasi dan suap. Mengenai Jokowi-JK, Emerson menilai penjelasan yang diutarakan dalam debat caprescawapres tidak rinci. Tapi, pasangan ini dinilai punya konsep membangun pemerintahan yang bersih, yakni tidak membagi-bagi jatah kursi kekua-

saan. “Walau itu normatif tapi bisa memberi gambaran ada konsep jelas untuk mendorong pemerintahan yang bersih,” tandasnya. Emerson menyayangkan kedua pasang calon tidak membahas isu mafia peradilan. Padahal, Presiden berperan penting memberantas peradilan karena Polri dan Kejaksaan merupakan bagian pemerintahan. “Penegakan hukum akan percuma kalo kejaksaan dan Polri tidak bersih,” urainya. Koordinator KontraS, Haris Azhar, berpendapat KPU bertanggungjawab terhadap kualitas debat capres-cawapres. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Padahal, KontraS berkalikali telah menyampaikan masukan kepada KPU agar materi

debat sesuai harapan masyarakat. Sayangnya, masukan itu tidak mendapat tanggapan yang memuaskan. Ujungnya, Haris menandaskan, dalam debat tersebut isu HAM tidak menjadi salah satu materi yang digali secara mendalam. Padahal, konstitusi menuntut semua lembaga negara aktif menyosialisasikan tentang HAM, tak terkecuali KPU. “Hasilnya pembahasan soal HAM buruk sekali dalam debat semalam,” tegasnya. Mengenai isu HAM, Haris menilai pasangan PrabowoHatta terkesan menghindar dari persoalan HAM. Misalnya, konsep HAM hanya dipandang melindungi hak orang lain atau menekankan sektor keamanan. Menurutnya, konsep itu sudah usang karena saat ini HAM sifatnya harus partisipatif, memberikan upaya pemulihan dan progresif. Begitu pula dengan menjawab pertanyaan seputar kebhinnekaan. Prabowo-Hatta dinilai tidak menjabarkan solusi konkrit ke depan. Ketua KPU Husni Kamil Manik, mengatakan KPU akan mengevaluasi pelaksanaan debat putaran pertama. Respon publik yang berkembang terhadap debat tersebut juga tak luput diperhatikan KPU dalam rangka evaluasi. “Kami tidak mau melakukan evaluasi sepihak terhadap penyelenggaraan yang kami lakukan sendiri,” katanya usai mengikuti debat caprescawapres di gedung Balai Sarbini Jakarta, Senin (09/6). | HO


HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

EKONOMI & BISNIS

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Asosiasi Mainan Indonesia Dorong Produk Bersertifikasi SNI Jakarta, Trans - Kehadiran Asosiasi Mainan Anak Indonesia memberi nilai tersendiri bagi dunia mainan. Karena selain memberi rasa aman dengan adanya asosiasi ini, juga memberi warna baru. Menurut Data Statistik Indonesia yang disampaikan Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), jumlah angka kelahiran anak adalah 4,5 juta per tahun. Dari sisi bisnis, itu berarti pasar yang besar untuk produk mainan anak-anak. Namun sayangnya, masih banyak mainan anak-anak yang berbahaya atau memiliki kandungan bahan pembuatnya,

yang dapat mengganggu kesehatan si anak. Terkadang, anak suka menjilat, atau menggigit mainannya, dan dari situ bahan berbahaya itu masuk. Untuk menjaga anak-anak terpapar dari bahaya ini, AMI yang baru saja terbentuk beberapa waktu lalu oleh Pemerintah Provinsi Jakarta akan mensosialisasikan dan membina para produsen dan importir mainan. Mereka diharapkan untuk segera mengurus dan mensertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) pada setiap produk mainan yang dihasilkan atau didatangkan. Tujuannya agar

Rapat Panja DPR Sepakati Subsidi BBM Rp246,49 T Jakarta, Trans Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk menurunkan pagu belanja subsidi bahan bakar minyak dalam draf RAPBN-P 2014 dari sebelumnya Rp285 triliun menjadi Rp246,49 triliun. “Belanja subsidi BBM dalam RAPBN-P sudah kita sepakati,” FOTO | IST kata Wakil Ketua Tamsil Linrung. Badan Anggaran Tamsil Linrung saat memimpin rapat Panja di Jakarta, Jumat (13/6) lalu. Dengan demikian, pemerintah dan Badan Anggaran telah menghemat belanja subsidi BBM 2014 sebanyak Rp38,49 triliun. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan penghematan tersebut sudah memperhitungkan angka pengendalian kuota BBM dua juta kiloliter serta nilai “carry over” BBM ke tahun depan. “Kami usulkan carry over BBM sebesar Rp46,26 triliun, sehingga total subsidi Rp246,49 triliun atau ada penghematan Rp38,49 triliun,” katanya. Sementara, volume BBM bersubsidi telah disepakati mencapai angka 46 juta kiloliter atau turun dari angka sebelumnya 48 juta kiloliter. Selain itu, rapat Panja juga menyepakati belanja subsidi listrik Rp103,8 triliun, atau ada penghematan Rp3 triliun dari pagu awal RAPBN-P 2014 sebesar Rp107,1 triliun. Penghematan subsidi tersebut telah mempertimbangkan kenaikan tarif listrik per Juli 2014, serta “carry over” subsidi listrik ke tahun depan. “Ini sudah memperhitungkan penghematan dari kenaikan tarif listrik dan perubahan asumsi nilai kurs Rp11.700 ke Rp11.600 per dolar AS,” kata Bambang. Meskipun berhasil melakukan penghematan, namun angka belanja subsidi energi yang disepakati masih lebih tinggi dari angka belanja subsidi dalam APBN 2014. Sebelumnya, belanja subsidi BBM dalam APBN 2014 ditetapkan sebesar Rp210,7 triliun dan belanja subsidi listrik ditetapkan sebesar Rp71,4 triliun. Hasil dari rapat Panja ini akan dilaporkan pada rapat kerja pembahasan RAPBN-P 2014 Badan Anggaran dengan pemerintah serta Bank Indonesia. | Han

Pemerintah Diminta Buat Terobosan Terkait Perpajakan Jakarta, Trans Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginginkan pemerintah membuat terobosan terkait sektor perpajakan guna meningkatkan jumlah pendapatan pajak yang transparan dan akuntabel. “Kami mengharapkan agar pemerintah perlu membuat teroFOTO | IST Rizal Djalil. bosan dan mencermati berbagai kemungkinan patok-banding praktik-praktik terbaik,” kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta, Jumat (13/6) lalu. Menurut dia, salah satu contoh terobosan yang dapat dipraktekkan antara lain memberi kewenangan yang lebih leluasa dalam pengelolaan perpajakan. Selain itu, lanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemandirian atau otonomi lembaga pajak yang berada langsung di bawah kendali Presiden RI. Ia mengakui dalam hal institusi, selama satu dekade ini Direktorat Jenderal Perpajakan telah melaksanakan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan. “Pembenahan kelembagaan dan pemberian remunerasi kepada aparat pajak merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja optimalisasi penerimaan pajak,” katanya. Namun, ujar dia, selama ini pemerintah dinilai belum pernah melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program reformasi birokrasi atau modernisasi perpajakan. Sedangkan untuk faktor eksternal utamanya wajib pajak, Rizal mengemukakan kondisi perekonomian dan resesi global mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk meningkatkan dan memenuhi pembayaran pajaknya. Untuk itu, pemerintah juga harus senantiasa mendorong pertumbuhan investasi dan produksi sektor riil. Hal itu, lanjutnya, guna meningkatkan perekonomian dan kemampuan wajib pajak dalam meningkatkan pembayaran pajaknya. Sebagaimana diberitakan, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar Rp1.099 triliun atau lebih kecil empat persen dari target yang ditetapkan. | Rechan

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI).

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang diterapkan pemerintah secara menyeluruh

pada bulan November agar seluruh produk ber-SNI. Pada November nanti, pe-

merintah sudah tidak menolerir lagi bila masih ada mainan yang tidak ber-SNI. Sebelumnya pemerintah telah memberi kelonggaran sebanyak dua kali mengenai peraturan ini (Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/MIND/PER/4/2013), yang seharusnya 10 Oktober 2013, diundur Mei 2014 (karena produsen mainan belum siap), dan kini diberikan kesempatan lagi hingga November tahun ini. Kehadiran AMI sendiri akan menjadi wadah yang menaungi para produsen, importir, dan pedagang mainan yang berkiprah di Industri mainan Tanah Air untuk

menampung aspirasi sekaligus menjadi forum pertemuan dalam membahas berbagai hal yang terkait dengan keberadaan, penyebaran maupun regulasi mainan Indonesia. Ami juga akan memegang peranan penting dengan segera dibukanya pasar global AFTA (ASEAN Free Trade Area) di tahun 2015. Sebagai lembaga yang mandiri, AMI yang merupakan sekumpulan produsen, importir, dan pedagang mainan ini mengusung misi dan visi untuk merangkul pengusaha, importir, dan pedagang mainan di seluruh Indonesia untuk secara

mandiri membuat kesepakatan dalam hal menjaga kualitas penyediaan mainan sehingga tidak merugikan pelanggan dan menjadi lembaga yang dapat turut serta mendukung pembentukan generasi muda Indonesia yang cemerlang. Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Sutjiadi Lukas mengutarakan, “Kami gembira dapat meresmikan AMI sebagai wadah positif bagi produsen, importir dan pedagang mainan Tanah Air yang turut dikukuhkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo selaku Gubernur. | Suryati

Dampak Penghapusan PPN Rumah Murah Harga rumah yang dihapus subsidinya mulai dari harga Rp105 juta. Jakarta, Trans - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang hingga kini belum bisa memiliki rumah sepertinya bisa bernafas lega kembali. Sebab, impian mereka dalam meraih hunian akan terkabul. Terutama, dengan bakal adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi rumah sederhana tapak yang sebelumnya membuat harga hunian tipe itu terus melonjak dan tak bisa diraihnya. Bahkan, bukan hanya masyarakat kecil yang menyambut gembira dengan rencana pemerintah memuluskan niat rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan papannya, tetapi para pengusaha properti alias pengembang turut menyambut gembira. Seperti diketahui, PMK pembebasan PPN rumah murah untuk MBR akan dikeluarkan. Revisi aturan tersebut, telah ditandatangani Menteri Keuangan, M. Chatib Basri. Kepada Wartawan, Chatib mengakui draf PMK itu sudah ditandatangani dan diserahkan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk segera dikeluarkan nomornya. Dalam PMK sebelumnya, penjualan rumah murah yang tidak kena PPN dibagi berdasarkan empat zona. Dalam aturan baru yang akan dikeluarkan ini, zonanya diperluas. “Sudah saya tandatangani, jadinya sembilan zona,” ujar Chatib. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengungkapkan batas harga termurah di kesembilan zona itu yang tidak kena pajak yaitu seharga Rp105 juta. Sedangkan harga yang termahal ditetapkan Rp165 juta. Berikut harga rumah murah tahun 2014 di kesembilan zona yang tidak kena PPN 10 persen: 1. Jawa (tidak termasuk Jabodetabek) seharga Rp105

juta. 2. Sumatara (tidak termasuk Bangka Belitung) seharga Rp105 juta. 3. Kalimantan sekitar Rp118 juta. 4. Sulawesi seharga Rp110 juta. 5. Maluku dan Maluku Utara seharga Rp120 juta. 6. Bali dan Nusa Tenggara seharga Rp120 juta. 7. Papua dan Papua Barat seharga Rp165 juta 8. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung seharga Rp110 juta. 9. Jabodetabek seharga Rp120 juta. “Yang termahal Papua karena mahal, semen saja mahal. Di Papua itu sampai Rp165 juta dan masih bisa bebas PPN,” tambahnya. Fuad mengungkapkan, nantinya PMK tersebut tidak hanya mengatur batas harga rumah murah yang dijual pada tahun ini. PMK tersebut berlaku selama lima tahun ke depan. Dia menjelaskan, setiap tahunnya batas harga rumah murah tidak kena PPN akan secara otomatis dinaikan sesuai dengan perkembangan harga tanah dan bahan baku material yang digunakan. “Kami sudah menentukan ke depannya langsung, dulu kan setahun-setahun, nanti berubah terus PMK-nya, mendingan langsung aja dinaikin,” ujarnya. Dia menegaskan, PMK ini dikeluarkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tiga kementerian terkait. Yaitu, Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum. “Yang untuk rusunami (rumah susun sederhana milik) belum, karena harus pakai Peraturan Pemerintah (PP),” tegas Fuad. Sambut gembira Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, Jumat 13 Juni 2014, mengaku lega karena PMK ini akhirnya disetujui. “Ya, baguslah, akhirnya PMK-nya akan keluar. Walau pun tidak setinggi yang diminta, tetapi ini bisa merangsang supply,” katanya.

Sri mengatakan, beberapa waktu belakangan pasokan rumah murah yang dijual dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seret. Alasannya, karena dikenakan PPN, sehingga harga jual masih tinggi. Dengan demikian, Sri berharap, para pengembang yang mempunyai stok rumah murah segera melemparnya ke pasar, sehingga pemenuhan rumah bagi masyarakat kecil bisa berjalan normal. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Realestat Indonesia (RE) Eddy Hussie, mengungkapkan bahwa pihak pengembang tidak menahan pasokan. Sebab, pengembang terus memasok rumah sederhana tapak ini. “Kami pasok terus, tetapi harganya terlalu mahal, jadi konsumen tidak mampu membelinya,” katanya. Eddy berharap, dengan keluarnya PMK ini, para pengembang akan semakin bersemangat untuk menyediakan rumah murah. Stok-stok yang dahulu tidak mampu terjual, kini sudah bisa dijual dengan skema FLPP tanpa PPN. “Kami optimistis dan akan merangsang pengembang di seluruh Indonesia agar lebih intensif dan fokus menyediakan rumah murah,” ujarnya. “Sampai data terakhir, beberapa waktu lalu itu baru sekitar 15 ribu. Tetapi, sekarang tampaknya sudah 25 ribu,” tambahnya. Realisasi tersebut, menurut Eddy, memang masih jauh dari harapan. Sebab, target REI untuk penyediaan rumah tapak murah mencapai 120 ribu unit, di mana 50-60 ribu di antaranya adalah rumah dengan sistem FLPP. Eddy menambahkan, pihak pengembang kemungkinan juga banyak mempunyai stok rumah murah yang tidak terserap. Namun, ia tidak tahu pasti jumlahnya, tetapi ru-

mah murah yang tidak terserap ini jumlahnya cukup banyak. Dia menjelaskan, hal itu, karena kemarin rumah-rumah tersebut dijual dengan harga rumah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat yang tidak mendapatkan pembebasan PPN, sehingga harganya tidak terjangkau. Walau pun agak terlambat, namun Eddy mengungkapkan, dia akan meminta para pengembang fokus untuk memenuhi target ini. Sedangkan Sri Hartoyo menambahkan bahwa capaian FLPP saat ini, sebesar 23 ribu unit atau secara keuangan Rp1,2 triliun. Sri mengatakan, sebetulnya target kementerian mencapai 120 ribu unit rumah. Namun, anggaran yang dimiliki kementerian hanya cukup untuk menyalurkan FLPP sebanyak 58 ribu unit. Tak sinkron Sementara itu, pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai bahwa penghapusan PPN untuk rumah murah dengan kisaran harga Rp 105 juta-Rp 165 juta sesuai zonasi melalui PMK terbaru merupakan bukti tidak sinkronnya kebijakan-kebijakan yang terjadi di sektor perumahan rakyat. “Penghapusan pajak ini memang membawa dampak yang bagus bagi masyarakat,” katanya. Ali menjelaskan, penghapusan PPN ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli rumah murah. Walaupun demikian, ia menilai penghapusan ini sangat terlambat. Alasannya, karena harga rumah murah saat ini dan kondisi di lapangan jauh

berbeda. Saat ini, harga rumah sudah semakin mahal. Pangkalnya, menurut Ali, kebijakan ini tidak akan terlalu signifikan untuk pengurangan pasokan rumah di Indonesia. Ia menjelaskan, persoalan rumah murah bukan hanya memberikan subsidi atau pun penghapusan PPN, melainkan juga memberikan tanah yang lebih murah. Pemerintah dinilai harus mempunyai bank tanah sehingga harga tanah tidak melambung tinggi sehingga komponen harga dalam pembangunan rumah bisa ditekan. Pembebasan PPN ini harusnya bisa dikeluarkan secara bersamaan dengan penetapan harga rumah murah yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Ini, malah menunjukkan koordinasi pemerintah dalam menangani bidang perumahan sangat jelek. Masalah ini, menurutnya, juga belum menghitung penghapusan subsidi untuk rumah sederhana tapak yang diagendakan pada Mei 2015 mendatang. Jika program ini terealisasi, penyediaan rumah bagi MBR akan semakin sulit. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, lanjut Ali, seringkali membuat pasar rumah murah menjadi bingung dan tanpa arah karena sangat rentan dengan kebijakan pemerintah yang diambil. “Untuk itu, jangan salahkan pengembang rumah murah bila lambat laun tidak berminat untuk memproduksi rumah murah karena banyaknya aturan dan ketidaksinkronan kebijakan tersebut,” tegasnya. | VN

Jalur Mudik Lintas Selatan Jabar Via Bandung Metropolitan Mantap Bandung, Trans - Perbaikan jalur mudik lebaran, khususnya jalan nasional di Jawa Barat dipastikan selesai tepat waktu Tepat waktu dalam arti, bisa fungsional dan mantap pada H-10 Idul Fitri 1435 Hijriah. Hal ini sesuai dengan apa yang direncanakan Kementrian Pekerjaan Umum. Pejabat Pembuat Komitmen Bandung-Cileunyi-Jatinangor, Deni Wiharjito, mengatakan, jalur mudik yang melintas di wilayahnya diyakininya akan selesai te-

pat waktu. DeniWiharjito, saat ditemui tim wartawan Koran Transaksi di kantornya, Selasa pekan lalu, menyatakan optimis, semua pekerjaan perbaikan jalan yang menjadi tanggung-jawabnya akan selesai tepat waktu, sesuai arahan pimpinan. Untuk itu, menurut Deni Wiharjito, pihaknya kini sedang memfokuskan diri dengan mengarahkan SDM yang dimiliki pada jalur mudik lebaran, yaitu pada ruas jalan Cileunyi-Ngreg. Pada ruas ini, kini di lapangan

sedang sibuk melakukan pembetotan (Rigit) dua arah di kawasan Rancae ke arah Nagreg. Di ruas ini, pembetonan baru bias dilakukan sebelah jalan kearah Nagreg, sedangkan sebelahnya lagi arah Cileunyi, akan dilakukan setelah lebaran mendatang. Sementara, ruas jalur mudik lintas tengah Jabar Bandung arah Sumedang, di lapangan, atau tepatnya mulai dari pertigaan tol Cileunyi-Jatinangor sampai batas Jembatan Cikuda juga sedang dilakukan pen-

ingkatan jalan dengan overlay dan perbaikan jalan beton yang mengalami kerusakan cukup parah. “Pembetonan rencananya akan dilakukan dua arah, dan yang sudah selesai baru pada jalur lambat arah Cileunyi,” ujarnya. Dikemukakannya, setelah selesai pengerjaan pembetonan pada jalaur lambat tersebut, begitu mau memasuki pengerjakan ke tahap berikutnya, pecan lalu, Deni mengaku tidak bias langsung melakukan pekerjaan terse-

but. Hal ini, dikarenakan pada tanggal 16 Juni ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri Wisuda Mahasiswa STPDN di Jatinangor. Sehingga, pihaknya diminta untuk stop dulu semua pekerjaan. “PadaTanggal 15 dan 16 Juni di kawasan tersebut harus steril, pada tanggal 17 Juni baru bias melakukan pekerjaan pembetotan di jalur cepat,” ujarnya menambahkan. | Iwan.Bsk/Edi Brur/Arso


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK yudikatif di Kota Bekasi. “Hal ini dirasa perlu memperkenalkan lembaga terlebih dahulu kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum yang ada, agar ada sebuah komunikasi intensif antar lembaga masing-masing,” ujar Oka Rizal. Menurutnya, LPPN-RI sebagai lembaga non pemerintah dan penyeimbang, akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah Kota Bekasi terhadap masyarakat. “Saya selaku ketua yang diberi mandat oleh pimpinan pusat akan tetap berdiri paling depan untuk melakukan fungsi dan tugas secara benar dan profesional masa bhakti lima tahun ini,” katanya. Ditambahkan bahwa keberadaan

lembaga LPPN-RI diharapkan bisa mewakili aspirasi masyarakat baik itu dari pelayanan publik, hukum, kesehatan, pendidikan sosial dan budaya. Banyaknya pemberitaan negatif di media massa selama ini kepada Pemerintah Kota Bekasi, kami harapkan bisa menjadi motivasi untuk bekerjasama dengan pihak mass media dalam memberikan kritikan. Dengan partisipasi mass media dalam pemberitaan setiap hari diharapkan bisa membantu masyarakat. Disebutkan Rizal, jumlah pengurus LPPN-RI yang dilantik sebanyak 38 orang. Dengan jumlah itu diharapkan bisa berkerja secara optimal dan benar, demi terciptanya pemerintah yang bersih dan bermartabat. | Lora

Bekasi, Trans - Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa dalam masa kampanye mengisi kegiatannya bertemu muka dengan masyarakat Tambun Bekasi di Pasar Tradisional Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Hatta Rajasa yang dikenal ramah ini mengatakan bahwa dirinya telah terbiasa melakukan tatap muka kepada masyarakat ke berbagai pasar-pasar semenjak puluhan tahun lalu. Blusukan ke pasar tersebut dilakukan Hatta Rajasa untuk melihat secara langsung perkembangan harga sembako menje-

lang bulan puasa yang diprediksi akan semakin naik. “Saya sudah usulkan kepada pemerintah agar kenaikan harga sembako jelang bulan ramadhan tidak naik, sehingga masyarakat dapat merasakan indahnya lebaran nanti,” katanya. Dalam kesempatan itu Hatta Rajasa juga berjanji kepada masyarakat, jika pasangan Capres/Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terpilih, akan mengedepankan ekonomi rakyat. “Dalam lima tahun mendatang, pendapatan masyarakat akan meningkat”, tegasnya. Kemudian mantan Menteri

Pimpro Dan Pelaksana Pembangunan SDN Wanasari 14 Resmi Dilaporkan Laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan Korupsi dalam pembangunan 2 unit gedung. Bekasi, Trans - Pimpro dan Pelaksana Proyek Pembangunan 2 unit gedung SD Negeri Wanasari 14 yang terletak di Perumahan Taman Wanasari Indah, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi resmi dilaporkan kepada Bupati, Kejaksaan dan Kapolresta Bekasi. Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Investigasi DPP NCW kepada wartawan baru-baru ini di Bekasi. Menurut Koordinator Investigasi DPP NCW, H. Aidil Yan, M. Bsc laporan tersebut berbentuk surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch (DPP NCW) kepada Bupati, Kejaksaan dan Kapolresta Bekasi tentang adanya dugaan Korupsi dalam pembangunan 2 unit gedung tersebut. Adapun laporan

tersebut dibuktikan dengan surat bernomor : 15/LI/DPP-NCW/V/ 2014. “Semoga Bupati, Kejaksaan dan Kapolresta dapat menindaklanjutinya,” ucapnya dengan penuh harapan. Koordinator Investigasi DPP NCW ini melaporkan karena sangat kuat dugaan adanya pelanggaran hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dimana pembangunan 2 unit gedung di SD Negeri Wanasari 14 Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi ini sekitar tahun 2011 sampai dengan saat ini belum selesai. Pembangunan 2 unit gedung itu antara lain, 1 unit gedung untuk kantor atau lokal dan 1 unit lagi untuk perpustakaan. “Dari Anggaran APBD tahun brp, nilainya brp dan kontraktornya PT atau CV ini sama sekali tidak jelas, karena Plang atau Papan Proyek tidak ada,” jelasnya kembali kepada beberapa wartawan di Bekasi. “Pelaksana Pembangunan tersebut tidak diketahui oleh Pi-

FOTO | DOC

Perpustakaan SDN Negeri 14 Wanasari dalam keadaan rusak.

hak SD Negeri Wanasari 14 karena mereka tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah,” tambah H. Aidil Yan, M.Bsc ini kembali dan beliau juga sebagai Komite SD Negeri Wanasari 14 yang selama ini sangat mengetahui tentang Pembangunan tersebut. “Tetapi

setelah sekian lama didiamkan kok Kontraktor Pembangunan gedung tersebut malah meninggalkan begitu saja,” ucapnya dengan nada sangat menyesalkan. Pembangunan gedung untuk perpustakaan SD Negeri Wanasari 14 ini tidak sesuai dengan RHB

yang ada atau kontruksi pembangunan gedung yang ditentukan Pemerintah. Ini jelas harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pimpro dan Pelaksana. “Untuk 1 unit lokal saja sampai saat ini belum selesai dan masih acak-acakan. Jadi ini jelas hanya menghabiskan uang rakyat/APBD, sedangkan hasilnya tidak bermanfaat apalagi untuk sarana pendidikan,” ucapnya kembali dengan penuh harapan agar Kejaksaan Negeri Cikarang dapat segera membentuk tim khusus, sesuai dengan janji Kajari bila ada temuan-temuan tindak pidana korupsi akan segera ditindak tegas dan tidak pandang bulu. Hal inilah yang menjadi ditagih oleh H. Aidil Yan, M.Bsc kepada Kajari Cikarang. Disisi lain Bang H. Aidil, panggilan akrabnya di Bekasi mengatakan saya mengharapkan para oknum-oknum LSM dan Ormas di Kota dan Kabupaten Bekasi janganlah bermain api atau menbekingi para pelaku korupsi. “Agar wilayah kita ini benar-benar bersih dari korupsi,” mintanya dengan senyum. | H. Aidil Yan

Bulan Ramadan, THM Bandel Akan Disanksi Bogor Trans – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor akan berikan sanksi kepada Tempat Hiburan Malam (THM) yang buka pada bulan Ramadan. Demikian dikatakan Kepala Kesbangpol, Aep Saepudin disela acara Forum Konsultasi dan Komunikasi Politik Tingkat Kota Bogor 2014 di Graha Pool, Jalan

Merdeka, Senin lalu. “Baik itu tempat karaoke, diskotik, dan panti pijat, sepanjang bulan puasaTHM harus tutup sementara,” ujar Aep seraya menambahkan sesusai persetujuan Walikota Bogor, THM mulai H-3 sampai H+3 harus tutup. Bagi THM yang membandel, Kesbangpol tak segan berikan Surat Peringatan

(SP). Jika sampai tiga kali SP tidak diindahkan, selanjutnya akan dilimpahkan ke Satpol PP, bahkan sangsinya bisa disegel sementara. Dijelaskan Aep, seminggu masuk Ramadan, pihaknya akan mengecek 54 THM yang ada di Kota Bogor. Sebab, kata dia, Kesbangpol juga memiliki kewajiban supaya umat muslim bisa menjalankan

ibadahnya dengan baik. Untuk langkah selanjutnya, tambah Aep, pihaknya akan mengundang seluruh pengusaha THM dalam waktu dekat untuk diberikan penjelasan. Dari hasil wawancara Koran Transaksi dengan beberapa pemilik THM, tentang kebiasaan bulan puasa diharuskan tutup, mereka meminta toleransi dari pihak

Kecamatan Tambelang Peringati Isra Mi’raj Serta Tarhib Ramadan Bekasi, Trans - Memaknai kembali hikmah Isra Mi’raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Pemerintah Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan peringatan Isra Mi’raj serta Tarhib Ramadhan tahun 1435 H, di aula Kecamatan Tambelang, Kamis (12/6) lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Tembelang, Kapolsek, Wakoramil, serta perwakilan ibu-ibu dari ketujuh tim kosidahan desa Kecamatan Tambelang. Menurut Camat Tambelang peringatan Isra Mi’raj tersebut merupakan bentuk kepedulian umat muslim terhadap syiar islam. “Peringatan ini diharapkan dapat menyadarkan diri kita, tentang betapa sangat kecilnya amal yang telah kita lakukan untuk agama maupun bangsa dan negara,” ujarnya. “Oleh karena itu, penyelenggaran kegiatan Isra Mi’raj ini diharapkan dapat turut memberikan implikasi terhadap terbangunya sikap dan perilaku kesolehan sosial. Khususnya bagi para aparatur pemerintah se-Kecamatan Tambelang,” tandas Camat Tambelang. Kapolsek Tambelang, AKP Leksumono Wibowo SH turut mengingatkan bahwa peringatan Isra Mi’raj hendaknya jangan menjadi kegiatan seremonial keagamaan terulang yang tanpa makna, melainkan terdapat banyak hikmah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Hikmah dimaksud tentunya merupakan tuntunan terbaik bagi kaum muslimin, guna meraih keba-

FOTO | SUGANDA

Acara peringatan Isra Mi’raj dan Tarhib Ramadan Kecamatan Tambelang.

hagiaan di dunia dan di akirat,” pesan Kapolsek Tambelang. Disela-sela sambutannya, Kapolsek Tambelang juga mengajak Wakoramil Tambelang untuk ke depan podium ketika menyampaikan sambutannya. Tindakan Kapolsek itu dilakukan untuk memberikan contoh arti kebersamaan yang indah. “Ketika masyarakat Tambelang sudah ada kerjasama dalam suatu kebaikan, tidak mustahil masyarakat Tambelang akan menjadi daerah yang subur, makmur yang sangat didambakan. Ketika kesuburan dan kemakmuran ter-

SENIN, 16-29 JUNI 2014

Cawapres Hatta Rajasa Kunjungi Masyarakat Tambun Bekasi

Dewan Pimpinan Kota LPPN-RI Bekasi Dikukuhkan Bekasi, Trans - Pengurus Dewan Pimpinan Kota (DPK) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) Kota Bekasi periode 2014-2019 dikukuhkan di Restoran Wulan Sari, minggu lalu. Acara tersebut dihadiri Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Kasi Intel Kejari Ade Hermawan, serta perwakilan dari Polresta Bekasi Kota dan Dandim 0507 Kota Bekasi. Dalam acara tersebut Ketua DPK LPPN-RI Kota Bekasi, Oka Rizal memberikan piagam kepada Walikota, Kejaksaan, Kepolisian dan Dandim. Hal itu dilakukan untuk membangun sebuah komunikasi antara lembaga non pemerintah yang dia pimpin dengan pemerintah dan jajaran lembaga

NO. 292. ‰ TH XIII

wujud, keamanan dan kedamaian juga akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Tambelang,” tutur Kapolsek. Kapolsek dan Wakoramil akan bergandengan tangan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat Tambelang. “Apalagi pada bulan ini yang sedang ramai-ramainya kampanye politik pemilihan presiden Republik Indonesia,” lanjutnya, seraya mengajak masyarakat Tambelang agar jangan sampai terpancing dengan kampanye hitam yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. | Suganda

Pemkot Bogor, agar diberikan kesempatan beroperasi dua minggu. Maksud mereka, hasil operasi dua minggu itu untuk pemberian THR kepada pegawai. “Tetapi kalau gak boleh ya terpaksa pemberian THR kepada para pegawai tidak masimal,” ujar seorang pemilik THM yang tidak mau disebut namanya. | Dang

Koordinator Bidang Perekonomian ini, menyempatkan diri untuk bertemu dengan pimpinan Pondok Pesantren Yapin di Jalan Hasanuddin Tambun. Usai dari Ponpes Yapin melanjutkan blusukan ke pasar Induk Cibitung. Di lorong-lorong pasar tersebut Hatta Rajasa berdialog dengan para pedagang sembari berpesan agar masyarakat hadir di TPS masing-masing pada tanggal 9 Juli nanti memberikan hak pilihnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diikuti dua calon Prabowo SubiantoHatta Rajasa dan Joko WidodoJusuf Kalla. | Lora

Kenaikan Tarif Air Bersih Perlu Diimbangi Pelayanan Prima Bogor, Trans – Rencana kenaikan tarif air bersih PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Juli mendatang ditanggapi beragam beberapa pelanggan. Mereka berharap perusahaan plat merah itu dalam menerapkan penyesuaian harga air bersih perlu diimbangi pelayanan prima. Pada sosialisasi penyesuaian tarif air bersih, Selasa lalu, di Aula PDAM Tirta Kahuripan, Direktur Utama PDAM, Hadi Mulya Asmat, mengatakan, masyarakat harus memahami, penyesuaian tarif tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Menurut Hadi, mulai Juli tarif air sudah naik ratarata 28 persen. Namun, setiap pelayanan itu berbeda-beda kenaikannya karena pihaknya menganut azas subsidi silang “Yang kuat membantu yang lemah”, ujarnya. Ditambahkan, jumlah subsidi masih tetap diberikan kepada 42.198 pelanggan atau 29,6 persen dari 142.660 pelanggan atau 835.192 m3 sama dengan 27,5 persen dari total volume penjualan air 3.042.333 m3 dengan total subsidi per tahun sebesar Rp.3,9 miliar. “Kelompok sosial, rumah tangga sederhana, dan rumah sederhana mendapatkan subsidi,” katanya. Dikatakan lebih lanjut, PDAM Tirta Kahuripan akan memberikan pelayanan dan kualitas air yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan memadai secara berkelanjutan, serta membina dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan stakeholder perusahaan. Dasar hukum kenakan tarif air bersih, sambung Hadi, 1. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005 tentang Sistem Pelayanan Air Minum, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM, dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 3/DPRD/Ps,012/III/1981, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 05 tahun 1991. | Dang

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Jakarta Timur : Fahmi MZ Biro Kota dan Kab Bogor : Dasuki Harun/ Dadang Surjadi Biro Kota Bekasi : Geoffrey Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga, Suganda.

Warga Perumahan Puri Niwana Bentuk Siskamling Terpadu Bekasi, Trans - Warga perumahan Puri Nirwana, Kabupaten Bekasi membentuk Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Terpadu untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungannya. Ini merupakan peran serta warga dalam menciptakan lingkungan aman bebas dari kriminal. Ketua RT setempat yaitu Ketua RT 04, 05 dan 06 mengapresiasi beran aktif warga tersebut. “Bagaimanapun tugas RT sebagai pelayan dan pelindung masyarakat juga harus dibarengi oleh peran aktif dari masyarakatnya,” kata salah satu ketua RT kepada wartawan Koran Transaksi, Minggu (8/6) lalu. Belum lama ini, wilayah perumahan Puri Nirwana RT 04, 05 dan 06 ada warganya yang kemalingan. “Sering kali ada kejadian pak, dari hilang burung sampai hilang sepeda motor,” ungkap salah seorang. Maka dari itu, para ketua RT bersama warga bergotong-royong menutup jalan akses jembatan seribu yang diduga sebagai pintu masuk para pencuri karena sering dilalui warga dari luar. “Jalan akses jembatan seribu adalah jalan tikus atau jalan sepetak yang bisa dilalui oleh warga masyarakat yang tidak bisa kami kenali,” ter-

FOTO | SUGANDA

Gotong-royong warga perumahan Puri Nirwana menutup jalan askes jembatan seribu.

ang salah satu Ketua RT. Pihak keamanan perumahan Puri Nirwana mengaku selalu kehilangan jejak, padahal pihak keamanan selalu memantau keluar dan masuknya aktifitas warga perumahan Puri Nirwana. “Sewaktu ada kejadian kehilangan motor juga tidak ada yang mencurigakan,” kata salah seorang dari pihak keamanan perumahan Puri Nirwana. Warga perumahan Puri Nirwana terutama RT 04, 05 dan 06 berharap pemerintah Desa Sukaraya

dan juga pihak pengembang peduli terhadap mereka. “Ya kalau bisa pihak pengembang membuat tembok beton kelilingi area lokasi perumahan Puri Nirwana,” pinta warga. “Setidaknya untuk memperkecil ruang gerak para pelaku kejahatan di perumahan Puri Nirwana, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi,” tandas salah seorang ketua RT dan warga masyarakat ketika gotong-royong menutup jalan askes jembatan seribu. | Suganda


HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK Bobot Birokrat Walikota Bogor Perlu Diasah

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

FOTO | KASLIM

Kendaraan pengangkut mobil tanpa muatan menabrak tiang PJU.

Jalan Gelap, Truk Tabrak Tiang PJU Bekasi, Trans – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan lintas bekasi – Karawang padam selama lebih dari dua bulan. Akibatnya, kendaraan roda empat yang mengangkut bahan bakar minyak terperosok ke dalam got saluran air (drainase), Minggu lalu. Tak hanya itu, sebuah kendaraan pengangkut mobil tanpa muatan menabrak tiang PJU, baru-baru ini. Kendaraan yang diketahui milik Perusahaan CV Kristal Transindo itu menabrak tiang PJU pukul 3:00 pagi. Dede, sopir truk penabrak tiang PJU tersebut mengatakan kepada wartawan Koran Transaksi bahwa dirinya tidak mengantuk melainkan menghindari sepeda motor. “Saya bukannya

mengantuk melainkan saya menghindari kendaraan motor yang lajunya pelan sekali, dikarenakan jalannya banyak lubang dan tertutup dengan air hujan,” kata Dede yang tinggalnya tidak jauh dari tempat kejadian yaitu di Kampung Rengas Bandung. “Motor tersebut mengalihkan jalannya ke sebelah kanan memilih jalan yang tidak berlubang. Saya melaju cukup kencang dan waktu itu ruas jalan tidak terlihat karena gelap gulita. Dari jauh setelah sudah dekat baru terlihat. Saya mengerem secara mendadak, tidak tertahan rem tidak berfungsi akibat kena percikan air hujan. Dikhawatirkan saya menabrak kendaraan bermotor, maka saya

Meningkatkan dan melestarikan kekayaan seni budaya.

T

meluncur ke tempat kejadian dan nanti saya akan menyusul ke TKP,” ujarnya. “Yang penting anak buah saya yang tiga orang, Takim, Hairul dan Nurjiman agar cepat mengevakuasi tiangnya ke pinggir jalan, supaya tidak mengganggu arus jalan lalu lintas. Dan juga membawa krem serta membawa mobil yang menabrak tiang PJU ke Polsek serta menahan STNK-nya untuk diminta pertanggungjawaban,” terangnya. “Harapan saya hanya satu, supaya dipasang kembali seperti semula. Kalau minta gonogoni alias minta ganti rugi takutnya tidak dipasang kembali, serta pandangan umum seperti apa,” ujar Diki. | Kaslim

Membiasakan hidup bersih bisa dimulai dari sejak usia dini.

ke Bandara Sukarno Hata untuk terbang ke berbagai daerah dan ke luar negeri. Juga mudah berkomunikasi menggunakan peralatan komunikasi modern, mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih bermutu, pelayanan kesehatan yang berstandar baik, pelayanan air bersih, pelayanan gas serta mendapatkan layanan perbankan di berbagai bank nasional, pelayanan hotel berstandar hotel berbintang dan lain sebagainya. Begitupun barang-barang kebutuhan pokok dari yang tradisional sampai modern, aneka jenis makanan dan pakaian serta kebutuhan sandang pangan lainnya, mulai yang bercitarasa lokal sampai dengan citarasa internasional. Semuanya mudah diperoleh sejauh terjangkau oleh kemampuan ekonomi masing-masing. Kondisi itulah yang membuat Kota Bogor kemudian menjadi salah satu titik tujuan orang-orang dari berbagai kota dan dan dari berbagai daerah

Silaturahmi untuk mewujudkan kebersamaan dan menampung aspirasi masyarakat.

serta dari berbagai negara untuk berwisata. Berkunjung sejenak, bahkan sampai memilih dan membeli rumah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Ada kebanggaan bagi warga Kota Bogor ketika menyadari kenyataan bahwa mereka telah menjadi warga sebuah kota yang maju dan menuju kota yang memiliki standar-standar sebagai kota besar dan memiliki sentuhan kehidupan modern. Apalagi pada kenyataannya, kehidupan kita di Bogor relatif tenang dan tentram. Tidak terancam oleh bahaya bencana alam, tidak terintimidasi oleh aksi kekerasan apapun termasuk terorisme dan kriminalitas serta tidak terganggu hiruk pikuk kerusuhan, bentrokan antara warga dan ancaman keamanan lainnya. Tetapi pada saat yang sama, masyarakat juga harus menyaksikan perubahan demi perubahan yang mencemaskan. Sekarang penduduk Kota

FOTO | IST

Bima Arya.

pernah berurusan dengan para pendemo. Cukup diwakili bawahannya dan tinggal menerima hasilnya. Dan itu contoh figur yang matang sebagai birokrat murni,” ujar seseorang diantara mereka. Walikota yang mungil inipun pernah disorot para pewarta ketika menghadiri jumpa pers tentang proses penerimaan siswa didik baru, di Kantor Disdik tempo hari. Sebagian pewarta berkomentar, sebaiknya yang tangani jumpa pers cukup dari petinggi dari SKPD terkait. Sebab, tindakan itu akan mengurangi kewibawaan Walikota. Masih gunjingan dikalangan para pewarta, ada bocoran pada Jumat (23/5) Walikota meminta bantuan dana ke

Transportasi masal perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan kota sejuta taman.

MASA DEPAN BOGOR DI TANGAN ORANG BOGOR

anggal 3 Juni 2014, Kota Bogor memasu ki usianya yang ke532 tahun. Usia itu dihitung sejak Sri Baduga Maharaja menetapkan wilayah yang diapit Sungai Ciliwung dan Cisadane ini sebagai pusat Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dari zaman ke zaman dan dari masa ke masa, masyarakat yang tinggal di patilasan Pajajaran ini telah menyaksikan dan telah merasakan perubahan demi perubahan yang menghantar Kota Bogor seperti pada keadaannya sekarang. Ada perubahan yang menggembirakan dan tidak sedikit perubahan yang mencemaskan. Diantara perubahan yang menggembirakan, adalah sekarang ini masyarakat sudah dapat merasakan sejumput sentuhan modernitas sebuah kota. Misalnya, siapapun sekarang dengan mudah bisa mendapatkan transportasi untuk wara wiri di dalam kota maupun untuk melangkah ke luar kota. Terakses dengan mudah Penataan PKL untuk mewujudkan kota nyaman menjadi tanggung jawab bersama.

banting setir ke sebelah kanan. Tidak sadar lagi saya sudah membentur tiang PJU,” cerita Dede. Namun, Dede melanjutkan, saya kaget ada percikan api maka saya melompat keluar. Tidak berani memundurkan mobil karena mobil itu ada setrumnya dari kabel TR. Melalui tiang dan power yang lecet nempel dengan bodi, mengalir aliran listrik ke bodi mobil. Sementara itu, Kasi Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU, Diki ketika dikonfirmasi oleh wartawan Koran Transaksi di kantornya mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim anak buah ke tempat kejadian perkara (TKP). “Saya sudah mengirim anak buah tiga orang

Bogor Trans – Berbagai kalangan di Kota Bogor menilai kepemimpinan Bima Arya yang baru seumur jagung sebagai Walikota Bogor dianggapnya belum matang, artinya bobot birokratnya masih perlu diasah. “Wajar saja Bima bukan berasal dari birokrat dan lama ditempa sebagai pengajar dan politisi. Sesuai perjalanan waktu dia pasti bisa menyesuaikan,” ujar seseorang dari mereka berupaya membela. Gunjingan tersebut diatas terkait sikap Walikota Bogor Bima yang tidak terkontrol saat menghadapi para pendemo Senin lalu, dimana diantara para pendemo yang merasa tidak puas dengan tuntutannya melakukan provokasi dengan mengatakan “Walikota banci”. Sang Walikota itupun berang, sambil menghampiri pendemo dia berteriak “Siapa yang ngomong tadi”. Lalu terjadi dorong-dorongan antara Walikota dengan para pendemo. Beruntung aparat kepolisian dan aparat Satpol PP datang menengahi dengan pasang badan. Sebenarnya, dalam menghadapi para pendemo cukup didelegasikan kepada bawahannya, baik itu Sekda atau Asisten, ujar mereka. “Contoh mantan Walikota Bogor Diani Budiarto, selama ini dia tidak

Bogor sudah berjumlah lebih dari 1 juta jiwa dan diperkirakan akan terus bertambah bila laju urbanisasi dan angka kelahiran terus meningkat. Kota menjadi semakin padat, karena mobilitas warga sangat tinggi, sehingga kita merasakan macet di jalanan serta merasakan antrian panjang membeli tiket kereta api bahkan antri untuk sekadar membeli tiket bioskop atau membeli jajanan. Di jalanan polusi udara meningkat, sementara di pemukiman pembuangan limbah rumah tangga terus terjadi. Air sungai dan air sumur terancam pencemaran limbah rumah tangga dan industri kecil. Sementara itu lahan-lahan hijau, kebun, ladang dan sawah sudah berubah peruntukannya dan sudah berganti wajah dengan bangunan perumahan, ruko, mall dan sebagainya. Secara keseluruhan daya dukung alam semakin melemah. Padahal Kota Bogor juga tak bisa menghindar dari proses

pemanasan global, sehingga wajar jika warganya tidak bisa lagi merasakan kesejukan Bogor setiap hari dan melihat kabut menyelimuti kota setiap pagi dan sore hari. Pemukiman memang semakin padat, sampah rumah tangga pun cenderung terus bertambah dan semakin banyak dibutuhkan air bersih, ketersediaan listrik, ketersediaan gas dan bahan bakar minyak. Begitu pula dibutuhkan semakin banyak sekolah, semakin banyak puskesmas dan rumah sakit serta pasar dan semakin luas taman-taman tempat bermain selain ruas–ruas jalan baru untuk mengatasi kemacetan Lapangan kerja juga perlu diperluas, petugas kebersihan, petugas keamanan, guru, tenaga medis, tenaga spesialis juga harus terus ditambah. Semua itu konsekuensi logis yang harus dihadapi dari perkembangan Kota Bogor. Perubahan-perubahan tersebut mencemaskan, karena kalau tidak diantisipasi dan tidak ditangani, maka semua perubahan itu akan berakumulasi dan tumbuh serta berkembang menjadi problema sosial ekonomi yang berat, seperti yang dialami kota-kota besar di negara manapun.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, untuk keperluan operasional PSB (Persatuan Sepakbola Bogor) yang akan bertanding ke Provinsi Banten. “Kalau itu benar sangat disayangkan. Sebaiknya yang mengambl dana cukup Bendahara PSB,” ujar salah seorang staf disebuah SKPD turut prihatin. Kebijakan lain yang banyak disorot ketika Walikota menghentikan sementara (moratorium) proses perijinan dan kebijakan tersebut dianggap blunder. “Sudah dipastikan dampaknya akan mengurangi PAD dan akan mempersulit para investor yang membutuhkan perijinan. Dikhawatirkan para investor akan hengkang ke wilayah lain,” ujar seorang sumber. Kalau ide moratorium perijinan datang dari pembisiknya, Walikota Bogor Bima, kelak dianggap boneka dan jelas itu akan menurunkan citra sang Walikota itu sendiri, tambah sumber. “Yang miris kebijakan itu hanya untuk kepentingan si pembisik. Misalnya proses perijinan lewat belakang dengan negosiasi harga tinggi,” ujarnya seraya menambahkan moratorium perijinan tersebut perlu ditinjau lagi jika Walikota tidak ingin dipermalukan masyarakat Kota Bogor. | Dang

Fasilitas umum milik kita bersama, kita jaga dan pergunakan sesuai dengan fungsinya.

Ajakan Pemimpin Baru Bima Arya sebagai Walikota baru dengan pasangannya Wakil Walikota, Usmar Hariman menyadari, semua tantangan masalah akan sulit diatasi apabila tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, oleh karena itu mereka terus mengajak berbagai elemen masyarakat Kota Bogor untuk terus bersama-sama memberikan kontribusi terbaiknya bagi proses perbaikan kota ini. “Kota Bogor adalah milik semua, pembangunan untuk semua, pembangunan juga untuk masa depan kita semua,” kata Bima. “Saya bersama Wakil Walikota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor akan mengerahkan energi terbaik kami, semangat terbaik kami, dan komitmen terbaik kami untuk mengurai dan menyelesaikan semaksimal mungkin berbagai masalah di Kota Bogor,” lanjutnya. Disadari, memang tidak mudah untuk mewujudkan kerjasama diantara semua pihak, karena selalu ada perbedaan pandangan dan sikap. Namun di mata Bima, melalui semangat kebersamaan, keberagaman tadi bisa menjadi faktor pendorong yang menentukan. Jadi, “Perbedaan adalah anugrah dan kebersamaan ada-

Aktivitas masyarakat dalam rangka mewujudkan sungai yang bersih dan sehat.

lah keniscayaan,” katanya. “Jangan biarkan kita menjadi serpihan-serpihan potensi yang berserak tak terikat, tak menyatu dan tak terarah karena perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan dalam menyikapi situasi dan kondisi Kota Bogor masa sekarang dan masa nanti,” lanjutnya. Bima mengajak warga masyarakat Kota Bogor menyatukan hati gabungkan diri, untuk menjadi kekuatan hakiki yang dibutuhkan agar dapat mengatasi setiap hambatan dan memenuhi mimpi dari setiap warga Bogor untuk hidup di Kota yang nyaman, dengan insan-insan yang yang beriman, dan pemerintahan yang transparan. Bima mengingatkan, “Bogor adalah kota kita, masa depan kita dan itu semua ada di tangan kita.” Kini tinggal warga Kota Bogor untuk menyambut ajakan pemimpin mereka. Melangkahlah bersama, bekerjalah bersama demi terwujudnya kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera, tentram serta damai. Dengan kebersamaan, setiap cita-cita dan harapan bisa terwujud. Kita bisa asal kita bertekad dan yakin bisa! Dirgahayu Kota Bogor! (Advertorial)

Diperlukan kerja keras untuk menangani sampah yang cenderung terus bertambah.


HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SAMBUNGAN

Kejati Sumsel Ajukan Pr oses ........... Proses berikan keterangan persnya kepada wartawan Koran Transaksi. Dimana untuk sekian kali wartawan Koran Trabnsaksi mendatanginya, seperti pada Senin (9/06) mencoba mengkonfirmasi lagi kepada Kabag Humas & Protokol Prov. Sumsel Iren Camelyn Sinaga di ruangan kerjanya masalah kepergian Pak Alex Nurdin berangkat ke Los Angeles dan rombongan Pimred Koran lokal dan Ketua PWI Pusat Morgiono. Apalagi informasinya dengan pemanggilan dirinya oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel dan pihak Kejagung tentang pengucuran Dana Hiba Prov. Sumsel kepada sembilan kelompok Organisasi Wartawan. Kembali menurut stafnya kepada bahwa Iren Camelyn Sinaga tidak ada di ruang kerjanya. Tidak puas dengan keterangan stafnya itu, wartawan Koran Transaksi pergi ke ruang Kabag Humas dan Protokol Heriyadi Sinulingga, lagi-lagi menurut stafnya Heriyadi Sinulingga tidak ada juga. Menurut sumber dari kalangan wartawan di Pemprov Sumsel, “Biro Humas dan Protokol Prov. Sumsel hanya mau memberikan keterangan kepada publik mengenai kegiatan yang baik-baik saja demi pencitraan sang Gubernur. Jika ada hal yang negatif atau masalah kebobrokan yang ada di lingkungan Prov. Sumsel harus ditutup-tutupi atau selalu harus menghindar. Seharusnya Pihak Biro Humas fc Protokol Setda Prov. Sumsel memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan yang berada di lingkungan Pemprov. Sumsel yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah Sang Gubernur, apalagi mengenai kepergiannya keluar negeri bersama Pimred Koran Lokal

dan Ketua PWI Pusat Margiono beserta Kepala Biro Humas Prov. Sumsel Iren Camelyn Sinaga apakah tidak mengundang kecemburuan sosial sesama rekan-rekan journalis di Sumsel. Gonjang ganjing yang timbul adalah, benar tidaknya kepergiannya ke AS itu akan bersenangsenang (Referensi atau Shoping) atau studi banding? Kalaulah itu untuk kemajuan dan kecerdasan masyarakat Sumatera Selatan, kenapa harus pergi diam-diam merayap padahal kepergian tersebut membawa Visi dan Misi. Harusnya sebelum berangkat pihak Biro Humas harusnya nengadakan Konferensi Pers, sedangkan Presiden RI saja mau pergi kemana-mana selalu diketahui oleh publik agar tidak menimbulkan kesan negatif dimata publik, dimata rakyat Indonesia, khususnya Masyarakat Sumsel. Bukannya pergi diam-diam seperti kucing mencuri ikan, dan karena mengundang tanda tanya besar itulah wartawan Transaksi mencoba untuk mengkonfirmasikanya agar jelas pokok permasalahan yang sebenarnya dapat dipublikasikan. Karena menyangkut yang dikemukan Humas mengenai anggaran yang diberikan kepada 9 organisasi wartawan Sumatera Selatan itu adalah kewenangan Kepala Biro Pengelola Keuangan Daerah. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Biro Keuangan Daerah Pak Tobing, stafnya katakan, beliau tidak ada. Wartawan Transaksi kembali kecewa sambil meninggalkan koran dan Nomor HP dan berpesan tolong ya jika Pak Tobing ada waktu dan bersedia memberikan keteranganya mohon dihubungi.

Dimata Rakyat Indonesia ......... Ketika Capres Prabowo Subianto di Palembang, yang disambut masyarakat kota mpek-mpek itu dengan gegap gempita. Yel yel terdengan disepanjang jalan Prabowo Presidenku, Hatta Rajasa Putra terbaik bangsa yang berasal dari Kota Palembang Jadi Wakil Presidennya. Selanjutnya masyarakat menyatakan sikap mendukungnya dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Permintaan itu bergemuruh disambut masyarakat Palembang secara spontanitas tanpa dikomando mendukung Prabowo. “Kita ini seperti kesebelasan. Selain partai koalisi merah putih. Ditambah dukungan Partai Demokrat kita harus saling bahu membahu memenangkan pemilihan presiden,” katanya di lapangan Benteng Kuta Besa, Palembang, Sumatra Selatan. Prabowo mengingatkan warga Palembang banyak tokoh dari Palembang yang berada dalam barisannya. Prabowo menyebut di antaranya calon wakil presidennya Hatta Rajasa dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin berasal dari Palembang. Prabowo meminta warga Palembang dan Sumatera Selatan untuk memberi mandat kepadanya. Prabowo meyakinkan ia dan koalisinya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Usai orasi, Prabowo tiba-tiba mengajak masyarakat berjoget. “Saya minta saudara kerja keras untuk 9 Juli mendatang. Mari kita berjoget. Mainkan musiknya,” kata Prabowo. Prabowo terlihat berjoget di atas panggung kampanye diikuti massa sambil berjoget, massa berulangkali meneriakkan nama mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu. “Hidup Prabowo. Prabowo Presiden. Prabowo-Hatta menang.” Tidak kalah hebatnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan partai tersebut, Akbar Tandjung, kompak berkampanye bersama calon presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis, (12/06) turut bersama pula politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua Golkar sekaligus Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Presiden PKS Anis Matta. Dalam kampanye terbuka yang dipusatkan di lapangan Benteng Kuto Besak itu ARB berorasi singkat di hadapan massa. Ia menilai Prabowo adalah calon presiden yang na-

sionalis. Karena itu, ia meyakini Prabowo mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan dihormati bangsa lain di dunia. Ia pun mengajak masyarakat menentukan pilihan yang tepat, yakni pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta dengan nomor urut 1. “Ajak ibu, kakek, nenek, saudara, untuk memilih nomor 1, Prabowo-Hatta, tanggal 9 Juli nanti,” kata ARB. Akbar Tanjung berpendapat sama dengan ARB. Menurutnya, jika memiliki presiden seperti Prabowo, Indonesia akan dihormati negara lain. “Kita akan punya pemimpin yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pemimpin negara lain di dunia,” kata dia. Sebelum berkampanye, Prabowo, ARB, dan para petinggi partai koalisi Merah-Putih bersilaturahmi dengan Kemas Haji Abdul Halim, tokoh masyarakat yang juga pengusaha sukses asal Palembang. Dalam kesempatan itu, Prabowo mendapat kehormatan dipakaikan baju adat Palembang oleh Haji Halim. Dukungan KORNAS PRAJA Dukungan juga datang dari Komando Relawan Nasional Prabowo Subianto Hata Rajasa ( Kornas Praja) sekretariat DPP KORNAS PRAJA Jln Teratai 3 Blok I 3 No 23 Taman Modern, Pulogebang, Jakarta 13960. Pada tanggal (11/06) di rumah Pemenangan Prabowo Hatta Polonia 29 Melakukan Deklarasi sebanyak 50 orang. Ketua Umum KORNAS PRAJA, Drs Syaiful Nazar dalam penyampaian deklarasinya menghimbau kepada Kornas Praja yang ada di 33 provinsi agar dapat mendukung dan memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak H Prabowo Subianto-H Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Kepada Anggota Relawan Nasional Praja dihimbau untuk turun langsung kepada masyarakat melakukan sosialisasi agar hak pilihnya dipergunakan dan jangan golput serta memilih dengan benar. Untuk itu Pilihlah Pasangan No 1 kalau ingin Pemimpin yang tegas dan “INDONESIA BANGKIT. Lebih lanjut ujar Syaiful Nazar, Kornas Praja mendapat dukungan dan arahan dari Hanifa Sutrisna SE. MSM, CSCP berupa logistik, dan telah dipasang di Kota Bekasi dan Jakarta Timur dll, serta memba-

Berdasarkan sumber berita yang minta namanya tidak disebutkan katakan, bahwa Pak Tobing selalu menghindar apalagi pada saat pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memanggil atau dimintai keterangan masalah pencairan Dana Hibah Prov. Sumsel yang telah dicairkan kepada sembilan (9) kelompok Organisasi Wartawan tersebut. Bahkan yang lebih ironis lagi, informasi dari dalam gedung Pemprov. Sumsel bahwa Pak Tobing itu mempunyai jabatan rangkap, Jabatan saat ini sebagai Kepala Biro Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Prov.Sumsel. Selanjutnya pada hari Selasa (11/06) kembali Transaksi mengkonfirmasi kepada Kasi Humas & Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Mulyadi, kira-kira Pukul 10:00 WIB lebih, ternyata tidak ada di ruang kerjanya. Dikarenakan di lantai 8 sedang ada pelantikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) yang baru, sedangkan Wakajati yang lama tindak ke Prov. Lampung menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Lampung. Setelah menunggu sampai jam 15:30 WIB barulah bertemu dengan Mulyadi di ruang kerjanya. Dia menegaskan bahwa kasus penerimaan dana hibah Rp 8 miliar oleh 9 Organisasi Profesi Wartawan itu proses hukumnya lanjut dan ditangani oleh Kasi IV Pak Chaidirman SH sebagai ketua Tim. Lebih lanjut ujar Mulyadi, dalam penegakan hukum laporan gabungan 12 Ketua LSM itu diserahkan kepada pihak Pidsus untuk menindaklanjutinya, katanya. Sekaligus Mulyadi juga berpamitan, bahwa besok harinya Rabu (11/06) dia akan meninggalkan Kota Palembang dan bertugas di Kejaksaan Tinggi Suma-

gi-bagikan kaos sebanyak 5000 pcs dan umbul-umbul sebanyak 400 pcs di Jabodetabek. Dintaranya, untuk DPC Gerindra yang diambil oleh Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi Ibnu Hajar Tanjung SE kaos 1000 pcs dan umbul-umbul 25 pcs yang langsung dipasang pada hari Minggu (15/6). Namun untuk 33 propinsi baru direalisasikan untuk provinsi Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Banten, masing-masing 1000 pcs kaos. Disamping itu Kornas Praja juga membuat website www.kornasprajacenter.com dan FaceBook kornasprajacenter@ yahoo.co.id dan media online untuk publikasi dalam rangka pemenangan Prabowo Hatta. Sejak deklarasi (11/06) banyak yang telah dilakukan oleh Kornas Praja, diantaranya turun kemasyarakat untuk mensosialisasikan supaya dipergunakan Hak Pilih sebaik-baiknya agar jangan sampai GOLPUT, karena dengan tidak memberikan Hak Pilihnya, secara tidak langsung dapat membuka kesempatan untuk melakukan kecurangan bagi lawan politiknya. Tentunya Kornas Praja sebagai Elemen Bangsa, saling bersilaturahim satu sama lain, pungkas Syaiful. M Baron Nasution selaku Sekjen Kornas Praja menambahakan, bahwa Presiden RI dan Wakil Presiden RI Prabowo-Hatta, adalah orang yang bersih dan siap memimpin negeri ini, Selanjutnya Prabowo-Hatta tentunya juga siap di sumpah di Rumah Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan kegiatan lainnya, Calon presiden dan wakil presiden usungan Koalisi Merah Putih, Prabowo SubiantoHatta Rajasa, akan berkampanye di sejumlah kota di Sumatera, Rabu 11 Juni 2014. Mereka akan berbagi tugas. Informasi yang diperoleh, capres Prabowo akan memulai kampanye dialogis di Gedung Serbaguna Jalan Pancing, dekat Kampus Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Kampanye ini berlangsung tertutup dan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Setelah itu, Prabowo akan mengunjungi Pasar Aksara Medan pada 10.00-12.00 WIB. Dari sana, dia ke Banda Aceh, NAD untuk berkampanye pada 15.00 WIB. Kampanye ini tepatnya di pelataran Parkir Stadion Hadimurtala, Banda Aceh. Sementara cawapres Hatta Rajasa akan memulai kampanyenya di Bengkulu dengan

tera Barat (Padang) sebagai Koordinator. Tentunya tugas yang sudah menanti buat Asisten Intelinjen (As Intel) dan Asisten Pidana Khusus Kajati Sumsel yang baru dihadapan mata. Pertanyaannya apakah Pekerjaan Rumah (PR) yang telah ditinggalkan oleh As Intel dan As Pidsus yang lama atau akan ditindaklanjutinya dengan cepat atau menunggu berganti lagi Asisten Intel dan Asisten Pidsus yang baru lagi? Atau memang Pak Ajimbar sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel tidak serius ingin menuntaskan masalah laporan Gabungan 12 Ketua LSM, dengan No.011/GKLSS/K/l/2014 dan Tanda Terima RS 8/1-2014 (Ros) dan No.21 P INTEL 10/1-14 tentang pengucuran dana hibah Prov. Sumsel kepada 9 Organisasi Wartawan. Atau dalang semuanya ini, dalangnya Kajati sendiri supaya kasus ini menunda-nundanya karena sudah ada beban phisikologis dengan gubernur Sumsel Alex Nurdin. Yang menjadi permasalahan hukum, manakala kasus ini yang melaporkan 12 Ketua LSM Sumatera Selatan dan memberikan data-data serta tanda bukti-bukti laporanya kepada Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar dimana pada waktu itu berada di Palembang untuk ditindaklanjuti ke Kejaksaan Agung RI belum ada kejelasannya. NCW akan membuat surat klarifikasi ke Kejaksaan Agung dan minta kasus ini dibuka untuk umum agar dalam penegakan hukum betul-betul dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Pihak Kejaksaan Agung RI. Lebih lanjut ujar Syaiful, surat klarifikasi itu juga ditembuskan kepada KPK dan Kepolisian RI.

mengunjungi RSUD Yunus di Jalan Bayangkara pada jam 09.30 WIB. Mantan menteri koordinator perekonomian itu kemudian mengunjungi Sekretariat Pemenangan PrabowoHatta di Gedung Merah Putih Jalan Sutoyo, Tanah Patah. “Pukul 12.30 Hatta akan hadiri Deklarasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Hotel Raffles Jalan Pariwisata Nomor 1, Pantai Panjang,” demikian jadwal yang diterima. Hatta akan menutup kampanyenya hari ini dengan menghadiri Malam Kebudayaan di Lapangan Sahate, Purwakarta, Jawa Barat pada pukul Jam 19.00. Menurut Wakil ketua tim pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, George Touisutta, melepas keberangkatan komunitas Vespa Merah Putih (VMP) yang akan melakukan tour Jakarta-SurabayaJakarta untuk mendukung Prabowo-Hatta. “Saudara-saudaraku yang mau tour Jawa, selama perjalanan saya berharap jaga kesehatan, keselamatan, dan sapa semua masyarakat selama perjalanan dengan santun,” kata George di rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (15/06). George juga menyampaikan pesan yang disampaikan langsung dari Prabowo Subianto kepada dirinya mengenai perjalanan tour yang berlangsung hingga 26 Juni 2014 nanti. “Kita mulai perjuangan ini dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih sehingga apa yang disampaikan lebih beradap. Jangan berucap yang kotor, tidak bagus apalagi memfitnah selama perjalanan. Jangan pernah lagi mereka marah, mengamuk, orang yang menang adalah orang bisa mengendalikan dirinya. Sapa dengan salam Prabowo-Hatta, salam Indonesia bangkit,” ujarnya. Sejak pukul 08.40 wib, rombongan VMP sudah tiba di Rumah Polonia. Dengan menggunakan 25 motor Vespa, mereka akan keliling Jawa. Presiden VMP Abdul Rahman menegaskan jika kelompoknya dengan tegas mendukung perjuangan Prabowo-Hatta. “Kami dukung Prabowo Hatta, tidak ada dana dari yang bersangkutan, ini dana-dana dari kita sendiri. Tim inti optimis kita sudah siap mendukung,” ujarnya. Ditambahkan Abdul Rahman, mereka akan menggalang kekuatan dari seluruh kelompok penggemar motor Vespa di Pulau Jawa yang akan mereka singgahi. ”Kami memiliki anggota lebih dari 9.000, saya percaya apa yang kami lakukan akan menambah keya-

| Naslim

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Dirjen Bea Cukai Berharap Edukasi .... sebelum meneruskan perjalanan ke kampung halaman. Rata-rata setiap tahun TKI yang dideportasi melalaui Tanjungpinang mencapai puluhan ribu orang termasuk diantaranya bayi dan anak-anak. Sebelum dideportasi, tidak jarang para TKI juga dipenjara di Malaysia karena dinilai masuk secara ilegal dan melanggar keimigrasian. “Yang miris, mereka pulang tidak membawa uang sedikitpun. Rata-rata

mereka tidak dibayar oleh majikan dan posisi mereka lemah karena masuk tanpa dokumen lengkap,” kata Suyanto. Untuk mencegah semakin bertambahnya TKI bermasalah di Malaysia, kata Suyanto, pemerintah telah mengintruksikan pengetatan jalur-jalur pintu keluar Indonesia. DIa berharap upaya tersebut akan mengurangi jumlah TKI bermasalah di luar negeri. | SN

A t asi Sengk anah BPN TTer er apkan .. Sengkee t a TTanah erapkan pengadilan. Padahal sebenarnya ada banyak kasus sengketa dan konflik pertanahan yang duduk perkaranya telah jelas sehingga pejabat BPN dapat langsung mengambil keputusan. Hendarman menjelaskan, melalui lembaga eksaminasi para pejabat BPN terutama di daerah menjadi tidak ragu-ragu dan lebih berani untuk mengambil keputusan, sehingga proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat lebih cepat. Mantan Jaksa Agung ini juga menyatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh jajaran BPN RI untuk mengedepankan prinsip winwin solution dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Melalui penerapan prinsip win win solution para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama dan memperoleh penyelesaian yang cepat serta menguntungkan kedua belah pihak. “Penyelesaian sengketa menjadi tidak berkepanjangan dan tidak terjadi win and lose,” tegasnya.

kinan kami soal pilihan,” katanya. Tambah Abdul Rahman, rombongan akan singgah di Bekasi untuk ikut dalam acara komunitas Vespa Indonesia, kemudian rombongan akan diiringi hingga keperbatasan Cikampek dan melaju terus hingga Surabaya. Asosiasi Guru Dukungan dan pernyataan sikap Asosiasi Guru Nanggroe Aceh Darussalam(AGNAD) kepada psangan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dukungan tersebut disampaikan dengan cara mengumpulkan 2000 tandatangan para guru di Aceh dan diserahkan kepada Prabowo. “Kami para guru, terutama guruguru honorer se Aceh mendukung Prabowo sebagai presiden,” ujar Ketua Asosiasi Guru NAD Aklima Hamid saat mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Hatta, sesaat sebelum orasi Prabowo pada berkampanye di Banda Aceh, Rabu (11/06). Aklima mengatakan, sebagai bentuk dukungan, ia bersama rekan-rekannya yang lain telah mengumpulkan 2000 tandatangan di atas selembar kain putih. “Kami akan diberikan kepada pak Prabowo,” kata dia. Selain ribuan guru tersebut, dukungan juga mengalir dari berbagai lembaga lain. Salah satunya oraganisasi Persatuan Tuna Netra Aceh. Dalam orasinya perwakilan organisasi Persatua Tuna Netra di Aceh mengatakan tidak memiliki pilihan lain pada pilpres kecuali Prabowo-Hatta. Sebelumnya, Forum Kader Ulama Intelektual Muda Aceh juga menyatakan dukungannya terhadap pasangan nomor urut satu tersebut. “Kami melihat sosok Prabowo-Hatta adalah sosok pemimpin visioner, lebih unggul dari calon lain. Itu berdasarkan hasil kajian kami,” ujar salah satu perwakilannya. Dukungan untuk Prabowo-Hatta juga disampaikan oleh, Koalisi Perempuan Nusantara Bersatu Provinsi Aceh, Gema Banda Aceh, Relawan Pasopati, dan Forum Alumni Kimia Universitas Syiah Kuala. Para relawan tersebut menyatakan siap memenagkan pasangan PrabowoHatta dengan angka mutlak. Sebelumnya, deklarasi juga dilakukan oleh Gerakan Muda Aceh (Gema) dan Barisan Inoeng Aceh mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut satu Prabowo-Hatta di Banda Aceh. Sejumlah posko pemenangan pun telah didirikan di 23 kabu-

Sementara itu, untuk meningkatkan pelayanan, Kepala BPN RI mengaku, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Pejabat Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk membuat strategi percepatan penyelesaian pekerjaan program strategis. Tekanan yang diberikan Hendarman itu, ternyata telah menginspirasi jajaran BPN RI di daerah untuk melakukan inovasi baru pelayanan kepada masyarakat, seperti melalui One Day Service (Layanan Sehari Selesai), Night Service (Pelayanan Malam Hari), Weekend Service (Pelayanan Hari Sabtu/Minggu), Lantum (Layanan Tujuh Menit untuk Pengecekan Sertipikat), Pengecekan Berkas melalui SMS, dan lain sebagainya. Program Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI juga diakselerasi dan dicanangkan 2 Program Percepatan (Quick Wins) yaitu Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak/Jual Beli Atas Tanah. | Her

paten/kota di Aceh. Kunjungi Pedagang Batik Pekalongan Calon Wakil Presiden, Hatta Rajasa akan melanjutkan kampanye di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Kamis 12 Juni 2014. Rencananya Hatta akan mengunjungi para perajin dan pedagang batik di Pekalongan sekitar pukul 09.00 WIB. Kampanye dilanjutkan dengan menghadiri acara Rifaiyah di Kabupaten Batang, pukul 10.30 WIB. Cawapres Prabowo Subianto itu juga akan menghadiri acara relawan CFC & PHC di Salatiga sekitar pukul 15.00 WIB. Menjelang petang, Hatta beserta rombongan akan mengunjungi ulama asal Magelang, KH Abdul Mukti di Pondok Pesantren An Najah, Salaman, Magelang. Hatta Rajasa mengakhiri kampanye hari ini di Yogyakarta. Di sana, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu akan menghadiri acara sarasehan Ikatan Akuntansi Indonesia di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. “Pukul 20.00 WIB Hatta akan mengunjungi Acara Sarasehan Ikatan Akuntansi di Ambarukmo, Yogyakarta,” demikian jadwal kampanye yang diterima wartawan. Rabu malam, Hatta Rajasa baru saja Hatta menghadiri Malam Kebudayaan di Lapangan Sahate, Purwakarta, Jawa Barat pada pukul Jam 19.00. Setelah seharian penuh, mantan Menko Perekonomian itu berkampanye di Bengkulu. Selanjutnya Wakil Ketua Tim Kampanye Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Bali, Njoman Gede Suweta mengatakan pada deklarasi tim kampanye di Bali, Jumat, hanya dihadiri cawapres Hatta Rajasa. “Pada acara deklarasi tim kampanye pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta hari ini di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon, Denpasar dihadiri cawapres Hatta Rajasa,” katanya di Denpasar, Jumat. Ia mengatakan memang dari jadwal rencananya menghadirkan capres dan cawapres, namun Prabowo Subianto ada acara di daerah lain, karena itu yang hadir di Bali adalah capres Hatta Rajasa. “Yang hadir pada deklarasi tim kampanye pemenangan calon presiden Prabowo-Hatta di Bali adalah Bapak Hatta Rajasa,” katanya. Suweta menjelaskan rombongan capres Hatta akan tiba

di Pulau Dewata sekitar pukul 11.20 Wita, selanjutnya akan mengunjungi Pasar Seni Kuta, Kabupaten Badung. “Rombongan akan melakukan Shalat Jumat di Masjid Tuban, Badung, dan setelah itu akan melanjutkan kunjungan ke Posko Tim Pemenangan Capres/Cawapres Prabowo-Hatta di Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar,” ujarnya. Pada sore hari, capres Hatta akan melakukan deklarasi tim pemenangan capres dan cawapres nomor urut satu untuk provinsi Bali di Renon, Denpasar. “Acara deklarasi tim kampanye pemenangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta akan diikuti pimpinan partai politik pengusung pasangan capres tersebut dan dihadiri kader partai serta para simpatisan,” ucapnya. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli mendatang diikuti dua pasang kandidat, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut dua. Prabowo-Hatta Bidik 70 Persen Suara di Sumsel Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menargetkan perolehan suara sebesar 70 persen di Sumatera Selatan. Hari ini, Prabowo akan berkampanye di Palembang yang merupakan kampung halaman Hatta. “Daerah Sumatera Selatan memang kita harapkan bisa menyumbang suara lebih besar dan sebagai basis karena Hatta Rajasa putra asli dari Sumsel,” kata Direktur Operasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Edhy Prabowo di Hotel Aryaduta, Palembang, Kamis (12/6). Edhy yang juga caleg yang lolos dari dapil Sumatera Selatan II sudah sering menerima banyak pandangan masyarakat tentang Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu dianggap bisa memenuhi harapan rakyat. “Saya rasakan harapan di masyarakat Sumsel agar Prabowo bisa memenuhi harapan bangsa,” ujar Waketum Gerindra ini. Dengan kerja keras di Sumsel, Edhy yakin sebanyak 70-75 persen suara bisa diperoleh. Ia menyebut sekarang PrabowoHatta sudang unggul di daerah ini. “Sumsel akan sumbang suara cukup besar dengan kerja keras. Dari fakta kita sudah unggul tapi harus dibuktikan di 9 Juli besok. Target kita 70-75 persen,” ucap Edhy. | SN/TIM


NO. 292 ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

SCTV Hadirkan Konser Musik Spektakuler Wali Band ZIVILIA BAND

Tembang Sayonara Membuat Galau SIAPA tak kenal Zivilia Band. Dengan tembangnya berrtajuk Aishiteru yang mampu mengharu biru pecinta musik di tanah air. Kini Zivilia Band hadir merilis single baru berjudul Sayonara. Single ini merupakan lagu andalan untuk album ketiga Zivilia yang telah dirilis. Seperti lagu Aishiteru yang telah membesarkan nama Zivilia, di Sayonara aura Japanese Pop atau J-Pop masih kental terasa. Pemilihan aliran J-Pop sendiri terinspirasi oleh Zulkifli yang pernah bekerja dan menetap di Jepang. “Sayonara sendiri ya juga bahasa Jepang yang artinya selamat tinggal, pokoknya lagu ini benar-bena membuat galau,” ujar Zul ditemui di kawasan Melawai, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dia berharap single ini bisa menjadi pemanasan agar kembali diingat oleh fans. Musik yang tak jauh beda dengan lagu hits mereka diharapkan memudahkan masyarakat ingat kembali adanya band ini. “Semoga lagu ini bisa mendapat tempat di hati masyarakat,” ujar Zul yang pernah bekerja di Jepang. | Suryati

S

CTV bekerjasama dengan Nagaswara Record menggelar konser band Wali bertajuk Dijamin Rasanya di Studio Penta, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/6/2014). Konser tersebut sekaligus menandai peluncuran album terbaru Wali yang bertajuk Doain Ya Penonton. Konser band yang dimotori oleh Apoy (gitar), Faank (vokal), Tomi (drum) dan Opie (keyboard) tersebut ditayangkan secara langsung pada pukul 21.00 WIB. Dalam kesempaatan istimewa itu hadir Capres Jokowi dan Dirut Program SCTV Harsiwi Achmad.

VIDI ALDIANO

Ciptakan Lagu Lirik Al Quran PENYANYI ibu kota Vidi Aldiano menciptakan lagu yang mengambil lirik dari tafsir salah satu surat dalam kitab suci Al Quran, surat Al Alaq ayat 1-5. Vidi mengatakan lagu itu untuk pertama kali akan diperdengarkan kepada umum dalam malam penutupan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXV di Batam, Jumat (13/ 6) lalu. Sebenarnya, kata Vidi, intonasi lagu itu sudah diciptakannya pada 2007. Namun, belum memiliki judul. Sampai saat ini ia masih mencari judul yang pas untuk lagu istimewanya. Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani diharapkan dapat memberikan judul lagu yang pas, sebelum tembang itu dilantunkan Vidi dalam malam penutupan MTQ. "Saya hanya menciptakan intonasinya saja, liriknya dari Surat Al Alaq," kata lelaki yang sedang menyelesaikan pendidikannya di Inggris. Penyanyi kelahiran Jakarta, 29 Maret 1990 itu mengaku tidak mendapatkan inspirasi khusus dalam menciptakan intonasi khusus untuk lagunya. "Saya hanya duduk di depan piano saja. Tidak begitu

susah. Karena liriknya sudah ada," kata dia. Vidi sendiri memilih malam penutupan MTQ Nasional XXV sebagai waktu yang pas untuk mendendangkan lagu itu untuk pertama kali. Menurut lelaki dengan nama lahir Oxavia Aldiano itu, bunyi surat itu sesuai dengan MTQ, lomba membaca Al Quran dengan dilagukan. "Karena pas dengan tema acara. Perintah pertama adalah bacalah, pas dengan MTQ," kata dia. Vidi direncanakan akan membawakan lima lagu dalam malam penutupan MTQ Nasional XXV. Tiga lagu saat upacara, dan dua lagu lainnya pada saat waktu bebas, setelah Wakil Presiden meninggalkan lokasi acara. Dalam malam penutupan itu, Vidi akan tampil dengan dukungan teknik iluminati, penggabungan antara aqua scan, pencahayaan LED dan laser. "Multi media, super wow," kata Vidi. | Sur

SCTV Berinvestasi di Film The Philosophers JIKA Anda nonton film The Philosophers di bioskop nanti, jangan kaget bila di awal film muncul logo SCTV besar sekali memenuhi layar. Film Hollywood ini memang dihasilkan oleh perusahaan film Olive Branch yang bekerjasama dengan SCTV. Kenapa pihak SCTV bersedia ikut berinvestasi di film ini? Dikatakan Sutanto Hartono, CEO SCM (Surya Citra Media), kepada wartawan, baru-baru ini, di Senayan City, The Philosophers hadir dengan konsep yang unik dari sutradaranya, John Huddles. "Saya tertarik karena dua hal, pertama, syuting semuanya di Indonesia. Alangkah indahnya kalau kultur dan kekayaan Indone-

sia dibawa ke pentas dunia," kata

Sutanto. Dengan syuting sebagian besar di Indonesia, ekspose terhadap Indonesia lebih maksimal. "Hal kedua, Indonesia punya potensi tenaga kreatif. Bagaimana kalau kita support tim Hollywood dengan tenaga lokal. Secara cost production lebih murah," kata dia. Hasilnya, `The Philosophers` sungguh menggambarkan keindahan alam Indonesia. Lokasi syuting luar ruang di kompleks Candi Prambanan, Gunung Bromo, dan pantai Belitung tergambar indah. The Philosophers yang antara lain dibintangi Cinta Laura dan Bonnie Wright dari franchise Harry Potter dijadwalkan rilis di bioskop 12 Juni nanti. | Sur

“Konser ini sudah direncanakan sejak lama dan SCTV antusias untuk menayangkan konser Wali, band yang punya banyak penggemar di Indonesia,” ucap Endi Rohendy selaku Produser Program konser Wali Dijamin Rasanya . Dalam konser tersebut, Faank cs menyanyikan lagu-lagu yang diambil dari album terbarunya. Termasuk single jagoan mereka yang berjudul Jamin Rasaku. Lagu tersebut merupakan lagu yang dibuat berdasarkan kisah Pipik Dian Irawati yang ditinggal suami tercinta, Ustad Jefri Al Buchori. | Suryati

8

GLENN FREDLY

Film CDT Inspirasi Orang Maluku MUSISI Glenn Fredly menyatakan film Cahaya dari Timur (CDT) Beta Maluku bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Maluku untuk berjuang memajukan daerah seribu pulau ini. "Film Cahaya dari Timur yang digarap sutradara Angga Dwimas Sasongko ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kita, bahwa orang Maluku hebat dan harus berjuang bersama untuk memajukan daerah," katanya, di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, film ini bukan hanya menginspirasi perdamaian, tetapi juga memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku. "Ini adalah peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan, dan bukan untuk mengingat masa lalu, tetapi mengenang masa lalu dan kita rawat perdamaian agar tidak terjadi lagi," katanya. Selain itu kata Glen, bisa memotivasi generasi muda Maluku untuk maju berjuang, berkreatifitas dengan bakat yang ada. "Cerita film ini juga bisa diingat orang seumur hidup, dan yang terpenting bisa menjadi kabar baik karena selain mempunyai nilai menghibur, juga ada pesan penting tentang Maluku kepada seluruh masyarakat," ujarnya. Selain menjadi produser film cahaya dari timur, Glenn juga mempersembahkan sebuah novel yang diilhami dari film tersebut. Novel berjudul "Jalan Lain Ke Tuhelu" ditulis oleh Zen RS. Berkisah tentang perjalan Gentur, seorang jurnalis yang datang ke tengah konflik Maluku. "Meski diilhami dari film, novel tersebut memberikan suguhan berbeda. Mungkin ini pertama kali novel yang terinspirasi dari film isinya berbeda," katanya. Glenn menambahkan, pihaknya juga sementara menyiapkan Cahaya dari Timur Foundation yang berhubungan masalah pendidikan dan budaya. CDT Foundation, lanjutnya merupakan upaya melihat Maluku ke depan, ditunjang orangorang muda yang memiliki potensi luar biasa," ujarnya. "Kita berharap ke depan Maluku khusunya kota Ambon bisa menjadi kota jasa industri kreatif, serta kekuatan yang dibangun bersama, karena kita mempunyai budaya yang bisa dikembangkan," tandasnya. | Sur


NO. 292 ‰ TH XIII Senin, 16-29 Juni 2014

KORAN TRANSAKSI

Calon Presiden RI dengan nomor urut 1 Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan sejumlah tim suksesnya mendengarkan suguhan lagu dari pengamen jalanan saat makan sate di pinggir jalan kawasan Simpang Lima, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (4/ 6/2014) malam. Acara makan sate bersama masyarakat ini dalam rangkaian roadshow di Kota Bandung yang dijadwalkan bertemu dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), peresmian Perpustakaan Desa, dan Deklarasi Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta.

MAKAN MALAM PRABOWO DIHIBUR PENGAMEN Sambil mengeja Prabowo ikut mengiringi alunan gitar pengamen dengan bertepuk tangan.

C

alon Presiden RI, Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Golkar, Abu Rizal Bakrie terlihat sangat menikmati santapan sate kambing di warung sate dan gulai kambing HM Harris, Jalan Simpang Lima Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (4/6). Tak kurang 20 tusuk sate yang tersaji di atas hotplate pun habis dikunyahnya tanpa ragu. Di sela-sela santap malamnya itu, tiga orang pengamen langsung mendekati tenda makan tempat Prabowo bersama tim pemenangan nasional dan Jawa Barat yang menikmati sate kambing. Prabowo tampak semringah, dia langsung meminta pengamen itu untuk menyanyikan lagu untuk mengiringinya makan. Lagu berjudul Wakil Rakyat ciptaan Iwan Fals, adalah tembang pertama yang dinyanyikan oleh ketiga pengamen tersebut. Raut wajah Prabowo pun menyambut dengan ramah dan telihat tak

asing dengan lagu tersebut. Akhirnya, sambil mengeja dia ikut mengiringi alunan gitar pengamen dengan bertepuk tangan. Prabowo tidak menghentikan aksi ketiga pengamen itu ketika lagu wakil rakyat habis dinyanyikan. Ketiga pengamen tersebut kemudian melanjutkan beberapa lagu milik Iwan Fals lainnya. Salah satu di antaranya adalah lagu berjudul Bento. Sementara itu, Prabowo mengungkapkan alasannya memilih Jawa Barat sebagai lokasi kampanye di hari pertama. Menurutnya, Jawa Barat, terutama Bandung merupakan daerah terdekat dari ibu kota. “Jawa Barat paling dekat dengan ibu kota, penduduknya juga besar dan di sini kami banyak pendukung,” ujar Prabowo. Soal peluang untuk meraih suara mayoritas di Jawa Barat, Prabowo mengaku optimistis bisa mendulang dukungan yang banyak. Terlebih, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah bersedia menjadi tim sukses pemenangan. “Saya optimis Insya Allah kuat dan menang, tapi kita ojo dumeh dan tidak mau mendahului kehendak Tuhan, yang penting kerja keras,” tuturnya. | Rechan

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM Rechan Nazar, Fatahilah Jenar, Ankela Bare Simamora, Arif Okta P, Ilham Adi

9


TRANS BANTEN

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

BKD Banten Evaluasi Penempatan Pegawai dan Pejabat Serang, Trans - Setelah mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai kalangan tentang penempatan pejabat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten segera mengevaluasi sistem penempatan pegawai dan pejabat teknis di lingkungan Pemprov Banten. Terutama untuk SKPD teknis seperti di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DTRB) dan Dinas Pendidikan.

“Saya akui memang penempatan pegawai ada yang tidak sesuai kompetensi. Seperti ada seorang bidan yang ditempatkan ke UPTD DPPKD. Ini tentu akan menjadi evaluasi untuk penempatan pegawai ke depan,”ujar Kepala BKD Provinsi Banten, Kurdi Matin, Kamis (12/6). Ia menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan pemetaan terhadap pegawai di Pemprov Banten. Dari sekitar 4000 pegawai pemprov, yang memiliki profil lengkap hanya 1000 pegawai.

Rano Karno Sidak Kantor Infrastruktur Serang, Trans - Plt Gubernur Banten Rano Karno melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Ciceri, Kota Serang. Adapun sidak yang dilakukan pada Rabu (11/6) lalu itu, FOTO | IST dalam rangka memastikan kesiapan DBMTR Rano Karno. dalam melaksanakan program perbaikan jalan menjelang lebaran. “Betul, makanya hari ini dishub saya tugaskan untuk rapat, persiapan untuk lebaran seperti apa. Kemudian saya minta untuk dilakukan perawatan-perawatan, yang bisa ditutup-tutupi, tutupi dulu,” kata Rano, didampingi Asisten Daerah (Asda) II Widodo Hadi, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, dan Sekdis DBMTR Banten Herdi Jauhari, seusai sidak. Rano mengatakan, program infrastruktur di Banten harus berjalan, apalagi sebentar lagi akan menghadapi lebaran. Dimana ruas-ruas jalur mudik lebaran di Banten harus menjadi fokus Pemprov Banten untuk dilakukan perbaikan. “Time schedule jangan sampai meleset. Perbaikan jalan harus menjadi perhatian. Saya minta jalur mudik lebaran jadi prioritas untuk menjadi fokus kami mempersiapkan jalur-jalur menghadapi lebaran,” ujarnya. Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) II Widodo Hadi mengatakan, untuk paket-paket proyek pembangunan jalan saat ini masih dalam tahap pelelangan. Paket tersebut, lanjutnya, telah digenjot agar bisa dilaksanakan pada 30 Juni 2014. “Saat ini kami menekankan pada tanggal 14 Juni ini semua berkas proyek harus segera dilelangkan,” ujarnya. Menurutnya, tender yang dilakukan bukan hanya proyek baru. Namun juga proyek-proyek yang sempat mandek karena adanya pemblokiran pekerjaan terhadap pengusaha pembangunan jalan, seperti perusahaan milik Tubagus Chaeri Wardana.”Jadi memang ini realitanya yang ada di Pemprov Banten,” ucapnya. Ia mengungkapkan, para pejabat pelaksana tender sangat berhati-hati dalam melelangkan paket pekerjaan sebagaimana pengalaman. Terbukti, tender 13 paket jalan sempat dibatalkan karena perusahaan yang mengikuti tender tidak ada yang memenuhi kualifikasi. “Kami ketat dengan aturan, karena kami tidak ingin ada dampak hukum setelah pekerjaan proyek dilaksanakan,” katanya. | Yus/Labora Taruly

Jelang Ramadan, Waspadai Inflasi Liar Serang, Trans - Jelang Ramadan, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan segera rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menekan terjadinya inflasi yang tumbuh liar saat puasa hingga lebaran. “Seluruh kabupaten/kota termasuk provinsi Banten punya tim pengendali inflasi, walau sample inflasi hanya tiga kota, yakni Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang,” jelas Kepala Wilayah Bank Indonesia Banten, Budiharto Setyawan kepada wartawan pada acara rilis di Kantor Wilayah Bank Indonesia, di Kota Serang, Jumat (13/6). Budiharto menjelaskan, Kemendagri telah menginstruksikan TPID untuk mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri. “Tim teknis akan rapat pada Senin (16/6/2014) besok di KP3B dalam rangka antisipasi puasa dan lebaran. Tujuannya agar inflasi tidak liar,” terangnya. Rencananya, acara akan dihadiri unsur Dinas Perhutanan, Dinas Perhubungan, Bulog, Kamar Dagang dan Industri, Dinas Perdagangan dan Koperasi. “Haigh level meetingnya nanti di Jakarta ada rakorwil di Jakarta antara TPID se Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat.” Inflasi tertiggi di Banten pada bulan puasa yang lalu pernah mencapai angka 1 persen. “Mudah-mudahan tahun ini tidak sampai satu persen,” pungkasnya. | Guntur

Maka dari itu, kami akan melakukan pemetaan mengenai ketersediaan pegawai, kebutuhan SKPD, serta kecocokan dan kompetensinya, ungkapnya. Ia menyatakan dalam pemetaan pegawai ini, pihaknya terlebih dahulu mempriorotaskan untuk SKPD teknis, yakni DPPKD, DBMTR dan Dinas Pendidikan. Juga ada penempatan pejabat yang berlebihan terutama SKPD yang memiliki pendapatan besar, seperti di DPPKD. Memang tidak mudah, karena

sudah lumrah karena daerah otonom pegawainya banyak yang tidak menetap, jelasnya. Selain pemetaan pegawai, pihaknya juga akan membuat standar pegawai sehingga saat menerima maupun menolah, standarnya jelas. Misalnya, kata dia, pemprov butuh auditor, maka yang tidak sesuai kriteria tentu akan ditolak. Dalam hal ini butuh kekuatan filter dari BKD. Tidak diintervensi maupun menyetujui katabelece pegawai, jelasnya.

Ia menyampaikan, jumlah pegawai di Pemprov Banten saat ini berjumlah 3435 orang. Terdiri atas 631 pejabat eselon IVA, 223 eselon IIIa, 2 eselon III b, 39 eselon IIa, 9 eselon IIb, dan eselon I b. Sedangkan yang berstatus pelaksana umum 2520 orang. Disinggung soal rotasi pejabat yang dilantik pekan lalu, Kurdi menyatakan sesuai arahan Plt Gubernur Banten, akan dilakukan evaluasi pada 5-6 bulan ke depan. Sebelumnya diberitakan, penem-

patan pegawai dan pejabat di lingkungan Pemprov Banten kembali menuai kritik. Hal ini karena banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya. Sekretaris DPD KNPI Provinsi Banten Ishak Newton mengungkapkan, beberapa pegawai yang ditempatkan tidak sesuai kompetensinya tersebut antara lain pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Sekretariat Korpri, UPTD Kehutanan dan UPTD DPPKD. | Yus/Labora Taruly

KPK Akan Jerat Atut Kasus Alkes KPK akan menggunakan hukum pidana tambahan. Serang, Trans - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan untuk menjerat memberlakukan hukum pidana tambahan terhadap Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah dalam kasus alkes Banten. Melalui Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, KPK menilai pengadaan alkes Banten telah merugikan rakyat Banten. Nantinya KPK akan menggunakan hukum pidana tambahan. Busyro Muqoddas menilai korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan pada akhirnya merugikan masyarakat, khusus-

nya Banten. Hal yang menjadi pertimbangan KPK untuk memberlakukan hukum pidana tambahan kali ini seperti pengadaan alat kesehatan pemacu detak jantung produk China, padahal secara kualitas produk Taiwan lebih bagus dari China. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banten Fatmawati saat dikonfirmasi wartawan, menjelaskan bahwa alat kesehatan yang ada di RSUD Banten saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. “Yang ada sekarang sudah digunakan oleh dokter-dokter spesialis kami,” jelasnya melalui pesan singkat, Jumat (13/6/2014). Ditanya mengenai kendala atau fungsi alkes Banten yang kurang maksimal, Fatmawati mengatakan bahwa alat kesehatan berfungsi baik. “Sampai saat

FOTO | IST

Ratu Atut Chosiyah.

ini nggak ada (masalah-red). Semua alat bisa terpakai,” katanya. Selain itu Fatmawati juga

membantah bahwa alat kesehatan di RSUD Banten, terutama alat pemacu detak jantung bukan

produk dari China. “Alat pemacu jantung yang kami pakai sekarang dari Eropa, nggak ada yang dari China,” bantahnya. Sementara itu, Herlina, warga Padarincang, Kabupaten Serang yang membawa keluarganya untuk dirawat di RSUD Serang, mengatakan, harus bolakbalik apotek untuk menebus obat. “Obatnya terbatas, beberapa kali saya menebus obat di apotek RSUD Serang atau apotek di depan rumah sakit,” ujarnya. Selain itu, ketika melakukan scaning pada bagian kepala, Herlina harus membawa keluarganya ke Rumah Sakit Sari Asih Serang. “Alat scanner-nya nggak ada. Makanya dokter merujuk untuk membawa ke Sari Arih,” pungkasnya. | Yus/Labora Taruly

Warga Diminta Awasi Raskin

FOTO | YUS TEMPAT REKREASI KELUARGA SULTAN BANTEN Obyek wisata yang masuk ke wilayah Kecamatan Kramatwatu ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan wisata ke situs-situs bersejarah Banten lama. Jika wisatawan hendak ke Masjid Agung Banten melalui Pasar Lama Serang maka Tasikardi yang berada di tengah-tengah areal persawahan ini adalah lokasi terakhir yang dilewati, kemudian bisa pulang atau keluar dari area wisata lewat Kramatwatu. Tapi jika ingin mampir ke Tasikardi terlebih dahulu dari rangkaian perjalanan wisata sejarah di Banten ini, maka bisa langsung melalui jalur Kramatwatu dan berkeliling hingga pulang ke arah Pasar Lama Serang.

Penyidikan Dugaan Korupsi di RSUD Kota Cilegon Mandeg Cilegon, Trans - Penyidikan kasus dugaan korupsi dana pembayaran rekening telepon, listrik dan air RSUD Kota Cilegon mandeg atau jalan ditempat. Sudah lebih lima bulan proses hukum perkara korupsi tersebut berjalan, namun Polres Cilegon belum juga menyelesaikan penyidikan perkara. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Cilegon, AKP Hans Ita ketika dikonfirmasi, mengaku masih menunggu hasil audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit itu, untuk mengetahui nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi tersebut. “Barusan

saya Tanya penyidiknya, untuk hasil resmi audit BPKP belum keluar, mudah-mudahan bulan ini sudah saya terima,” kata AKP Hans Ita, Selasa lalu. Seperti diketahui, pada 20 Januari 2014 Kapolres Cilegon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas dugaan korupsi pembayaran langganan telepon, listrik dan air RSUD Kota Cilegon. Dalam penyidikan perkara korupsi tersebut, Polres Cilegon telah menetapkan Ing, staf RSUD Kota Cilegon, sebagai tersangka. Dalam kasus itu, penyidik Polres Cilegon telah menyita sejumlah dokumen dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.

Kasus dugaan korupsi RSUD Kota Cilegon yang diusut Polres Cilegon, terungkap setelah pihak RSUD menerima laporan tunggakan pembayaran langganan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara dan pembayaran air dari PDAM-CM (Perusahaan daerah Air Minum Cilegon Mandiri). Namun, pihak RSUD merasa sudah membayar kewajibannya atas penggunaan listrik dan air tersebut. Kemudin kasusnya dilaporkan pihak RSUD ke Inspektorat Kota Cilegon. Akibat perbuatan oknum PNS tersebut, RSUD Kota Cilegon diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp1 milyar. Cilegon.

Pandeglang, Trans - Kasubid distribusi dan harga. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKKP) Banten, Sri Murtiningsih mengajak, seluruh komponen untuk turut serta mensukseskan program raskin. Sebab, suksesnya program raskin tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen. “Butuh peran seluruh komponen agar program raskin bisa benar-benar berjalan sukses seperti apa yang diharapkan. Karena tanggungjawab mensukseskan program ini, tidak hanya ditangan pemerintah, melainkan seluruh komponen juga memiliki tangungjawab yang sama,” kata Sri, disela-sela pemantauan dan evaluasi pendistribusian raskin ke Desa Kadumaneuh, Kecamatan Banjar, pekan kemarin. Menurut Sri, masyarakat juga harus memiliki peran dalam melakukan pengawasan. Baik., pengawasan dalam hal pendistribusian maupun segi kwalitas. Ini diperlukan, agar raskin benar-benar terserap sesuai sasaran.”Toh ini juga untuk kebaikan bersama,” katanya. Kata dia, pihaknya perlu melakukan pemantauan agar bisa memastikan secara langsung mengendai kondisi di lapangan. Selain itu, pihaknya juga bisa berinteraksi langsung. Baik, dengan aparatur desa di bawah maupun masyarakat rumah tangga sasaran mengenai kendala-kendala yang dihadapi. “Alhamdulillah, setelah kami keliling tidak ada kendala apapun. Masyarakat, rata-rata menyatakan puas dengan raskin yang mereka terima,” katanya. Dalam kesempatan itu kata dia, pihaknya mendapatkan aspirasi dari perangkat di desa terkait dana operasional. Dimana, mereka mengharapkan adanya kenaikan dana operasional tersebut. “Mengenai usulan itu, sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa terealisasikan,” katanya. Sementara, Kepala Subdivre Bulog Lebak-Pandeglang, Herman Sadik mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan mengenai, dan hal itu sudah menjadi bagian dari komitmen Bulog. “Bulog juga memberikan jaminan penggantian, jika kwalitas raskin yang diterimannya tidak sesuai,” katanya. | Guntur

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan Labora Taruly Falscay Guntur Karuyan

| Labora Taruly

Hakim Bebaskan 4 Warga Cilegon Yang Dituduh Mencuri Gabah Milik Paman Walikota Serang, Trans - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang membebaskan empat warga Kampung Semendaran, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dituding melakukan pencurian delapan karung gabah milik H Sunarlan, paman Walikota Cilegon. Adapun keempat warga tersebut, yakni Aminudin, Murta, Hamdani dan Hatibi. Sidang pertama yang dipimpin ketua majelis hakim Irdalinda dengan Jakas Penuntut

Umum (JPU) Tri Joko sucahyo, Aminudin, Murta, Hamdani, oleh majelis hakim dinyatakan tidak bersalah melakukan pencurian gabah seperti yang dituntut JPU dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.. “Menyatakan, terdakwa Aminudin, Murta dan Hamdani, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Manyatakan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan majelis hakim. Dan mengembalikan barang bukti kepada saksi Haji Sunarlan,” kata hakim Irdalinda,

FOTO | YUS

Sidang maling gabah di PN Serang.

dalam persidangan pada Rabu pekan lalu. Demikian pula putusan terhadap terdakwa Hatibi yang disidangkan terpisah lantaran berkasnya berbeda, oleh majelis hakim yang dipimpin hakim Fauziah Hanum, terdakwa Hatibi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan JPU. “Menyatakan, terdakwa Hatibi, secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Menyatakan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan majelis hakim.

Dan mengembalikan barang bukti kepada saksi Haji Sunarlan,” kata hakim Fauziah. Menyikapi putusan tersebut, empat terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Rahmat Roeslan, menyatakan menerima. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, empat terdakwa tersebut oleh JPU dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dan keempatnya dituntut masing-masing tujuh bulan penjara. Untuk diketahui, empat

warga Desa Semandaran, Panggung Rawi Cilegon, Amanudin, Murta, Hamdani, dan Hatibi, dituding melakukan pencurian gabah berdasarkan laporan seorang anak buah H Sunarlan pada 25 Agustus 2011 lalu di gudang milik korban sekitar pukul 01.30 wib, bersama tiga warga Semandaran lainnya, Amanudin, Murta dan Hamdani (terdakwa dalam berkas terpisah) penjaga gudang tersebut. Namun, mereka baru ditahan oleh aparat Polres Cilegon pada Pebruari 2014. | Yus/Guntur


TRANS JABAR

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Hj. Teti Sarifeni, M.Si : Saya Tidak Merasa Telah Rugikan Keuangan Negara Garut, Trans - Dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau golongan sedang menjadi isu hangat yang diperbincangan di lingkungan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut. Salah satunya terkait pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pembangunan gedung baru di DPPKA yang saat itu

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)nya Hj. Teti Sarifeni, M.Si yang menjabat sebagai sekertaris di DPPKA yang kini bertugas di Setwan Garut. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, “pengadaan ATK di bidang kesekertariatan khususnya, dari mulai uang dan pembelanjaannya dikerjakan oleh Hj Teti, ulah kubatur! Sekaligus dalam lelang proyek gedung baru juga ikut

bermain/mengkondisikan,” terangnya. “Masa anggaran proyek pembangunan gedung baru yang dananya mencapai Rp 1 miliar lebih kondisinya seperti itu. Bahkan bukan itu saja, ada banyak pejabat DPPKA yang bermain di DPPKA,” tambah sumber. Saat Koran Transaksi mengkonfirmasikan dugaan tersebut, Hj Teti membantah apa yang ditudingkan

kepadanya. “Kalau saja saya bermain dalam pengadaan ATK, benghar dong gue!,” sambil tertawa lepas dan kalau dicermati gayanya seperti syahrini saat diwawancarai wartawan infotaiment, namun sedikit tegas dan galak. Hj Teti membenarkan KPA pembangunan gedung baru di DPPKA adalah dirinya. “Memang benar saya KPA-nya dan anggaran pembangunan gedung baru kurang leb-

ih Rp 1 miliar 50 juta. Untuk proses pelelanganya pun sampai 3x dan saya tau apa yang saya kerjakan dan konsekuensinya. Saya tidak merasa telah merugikan keuangan Negara, silahkan saja buktikan siapa yang benar,” ungkap Hj Teti balik menantang. Untuk itu dugaan seperti ini bisa memicu ke arah gratifikasi dan perbuatan melawan hukum apabila ada kerugian Negara akibat perbuatan

Bukan Hanya Pantura, Seluruh Jalan Di Dunia Proyek Abadi Ketika suatu jalan digunakan, penanganannya harus terusmenerus dilakukan. Jabar, Trans - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menyadari proyek jalur pantai utara (pantura) sering disebut-sebut sebagai proyek abadi. Tiap tahun menjelang Lebaran, topik perbaikan pantura selalu ramai diperbincangkan. “Pertanyaan yang selalu dilontarkan pada saya adalah mengapa pantura jadi proyek

FOTO | IST

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto.

abadi,” kata Djoko pada Kamis, 12 Juni 2014. Djoko menjelaskan semua proyek jalan sebenarnya adalah proyek abadi. Menurut Djoko, ketika suatu jalan digunakan, penanganannya harus terusmenerus dilakukan. “Jadi, tidak pantura saja. Seluruh jalan di dunia ini memang proyek abadi,” ujar Djoko Murjanto. Dia mengatakan terjadi kesalahpahaman di masyarakat karena menganggap baru ada proyek bila ada badan jalan yang terganggu. Padahal, tidak semua pekerjaan jalan dapat terlihat mata. Djoko menyebut empat jenis kegiatan yang dilakukan Bina Marga terkait perbaikan jalan. Pertama adalah pemeliharaan rutin setelah suatu jalan

dikatakan mantap. Selanjutnya, setelah empat tahun akan dilakukan pemeliharaan berkala. Dua jenis kegiatan ini bisa saja tidak kentara terlihat. Sedangkan dua kegiatan lain, yakni rekonstruksi dan pembangunan jalan, adalah jenis kegiatan yang memang berpotensi mengganggu badan jalan. Menurut Djoko, sepanjang tahun ini tak banyak pekerjaan besar yang dilakukan terkait perbaikan pantura. “Pekerjaan terbesar kami tahun ini hanya saat banjir bandang di pantura lalu,” ujar Djoko. Perbaikan jalur pantura tahun ini, menurut Djoko, masih on track. Djoko optimistis seluruh proses perbaikan akan rampung pada 28 Juni 2014 atau tepat H-30 Idul Fitri. | Tim

DPRD Kab Cilacap Studi Banding Ke Jajaran Pemkab Karawang Karawang, Trans - Keberhasilan pembangunan dan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menarik minat daerah lain untuk melakukan studi banding ke Karawang. Setelah sejumlah daerah melakukan studi banding, kali ini giliran rombongan dari DPRD Komisi B daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Karawang di ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (10/6) lalu. Kedatangan Rombongan DPRD Kab Cilacap diterima langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM Banuara Nadeak. Turut hadir Staf Ahli Bidang Politik Ham Aip S Chalil, Kepala BPMPT Okih Hermawan dan Kepala Bappeda Samsuri, beserta sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Karawang. Bahan studi banding tersebut mengenai penyertaan modal untuk pendirian Perusda. Rangkaian acara studi Banding diawali dengan tukar plakat antara Kab Karawang dan Kab

Cilacap kemudian di putar video Selayang Pandang Kab Karawang yang dibuat oleh Bagian Humas Setda Kab Karawang. Bupati Karawang, Drs. H. Ade Swara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Banuara Nadeak, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang sangat menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. Hal ini karena pada kesempatan tersebut kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kemajuan dan perkembangan di daerah masing-masing. Lebih lanjut Bupati menyampaikan sejumlah gambaran Kabupaten Karawang yang merupakan Salah satu kabupaten di pantai utara Provinsi Jawa Barat yang secara administratif terbagi ke dalam 30 wilayah kerja kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. “Dengan total luas lahan mencapai 175.327 hektar dan jumlah penduduk sampai dengan bulan Oktober 2013 mencapai 2.207.181 jiwa,” ujar-

FOTO | BS

DPRD Komisi B daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja ke Karawang di ruang Rapat Wakil Bupati.

nya. Bupati melanjutkan, Karawang memiliki luas baku lahan sawah sekitar 97.529 hektar yang terdiri dari lahan pengairan teknis 85.513 hektar, pengairan setengah teknis 4.009 hektar, pengairan sederhana 3.620 hektar dan tadah hujan mencapai 3.952 hektar. “Yang kesemuanya merupakan penunjang Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat bahkan Nasional peringkat ke 2”

tambahnya. Selain itu, Karawang juga merupakan salah satu kawasan industri di Jawa Barat dengan jumlah industri mencapai 17.690 unit yang terdiri dari industri penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, non fasilitas serta industri kecil. Sedangkan total luas lahan industri mencapai sekitar 19.055 hektar yang terdiri dari : kawasan industri 5.837 hektar, kawasan industri khusus 8.100

Bupati Karawang Resmikan Masjid Jami Al Hidayah Karawang, Trans - Masyarakat Kabupaten Karawang terbukti sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Isra Mikraj sudah lewat, masyarakat masih memperingatinya pada hari Minggu (9/6) lalu. Hal itu sekaligus merupakan wujud syukur masyarakat karena pembangunan masjid Jami Al Hidayah Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang telah selesai. Penggunaan fasilitas ibadah untuk masyarakat tersebut diresmikan oleh Bupati Karwang H. Ade Swara, ditandai dengan menggunting pita dan penandatanganan prasasti. Kemudian dilanjutkan dengan sholat Tahiyatul Masjid secara berjamaah yang diimami oleh H. Ade Swara dengan makmum ratusan jamaah dari warga sekitar masjid. Bupati Karwang mengapresiasi masyarakat karena sangat semangat dalam rangka membangun tempat ibadah. “Di Kabupaten Karawang sendiri terdapat kurang lebih 2000 masjid dan 5000 mushola majlis talim dan serupanya, namun dengan itu semua perlu dibarengi dengan istiqomahnya

| BS

| Chrystian

Bupati Karawang Hadiri Wisuda Anak Paud Se-Kec Kotabaru

FOTO | BS

Bupati Karawang memberikan piala kepada adik-adik PAUD.

Karawang, Trans – Perhatian dan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak memegang peranan penting. Kemampuan orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak sangat mempengaruhi bagi tumbuh kembang potensi bakat dan kecerdasan. Hal itu disampaikan Bupati Karawang H Ade Swara dalam acara wisuda gabungan anak-anak PAUD se-Kecamatan Kotabaru yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Kotabaru, Sabtu (7/6) pekan lalu. Bupati hadir atas dasar kepedulian kepada dunia pendidikan khususnya dunia Pendidikan jenjang PAUD. “Saya yakin proses pendidikan usia Dini ini merupakan landasan bagi pembentukan atau bekal menuju pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Dasar,” ujar bupati dalam acara yang juga dihadir oleh Bunda PAUD Kabupaten Karawang Hj Nurlatifah Swara dan Camat Kotabaru Sugiyono serta Kepala UPTD PAUD SD Kec Kotabaru. Lebih lanjut Bupati berkata, “bila kita berperilaku atau berucap jelek jangan dihadapan anak-anak usia kecil begini, itu perlu dihindari karena memori pada usia dini sangat tajam. Dihimbau tunjukan perilaku yang baik berucap sopan santun karena baik atau buruk akan diikuti dan nanti akan menjadi kebiasaan dan terbentuk karakter pada anak tersebut.” “Saya atas nama pribadi dan Pemkab mengucapat selamat kepada adik-adik yang telah selesai menempuh Pendidikan PAUD, semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian terimakasih juga kepada guru-guru PAUD yang mengabdi untuk bisa mencerdaskan anak generasi masa depan di Kab Karawang,” ungkap bupati. Perlu diketahui Kabupaten Karawang berada di peringkat 3 di Provinsi Jawa Barat dalam mengalokasikan APBD untuk PAUD. “Insyaallah sebagai kepala daerah, saya akan terus mencoba berupaya untuk meningkatkan kadedeuh kepada guru guru PAUD. Lanjutkan terus pengabdiannya, niatkan segala sesuatunya dengan Ibadah maka akan mendapatkan hal atau balasan yang lebih dari Allah SWT. Amiin Ya Robal Alamin,” tutur Bupati. Pada kesempatam itu H. Ade Swara menyematkan topi toga kepada anak PAUD sebagai simbolisasi dan diikuti oleh Bunda PAUD Kab Karawang Hj Nurlatifah Swara. | BS WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S.; Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto; Kabupaten Karawang : Budi Saputra; Kabupaten Garut : Chrystian

Bupati Resmikan RS Lira Medika Karawang

FOTO | BS

Bupati Karawang menggunting pita, simbol diresmikannya Masjid Jami Al Hidayah.

kita dalam beribadah untuk memakmurkan Khasanah Ibadah ini,” ujar bupati. “Jangan sudah dibangun namun sepi. Perlu kita ketahui bersama, saya berulang kali berbicara ini di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Karawang, kesholehan sosial lebih banyak pahalanya dibandingkan kesholehan pribadi. Maka kaum muslimin-muslimat agar untuk melaksanakan ibadah senantiasa untuk selalu di masjid dan di khasanah ibadah lainnya. Memakmurkan masjid seperti ini serta memperingati Isra Mikraj seperti ini termasuk ke dalam Keshalehan Sosial,” ujar

hektar dan zona industri 5.117,6 hektar. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan di segala bidang, Kabupaten Karawang telah menetapkan visi “Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman Dan Taqwa”. Dimana pada saat penyusunan dan penetapan visi di atas, tidak terlepas dari kondisi saat ini serta tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang di kabupaten Karawang. Di sisi lain, terkait dengan materi kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Kemasy dan SDM Banuara Nadeak mempersilahkan rombongan Kunker Komisi B DPRD kabupaten Cilacap untuk berdialog secara langsung dengan para pejabat terkait yang telah turut hadir saat ini. “Dengan demikian kegiatan ini benar-benar mampu memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada segenap sektor, sehingga harapan seluruh masyarakat akan segera terwujud,” tambahnya.

dan kewenangannya. Tinggal aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan ada kemauan kuat untuk menegakkan supermasi hukum, sebab dugaan persekongkolan saling memanfaatkan untuk menjarah uang negara dengan cara gratifikasi sulit untuk pencegahan dan penindakannya karena begitu sistemik dan masif caranya.

Bupati. Menurut Bupati dengan banyaknya masyarakat yang memperingati Isra Mikraj, menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 Kecamatan telah mengalami peningkatan keistiqomahan dalam beribadah. “Terus pertahankan dan selalu tingkatkan,” imbaunya. Dalam peringatan Isra Mikraj, lanjut bupati, ada intisari yang perlu dikaji. “Jangan hanya seremonial saja, itu hanya sebagai budaya. Kita perlu petik ilmu seperti sholat 5 waktu dan ibadah wajib jangan ditinggalkan,” tandasnya. | BS

Karawang, Trans - Bupati Karawang H. Ade Swara meresmikan Rusah Sakit (RS) Lira Medika yang berlokasi di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kamis (5/6). Peresemian dihadiri oleh sekitar puluhan hadirin dari tenaga kesehatan, jajaran pemerintahan salah satunya dari dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. “Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi atas pendirian pelayanan kesehatan berupa RS ini. Saya optimis RS ini akan banyak dikunjungi karena RS ini sangatlah strategis. Semoga RS ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” ujar Bupati Karawang. Dalam urusan kesehatan, jumlah pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang sudah luar biasa, karena sudah memiliki 17 Rumah Sakit Swasta. “Untuk tingkat Kabupaten, ini adalah jumlah terbanyak se-Indonesia,” terang bupati. Sedangkan alokasi APBD untuk kesehatan, juga sudah cukup tinggi. Tertinggi diantara Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. “Namun itu semua belum menyelesaikan masalah, dikarenakan jumlah penduduk di Kab Karawang mencapai 2,3 Juta,” lanjutnya. Untuk itu, Bupati berpesan kepada owner atau pimpinan RS Lira Medika agar bisa membantu pemerintah dalam

Pelepasan Balon dalam rangkaian acara Soft Launching RS Lira Medika.

FOTO | BS

mengelola urusan Kesehatan dan bisa turut serta dalam menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang saat ini masih tinggi. “Serta membantu dan semua hal tentang meningkatkan kualitas kesehatan khususnya di Kabupaten Karawang ini,” harapnya. “Selamat bekerja kepada para tenaga kesehatan yang ada di RS ini, semoga bisa senantiasa selalu mengabdi kepada masyarakat sekitar,” ucap Bupati, dalam Soft Opening yang dimulai dengan prosesi Pemukulan gong, gunting pita dan penerbangan balon. Sementara itu, Direktur RS Lira Medika Drg. Hestiningsih, SE mengatakan bahwa RS Lira Medika melayani masyarakat umum dengan pelayanan standarisasi RS. Seperti poli umum, poli

gigi, poli spesialis dan lainnya. “Ke depan, mungkin akan terus bertambah fasilitas yang ada di klinik ini. Misalnya rawat inap awal tersedia 50 kasur dengan 32 kamar rawat inap nanti rencana menjadi 200 Kasur dan akan dibangun juga bangunan baru setinggi 8 lantai,” terangnya. “Paling utama harapan kami adalah RS ini bisa berkontribusi dalam membantu program pemerintah Karawan, khususnya bidang kesehatan sesuai visi kami dan menjadi pusat rujukan utama. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Karawang atas segala dukungannya dan menyempatkan hadir di Soft Launcing RS Kami,” ungkapnya. | BS


HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

Polres Pagaralam Usut Dugaan Proyek Fiktif Lapter Rp 19,8 Miliar Semua dokumen pembangunan Lapter sudah diuber-uber namun tidak ditemukan yang Rp19,8 miliar. Pagaralam, Trans - Setelah uji coba lapangan terbang sukses dilaksanakan, kini polemik baru muncul terkait proyek megah ini. Polres Kota Pagaralam, usut dugaan korupsi proyek fiktif pembangunan lapangan terbang (Lapter), di Dusun Atungungsu, Kelurahan Mingkik, Kecamatan Dempo Selatan, tahun anggaran 2007-2008 senilai Rp 19,8 miliar. Demikian diungkapkan Kapolres Kota Pagaralam AKBP Saut P Sinaga melalui Kasat Reskrim Iptu JK Nababan SH. Dia mengatakan pengggunaan dana Rp19,4 miliar untuk pembangunan lapangan terbang di Dusun Mingkik, Kelurahan Atungbungsu, Kecamatan Dem-

FOTO | MIRWANSYAH

Site Plan Lapter Atung Bungsu.

po Selatan, diduga fiktif, karena tidak jelas penggunaanya, selain karena diduga kuat dukumennya sudah tidak ada lagi. “Saat ini sudah masuk dalam tahap pengumpulan data dan agenda untuk dilakukan pengusutan proses pembangunan Lapter tahun 2007-2008, karena tidak jelas dimana dokumennya atau berkas,” ungkapnya. Ia mengatakan, pengunaan dana Rp19,8 miliar untuk pembangunan Lapter Atung bungsu, diluar yang sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Nomor

09 tahun 2009 dengan total Rp217 miliar berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Pagaralam tahun 2010. “Kita sudah mendapat informasi jika ada dugaan proyek pektif yang mengatasnamakan Lapter, sementara proses pengerjaanya tidak jelas,” ungkapnya. Dia mengatakan, perlu dipelajari dan mencari data pendukung untuk pengusutan proyek tersebut, baru prosesnya ditingkatkan kepada penyelidikan. “Kalau dihitung mulai pem-

Karawang Peringati Hari LH Sedunia Dengan Meriah Karawang, Trans – Pemerintah Kabupaten Karawang memperingati hari Lingkungan Hidup (LH) sedunia dengan meriah, Jumat (6/ 6) lalu. Peringatan yang dipusatkan di Kantor Bupati Karawang tersebut diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari gerak jalan, uji emisi oleh Auto 2000 dan BPLHD Prov Jabar dan juga terdapat sekitar 200 lebih doorprise yang direbutkan oleh 5000 pemilik kupon. Pada kesempatan itu Bupati Karawang H Ade Swara melakukan pengukuhan kepada Kader Lingkungan, pemberian hadiah seragam kepada petugas kebersihan, award kepada perusahaan peduli lingkungan dengan tidak membuang limbah sembarangan dan hadiah kepada lomba Cipta Logo dan Semboyan Hari LH Tk Kab Karawang. Selain itu, Kab Karawang juga mendapat bantuan Perahu Karet 1 Unit dengan perlengkapannya digunakan untuk Monitoring limbah yang mencemari sungai diberikan langsung dari Anggota DPRD Prov Jabar Deden Darmansyah. Dalam peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2014 bertema ‘Satukan Langkah, Lindungi Ekosistem Pesisir Dari Dampak Perubahan Iklim’, Bupati Karawang mengimbau agar terus menjaga dan memelihara lingkungan supaya tetap hijau, seimbang dan lestari. Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Karawang, tercermin melalui misi kelima yakni ‘Meningkatkan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup’. Kabupaten Karawang memiliki

bangunan Lapter Pagaralam bukan sejak 2010 sesuai dengan peraturan daerah tersebut, tapi justru sejak 2007 bahkan kemungkinan 2006 lalu prosesnya sudah berjalan,” ujarnya. Menurut dia, belum lagi jika ada bantuan pemerintah pusat diluar Rp19,8 miliar, tentunya harus ada pertangungjawaban. “Lapter Pagaralam dibangun dengan anggaran multiyers melalui tiga tahun anggaran, mulai 2010 hingga 2012, sementara jika ada penggunaan dana diluar tahun tersebut berarti fiktif, inilah yang perlu diusut,” kata dia. Dia mengatakan, belum lagi persoalan study kelayakan, analisis dampak lingkungan (Amdal), dan termasuk pelaksaan pembangunan jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi Komunikasi, setempat, Paber Naiputpulu SIP mengatakan, bekras atau dukemen sebagai pertangungjawaban pembangunan Lapter yang ada hanya tahun 2010 hingga 2012, sedangkan diluar itu tidak ada. “Kami sudah periksa bersama-sama dokumen pembangunan Lapter

yang ada tahun 2010 hingga 2012 senilai Rp217 miliar, sedangkan diluar itu tidak jelas, untuk mempertangungjawabkan pengunaan dana Rp19,4 miliar tersebut, tapi memang tidak tahu siapa dan dimana dukumennya disimpan,” ditambahkan Paber Napitupulu SIP., lalu mengatakan memang setelah dilakukan penertiban tidak ditemukan berkas atau dukumen tahap pembangunan Lapter untuk 2007 dan 2008. “Kami sudah cari dan cek data pembangunan Lapter tahun 2007-2008 yang menghabiskan dana Rp19,8 miliar tidak ada,” kata dia. Kemudian Paber menambahkan, dari data yang dikumpulkan hanya dukumen pembangunan Lapter tahun 2010 hingga 2012 dengan tiga tahun anggaran senilai Rp217 miliar. Dia mengatakan, semua dokumen pembangunan Lapter sudah diuber-uber tidak ditemukan yang Rp19,8 miliar. Sampai Saat ini proses pembangunan Lapter sudah selesai termasuk pembebasan lahan yang jumlahnya mencapai 200 hektare. | Mirwansyah SE

Jalan Nasional Ruas Cikampek-PurwakartaPadalarang Sampai Batas Cianjur Mantap

pesisir pantai sepanjang 74 km. Dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, 9 kecamatan berada di lokasi pesisir sebanyak 19 desa. Sedangkan jumlah penduduk yang berada di pesisir sebanyak 96.313 jiwa. Kerusakan wilayah pantai akibat abrasi semakin dirasakan dampaknya. “Melalui peringatan hari lingkungan hidup sedunia ini, saya menghimbau sekaligus mengajak segenap elemen untuk bersamasama menjaga serta melestarikan alam dan lingkungan sesuai dengan peran, fungsi dan kapasitas masing-masing,” imbau bupati. Sementara itu dalam laporannya Kepala BPLH Asikin, MM mengatakan tujuan digelarnya acara tersebut adalah untuk mengingatkan akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta meningkatkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat aparatur pemerintah dan dunia usaha akan dampak kegiatan yang dilakukan bagi perlindungan Lingkungan Hidup. Rangkaian kegiatan hari LH Kabupaten Karawang antara lain lomba pembuatan Logo Slogan BPLH tingkat SMP & SMA, penilaian kinerja di bidang LH bagi perusahaan, upacara hari LH, kegiatan penanaman mangrove sejumlah 4.000 di Kec Pakis Jaya, kegiatan Uji Petik Emisi dilakukan di belakang kantor yang diawali dengan mobil Dinas Bupati, gerak jalan santai dan pengukuhan kader lingkungan. “Keseluruhan acara didanai dengan dana APBD 2014 dan CSR Perusahaan,” terangnya. | BS

Bandung, Trans - Mahalnya tarif jalan Tol dari Jakarta menuju Bandung, memicu kerusakan jalan nasional pada lintasan ini. Para pengemudi, terutama angkutan truk-truk besar mencari alternatif lain. Mereka lebih memilih untuk keluar tol di gerbang Cikopo. Selanjutnya, truk-truk yang umumnya sarat muatan tersebut berbelok arah, ada yang ke Bandung ataupun Cianjur. Dari situ kemudian melintas ke jalur jalan biasa yaitu jalan nasional CikampekPurwakarta-Padalarang. “Kenyataan tersebut tentunya tak dapat disangkal, jika jalan nasional di jalur ini kondisinya cepat rusak,” tegas Suryo Hadi, ST, PPK Pelaksanaan Jalan Nasional ruas Cikampek-Padalarang-Batas Cianjur saat ditemui wartawan Koran Transaksi di Kantornya di Ciganea Purwakarta. Suryo Hadi yang didampingi oleh kedua staffnya melanjutkan bahwa tidak ada jalan semulus kaca. “Yang namanya jalan umum, pastinya dipakai untuk berlalu lintas kendaraan,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Suryo Hadi, jangan heran jika jalan di lintasan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut menjadi cepat rusak. Disamping itu, menurutnya lagi, medan pada ruas jalan nasional di perlintasan cukup berat, jalannya berke-

Suryo Hadi, ST.

FOTO | IWAN

lok, bertebing dan tanjakan yang sewaktu-waktu bisa longsor. “Kejadian seperti ini biasanya terjadi saat musim penghujan dan cuaca ekstrim seperti sekarang,” ujarnya menjelaskan. Suryo Hadi, ST, PPK dibawah Satker Metropolitan Bandung, sangat welcome ketika dijumpai insan Pers. Tamu dari kalangan manapun, baik wartawan, LSM dll, kalau ada waktu luang, pasti diterima dengan baik. Pada kesempatan itu, Suryo minta kepada kalangan media dalam menulis berita, disajikan dengan objektif. “Jangan ngarang. Kalau baik katakan baik, jelek ya tulis jelek. Hal ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi saya,” katanya. “Yang jelas, apapun permasalahan yang dihadapi, pihaknya bertekad untuk bekerja keras tanpa kenal waktu. Selu-

ruh jajarannya bekerja dan diberdayakan sesuai tugasnya masing masing. Semuanya siap, baik yang di lapangan maupun di kantor, sehingga jika sewaktu terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya longsor, pegawai dan alat yang diperlukan selalu siap dan cepat mengatasinya,” terangnya. Maksudnya, tambah Suryo, longsoran tanah jangan sampai menutup jalan. Kalau tidak siap bisa dibayangkan, kemacetan lalu lintas akan terjadi. Dalam mengatasi ini disamping mengoptimalkan seluruh personil yang ada, Suryo Hadi pun senantiasa berhubungan baik dengan instansi terkait lainnya termasuk Kepolisian. Menyinggung pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2014 dan menghadapi arus mudik lebaran mendatang, suryo Hadi, ST optimis semua pekerjaan, baik perbaikan, pelebaran, maupun pemeliharaan rutin berkala akan berjalan lancar sesuai rencana. Semua ruas jalan nasional di lintasan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Batas Cianjur, pada H-10 bisa fungsional dengan baik. “Kita berusaha sekuat tenaga kalau perlu siang dan malam semi untuk masyarakat banyak, agar jalan selalu mulus, begitu ada kerusakan jalan sedikit saja, langsung diperbaiki,” pungkasnya. | Iwan.Bsk/Edi.B/Arso

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Stok Darah Kosong, Pasien RSUD Pagaralam Beli Darah Tukang Ojek Pagaralam, Trans - Beberapa hari belakangan ini pihak Rumah Sakit Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagaralam kebingungan mencari stok darah. Pasalnya stok darah di RSUD Besemah saat ini sedang kosong. Kondisi tersebut membuat para pasien yang butuh darah harus mencari darah sendiri. Kosongnya stok darah ini membuat warga merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan darah bagi kesembuhan anggota keluarganya. Pantuan Trans, Jumat (13/6/2014), sulitnya mendapatkan darah tersebut membuat keluarga pasien terpaksa mencari darah di luar RS untuk mendapatkan donor darah. Sebelum mendonorkan darah para pendonor harus dites kesesuaian golongan darah dengan yang dibutuhkan pasien. Bahkan tidak jarang para pasien terpaksa meminta bantuan para tukang ojek yang ada di kawasan rumah sakit untuk mendonor darah dengan cara memberikan imbalan kepada tukang ojek tersebut. Sapuan (51) salah satu keluarga pasien mengatakan, kosongnya stok darah dirumah sakit membuat keluarga pasien terpaksa mencari darah sendiri di luar rumah sakit. Bahkan pihak terpaksa meminta darah sanak saudara yang ada. “Saya terpaksa mencari donor darah dari luar rumah sakit, karena stok darah di rumah sakit ini sudah habis,” ujarnya. Ditambahkannya, pihaknya terpaksa meminta bantuan para tukang ojek yang ada di sekitar rumah sakit. Pasalnya darah yang didapat dari donor para keluarga tidak cukup. “Butuh darahnya banyak pak, jadi terpaksa kami meminta bantuan para tukang ojek yang memiliki golongan darah yang sama dengan ayah saya yaitu golongan darah A,” jelasnya. Salah seorang petugas di unit transfusi darah RSUD Besemah, mengakui stok darah untuk semua golongan sudah sepekan lamanya kosong. Padahal katanya, darah itu sangatlah dibutuhkan keluarga pasien. “Untuk mengatasi hal tersebut, kita hanya bisa menyarankan keluarga pasien mencari pendonor dari luar,” ungkapnya. | Mirwansyah SE

Dana Hibah Diprioritaskan Bagi Yang Cepat Ajukan Proposal Bogor, Trans – Kepala Bidang Kekayaan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Edy Suwito, mengatakan agar Pemerintah Desa segera ajukan proposal dan persyaratan untuk mendapatkan dana hibah Rp.100 juta dari Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sebab, desa yang lebih dulu melengkapi persyaratan diprioritaskan segera mendapat bantuan. Pernyataan itu disampaikan Edy saat sosialisasi persiapan penyaluran bantuan dana infrastruktur di Kecamatan Ciomas, Selasa lalu. “Bantuan yang disalurkan ke seluruh desa dari 40 kecamatan ini menggunakan sistem kompetisi. Artinya siapa cepat, maka dia yang akan mendapatkan lebih dahulu dana tersebut,” kata Edy. Menurut Edy, bantuan ini langsung ditransfer Pemerintah Provinsi Jabar ke rekening desa dan sepenuhnya dikelola desa untuk kepentingan semua warga. “Desa mengelola sendiri anggarannya karena lebih tahu mana yang harus diutamakan,” tandasnya. Sosialisasi di Kantor Kecamatan Ciomas, tambah Edy, merupakan yang terakhir dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Sosialisasi ini dihadiri perwakilan dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Dramaga. Beberapa Kepala Desa yang diwawancarai Wartawan Transaksi, mengharap agar pihak BPMPD turut proaktif memonitor bantuan infrastruktur dari Provinsi Jabar. Pasalnya pihak Provinsi Jabar kadangkala melakukan transfer tidak sekaligus Rp.100 juta. “Tahun lalu dana infrastruktur setiap desa berbeda-beda, ada yang menerima pool, dan banyak juga desa yang menerima transferan Rp.75 juta bahkan hanya Rp.50 juta. “Yang kritis datang ke Provinsi diberi lagi kekurangannya. Tetapi bagi yang enggan mengurus tidak ditambah lagi,” ujar seorang Kepala Desa dari Kecamatan Ciampea. | Dang

SAMBUNGAN DARI HAL 1 Gerindra Perjuangkan .............. bangsa, dalam perjalannya kita telah terjebak sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabka situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat bawah ini MENDEKLARASIKAN BERDIRINYA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan

kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Makna Lambang Partai GERINDRA

Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah. Di tengahnya terdapat gambar kepala Burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Kepala Burung Garuda pada leher terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar Kepala Burung Garuda persegi 5, yang menyimbulkan tanggal kemerdekaan indonesia, 17-8-1945. Diatasnya bertuliskan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam,

dibawahnya lagi tulisan GERAKAN INDONESIARAYA berwarna hitam. Enam Program Aksi Transformasi Bangsa Partai GERINDRA dalam Memperbaiki Kondisi Perekonomian bangsa Setiap partai politik tentunya memiliki strategi yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Begitu juga dengan GERINDRA yang memiliki enam program yaitu : Membangun Ekonomi yang kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp35 juta (3.500 dollar AS) menjadi Rp 60 juta (6.000 dollar AS) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen pertahun menuju pertumbuhan diatas 10 persen. Meningkatkan pemerataan dan kualitas petumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurnag antara si miskin dan si kaya (menurunkan indeks gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan indeks pembangunan manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85.

Meningkatkan penerimaan Negara dari pajak sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari produk Domestik Bruto dengan melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil, menekan pemborosan dan inefisieni pengeluaran anggaran, dan mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif. Mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrilialisasi, dan industry pengolahan. Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomoitif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi. Membangun dan mengembangkan industri pengolahan untuk meguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional. Membangun dan mengembangkan Industri nasional: Transportasi darat (kereta api, Mobil dan sepeda motor),

Transportasi laut (angkutan kapal laut dan angkutan sungai), Transportasi Udara (pesawat terbang), Alat berat dan alat mesin pertanian. Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan

Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan, koperasi, dan UKM, serta industri kecil dan menengah. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, perdagangan kecil nasional dan perdagangan kecil lainnya. Mendirikan Bank Tani dan nelayan secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, perdagangan tradisional dan perdagangan kecil. Melindungi dan memo-

rdenisasi pasar tradisional Melindungi dan memperjuangkan hak hak buruh, termasuk buruh (TKI/TKW) Membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (delapan) program desa yaitu : 1. Jalan, jembatan, dan Irigasi desa dan Pesisir. 2. Listrik dan air bersih desa. 3. Koperasi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Keuanga Mikro. 4. Lumbung Desa. 5. Pasar Desa. 6. Klinik dan Rumah Sehat Desa. 7. Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa. 8. Sistem Informasi Desa dan Penguatan Perangkat Pemerintahan Desa. Mendirikan Lembaga Tabung Haji Mempercepat reforma agrarian untuk meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat. Membangun Kedaulatan Pangan Dan Energi Serta Pengamanan Sumber Daya Air.

Mencetak 2 juta hektar lah-

an baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele, dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan, dan daging. Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10.000 MW. Mendirkan kilang kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti elpiji) Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan sekaligus terjangkau konsumen. (*)


TRANS JATIM Lagi, SK Bupati Blitar Makan Korban

HALAMAN 13

NO. 292. ‰ TH XIII

KORAN TRANSAKSI THN 13

Terkait kasus tukar guling tanah Aset Pemkab Blitar, Eks tanah Pengairan Propinsi Jatim di Desa Jatilengger. Blitar, Trans - Masyarakat Kabupaten Blitar tentunya masih ingat, khususnya bagi kalangan teman-teman lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati hokum dan para awak media yang mangkal di Kabupaten Blitar, serta para pejabat dan karyawan di lingkungan Pemkab Blitar, tentang kasus yang menimpa mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Ir. Rachmadi dan Drs. Sigit Subiantoro Dirut PT. Barokah Indo Teknik. Mereka berdua seakan jadi korban tentang Penguasa, terkait dengan kasus Mark-Up dalam paket pengadaan pupuk di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Blitar. Mantan Kadis Hutbun Ir. Rachmadi dan Dirut PT. Barokah Indo Teknik Drs. Sigit Subiantoro pun masuk Bui. Keduanya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai pasal 2 (1) jo Psl 18 UURI No.31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 jo Psl. 55 ayat ke-1KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada tahun 2009 silam. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dirut PT. Barokah Indo Teknik, jadi penghuni

SK Bupati Blitar Tentang Penunjukan langsung Pengadaan Pupuk.

Hotel Prodeo itu bermula dari terbitnya surat Keputusan Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH. No:590/011/409.110/2006 tanggal 8 Februari 2006 perihal penunjukan langsung rekanan pengadaan barang. Yaitu pengadaan Pupuk Bio Kompos dan Saprodi untuk kegiatan pemupukan tanaman dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yang didanai dari Pemerintah Pusat melalui DIPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar sebesar Rp 1 miliar lebih pada tahun Anggaran 2005. Isi Surat Keputusan (SK) Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH. menyebutkan sesuai dengan nota dinas kepala Dishutbun Kab. Blitar tanggal 3 Februari 2006 No.522/53.1/409.110/2006 perihal permohon emergency persetujuan penunjukan langsung pengadaan barang kegiatan GN-RHL

Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE. MH.

di Kabupaten Blitar. Bupati Blitar H. Herry Noegroho menyetujui dan menugaskan kepala Dishutbun Ir. Rachmadi untuk segera menentukan/menujuk Rekanan sebagai penyedia Pupuk Bio Kompos dan Saprodi guna memenuhi kebutuhan kegiatan GN-RHL. Padahal, waktu itu sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, untuk nilai paket dibawah Rp 50 juta bisa dilakukan Penunjukan Langsung, nilai bibawah Rp 100 juta Pemilihan Langsung dan nilai diatas Rp 100 juta harus dilelang. Ironisnya, selama dalam masa persidangan Drs. Sigit dan Ir. Rachmadi, Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE MH tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Seakan orang nomor satu ini tak tersentuh oleh hukum. Kasus yang sama terulang lagi, juga memakan korban. Yaitu mantan Kepala kantor Aset ABH ter-

FOTO | FAUZI

kait dengan terbitnya Surat Keputusan orang nomor satu di Kab Blitar ini, pada kasus tukar guling tanah Aset Pemkab Blitar, Eks tanah Pengairan Propinsi Jatim di Desa Jatilengger, Kec. Ponggok, Kab. Blitar yang saat ini masih dalam tahap persidangan. Dengan keluarnya SK Bupati Blitar H. Herry Noegroho, SE MH Nomor: 938 tahun 2007 tentang pelepasan aset tanah milik Pemkab Blitar untuk dijadikan Perumahan dan Ruko. Tanah tersebut pun dilepas kepada pengembang Perumahan PT. Bina Puri Permai Malang. Namun, Mustafa Abubakar meninggal sebelum kasus ini terungkap di persidangan. Sedangkan ABH mantan kepala kantor Aset Kab Blitar didakwa oleh Kejaksaan Negeri Blitar melanggar pasal 2 Subsider pasal 3 UU Korupsi No 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No 31 Tahun 1999.

SENIN, 16-29 JUNI 2014

Wabup Blitar Harapkan Raih Penghargaan Kabupaten Sehat

Dalam kasus tanah Jatilengger, Bupati Blitar adalah selaku penentu kebijakan atau yang mempunyai kewenangan tentang pelepasan aset milik Pemkab. Seperti menerbitkan SK dan menandatangani MoU dengan pihak Pengembang yaitu PT. Bina Puri Permai Malang. Sedangkan untuk surat persetujuan dari ketua DPRD beserta anggota Komisi I yang membidangi, seakan atau patut diduga dalam posisi yang aman, tidak tesentuh hokum. Mereka hanya sebatas menjadi saksi saja, ataukah masih menunggu giliran. Padahal jika mengacu dengan aturan dan tupoksi, kapasitas dan kewenangan seorang ABH selaku kepala kantor aset waktu itu dalam tim pelepasan asset, hanyalah sebagai anggota. Sedangkan ketuanya adalah Sekertaris Daerah dan untuk jabatan Sekertaris Tim adalah Asisten yang membidangi, serta kepala SKPDSKPD hanya anggota. Sesuai dengan cuplikan sebagian pledoi/pembelaan yang disampaikan ABH dihadapan Majelis Hakim Tipikor pada sidang tanggal 13 Juni 2014, bahwa menurut ABH dalam kasus tanah Jatilengger ini dirinya yang dijadikan korban kekuasaan. Bahkan yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, bahwa sebagai kepala kantor aset kenapa dirinya saja yang harus bertanggung jawab dihadapan majelis hakim Tipikor. “Karena saya adalah sebagian kecil dalam tim pelepasan aset,” ungkapnya. Bahkan kalau dirinya dikorbankan atau dijerat hukuman penjara, “saya mohon aktor-aktor intelektual dalam kasus tanah Jatilengger ini juga dihukum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan,” ujar ABH. | Fauzy

Dinas Pendidikan Kota Blitar Gelar Pameran Pendidikan Blitar, Trans – Dalam upaya untuk memudahkan masyarakat khususnya bagi orang tua wali murid yang ada di Kota Blitar untuk mencari sekolahan yang sesuai dengan keinginan, Dinas Pendidikan Kota Blitar menggelar acara pameran pendidikan di Taman Kebonrojo Kota Blitar tanggal 12-14 Juni 2014. Seperti yang kita ketahui dalam rangka penerimaan peserta didik baru (PPDB), biasa para lembaga pendidikan membuat promosi-promosi tentang berbagai potensi dan keunggulan sekolah. Yang mana potensi dan keunggulan tersebut hanya merupakan suatu trik dari lembagalembaga sekolah untuk menggaet calon siswa atau wali murid belaka.

“Dengan acara pameran tersebut diharapakan para orang tua wali murid tidak merasa kecewa atau dibohongi oleh lembaga-lembaga sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Santoso kepada Koran Transaksi di kantornya. Acara pameran pendidikan diikuti oleh 30 stand peserta pameran, yang diresmikan oleh Walikota Blitar Muh. Samanhudi Anwar. Terdiri dari seluruh lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMU dan SMK baik negeri maupun swasta, serta lembaga bimbingan belajar serta PKBM non formal yang ada di Kota Blitar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar mengatakan bahwa

FOTO | FAUZI

Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Santoso.

pameran pendidikan bertujuan agar masing-masing lembaga pendidikan dapat mengeksplorasi keunggulan yang dimilikinya. “Dari situ masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya bisa menilai secara langsung.

Apa sih keunggulan kondisi riil yang dimilki sekolah itu. Karena ini momentnya juga pas menjelang penerimaan peserta didik baru sehingga masyarakat tidak merasa terbohongi dan kecewa,” ujarnya. Disamping itu, lanjut Santoso, dalam pameran pendidikan itu lembaga pendidikan juga dapat mensosialisasikan keunggulan dan kelebihan sekolah. “Juga sebagai wahana untuk memberitahukan kepada masyarakat di Blitar Raya terhadap program yang telah dijalankan,” imbuhnya. Pameran pendidikan tersebut telah menjadi program rutin Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). “Kita

selalu dua tahun sekali mengadakan pameran pendidikan,” ungkap Santoso. Sementara itu, salah seorang pengunjung pameran pendidikan mengatakan bahwa dirinya merasa senang dengan program dari Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Pendidikan. “Karena dari acara ini kita selaku orang tua tahu keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga sekolah,” katanya kepada Trans (13/6). “Sekarang saya selaku orang tua siswa juga tidak perlu lagi keliling atau bingung mencari sekolah yang sesuai dengan yang diinginkan,” ujar Gatot warga Kel. Sukorejo yang akan memasukan anaknya ke SMP. | Fauzy

FOTO | FAUZI

Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto.

Blitar, Trans - Pengembangan Kabupaten Blitar Sehat satu diantara bagian dari dinamika dan semangat baik bagi Pemerintah Daerah, lembaga legislativ dan komponen masyarakat (Forum Kabupaten Blitar Sehat) dalam jaminan kerjasama yang indah untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Blitar Sehat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Propinsi Jawa Timur, Selasa (10/6) di Pendopo Ronggo Haninegoro. Dalam sambutanya, Bupati Blitar, H. Herry Noegroho mengungkapkan, menuju kabupaten Blitar sehat merupakan proses yang berjalan dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas fisik, sosial dan budaya dengan pengembangan potensi masyarakat Kab Blitar. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Kabupaten Sehat ini tercapainya kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan ditempati bagi warganya dengan melaksanakan program kesehatan dan lintas sektor yang terkait. Bupati Blitar juga menjelaskan beberapa tahapan menuju Kabupaten Sehat antara lain mensosialisasikan peraturan bersama Mendagri, Menkes tentang penyelenggaraan kabupaten/kota sehat dan meningkatkan jejaring antar pelaku secara berjenjang, sinergis dan berkelanjutan. Bupati meminta, kabupaten Blitar bisa meraih predikat Kabupaten Sehat yang simpatik yang notabene adalah motto, visi dan misi Kabupaten Blitar menuju sehat, yakni; Sehat, Indah, Nyaman dan Pratriotik. “Untuk itu, menciptakan Kabupaten Sehat dimulai dari keluarga yang sehat, desa dan kecamatan yang sehat,” jelasnya. Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Bupati Blitar H. Rijanto, MM. Ia menekankan untuk meraih Kabupaten Sehat harus bekerja maksimal semua stakeholders yang ada. Misalnya di lingkungan sekolah, harus tersedia sabun cuci dan wastafel, pendirian posko Kabupaten Sehat, gerakan jumat bersih dan minggu bersih serta pembinaan pasar sehat. Wabub Blitar H. Rijanto mengharapkan, Kabupaten Blitar bisa meraih penghargaan Kabupaten Sehat tersebut. Sedangkan paparan Kepala Dinas Kesehatan dr Kuspardani yang juga Ketua Tim A menjelaskan, menuju Kabupaten Blitar Sehat telah ditunjuk 9 kecamatan dan 55 desa. Antara lain, Kec. Wlingi, Sutojayan, dan Garum. Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Propinsi Jawa Timur, syaratnya semua desa atau kecamatan harus ODF atau bebas buang air besar di ruang terbuka. Dan syarat wajib dari lomba Kabupaten Sehat ini adalah adanya kawasan sarana dan prasarana umum, kawasan masyarakat mandiri. “Tim verifikasi dari Propinsi Jawa Timur akan meninjau lokasi sekitar Agustus 2014 mendatang. Penghargaan Kabupaten Sehat adalah Swasti Saba. Ini terbagi dalam tiga kategori, yakni; Swasti Saba Padapa (Pemanatapan), Swasti Wiwerda (Pembinaan) dan swasti Wistara (Pengembangan),” terang Kadis Kesehatan Kab. Blitar. | Fauzy

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy, Biro Kabupaten Trenggalek : Agus Riyanto Biro Kabupaten Sidoarjo : Hendrikco Rifky R

Disporbudpar Kab Blitar Terus Gali Potensi Pariwisata Dan Budaya Blitar, Trans - Kabupaten Blitar yang memiliki 22 Kecamatan tidak saja kaya akan hasil pertanian, tambang maupun bidang industry. Namun juga kaya akan potensi wisata, baik wisata religi, sejarah, budaya maupun wisata alam yang perlu dikembangkan. Tentunya, obyek-obyek wisata tersebut akan menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Target kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar mancapai 1,3 juta pengunjung untuk tahun 2014. Oleh karena itu, Kabupaten yang akrab dengan julukan seribu candi ini terus berbenah melestarikan seni dan budaya. Berbagai terobosan untuk mendongkrak kegiatan pariwisata seni dan budaya terus dilakukan. Diantaranya dengan aktif promosi melalui aneka event, baik lokal maupun nasional. Selain itu, juga dengan menggandeng pihak media massa untuk mempublikasikan keunggulan pariwisata dan budaya Kabupaten Blitar. Ada juga Gus dan Jeng sebagai duta wisata Kabupaten Blitar yang diharapkan mampu ikut meningkatkan kunjungan wisata-

wan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Luhur Sejati mengatakan bahwa Kabupaten Blitar terus mengembangkan destinasi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan promosi. “Misalkan Majapahit Travel Fair (MTF) yakni pertemuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa seperti biro perjalanan. Selain itu juga aktif mengikuti pameran-pameran yang berskala Nasional maupun Internasonal,” terangnya. Pusat pemerintahan Kabupaten Blitar ada di Kota Kanigoro dan secara geografis Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar terkenal dengan wisata ekologisnya yaitu Desa Wisata. “Desa Semen mampu masuk peringkat 5 Nasional dan peringkat 8 untuk Desa Tulungrejo Kec. Gandusari. Selain itu masih ada Desa Krisik, Soso, Desa Siraman serta Desa Penataran yang juga merupakan Desa Wisata,” terang Kadisporbudpar. Di desa wisata, lanjut Kadisporbudpar, pengunjung bisa

Pesona Wisata Candi Penataran Kabupaten Blitar.

menikmati anggrek alam dan sarana permainan outbond. “Selain itu bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Blitar tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi Candi Pent-

FOTO | FAUZI

aran yang notabene adalah ikon dari kabupaten ini,” imbuhnya. Kadisporbudpar menerangkan situs sejarah Kerajaan Majapahit tersebut pada tahun 2013 lalu telah dikunjungi

wisatawan sebanyak 196 ribu. Sedangkan pada tahun 2014 per bulan maret sudah sikunjungi wisatawan sebanyak 46.834 orang. Di lokasi ini, lanjut Kadisporbudpar, juga aktif digelar Event Pagelaran Seni Pesona Bumi Penataran. Pagelaran dilaksanakan setiap menjelang Hari Jadi Kabupaten Blitar. Gelar seni budaya khas Blitar ini mengisahkan isi cerita dalam relief Candi Penataran. Pagelaran seni tersebut mendapat sambutan dan antusiasme dari seluruh masyarakat. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan di Bidang Kepariwisataan ‘the best achievement development’ dengan mengelar sendra tari Kresnayana pada Tahun 2007. Bertitik tolak dari ide tersebut, pada tahun 2008 dipelataran kawasan wisata Candi Penataran digelar kembali Sendratari Sri Tanjung sebagai salah satu tajuk Pagelaran Seni Pesona Bumi Penataran. Tahun 2011 di Pelataran Kawasan Wisata Candi Penataran digelar Purnama Seruling Penataran yang digelar setiap malam bulan purnama. Begitu pula tahun-tahun berikutnya, bahkan Tahun 2013,

Kabupaten Blitar mendapat giliran sebagai tuan rumah Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS). Aset seni dan budaya Kabupaten Blitar harus terjaga. Diantaranya dengan menggandeng Dinas Pendidikan yang bertujuan agar para siswa-siswi mau mencintai dan melestarikan budaya. Karena nilai budaya mulai bergeser. Kaum muda, siswa-siswi di wilayah ini cenderung bersikap westernisasi. Untuk itu melalui gelar budaya untuk siswa, diharapkan seni dan budaya bangsa ini benar-benar terjaga. Hal yang pernah dilakukan antara lain menggelar cinta situs-situs bersejarah di Blitar dengan menggelar lomba cipta lagu-lagu daerah, festival Panji dari siswa SD hingga SLTA yang terangkum dalam sendratari. Juga festival tari emprak yang rencananya akan digelar Juli 2014 mendatang. Selain di lakangan pelajar, para pemerhati seni yang tergabung dalam Dewan Kesenian juga mengapresiasi para pecinta seni Kabupaten Blitar yang gigih mengembangkan seni kentrung, wayang kulit dan karawitan. Biasanya kegiatan ini

dilaksanakan pada malam Rabu Paing. Kelompok-kelompok seni yang ada di Kabupaten Blitar diantaranya paguyuban Pedalang Indonesia, Permadani dan Sanggar Pambioro dll. Sementara prestasi seni budaya yang sudah dikantongi oleh Kabupaten Blitar yang juga akrab dengan lagu Blitar Kawentar ini, adalah penghargaan Juara 2 festival dalang muda Jatim serta masih banyak prestasi lain yang patut dipertahankan bahkan dikembangkan. Seni dan budaya antara daerah satu dengan yang lain berbeda, masingmasing mempunyai ciri khas, keunikan tersendiri. Sepatutnya, terjaga sebagai aset anak bangsa yang bisa dibanggakan ke mata dunia. Yang membanggakan lagi, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Mojokerto menemukan 3 jenis benda purbakala di Situs Candi Gambar Wetan, Desa Sumberasri Nglegok. 1 Arca Duarapala, bangunan yang diduga pintu masuk candi serta bangunan candi itu sendiri. Penggalian tersebut dilakukan dari 6 sampai dengan 11 Mei 2014. Dan diprediksi masih banyak lagi benda purbakala di wilayah Kabupaten Blitar. | Fauzy


HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL Andi Agustar, Ketua LSM-P2M:

Kinerja Kajaksaan Tinggi Sumatera Selatan Lamban Sumsel, Trans - Berbagai upaya dilakukan oleh wartawan Trans untuk mendapat keterangan dalam melaksanakan tugasnya. Walapun selalu dibenturkan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Namun, wartawan Trans tetap menjalankannya sesuai dengan kode etik jurnalistik, agar dalam penyajian beritanya tidak terpengaruh dan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Seperti halnya, Senin (9/06), wartawan Trans mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Ahmad Zulinto. Menurut stafnya Pak Zulinto sekarang tidak ada di ruang kerjanya, lagi keluar. Wartawan Trans pun langsung menuju ke ruang sekretaris Drs. H. Hanafiah, dan sekretarisnya pun tidak ada di ruang kerjannya. Kegigihannya untuk mendapat keterangan, langsung menuju ke ruang Kabid PPS, Hasanuddin untuk mengkonfirmasi masalah 10 paket kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Apa lacur, di ruang kerja Pak Hasanuddin ada tamu dari Tipikor Polresta Palembang yang sedang melakukan tugasnya untuk dimintai keterangan masalah laporan dari LSM terkait adanya Indikasi Korupsi. Kemudian wartawan Trans disuruh besok pagi saja untuk menemui Pak Hasanuddin. Pada esok harinya wartawan Trans kembali datang. Menurut bawahannya Hasanuddin tidak ada di kantor, dikarenakan lagi ke kantor Kejari Kota Palembang untuk dimintai keterangan masalah laporan LSM juga yang berkaitan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Akhirnya Wartawan Trans meninggalkan Nomor HP kepada Stafnya, jika ada waktu Pak Hasanuddin mohon kiranya dapat manghubungi ke Nomor kami.

FOTO | NAS

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Sampai berita ini diterbitkan kembali, belum juga ada yang menghubungi wartawan Trans. Rabu (11/6), wartawan Trans melanjutkan konfirmasi ke Kejaksaan Tinggi untuk mempertanyakan masalah Laporan LSM-P2M yang sudah masuk di Kajati Sumsel dengan No.S.063/LSM-P2M /PGD/II/ 2014 dengan tanda terima Ella (28/2/14) yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel yang sudah masuk di bagian Intel dengan No.28-2-14 kode 152 P INTEL. Dibagian Intel pun tidak bisa menjelaskannya sudah disposisikan kemana? Apa bunyi disposisinya itu dan apa yang telah dikerjakan oleh Tim yang dibentuk Kejati. Belum ada diterima oleh pihak LSM yang melaporkan kasus tersebut diatas, sehingga permasalahan laporan dari LSM-P2M pun tidak jelas kelanjutannya. Kasi Humas dan Penkum Kajati Sumsel Mulyadi, anehnya ini berita sudah berkali-kali dimuat koran Transaksi. Selanjutnya disuruh membuat surat

dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Pak Ajimbar, supaya apa yang akan dipertanyakan kepada oleh bisa dijawab dengan surat dibalas dengan surat kata Mulyadi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-undang keterbukaan publik No. 14 tahun 2008, ada dibalik ini semuanya ujar Wartawan Transaksi! Merasa heran saja, apakah ini kantor Kejaksaan atau Kantor KIP. Seharusnya Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memberikan Informasi kepada awak media melalui Kasi II Humas dan Penkum Kajati Sumsel, ini sengaja ditutup-tutupi? Sehingga kuat dugaan bahwa Ketua Timnya yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi itu tidak jelas kinerjanya dan patut dipertanyakan? “Laporan LSM-P2M sudah cairkan indikasi sudah jadi uang dan dibagi-bagikan,” pungkas Ketua LSM-P2M. Alasan ini membentuk publik opini dikalangan pencari keadilan di Palembang, bahwa Laporan LSM-P2M dengan

tanda terima yang nota bene didisposisikan di bagian Intel tidak diketahui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau tidak diserahkan lagi kepada Pak Ajimbar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel. Ketua LSM P2M Andi Agustar kepada Trans mengatakan, kami sangat kecewa dengan kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan saya berjanji bahwa laporannya yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumsel, terus kami ikuti dan sampai ada kejelasan status hukumnya jangan sampai dipetieskan. Walaupun sudah ada penggantian Asisten Intelijen (As Intel) dan Asisten Pidana Khusus (As Pidsus) yang baru, dan semoga bisa bekerja dengan maksimal untuk menangani permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Prov. Sumsel dan bisa melanjutkan atau meneruskan laporan Lembaga kami ini mengenai adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Khususnya laporan LSM

P2M Andi Agustar kepada Trans, pekerjaan yang telah ditinggalkan oleh As Intel yang lama ada kejelasan status hukumnya mengenai korupsi 10 paket kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdikpora Kota Palembang tahun 2013 yang diduga fiktif dan indikasi ada yang terlaksana tidak sesuai dengan spec. Di dalam SKPD Anggaran Rp 4.243.000.000,- untuk bangun gedung sekolah menurut keterangan dari Pak Hasanuddin dan anak buahnya anggaran tersebut dibangunkan untuk 4 buah Gedung UPTD. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam serta SD dan SMP Rp.24.538.240.000,- diduga Fiktif. Dikarenakan dana BOS sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat, kenapa harus pemerintah Kota Palembang menganggarkannya lagi. Honorium panitia Pelaksana kegiatan Rp.43.160.000,-, uang lembur kegiatan Rp19.000.000,, pengadaan alat tulis kantor Rp.14.033.130.000,-, pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.2.958.600.000,, jasa sends peralatan/perlengkapan kantor Rp.2.223.900.000,-, pengadaan cetak Rp.2.653.200.000,-, pengadaan photo copy Rp. 1.000.000,- dan makan dan minum rapat Rp.2.558.250.000,- . Menurut Laporan dari LSM P2M dugaan dari sepuluh kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang fiktif, manipulasi laporan hasil kegiatan dan kuitansi palsu. Maka ada Dugaan kuat anggaran tersebut sengaja dianggarkan untuk mendanai kampanye dan dana sosialisasi calon Wali Kota Palembang pada saat itu Pak Romi Herton, yang sekarang menjadi Walikota Palembang. | Naslim

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

SMPN 10 Batam Diduga Pungut Biaya TIK Banyak Pejabat Titipkan Anak

Sidak Komisi IV DPRD Batam ke SMPN 10.

FOTO | DOC

Batam, Trans - Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riki Syolihin dan Wakil Ketua Udin P Sihaloho, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke SMPN 10 Sei Panas, Senin (2/6). Kedatangan anggota dewan tersebut ingin menanyakan dugaan pungutan uang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebesar Rp30 ribu per siswa, mulai dari kelas VII hingga IX. Saat ini jumlah siswa seluruhnya 1.250 orang. TIK merupakan pelajaran tambahan atau ektrakulikuler. Selain itu, para anggota dewan ini juga mempertanyakan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDP) melalui online tahun 2013 lalu yang dipungut sebesar Rp 2,5 juta per siswa. Namun semua tudingan tersebut dibantah Kepala Sekolah SMPN 10 Sei Panas, Drs. Fahrul. “Tidak benar itu, silakan tunjukkan bukti bila ada ditemukan, saya siap menghadapinya,” kata Fahrul di hadapan Ketua Komisi IV, Riki Syolihin dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Begitu juga soal PPDB tahun 2013 lalu, ia mengaku tidak pernah memungut Rp2,5 juta per siswa. Namun ia mengakui kalau kuota siswa per kelas melebihi kapasitas, sehingga sering kali guru kesulitan mengajar. “Ini karena banyak warga sekitar atau radius 100 meter dari sekolah ingin sekolah di sini. Mereka itu kami masukkan melalui kuota 20 persen yang memang dialokasikan untuk warga sekitar,” ujar Fahrul. Ia mengatakan, saat ini jumlah siswa satu kelas jumlahnya lebih 45 siswa. Mereka terdiri dari titipan sejumlah pejabat, anggota dewan dan masyarakat sekitar. “Untuk pungutan itu digunakan untuk perawatan komputer dan peralatan lain. Termasuk menggantinya jika rusak,” kata Fahrul. Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Riki Syolihin meminta semua sekolah mematuhi peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB-) agar jumlah siswa perkelas tidak melebihi kuota. “Butuh komitmen semua pihak agar PPDB sesuai peraturan. Agar tidak ada titip siswa dari anggota DPRD, pejabatpejabat, sehingga jumlah siswa perkelas melebihi kapasitas,” kata Riki Syolihin di ruang Kepsek SMPN 10. Menurut dia, jumlah ideal siswa per sekolah adalah maksimal 36 siswa, sementara yang terjadi saat ini lebih 45 orang. Banyaknya jumlah siswa titipan membuat kepala sekolah kewalahan. Para kepala sekolah terpaksa menerima meskipun jumlah siswa per kelas melebihi daya tampung. “Kepala sekolah harus komitmen agar tidak ada siswa titipan. Kami dari DPRD juga akan komitmen mengawasi agar tidak ada siswa titipan,” kata Riki mengakhiri. | Tim

Demi Tegaknya Hukum, LSM BONKKAR. SS Terus Desak Kajati Sumsel Sumsel, Trans – Penanganan kasus penggunaan anggaran tahun 2011, Dana Silva Prov. Sumsel terhadap 54 buah Paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pov. Sumsel Rp. 94.265.800.000,-. Oleh karena dari 54 buah paket itu baru di SPDK-kan Rp. 19.099.128.640,- sisanya berdasarkan laporan LSMBONKKAR.SS belum di SPDK-kan, sehingga sisa anggaran dana Silva tersebut masih tersisa sebesar Rp. 75.165.671.360. Namun yang mengherankan Ketua LSM BONKKAR. SS Naslim Herwadi katakan, laporannya pada tanggal 10 Febuari 2011 oleh Kabag Anggaran Selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Ahmad Supawi.Se.Ak) dan Kasubag Anggaran Selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (Tubagus, Amd) bahwa pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Silva itu sudah terserap

semuannya. Padahal LSM-BONKKAR.SS telah melaporkannya kepada kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Tgl. 21 Mei tahun 2012 dengan No.S.17/P/LSM-BONKKAR.SS/V/ 2012. Diperoleh data dan keterangan dari LSM-BONKKAR.SS, pada hari Selasa (11/06) oleh karena Jaksa yang menanganinya masalah laporan KetLSM BONKAR.SS ialah Jaksa Fredi Simanjumtak yang saat ini sudah pindah tugas di Kalimantan menurut keterangan Kasi II Penkum Kejaksaan Tinggi Sumsel Mulyadi, untuk itu laporan dari LSM-BONKKAR.SS belum bisa dibuka dikarenakan kami lagi sibuk berbenah dikarenakan kami baru pindah kantor ujar Mulyadi. Ketua LSM-BONKKAR.SS Naslim Herwadi, Amd, kami sudah dua tahun lamanya melaporkan kasus dana Silva itu, sampai saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera

Selatan belum ada menunjukan perkembangannya, akhimya Kasi Humas & Penkum Kajati Sumsel Mulyadi pada saat itu menganjurkan membuat surat ditujukan kepada Kajati dan kita akan jawab secara tertulis juga. Sangat membingungkan, sebaiknya Kepala Kejaksaan Tinggi sendiri turun untuk angkat bicara menjelaskannya kepada publik, Kasi II Humas dan Penkum Kajati Sumsel Mulyadi dijelaskan salah tidak dijelaskan salah padahal ini sudah menyangkut kebutuhan Publik dan pada hari selasa (11/ 06) untuk terakhir kalinya menemui Mulyadi, besok hari Rabu sudah berangkat menuju Ke Sumatra Barat (Padang) pindah tugas. Laporan dari LSM BONKKAR. SS mengenai penyalah gunaan Anggaran Dana Silva Pemprov Sumsel 2011 yang sudah dilaporkan kepada

pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel, sudah dua tahun diambangkan padahal Indikasi Kerugian keuangan Daerah Rp.75.165.671.360,- yang cukup fantastis dan Pihak. UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Th.2008 jika memang UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi acuan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel melalui Kasi Humas & Penkum Kajati Sumsel Mulyadi maka didalam Kantor Kejaksan Tinggi Sumsel harus ada Ruang dan Staf khusus menyediakan orang-orang KIP biar jelas aturan hukumnya bukan harus dicampur adukan antara kewenangan Anggota KIP dan Kewenangan Pihak Kejaksaan yang seharusnya Pihak kejaksaan melalui Kasi Humas dan Penkum atau mungkin Kepala Kejaksaan Tinggi langsung memberikan keterangan atau penjelasan kepada Publik mengenai perkara-

Wakil Ketua Gardu Prabowo Aceh Tenggara :

Karakter Prabowo Ada Kesamaan Dengan Masyarakat Aceh Aceh tenggara, Trans - Karakter Calon Presiden Nomor urut 1 Prabowo Subiyanto adalah tegas, bersemangat, optimisme dan punya disiplin yang tinggi namun santun. Demikian juga, secara umum karakter masyarakat Aceh adalah tegas namun sangat santun dan berpegang teguh pada ajaran agama islam. “Jadi saya yakin sekali masyarakat Aceh itu akan memilih peminpin yang tegas dan berdisiplin yang tinggi,” ujar Ali Amran ST, Wakil Ketua Gardu Prabowo Aceh Tenggara di Sekretariat Gardu Prabowo Jalan Cut Nyakdhin Pulonas. Menurut Ali, jika ada yang mengatakan Prabowo orangnya keras, itu mungkin beda persepsi saja. “Namun ketahuilah bahwa Prabowo dalam segala hal tegas bukan keras, ini harus

dibedakan. Kemudian tegas untuk kebenaran dan kebaikan,” ungkapnya. Misalnya, Ali melanjutkan, penegakkan supremasi hukum dan masalah demokrasi harus ada ketegasan dari presiden, sebagai peminpin tertinggi. Maka semua itu akan berjalan dengan baik. Seperti selama ini yang banyak dikeluhkan oleh berbagai kalangan, misalnya penegakan supremasi hukum tajam kebawah tumpul keatas. “Sekali lagi hal ini akan terjawab bila pemimpin itu tegas. Saya kira semua setuju, jika pemimpin bangsa ke depan harus tegas, displin dan punya semangat yang tinggi. Karena pemimpin seperti itu yang mampu membawa bangsa ini mencapai kejayaan dan kesejahteraan. Saya melihat kesemua itu ada pada diri Prabowo Subiyanto,” jelasnya.

Pemimpin juga harus memberi contoh tauladan kepada rakyatnya dan akan menjadi panutan bagi rakyatnya. “Kalau pemimpin negara kurang semangat tidak ada ketegasan alias loyo, bagaimana jadinya bangsa ini. Jika presiden tidak tegas, kurang semangat alias loyo, dikhawatirkan rakyat akan lebih sering bermalas-malasan alias tidur. Maka negera ini tidak akan bisa jaya dan sejahteraan,” lanjutnya. “Wahai Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Salam merah putih, salam Indonesia Raya. Mari kita dukung dan pilih sang kesatria dari Gerindra, calon peminpin bangsa demi kejayaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia Raya, dialah PrabowoHata,” tegas Ali mengakhiri. | Suryadin

perkara Korupsi yang sudah dilaporkan oleh Maysarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun perorangan seperti. Padahal Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI yang sering menjelaskan kepada Publik melalui Media massa Cetak dan Elektronik, sudah sejauh mana pihak Penyidik dari Kejagung RI menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Pihak Kejaksaan Agung RI bukan malah Media disuruh untuk membuat surat dan dapat dijelaskan melalui surat seharusnya Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel memberikan Keterangannya kepada Media dengan mengadakan Konfrensi Pers ataupun Pers datang sendiri untuk mempertanyakan perkembangan masalah Kasus yang sudah ditangani oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel. Kejaksaan Agung RI diminta un-

tuk mengawasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sumsel, terkait dengan laporan dari LSM-BONKKAR.SS yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. jika perlu Pihak Kejaksaan Agung RI dan KPK. Menurut LSM BONKKAR SS, bahwa Dana Silva sebesar Rp.75.165.671.360,- dipergunakan oleh Dodi Reza Alex Nurdin untuk dana sosialisasi dan Dana Kampenya pada saat dia mencalonkan diri untuk menjadi Calaon Bupati Kab. Musi Banyuasin Th.2012. Hal ini dapat terjadi dimana Dodi Reza Alex adalah putranya Pak Alex Nurdin, yang juga pernah menjadi BupatiKab. Musi Banyuasin selama dua Priode. Dan, Dodi Reza Alex Nurdin sendiri akhirnya tidak terpilih menjadi bupati, akan tetapi dia sekarang menjadi Anggota DPR RI di Jakarta Senayan. | Naslim


TRANS REGIONAL

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 292. ‰ TH XIII SENIN, 16-29 JUNI 2014

Penantian Lama Itu, Akhirnya Datang Juga

120 Kepala Keluarga Desa Korincia Menikmati Penerangan Listrik Luwu Timur, Trans - Belum genap satu tahun kepemimpinan Andry Pandiangan menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Korincia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur terpilih. Andry Pandiangan sangat peka dan peduli melihat kondisi desanya. Baru-baru ini, kepedulian Andry Pandiangan diperlihatkan. Salah satunya dengan program penerangan listrik mengepung desa yang telah terbukti. Al-hasil penantian lama

masyarakat Desa Koroncia sebanyak 120 Kepala Keluarga untuk menikmati listrik telah terwujud. Keberhasilan Penerangan mengepung Desa Korincia, juga tidak terlepas dari kerjasama yang sinergi dengan aparatur desa yang dipimpinya. Sementara itu, Direktur CV Wawandula Samen Sampe Palendokan, sebagai rekanan pemasangan listrik di Desa Korincia, dalam pelaksanaan pemasangan listrik akan bekerja secara maksimal penuh, ser-

FOTO | JOSEP

Andry Pandiangan, Kades Korincia.

ta profesional dikedepankan. Bahkan, dalam kegiatan proyek CV tersebut memberdayakan masyarakat di Desa Korincia. Dibuktikan dengan mempekerjakan para pekerja yang direkrut dari masyarakat desa tersebut. Selain itu, Pemasangan Listrik untuk penerangan Rumah Ibadah digratiskan. Di tempat terpisah, beberapa masyarakat Desa Korincia yang sudah terpasang aliran listrik berkat program listrik mengepung desa,

sangat bersyukur karena telah mendapat penerangan. Sambil mengisahkan masa lalu, yang sudah puluhan tahun tidak mendapat penerangan. Kalaupun ada penerangan, hanya menggunakan Mesin Genset dan biayanya sangat mahal. “Hampir Rp 300 ribu-an yang harus keluar dari kocek. Darimana saya mendapatkan uang, kan hampir 90 persen masyarakat disini hidup dari bertani,” katanya. “Mudah-mudahan dengan pen-

Kajati Babel Murka

Sataran Engku Putri.

RTH Hancur Untuk Astaka MTQ Nasional di Batam Batam, Trans - Wali Kota Batam Kepulauan Riau Ahmad Dahlan awalnya sedikit sedih karena pembangunan Astaka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional di Dataran Engku Putri terpaksa mengorbankan sebagian lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Astaka MTQ Nasional dibangun di sudut Dataran Engku Putri, yang merupakan satu-satunya ruang terbuka hijau yang luas di Kota Batam. Kawasan tersebut merupakan tempat yang sering dijadikan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Dahlan mengaku, mulanya, ia dan

pejabat Pemkot lainnya menginginkan Astaka MTQ ditempatkan di Nongsa, dekat dengan wilayah yang direncanakan menjadi Kebun Raya Batam. Namun, setelah Pemerintah Provinsi Kepri mengitung-hitung waktu yang dibutuhkan untuk membangun Astaka mulai dari pematangan lahan, maka diperkirakan tidak akan selesai saat waktu MTQ Nasional 6 Juni 2014. “Kalau di Nongsa, dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk membangun Astaka. Makanya akhirnya diputuskan membangun di Engku Putri,” kata

Dahlan, Ahad (20/4). Meskipun agak sedih karena harus merelakan lahan RTH, namun akhirnya ia mengaku senang dengan Astaka MTQ Nasional karena bentuknya yang indah. Gubernur Kepri Muhammad Sani juga mengatakan puas dengan dekorasi Astaka MTQ di Dataran Engku Putri yang dibangun dengan arsitektur di Madinah dan Makkah tersebut. “Cantik sekali. Saya tidak pernah melihat yang secantik ini dalam beberapa kali pelaksanaan MTQ yang pernah saya ikuti,” kata Sani. | TIM

Pemilik 2000 Ton Gula Ilegal Diduga ‘Main Mata’ dengan Oknum Bea Cukai Batam, Trans - Sudah seminggu 2000 ton gula impor ilegal tak ‘bertuan’ yang dibongkar dari kapal MV Fung Ang 289 berbendera asing, ditimbun di PT PTK Kabil, sekitar Kawasan Industri Kabil Terpadu. Hingga Minggu (1/6) lalu, belum ada yang mengakui memiliki gula yang ditaksir bernilai sekitar Rp10 miliar yang berasal dari Thailand itu. Hanya saja, Bea dan Cukai (BC) Batam dalam kasus ini terkesan tertutup. Ditengarai, pengusaha Batam yang disebut-sebut ‘pengorder’ gula ilegal ini ada ‘main’ dengan instansi yang tugasnya mengawasi keluar masuk barang ke Batam ini. Nampak dari pernyataan Kasi P2 BC Batam, Slamet Riyadi, kepada wartawan beberapa waktu lalu, membantah kalau itu bukanlah penyeludupan melainkan penimbunan. Padahal jelas gula tersebut tak ada izin bongkar dan izin penimbunan, hanya ada agen shipping pelayaran yaitu PT Putra Tempatan. Begitu juga kata Kasi BLKI KPU BC Tipe B, Batam, Emi Ludianto terkait izin, pihaknya memberi waktu selama 30 hari kepada pemilik gula agar mengurus

izin impornya. Hal itu bertentangan dengan pernyataan Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho beberapa waktu lalu. Menurut Dwi Djoko, gula tersebut ilegal dan pemiliknya sudah ‘mengangkangi’ Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 27 tahun 2012. Kata dia, BP Batam tidak ada pengajuan izin impor gula, meski Bea Cukai menyatakan ada sekitar 2.000 ton gula masuk ke Batam. Sebab pengajuan izin impor gula harus berdasarkan kuota dari Kementerian Perdagangan RI. Menurut Dwi Djoko, untuk penentuan kouta gula masuk tahun 2014, harus diajukan dulu pada akhir tahun 2012. “Kalau masuk tahun ini (2014), pengajuannya harus sudah masuk paling lambat akhir tahun 2013 lalu. Kalau sudah terlanjur masuk sudah tidak bisa dibuatkan lagi izinnya (kalau sudah ilegal tak bisa lagi dilegalkan). Izin untuk impor gula harus dari menteri perdagangan,” kata dia, Jumat (30/5). Dalam aturan, sebutnya pemasukan barang yang tidak memenuhi keten-

tuan, barang tersebut akan dikeluarkan kembali (reekspor), dihibahkan kepada negara, atau dimusnahkan. Keberadaan gula ‘hantu’ ini sempat membuat Pengadilan Lubis, Kepala Perum Bulog Subdivre Batam, ‘mencak-mencak’ karena nama Bulog dicatut oleh perusahaan importir gula. Setelah mendengar namanya disebutsebut perusahaan agen pelayaran ia langsung mendatangi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tibe B Batam untuk memastikan perusahaan yang mencatut nama Perum Bulog tersebut. “Itu (gula) bukan milik Bulog. Kami tidak mengurusi gula. Kami hanya mengurusi beras,” kata dia beberapa waktu lalu. Sebelumnya, perusahaan agen kapal yang mengurus kapal pengangkut gula tersebut menyebut muatan adalah milik Perum Bulog. “Kami sebagai agen penunjukannya. Gula itu milik Bulog,” kata agen pelayaran PT Putra Tempatan, Wandi beberapa waktu lalu. Pantauan wartawan dilapangan gula tak bertuan itu disebutsebut sudah berkurang dari sebelumnya. Jadi siapa lagi yang bermain? | Tim

Ops Simpatik Menumbing 2014

Polres Belitung Keluarkan 123 Tilang & 946 Teguran Tajungpandan, Trans - Selama pelaksanaan kegiatan Operasi Simpatik Menumbing tahun 2014 yang berlangsung tanggal 19 Mei-8 Juni lalu, Sat Lantas Polres Belitung mengeluarkan 123 lembar surat tilang untuk berbagai pelanggaran. Selain razia, Operasi Simpatik juga dilakukan berbagai kegiatan. “Ada 123 berkas tilang yang kita keluarkan dengan berbagai pelanggaran. Kita juga mengamankan 54 unit kendaraan roda dua,” ungkap Kasat Lantas Pol-

res Belitung AKP Adnan W. Kasogi, SIK seizin Kapolres Belitung, Selasa (10/7) di ruang kerjanya. Selain itu, pihaknya juga mengamankan 16 Surat Izin Mengemudi (SIM), 53 STNK, Sat Lantas Polres Belitung juga banyak menemukan pengendara motor yang kedapatan tidak menggunakan helm dengan jumlah 44 pelanggaran. “Menyangkut kelengkapan kendaraan kita temukan sebanyak 79 pelanggaran. Sedangkan

penindakan dengan menggunakan blangko edaran yang melanggar tata tertib berlalu lintas ada sebanyak 946 kali. Untuk laka lantas hanya terjadi satu kali,” jelas Adnan. Selama pelaksanaan Operasi Simpatik Menumbing 2014 pihaknya juga melakukan himbauan dan sosialisasi tertib berlalu lintas lewat radio, kegiatan safety riding dan menyebarkan brosur, stiker himbauan tertib lalu lintas. Diadakan juga sosialisasi ke sekolah, kampus dan

tempat keramaian dan kegiatan polisi sahabat anak berupa lomba mewarnai serta cerdas cermat. “Kita juga melakukan kegiatan simpatik dengan pembagian helm SNI, bunga, cokelat kepada masyarakat pengguna jalan yang kemarin dilakukan bersama Kapolres langsung,” ujar Kasat Lantas. Menurut Kasat Lantas, Operasi Simpatik Menumbing 2014 dimaksudkan untuk menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lin-

| Josep SM

Panwaslu Masih Belum Maksimal

Jangan sampai ada Kajari yang memble alias takut untuk menuntaskan perkara sampai ke persidangan. Pangkalpinang, Trans - Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kajati Babel), Hidayatullah, sedih perihal atas kemungkinan bakal keluarnya Surat Perintah Pemberhentian Perkara (SP3) dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan 19 Anggota DPRD Kabupaten Belitung. SP3 itu akan dikeluarkan, jika nantinya audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak menemukan adanya kerugian negara. Dan kemungkinan SP3 ini sendiri dikemukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpandan, Nova Elida Saragih kepada wartawan belum lama ini. Selaku pimpinan tertinggi, Hidayatullah sangat kesal dan murka disaat perang memberantas korupsi di Babel gencar malah ada anak buahnya yang seperti kecut. “Sedari awal saya di sini (4 bulan, red) produk – produk pemberantasan korupsi di Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan jajarannya di Kejaksaan Negeri belum ada apa – apanya alias masih tidur semua. Walaupun sudah ada tersangka yang disel dan disidangkan, itu hanya menyelesaikan penyidikan yang lama, kita baru cuci – cuci piring kotor saja,” katanya. Dayat, sapaan akrab Kajati ini, mengingatkan disaat korp Adhiaksa sedang gencar – gencarnya menegakkan komitmen pemberantasan korupsi, jangan sampai ada Kajari yang memble alias takut untuk menuntaskan perkaranya sampai ke persidangan. “Seperti perkara SPPD fiktif itu sudah ada tersangka walau bukan dari anggota DPRDnya. Kenapa harus ada niat dihentikan. Kita justru mendorong untuk dituntaskan, dan ini menjadi salah satu kasus yang masuk atensi saya,” ingatnya. Mantan asisten tindak pidana khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini mengaku selama dirinya masih di Babel, tidak boleh ada anak buahnya yang dengan mudah-mudahnya menghentikan perkara penyidikan. Walau sekalipun pihak auditor sebagai BPKP menyatakan tidak ada kerugian negara. “Yang berhak menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam sebuah perkara korupsi itu adalah penyidik bukan orang diluar itu, maka dari itu sepertiBPKP ataupun BPK cukup membantu penyidik hitung berapa besar kerugian negaranya saja,” tegasnya. Seperti yang sudah diberitakan, Kajari Tanjungpandan, Belitung, Nova Elida Saragih, menyatakan bahwa wartawan bilamana nantinya pihak BPKP menyatakan dalam audit tidak ada kerugian negara dalam penanganan perkara dugaan korupsi n SPPD DPRD Belitung, maka akan dihentikan. Karena bagi Nova tidak ada dasarnya bagi pihak penyidik untuk melanjutkan tanpa adanya hasil perhitungan kerugian itu. “Kalau kami lanjutkan itu pemaksaan. Juga nantinya kalau kata BPKP tidak terbukti ada kerugian nantinya kami dituntut,” kata Nova. Perkara ini sendiri, hampir satu tahun penanganan namun tidak kunjung ada kejelasan. Bahkan dalam perkara yang sudah menjerat sekretaris DPRD Belitung, Kristianto DW, sebagai tersangka beredar kabar tak sedap kalau sudah dihentikan oleh Penyidik. Puncaknya “terbongkarnya” kabar tak sedap tersebut saat terjadi perseteruan dengan seorang wartawan beberapa waktu lalu yang akhirnya menyebabkan beberapa jaksa diperiksa asisten pengawasan. Selain itu juga tersebar isu kalau antara Kasi pidana khusus dan kasi intelejen telah terjadi ketidak harmonisan. | Rita

erangan listrik terjangkau di Desa Korincia, semangat anak-anak kami dapat mengulang mata pelajaran yang diberikan di rumah. Dan citacita dapat diraihnya. Serta dapat menikmati acara televisi (TV) yang membuka cakrawala pola berpikir. Terimah kasih tak terhingga, CV. Wawandula dan Pemerintahan DesaKorincia. Selamat tinggal Kegelapan , selamat datang terang benderang,” kata Masyarakat.

tas mejelang Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta hari jadi Bhayangkara pada tanggal 1 Juli mendatang. Selain itu, juga untuk meningkatkan citra, kepercayaan masyarakat, dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. “Serta melaksanakan kebijakan strategi Polri 2010-2014 yang bermuara pada percapaian strategi kemitraan dan mendukung program birokrasi Polri, serta program road safety partnership action,” pungkas Kasat Lantas. | Rita

Manggar, Trans - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bangka Belitung menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan pemilu legislatif, 9 April 2014 lalu. Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Beltim tersebut diikuti seluruh PPL dan Panwas Kecamatan. Ketua Bawaslu Provinsi Babel, Zul Terry Apsupi, mengatakan, kegiatan monev penting guna mengetahui sejauh mana pelasanaan pengawasan yang dilakukan PPL dan Panwas Kecamatan. Menurutnya, hasil pantauan yang dilaksanakan Bawaslu terhadap kinerja Panwaslu Kabupaten/Kota hingga ke tingkat bawah, masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya PPL yang tidak memahami dan kapan mengeluarkan rekomendasi. Akibatnya, persoalan-persoalan tidak terselesaikan dengan baik. “Banyak yang tidak tau bagaimana mengeluarkan rekomendasi terutama PPL. Maka dari itu, kita adakan monev agar kita tahu apa mereka tidak tau (membuat rekomendasi) atau mereka masuk angin,” ujar Zul usai memberi arahan kegiatan monev di Fega Kafe Manggar, Selasa (10/6) lalu. Padahal kata Zul, mengeluarkan rekomendasi merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki PPL dan Panwas Kecamatan. Zul menilai jika kewenangan tersebut sejak awal dilakukan, tentu akan meminimalisir kesalahan rekapitulasi. “Contoh, pengisian formulir C1 ada penebalan angka. Seharusnya sudah direkomendasikan untuk dihitung ulang. Dan tidak boleh ada penebalan angka, sebab angka 1 bisa berubah jadi 7 atau angka 2 bisa jadi 3,” jelasnya. “Yang harus dilakukan adalah mencoret dan memberi tanda paraf. Kemudian ditulis kembali angka yang baru tanpa ada penebalan,” imbuhannya. Jika dibiarkan, Zul memastikan kesalahan awal akan diikuti kesalahan-kesalahan yang berlanjut. “Salah sejak awal, akan diikuti salah kedua, salah ketiga, salah ke empat dan seterusnya,” ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan monev dilakukan dengan menyebarkan formulir isian yang harus diisi seluruh PPL dan Panwas Kecamatan. Hasil isian akan dibawa ke Provinsi guna di inventarisir dan mengetahui kendala yang dihadapi PPL di lapangan. “Dari hasil tersebut, kami akan tahu apa kekurangan Banwaslu. Dari situ akan kita benahi. Hasil itu juga akan dikirim ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti,” tukasnya. | Rita

Jalan di Beltim Bakal Diperluas Manggar, Trans - Pemprov Kepulauan Bangka-Belitung (Babel) dan Pemkab Belitung Timur (Beltim) akan segera melakukan pelebaran ruas jalan raya. Ada tiga titik rencananya yang bakal terkena proyek ini. Yakni dari Depan Polres Beltim di Desa Padang Kecamatan Manggar hingga ke Desa Selingsing Kecamatan Gantung, dari Desa Gantung ke Desa Batu Penyu, dan dari Kecamatan Simpang Renggiang ke Kecamatan Gantung. “Yang jelas di tahun 2014 ini Pemprov dan Pemkab Beltim akan melaksanakan perluasan jalan. Totalnya ruas jalan yang akan dibangun 18 kilometer lebih. Saat ini kita masih dalam proses penyiapan lahan supaya clean and clear,” kata Sekretaris daerah kabupaten Beltim Talafuddin, seusai memimpin rapat persiapan pembangunan tiga ruas jalan di Ruang Rapat Bupati, Selasa (10/6) lalu. Mantan Kepala PU ini memaparkan untuk tahap pertama, Pemkab Beltim akan membentuk tim yang terdiri dari berbagai satuan kerja terkait seperti dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. (BMSDA), Dinas Perhubungan, Bagian Tatat Pemerintahan, pihak Kecamatan dan Pemerintah Desa. Setelah itu, tim akan mensosialisasikan kepada warga masyarakat. “Tahap awal kita akan lakukan sosialisasi, inventarisasi dan indentifikasi. Begitu lahan sudah siap, Pemprov melalui Dinas PU akan segera melaksanakan pelebaran,” terangnya. Ditemui terpisah, Plt. Kepala Dinas BMSDA Kabupaten Beltim, Ferry Irawan mengungkapkan rencana lebar ruas jalan yang akan dibangun hingga bahu dan selokan mencapai 15 meter dengan kedalaman sekitar tujuh centimeter. Semua pembangunan dilaksanakan oleh Pemprov Babel, Pemkab Beltim hanya sebatas penyiapan lahan jalan. “Karena ini jalan provinsi, jadi anggaran dari Pemprov yang membangun. Sebenarnya ada puluhan kilometer lagi yang akan dibangun seperti dari Kecamatan Gantung sampai ke Kecamatan Simpang Pesak, hanya saja pembangunan dilakukan bertahap, tergantung keuangan provinsi. Kita hanya mengusulkan,” ujar Ferry. | Rita WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Nas H Provinsi Sumatera Barat: Bastani Nazar Provinsi Kepri : Afrizal Syahputra, Zulham Arief Biro Batam : Andi Jasrudin Biro Tj. Pinang & Bintan : Mulkansyah Kota Pagar Alam : Mirwansyah Kabupaten Luwu Timur : Tabah Yosep Bangka Belitung : Rita Monica


16 NO. 292 ‰ TH XIII Senin, 16-29 Juni 2014

KORAN TRANSAKSI

DEKLARASI Deklarasi Kornas Praja mendukung pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2014-2019 Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di Sekretariat Tim Pemenangan, Rumah Polonia, Jl. Cipinang Cempedak No. 29, Jakarta Timur.

DEKLARASI KORNAS PRAJA DUKUNG PRABOWO-HATTA

Sukseskan Pemilu Presiden 2014. Ingat, kita hanya boleh pilih 1, kalau pilih 2 tidak sah.

K

omando Relawan Nasional Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (Kornas Praja) melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2014-2019 Prabowo Subianto – Hatta Rajasa di Sekretariat Tim Pemenangan, Rumah Polonia, Jl. Cipinang Cempedak No. 29, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2014). Dalam deklarasi, Ketua Umum Kornas Praja, Drs Syaiful Nazar

menghimbau kepada seluruh Kornas Praja yang ada di 33 provinsi agar dapat mendukung dan memberikan hak pilihnya kepada pasangan Capres dan Cawapres – Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Ia juga menghimbau kepada para anggota Kornas Praja untuk turun langsung kepada masyarakat melakukan sosialisasi, agar hak pilihnya dipergunakan. “Jangan golput serta pilihlah dengan benar,” tandasnya. “Untuk itu pilihlah pasangan nomor satu, kalau ingin pemimpin yang tegas untuk Indonesia Bangkit,” lanjutnya dengan lantang. Sementara itu, Sekjen Kornas Praja M Baron Nasution menambahkan, bahwa Prabowo-Hatta adalah orang yang bersih dan siap memimpin negeri ini. “PrabowoHatta tentunya juga siap disumpah di rumah Allah, Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya. “Sukseskan Pemilu Presiden 2014. Ingat, kita hanya boleh pilih 1, kalau pilih 2 tidak sah,” pungkasnya.

Deklarasi RESTU Kota Bekasi DEKLARASI RESTU Deklarasi Relawan Nomor Satu (Restu) se-Kota Bekasi di Gedung KABAR 4, Sabtu 7 Juni 2014. Restu yang beralamat Jl. Prambanan Raya No.14, Perum Bumi Bekasi Baru, Rawalumbu, Kota Bekasi, Tlp. (021) 82230119, 91231855 ini mendukung Pasangan Capres & Cawapres Prabowo & Hatta.

Perlu diketahui, Kornas Praja dibentuk oleh penggiat anti korupsi – Nasional Corruption Watch (NCW) dalam rapat DPP-NCW di

sekretariat NCW, Senin (2/6/2014). Hasil rapat tersebut, sepakat mendukung dan memberikan hak pilihnya kepada pasangan Prabowo

Subianto-Hatta Rajasa yang selanjutnya diberitahukan kepada jajaran NCW di 33 Provinsi di Indonesia. | Q4

Deklarasi Kornas Praja Sumatera Selatan


Koran Transaksi Edisi 292