Issuu on Google+

Senin, 19 Mei - 1 Juni 2014

Edisi No.290 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

NCW Desak KPK Usut Pungutan Rp5.000 di Kemenkumham Jika Citra Aparatur Penyelenggara Negara Kemenkum dan Hak Azazi Manusia serta Kredibilitas BNI 46 Tbk (Persero) tidak tercoreng! NCW mendesak Komisi FOTO | IST Pemberantasan Amir Syamsudin. Korupsi (KPK) segera usut MoU Nomor : IMI-UM.01.01.2575 dan Nomor: DIR/045 tanggal 02 Agustus 2013. Karena tidak ada tertuang didalam MoU bahwa BNI 46 berhak lakukan pungutan biaya administrasi Rp5.000. Ini adalah merupakan keputusan secara sepihak saja dan jika diakumulasi selama berjalan jumlahnya menyapai miliaran rupiah.

SK MENPEN NO. 1496/SK/MENPEN/SIUPP/1999

NCW Bentuk TIM : Ungkap Kasus Dana Hibah Rp250 Miliar Yang Menguap Merasa punya bekingan, oknum pejabat yang satu ini adalah Asisten Kesra Pemerintah Kabupaten Bogor Drs. Dadang Irfan, dengan kesombongan dan keangkuhannya mengatakan kepada wartawan bahwa kasus ini sudah banyak yang datang padanya. “Apalagi anak saya di KPK”.

Jakarta, Trans - Tujuan yang dilakukan Menteri ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Pengurusan Pewarganegaran Yang Berbelit-Belit Silang pendapat masalah Perkawinan campuran telah merambah keseluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, FOTO | IST ekonomi, Bambang Irawan. pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Jakarta, Trans - Setelah berbagai permasalahan ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST SUAP PERALIHAN FUNGSI HUTAN Bupati Bogor Rahmat Yasin tersangka tindak pidana suap usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2014). Rahmat Yasin diperiksa KPK selama 28 Jam setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul penerimaan suap dari PT Bukit Jonggol Asri terkait pengurusan izin alih fungsi lahan hutan lindung di Puncak Bogor yang akan dijadikan kompleks perumahan elite.

Membedah Kerusakan Hutan Indonesia dan Solusinya (4)

Dukung Gerindra Kembalikan Fungsi Hutan Pengantar BRAKKKKK..., tiba-tiba terdengar suara bantingan kaca. Suara itu tak hanya mengagetkan, tapi juga membuyarkan konsentrasi Roni Pandapotan Sitorus sebagai penggas, dan M. Rechan RR, S.Ds dan Arif Okta P, S.Ds yang tengah menyusun konsep penanaman sejuta pohon, di Villa perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat, pekan pertama bulan Februari 2014 lalu. Konsep tersebut kemudian dirangkum oleh Maruli Ardi Siregar, setelah terlebih dahulu mendapat arahan dari Drs Syaiful Nazar yang juga Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW). Konsep itu telah kami persebahkan kepada Partai Gerindra, sebagai buah pikiran sebagai anak bangsa dan sekaligus kami tuangkan dalam tulisan bersambung di media Transsaksi. Selamat membaca.

D

ari latar belakang yang telah dijabarkan di edisi se belumnya, maka dapat diintifikasi beberapa permasalahan. Pertama, mendukung kinerja partai Partai Gerindra untuk mensukseskan serta membangun dan mengembalikan fungsi hutan di Indonesia menjadi paruparu dunia. Kedua, banyaknya pelaku pencemaran kawasan hutan yang dibiarkan seenaknya, yang seharus-

nya kawasan hutan dilindungi, dijaga, dan dilestarikan agar mengurangi pemanasan global yang sedang terjadi dan belum dapat dipecahkan permasalahanya. Ketiga, masih kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran dan perusak kawasan hutan demi kepentingan pribadi dan golongan. ŠŠŠ Bersambung hal 6 ...

Jakarta, Trans – Berkaitan dengan Tangkap tangannya hasil uang korupsi Rp1,5 miliar yang dilakukan Rachmat Yasin (Bupati Bogor) sebagai alat bukti dirumahnya baru-baru ini oleh KPK, kini mencuat kepermukaan penyalahgunaan Anggaran APBD Tahun 2013 kurang lebih Rp250 miliar berupa Dana FOTO | DOC Hibah, dimana prose- H. Aidil Yan, M.Bsc dur pengeluaran uangnya tidak sesuai dengan mekanisme sebenarnya. Menanggapi ucapan dan gaya seorang Asisten Pemda Kabupaten Bogor ini. Koordinator Investgasi DPPNCW mendesak KPK untuk sesegera mungkin mengusut kasus ini dan ketua KPK Abraham Samad agar dapat menindak anggotanya sesuai Etika Independen KPK, karena tidak ada jalur dan haknya seorang Asisten Pemda membawa-bawa keluarga KPK. Siapakah yang lebih dahulu melakukan penanganan kasus penyalahgunaan anggaran APBD tahun 2013, apakah pihak Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Karena menurut H. Aidil Yan, M. Bsc selaku Koordinator Dewan ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

HUKUM Dilema Kajati Sumatera Selatan

Penyelewengan Anggaran APBD Th 2013 Provinsi Sumsel Belum Terungkap Sumsel, Trans – Kasus penyalahgunaan Anggaran APBD tahun 2013 dengan memberikan Dana Hibah kepada 9 Organisasi Profesi Wartawan sebesar Rp8 miliar oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, menimbulkan beberapa permasalahan yang berimbas kepada kinerja Gubernur Alex Nurdin. Belum selesai permasalahan Kabag Humas dan Protokol Prov.Sumsel bersama 9 (sembilan) Organisasi Profesi Wartawan yang telah dilaporkan oleh Gabungan 12 Ketua LSM Sumsel Ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, muncul kasus baru yang dapat dijerat undang-unŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

FOTO | IST

Alex Noerdin.

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

VONIS

Pengedar Daun Ganja Divonis 5 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato yang diadili akibat terbukti mengedarkan daun ganja itu pun, tampak terlihat pasrah saat majelis hakim menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara. Bisnis haram yang dilakukan oleh terdakwa itu pun terungkap saat Ahmad Subekti, Chandra Brilyan dan Guntur Tri Hartanto yang merupakan anggota polisi dari satuan narkotika Polsek Metro Penjaringan, Jakarta utara berhasil menemukan 9 paket daun ganja dari dalam kamar kontrakannya. Pada sidang sebelumnya, saksi Ahmad Subekti mengatakan bahwa dirinya kenal dengan terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato pada saat melakukan penangkapan saja. Saksi Ahmad Subekti juga mengatakan saat sedang menjalankan tugas, ia mendapat infomasi bahwa di jalan Muara Baru, RT 016/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta utara, sering dijadikan sebagai tempat untuk bertransaksi narkotika. Berbekal informasi tersebut, ia bersama dengan anggota tim yang lainnya pun langsung menuju ke lokasi. Benar saja, dari dalam kamar kontrakan milik terdakwa Jaya Abadi bin Ato, ditemukan 9 paket daun ganja seberat 21,40 Gram. Menurut pengakuan terdakwa, daun ganja tersebut dibeli dari saudara Latif (DPO) seharga Rp500 ribu. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato mengakui bahwa benar ia ditangkap polisi, karena kedapatan memiliki narkotika jenis daun ganja. Daun ganja tersebut memang benar dibeli dari saudara Latif (DPO) seharga Rp500 ribu. Rencananya, daun ganja tersebut, akan kembali. Namun sayang, sebelum daun ganja itu berhasil dijual, ia malah ditangkap polisi. Terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato juga menambahkan selain menjadi pengedar, ia juga sering mengkonsumsi daun ganja. Rabu, 14 Mei 2014, pukul 15.00 WIB, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Malini Sianturi, SH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melangggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut, agar terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato juga dijatuhi denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Setelah bermusyawarah, Hakim ketua Yuly Heryati, SH. MH yang didampingi hakim anggota Sucipto, SH dan Dewa Putu Y Hardika, SH. Mhum akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato dengan hukuman pidana selama 5 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. Menjatuhi denda, sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang-bukti berupa 9 paket daun ganja, agar dirampas untuk dimusnahkan. Memerintahkan, agar terdakwa tetap ditahan. Begitu mendengar putusan dari Majelis hakim, terdakwa Rahmat Jaya Abadi bin Ato, hanya bisa terlihat pasrah. | Aston

TRANS HUKUM Ada Kegelisahan Penegakan Hukum Perlindungan Anak

NO. 290. ‰ TH XIII

SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Upaya korban menggugat pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu didorong. Jakarta, Trans - Revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjadi salah satu ide di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Kepolisian menerima banyak laporan dari masyarakat yang anggota keluarganya menjadi korban pelecehan seksual. Setelah kasus di Jakarta International School (JIS) terungkap, kasus sejenis banyak terungkap. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menetapkan status darurat perlindungan anak. Agar kasus serupa tak terulang, KPAI memandang perlu memikirkan langkah-langkah yang menimbulkan efek jera kepada pelaku atau kepada orang yang berpotensi menjadi pelaku. Komisioner KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh, melihat urgensi tanggap cepat pemerintah untuk mengatasi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Terutama langkah aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum dalam kasus semacam ini bisa berjalan maksimal. Kepada pelaku harus ada efek jera. Ironisnya, meskipun ancaman hukuman sudah maksimal 15 tahun, aparat penegak hukum masih belum memaksimal-

FOTO | IST

Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh.

kannya. Walhasil, ada kegelisahan penegakan hukum perlindungan anak. “Ada kegelisahan dalam penegakan hukum, meskipun sudah ada hukuman maksimal 15 tahun penjara, tapi jarang diterapkan. Dan kalaupun diterapkan, tidak impas atas perbuatan yang dilakukan,” kata Asrron dalam diskusi yang diadakan di hukumonline, Rabu (07/ 5) lalu. Presiden SBY juga sudah meminta agar aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku agar ada efek jera. Salah satunya, melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Anak. Rencana revisi UU PA, kata Asrorun, sudah dibicarakan KPAI dengan Komisi VIII dan Badan

Legislasi (Baleg) DPR. KPAI juga sudah menyusun draf revisinya. Revisi ini antara lain untuk memperkuat sanksi. “Hukuman yang berat kepada pelaku di ujung, namun juga harus disumbat di awal,” ungkapnya. Ia menilai, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak, dapat terjadi bukan karena faktor longgarnya hukum di Indonesia. Tetapi juga paparan pornografi dan cyber crime, longgarnya pengawasan keluarga dikarenakan kesibukan serta hubungan emosional antara ibu dan anak yang juga sangat longgar. “Yang perlu diperhatikan itu faktor awalnya. Problemnya sekarang, diserahkan ke penegak hukum, namun tidak ada langkah proaktif,” jelas Asruron.

Dengan adanya revisi UU PA, lanjutnya, bukan hanya persoalan proteksi yang nantinya akan diatur, tetapi juga lebih kepada mengisi dan pemenuhan hak dasar anak. Asruron juga menuturkan pentingnya perlindungan khusus serta perspektif pendidikan yang harus segera diperbaiki. “Perspektif pendidikan juga harus dbongkar. Tidak sekadar kognitif saja atau fisik sekolah, tetapi harus ada value di sana. Value di lingkungan sekolah penting untuk memberikan proteksi,” tuturnya. Kepala Divisi Pidana LBH Mawar Sharon, Primayvira Limbong, menilai banyak hal yang luput saat menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Se-

bagai salah satu lembaga bantuan hukum yang kerap memberikan dampingan kepada korban, ia mengatakan kepentingan hak anak menjadi bagian yang tidak dipenuhi dalam hal ini. Proses pengadilan hanya fokus kepada pelaku. “Yang luput selama ini adalah kepentingan hak anak. Bagaimana pemenuhannya?” Vira –begitu Primavyra biasa disapa— mendukung revisi UU PA. Tetapi revisi juga harus dapat memberikan kepastian upaya rehabilitasi dan upaya pemenuhan perlindungan saksi dan korban. Saat ini, lanjutnya, UU PA masih mengambang. UU PA tidak memberikan ruang kepada korban tidak bisa melakukan gugatan kepada pelaku, seperti yang diterapkan di luar negeri. “UU kita belum berani. Kalau di luar, korban bisa melakukan gugatan kepada pelaku,” ungkapnya. Vira berpendapat revisi UU PA harus menjamin adanya pemenuhan atas hak pendidikan, pemenuhan atas hak penempatan permanen, dan pemenuhan atas hak pemulihan psikologis. Vira sepakat dengan pemberian hukuman yang berat kepada pelaku. Namun ia mengingatkan, penentuan hukuman jangan diambil dalam situasi emosional. Untuk saat ini, ia berharap adanya reaksi yang cepat dari kepolisian untuk menangani masalah ini, mulai dari penyelamatan hingga proses hukum. “Sampai saat ini, tidak ditemui adanya reaksi cepat atas kasus pelecehan seksual anak oleh pihak kepolisian,” pungkasnya. | HO

Saksi Tak Hadir, Sidang Kasus Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Ditunda Jakarta,Trans - Sidang lanjutan kasus pengeroyokan yang dituduhkan kepada terdakwa Elly alias Edi Kello itu pun terpaksa harus ditunda. Pasalnya, saksi yang mengetahui kejadian tersebut, tidak bisa dihadirkan. Modus pengeroyokkan yang berujung dengan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Elly alias Edi Kello, dipicu hanya karena masalah utang. Sebelum kejadian naas itu terjadi, terdakwa Elly alias Edi Kello dan Kat-Chui (korban), memang sedang asyik menenggak minuman keras (Miras) di warung kopi yang berlokasi di jalan Jelambar Aladin, Penjaringan, Jakarta utara. Tanpa diduga, Jhoni yang tak lain merupakan keponakan dari Kat-Chui (korban) itu pun, datang untung menagih utang kepada terdakwa.

Karena tidak terima keponakannya itu dibentak, cek-cok mulut antara terdakwa dengan Kat-Chui (korban) pun terjadi. Seketika itu juga, Anton alias Abbah langsung berdiri dan berusaha untuk melerai. Untuk menghindari keributan, Kat-Chui (korban) pun diantar pulang. Setelah diantar pulang, KatChui (korban) pun, kembali datang sambil membawa sebilah pisau. Dalam hitungan detik, perdebatan antara terdakwa Elly alias Edi Kello dengan Kat-Chui (korban) pun terjadi. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Chin-Chui yang merupakan istri korban itu mengatakan sebelum meninggal, Kat-Chui (suaminya) pernah bercerita, bahwa ia dipukul dan ditusuk oleh seorang laki-laki berkulit putih dengan mata yang agak sipit.

Menurut keterangan saksi Anton alias Abbah mengatakan sebelum kejadian naas itu terjadi, ia bersama dengan terdakwa Elly alias Edi Kello dan Kat-Chui (korban), memang sedang asyik menenggak minuman keras. Secara tiba-tiba, Jhoni yang merupakan keponakan Kat-Chui (korban) pun datang untuk menagih utang. Untuk menghindari keributan, ia pun langsung membawa Kat-Chui (korban) supaya pulang kerumahnya. Setelah diantar pulang, Kat-Chui (korban) pun datang sambil membawa sebilah pisau. Saksi Anton alias Abbah juga mengatakan ketika keributan itu terjadi, ia memang tidak melihat siapa yang melakukan penusukan terhadap Kat-Chui (korban). Sementara itu, menurut keterangan saksi Taufik Amin yang

merupakan anggota polisi dari Polsek Metro Penjaringan itu mengatakan ketika sedang bertugas, ia mendapat informasi bahwa di warung kopi yang berlokasi di jalan Jelambar Aladin, telah terjadi keributan. Ketika sudah sampai di lokasi, saksi pun melihat ada beberapa barang bukti yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Diantaranya, 1 buah bangku plastik dan bercak darah. Tidak lama kemudian, terdakwa Elly alias Edi Kello pun berhasil ditangkap. Selanjutnya, saksi Taufik Amin langsung pergi ke Rumah Sakit Duta Jelambar, Pluit, untuk melihat kondisi korban. Sayang, setelah 8 hari dirawat, Kat-Chui (korban) pun akhirnya meninggal dunia. Saksi Taufik Amin juga menambahkan untuk mengungkap kasus pembunu-

han tersebut, ia bersama dengan anggota tim yang lainnya, masih tetap mencari siapa pelakunya. Selasa, 13 Mei 2014, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Amri Kurniawan, SH. MH mengatakan bahwa saksi yang hendak dihadirkan itu, ternyata sudah pindah alamat. Secara tiba-tiba, salah seorang dari keluarga korban itu pun langsung berdiri dan mengatakan bahwa dirinya pernah datang dan melihat sendiri kalau saksi tersebut, ada di dalam rumahnya. Hakim ketua DR Ifa Sudewi, SH. Mhum yang didampingi hakim anggota Yuly Heryati, SH. MH dan Dewa Putu Y Hardika, SH. Mhum mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lainnya, sidang akan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

Saat Dimintai Keterangan, 3 Berandal Cilik Penganiaya Penjaga Warnet Terkesan Membohongi Jaksa Jakarta, Trans - Kendati sempat tertunda, sidang lanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 3 berandal cilik yakni terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro, Ahmat Yani alias Ahmad bin Syamsudin dan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna itu pun, kembali dibuka dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Modus penganiayaan yang dilakukan oleh ke-3 terdakwa cilik tersebut, berawal saat Christomi Sinaga (korban) yang bekerja sebagai penjaga warung internet (warnet) itu, tidak mau memberikan sejumlah uang. Karena permintaanya ditolak, ke-3 berandal cilik itu pun langsung emosi. Tanpa rasa belas kasihan, ibu jari (jempol) tangan sebelah kiri korban pun

terputus akibat terkena sabetan golok. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Christomi Sinaga (korban) mengatakan ketika sedang bekerja, ia memang didatangi oleh terdakwa Ahmad Yani alias Amat bin Syamsudin untuk meminta sejumlah uang. Karena menolak, ia pun diajak keluar dari ruangan warung internet (warnet). Tidak lama kemudian, terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna pun datang sambil memukuli wajahnya. Saat wajahnya dipukuli, terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro langsung menyerang dirinya dengan sebilah golok. Pada saat itu juga, ibu jari (jempol) tangan sebelah kirinya pun terputus. Saksi Christomi Sinaga (korban) juga mengatakan

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

selama 1 minggu dirawat di Rumah-sakit, pihak keluarga terdakwa tidak ada yang datang untuk membesuk maupun untuk memberikan bantuan biaya perobatan. Menurut keterangan saksi Haryanto yang merupakan anggota polisi dari Polsek Koja itu mengatakan saat sedang menjalani piket, dirinya mendapat informasi, bahwa di warnet yang berlokasi di jalan Mindi, Blok Q , No.17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta utara, telah terjadi keributan. Saat tiba di lokasi, terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro dan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna pun langsung ditangkap. Beberapa hari kemudian, terdakwa Ahmad Yani alias Amat bin Syamsudin, juga ikut

ditangkap. Saksi Haryanto juga mengatakan bahwa ke-3 terdakwa cilik itu, memang sudah sering membuat ulah. Selidik punya selidik, terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro dan terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna, ternyata merupakan anggota kelompok Bajingan Stress (Bajtress) yang dipimpin oleh terdakwa Ahmad Yani alias Amat bin Syamsudin. Sementara itu, menurut keterangan saksi David Bonata mengatakan, saat keributan terjadi, ia memang ada di dalam warnet. Saksi David Bonata juga mengatakan bahwa perselisihan antara ke-3 terdakwa dengan Christomi Sinaga (korban), dirinya mengaku tidak tahu sama sekali.Namun, saat

cek-cok mulut terjadi, ia melihat ada salah satu dari ke-3 terdakwa itu yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban. Selasa,13 Mei 2014, pukul 15.30 WIB, Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Febry Anjasmoro bin Sugeng Anjasmoro mengatakan bahwa benar ia dan ke-2 temannya itu, sengaja datang ke warnet untuk mencari Christomi Sinaga (korban). Pasalnya, ia tidak terima kalau dirinya disepelekan. Setelah bertemu, ia pun langsung mengajak korban keluar ruangan untuk berduel. Pada saat itu juga, terdakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna dan terdakwa Ahmad Yani alias Amat bin Syamsudin, datang untuk membantu dirinya. Menurut pengakuan ter-

dakwa Agil Syahdam Mustofa alias Made bin Warna mengatakan bahwa dirinya lah yang memanggil Christomi Sinaga (korban). Begitu ketemu, ia pun langsung melayangkan tinjunya kepada korban. Sementara itu, menurut pengakuan terdakwa Ahmad Yani alias Amat bin Syamsudin mengatakan bahwa dirinya tidak mau menerima kalau temannya dianggap sepele. Oleh karena itu, ia pun terpaksa membacok korban dengan menggunakan sebilah golok. Begitu mendengar pengakuan dari ke-3 terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Pengganti (JPUP) Wahyu Oktaviandi, SH tidak mau langsung percaya. Pasalnya, di dalam berkas perkara, penganiayaan yang dilakukan oleh ke-3 terdakwa itu,

hanya dipicu karena Christomi Sinaga (korban) menolak untuk memberikan sejumlah uang. Seketika itu juga, Jaksa Wahyu Oktaviandi, SH mengajukan pertanyaan, “saudara terdakwa, apakah benar, hanya karena tidak diberikan uang, saudara langsung emosi?” “Tidak, pak,” ucap ke-3 terdakwa. “Bukan kami yang memaksa untuk meminta uang. Namun, teman kami lah yang memaksa dan memintanya kepada korban,” jawabnya. Hakim ketua Sucipto, SH yang didampingi hakim anggota Dewa Putu Y Hardika, SH. Mhum dan Yuly Heryati, SH. MH mengatakan untuk pembacaan tuntutan, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu kedepan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Drs H Sofyan Abdurrachman, Rekson Sitorus, SH, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi : Martin Luther M; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Redaktur Pelaksana: Saparudin; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M. Baron, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Martin Luther M, Maruli Ardi Siregar, Harris Fadhillah Abbas Art Direktor: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: M. Zikri Nazar, Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH, H. Aidil Yan, MBsc, Lorayati Debataraja; Redaktur Eksekutif: Roni Pandapotan, Iwan Koto, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan. Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan ESDM: Rechan Nazar Kemenhub: Martin Luther M; Pelindo: M Zikri; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi MM; Kemendagri :-- Ditjen Bea & Cukai: Ilham Adi Ramdhani Seni & Budaya: Suryati; Direktorat Jenderal Imigrasi : M. Rechan RR Nazar S.Ds, Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Nangkok Hutabarat, H. Roosman, Aston Darwin SP, Tumonggo Tua Lubis, Romeo Goenawan, Arif Okta Prawianto, Nurroziqin; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin. Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.


HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Kapolri dan Kapolda Segera Usut

Mensos Sepakat Kebiri Kimia Pelaku Kekerasan Seksual

Meninggalnya PNS Polda Jaya di JORR Jatiwarna Kota Bekasi Disinyalir ada yang disembunyikan pihak tertentu terkait kematian korban. Bekasi, Trans – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dwi Priyatno, diminta berbagai sumber untuk segera mengusut sampai tuntas atas kasus kematian Kepala Urusan (Kaur) Administrasi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Pesta Natalia Polan Boru Gultom (35) yang penuh kejanggalan. Menurut hasil investigasi pihak keluarga korban di lapangan, permintaan berbagai sumber adalah olah TKP ulang serta Visum Evertum yang benar-benar Independent demi nama baik Polri. Kematian Kepala Urusan (Kaur) Administrasi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Pesta Natalia Polan Boru Gultom (35) diduga terkait proses penerimaan Brigadir Polri 2014 yang sudah berjalan pada tes kesehatan pertama. Pesta sendiri disinyalir sebagai korban dari konspirasi besar untuk menutup ketidakwajaran seleksi yang banyak dikeluhkan khususnya bagi orang tua peserta asal Polresta Bekasi Kabupaten. Sejumlah temuan yang diperoleh pihak keluarga menguatkan bukti dari beberapa kejangganlan yang selama ini muncul atas kematian Pesta Natalia Polan Boru Gultom (35). Joni Hermanto kakak ipar korban kepada wartawan di Bekasi mengaku, disinyalir ada yang disembunyikan pihak tertentu terkait kematian korban. Bahkan Jonni mengaku, kematian adik iparnya itu ada kaitanya dengan proses penerimaan Brigadir Polri 2014 yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dijelaskan, beberapa kejanggalan yang terjadi yakni, pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rikwanto yang mengaku sebelum tewas korban turun dari bus atau kendaraan

umum lainnya, ini tidak benar jelas Jonni Hermanto. Padahal kata dia, dari informasi yang berkembang, korban pulang ke Bekasi menumpang mobil temannya satu kantor yakni Dokter Prida Theresia Barus yang merupakan Dokkes dari Polresta Bekasi yang diperbantukan sebagai panitia penerimaan calon Brigadir di Polda Metro Jaya. Serta yang mengetahui calon-calon Brigadir dari Kabupaten Bekasi yang ikut serta untuk tes tersebut. Sebelum menurunkan Pesta kata Jonni, Prida sempat menurunkan dua pria yang ikut menumpang dipintu tol TMII,” dia sempat keluar tol menurunkan dua pria itu, tapi anehya saat menurunkan Pesta dia malah diturunkan dijalan tol,” kata Jonni seraya mengatakan, hingga kini Dokter Prida tidak pernah diperiksa terkait kasus tersebut, ini kami atas nama keluarga meminta kepada kapolri dan Kapolda untuk memerintahkan agar Dokter Prida di periksa team khusus yang independen agar kasus kematian adik ipar saya jelas, ucap Jonni dengan penuh harapan diadakannya olah TKP ulang serta Visum Evertum kembali. Kejanggalan lain sambung Jonni, hilangnya selembar kwitansi dan beberapa berkas dari dalam dompet Pesta yang diduga berisi keterangan pengambilan uang senilai puluhan juta.” Beberapa hari sebelum tewas, Pesta meminta izin kepada suaminya pergi kebilangan Kuningan Jakarta Selatan, kepergianya bertujuan mengembalikan uang dalam proses penerimaan Brigadir. Korban mengaku menolak permintaan itu,” katanya mengisahkan. Lebih jauh Jonni mengatakan, kejanggalan lain yang ditemukan oleh pihak keluarga yakni penemuan jasad korban oleh dua orang pemulung. Berdasarkan penelusuran keluarga, salah satu pemulung, Herlan Gunawan ternyata tinggal disebuah rumah di Jalan Batu Ampar 3, RT 11 RW 2, Kramat Jati, Jakarta Timur yang hanya beda beberapa rumah dari kediaman Kabid Dokkes Polda Metro Jaya. Jonni menambahkan, kejanggalan lain juga terjadi saat

Oknum PNS PMJ yang meninggal.

FOTO | ISTIMEWA

diketahuinya posisi jasad berada di pinggir got yang jaraknya beberapa meter dari pinggir pagar got. “Apakah mayatnya bisa terbang melewati pagar pembatas setinggi kurang lebih satu meter. Selain itu juga dilokasi tidak ditemukan ceceran darah,” tandas Jonni dengan tegas kepada wartawan. Sementara itu, terkait beberapa kejanggalan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto ketika diminta konfirmasi tidak berhasil dihubungi. Kendati seluler yang bersangkutan aktif, tidak menjawab panggilan masuk serta pesan singkat yang disampaikan beberapa wartawan Bekasi. Pihak kepolisian sendiri dalam keterangannya, korban yang ditemukan tewas diselokan gerbang keluar Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) RT 02 RW 11, kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dalam kondisi luka parah. Luka robek, ujar Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota, AKP Siswo beberapa waktu lalu dan yang dilansir beberapa media massa di Bekasi . Lebih lanjut Siswo mengatakan tas dan perhiasan korban masih ada ditempat kejadian perkara (TKP). “Apakah korban meninggal akibat tabrak lari atau bukan, Kepolisian sampai saat ini belum menyimpulkan. Masih dalam penyelidikan kepolisian,” imbuh Siswo. Korban pertama kali ditemukan oleh dua orang pemulung bernama Midi (41) dan Herlan Gunawan (43) setelah pulang mencari barang bekas, saksi melihat korban telungkup di dalam got sekitar pukul 01.00

wib. “Selanjutnya, saksi langsung melaporkan penemuan jasad wanita ini ke Poslantas JORR Jatiwarna,” kata siswo. Hingga kini, peristiwa tabrak lari masih ditangani Polsek Pondok Gede untuk penyidikan lebih lanjut, jelas AKP Siswo kepada wartawan. Sebelum diberitakan, ratusan orang tua peserta tes calon Brigadir yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, yang mayoritas dari para orang tua itu adalah Anggota Polri mendesak kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar mencopot Kepala Dokter dan kesehatan (Kadokkes) Polda Metro Jaya . Desakan tersebut disampaikan sejumlah orang tua Brigadir Polri yang mengikuti tes kesehatan awal khususnya dari Kabupaten Bekasi, karena dalam pengetesan awal tersebut telah menayalahi ketentuan yang berlaku, para calon dites mulai pukul 06.30 wib sampai dengan pukul 01.30 wib dini hari jumlah calon yang dites sebanyak 800 orang khusus laki-laki, pada pukul 04.30 wib dini hari sudah diumumkan yang lulus serta yang tidak lulus tanpa mencantumkan daftar nilai standar kesahatan yang ditentukan oleh panitia kesehatan polda metro jaya, yang dicantumkan hanya nama, TMS, dan MS, nilai tidak ada. Apakah ini pengetesan kesehatan awal yang sebenarnya. Dari hasil pengetesan tersebut yang tanpa nilai di MS kan sebanyak 300 orang dan di TMS kan sebanyak 500 orang, hal ini yang terjadi dari perserta tes kabupaten bekasi. Mungkin ada

kaitanya dengan kematian Kaur Administrasi bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro jaya, menurut beberapa sumber di Polda Metro Jaya, Kaur inilah yang mengetahui sebenarnya tentang MS dan TMS. Untuk itu sambung orangtua calon Brigadir 2014 meminta kepada Kapolri Jendral Polisi Drs. Sutarman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dwi Priyatno segera mengadakan tes ulang calon Brigadir Polri 2014 khusus dari Polresta Kabupaten Bekasi mengingat dalam pengetesan tersebut sudah berbau KKN yang sangat fatal terbukti selama berjalanya pengetesan tersebut tidak transparan dan tidak profesional. Dokter yang panitia dari polresta kabupaten bekasi pada saat itu kasak kusuk untuk meluluskan yang seharusnya tidak lulus menjadi lulus, jelas beberapa sumber orangtua calon brigadir Polri 2014 di Polda Metro jaya yang mengikuti jalannya pengetesan tersebut sampai dengan selesai pengemuman dini hari, ujar sumber memastikan acara tersebut. Disisi lain beberapa sumber koran ini, di lingkungan Polresta Kabupaten Bekasi meminta Kapolri dan Kapolda harus berani mengambil tindakan tegas demi nama baik Polri yang professional sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repulik Indonesia untuk mengetes ulang calon Brigadir 2014 sebanyak 800 orang khusus laki-laki,demikian jelas sumber Transaksi di Polres Bekasi baru-baru ini. Juga beberapa Pamen di Polda Metro Jaya mengatakan tidak wajar pengetasan sekaligus sebanyak 800 orang selama satu hari dan apalagi sampai larut malam, ini jelas-jelas menyalahi aturan serta standar kesehatan, jelasnya sambil memohon agar jati dirinya jangan ditulis oleh wartawan. Tetapi yang kita sayangkan kenapa Kapolresta Bekasi diam-diam saja sedangkan peserta dari wilayahnya diobok-obok sampai pagi hari dan Dokter pendamping dari Polresta Bekasi pun diam saja,” ini ada apa?” senyum beberapa Pamen di Polda Metro Jaya menyikapi tentang tes awal carlon Bribadir polri 2014 khusus dari polresta Bekasi. | RS

Ada Pergeseran Pola Korupsi Jelang Pilpres Jakarta, Trans - Anggota badan pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai ada pergeseran pola korupsi menjelang pemilihan presiden. Menurutnya, dulu para koruptor bermain dalam ranah anggaran dengan mengusik APBN maupun APBD. Kini, Emerson melihat pelaku korupsi cenderung menjadikan sumber daya alam sebagai lumbung sumber daya politik lewat izin. “Sektor sumber daya alam sangat rentan terhadap korupsi karena dianggap tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara langsung,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/5) lalu. Emerson mengkritisi bahwa di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden, banyak mafia sumber

daya alam yang mencoba ambil peran. Ia yakin banyak mafia migas, tambang, dan kebun yang bersedia memberikan donasi untuk calon presiden. Oleh karena itu, menurutnya, calon presiden harus berani menolak donasi itu. “Capres harus berani menyatakan dan mendeklarasikan mereka menolak donasi dari para mafia. Mereka juga sebaiknya tidak menjadikan pelaku eksploitasi sebagai lingkar inti tim pemenangan,” tambah Emerson. Selain itu, Emerson mengkritisi gelagat koalisi yang terbentuk menyongsong pilpres. Menurut Emerson, perlu ditelisik lebih jauh kepentingan capres terhadap sumber daya alam. Dia menambahkan, orang-orang yang berada di lingkaran inti tim

pemenangan capres tersebut juga harus menjadi pertimbangan pemilih. “Harus dicek apakah Jokowi dan tim suksesnya tidak mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam,” tandasnya. Sementara itu, Henry Subagiyo dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menuturkan bahwa visi dan misi dalam pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan hidup Jokowi lebih unggul dibanding Prabowo. Tiga poin yang dibedah yaitu pendekatan publik, sensitivitas isu serta kedetailan dan keterukuran. Dalam dua poin pertama, Jokowi meraih nilai plus, pada poin ketiga, Jokowi meraih nilai minus. Sedangkan Prabowo meraih nilai minus un-

tuk tiga poin penilaian tersebut. “Jokowi telah menerapkan upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sekitar dua tahun ini. Contohnya, tata kelola anggaran kehutanan serta telah melakukan penertiban topeng monyet. Namun Jokowi belum bisa diakui dapat membenahi lingkungan hidup di Jakarta khususnya banjir dan kemacetan,” jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, aktivis keadilan lingkungan dari Epistema Institute, Mumu Muhajir meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) peka terhadap pergeseran pola korupsi di sektor sumber daya alam. Menurutnya, KPK harus mampu membongkar korupsi

yang menyangkut konflik kepentingan. Sebab, selama ini Mumu melihat KPK baru berfokus sebatas hal-hal konvensional seperti operasi tangkap tangan. “KPK lama sekali memelototi sektor sumber daya alam ini. Sejak 2010 KPK telah intens mengawasi namun baru sebatas hal-hal yang kkasat mata,” tuturnya. Muhajir menyampaikan, KPK belum menyentuh konflik kepentingan yang lebih besar lagi. Sebab, selama ini persoalan yang diangkat KPK baru hal-hal yang menyangkut proses pemberian izin yang menyalahi prosedur. Dirinya menyayangkan bahwa KPK belum menelusuri persoalan bahwa yang memberi izin sejatinya juga bagian dari penerima izin tersebut. | HO

Jakarta, Trans - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri sepakat dengan hukuman kebiri kimia diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual. “Saya sangat setuju sekali,” kata Mensos pada jumpa pers terkait kekerasan seksual pada anak di Jakarta, Jumat (16/5) lalu. Mensos juga setuju dengan revisi UndangUndang Perlindungan FOTO | IST Anak Nomor 23 Tahun Salim Segaf Al Jufri. 2002 dengan hukuman minimal pelaku 15 tahun dan maksimal seumur hidup atau kebiri. Berdasarkan peraturan sebelumnya, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual adalah 15 tahun penjara. Hukuman tersebut dinilai kurang memberikan efek jera. Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. “Kita lihat pelakunya di televisi seakan-akan insaf, dengan hukuman tiga tahun sudah bebas kembali dan masyarakat lupa. Seharusnya ada tanda khusus bagi pelaku kekerasan seksual itu,” tambah Mensos. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyiapkan Instruksi Presiden terkait upaya peningkatan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Pada rapat tentang implementasi program perlindungan anak terhadap kekerasan dan kejahatan seksual di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu juga muncul usul untuk merivisi UU Perlindungan Anak. Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga terkait segara merevisi UU tersebut khususnya dalam upaya memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Menurut Mensos, revisi tersebut terkait dengan komitmen Komisi VIII DPR RI dan diharapkan dalam empat bulan ke depan segera terealisasikan. Lebih lanjut dia mengatakan, hukuman maksimal tersebut layaknya diberikan kepada pelaku dewasa, sementara bagi pelaku yang masih di bawah umur atau anak-anak harus berdasarkan undang-undang perlindungan anak, yaitu rehabilitasi. | Ilham

Setelah Kasus JIS, Pengaduan Kekerasan Seksual Anak Meningkat Jakarta, Trans - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan pengaduan kasus kekerasan seksual anak meningkat setelah kasus serupa di Jakarta International School (JIS) mengemuka di media massa. “Kasus JIS memang seperti momentum untuk mengungkap kasus-kasus serupa di Indonesia. Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau oleh anak banyak terjadi sejak dulu tetapi tidak banyak terungkap,” kata Susanto di Jakarta, Jumat (16/5) lalu. Susanto mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak banyak terungkap karena korban dan keluarganya tidak mau melaporkan kejadian itu kepada penegak hukum maupun KPAI. Alasan keluarga atau korban tidak melapor berbagai macam. Ada yang karena merasa malu, tetapi ada juga yang enggan melapor karena merasa tidak yakin laporannya akan diproses secara hukum. “Setelah kasus JIS, pengaduan ke KPAI tentang kasus serupa memang semakin banyak. Perhatian media massa juga terlihat lebih banyak ke KPAI. Semakin banyak wartawan yang datang,” tuturnya. Publik dikejutkan dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap murid TK yang terjadi di JIS oleh beberapa petugas kebersihan. Pemberitaan kasus itu kemudian diikuti dengan berbagai berita kekerasan lain yang melibatkan anakanak. Susanto mengatakan sejak Januari hingga Mei 2014, pengaduan mengenai kekerasan seksual anak mencapai lebih dari 400 aduan. Bila dibandingkan sebelumnya, angka itu melonjak tajam. Menurut data dari Bidang Data Informasi dan Pengaduan KPAI, sepanjang 2013 ada 502 aduan anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk kasus kekerasan. Pengaduan itu dilakukan secara langsung (187), surat (40), telepon (34) dan surat elektronik (241). Selain pengaduan, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa mengenai kasus ABH dan kekerasan. KPAI memantau ada 502 berita di media daring, 342 berita di media cetak dan 269 berita di media elektronik. | Ant

Revisi UU Perlindungan Anak Diusulkan Masuk Prolegnas Tambahan Jakarta, Trans - Kekhawatiran berbagai pihak atas maraknya aksi tindak pidana, mengharuskan pemerintah melakukan penguatan terhadap regulasi perlindungan anak dengan melakukan revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Usulan revisi UU ini diharapkan masuk sebagai tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. “Kita akan segera mungkin mengusulkan kepada Baleg (Badan legislasi) untuk memasukan revisi UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah. Menurutnya, UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mampu melindungi anak

dari kejahatan seksual. Padahal, dengan adanya UU Perlindungan Anak, semestinya pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diganjar hukuman maksimal. Sayangnya, dalam praktiknya pelaku kerap dihukum ringan. Ida mengatakan, ancaman hukuman maksimal yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 hanya 15 tahun. Sedangkan ancaman hukuman minimal 3 tahun. Akibatnya, ancaman hukuman yang tidak maksimal itu tidak menimbulkan efek jera. Ida mengakui ancaman hukuman 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Namun praktiknya, pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur tak pernah diganjar hingga huku-

man 15 tahun. Menurutnya, dalam rumusan pasal ancaman hukuman terhadap pelaku mesti diperberat melebihi 15 tahun dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. “Tapi pada kenyataannya para pelaku kekerasan terhadap anak tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal,” ujarnya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, selain melakukan revisi UU Perlindungan Anak, juga mesti memasukan pasal ancaman hukuman pelaku kejahatan anak pada Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya, dalam KUHP yang berlaku saat ini dinilai lemah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Untuk itulah, Ida ber-

UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mampu melindungi anak dari kejahatan seksual. janji akan berkoordinasi dengan Komisi III. “Mengingat saat ini tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap anak sangat tinggi, seh-

ingga kedua langkah (Revisi UU Perlindungan Anak dan RKUHP, red) tersebut harus segera dilakukan,” katanya. Wakil Ketua Baleg Achmad Dimyati Natakusuma mengamini usulan agar dilakukan revisi UU Perlindungan Anak. Menurutnya, penguatan pemberian perlindungan anak harus segera dilakukan. Apalagi, kejahatan kekerasan anak kian marak. Malahan, hampir disetiap Polda, laporan kejahatan seksual terhadap anak merata. “Iya memang harus dilakukan revisi. Anak-anak itu harus mendapat perlindungan, apalagi Indonesia ini negara yang sayang ibu dan anak, kenapa anakanak tidak dilindungi dengan sistem yang bagus,” ujarnya.

Menurutnya, dengan penguatan perlindungan terhadap anak, setidaknya akan mengurangi pelaku pedofil. Ia berharap dalam revisi UU mengatur agar ancaman hukuman terhadap pelaku diperberat. Ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku bisa seumur hidup. Dimyati mencontohkan, jika pelaku melakukan aksi kejahatan seksual melebihi dari 5 kali, maka pelaku harus diganjar hukum seumur hidup. Namun, jika hukuman yang diberikan majelis hakim relatif ringan, bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan perbuatannya kembali. Perlunya kesamaan pandangan antara penegak hukum terhadap kejahatan seksu-

al terhadap anak di bawah umur menjadi penting. Hal itu dilakukan agar ada kesamaan pandangan dalam memberikan ganjaran hukuman terhadap pelaku. Soal usulan dimasukan dalam Prolegnas 2014, Dimyati mengaku ketidaksetujuannya. Pasalnya jika dipaksakan di tahun politik akan percuma. Makanya ia menyarankan agar diajukan pada saat anggota dewan periode 2014-2019 aktif bekerja di DPR. Dengan begitu akan masuk dalam Prolegnas 2015. “Nanti yang akan datang, kalau sekarang percuma malah nanti di nolkan lagi. Di dewan yang akan datang lebih pas,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. | HO


EKONOMI & BISNIS Ketika Keandalan Sistem Teknologi Perbankan Diuji

NO. 290. ‰ TH XIII

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Chairul Akan Ubah Metode Koordinasi Pusat-Daerah

Jakarta, Trans Chairul Tanjung saat mulai menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang baru berencana mengubah metode koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Metode saya ubah.. Saya yang langsung datang ke daerah sehingga pemimpin FOTO | IST daerah tidak harus daChairul Tanjung. tang ke Jakarta,” kata Chairul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/5) lalu. Chairul menegaskan langkahnya ini bukan untuk tujuan politik tetapi semata demi meningkatkan efektivitas pengeluaran sehingga beban biaya menjadi lebih murah. Dia mengatakan, dengan dirinya yang menyambangi daerah akan membuat orang relatif tidak sebanyak bila pejabat daerah yang mengunjungi ibukota. Dia juga akan berdialog dengan dunia usaha seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Sehingga bisa timbul akselerasi perekonomian yang baik,” kata dia. Dia mengatakan akan fokus pada masalah fiskal karena jumlah penerimaan negara tidak sesuai dengan target APBN 2014 sehingga pemerintah tak melanggar ketentuan defisit lebih dari tiga persen sesuai undang-undang. Ia juga tidak akan mengambil kebijakan bersifat strategis tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan presiden. “Semua opsi kebijakan yang bersifat strategi pasti saya konsultasikan dengan presiden,” tegasnya. | Recha

Menteri Keuangan Lanjutkan Kemitraan Dengan Menko Baru Jakarta, Trans Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku siap melanjutkan kemitraan dengan Chairul Tanjung yang baru terpilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menggantikan posisi Hatta Rajasa yang telah mengundurkan diri. “Saya yakin bisa bekerja sama, apalagi FOTO | IST saya kenal Pak Chairul Chatib Basri. sudah lama,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (16/5) lalu. Chatib mengatakan sangat mengetahui rekam jejak Chairul Tanjung, terutama ketika mereka saling bekerja sama di Komite Ekonomi Nasional (KEN), dan pengalaman itu diharapkan dapat mempermudah koordinasi keduanya dalam menjalankan pemerintahan. “Kita dulu bareng-bareng di KEN, dulu dia dan sampai sekarang adalah ketua, saya wakil ketua. Nanti kita tinggal selesaikan saja, apa yang sudah menjadi program (pemerintah) sebelumnya,” ujarnya. Secara pribadi, Chatib mengucapkan selamat dan mengharapkan Chairul Tanjung dapat sukses mengemban tugas kenegaraan yang akan dijalani dalam waktu singkat, yaitu kurang lebih selama lima bulan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, hingga masa berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II pada Oktober 2014. Menurut Presiden, Chairul Tanjung merupakan sosok yang memiliki kecakapan yang layak dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. SBY juga mengingatkan bahwa Chairul bukanlah orang baru karena kapasitasnya sebagai Ketua KEN selama ini telah membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. “KEN bukanlah forum akademik tetapi tempat berkumpulnya praktisi di dunia usaha termasuk para pakar dan ekonom. Saya menilai Bapak Chairul Tanjung berhasil dalam menyatukan kalangan,” katanya. Ia juga mengatakan, meski KEN sebenarnya bukanlah badan penentu kebijakan, tetapi pandangan dan rekomendasi yang dihasilkan KEN di bawah pimpinan Chairul Tanjung sangat berguna dalam pembuatan kebijakan. | ML

Sistem teknologi informasi bank di Indonesia masih lemah. Jakarta, Trans - Sistem teknologi informasi perbankan kembali diuji. Dalam sepekan terakhir, terjadi tindak kejahatan perbankan yang berpotensi merugikan nasabah. Modus yang dilakukan di antaranya menyasar layanan perbankan elektronik, seperti pembayaran menggunakan kartu. Bank Indonesia pernah mencatat kerugian akibat aksi kejahatan itu bisa mencapai miliaran rupiah. Kemajuan teknologi memang berdampak positif terhadap kemudahan dan kecepatan transaksi perbankan. Melalui teknologi, nasabah dapat bertransaksi perbankan di mana dan kapan saja. Mereka bisa menggunakan fasilitas internet (e-banking), telepon seluler (m-banking), telepon (phone banking), atau pun pesan singkat (sms-banking). Namun, semua layanan itu masih saja disalahgunakan. Untuk itu, nasabah harus tetap berhati-hati. Data Bank Indonesia menunjukkan, tingkat kejahatan perbankan (fraud) cukup tinggi. Dua tahun lalu saja, lebih 1.000 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Jenis fraud paling banyak adalah pencurian identitas dan card not present (tanpa menggunakan kartu). Untuk mencegah fraud itu, otoritas perbankan di antaranya telah mewajibkan penerbit kartu kredit menggunakan teknologi chip sejak 2010. Ketentuan serupa berlaku bagi kartu debit atau anjungan tunai mandiri (ATM) selambatnya pada 2015. Persatuan Bank Umum Nasional (Perbanas) pun menekankan pentingnya sistem teknologi informasi itu guna meningkatkan pelayanan bagi nasabah. Namun, masalah keamanan menjadi tantangan utama penerapan sistem tersebut. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengungkapkan, semakin canggih produk-produk TI perbankan, semakin besar keamanan yang harus menjadi perhatian bank. “Karena itu, bagaimana menyeimbangkan antara memberikan pelayanan dan keamanan. Apalagi pelaku kejahatan selalu mempelajari

Nasabah saat mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) salah satu bank di Jakarta.

FOTO | IST

kelemahan sebuah sistem TI, dan mereka bergilir untuk memanfaatkannya. Itu tantangannya,” ujar Sigit, Rabu (14/5) lalu. Menurut Sigit, ada tiga faktor utama keberhasilan sebuah bank, yakni padat modal, sumber daya manusia yang berkualitas, dan teknologi canggih. Dari tiga faktor tersebut, masalah permodalan adalah kunci penentu. Khusus masalah pengembangan TI, menurut dia, tidak ada acuan khusus berapa besar investasi yang harus dikeluarkan per tahunnya. “Modal besar itu bisa merekrut SDM dan teknologi yang canggih,” tuturnya. Dia mengatakan, secara umum, pelayanan TI di Indonesia merupakan salah satu yang mencakup transaksi. Namun, dengan kultur nasabah yang heterogen di Indonesia, menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan untuk dapat meningkatkan pelayanan teknologi informasinya. “Ini menjadikan bank sulit untuk membuat pelayanan standar,” imbuhnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan perhatian serupa. Lembaga independen yang di antaranya mengawasi perbankan itu meminta seluruh manajemen bank untuk terus meningkatkan kualitas pengamanan penggunaan teknologi informasinya. Upaya itu untuk semakin meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Meski demikian, OJK menilai, sistem teknologi informasi yang diterapkan bank-bank di Indonesia saat ini masih lemah. Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan bobolnya sistem pertahanan perbankan oleh kejahatan cyber yang marak belakangan ini.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad, Selasa 13 Mei 2014, mengingatkan, sistem teknologi informasi bukanlah tugas sampingan industri keuangan. Tapi, untuk ke depan harus menjadi tugas utama pengembangan perbankan. Dia mengatakan, belajar dari pengalaman, banyak nasabah perbankan yang lari karena bank memiliki sistem TI yang buruk. Karena, kepercayaan nasabah merupakan salah satu faktor utama berkembangnya sektor perbankan. “Intinya, bagaimana TI bisa berikan layanan terbaik tanpa kesampingkan perlindungan nasabah,” tambahnya. Muliaman menambahkan, kejahatan cyber saat ini terus menjadi perhatian dunia. Bahkan, Indonesia tahun lalu menempati posisi kedua negara yang rentan terkena kejahatan dengan modus tersebut.

Namun, dia menjelaskan, nasabah tidak perlu cemas karena Bank Mandiri memastikan keamanan dana nasabahnya. Untuk itu, nasabah dapat segera datang ke cabang dan mengganti kartu ATM lama dengan yang baru secara gratis. Menurut Budi, Bank Mandiri mengklaim telah menerapkan sistem TI perbankan yang update dan andal untuk memastikan bahwa seluruh dana nasabah aman. “Setiap tahun Bank Mandiri melakukan investasi besar untuk memperkuat sistem TI dan menjaga agar mampu mendeteksi upaya fraud sejak dini,” ujarnya. Budi berharap, setiap nasabah dapat menjaga dengan baik keselamatan kartu dan personal indentification number (PIN). Termasuk mengganti PIN secara berkala untuk menghindari kemungkinan penggunaan kartu debit oleh pihak yang tidak berwenang. Pada Sabtu pekan lalu, 10 Mei 2014, Bank Mandiri menerima informasi dari bank lain bahwa diduga telah terjadi penggandaan kartu di beberapa ATM, termasuk ATM Mandiri. Atas informasi tersebut, Bank Mandiri kemudian melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi sejumlah 1.214 kartu yang diduga terkena penggandaan kartu dan sebanyak 6 ATM yang kemungkinan besar pernah dipasang skimmer. “Setelah kami cek, ada beberapa nasabah yang pernah bertransaksi di situ. Demi keamanan dana nasabah, kami memblokir rekening mereka dan meminta mereka mengganti kartu. Ini merupakan keputusan terbaik bagi nasabah dan Bank Mandiri,” tuturnya. | VN

yaitu memanggil manajemen bank terkait untuk menyusun langkah-langkah atau rencana tindak yang bersifat segera dan realistis guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. “OJK juga meminta manajemen bank untuk tetap mengedepankan kepentingan nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah secara aktif,” ujar Lucky dalam penjelasan tertulisnya. OJK juga membuka jalur komunikasi yang memudahkan seluruh nasabah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan upaya-upaya konkret yang telah, sedang, dan akan dilakukan bank. Berdasarkan langkah konkret itu, bank terkait sudah melaporkan sejumlah tindak lanjut yang sudah dan akan dilakukan, seperti menelusuri profiling transaksi, pemblokiran kartu, penggantian kartu, penggantian dana nasabah, dan komunikasi kepada stakeholder sebagai bagian dari rencana aksi jangka pendek. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk, yang sempat diisukan mengalami pembobolan dana nasabahnya, juga telah memastikan keamanan dana masyarakat yang mengalami pemblokiran kartu debit. Keputusan Bank Mandiri untuk memblokir kartu debit tersebut merupakan respons cepat dari sistem telah berlaku di perseroan, guna memastikan bahwa seluruh transaksi dan dana nasabah aman. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan nasabah yang terjadi akibat pemblokiran kartu kredit tersebut,” kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Rabu 14 Mei 2014.

Perlindungan Nasabah Untuk mencegah dan mengantisipasi timbulnya kejahatan perbankan yang menumpang celah sistem TI itu, OJK telah menerapkan sejumlah kebijakan. Upaya itu dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah. Deputi Komisioner OJK Bidang Manajemen Strategis, Lucky Fathul AH, mengatakan, menyikapi terjadinya tindak kejahatan di bidang perbankan, yang berpotensi merugikan nasabah dan perbankan akhir-akhir ini, OJK telah melakukan berbagai langkah kebijakan. Selaku otoritas pengawas industri perbankan, OJK telah melakukan tindakan pengawasan (supervisory actions),

Defisit Anggaran Capai Rp2,2 Triliun Jakarta, Trans - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat realisasi defisit anggaran per 31 Maret 2014 telah mencapai Rp2,2 triliun atau 1,2 persen dari target dalam APBN sebesar Rp175,4 triliun. Keterangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang diterima di Jakarta, Rabu (14/5) lalu, menyebutkan defisit terse-

but berasal dari pendapatan negara yang mencapai Rp288,7 triliun atau 17,3 persen dari target Rp1.667,1 triliun dan belanja negara senilai Rp286,5 triliun atau 15,6 persen dari pagu Rp1.842,5 triliun. Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp288,6 triliun atau 17,3 persen dari target Rp1.280,4 triliun dan peneri-

maan negara bukan pajak mencapai Rp42,2 triliun atau 10,9 persen dari target Rp385,4 triliun. Selain itu, penerimaan pajak penghasilan telah mencapai Rp121,7 triliun atau 20,8 persen dari target Rp586,3 triliun dan pajak pertambahan nilai mencapai Rp83,8 triliun atau 17 persen dari target Rp493 triliun. Sementara, dari realisasi be-

lanja negara, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp164,7 triliun atau 13,2 persen dari pagu Rp1.249,9 triliun dan transfer ke daerah Rp121,9 triliun atau 20,6 persen dari pagu Rp592,6 triliun. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp55 triliun atau 20,9 persen dari pagu Rp263 triliun, belanja barang Rp14,9 triliun atau 7,9 persen dari pagu

Rp188,9 triliun dan belanja modal Rp7,8 triliun atau 3,4 persen dari pagu Rp229,5 triliun. Sedangkan, realisasi belanja subsidi energi telah mencapai Rp36,6 triliun atau 13 persen dari pagu Rp282,1 triliun yang terdiri atas subsidi BBM Rp20 triliun atau 9,5 persen dari pagu Rp210,7 triliun dan listrik Rp16,6 triliun atau 23,2 persen dari pagu Rp71,4 triliun. | Han

Sehari, Ribuan Hacker Coba Retas BCA Jakarta, Trans - Industri perbankan memang menggiurkan bagi penjahat berbasis informasi teknologi (IT) untuk mencoba peruntungannya. Salah satu perbankan yang diminati oleh para penjahat tersebut adalah PT Bank Central Asia (BCA). Direktur BCA Suwignyo Budiman mengatakan, tiap hari ribuan hacker (peselancar dunia maya) mencoba meretas sistem BCA. “Setiap hari bukan hanya ratusan, tapi ribuan, sekitar 4000 per hari masuk,” kata Suwignyo di Jakarta, Selasa (13/5) lalu. Meski begitu, ia belum bisa memastikan para hacker yang masuk tersebut berniat untuk membobol dana nasabah BCA atau tidak. Tapi yang pasti, mayoritas hacker yang masuk

ke sistem BCA berasal dari luar negeri. “60 persen dari luar negeri, kebanyakan mahasiswa belajar hacker. Selama satu tahun ini Alhamdulilah tak ada yang berhasil masuk,” katanya. Suwignyo mengatakan, sistem IT BCA menggunakan pengamanan yang berlapis. Bahkan, sistem di BCA dapat mengetahui IP address yang dari luar yang mencoba masuk hingga ketahuan apakah transaksi yang dilakukan benar-benar dari nasabah atau bukan. Untuk mendukung pengamanan IT, BCA telah membentuk unit khusus. Unit tersebut dinamakan Enterprise Security yang berada di bawah komando IT director. Dalam unit itu terdapat 40

profesional yang bertugas membuat strategi pengamanan bagaimana melindungi aset informasi, mulai dari kantor cabang hingga pusat. Setiap hari, unit khusus tersebut melakukan monitoring. “Jika ada yang terjadi jebol, tim ini harus begerak, berkoordinasi dengan unit lain untuk menyetop,” katanya. Country Head Citibank Indonesia, Tigor M Siahaan, mengatakan terkait masalah IT, Citibank memiliki aturan sendiri. Misalnya, setiap komputer yang terdapat di Citibank, dilarang untuk dimasuki flashdisk atau alat lain yang bisa mengcopy data. Jika memang mendesak untuk meng-copy data, harus melalui departemen IT. Begitu juga dengan konek-

60 persen di antaranya adalah hacker yang berasal dari luar negeri. si internet seperti Wifi. Di Citibank, kata Tigor, tak bisa mengakses site email luar seperti yahoo ataupun google mail. Sejumlah site lainnya juga diblok jika mengakses dari Wifi Citibank. Hal ini bertujuan agar interaksi di internal Citibank benar-benar aman. “Sehingga environmentnya diharapkan

bisa stabil,” katanya. Ia sadar aturan yang berlaku di Citibank ini dianggap berlebihan. Menurutnya, hal ini semata-mata untuk mencegah terdapatnya peluang terjadinya kejahatan berbasis IT (cyber crime). Menurutnya, cyber crime merupakan kejahatan menakutkan yang harus dihindari perbankan, khususnya Citibank. “Kita agak sedikit parno soal IT karenanya menerapkan pemasukan data dari internal dan eksternal,” ujarnya. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Kamil Razak, mengatakan Indonesia merupakan negara yang diminati para hacker. Bahkan, Indonesia juga menjadi tempat untuk kejahatan teroris, kejahatan pendanaan

teroris hingga kejahatan hak kekayaan intelektual. “Indonesia juga negara surganya bagi penjahat TPPU (tindak pidana pencucian uang),” katanya. Menurutnya, cyber crime di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Bahkan, sebelum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lahir, kejahatan berbasis IT tersebut sudah terjadi. Biasanya, lanjut Kamil, Polri selalu menjerat para hacker yang terbukti melakukan cyber crime dengan pasal pencurian dan pemalsuan di KUHP. Tapi, lanjut Kamil, setelah adanya UU ITE, UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana maupun UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Polri bisa memaksimalkan pasal yang dijerat ke pelaku. Meski begitu, untuk urusan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menangani perkara. Kamil mengatakan, perbankan bisa mencegah terjadinya tindak pidana cyber crime. Misalnya, dengan melakukan uji kompetensi yang baik bagi personal IT. Mengharuskan vendor untuk memiliki sertifikasi keahlian, menerapkan keamanan standar operasional prosedur, melakukan pengawasan terhadap sistem serta sering mengganti password sistem. “Sehingga orang tidak mudah masuk,” pungkasnya. | HO


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Merck Ajak Anak Muda Optimalkan Aksi Sosial Jakarta, Trans – Merck Group di Indonesia, perusahaan farmasi dan kimia yang berpusat Jerman, kembali menggelar program Klik Hati Merck, sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan membangun kepedulian sosial dengan mengampanyekan aksi sosial melalui sosial media. Diadakan rutin, Klik Hati Merck 2014 mendukung dan mengapresiasi individu/organisasi yang bergiat di aksi sosial. Presiden Direktur Merck Indonesia, Martin Feulner, mengatakan tanggung jawab sosial telah membudaya menjadi karakter dan aksi Perusahaan yang dilakukan selama beberapa generasi. “Kami berkomitmen untuk melakukan program CSR (Corporate Social Rre-

sponsibility-red) yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya. Khususnya, Martin Feulner melajutkan, yaitu melalui program Klik Hati Merck. “Kami ingin mengajak masyarakat untuk mengampanyekan aksi sosial melalui sosial media. Kami juga ingin agar para peserta dapat memiliki keahlian mengelola gerakan sosial dan mengoptimalkannya melalui sosial media,” terangnya. Sementara itu, Brand Ambassador Klik Hati Merck 2014 Ernest Prakasa, mengatakan bahwa Klik Hati Merck sebenarnya ingin menunjukan bahwa melakukan aksi sosial melalui sosial media itu mudah. “Lewat Klik Hati Merck kami ingin mengajak generasi muda untuk memanfaatkan internet untuk

FOTO | ISTIMEWA

(dari kiri ke kanan) Niken Sofyan, Shafiq Pontoh, Ernest Prakasa, Martin Fuelner, Alissa Wahid, dan Andreas Aditya sedang berfoto bersama pada acara Talk Show - “Klik Hati Merck 2014 Ajak Orang Muda Optimalkan Aksi Sosial” di Score Jakarta, Cilandak Town Square, 13 Mei 2014.

aksi sosial yang lebih positif. Untuk itu, kita mengajak generasi muda untuk membuat aksi sosial dan bergabung dalam Klik Hati Merck 2014,”

ungkapnya. Individu atau organisasi yang sudah memiliki aksi kepedulian di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup,

sosial, dan budaya, serta mengomunikasikannya melalui sosial media, dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program ini dengan mengakses www.klikhati.com. Pendaftaran peserta dibuka mulai 12 Mei s.d. 22 Juni 2014 dan pemenang akan diumumkan pada 10 September 2014. Para juri, Alissa Wahid dan Shafiq Pontoh, akan menentukan 5 (lima) aksi sosial terbaik yang berhak menerima dana dukungan dari Merck Indonesia. Klik Hati Merck juga terus melakukan inovasi berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain tetap melibatkan juri yang kredibel, Klik Hati Merck 2014 juga menunjuk Ernest Prakasa sebagai Brand Ambassador serta menyelenggarakan social movement work-

shop di 3 (tiga) universitas ternama, yakni Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Di tiap universitas, Merck Indonesia akan menjelaskan cara memulai, mengembangkan, dan mengelola aksi sosial melalui social media. Ernest Prakasa, Brand Ambassador Klik Hati Merck 2014 dan @nebengers, salah satu pemenang Klik Hati Merck 2013, akan hadir dalam workshop tersebut untuk berbagi pengalaman dan aksi sosial yang telah berhasil mereka lakukan. Klik Hati Merck 2014 juga mempertahankan kualitas dengan terus memberikan pelatihan online kepada 30 (tiga puluh) finalis Klik Hati Merck di bawah bimbingan 3 (tiga) men-

tor social media yakni pemilik akun @Idberkebun, @fiksimini, dan @justsilly, founder @BloodforLifeID. “Berkaca dari kesuksesan Klik Hati Merck 2013, kami pada tahun ini juga akan meningkatkan dana dukungan dengan total Rp75 juta untuk 5 (lima) aksi sosial terbaik,” Martin Feulner menambahkan. Nantinya, kelima pemenang akan diambil masing-masing dari tiap kategori. Merck Indonesia berharap, dana dukungan ini dapat digunakan untuk mengembangkan program-program serta menjaga agar aksi sosial tersebut berkelanjutan, seperti @nebengers yang mengalokasikan dana dukungan untuk mengembangkan aplikasi mereka pada smartphone. | Suryati

Komite SD Negeri Wanasari 14, H. Aidil Yan, M.Bsc. :

Kejaksaan Tangkap Kontraktor SD Negeri Wanasari 14 Belum digunakan kontruksi bangunan perpustakaan sudah hancur.

FOTO | NUNU

Keempat dari kiri Lurah Heri dalam rapat mingguan.

Kepala Desa Sukaraya, Heryadi:

Kedisiplinan Sangat Penting Bagi Kehidupan

Bekasi, Trans - Komite Sekolah Dasar (SD) Negeri Wanasari 14 Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi mendesak Kejaksaan Negeri Cikarang (Kabupaten Bekasi) untuk segera mengusut tentang pembangunan di SDN Wanasari 14 tersebut karena berbau tidak beres, tegasnya kepada beberapa wartawan baru-baru ini di kantor PWI Bekasi. Dimana menurut H. Aidil Yan, M. Bsc. bila dalam Penyelidikan atau penyidikan Kejaksaan nantinya terbukti ada pelanggaran hukum, saya memohon agar kontraktor serta oknum yang terlibat agar dapat segera ditangkap atau segera diajukan ke meja hijau, tambahnya kembali. Karena bangunan satu ruangan untuk ruang pendidikan belajar mengajar atau kantor sudah 2 tahun ini tidak selesai serta bangunan ruangan perpustakaan yang tidak jelas kontruksi bangunannya dikarenakan belum digunakan sudah hancur di depan serta atasnya pun sudah berantakan dan canopy teras depan pun rubuh tetapi pihak sekolah sudah memperbaikinya kembali. Kontraktor kedua bangunan ini sama sekali tidak jelas karena papan nama (plang) proyek tidak di pasang dan nilai proyeknya pun tidak ada serta anggaran dari APBD tahun berapa pun tidak ada, pelaksana pekerjaan pun tidak mau memberikan nama perusahaan kepada pihak sekolah, jelas H. Aidil Yan, M. Bsc. yang juga Tokoh Pers Kota/ Kabupaten Bekasi di PWI Bekasi: Jadi sudah 2 tahun tidak sele-

Bekasi, Trans – Heryadi, Kepala Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi mengatakan kedisiplinan itu sangatlah penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Umumnya dan terkait dalam pekerjaan khususnya, dengan dilandasi kedisiplinan itulah akan menciptakan kriteria yang sangat luar biasa,” kata Kepala Desa Sukaraya yang akrab dipanggil Lurah Heri di dalam rapat mingguan, belum lama ini. Ketika ditemui wartawan Koran Transaksi di ruang kerjanya, Lurah Heri juga akan merencanakan program tentang kepedulian masyarakat Desa Sukaraya dalam bentuk lebih menuju ke sosial. “Salah satunya menyiapkan sarana duka cita bagi masyarakat tidak mampu,” tandasnya. Sungguh program sosial yang sangat luar biasa dalam arti kepedulian yang tinggi, dan patut dijadikan contoh bagi Kepala Desa lainnya. | Nunu

Gedung Perpustakaan SD Negeri 14 Wanasari, Kecamatan Cibitung yang dikerjakan asal jadi, sudah dua tahun tidak selesai-selesai, memakan biaya ratusan juta tidak jelas?

sai maka Rekanan/Kontraktor yang melaksanakannya perlu diwaspadai, apakah ini Dana Siluman atau menghabiskan Anggaran Pemda Kabupaten Bekasi, ini jelas-jelas nyata dan sangat aneh sekali ucapnya dengan gamblang agar Instansi yang terkait segera turun tangan ke SD Negeri Wanasari 14 Kecamatan Cibitung yang terletak di Perumahan Taman Wanasari Indah Kelurahan Wanasari. H. Aidil Yan, M. Bsc. yang sebagai Komite Sekolah SD Negeri Wanasari 14 dan juga sebagai Tokoh Pers Kota/Kabu-

paten Bekasi (Penasehat PWI Bekasi) serta sebagai Anggota National Corruption Watch (NCW) merasa sangat risih atas ulah Kontraktor ini dan meminta Kejaksaan segera mungkin turun dan serius menangani kasus ini, tambahnya dengan tegas di hadapan rekan-rekan Persnya, bila Kejaksaan Cikarang lamban dalam menyelesaikan kasus ini maka akan kita serahkan kepada Kajati atau Kejaksaan Agung RI melalui Organisasi saya NCW (National Corruption Watch) tambahnya dengan senyum, tetapi kita percayakan saja sementara ini dengan Kajari Cikarang, jelasnya sambil meninggalkan rekan-rekan Pers di kantor PWI Bekasi. (*RS)

FOTO | NUNU

Kemacetan yang terjadi di Jalan Ki Hajar Dewantara Sukatani, Kabupaten Bekasi. FOTO-FOTO | RS

Gedung pendidikan/kantor SD Negeri 14 Wanasari, Kecamatan Cibitung yang dikerjakan rekanan/kontraktor tidak jelas sudah 2 tahun tidak selesai, memakan biaya ratusan juta tidak jelas?

Kepala BPLH Kabupaten Bekasi, MA Supratman :

2014, Tahun Penegakan Hukum Lingkungan Bekasi, Trans - Warga Kampung Blokang Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia dan Kampung Bancong, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat merasa kesal dan jengkel karena Kali Cikarang masih tercemari air limbah pabrik. Menurut nara sumber wartawan Koran Transaksi di lapangan, Ustad Muhaimin Tafikurohman yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kampung Blokang, mengaku sangat kesal dengan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, khususnya Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH). “Pemerintah selama ini tidak bekerja serius untuk mengurus pabrik-pabrik nakal yang membuang limbah cair sembarangan

ke sungai Kali Cikarang,” kata Ustad Muhaimin Tafikurohman, yang rumahnya kurang lebih seratus meter dari sungai Kali Cikarang, tepatnya di Kampung Blokang RT 001/001 Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia. “Apalagi dua bulan kedepan kita akan menghadapi bulan Suci Ramadhan. Yang mana air sungai kali sangat penting untuk mengambil air wudhu dan mandi serta lainnya. Memang mungkin pegawai BPLH tidak merasa terganggu dan terusik oleh bau busuk pencemaran limbah cair pabrik yang mengalir di sungai Kali Cikarang, karena mereka jauh dari lingkungan pencemaran limbah pabrik dan tidak memakai air sungai tersebut. Tapi, apa mereka benar-benar tidak tahu adanya sungai Kali Cika-

FOTO | KASLIM

Kali Cikarang, Kabupaten Bekasi.

rang yang sudah hitam dan kelam tercemari oleh air limbah cair pabrik. Warna airnya pun sudah butek hitam ke biru biruan,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) MA Supratman ketika dikonfirmasi wartawan Koran Transaksi di ruangan rapat men-

gatakan jika ada perusahaan yang berani melangar hukum akan ditindaklanjuti ke meja hijau berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Pada tahun 2014 sekarang ini kami sebut tahun penegakan hukum lingkungan, karena Kabid Wasdal Lingkungan Hidup sudah PPNS. Yang jelas kita bergerak langsung, nanti siapa yang terbukti mencemari air sungai atau melakukan pencemaran tersebut dialah yang harus bertanggung jawab dan harus dipidanakan. Kenapa demikian, sebab semua hanya selalu memojokan BPLH terus, jadi sekarang saya harus tegas agar kalayak umum tahu. Jadi, agar jangan selalu menyalahkan BPLH terus-menerus,” tandas MA Supratman. | Kaslim

Jalan Rusak, Arus Lalu Lintas Macet Bekasi, Trans – Arus lalu lintas di Jalan Ki Hajar Dewantara Sukatani, Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan sepanjang 1 km dari arah utara menuju ke selatan, belum lama ini. Hasil pantauan Koran Transaksi di lapangan, para pengguna jalan mengeluh kelelahan karena jarak yang begitu dekat tersebut memakan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam. Ironisnya kemacetan tersebut disebabkan oleh rusaknya jalan lintan Pilar Cikarang, tepatnya di depan Hotel Cikarang. Kemacetan semakin parah terlebih-lebih setelah turunnya hujan. Lalu apa mau dikata kalau semua ini sudah tidak ada perhatian lagi dari pemerintah setempat. Salah satu pengguna jalan berinisial Egi kepada wartawan Koran Transaksi mengaku rugi akibat kemacetan tersebut. “Kalau begini terus kita juga yang rugi, dengan macet total seperti ini, otomatis sangat menghambat aktifitas pekerja. Terlebih bagi para pedagang yang melintas jalan ini,” keluhnya. Egi selaku pengguna jalan menghimbau kepada pemerintah dan sekaligus berharap agar dinas-dinas terkait segera menindaklanjuti dan mengatasi kemacetan ini. | Nunu

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Jakarta Timur : Fahmi MZ Biro Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.


TRANS REGIONAL

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Wabup Bogor Berikan Arahan Tentang Pentingnya Pelayanan Kepada Masyarakat Bogor, Trans – Guna meningkatkan pembangunan di desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor mengadakan orientasi dan pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Tahun 2014. Kepada 90 kepala desa dari 30 kecamatan Se-Kabupaten Bogor yang bertempat di Hotel Sitamiang, Kecamatan Cisarua, Selasa (13/5) lalu. Hadir dalam kesempatan terse-

but Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti yang turut memberikan arahan kepada para Kepala Desa yang baru beberapa waktu lalu dilantik. Ia meminta Kepala Desa setelah diberikan orientasi dan pelatihan ini agar seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di setiap Desa dapat berhasil dengan baik. Sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Saya minta agar para kepala desa untuk terus meningkatkan ka-

Status Rachmat Yasin Masih Bupati Bogor Bogor, Trans - Terkait pemberian status tersangka kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, menegaskan Status RY masih menjabat sebagai Bupati Bogor. Hal tersebut ditegaskan Erwin saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media di halaman Kantor Bupati Bogor, Cibinong, Jumat (9/5) lalu. “Status kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang ada sekarang sampai dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, maka status kedudukan Bupati dan Wakil Bupati Bogor masih tetap sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.32-7279 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Drs. H. Rachmat Yasin, MM sebagai Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat masa jabatan tahun 2013-2018 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.32-7280 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan Hj. Nurhayanti, SH, MM, M.Si sebagai Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat masa jabatan tahun 2013-2018,” tandas Erwin. Hal tersebut, lanjut Erwin dipertegas dengan Pasal 26 ayat 10 huruf G Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang menyatakan, Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan, namun tetap bertanggung jawab kepada Kepala daerah. Kemudian Pasal 26 ayat (2) UU no.32 tahun 2004 dan Psl 26 ayat (3) dimana, Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya apabila Kepala Daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan terus menerus dalam masa jabatannya. Sementara, penangkapan atau penahan Kepala Daerah dalam kasus Tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara Kepala Daerah sampai yang bersangkutan “didakwa” sebagaimana psl 31(1) UU 32/2004 Jo Psl 126 ayat (1) PP 6 2005. Maka, lanjut Erwin, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan strategis, akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Bupati Bogor serta KPK. Di hari sebelumnya, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, kalau ditanya soal pendelegasian tugas untuk sementara, saya kembalikan kepada undang-undang nomor 32 tahun 1999, dimana Wakil Bupati bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. “Jadi saya akan membatu tugas-tugas beliau. Saya melaksanakan tugas sesuai apa yang diamanatkan undangundangnya,” jelasnya. | Dasukiharun

Soal Penyelidikan KPK,

Pemkab Bogor Akan Kooperatif Bogor, Trans - Menyoal pada penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) Bogor akan terus kooperatif. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, senantiasa mendampingi KPK dalam proses penggeledahan di Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Jumat (9/5). “KPK telah melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi selama kurang lebih sebelas jam, selama itu kami terus mencoba kooperatif dengan mendampingi KPK untuk mencari berkas-berkas yang diperlukan. Namun terkait soal substansi materi, kita tidak ingin mengiterfensi dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Selanjutanya kami Pemkab Bogor akan terus bersikap koopertaif jika dibutuhkan keterangan-keterangan lebih lanjut,” jelas Erwin. Memang betul, lanjut Erwin, hari ini ada beberapa berkas berupa dokumen yang dibawa petugas KPK. Bukan hanya dari kantor Bupati saja berkas dibawa tapi juga dari Kantor Dinas Tata Ruang banyak yang dibawa. Tetapi kami tidak bisa mengomentari terlalu jauh mengenai berkas-berkas tersebut, semuanya kita serahkan kepada KPK selaku pihak yang berwenang. “Sepanjang dibutuhkan, Pemkab Bogor siap bekerja sama dan kooperatif terkait penanganan kasus ini. Mengenai bantuan hukum, yang jelas keluarga, kemudian dari pihak partai mungkin mempersiapkan. Kalau kami sifatnya hanya pendampingan saja, itu pun jika dibutuhkan,” terang Erwin. | Dasukiharun

pasitas, kompetensi dan profesionalisme agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan,” pintanya. Wakil Bupati menambahkan agar para kepala desa dapat menjembatani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan angka partisipasi pendidikan serta kesehatan dan juga daya beli. Karena semua itu merupakan salah upaya dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor untuk

mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia. “Kepada kepala desa tingkatkan terus penyadaran pentingnya pendidikan kepada masyarakat agar terciptanya masa depan yang baik, untuk aspek kesehatan harus menjadi perhatian bagaimana membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, dan untuk meningkatkan daya beli dengan proaktif mengali potensi di desa tersebut,” tambahnya. Terakhir, Nurhayanti juga berharap agar para kepala desa peka

terhadap berbagai persoalan di tengah masyarakat karena saat ini marak sekali kejahatan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan. Sehingga masyarakat resah pada kasus tersebut. Oleh sebab itu para kepala desa harus terus memantau wilayahnya dengan berkoordinasi dengan unsur keamanan terkait dan lakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari kasus kejahatan seksual. “Saya berharap agar para kepala desa peka terhadap kasus yang terjadi saat sekarang yaitu kejaha-

tan seksual, pantau terus masyarakat desa kalian dan lakukan koordinasi dengan unsur keamanan terkait jangan enggan melakukan sosialisasi pencegahan atas kasus kejahatan, hal ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut tidak terjadi wilayah kalian,” harapnya. Orientasi dan pelatihan kepala desa tersebut berlangsung selama 2 hari dengan mengahadirkan antara lain menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Bogor, BPMPD Kabupaten Bogor. | Dasukiharun

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV, Bambang Hartadi:

Pantura Jabar Beres Sebelum Lebaran

Akhir Juni yang akan datang bisa fungsional, bisa dilewati untuk Lebaran dan dijamin tidak ada lubang. Jakarta, Trans - Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV memastikan perbaikan jalan di ruas Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat bisa selesai pada akhir Juni 2014 atau H-30. Artinya, pada H-30 tersebut tidak boleh ada kegiatan lagi. “Saya sudah perintahkan ruas vital jalan nasional di jalur pantura Jawa Barat, pada akhir Juni yang akan datang bisa fungsional, bisa dilewati untuk Lebaran dan dijamin tidak ada lubang. Kemudian nanti sehabis Lebaran pekerjaan yang belum selesai, dilanjutkan kembali sesuai rencana dalam kontrak yang rata-rata berakhir di bulan Desember 2014,” katanya saat ditemui wartawan Koran Transaksi di kantornya

Jalan Sapta Taruna Pasar, baru baru ini di Jakarta. Bambang Hartadi mentargetkan jalur Pantura, siap dilalui pemudik sebelum Lebaran. “Jalur tersebut tentunya menjadi tanggung jawab Satker (PJN I), serta merupakan salah satu prioritas perbaikan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV,” ujarnya saat bincang bincang dengan wartawan Koran Transaksi diruangan kerjanya di kantor Balai Besar Palaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV di Jakarta. Disamping itu, yang menjadi prioritas perbaikan selain ruas jalan Pantura Jabar, yang juga menjadi prioritas adalah pada ruas vital lainnya, yakni JatinagorSumedang-Palimanan, ruas Cileunyi Nagrek Tasimalaya-CiamisBatas Jateng dibawah Satker Wil II Jabar. “Termasuk juga pada ruas ruas Jalan Nasional dibawah Satker Metropolitan Bandung, seperti Jalan Sukarno Hata Bandung,” terangnya. Sebagaimana diketahui, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV terdiri dari 6 Satker dan beberapa PPK, yakni

FOTO | IWAN

Bambang Hartadi.

Yuliansyah Satker PJN I, Arif Budiono satker PJN II, Ano Sihombing, Bandung Metropolitan, Toll Cisumdawu dibawah kepemimpinan Satker Subagus, dan 2 Satker lagi P 2 JN. Dari seluruh ruas yang diperbaiki, rekonstruksi dilakukan di ruas yang terkena bencana banjir bandang pada Januari-Pebruari 2014 yang lalu. Dimana Lokasi kerusakan parah tersebar di Indramayu Subang Jawa Barat, Ruas Jatinangor - Palimananpun serta Cianjur-Sukabumi juga sama

parahnya. Perbaikan dilaksanakan dengan memperbaiki struktur, dimana, kontruksi jalan pada ruas ini sudah rapuh dan dilakukan pembetonan (rigeet). Kepala Balai berharap perbaikan jalur Pantura dapat selesai tepat waktu. “Kita tunggu sama-sama karena itu target kami,” katanya berharap. “Dengan waktu yang begitu mepet, pihaknya optimis, dengan SDM yang dimiliki seluruh jajarannya di lapangan, apa yang menjadi target dan keinginan oleh

Menteri PU Joko Kirmanto dapat diwujudkan dengan baik dan tepat waktu serta kualitas nomor satu,” katanya. Sementara itu, Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II, Ir Arf Budiyono, saat ditemui wartawan di kantornya, menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas yang ditargetkan Kementrian Pekerjaan Umum. “Kami sebagai Ka Satker dengan PPK PPK dan segenap jajaran kami dengan segala kemampuan , kapasitas dan kewenangan yang ada kami siap melaksanakan tugas dengan prinsip tiga tepat, satu tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat kualitas,” ujarnya. Pada bagian lain Arif Budiyono menekankan kepada pelaksana ruas jalan Jatinangor-Palimanan untuk bekerja lebih giat guna mengejar target yang diharapkan semua pihak. Kepada rekan pers ia minta agar konsen memperhatikan, mengawal dan mendorong agar pelaksanaan perbaikan jalan nasional di ruas tersebut bisa berjalan lancar dan mantap, yang selama ini menjadi keluhan masyarakat banyak. | Iwan Bsk/Edi/Arso

Tahun Ini Ada 112 Proyek Jalan di Bandung Senilai Rp 790 M Bandung, Trans - Tahun 2014, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melelangkan 112 paket proyek perbaikan dan pengerjaan jalan. Anggarannya mencapai Rp 790 miliar dimana Rp 590 miliar berasal dari APBD Pemkot Bandung dan sisanya dari bantuan Pemprov Jabar. Seluruh proyek

tersebut nantinya akan diawasi ketat oleh tim ahli ITB yang telah dibentuk wali kota. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen dalam acara Launching Quality Control DBMP di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu-

kencana, Jumat (16/5) lalu. “Tahun ini ada 112 paket pengerjaan untuk jalan. Itu untuk mengerjakan 3 persen dari total jalan yang ada di Bandung,” ujar Zul. Panjang jalan di Kota Bandung mencapai sekitar 1.200 kilometer. Alokasi anggaran untuk per-

baikan dan pengerjaan jalan berasal dari APBD Kota Bandung dan bantuan dari Pemprov Jabar. Nilainya mencapai Rp 790 miliar dimana dari APBD yaitu sebesar Rp 590 miliar. Seluruh proyek jalan tersebut akan mulai diawasi oleh tim ahli dari ITB yang ditunjuk oleh

Pemkot Bandung. Mereka akan melakukan uji mutu dari bahan, proses pengerjaan hingga selesai. Pada setiap proyek pengerjaan atau perbaikan jalan, akan dicantumkan seluruh informasi yang berkaitan seperti peruntukan proyek, nilai proyek dan lama pengerjaan. | Dtk

SURAT PEMBACA

Penjelasan Tentang Pengajuan Visa a.n Hussain Dahir Farah Dengan hormat, Kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa mining, bermaksud mengundang mitra bisnis kami yang berkewarganegaraan Somalia untuk berkunjung ke Indonesia dalam rangka peninjauan fasilitas perusahaan dan pengembangan bisnis. Surat undangan sponsor telah diterima oleh pihak KBRI Riyadh dengan no receipt 04300, tanggal

10/04/2014. dan menurut informasi yang kami terima surat tersebut telah di teruskan ke Jakarta pada tanggal 30/04/2014. Namun sampai saat ini pihak Konsuler maupun Dirjen Imigrasi belum menerima surat tersebut. Sewaktu kami lakukan konfirmasi kepada pihak KBRI, ternyata jawaban yang kami terima secara lisan dan terkesan arogan adalah bahwa KBRI akan membatalkan permohonan visa tersebut.

Sebagai perusahaan yang mempunyai kepentingan dengan tamu kami tersebut untuk memajukan usaha kami dan untuk dapat menyerap tenaga kerja indonesia lebih besar, kami sangat kecewa dan tidak dapat terima keputusan tersebut, dan meminta penjelasan alasan pembatalan dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak Imigrasi untuk menyetujui permohonan visa bagi negara call-

ing visa, karena kami sudah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (seperti residence card saudi, itenerery ticket, sponsorship dan data-data perusahaan). Kami harap KBRI dapat meneruskan surat resmi permohonan visa kami tersebut ke Dirjen Imigrasi dalam hal ini Subdit Visa, karena dengan jelas kami tuliskan tujuan tembusan dari surat tersebut (terlampir).

Kami akan terus menuntut jawaban yang pasti dari KBRI di Riyadh dan terus menuliskan email email selanjutnya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan bermartabat serta keputusan yang bijak dan adil dari pemutus kebijakan mengenai visa yang sedang kami ajukan. Terima kasih Sidharta Dharmawardhana +62817123540

SAMBUNGAN DARI HAL 1 Duk ung Ger indr embalikan FFungsi ungsi Hut an ............ Dukung Gerindr indraa KKembalikan Hutan Fokus Masalah Upaya penanaman kembali kawasan hutan dengan progaram penanaman satu juta pohon yang telah rusak akibat ulah keserakahan manusia dalam mengelola hasil hutan tersebut, baik perorangan maupun pengusaha, pengembang yang memanfaatkan hasil hutan secara berlebihan. Serta mendukung beberapa aksi Partai Gerindra dalam program enam aksi transformasi bangsa dalam memperbaiki perekonomian bangsa pada sektor meningkatkan, menjaga, melestarikan, dan menindak tegas pelaku pencemaran kawasan hutan agar mengurang damapak pemanasan global yang selama ini selalu menjadi

ancaman bagi seluruh makhluk hidup di bumi dan khususnya bagi rakyat Indonesia. Tujuan Pertama, mendukung enam program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra dalam memperbaiki perekonomian bangsa, diantaranya, memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UKM, serta industri kecil dan menengah. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan nasional termasuk industri maritim dan pariwisata. Merehabilitasi 77 juta hektar

hutan yang rusak dengan sistem tumpang sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan, dan melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa. Kedua, penanaman pohon pada setiap pembatan wilayah Republik Indonesia dengan tujuan agar patok batas negara ditanami pohon agar tidak bisa digeser sehingga negara lain tidak dapat menggeser atau merusak ekosistem lingkungan hutan Indonesia. Guna mencegah terjadinya abrasi, erosi, dan pencurian sumber daya hutan.

Meningkatkan keseimbangan perkembangan antar kawasan melalui pemanfaatan ruang secara optimal (efisien dan efektif), serasi, selaras, seimbang, serta menjamin pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Ketiga mereboisasi kembali kawasan hutan yang gundul akibat penebangan pohon yang dilakukan secara liar demi kepentingan pribadi maupun golongan, dengan penanaman satu juta pohon jati jabon. Dimana pembibitan satu juta pohon ini sudah dilakukan dan siap direalisasikan tetapi selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Apabi-

la diberikan kepercayaan oleh Partai Gerindra kepada kami, siap melaksanakan penuh dedikasi dan menjaga nama baik partai Keempat, mencegah timbulnya fungsi lingkungan hidup melalui peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, keanekaragaman hayati, tumbuhan, satwa, serta nilai sejarah budaya. Konservasi serta pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Penetapan kebijaksanaan pokok pengelolaan kawasan lindung. Meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan yang dinamis dan memperkuat integrasi nasional dalam pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup serta sumber dayanya. (*)


SAMBUNGAN

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

NCW Desak KPK Usut Pungutan ... Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, membuat terobosan baru guna meningkatkan kinerja di jajaran Kemenkumhan yang digawanginya agar lebih baik. Terobosan dalam bentuk kerjasama terjalin dengan pihak PT BNI 46 (Persero) Tbk. Dimana di dalam pelaksanaan nota kesepahaman selama ini mengenai Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya di Ditjen Keimigrasian Melalui Bank Persepsi adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) komitmennya perlu ditinjau dan ditunjuk Bank Persepsi baru!. Sehingga keluarlah nota kesepahaman MoU bernomor: IMI-UM.01.01.2575 dan Nomor: DIR/045 tanggal 02 Agustus 2013 bahwa tentang Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian Bank Persepsi selama ini BRI beralih menjadi BNI 46 (Persero) Tbk. “Hal mana bertujuan guna mempermudah dan memangkas birokrasi selama ini, sebelum melakukan pengajuan permohonan maka pemohon terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya Pembuatan paspor di BNI terdekat “. Seperti apa yang diungkapkan Koran Transaksi (Edisi 289-red) Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, mengenai Peralihan Bank Persepsi dari BRI kepada BNI 46 (Persero) Tbk yang notabene samasama Bank Pemerintah mengundang pertanyaan?, Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian pada Bank

Persepsi BRI selama ini tidak pernah dikenakan pungutan apapun, akan tetapi setelah beralih ke Bank Persepsi BNI 46 (Persero) Tbk, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- hebat tapi itulah namanya kebijakan?. Berkaitan dengan pemberitaan Koran Transaksi (edisi 289red) mengenai pungutan yang dibebankan kepada pemohon paspor, M Rechan Wartawan TRANS mengkonfirmasi kepada Kabag Humas Dijenim Heriyanto, SE, SH, M.Si (Jumat 16/5) di ruang kerja. Hariyanto menganjurkan agar membuat pertanyaan tertulis saja dan serahkan sama staf. Namun, pada kenyataanya sampai berita ini diturunkan, konfirmasi ke kabag humas belum mendapat jawaban. Pemungutan secara sepihak oleh pihak PT BNI 46 (Perseo) Tbk sebesar Rp5.000 secara otomatis dilakukan saat mendapatkan No voucher sebagai alat bukti transaksi, alat bukti penerimaan diberikan pihak bank selanjutnya pemohon paspor dapat datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa No Voucher dan persyaratan yang telah ditentukan. Dasar pungutan BNI 46 (Persero) Tbk yang Rp 5.000 perlu Payung Hukumnya dan perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat tidak bertanya-tanya sehingga tidak ada image negatif. Ini tidak, setelah mencuat kepermukaan dan menjadi opini publik baru pemerintah kasak kusuk mencarikan jalan keluarnya, janganlah masyarakat selalu menjadi Kelin-

Dilema Kajati Sumatera Selatan .. dang Gratifikasi yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan Iren Camelyn Sinaga bersama Pimpred koran lokal Prov. sumsel dan Ketua Umum PWI Pusat Margiono dan satu orang perwakilan PWI Sumsel. Wartawan Koran Transaksi menemui Kabag Humas dan Protokol Setda Prov.Sumsel Heriyadi Sinulingga, terkait pemberitaan yang ada dimedia Koran Transaksi yang sudah 3 edisi berturut (edisi 287,288,289-red) tidak dapat dijumpai. Bahkan Wartawan Koran Transaksi disuruh menemui Ajudannya perempuan untuk menunggu, karena pada saat itu diruangan Kabag Humas dan Protokol ada tamu. Padahal Wartawan Transaksi lebih duluan datang menuju ruangan Kabag Humas dan Protokol, akan tetapi tamu yang baru datang disuruh masuk dan Wartawan Koran Transaksi kembali mempertanyakan kepada Ajudan. Menurut ajudan Kabag Humas dan Protokol Sekda Prov. Sumsel itu masih lama, sehingga Wartawan Transaksi langsung meninggalkan ruangan tersebut dan jika memang

Pak Heriyadi ada waktu untuk menjelaskan permasalahan ini saya tinggalkan No.HP saya. Wartawan Transaksi mencoba meminta keterangan dari Pihak DPRD Tk.I Prov.Sumsel mengenai Gubernur Sumatera Selatan, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sumsel berserta Rombongan PIMPRED Koran Lokal dengan membawa lebih dari 10000 USD uang ke luar Negeri ternyata semua anggota DPRD Tk.I Prov.Sumsel sedang tidak ada dikantor atau ruang kerjaannya masing-masing lagi sibuk memantau perolehan hasil suara Pemilihan Legeslatif di KPU baik dikota maupun di Kabupaten Tim Transaksi Konon kabarnya, Rombongan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin ini ditangkap aparat Penegak Hukum Amerika Serikat, karena kedapatan membawa uang lebih dari 1000 USD keluar Negeri. Gonjang ganjing ini membentuk Publik Opini, dan timbul pertanyaan di Masyarakat dari mana masing-masing Pimpred tersebut mempunyai uang sebanyak itu apakah uang saku itu tabungan Pribadi atau sudah dianggarkan

Pengurusan Pewarganegaran .. yang ditimbulkan mengenai Pengurusan Hak Pewarganegaraan barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan UndangUndang Kewarganegaraan yang baru. Dengan lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul. Menurut Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Didalam Undang-Undang No 12 Thn 2006 Pasal 8 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Namun pada Pasal 9 Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak bertu-

rut-turut. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturutturut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturutturut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, mempu-

ci Percobaan bahwa terkesan Pemerintah kurang keberpihakan kepada Rakyat,” pungkas Syaiful. Investigasi NCW selama ini ujar Syaiful Nazar, bahwa memang betul adanya Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya mewujudkan komitmen percepatan pelayanan di bidang keimigrasian khususnya pelayanan Paspor. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak bermunculan masalah baru, masyarakat merasa dirugikan saat hendak membuat paspor. Keluhannya ketidak tersediaannya Bank Persepsi yang ditunjuk BNI 46 (Persero) Tbk pada kantor-kantor Imigrasi sehingga waktu banyak terbuang sudah barang tentu terjadi penambahan biaya. “Ini tidak memangkas birokrasi, melainkan menciptakan birokrasi baru yang berpotensi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” pungkas Syaiful. Ketika Sekretaris Jenderal Bambang Rantam Sariwanto mewakili Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dalam Penyerahan perpanjangan nota kesepahaman jasa layanan perbankan dan Penyerahan PNBP Keimigrasian antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan PT Bank Negara Indonesia 46 kantor BNI Pusat, Jakarta mengatakan, “ Perjanjian Kerjasama ini merupakan komitmen kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik di jajaran kementerian Hukum dan HAM, dengan kerjasama layanan perbankan yang telah di perpanjang, kemudian di kembangkan dengan pembayaran penerimaan PNBP ini tentunya akan lebih memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam

kesempatan itu Direktur Jenderal Imigrasi Bambang Irawan, juga berkesempatan melakukan penandatanganan Nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Ham dengan Bank Negara Indonesia 46 Tbk. Namun apa yang terjadi, dengan adanya penambahan biaya Administrasi Bank Persepsi BNI 46 (Persero) Tbk sebesar Rp 5.000 yang dibebankan kepada masyarakat itu, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan!. MoU yang dilakukan Kemenkumham dengan PT BNI 46 (Persero) Tbk, dilaksanakan Ditjen Imigrasi, Ditjen Administrasi Umum (AHU), Sisminbakum, Fidusia, Warga negara, Ditjen HKI Hak Cipta, Paten, Merek, Tata Laksana Ruangan, Design Industri, Rahasia Dagang, Sudah menyeluruh di jajaran Kemenkumham. Dan, dampak yang ditimbulkan sangat fantastis, serta keluh kesah masyarakat Indonesia umumnya tentang pungutan yang Rp5.000 belum terjawab. Lebih jauh ujar Syaiful, masyarakat Indonesia ini dikenal santun, akan tetapi budaya santun itu janganlah dijadikan ajang mengeruk keuntungan secara pribadi orangperorangan maupun golongan. Berikanlah mereka itu suatu ketegasan dan kejelasan yang yang dapat dinalar akal sehat dan hukum?.

melalui APBD. Salah satu Gabungan Ketua LSM Sumsel Andi Agustas, tetap memantau perkembangan tentang laporan mereka dengan No.21 P INTEL 10/1-14 dikantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Diperoleh keterangan dari Kasi Penkum Mulyadi saat diruang kerjanya pada hari Rabu (07/05) bahwa TIM Kasi IV yang di ketuai oleh Haidirman SH sedang melakukan proses terhadap permasalahan DANA Hibah Th.2013 yang dimaksud. Jaksa Haidirman SH dan Timnya, menurut keterangan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (PENKUM) Kajati Sumsel Mulyadi, Tim tersebut sedang memeriksa Pihak Biro Pengelolaan Keuangan Daerah Prov.Sumsel diruang kerjanya. Lebih lanjut ujar Mulyadi, Pihak INTEL tidak berhak untuk memanggil Pihak yang terlapor seperti Kabag Humas dan Protokol Iren Camelin Sinaga dan sekarang ini semua Pihak yang terkait sudah dimintai keterangan dan kita tunggu saja hasilnya dari Tim tersebut Kata Mulyadi kepada salah Satu perwakilan Gabungan Ketua LSM Sumsel dan Andi Agustar yang selalu didampingi Wartawan Transaksi.

Andi Agustar Ketua LSM P2M yang mewakili dari Gabungan 12 Ketua LSM Prov.Sumsel mengatakan, bahwa permasalahan Dana Hibah Th.2013 yang sudah diterima oleh Sembilan kelompok Organisasi Wartawan tersebut dan sudah dilaporkan kekejaksaan Tinggi Prov. Sumsel tetap dalam pantauan kami yang tergabung 12 Ketua LSM di Sumatera Selatan. Kami kawal terus baik dari Gabungan Ketua LSM yang berada di Prov. Sumsel dan selalu berkoordinasi dengan DPP-NCW di Jakarta, hingga ada suatu kejelasan Proses Hukumnya. Tekad Gabungan Ketua LSM Sumatera Selatan sudah bulat, apapun alasannya Penyaluran Dana Hiba tersebut kepada sembilan Kelompok Organisasi Wartawan atau Organisasi Profesi harus yang mempunyai SITU-SIUP-SIUPP dan berbentuk hukum. Kalau Badan Usaha, tentunya sudah terjadi penyimpangan dan mengarah KKN dan terindikasi pelanggaran hukum dan dapat dijerat Undang-undang Gratifikasi karena wadahnya “ Diduga Cacat Hukum “ Nyatanyata perbuatannya telah merugikan keuangan Negara sebesar

nyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Akan tetapi, pada Pasal 19, Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat, Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda, Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Menurut beberapa sumber koran ini di ke imigrasian banyak yang kurang memahami akan apa yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dengan peraturan Menteri.

Satu Masalah Belum Selesai Timbul Masalah Baru Permasalahan Sistem Pelayanan Penerbitan Paspor Terpadu (SPPT) atau yang dikenal dengan Sistem One-Stop Service (OSS) bersama delapan Kantor Imigrasi

Misalnya saja, bagaimana nasib seseorang orang asing telah menjadi warga negara Indonesia lalu istrinya menyusul suami. Kendalanya ujar sumber, istrinya itu tetap harus mengacu kepada Pasal 8 UndangUndang No 12 Th 2006 baru bisa memperoleh haknya. Pewarganegaraannya. “Inilah kendala selama ini, menurut hukum dan perundang-undangan negara kita jelas-jelas istri turut suami.” Jika memang dikembalikan kepada Pasal 8 sudah dapat dipastikan akan menemui jalan buntu. Namun secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, dalam UU ditentukan, yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing. Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji ba-

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

lainnya di seluruh Indonesia belum efektif. Sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan layanan pembuatan paspor untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga citra Imigrasi di mata masyarakat semakin meningkat pula. Sistem One-Stop Service ini menggantikan sistem One Day Service yang sebelumnya dilaksanakan di Kantor Imigrasi dalam proses penerbitan paspor RI. Dengan adanya sistem One-Stop Service ini diharapkan pelayanan penerbitan paspor pada Kantor Imigrasi meningkat. Pendalaman investigasi diperoleh NCW di Kemenkumham dan Jajajarannya seperti Ditjenim dengan terobosan One Day Service konon kabarnya Ditjenim telah mengeluarkan biaya puluhan miliar dan itu dilaksanakan beberapa kali saja. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Ditjenim masalah penyediaan perangkat yang sedemikian besar uang negara dikeluarkan lalu kemudian diganti menjadi One-Stop Service , perencanaan bahwa One Day Service itu sia-sia alias mubazir dan menghambur-hamburkan uang negara. Semoga Menteri Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Amir Syamsudin melihat penderitaan Masyarakat Indonesia yang selalu diombang-ambingkan oleh pengambil kebijakkan. Harapan bangsa Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan yang sebijak-bijaknya demi kepentingan bangsa dan negara. | Elman Sihombing/Rechan/ Ilham

Rp8 miliar. Apalagi merujuk kepada Surat Keputusan GUBERNUR Sumatera Selatan No : 130/KPTS/ VI/2012 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, menurut Andi Agustar mewakili Gabungan 12 Ketua LSM Prov. Sumsel. Andi Agustar tambahkan lagi, jangan sampai permasalahan ini dipeti Eskan oleh Pihak Kajati Sumsel atau diulur-ulur waktu sehingga permasalahan ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kajati yang baru nanti. Andi Agustar tetap mendesak Kejati Sumsel, dia berharap permasalahan ini sudah tuntas dan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan dibuka secara transparan, agar Pihak-pihak yang terkait harus mempertanggung jawabkannya. Jangan sampai terjadi pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang baru, dan laporannya akan terpending. Bagaimana mungkin harapan Masyarakat dalam Penegakan Hukum kesampaian kalau setiap masalah di Sumatera Selatan selalu begitu-begitu saja alias Tidak Pernah Tuntas, Andi Agustar mengakirinya. | Nas/Tim

gaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti

NCW Bentuk TIM ............

Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch (DPPNCW) mengatakan, bahwa dugaan korupsi ada di pengeluaran Dana Belanja Hibah Pemda Kabupaten Bogor Tahun 2013 sesuai dengan data-data yang ada di NCW, tegasnya. Sebagai Koordinator NCW akan membentuk TIM guna melakukan Investigasi, sampai sejauh mana data dan bukti-bukti yang diperoleh NCW. Dugaan kuat sementara ini ada yang fiktif sesuai pernyataan atau keterangan, lalu setelah data dan prosedur pelaporan lengkap Koordinator NCW akan melaporkannya secara resmi kepada institusi penegak humum, ujarnya kepada Koran Transaksi di Jakarta (17/5). Misalnya saja, ujar Aidil, dana Belanja Hibah Pemda Kabupaten Bogor Tahun 2013 yang diduga fiktif dalam pengeluarannya antara lain di Bidang Belanja Hibah kepada Pemerintah dalam hal ini Instansi Vertikal sejumlah Rp 151.049.643.000, dari jumlah yang sangat besar ini ada dua Instansi Vertikal yang dimasukkan dalam pengeluaran dana tersebut, yaitu Instansi Kodim 0508 Depok dan Polres Depok, sedangkan ini adalah di luar Instansi Vertikal Pemda Kabupaten Bogor, jelasnya dengan nyata. Apakah ini tidak menyalahi Hukum dan Perundang-undangan atau Kemendagri tentang hubungan Vertikal Pemerintah Daerah, tanyanya kembali. Disisi lain ada Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan yang nilainya mencapai Rp14.552.000.000, ini dalam pengajuan pengeluaran ada data fiktif, seperti yang kami temukan beberapa nama dalam Pengeluaran Belanja Hibah tersebut tidak ada menerima seperti yang dinyatakan Drs. Ramli, Mag sama sekali tidak menerima bantuan Dana Hibah tersebut dari Pemda Kabupaten Bogor, Didin Kusnadi, Ust. Anwar, Ust. Rusna, Acing, Agus, H. Abdul Madjid dan Otong Hermansyah, ini semuanya Pengurus Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Bogor menyatakan tidak menerima Bantuan Dana Hibah Pemda Kabupaten Bogor Tahun 2013, tetapi nama-nama Pondok Pesantren mereka tercantum dalam data yang menerima Bantuan tersebut, apakah ini bukan fiktif, tambah Koordinator Investigasi NCW. Menurut Aidil, adanya dugaan korupsi dalam pengeluaran Dana Hibah Pemda Kabupaten Bogor Tahun 2013, erat kaitannya dengan Wakil Bupati Bogor Hj. Nurhayati dimana dia kala itu adalah Sekretaris Daerah. Disaat KPK sedang turun dalam Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin, saat itu Koordinator NCW berada di lokasi Penggeledahan ruangan Bupati Bogor dan sempat bertemu dengan wakil bupati dan mengklarifikasi kepada Wakil Bupati Nurhayati. Sangat disayangkan ketika itu waktunya tidak tepat, wakil bupati mohon maaf saya sedang urusan KPK silahkan ke Asda Kesra dan sudah dilimpahkannya, pungkas Aidil. Menurut beberapa waratawan saat mengkonfirmasi tentang kasus ini selalu saja diarahkan kepada Asisten Kesra Pemda Kabupaten Bogor Drs. Dadang Irfan. Lalu, ada apa dibalik semuanya ini ujar beberapa rekan kuli tinta kepada koran ini keluh kesahnya. Apalagi ujar beberapa wartawan tambahkan, yang sangat tidak dapat diterima akal sehat, Dadang itu sebagai Aparatur Pemerintah, tanpa disadarinya berbicara kepada wartawan dengan sombong dan keangkuhannya mengatakan, kalau kasus ini sudah banyak yang datang padanya menanyakan apalagi dan anak saya juga di KPK. Inilah yang mengundang pertanyaan, kendatipun anaknya bertugas di KPK apakah dapat menumpulkan hukum. Apakah memang Dadang sengaja dijadikan Asisten Kesra di Pemda Kabupaten Bogor, untuk menjawab konfirmasi berita wartawan. Lalu bagaimana dengan fungsi humas di Bogor? | Tim

kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No. 1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas

Ius Soli; Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan. Asas Ius Sanguinis; Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan ststus kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2). | ES/SN


NO. 290 ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

8

Muirapuama Goyang Pecinta Reggae di Unisma Bekasi MUIRAPUAMA Band menggoyang pecinta Renggae dalam Fisip Education And Art 2014 (Fear ‘14’) di Unisma Bekasi, Sabtu (10/5) lalu. Muirapuama Reggae & Blues menghentakkan panggung Fear ‘14’ dengan empat buah lagu. Yaitu lagu Kembali, Hitam Putih, No Woman No Cry dan Bongkar. Dengan moto Rise Up And Sing, Muirapuama sukses memuaskan dan melepas kerinduan Brader n Sista pecinta Reggae. Dengan bendera merah, kuning, hijau ratusan pecinta reggae berjoget ria. Satu persatu lagu dibawakan dengan apik oleh Muirapuama membuat penonton larut bernyanyi bersama. Di tengah penampilan Muirapuama memperkenalkan satu persatu personilnya, yaitu Aboot (Vokalist), Unay (Vokalist), Kela Bare S (Violinist), Inyung (Keyboardist), Jenar (Guitarist), Kiki (Lead Guitar) dan Deny (Bassist), Apin (Drumer) aditional.

Menceritakan kisah hidup Raditya Dika ketika SMA.

S

iapa tak kenal novelis muda yang kreatif lucu dan kocak seperti Raditya Dika. Beberapa karyanya telah difilmkan. Bukan hanya novelnya filmya juga laris manis di pasaran. Kali ini dia kembali meririlis film terbarunya bertajuk Marmut Merah Jambu. Film ini diangkat dari novel yang berjudul sama yakni Marmut Merah Jambu, diproduksi oleh PT Kharisma Starvision Plus dengan produser Chand Parwez Servia. Dalam film ini diperkenalkan banyak pemain baru yang terlibat seperti Christoffer Nelwan (musikal Laskar Pelangi), PRODUSER Sonya Pandarmawan (lulusan Chand Parwez JKT48), Julian Liberty (BrandalServia, Fiaz Servia PRODUKSI Brandal Ciliwung) dan Anjani Starvision Dina (Kata Hati). SUTRADARA Tidak hanya itu, film ini juga Raditya Dika didukung oleh para pemainpemain kawakan seperti Tio Pakusadewo, Bucek, Feby Febiola, Dewi Irawan dan Jajang C. Noer. Film ini menceritakan kisah hidup Raditya Dika ketika SMA. Banyak sisi kocak dari Raditya yang terekspos. Bukan hanya menjadi sutradara, dalam film ini Raditya Dika, juga merangkap menjadi penulis skenario dan menjadi pemain, yang memainkan dirinya sendiri. | Suryati

| Nur

BATHARA SAVERIGADI DEWANDORO,

Koreografer Kelas Dunia Termuda Persembahkan “Gama Gandrung” BAGI seniman, nilai-nilai (tatanan dan tuntunan) tersebut, dapat diekspresikan menjadi karya seni penuh makna simbolis, didaktis, sekaligus menghibur. Inilah yang akan direpresentasikan penari muda berbakat, penyandang gelar Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai koreografer kelas dunia termuda berbasis seni tari tradisi, Bathara Saverigadi Dewandoro. Pelajar Kelas 2 SMU Angkasa 2 Jakarta Timur yang akrab disapa Bathara ini, memang terlahir dari keluarga seniman. Ayahnya Suryandoro seorang begawan alumni institute seni Indonesia (ISI) Surakarta program komposisi tari. Sementara ibunya Dewi Sulastri, master tari dunia alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Kali ini Bathara kembali membuat repertoar tari bertajuk “Gama Gandrung” (Perjalanan Gandrung). Tari Gama Gandrung ini didukung oleh pemusik Sri Waluyo penata artistik Agus Linduaji dan penata kostrum Yani Wulandari. Persembahan tari tradisional kontemporer berlatar belakang tari Gandrung Banyuwangi ini, akan dipentaskan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Rabu 11 Juni 2014, pukul 20.00 WIB mendatang. Kenapa Gandrung? “Saya mengagumi sejarah kesenian Gandrung. Tari Gandrung memuat berbagai makna, seperti ungkapan syukur, suka cita, harapan, sampai dengan kesakralan. Lewat Tari Gandrung inilah, simbolisasi tentang harmonisasi antara alam dan manusia dicoba untuk digambarkan oleh para penari yang akan kami persembahkan,” ungkap Bathara Saverigadi Dewandoro , saat dijumpai di tempatnya berlatih, di Swargaloka Art and Culture Foundation, Pasar Rebo Jakarta Timur Remaja yang lahir di Bantul Yogyakarta, 7 Februari 1997 ini,

memperlihatkan pertumbuhan logika dan penalaran yang lebih dibanding anak-anak seusianya. Belasan karya repertoar tari dilewatinya, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Khususnya melalui pegelaran The Indonesia Opera Drama Wayang. Bathara juga telah menciptakan beberapa karya tari yang mengantarkannya mendapat sejumlah penghargaan. Penghargaan tersebut diantaranya; Juara 1 Lomba Tari Kreasi Pesta Seni Pelajar Tingkat DKI Jakarta 2011 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, Juara 1 Lomba Tari Kreasi SeJabodetabek - Festival Selaras Pinang 2012, penghargaan Penata Tari Terbaik dari Himpunan Seni Budaya Bangsa Indonesia (HISBI) 2012, atas karyanya berjudul “Tekad,” dan Juara 1 Lomba Tari Kreasi Kelompok

Nasional, yang diselenggarakan Universitas Indonesia dalam rangka 7th NFF National Folklore Festival 2013. Bathara kerap juga tampil menjadi narasumber di berbagai kegiatan variety show televisi, diantaranya melalui acara “Inspirator Muda Indonesia, Kick Andy” Metro TV, dan acara “Tea Time” Metro TV tampil bersama penyiar senior Desi Anwar. Bathara juga sempat membintangi Film Televisi (FTV) “Tusuk Konde” yang disutradarai Enison Sinaro. | Suryati


NO. 290 ‰ TH XIII Senin, 19 Mei - 1 Juni 2014

KORAN TRANSAKSI

9

Tempat Hiburan Malam Harus Bersih Dari Narkoba Jakarta, Trans - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Arie Budhiman menyatakan seluruh tempat hiburan, termasuk hiburan malam seperti diskotik, harus bersih dari narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. “Intinya, seluruh tempat hiburan yang ada di wilayah Kota Jakarta harus bersih dari narkoba. Jadi, kalau ada tempat hiburan

yang kedapatan pengunjungnya membawa narkoba, pasti kita beri sanksi keras,” kata Arie di Jakarta, belum lama ini. Menurut Arie, sanksi keras yang dimaksud itu, yakni berupa pencabutan izin operasional. Hal itu akan dilakukan apabila ada bukti dari pihak manajemen karena telah lalai melakukan pengawasan. “Kalau terbukti lalai, bahkan

sampai membiarkan narkoba beredar di tempat hiburan yang dikelolanya, maka izinnya akan kami cabut. Itu sudah menjadi komitmen kita,” ujar Arie. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius terkait

rencana penutupan diskotik yang pengunjungnya kedapatan membawa narkoba. “Kita sudah sepakat dengan Kabareskrim Polri, jika ada diskotik yang pengunjungnya kedapatan membawa narkoba sampai dua kali, maka diskotik itu akan kami tutup,” tutur Basuki. Dia mengungkapkan tempat hiburan malam, terutama seperti

diskotik seringkali menjadi tempat untuk mengedarkan narkoba, sehingga harus mendapatkan pengawasan. “Oleh karena itu, para pengusaha diskotik harus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba. Salah satu caranya, yaitu dengan melarang peredarannya di tempat usaha masingmasing,” ungkap Basuki.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat sebanyak 207 pengunjung tempat hiburan malam yang tertangkap dan positif menggunakan narkoba sepanjang 2013. Angka tersebut diperoleh setelah pihak BNN melakukan sebanyak 32 kali operasi terhadap 24 tempat hiburan malam yang tersebar di wilayah Kota Jakarta. | Rechan

Pelepasan ribuan lampion di Candi Borobudur, Kamis (15/5) dini hari lalu. Pelepasan lampion itu dilakukan oleh sejumlah umat Buddha dan pengunjung acara Waisak usai mengikuti detik-detik Waisak 2558 BE/2014.

FOTO | ISTIMEWA

RIBUAN LAMPION HIASI LANGIT MALAM

BOROBUDUR Ada doa dan harapan yang diucapkan seiring lampion itu diterbangkan.

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM Rechan Nazar, Fatahilah Jenar, Ankela Bare Simamora, Arif Okta P, Ilham Adi

T

radisi pelepasan ribuan lampion kembali dilakukan di Candi Borobudur, Kamis (15/ 5/2014) dini hari lalu. Pelepasan lampion itu dilakukan oleh sejumlah umat Buddha dan pengunjung acara Waisak usai mengikuti detik-detik Waisak 2558 BE/2014 di pelataran sisi barat Candi Buddha peninggalan dinasti Syailendra itu. Langit di atas Candi Borobudur terlihat gemerlap kuning kemerahmerahan. Meski udara dingin menyeruak, namun ribuan orang tampak antusias menerbangkan lampion tersebut. Sementara, bulan bersinar dengan terang dan penuh, menjadikan langit dini hari itu indah. Tradisi penerbangan lampion ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh

umat Buddha. Namun, beberapa anak muda yang ikut dalam perayaan waisak ini ikut menerbangkan lampion dengan membelinya pada panitia seharga Rp100 ribu. Penerbangan sekitar 1.000 lampion ini dilakukan usai para umat berdoa di depan altar dengan mengucapkan parita atau doa-doa. Kemudian, para biksu dan biksuni melakukan pradaksina, yakni berjalan mengelilingi Candi Borobudur searah jarum jam sebanyak tiga kali. Mereka mengarak relik Buddha yang dibawa oleh seorang biksu. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Walubi, Arief Harsono mengatakan, pelepasan seribu lampion ke udara dilakukan sebagai penutup perayaan Tri Suci Waisak. Ada doa dan harapan yang diucapkan seiring

lampion itu diterbangkan. “Dengan melepas lampion ini, kami mengucap syukur atas kebahagiaan yang telah diterima dan memohon berkah waisak untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa di dunia,” jelas Arief. Sementara itu, pemukulan beduk dan genta menjadi penanda memasuki detik-detik waisak. Detikdetik Waisak berlangsung pukul 02.15.37 WIB. Usai penabuhan beduk dan genta itu, pembacaan doa oleh masing-masing majelis agama Buddha secara bergantian. Umat kemudian berdoa, merenung dan bermeditasi dengan mendengarkan pujian-pujian itu. Biksu Tadisa Paramita Mahast-

haviira dalam renungan detik-detik Waisak mengatakan, banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan sang Buddha. Menurutnya, Buddha telah mengajarkan kesederhanaan, kehidupan bersih yang mengekang kehidupan jahat. Ia mengatakan, Sang Buddha selalu mengajarkan cinta kasih, simpati, dan kesemimbangan batin. “Cinta kasih adalah rasa persaudaraan, persahabatan yang mendorong berbuat kebaikan. Cinta kasih adalah keiinginan untuk membahagiakan makhluk lain dan menyingkirkan kebencian. Cinta kasih yang diajarkan Sang Buddha adalah cinta kasih yang universal,” katanya. Ia mengatakan, belas kasih harus menggema dan menyebar ke

segenap penjuru untuk menetralisir akumulasi kegelisahan umat manusia. Dalam pesan waisak sebelumnya, Biksu juga berdoa bagi pemimpin Indonesia mendatang bisa membawa kemakmuran pada bangsa. “Pemimpin mendatang juga bisa mengayomi dan membawa kemakmuran bagi seluruh warga. Pemimpinnya nanti juga tidak diskriminasi dan menjaga kebhinekaan,” katanya. Sementara itu, ratusan Umat Buddha dari Majelis Niciren Shoshu Buddha Dharma Indonesia mendoakan kemakmuran Bangsa Indonesia saat upacara Waisak Nasional 2558 BE. “Kita mendoakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia,” kata Bhiksu Yang Arya Shojo Sakabe. | Rechan


HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS BANTEN

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Mahasiswa Pandeglang Minta KPK Usut Korupsi Banten Pandeglang, Trans - Dua kelompok mahasiswa yang terbagung dalam Front Mahasiswa Marhaenis dan Komunitas Soekarno Muda 45 meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus-kasus korupsi di Provinsi Banten. Permintaan tersebut disampaikan dua kelompok mahasiswa Pandeglang tersebut, dalam unjuk rasa, Senin, di depan Kantor Bupati Pandeglang dan gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang Pandeglang (rumah dinas bupati).

Rano Segera Lakukan Perombakan Pejabat SKPD Banten

“Kita mendukung proses hukum terhadap Tb Cheri Wardana yang sudah ditangkap oleh KPK, karena diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terkait sidang sengeketa pilkada di Lebak,” kata Bambang Ferdiansyah, koordiantor dalam aksi tersebut dalam orasinya. Namun, kata dia, diharapkan KPK tidak hanya berkonsentrasi pada kasus dengan tersangkat Chaeri, yang merupakan adik kandung Gubenur Banten Ratu Atut Chosiayah saja, tapi pada kasus

korupsi lainnya yang ditenggarai banyak terjadi di Banten. Restu Sugrining Umum, koordinator lainnya, menyatakan para pendiri Provinsi Banten mengharapkan agar daerah ini lebih maju dan sejahtera setelah menjadi daerah otonomi sendiri, dan terpisah dari Provinsi Jawa Barat. ‘Puncak’ perjuangan para tokoh itu, tercapai setelah pemerintah menyetujui pembentukan Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000, dan harapan daerah ini bisa lebih maju dan bersaing dengan daerah lain

pun semakin besar,” ucapnya. Namun, kata dia, kondisi sangat ironis terjadi di daerah ini, karena setelah 13 tahun berdiri, Banten justru menjadi daerah yang sangat terpuruk dan menjadi provinsi terkorup di Indonesia. “Bukti Banten sebagai daerah terkurup ada, dengan adanya pencekalan terhadap Gubernur Ratu Atut Chosiyah oleh KPK, demi lancarnya pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pilkada di Kabupaten Lebak,” tandasnya. Keterlibatan keluarga Ratu Atut,

kata dia, semakin nampak, baik jalur birokrasi ataupun keluarga, bahkan jalur politik busuk yang selalu memuluskan semua jalannya kongkalingkong kepentingan. “Kasus hibah di Provinsi Banten, kata dia, bukan semua rahasia umum lagi. Bagaimana pembandingan yang merata terhadap keluarga, kolega, organisasi dan partai koalisi yang selama ini berada ‘di bawah ketiak’ gubernur,” tukasnya. Dalam kesempatan itu, para pengunjuk rasa juga meminta Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mundur

dari jabatannya dan supremasi hukum terus ditegakan di Bumi Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi, menangkap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (3/10) karena diduga melakukan penyuapan pada Ketua Mahkamah Kontitusi Akil Mocktar atas sengketa Pilkada Lebak. Dalam penanagkapan tersebut, KPK Juga menyita barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dengan total Rp1 miliar. | Yus

Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan Berbagai kebijakan dan program pemerintah telah disusun untuk menciptakan Kota Tangerang yang nyaman dan layak huni bagi warganya.

FOTO | IST

Rano Karno.

Serang, Trans - Plt Gubernur Banten Rano Karno segera melakukan perombakan para pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Banten, mengingat ada sejumlah jabatan yang kosong di eselon dua, tiga dan empat. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengirimkan surat usulan pengisian jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke Kemendagri. “Ya memang surat usulan sudah dikirim ke Kemendagri, Rabu (14/5). Sesuai aturan Plt Gubernur bisa melakukan mutasi atas persetujuan mendagri,” kata Muhadi di Serang, belum lama ini. Plt Gubernur Banten Rano Karno sehari sebelumnya mengatakan, dengan dasar ada dua jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang saat ini dijabat oleh Plt, Pemprov Banten sudah melayangkan surat ke Kemendagri untuk melakukan rotasi dan mutasi. “Saat ini ada dua jabatan kepala SKPD yang kosong yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan rotasi dan mutasi,” kata Rano Karno. Menurut dia, dengan dasar pengisian dua jabatan itu, Pemprov Banten sudah melayangkan surat Kemendagri. “Pasti terjadi mutasi. Apalagi kita saat ini juga ada 27 eselon III kosong, dan IV juga banyak yang pensiun. Ini harus ditindaklanjuti,” katanya. Rano mengatakan sebenarnya ada empat persyaratan yang tidak boleh dilakukan oleh Plt, salah satunya adalah tidak boleh melakukan rotasi dan mutasi, kecuali berkonsultasi dengan Kemendagri karena kepentingan. “Kita dasarnya kepentingan, karena ada dua jabatan yang kosong. Untuk itu, kita konsultasikan ke Kemendagri,” kata Rano.. Selain melakukan rotasi dan mutasi, pihaknya juga menyampaikan surat ke Kemendagri untuk penarikan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Banten yang diusulkan oleh Gubernur Banten non Aktif Ratu Atut Chosiyah, melalui Badan Kepegawaian Dalam (BKD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketiga nama tersebut akan ditinjau ulang dan harus mengikuti mekanisme sesuai aturan. Sebagaimana diketahui, ketiga calon Sekda yang diusulkan pada tanggal 24 April 2014 yakni Kepala Dinas Pendidikan Hudaya Latuconsina, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Zainal Mutaqin, dan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Opar Sohari. Rano mengatakan Pemprov Banten akan meminta persetujuan dari Kemendagri untuk mengkaji ulang tiga nama calon Sekda yang telah diajukan oleh Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah. | Yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan Labora Taruly Falscay Guntur Karuyan

JALAN RUSAK Ruas jalan Sawah Luhur, Kasemen Kota Serang rusak. Gambar diambil, Sabtu (17/5) pagi.

FOTO | ISTIMEWA

Dinkes Tangsel Gandeng KBIH Cegah Virus Mers Tangerang, Trans - Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten, akan menggandeng Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan organisasi travel umroh untuk mencegah meluasnya virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERSCov). “Saat ini kita sedang data dan dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi kepada seluruh KBIH dan pihak travel Umroh se wilayah Tangsel guna mengajak kerjasama dalam mengantisipasi meluasnya virus MERS,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Tangsel, dr. Tulus Muladiono di Tangerang, Rabu. Ia mengatakan, upaya yang akan dilakukan dalam sosialisasi itu yakni memberikan materi kepada jemaah haji

dan umroh tentang bahaya virus MERS yang mirip dengan virus H5N1 atau flu burung. “Walaupun hingga kini belum adanya laporan warga Tangerang Selatan terkena virus tersebut namun kita harus cegah sedini mungkin,” ujarnya. Ia menuturkan, secara penelitian melalui medis, virus MERS berbeda dengan virus SARS. Namun penyebarannya melalui cairan seperti batuk dan bersin-bersin ataupun sentuhan melalui benda yang terkontaminasi dengan virus MERS. “Maka itu perlu disosialisasikan,” ujarnya. Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum (RSU) kota Tangsel, dr. Tri Utami, mengatakan, hingga kini belum ada laporan mengenai warga yang terkena virus Mers. “Jika memang ada warga yang

terkena virus Mers maka akan langsung di rujuk ke RSU Kabupaten Tangerang karena terdapat ruang isolasi khusus,” ujarnya. Dua RSUD di Provinsi Banten, disiapkan untuk menampung pasien suspect penyakit MERS yakni RSUD Kabupaten Tangerang dan RSUD Serang. Dengan kelengkapan sarana seperti ruang isolasi, tenaga medis terlatih, maka dapat dipastikan bila kedua RSUD tersebut siap untuk menampung pasien suspect penyakit MERS. Dari total 28 dokter spesialis paru paru yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Banten, terdapat enam dokter yang disiapkan untuk menangani pasien suspect penyakit MERS. | Yus

Tangerang, Trans - Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Dan tentunya membangun suatu wilayah atau kota tidak hanya berkutat pada persoalan pembangunan fisiknya semata tapi juga harus memprhatikan kondisi kelestarian lingkungannya. Dan pembangunan berwasawasan lingkungan telah menjadi concern Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana tecermin dalam Misi Kota Tangerang yakni Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman. Berbagai kebijakan dan program pemerintah telah disusun untuk menciptakan Kota Tangerang yang nyaman dan layak huni bagi warganya. Pembangunan yang ramah lingkungan tentunya memerlukan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya pemerintah yang harus aktif mensosilaisaikan atau memprogranmkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan tapi juga masyarakt harus ada partisipasi dari masyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Tangerang terus mengajak masyarakatnya untuk terus terlibat aktif dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, seperti melalui Program Bank Sampah, Car Free Day maupun program Tangerang Berkebun. Kesadaran dan kepedulian dalam menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Tangerang. Hal ini bisa dimulai dari hal terkecil seperti membuang sampah pada tempatnya, atau dengan menerapkan pola 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle). Dengan pola tersebut setiap warga di Kota Tangerang diminta untuk mengelola sampah di tempat masing-masing sehingga sampah tak terpakai tidak mengotori lingkungan dan bahkan menjadi hal yang produktif. Membangun Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungantentunya harus dimulai sedini mungkin. Oleh karenanya pemerintah Kota Tangerang juga melibatkan pihak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pemerintah Kota Tangerang mengembangkan sekolah Adiwiyata yaitu sekolah berbasis lingkungan. Kedepan Kota Tangerang akan menjadi sebuah Kota Metropolitan yang tidak hanya nyaman untuk warganya. Didukung dengan heterogenitas warganya Kota Tangerang akan menjelma menjadi sebuah Kota Megapolitan yang ramah lingkungan terintegrasi dengan jaringan trasportasi dan teknologi infromasi kelas dunia. Bersama Wujudkan Kota Tangerang yang bersih, Indah dan Nyaman. | Yus

Pemkot Tangerang Operasikan “CGC Sapu Jagat” Kelola Sampah Tangerang, Trans - Pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan Lembaga Riset Muda Indonesia, mulai mengoperasikan inovasi teknologi pengolahan sampah CGC Sapu Jagat. Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa, mengatakan, CGC Sapu Jagat merupakan teknologi ramah lingkungan yang dapat menghasilkan energi serta pengolahan sampah secara zero waste. “Pemkot Tangerang menyediakan alat ini untuk kemudian dilakukan riset oleh LRMI di TPA Rawa Kucing,” ucap Wali Kota. Ia mengatakan, CGC Sapu Jagat memiliki kemampuan mereduksi sampah dengan kapasitas minimal 30 ton sampai 100 ton sampah sehari untuk setiap unitnya. Kemudian, CGC Sapu Jagat mampu tidak mengeluarkan polusi

FOTO | IST

CGC Sapu Jagat, teknologi ramah lingkungan yang dapat menghasilkan energi serta pengolahan sampah secara zero waste.

asap, suara dan bau maupun kerusakan air dan tanah saat operasional kerjanya. Lalu, dengan penambahan alat konversi tertentu, alat ini mampu

mendaur ulang sampah menjadi energi terbarukan berupa listrik sampai dengan 100 KWH hingga 1 MWH di setiap titiknya. “Bisa dikatakan, alat ini memiliki

kemampuan yang lebih dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi,” ujarnya. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Tangerang, Ivan Yulianto menambahkan, CGC merupakan teknologi pengolahan sampah berbasis teknologi elektro plasma yang efektif dan mampu menghancurkan sampah dalam waktu satu jam dengan suhu 1.000 hingga 8.000 derajat celcius pada level 8. “Bahan bakarnya adalah sampah itu sendiri. Begitu pula saat PreHeating untuk awal pembakaran, hanya menggunakan sampah,” ujarnya. Kepala Bidang Bina Lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan, M. Taufik Syahzaeni menambahkan, alat ini memiliki keunggulan yakni tidak menggunakan BBM untuk mengoperasikan, dapat dioperasikan di TPST, TPA, kawasan peru-

mahan maupun pulau. Lalu, tidak diperlukan pemilihan sampah sebelum dibakar karena dapat mengelola semua kondisi sampah, biaya operasional yang murah, aman dan jam operasional dapat menyesuaikan SDM yang ada. Sangat ramah lingkungan karena bebas emisi berbahaya, dapat dikonversikan menjadi energi terbarukan dan memiliki hasil sampingan berupa insektisida dan abu. Kedepannya, lanjut Taufik, alat ini akan diterapkan di setiap kecamatan untuk mengakomodir timbunan sampah yang saat ini mencapai 1.000 ton per hari. Sehingga, dibutuhkan 20 unit CGC dengan kapasitas 50 ton per harinya. “Penerapan CGC akan berjalan bersama dengan program 1.000 bank sampah. Sehingga, nantinya akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah,” ujarnya. | Yus


HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABAR

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Awasi Proyek Jalan Pemkot Gaet ITB Nantinya jalan di Bandung akan tepat mutu karena teknisnya betulbetul bagus. Bandung, Trans - Mengantisipasi buruknya kualitas proyek jalan, mulai tahun ini Pemkot Bandung menggandeng tim ahli dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengawasi setiap proyek perbaikan jalan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, tahun ini pemerintah kota akan fokus membenahi infrastruktur terutama jalan-jalan rusak. Dirinya tak ingin Bandung dikenal jalan bututnya. “Saya tidak mau Bandung dijadikan olok-olokan karena jalannya banyak lubangnya,” ujar pria yang akrab disapa Emil ini di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Jumat (16/5) lalu. Pemkot juga mengancam akan menghapus pengusaha dari daftar rekanan Pemkot Bandung jika mengalihkan proyeknya pada subkontraktor. “Jangan ada lagi downspec atau sub-sub kontrak yang dilakukan pengembang. Kita akan proaktif. Nantinya jalan di Band-

bagian lain,” tambahnya sambil mengatakan, tim ahli terdiri dari sejumlah pakar bidang jalan. Di antaranya Harmen Rahman, Sonny Sulaksono, dan I Putu Kresna

FOTO | IST

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengeringkan jalan untuk kemudian ditambal aspal di Jln. Antapani Lama Bandung, beberapa waktu lalu.

ung akan tepat mutu karena teknisnya betul-betul bagus,” ujarnya. Tim akan membantu mengawasi dan menguji spesifikasi bahan atau material yang digunakan. Saat pengerjaan proyek, tim tersebut akan ikut memantau di lapangan. Selain itu, pemkot akan menggunakan dua laboratorium untuk menguji material. Misalnya aspal di laboratorium bahan dan perkerasan Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusja-

Bus Operasional KONI Kota Bandung Terguling Bandung, Trans - Bus operasional KONI Kota Bandung yang mengangkut atlet bola voli terguling di Jalan SubangBandung, tepatnya di Kampung Nagrak, Desa/Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (14/5/2014) siang lalu. Belasan penumpang yang sedianya akan bertanding di Subang mengalami luka-luka. Mereka kini dirawat di RSUD Ciereng, Subang. Dari 14 korban, enam orang di menderita luka berat dan sisanya luka ringan. Bus tersebut ditumpangi 24 orang. Kanit Laka Lantas Polres Subang, Iptu Omon Abdurrahman, mengatakan, kecelakaan berawal saat bus bernomor polisi D 7327 AN itu akan menyalip sebuah angkot di depannya. Namun sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan karena melaju di jalan menurun. Akibatnya bus terguling dan terseret beberapa meter. Para korban langsung dievakuasi warga dan petugas ke Puskesmas Jalancagak, Subang, lalu dirujuk ke RSUD Ciereng. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas Subang-Bandung sempat macet. | Yos/Nov

tan), juga laboratorium ITB dan Polban. “Setelah lelang awal Juni kita lakukan. Dengan reformasi ilmiah ditambah pengawasan langsung oleh publik, diharapkan urusan kebinamargaan menjadi lebih baik,” katanya. Emil mengaku serius untuk menangani masalah ini. Ia bahkan mengancam akan memblacklist pengembang yang melakukan pelanggaran kontrak kerja. Untuk itu, Pemkot Bandung akan mem-

buat perjanjian dengan pemenang lelang. “Yang melanggar kita blacklist. Selain itu dalam proyek harus disertakan papan nama informasi terkait nama proyek, nilai proyek, dan waktu pengerjaan. Bahkan nomor yang bisa dihubungi serta foto pemimpin proyek,” tandasnya. “Kalau ini bisa dilaksanakan sesuai komitmen, dalam waktu 23 tahun masalah jalan sudah selesai dan kita bisa move on ke

| Arso

Paturay Tineung Siswa Kelas XII SMAN 1 Rengasdengklok Karawang Karawang, Trans – Siswa-siswi SMAN 1 Rengasdengklok, Kabupaten Karawang menggelar ceremony Paturay Tineung atau perpisahan, Sabtu (10/5) lalu, di Halaman Sekolah. Bupati Karawang H Ade Swara hadir dalam acara Paturay Tineang tersebut, sebagai wujud kepeduliannya kepada dunia pendidikan di Kabupaten Karawang, khususnya kepada siswa Kelas XII yang baru saja melaksanakan Ujian Nasional (UN) dan menunggu hasil kelulusan. Bupati hadir bersama Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agus Supriatman, M.Pd. Bupati berharap para alumni SMAN 1 Rengasdengklok bisa sukses dan menjadi duta sekolah, duta daerah Rengasdengklok, duta Kabupaten Karawang yang menjadi dambaan semua pihak. “Adik-adik sekalian disini juga bisa dan perlu untuk terus meningkatkan kualitas masing-masing yang ada pada dirinya. Kembangkan bakat, kembangkan minat. Diharapkan oleh saya pribadi atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang juga bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu kuliah, karena saat ini dunia kerja sangat dibutuhkan orang yang miliki kompetensi,” imbuhnya. “Kecerdasan Emotional dan Spritual itu menentukan, skalanya sekitar 80%. Kaitanya mengenai kesopanan, kepriba-

Bupati Karawang H Ade Swara hadir dalam acara Paturay Tineang SMAN 1 Rengasdengklok Kabupaten Karawang.

FOTO | BS

dian, dan lain sebagainya. Bila kecerdasan Intelektual saja tidak cukup perlu seimbang semuanya. Dan perlu diketahui bersama juga di tahun 2015 nanti akan ada persaingan Ekonomi Asean. Nanti yang berdagang bekerja tidak hanya dari orang lingkup nasional yang ada, mereka yang dari Benua Asean datang, itu semua tidak bisa dicegah. Maka sekali lagi saya bicara persiapkan semua oleh adik-adik agar bisa bersaing,” terang bupati. Bupati melanjutkan, Kemajuan Kabupaten Karawang yang akan datang pelakunya adalah anak-anak SMA yang sekarang lulus. “Jangan cuma menonton kesuksesan, kalian para alumni adik-adik sekalian bila nanti sekolah lagi, bekerja di

daerah lain bawa nama harum sekolah dan bawa juga nama harum Kab Karawang itu adalah hal wajib yang mesti adik adik lakukan,” tegasnya “Sekolah ini sudah banyak didengar miliki prestasi baik dari lembaganya, gurunya bahkan sampai muridnya. Pertahankan itu semua. Sebagai ungkapan apresiasinya, nanti dari kami Pemerintahan akan memberi bantuan bangunan kelas untuk laboratorium pada tahun ini. Dan untuk mulai tahun depan akan dibangun sekolah 2 lantai (Prototype) untuk 3 sekolah awal di Kabupaten Karawang. SMAN 1 Rengasdengklok salah satunya yang akan mendapatkannya,” pungkas Bupati. | BS

Tepang Sono Budak Karawang Karawang, Trans – Guna mensosialisasikan hak-hak anak dan UUPA Forum Anak Singaperbangsa Karawang gelar acara Tepang Sono Budak Karawang yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati karawang H Ade Swara, Selasa (5/13) lalu. Acara itu sekaligus untuk mensosialisasikan keberadaan Forum Anak Singaperbangsa Karawang yang telah memiliki Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 220/Kep.198.huk/ 2013. Dalam sambutannya Bupati Karawang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karawang. “Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, adalah terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat,” ujarnya. “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta

Anggaran 590 miliar Sementara Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menuturkan, kerja sama dengan ITB sudah mulai dilakukan. Awal Juni nanti akan dikumpulkan pemenang lelang dan diberi arahan yang disampaikan wali kota kepada pemenang. “Kita ada 122 paket lelang dan 100 paket lelang untuk sungai dan PJU. Anggarannya sendiri dari Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) sekitar Rp 590 miliar ditambah bantuan provinsi dan bantuan pusat. Sedangkan jalan yang diperbaiki sekitar 1.200 kilometer,” kata Iskandar. Sedangkan salah satu anggota tim, Harmein Rahman menuturkan, tim siap membantu dalam memeriksa bahan yang akan digunakan pengembang. Tenaga pengajar di Jurusan Teknik Sipil ITB ini menuturkan, timnya akan mengawasi seluruh proyek mulai dari serah terima sampai akhir. “Dengan begitu ketepatan waktu dan mutu bisa tercapai. Kita memantau dari proses awal, tengah, sampai akhir,” katanya.

FOTO | BS

Bupati karawang H Ade Swara.

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak,” paparnya. Namun demikian, lanjut Bupati Karawang, kita merasa prihatin karena seringkali kita melihat, mendengar atau membaca informasi baik dari media cetak maupun elektronik tentang kedzaliman terhadap anak-anak yang terjadi di dalam maupun di luar keluarga. “Begitu banyak kasus kejahatan yang menimpa anak-anak kita. Penganiayaan fisik dan psikis, eksploitasi, kekerasan, penelantaran, bahkan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur nampaknya sudah tidak asing lagi

dalam kehidupan kita dan hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia,” ungkapnya. Oleh karena itu, guna menyikapi permasalahan di atas pemerintah telah menetapkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Ditetapkannya Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam segala aspeknya sebagai bagian dari kegiatan Pembangunan Nasional,” terangnya. Selanjutnya, terkait dengan dibentuknya forum anak daerah di Kabupaten Karawang menurut Bupati, diharapkan dapat berperan sebagai wadah partisipasi dan fasilitasi akan tuntutan anak, antara lain untuk memperjuangkan

pemenuhan hak-hak anak, mewujudkan lingkungan Kabupaten Karawang yang sadar akan hakhak anak dan berperan serta memenuhinya dalam rangka membangun generasi yang berkualitas. Selain itu, dengan diselenggarakannya kegiatan ini Bupati berharap keberadaan forum anak daerah ini harus menjadi sebagai organisator, edukator, aspirator, inisiator dan fasilitator. “Selain itu, saya juga mengajak semua kalangan, baik pemerintah, aparat hukum, pihak berwajib, lembaga sosial masyarakat, lembaga swasta, maupun masyarakat itu sendiri, untuk turut meningkatkan kepeduliannya terhadap permasalahan yang menimpa anakanak dan kaum perempuan tersebut, melalui berbagai upaya pemberdayaan yang diharapkan akan turut mendukung mereka dalam mengatasi berbagai permasalahan hidupnya, melalui pendekatan lintas sektoral, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan,” tuturnya. Sementara itu, ketua penyelenggara Muhammad Bastanta menyampaikan dalam laporannya, acara Tepang Sono Budak Karawang ini mengundang 160 anak dari beberapa jenjang dan lingkungan, yakni 2 SD, 8 SMP, 23 SMA. “Ada pula peserta dari SLB serta anak jalanan, kegiatan ini dibiayai oleh APBD melalui BKBPP Karawang,” pungkasnya. | BS

Bupati Karawang Bangkitkan Semangat Gotong Royong

FOTO | BS

Bupati Karawang daaat membuka kegiatan BBGRM Ke XI dan peringatan HKG PKK Ke 42.

Karawang, Trans – Sebagai upaya untuk menumbuhkan gotong royong di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karawang mengawali kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) XI berlokasi di Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kamis (8/5) lalu, acara pencanangan BBGRM ini dipadukan dengan kegiatan Hari Gerak Kesatuan PKK ke-42 tingkat Kabupaten Karawang. Acara BBGRM dimulai setelah bupati memukul kentongan yang didampingi Kabid Kelembagaan Desa BPMPD Karawang, Mamat Ruhimat, dilanjutkan pemberian bantuan alat berupa mesin pemotong rumput, alat itu secara simbolis diberikan kepada Camat Kotabaru Sugiono, disusul alat-alat lainnya. Kata bupati, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mempercepat proses keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan dukungan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, sehingga program bulan bhakti gotong royong masyarakat benar-benar merupakan pembangunan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat serta hasilnya diharapkan bermanfaat bagi kepentingan hajat orang banyak. Dijelaskannya, istilah gotong-royong sebenarnya merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia sejak dahulu, tetapi seiring perjalanan waktu dan masuknya pengaruh budaya luar yang sangat individual saat ini, rasa kebersamaan dan gotong-royong semakin memudar, kepekaan sosial mulai berkurang, tegur sapa dan bercengkrama serta kesadaran saling membantu sudah mulai luntur. “Untuk itu, marilah kita galakkan lagi budaya gotong-royong masyarakat ini, agar diterapkan dalam pembangunan Kabupaten Karawang,” jelasnya. Selanjutnya, di Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 tingkat Kabupaten Karawang ini, bupai berharap, PKK dapat memberikan makna yang mendalam dalam berkiprah dan berkarya secara nyata dalam menyumbangkan dharma bhaktinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, mengingat gerakan PKK merupakan wadah aktivitas sosial kemasyarakatan bagi keluarga. Sementara itu, Mamat Ruhimat menjelaskan, kegiatan ini berdasar nomor 411.1/110/PMD tanggal 13 Februari Tahun 2014, perihal BBGRM XI dan hari kesatuan gerak PKK ke-42 Tahun 2014, dengan sasaran kegiatan meliputi sosial kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya, agama termasuk lingkungan hidup. Latar belakang dilaksanakan BBGRM dan HKG PKK untuk memperkokoh integritas sosial bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari sistem nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan untuk memperoleh hasil optimal bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. “Tujuannya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat melalui semangat kebersamaan membangkitkan semangat gotong royong,” ucapnya. | BS

Bupati Ade Swara Resmikan PT Sango Indonesia Karawang, Trans - Pertumbuhan investasi dan industri di Kabupaten Karawang terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Kali ini PT Sango Indonesia berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabriknya di Kabupaten Karawang. Dan telah diresmikan oleh Bupati Karawang, H. Ade Swara dengan ceremony pemukulan Gong, Senin (5/12) lalu, di Kawasan H Ade Swara saat meresmikan PT Sango Indonesia. Industri Mitra Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. nesia dapat lebih memprioritaskan Bupati dalam sambutannya berpendamasyarakat karawang khususnya yang pat bahwa dalam pelaksanaan berbagai berdomisili di sekitar lokasi pabrik. “Tenproses pembangunan khususnya dalam tunya disesuaikan dengan kualifikasi yang sektor industri, disisi lain telah medibutuhkan sehingga keberadaan PT Sannimbulkan ekses yang kurang mengungo Indonesia dapat lebih dirasakan mantungkan khususnya bagi kelestarian faatnya oleh masyarakat Kab. Karawang,” lingkungan hidup. “Dalam hal ini masih tambahnya. terdapat perusahaan yang tidak memper“Selain itu, tentunya juga melakukan hatikan dampak negatif dari pengelolaan berbagai kegiatan lainnya yang menlimbah yang tidak sesuai dengan ketentuyangkut pemberdayaan masyarakat melaan,” jelasnya. lui pelaksanaan program Corporate SoUntuk itu, dirinya mengharapkan agar cial Responsibility atau kewajiban sosial manajemen perusahaan yang berada di perusahaan,” imbaunya. wilayah Kab. Karawang, termasuk PT SanKemudian ada acuan lain sebagai go Indonesia dapat memperhatikan serta dasar hukum yaitu dengan diterbitkannya mengelola limbah dengan baik dan benar, Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Penyesehingga tidak menimbulkan masalah di kelenggaraan Ketenagakerjaan. Bupati bermudian hari. ”Saya sendiri yakin dan perharap, PT Sango Indonesia dapat menjadicaya, bahwa jajaran manajemen PT Sango kan Perda tersebut sebagai acuan dalam Indonesia akan mampu memenuhi harapan proses rekrutmen tanaga kerja. “Termasuk tersebut dengan senantiasa peduli terhadap dalam program CSR di masing-masing peaspek kelestarian lingkungan hidup dalam rusahaan, yang hendaknya dapat disinsetiap aktivitas bisnisnya,” tuturnya. ergikan dengan arah pembangunan yang Bupati juga berharap agar dalam hal sedang dan akan dilaksanakan pemerinperekrutan tenaga kerja, PT Sango Indotah daerah,” pungkasnya. | BS


KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

BPN Jabar Akan Tindak Tegas Petugas Yang Terlibat Pungli Prona

FOTO | IST

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima sertifikat tanah asset Pemprov dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Roli Irawan.

Jabar, Trans - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat (Jabar) akan menindak tegas petugas pengukur mereka yang terlibat pungutan liar terhadap warga penerima sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). BPN juga berharap aparat kepolisian serta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap penyelewengan Prona di tingkat desa. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Roli Irawan mengatakan, BPN sama sekali melarang petugasnya untuk meminta apapun dari warga penerima sertifikasi Prona. “Jika mereka datang kemudian disuguhi makanan dan minuman itu wajar saja. Namun kami melarang mereka meminta, apalagi terlibat pungutan liar,” katanya seusai pembukaan Rapat Pimpinan BPN Wilayah Jawa Barat, di salah satu hotel berbintang Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5) lalu. Menurut Roli, pihaknya tidak memiliki wewenang pengawasan sampai ke tingkat desa. Soalnya, pemberkasan persyaratan Prona memang diperbolehkan untuk dilakukan secara kolektif oleh pemerintah desa setempat. Jika ada penyelewengan atau pungutan liar di tingkat desa, maka polisi serta pemerintah di tingkat kecamatan sampai kota/kabupaten lah yang harusnya bertindak. Rolli menegaskan, masyarakat umum dan pers juga bebas untuk ikut mengawasi pelaksanaan Prona di tingkat desa. Jika ditemukan bukti pelanggaran, Rolli tak segan untuk menindak petugasnya sesuai tingkat keterlibatan mereka. “Kalau memang parah, bisa sampai pemecatan,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pungutan terhadap para penerima sertifikasi Prona sempat terjadi di Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Mereka dipungut sumba-

TRANS JABAR Gubernur Jabar Usulkan Pembelian Hutan Rakyat

NO. 290. ‰ TH XIII

HALAMAN 12

ngan sebesar Rp 500.000 – 750.000 untuk pengurusan sertifikasi Prona. Pungutan yang diduga liar tersebut diminta untuk uang makan dan rokok bagi petugas pengukur tanah dan beberapa biaya operasional lain. Salah seorang warga pemilik tanah, Tarmidi (70) mengatakan, sekitar sebulan lalu, dirinya mendapatkan tawaran agar tanahnya disertifikasi melalui Prona. “Kebetulan tanah itu sudah saya wariskan kepada anak saya Saenah (40), sehingga petugas dari desa yang menawarkan program itu saya langsung hubungkan dengan anak saya,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang berkesempatan membuka Rapim BPN tersebut mengatakan, dari sekitar 4.000 asset yang dimiliki Pemprov Jawa Barat, saat ini baru sekitar 1.091 yang sudah memiliki sertifikat. “Mudah-mudahan tahun ini selesai lagi 1.000 asset yang akan disertifikasi melalui anggaran DIPA BPN-RI yang Dersumber dari APBN,” katanya. Heryawan mengaku, untuk menyertifikasi seluruh asset tersebut memang masih diperlukan waktu beberapa tahun lagi. Namun setidaknya secara bertahap asset yang ada semakin terlindungi dan tidak bisa lagi diklaim oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang tak jarang menggunakan sertifikat palsu. Sementara itu Roli mengatakan, selain 1.000 bidang tanah asset pemprov, BPN Jawa Barat juga telah memproses 74.150 bidang tanah masyarakat pada 2014. “Jumlah itu terdiri atas 50.000 bidang yang didanai program Prona, 3.000 bidang dari penyertifikatan tanah nelayan, 1.400 bidang sertifikasi untuk UMKM, 800 rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan 17.500 bidang tanah yang diredistribusi,” katanya. | Iwan Bsk/Edi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S.; Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto; Kabupaten Karawang : Budi Saputra; Kabupaten Garut : Chrystian

Semua hutan rakyat yang mempunyai fungsi konservasi diusulkan untuk dibeli pemerintah. Bandung, Trans - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan segera mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk membeli hutan rakyat yang memiliki fungsi konservasi untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan secara optimal. “Akan usulkan ke pusat semua hutan rakyat yang mempunyai fungsi konservasi dibeli pemerintah,” kata Gubernur usai diskusi “Jaga Leuweung” di Kota Bandung, Kamis (15/5) lalu. Ia menuturkan usulan pembelian hutan rakyat itu karena keberadaannya gundul karena pengelola dan pemanfaatannya kurang baik. “Ini (usulan) masih wacana berhubung di Jabar hutan gundul itu hutan rakyat,” katanya. Ia menjelaskan hutan yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia, sehingga harus tetap terjaga dengan baik agar fungsinya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia

dan makhluk hidup lainnya. Kawasan hutan, lanjut dia, memiliki kekayaan alam yang dapat menjadi sumber penghasilan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaannya tidak boleh dirusak. Ia menyebutkan salah satu manfaat dari hutan diantaranya pohon yang dibuat untuk kertas, mebel, bahkan hingga dibuatkan sebagai tisu untuk kebutuhan manusia. “Hutan diciptakan Tuhan. Tidak melarang pemanfaatan hutan asalkan seimbang dan tidak berlebihan,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jabar, Budi Susatijo mengatakan hutan rakyat di Jabar sekitar 1,4 juta hektare, lahan perhutani seluas 700 ribu hektare dan sekitar 70 ribu hektare milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). “Hutan rakyat lebih banyak,” kata Budi yang hadir dalam diskusi tersebut. Terkait luas kerusakan hutan rakyat di Jabar, Budi menyatakan tidak bisa mendata secara akurat, karena fungsi hutan rakyat selalu berubah fungsi. “Kita terus mengarahkan masyarakat agar memanfaatkan hutan tanpa merusak hutan,” katanya. Priangan Timur Sekitar 30.000 hektare dari 726.000 hektare lahan hutan di

Garut, Trans – Seni ketangkasan Domba Adu/Laga di Jawa Barat khususnya Garut adalah kesenian yang sangat populer dan digemari masyarakat berbagai kalangan dan usia. Kesenian ini merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang, sehingga kesenian ini masih tetap lestari. Unsur lain yang tidak dipisahkan dengan seni ketangkasan domba ini adalah kehadiran musik nan rancak khas Sunda. Selain memeriahkan suasana, kendang dan terompet serta alunan sinden melejut semangat para peserta. Kini, seni ketangkasan domba Garut telah menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat Garut. Seperti halnya H. Agus, ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing In-

FOTO | BS

Bupati Karawang H. Ade Swara saat memantau Ujian Nasional.

tertib dan lancar serta sukses, maka hendaknya semua bersama-sama mengingatkan kepada semua panitia agar tetap menjaga keamanan dan keberhasilan dalam hal pelaksanaan. “Alhamdullah di Karawang telah berjalan sesuai dengan prosedur,” uangkapnya. Bupati melanjutkan, keberhasilan lainnya adalah penetapan sistem dan mekanisme pendistribusian soal harus sampai tepat waktu, tepat jum-

Jawa Barat diketahui dalam kondisi rusak. Kerusakan paling parah terjadi di wilayah Priangan Timur. Kepala Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan Divisi Regional Jawa Barat, Muhammad Yudianto mengakui, ada sekitar 30.000 hektare lahan hutan yang rusak akibat perusakan massa di wilayah Priangan Timur. Untuk mengatasinya, pihaknya berencana melakukan reboisasi. “Rencananya tahun ini kita akan mereboisasi 14.000 hektare lahan hutan. Ada bantuan dari pusat untuk reboisasi 5.000 hektare,” jelas Yudianto kepada wartawan. Dalam reboisasi ini lahan

hutan akan ditanami beberapa jenis pohon, seperti jati, albasiah, pinus, dan kayu putih. Reboisasi rencananya akan dilakukan di 15 kabupaten kota. Seperti Kabupaten Cianjut, Garut, Sumedang, Majalengka, dan Bogor. “Reboisasi akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga tahun 2016 bisa selesai. Itu pun kalau tidak ada hambatan, baik bencana alam, perusakan atau lainnya,” katanya. Untuk kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani ada sekitar 726.000 hektare. Dari luas tersebut 300.000 hektare merupakan hutan produktif dan sisanya merupakan hutan lindung. Diakuinya, selama

| Ant

Domba Adu Padepokan H Agus Giri Jaya Berkualitas Dan Juara

Dari kiri, Bpk. Cecep Bambang dan istri serta Hj. Enung dan H. Agus.

donesia) Kec. Cikajang Kab. Garut sekaligus pendiri Padepokan H. Agus Giri Jaya yang beralamatkan di Kp. Mangun Reja Desa Giri Jaya Kec. Cikajang Kab. Garut tetap konsisten menggeluti budidaya Domba Garut sejak puluhan tahun lalu. H. Agus dikenal sebagai juragan Domba Garut karena ban-

Bupati Karawang Monitoring Pelaksanaan UN SMP Karawang, Trans - Sebagai salah satu upaya untuk memberikan dukungan kepada para peserta Ujian Nasional dan menjamin pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMP yang dilaksanakan 5-8 Mei 2014, Bupati Karawang H. Ade Swara memantau UN di hari terakhir, Kamis (8/5) lalu. Bupati Karawang memantau kegiatan di dua sekolah yakni SMPN 2 Karawang Timur dan SMPN 1 Klari. “Ujian Nasional merupakan kompetensi peserta didik secara nasional, maka perlu ada kepedulian dari pimpinan daerah,” ujarnya. Saat dilakukan monitoring oleh Bupati Karawang, siswasiswi tetap tenang mengerjakan soal UN. Karena Bupati yang didampingi oleh Kadisdikpora dan Kabid Dikdas tidak menyapa mereka, dan hanya melihat dari ujung Pintu dan di balik jendela Bupati Karawang mengatakan bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan ujian agar berjalan dengan baik, kredible, aman,

FOTO | IST

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

ini aksi pencurian sering terjadi. Hingga saat ini pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp 3 miliar akibat pencurian 1.000 pohon di kawasan hutan. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Jabar. Namun jumlah tersebut tidak sebesar kasus di tahun 2013 di mana dalam setahun pihaknya mengalami kerugian sekitar Rp 27 miliar akibat penjarahan massal. “Itu juga sudah kita laporkan dan sedang dalam penyelidikan,” katanya. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Budi Susatijo menyatakan, data terakhir hutan rakyat ada sekitar 1,4 juta hektare, lahan Perhu0tani 700 ribu hektare, dan 70 ribu hektare milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam. “Hutan rakyat lebih banyak. Untuk hutan Perhutani dari 700 ribu hektare yang rusak sekitar 30 ribu hektare, sementara untuk BKSDA yang rusak sekitar 5 ribu hektare,” paparnya. Budi tidak bisa mendata berapa lahan hutan rakyat yang rusak, karena hutan rakyat selalu berubah fungsi. Dia mencontohkan sebelumnya hutan tersebut digunakan untuk komoditas kayu-kayuan, tidak lama kemudian sudah menjadi sawah kering. “Makanya kita mendorong ketahanan pangan, padi, jagung, palawija itu masuk catatan hutan rakyat,” katanya.

lah dan tepat bahan yang diujikan. Bupati juga menghimbau kepada semua yang terkait agar melaksanakan UN dengan baik, lancar serta mencerminkan sebuah kejujuran. Atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati mengucapkan selamat berjuang kepada semua peserta didik di Karawang. “Semoga mendapatkan hasil yang terbaik, mampu menjawab soal yang diujikan serta sukses

penyelenggaraan, sukses prestasi dan mendapat kelulusan 100% dengan kualitas yang terbaik,” ungkapnya, seraya dijawab Aamiin oleh guruguru termasuk panitia. Dalam laporanya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agus Supriatman, Mpd menyampaikan bahwa penyelenggaraan UN untuk SMP se-Kabupaten Karawang sebanyak 1798 ruang, dengan ratio 1:20 dengan jumlah peserta 33.983 Siswa dan diawasi oleh 3598 guru silang dari berbagai sekolah se-Kab Karawang. Agus Mengatakan penerimaan naskah dari provinsi ke rayon (kabupaten) dan pendistribusian ke sub rayon sudah berjalan aman, lancar, dan terkendali bersama LPMP Jawa Barat dan Pihak Kepolisian. “Sejauh ini sampai hari terakhir UN berjalan lancar aman dan Pengumuman kelulusan pada tanggal 14 Juni 2014 dengan target lulusan 100%,” tandasnya. | BS

yaknya koleksi domba peliharaannya, 18 diantaranya domba aduan muda yang berpotensi menjadi juara. Bahkan salah satu dari beberapa domba unggulan padepokan H. Agus Giri Jaya yang bernama Mustika sering langganan juara. Selain dipelihara sendiri, H. Agus memberdayakan masyarakat sekitarnya yang tercatat

sebagai anggota padepokan Giri Jaya kurang lebih 20 anggota peternak dengan rata-rata 5-10 ekor domba per anggota/ peternak. “Sejatinya kontes domba adu/laga di daerah Priangan Jawa Barat lebih bersifat mempererat hubungan antara sesama peternak domba, saling bertukar ilmu cara beternak domba yang baik dan sekedar menyalurkan hobi. Selain itu penyelenggaraan acara ini merupakan bagian dari budaya yang memberikan sumbangsih kepada pelestarian dan pemur-

nian domba adu Garut,” ujar H. Agus. Namun yang dikhawatirkan H. Binza selaku penguru padepokan pada kondisi saat ini adalah populasi Domba Garut berkualitas yang kian menyusut dan dapat terancam punah. Untuk itu hendaknya pemerintah membeli domba tangkas/ ADU (Agresif Dan Unggulan) yang menang kontes untuk dijadikan bibit unggul demi kelestarian seni ketangkasan domba Garut ini dan demi meningkatkan kesejahteraan para peternak. | Chrystian Domba Adu Mustika.

FOTO | CHRYSTIAN


HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JATIM

Wabup Blitar Menilai Tuntutan Terkait Perbaikan Jalan Itu Wajar Blitar, Trans – Akses jalan untuk sarana penunjang dan memperlancar perekonomian masyarakat serta untuk memperlacar arus lalu lintas memiliki peran yang sangat penting. Untuk itu, kondisi jalan harus selalu dalam kondisi yang baik. Namun lain halnya, dengan kondisi jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan Panggungrejo dengan Kecamatan lainya yang ada di Kabupaten Blitar. Kondisi jalannya mengalami kerusakan yang cukup parah, terlebih jalan yang masuk kawasan hutan. Kondisi jalan yang rusak tersebut sangat membahayakan bagi para pemakai jalan, hingga mengakibatkan kecelakaan. Lebih-lebih pada waktu malam hari, dikhawatirkan akan terjadi tindak kejahatan seperti perampasan sepeda motor. Untuk itu ratusan warga Kecamatan Panggungrejo dengan menaiki puluhan Truck mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Blitar, Senin (12/5) lalu. Para warga ditemui oleh Wakil Bupati Blitar H Rijanto yang didampingi oleh Sekda Blitar Palal Ali S, Kadis Pu Bina Marga dan Pengairan Ir Harpriyanto, Kadis Perhubungan Budi Kusuma dan beberapa pejabat terkait. Warga Panggungrejo melalui Koordinatornya menyampaikan agar wilayah Kecamatan Pang-

FOTO | FAUZI

Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto.

Kordinator Warga Panggungrejo.

gungrejo tidak dianaktirikan dalam hal pembangunan infrastruktur jalan. Khususnya ruas jalan penghubung antara Kecamatan Panggungrejo dengan Kecamatan lainnya. “Kondisinya tidak seperti jalan yang berada di kawasan Blitar utara,” ujarnya. “Kondisi jalan yang rusak tersebut sangat memprihatinkan dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kejahatan bagi pengguna jalan. Untuk itu warga kecamatan Panggungrejo menuntut Pemkab Blitar supaya pada tahun 2014 ini jalan yang rusak tersebut segera diperbaiki,” ungkap salah satu kordinator warga kepada wartawan Trans. Setelah berdialog dengan Wakil Bupati serta pejabat terkait,

pihaknya selaku wakil warga kecamatan panggungrejo sangat lega. Dalam pertemuan dengan Wabub H Rijanto tersebut telah disepakati bahwa untuk perbaikan jalan rusak tersebut, Pemkab Blitar akan menganggarkan dana sebesar Rp2,5 miliar. Hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan antara koordinator warga dengan Kadis Bina Marga dan Pengairan Ir. Harpriyanto Noegroho, dalam hal ini mewakili Pemkab Blitar. Sementara itu Wakil Bupati Blitar H Rijanto saat dikonfirmasi oleh Trans terkait tuntutan warga panggungrejo mengatakan bahwa, kedatangan warga masyarakat Kecamatan Panggungrejo

yang menyampaikan aspirasinya tentang kondisi jalan di wilayahnya itu wajar saja. “Saya beberapa kali bersama Pak Bupati masuk wilayah Panggungrejo memang kondisi jalannya rusak parah,” ujarnya, Lebih jauh H Rijanto menjelaskan, perbaikan jalan untuk wilayah Kecamatan Panggungrejo sudah diprogramkan tahun ini oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Tetapi realisasi anggaranya menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. “Jika nanti kurang, dianggarkan pada anggaran perubahan tahun ini, jika masih kurang lagi akan dianggarkan pada tahun depanya,” terangnya. “Tidak hanya di wilayah Kecamatan Panggungrejo saja, tapi wilayah kecamatan lainnya juga mendapatkan perhatian yang sama. Namun untuk wilayah Kecamatan Panggungrejo memang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab jalan yang rusak tersebut merupakan jalan poros yang sangat vital. Kita tahu hubungan antar desa cukup jauh dan medannya cukup sulit, jadi inprastruktur harus lebih diperhatikan,” tandasnya. “Semua wilayah diperhatikan sama, tidak ada yang namanya anak tiri,” pungkas Wabup H Rijanto yang dikenal sangat akrab dengan semua lapisan masyarakat Kabupaten Blitar. | Fauzy

Pemkot Surabaya Belum Siap Tutup Lokalisasi Dolly Penutupan lokalisasi pelacuran yang konon terbesar di Asia Tenggara itu dirasa terlalu dipaksakan. Surabaya, Trans – Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini tidak memiliki rencana yang matang untuk menutup lokalisasi Dolly. “Jika harus 19 Juni, pemkot sepertinya belum siap menutup lokalisasi Dolly. Ini berdasarkan keluhan warga yang saya tampung,” ujarnya, Sabtu (17/5) lalu. Wisnu mengklaim dirinya paham dengan apa yang dirasakan masyarakat sekitar dan kondisi ekonominya. Menurutnya, warga merasa Pemkot tidak menjamin kelangsungan hidup warga sekitar lokalisasi Dolly setelah Dolly ditutup. “Semalam saya berdiskusi dengan warga sekitar Dolly. Intinya mereka menolak penutupan jika tidak ada jaminan dari Pemkot soal kelangsungan hidupnya pasca penutupan,” katanya. Warga menurut Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya ini berjanji akan menolak mati-matian penutupan Dolly jika Pemkot belum bisa menjamin kelangsungan ekonominya pasca penutupan. “Saya kira ini wajar, karena selama bertahun-tahun mereka hidup dari aktivitas lokalisasi di sana seperti parkir, berjualan makanan, cuci baju, dan sebagainya,” tambah Wisnu. Oleh karena itulah, secara pribadi, Wisnu mengaku menolak lokalisasi di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan itu ditutup pada 19 Juni mendatang. Pasalnya, secara pribadi, Wisnu mengaku dirinya tidak sepakat dengan cara pemkot menutup lokalisasi yang pernah menjadi terbesar di Asia Tenggara itu. Dia berharap ada konsep yang lengkap untuk ditawarkan kepada warga sekitar Dolly. Menurutnya, konsep penutupan jangan hanya berfokus kepada PSK dan mucikarinya saja. Jika belum ada konsep yang komprehensif dan Dolly dipaksa tutup bulan depan, lanjutnya, maka akan menimbulkan masalah sosi-

FOTO | IST

Penghuni Dolly dan warga sekitar mengikuti pengajian di Bulan Ramadhan.

al baru. Seperti diberitakan, Pemkot Surabaya didukung Pemprov Jatim akan menutup lokalisasi yang sudah ada sejak 1966 itu pada 19 Juni mendatang, atau sebelum masuk bulan puasa. Pemkot akan mendesain ulang kawasan lokalisasi itu menjadi sentra perekonomian yang terintegrasi. DPRD Surabaya Menolak Selain ditentang oleh Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, rencana penutupan lokalisasi pelacuran Dolly ternyata juga ditolak oleh anggota DPRD Surabaya. Penutupan lokalisasi pelacuran yang konon terbesar di Asia Tenggara itu dirasa terlalu dipaksakan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tri Didik Adiono meminta agar Pemkot lebih mempertimbangkan dampak penutupan Dolly. “Para PSK dan mucikari bisa saja membuka praktik di tempat lain. Tapi bagaimana dengan penduduk setempat yang banyak menggantungkan penghasilan dari aktivitas Dolly,” kata Tri Didik, belum lama ini. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya Blegur Prijanggono menambahkan, penutupan lokalisasi pelacuran akan memunculkan rumah hiburan ilegal sehingga penyebaran virus HIV/ AIDS akan tidak terkontrol. Sebab, para PSK yang sebelumnya beroperasi di Dolly akan berpraktik di panti pijat, rumah karaoke, salon, spa, dan tempattempat lainnya. “Kami minta Pemkot untuk

menyiapkan sarana dan prasarananya dulu sebelum ditutup. Sarana dan prasarana ini bagi warga yang menggantungkan pendapatan dari Dolly. Jangan ditutup begitu saja tanpa ada pemikiran dampak ke depannya seperti apa,” ujarnya. Sebelumnya, Risma mengaku tidak akan gentar atas semua jenis penolakan penutupan Dolly. Menurut dia, penutupan lokalisasi adalah upaya penegakan Perda Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Pemanfaatan Bangunan untuk Aktivitas Prostitusi. 58 Ormas Islam Mendukung Sebanyak 58 organisasi masyarakat Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi pelacuran Gang Dolly pada 19 Juni 2014. Ketua Koordinator GUIB Jatim Abdurrachman Azis mengatakan mendukung sepenuhnya kebijakan Wali Kota Risma, termasuk bila ada gejolak pasca-penutupan. “Kami siap memberikan dukungan apa pun,” kata Azis seusai menggelar pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Rabu, 14 Mei 2014. Azis mengutuk tindakan pihak tertentu yang membonceng isuisu penolakan penutupan Dolly. Dia melihat tindakan itu sematamata untuk kepentingan politis pragmatis jangka pendek dengan mencatut masyarakat sekitar lokalisasi.

Pernyataan sikap ini, kata dia, merupakan sikap bersama organisasi massa Islam di Jawa Timur di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. “Mudahmudahan tidak ada gerakan penolakan. Penutupan ini justru menimbulkan kesejahteraan dan kedamaian,” ujarnya. Tri Rismaharini menyambut positif dukungan 58 ormas Islam itu. Dia berharap penutupan Dolly tidak menimbulkan konflik di akar rumput. Menurutnya, penutupan Dolly dilakukan demi melindungi lingkungan masyarakat sekitar. “Saya ingin melindungi masa depan anak-anak dan ibu-ibu sekitar lokalisasi. Saya ingin cara damai dengan proses pendekatan satu-satu ke warga,” ujarnya. Risma mengatakan telah merancang masa depan pekerja seks komersial (PSK) bila mau berhenti jadi pelacur. Risma juga telah melaporkan rencana penutupan Dolly tersebut ke DPP PDI Perjuangan. “Saya tanya satu-satu punya masalah apa, keinginannya apa, pengin usaha apa. Kami tampung dan segera dikasihkan modal. Saya yakin tidak ada konflik,” kata Risma. Sekretaris GUIB Jatim Mochammad Yunus mengatakan Dolly merupakan episentrum kejahatan dan kemaksiatan. Dia yakin tidak ada penolakan warga saat penutupan. Yunus mengaku siap menurunkan massa untuk mendukung Pemkot Surabaya saat proses penutupan Dolly. “Jelas kami siap menurunkan massa. Semoga tidak terjadi konflik,” kata Yunus. | Tim

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Ir Harpriyanto Noegroho :

Tahun ini, Perbaikan Jalan Panggungrejo Diupayakan Bisa Terealisasi Blitar, Trans – Koordinator Paguyuban Masyarakat Blitar Selatan menyampaikan usulan dan aspirasi kepada Wakil Bupati Blitar H Rijanto, Sekretaris Daerah Palal Ali Santosa dan beberapa Kepala SKPD terkait kerusakan ruas jalan Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Senin (12/5) lalu. Pasalnya, jalan penghubung antara Kecamatan Panggungrejo dengan Kecamatan Sutojayan kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi pada musim hujan, jalan yang berlubang dan tergenang air sulit dibayangkan kondisinya. Disamping itu, di ruas jalan tersebut juga rawan terjadi kecelakaan lalu luntas. Dan bukan tidak mungkin tindak kejahatan juga dapat menimpa para pengguna jalan, khususnya bagi pengendara roda dua. Karena ruas jalan sepanjang kurang lebih 2 km yang dalam kondisi rusak parah itu melewati areal hutan belantara. Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, Ir Harpriyanto Noegroho menjelaskan bahwa pada anggaran tahun 2014 ini pihaknya sudah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi di beberapa ruas jalan wilayah Kecamatan Panggungrejo dan wilayah Blitar Selatan. “Karena sampai saat masih terkendala oleh berbagai aturan dari Kementerian PU dan LPJKN tentang SBU sehingga banyak paket proyek yang seharusnya sudah bisa dikerjakan beberapa bulan lalu ternyata molor pelaksanaannya. Ini berlaku secara nasional,” ujarnya. Harpriyanto mengakui bahwa kondisi jalan yang diperjuangkan oleh masyarakat

FOTO | FAUZI

Kadis PU Bina Marga dan Pengairan, Ir. Harpriyanto Noegroho

Panggungrejo cukup parah. “Sesuai yang diungkapkan oleh Pak Wakil Bupati,” terangnya. “Disamping itu juga kondisi kontur tanahnya di wilayah Blitar Selatan yang kita ketahui bersama cukup labil, sehingga hal itu memerlukan teknik tersendiri dalam merencanakan pembangunan dan rehabilitasi ruas jalan,” lanjutnya. Pihak Dinas PU Bina marga dan Pengairan beberapa bulan lalu telah mendata/ survey ruas jalan yang diaspirasikan oleh perwakilan warga Kecamatan Panggungrejo. “Kurang lebih 3 km rusak parah dan recananya yang 1,1 km akan dibangun konstruksi jalan dengan kontruksi beton dan sisanya jalan aspal,” terangnya. “Mengingat anggaran yang cukup besar, yaitu sebesar Rp2,5 miliar, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan akan mengalokasikannya pada Perubahan Anggaran Keuangan 2014 (PAK) dan juga pada tahun anggaran 2015,” tutup Harpriyanto. | Fauzy

Gaya Komunikasi Wali Kota Surabaya Dikritik Surabaya, Trans - Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Henry Subiakto mengatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki tingkat kematangan rendah sebagai pemimpin. Sikap Risma saat marah dan gaya komunikasi yang meledak-ledak menunjukkan indikator kurang mampu mengontrol diri dalam situasi tertentu, kata Henry. Termasuk gaya marah-marah saat mendamprat panitia bagi-bagi gratis es krim Wall’s, Ahad lalu. “Risma itu pekerja lapangan, dia tipe pemimpin yang sekaligus pekerja. Naik menjadi pemimpin karena beliau bekerja dengan baik. Tapi kematangannya sebagai pemimpin justru masih kurang,” kata Henry di Surabaya, Sabtu, 17 Mei 2014. Seorang pemimpin yang baik, Henry melanjutkan, adalah orang yang mampu mengendalikan lingkungan sekitar. Menurutnya, manusia marah dan kecewa itu wajar. Menjadi persoalan bila tidak bisa mengendalikan rasa kecewa tadi dengan mengekspresikan secara histeris. Ia mengingatkan, Risma memiliki kelemahan tidak mampu mengelola konflik secara baik. Padahal, pemimpin harus mampu mengelola konflik tanpa harus meledak-ledak. Dia melihat, Risma cenderung mudah emosi sehingga berpoteni

FOTO | IST

Tri Rismaharini.

memicu konflik terbuka. “Ngambek dan konflik terbuka adalah ciri-ciri orang yang belum matang sebagai pemimpin,” kata penulis buku ‘Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi’ itu. Anehnya, kata Henry, kelemahan Risma ini justru mendapat simpati khalayak. Khususnya simpati ini datang dari masyarakat yang zona relevansinya jauh. Artinya masyarakat mengenal Risma hanya dari media massa, bukan interaksi langsung. “Ketegasan seorang pemimpin itu penting, tapi tidak berarti harus terlihat emosional hingga konflik. Risma tidak bisa menciptakan relasi yang baik dengan banyak pihak. Termasuk dengan mantan bosnya, Bambang D.H., Gubernur Jatim, juga tidak akur dengan orang-orang media yang dulu membesarkan Risma saat maju (sebagai) wali kota,” kata Henry. | TN

Pengurus Satuan Komunitas Pramuka Ma’arif NU Dikukuhkan Trenggalek, Trans - Gerakan pramuka sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan non formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan. Gerakan pramuka bertujuan untuk menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan ketrampilan yang tinggi, sehat jasmaninya, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sabtu, 10 Mei 2014 bertempat di SMK islam Durenan Trenggalek di selenggarakan pelantikan dan pengukuhan pengurus satuan komunitas pramuka ma’arif NU. Pelantikan ini di hadiri oleh Ketua kwartir cabang Trenggalek, pengurus kwarda Jatim, pimpinan satuan komunitas ma’arif NU Jawa Timur, pimpinan satuan komunitas ma’arif NU Trenggalek juga seluruh pelatih kursus mahir. Seperti yang disampaikan Ketua Kwartir Cabang Pramuka Trenggalek Kholiq, SH. Msi dalam sambutannya bahwa untuk merealisasikan tujuan tersebut diatas maka gerakan pramuka diarahkan kepada berbagai program berupa pendidikan mental dan kepribadian, ketrampilan, serta karya bhakti untuk membantu masyarakat dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, peningkatan perekonomian keluarga, kesehatan dan pendidikan, serta bidang sosial budaya. “Akan tetapi saat ini kita dapat melihat mulai terjadinya pergeseran, dimana

Pelantikan dan pengukuhan pengurus satuan komunitas pramuka ma’arif NU.

generasi muda kita mulai meninggalkan pramuka dan lebih tertarik terhadap kegiatan-kegiatan lain, bahkan tidak jarang melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti penyalahgunaan obat, perkelahian, menurunnya kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatnya penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan permasalahan,” ungkap kholiq. Kholiq yang juga Wakil Bupati Trenggalek berharap dengan diselenggarakan pelantikan ini bisa memberikan semangat baru, sekaligus mengingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab kita bersama terhadap kemajuan gerakan pramuka khususnya di Kabupaten Trenggalek. Dan menjadikan kegiatan kepramukaan sebagai ektrakurikuler di sekolah yang diminati dan digemari oleh para pelajar kita, sehingga mereka secara sukarela dan antusias untuk menjadi anggota pramuka aktif di sekolahnya. | Gus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy, Biro Kabupaten Trenggalek : Agus Riyanto


TRANS REGIONAL Penggelapan Dana Silva Belum Terungkap

NO. 290. ‰ TH XIII

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Hindari Kekerasan Seksual, Batam Batasi Penggunaan Warnet

Upaya LSM BONKKAR SS Desak Kajati Sumsel Berkas masih bertumpuk di dalam kardus dan belum bisa dibuka. Palembang, Trans - Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan LSM BONKKAR SS mendesak agar kasus yang merugikan negara mencapai Rp75 miliar lebih itu, agar secepatnya di meja hijaukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (edisi 289). Kegigihannya itu dibuktikan pada Rabu tanggal (07/05) Ketua LSM BONKKAR.SS Naslim, kembali mempertanyakan masalah laporannya kepada pihak kejaksaan Tinggi karena laporan yang sudah masuk dua tahun belum juga ada kejelasannya. Kasi Penkum Kejati Sumsel Mulyadi menjelaskan, kami belum bisa membuka berkas laporan dari LSM BONKKAR adanya Indikasi penggelapan Dana Silva Th. 2011 di Pemprov. Sumsel dikarenakan berkas tersebut masih bertumpuk di dalam kardus dan belum bisa dibuka. Namun Ketua LSM-BONKKAR-SS Naslim Herwadi, terus mendesak kapan bisa dapat kejelasan dari

Kantor Gubernur Sumatera Selatan.

FOTO | NAS

pihak Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan. Ini adalah merupakan PR yang harus diselesaikan Kajati Sumatera Selatan yang baru Pak Ajimbar, ujar Naslim. Kasus ini ketika Kepala Kejaksaan Tingginya Basri Arif. SH, dan menunjuk Jaksa Fredi Simanjuntak sebagai kordinator itupun juga sudah pindah tugas. Oleh karena Kepala Kejaksaan Tinggi yang lama Basri Arif sudah pindah kekejaksaan Agung RI dan Jaksa Kordinator Fredi Simanjutak pun sudah Pindah tugas Kekalimantan sehingga laporan LSM BOKKAR.SS tidak ada ujung pangkalnya ujar Ketua LSM BONKKAR.SS Naslim Her-

wadi. Amd. Namun, dalam Penegakan Hukum “ Kendatipun Langit Akan runtuh, Hukum harus Ditegakan di Persada Nusantara ini “, makanya mendesak kembali Pihak Kejaksaan untuk membuka kembali laporan tersebut berdasarkan pernyataan Ketua LSM BONKKAR SS, saat keterangannya kepada Koran Transaksi. Ketika Wartawan Koran Transaksi, melakukan konfirmasi kepada Kabag Anggaran Selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Ahmad Supawi, SE, AK, menurut informasi didalam Gedung Pemprov Sumsel di bagian Biro Pengelolaan Keuangan Dae-

rah mengatakan bahwa Ahmad Supawi, SE. AK sudah lama meninggal Dunia kurang lebih Dua Tahun yang lalu. Selanjutnya Wartawan Koran Transaksi, terus berupaya mengkonfirmasikan kepada penggantinya ANTONI selaku Kabag Anggaran, Antoni mengatakan mengenai Dana Silva bahwa Dana Silva tersebut adalah Sisa dari Anggaran tahun yang lalu dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD Tk.I untuk dimasukan lagi ke Kas Daerah dan selanjutnya bisa dipergunakan untuk tahun berikutnya dan sisa Dana tersebut tersimpan di BANK Sumsel Babel dan sudah di Audit oleh

BPK. Kabag Anggaran ANTONI tambahkan, bahwa permasalahan ini sudah dilaporkan oleh ketua LSM BONKKAR.SS ada DUGAAN bahwa Anggaran Rp.94.255.800.000,00 untuk 54 Paket kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Prov.Sumsel masalah belanja langsung baik Fisik dan Non Fisik ternyata yang di SPD-kan untuk ke 54 Paket kegiatan tersebut hanya terpakai Rp.19.099.128.640,00 jadi sisa Dana yang belum di SPD-kan Rp.75.165.671.360,00. Libih lanjut ujar Naslim Herwadi, ada DUGAAN kuat sisa dana tersebut dipergunakan oleh Dodi Reza Alex Nurdin untuk Dana Kampanye dalam kompetisi pemilihan calon BUPATI di Kab.Musi Banyuasin Th.2012 dimana Pak Alex Nurdin dahulu pernah menjabat menjadi Bupati disana dan sampai saat ini Dodi Reza Alex Nurdin masih menjabat menjadi Anggota DPR RI. Ketua LSM BONKKAR SS bekerja sama dengan Nasional Corruption Watch, senantiasa memantau perkembangan laporan dari LSM BONKKAR SS baik di Kejaksaan Tinggi Sumsel maupun di Kejagung dan KPK. | Nas/Tim

Pelayanan Publik Harus Ada Transparansi Bangka, Trans - Dalam pelayanan publik sangat diperlukan standar pelayanan yang jelas waktunya dan jelas harganya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau terbukanya celah terjadinya penyelewengan di dalam pelayanan publik.

“Agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak diinginkan masyarakat yaitu adanya peyelewengan (maladministrasi) dalam pelayanan publik, maka perlu ada ketentuan waktu dan harga yang jelas,” ungkap Jumli Jamaluddin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel kepada wartawan, Sab-

tu (17/5) lalu. Dikemukakan Jumli, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan (maladministrasi) di dalam pelayanan publik. Tentunya menurut Jumli, dalam upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maka penyelenggara pelayanan publik

harus terbuka, transparan dan tidak ditutup-tutupi. Dimana dasar hukum yang mengatur itu semua harus jelas dan tegas. “Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, pelayanan publik itu tidak boleh memberikan waktu yang tidak jelas. Dimana Dalam UU

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diamanahkan, semua pelayanan publik harus ada transparansi dalam layanan, waktu dan biaya, juga adanya fasilitas untuk difabel, dan bahkan ada ruang untuk ibu menyusui,” jelasnya. | Rita

Batam, Trans - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, membatasi waktu operasional warung internet khusus untuk pelajar sebagai bentuk upaya menghindari tindak kekerasan seksual pada anak. “Kebijakan kami membatasi jam masuk untuk anak-anak sekolah,” kata Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan di Batam, Sabtu (17/5) lalu. Menurut dia, banyaknya tindak kekerasan seksual dipicu oleh mudahnya akses informasi dan film porno melalui internet. Makanya pemerintah membuat kebijakan membatasi waktu bagi pelanggan warnet yang masih pelajar. “Anak sekolah paling lama sampai pukul 21.00 WIB, setelah itu tidak boleh lagi. Selain itu, anakanak yang pakai seragam tidak boleh masuk warnet,” katanya. Kebijakan itu akan disusun dalam bentuk surat edaran agar dipatuhi seluruh pengelola warnet. Diakui pertumbuhan usaha warnet sangat marak di Batam. Hampir setiap perumahan memiliki lebih dari satu warnet yang mayoritas pelanggannya adalah pelajar. Ke depannya, pemerintah akan membatasi izin pendirian warnet, untuk menghindari dampak negatif untuk generasi penerus. Di Batam, akses internet tidak hanya melalui warnet. Wali Kota mengatakan pemerintah bahkan membuka banyak lokasi dengan “hot spot” gratis di tempat publik. Menurut Wali Kota, pendirian taman-taman internet dengan layanan wi-fi gratis itu disediakan pemerintah demi ilmu pengetahuan yang positif, bukan sebaliknya. Namun, pemerintah tidak bisa memantau 100 persen. “Kelemahan kami di pengawasan. Perangkat pemerintah tidak cukup untuk melakukan pengawasan 24 jam,” katanya. Ia meminta warga turut membantu mengawasi anak-anak dan lingkungannya untuk menghindari penyalahgunaan internet. “Kalau anak sudah berada di warnet lebih dari lima jam, maka orang tua patut curiga, petugas warnet juga begitu,” katanya. Sebelumnya, di Batam, pemerhati anak, Seto Mulyadi menyoroti mudahnya akses pornografi di lingkungan masyarakat, baik melalui internet, maupun media lainnya. Menurut dia, kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh paparan pornografi, sehingga praktek itu harus dihilangkan. “Berbagai kemungkinan harus diidentifikasi sejak awal,” katanya. Di Batam ditemukan beberapa kasus kekerasan seksual pada anak. Satu di antaranya terjadi di sekolah swasta ternama. | Rizal

Disdikpora Kota Palembang Dilaporakan Ke Kejasaan Tinggi oleh LSM- P2M Sumsel, Trans – Terkait penggunaan Anggaran APBD tahun 2013 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang sebesar Rp53.270.580.000,- untuk 10 kegiatan fisik dan Non Fisik, Wartawan Transaksi mencoba mengkonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Julinto tidak ada diruang kerjanya. Ajudan Kadin Disdikpora menganjurkan agar menemui Hasanuddin, SPd. MSi biar dia yang bisa menjelaskannya. Kabid PPS Hasanuddin menjelaskan, kepada Trans, bahwasanya diantara sepuluh kegiatan tersebut hanya satu yang langsung dibawah pengawasan kami yaitu Pembangunan Gedung baru UPTD senilai Rp.4.243.000.000,- dan yang sembilannya lagi saya tidak bisa menjelaskan lokasinya biar Staf saya saja yang menjelaskannya, berkilah. Lebih lanjut Hasanuddin katakan, kami mau keluar dengan Kepala Dinas di kantor PGRI kota Palembang disamping SMP No.2 Kebon Duku, dan disana ada Pihak Tipikor dan

tidak jelas Tipkor mana apakah Tipikor Polda atau Polresta Kota Palembang berlalu. Permasalahannya Hasanudin, sudah dilaporkan oleh LSM di Kajati Sumsel dan kami dua hari sekali dipanggil untuk menghadap Pihak Kejaksaan Tinggi Sumsel dan bergantian berdasarkan keterangan dari Stafnya. Anggaran Rp4.243.300.000,tersebut bukan bangun gedung sekolah tetapi Empat Gedung UPTD (1). di Kertapati (2). Seberang Ulu II (SU.II) (3). Sematang Borang (4) lupa staf ujar Kabid PPS. Keesokan harinya Wartawan Transaksi mencoba menemui Drs. H. Hanafiah, tidak ada menurut stafnya lagi keluar mengawasi ada pameran di Kambang Iwak dekat Istana Walikota Palembang. Pada keesokan hari kembali Wartawan Transaksi mencoba menemui H.Hanafiah diruang kerjanya untuk mengkonfirmasikanya kesembilan kegiatan dibawah langsung pengawasannya. Apa lacur, ternyata saat bertemu Drs. H. Hanafiah .MM tidak mau memberikan penjelasannya mengenai sembilan kegia-

tan tersebut dikarenakan, tidak berani memberikan penjelasan dikarenakan belum ada izin atau pemerintah dari kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pelambang. Kembali Wartawan Transaksi keruangan Kepala Dinas Pak Julinto, menemui jalan buntu hanya menurut ajudannya Koyong Edi, bahwa Pak Julinto sekarang lagi diluar Prov. Yaitu di Ternate bersama Walikota Palembang Ir. H. Romi Herton Ketua LSM P2M Audi Agustar kepada Koran Transaksi katakan, dia sudah mempertanyakan kepada Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui Kasi Penkum MULYADI mengenai perkembangan laporannya dengan No.S.063/LSM-P2M/PGD/II/ 2014 dengan Tanda terima Ella 28 - 2 - 14, sudah diposisikan kemana dan siapa Tim yang menanganinya. Kasi Penkum Mulyadi langsung menelpon Ajudan As Intel untuk datang keruangannya untuk mengecek surat laporan LSM P2M sudah diposisikan kemana menurut Ajudan AS INTEL bapak jangan langsung kesini tanya dulu dibagian TU

karena tidak semua laporan itu masuk ke INTEL. Tidak puas jawaban Penkum Mulyadi, Ketua LSM P2M Andi Agustar lansung menuju keruang Kasubag Persuratan dilantai II, diperoleh informasi dari Staf Kasubag Persuratan memberikan informasi bahwa laporan Ketua LSM P2M sudah masuk ke INTEL 28-2-14 kode 152. P INTEL Ketua LSM P2M, kembali Andi balik lagi keruang AS INTEL di Lantai 5 dan bertemu lagi dengan Ajudan AS INTEL dalam buku laporan surat masuk di INTEL dan la pun langsung membawa surat tersebut diruang AS INTEL. As Intel Aidil, keluar memanggil dan menemui Jaksa satu per satu yang ditunjuk oleh Kajati untuk menangani laporan LSM P2M ternyata semua Jaksa yang dipanggil tersebut tidak mau memberitahukannya diam seribu bahasa sementara Ajudan AS INTEL dengan Muka masam tanpa memberikan penjelasan sidikitpun langsung mengasikan surat laporan LSM P2M tersebut dan keluar meninggalkan Ketua LSM P2M dan Dua Jaksa lainya diruanganya.

Menurut Ketua LSM P2M Andi Agutar katakan, masalah laporan ini akan kami pantau dan kami kawal terus sampai ada kejelasan dari Pihak Kajati Sumsel, jika laporan ini selesai atau ada dugaan telah terjadi DEL-DEL antara Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Kami LSM P2M, tetap akan memberikan informasi kepada Koran Transaksi dan LSMNCW yang berada di Jakarta, biar permasalahan ini ditindak lanjuti ke Kejaksaan Agung RI dan KPK, pungkas Andi Agustar. Adapun indikasi 10 kegiatan yang dilaporkan oleh LSM P2M 1. Menurut data yang ada di LSM P2M Anggaran Rp.4.243.000.000. untuk bangun gedung Sekolah, penjelasan dari Pak Hasanudin dan Stafnya bukan bangun gedung sekolah tetapi bangun gedung baru empat buah kantor UPT 2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta Pesanteren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non ISLAM setara SD SMP Rp.24.538.240.000,kenapa pemerintah kota palembang menganggarkan Dana BOS melalui APBD Kota Palembang padahal BOS sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat ada Dugaan telah terjadi tumpang tidih dan manipulasi hasil laporan Data dari kegiatan tersebut dan Laporan Fiktif serta kuitansi palsu. Masalah honorium Panitia pelaksanaan Kegiatan RP. 43.160.000,- telah terjadi manipulasi Data dan laporan Fiktif dikarenakan tidak jelas berapa hari kegiatan itu sudah dilaksanakan. Uang lembur kegiatan Rp.19.000.000,- diduga terdapat manipulasi data dan laporan fiktif, Pengadaan Alat Tulis Kantor Rp. 14.033.130.000,-, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp.2.958.600.000,-, Jasa Servis/ Perlengkapan Kantor Rp.2.223.900.000,-, Pengadaan Cetak Rp.2.653.200.000,- Dari keempat kegiatan tersebut

DIDUGA Fiktif dikarenakan kapan pelaksanaan kegiatan itu diumumkan pengumumanya LPSE Kota Palembang, berapa jumlah perusahaan PT atau CV mana saja yang ikut Tender/Lelang, kapan diumumkan pengumuman Pemenang Lelangnya dan PT atau CV yang jadi pemenang Satu dan Pemenang Cadangan diduga Fiktif Pengadaan Photo Copy Rp. 1.000.000,-,. Makan dan Minum Rapat Rp.2.558.250.000,- rapat menu apa saja yang disajikan. Menurut sumber kami ujar Andi Agustar, berdasarkan Informasi yang tidak mau disebut identitas dirinya bahwa dari kesepuluh kegiatan yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang terindikasi banyak terserap atau terpakai untuk mendanai kegiatan Kampanye salah satu calon Wali Kota Pada saat itu Th. 2013. Maka LSM P2M mendesak agar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan segera memproses pihak- pihak yang terkait dalam penggunaaan Anggaran Daerah Kota Palembang. | NH/TIM

Income Perkapita Luwu Timur Tertinggi di Sulsel Luwu Timur, Trans - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pasalnya masyarakat Luwu Timur telah mengangkat harkat, martabat dan gengsinya rakyat Sulawesi Selatan dengan income perkapita masyarakatnya tertinggi di seluruh sulawesi selatan mencapai Rp 41 juta per orang. Pernyataan ini disampaikan Gubernur dihadapan seluruh masyarakat saat menghadiri peringatan 11 Tahun Kabupaten Luwu Timur yang dipusatkan di lapangan merdeka Puncak Indah Malili, Sabtu 3 Mei 2014 lalu.

Menurutnya dari seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, rata-rata income perkapita masyarkatnya hanya mencapai Rp 23 juta per orang, sementara Luwu Timur telah mencapai Rp41 juta perorang. “Kurang lebih 5 tahun lalu, income perkapita sulsel hanya mencapai 8 juta perorang dan saat ini meningkat mencapai 23 juta perorang sementara Luwu Timur dari 15 juta perorang , kini mencapai 41 juta perorang. Ini luar biasa,” jelasnya. Peringatan 11 tahun Kabupaten Luwu Timur ini mengangkat tema “Menggalang Sinergitas dan Partisipasi Publik Menyongsong Masa Depan Luwu Timur yang semakin bemartabat”. Sebelumnya, Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakar-

ma mengaku bersyukur atas segala keberhasilan dan prestasi yang telah diraih selama kurun waktu 11 tahun. “Harus diakui, pembangunan infrastrukutur sudah mengalami kemajuan yang cukup berarti, akan tetapi masih banyak juga harapan yang belum dicapai, namun peluang untuk berkembang dimasa depan sangat terbuka dengan berbagai indikator yang ada, hanya saja diperlukan konsistensi dalam pengelolaannya” ungkap Hatta. Sejalan dengan tema perayaan, Hatta berharap seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi dalam mengejar citacita mulia mengangkat harkat dan martabat sebagai kabupaten yang maju dimasa kini dan dimasa yang akan datang. | Josep


TRANS REGIONAL

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 290. ‰ TH XIII SENIN, 19 MEI - 1 JUNI 2014

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Bangga Wagub Komitmen Pangkalpinang, Trans Baru satu hari menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) setelah melalui prosesi pelantikan yang berlangsung di gedung DPRD Babel, Senin lalu, Hidayat Arsani sudah memberikan kesan positif bagi Gubernur Babel, Rustam Effendi. Saat dimintai tanggapan terkait hari pertama kinerja pendampingnya tersebut, Rustam

mengungkapkan rasa kebanggaan terhadap Hidayat Arsani yang menunjukkan keseriusannya dalam mengemban amanah sebagai Wagub dengan sisa masa jabatan hingga 2017 itu. Pada hari pertamanya itu, Hidayat Arsani yang biasa disapa Dayat telah dihadapkan tugas untuk membuka secara langsung gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tahunan di Muntok Kabupaten Bangka

Barat (Babar), yang dibuka (13/ 5) lalu. “Pak Wagub sudah ngantor, hari ini (13/5-Red) dia membuka langsung acara MTQ di Bangka Barat,” Ujar Rustam sumringah kepada wartawan usai menghadiri acara pemilihan Duta Sanitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, di Hotel Santika Bangka. Rustam menambahkan jika kebanggaannya itu juga dika-

FOTO | IST

Rustam Effendi.

renakan ia menilai bahwa Dayat telah menunjukkan komitmennya sebagaimana yang diungkapkan menjelang pelantikannya dulu kepada awak media maupun komitmen yang disampaikan kepada dirinya sendiri. “Pak Wagub menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengabdikan diri menjadi pelayan masyarakat dengan menjalankan amanah yang diemban

Mobil Dinas Pejabat Kota Pagaralam Penipuan Publik Kasat Lantas diduga tutup mata. Pagaralam, Trans - Para pejabat kota Pagaralam diduga tidak lagi punya budaya malu. Belakangan ini, rata-rata mobil dinas para pejabat Kota Pagaralam diduga memiliki dua pelat nomor polisi. Mobil dinas yang jelasjelas pelat nomornya merah diganti dengan pelat nomor pribadi atau pelat hitam. Ironisnya mobil dinas berpelat hitam tersebut dipakai saat jam kerja. Padahal masyarakat tahu bahwa mobil dinas berpelat merah itu pembelianya memakai anggaran dana APBD Kota Pagaralam atau dengan kata lain uang itu adalah uang rakyat. Jadi sangat riskan jika mobil dinas diganti pelat nomor polisinya dengan pelat hitam (pribadi) digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum pejabat daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Sadi Wagini kepada Trans. “Pejabat itu mestinya bisa menjadi contoh terbaik bagi masyarakat atau publik, bukanya pejabat tersebut melakukan penipuan publik dengan melakukan mobil dinasnya yang berpelat nomor polisi warna merah diganti dengan pelat hitam, apakah modus para pejabat tersebut untuk menghindari pembelian bahan bakar pertamax sebab mobil pelat merah diwajibkan mengisi bahan bakar pertamax di setiap SPBU,” ungkapnya. “Saya tidak habis pikir apakah para oknum pejabat yang melakukan penipuan publik itu sepertinya sudah tidak ada lagi punya rasa budaya malu, karena sudah jelas mobil itu mobil dinas tidak perlu lagi diganti dengan pelat nomor polisi warna hitam (pribadi),” katanya. Sadi wagini melanjutkan, menjadi pejabat harus konsisten dikarenakan jabatan serta mobil dinas itu sifatnya hanya sementara. Ketika sudah lengser dari jabatan, maka mobil dinas tersebut pasti diserahkan kepada penggantinya yang baru. “Bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi di luar jam kerja, apalagi sampai digunakan oleh anak atau keluarga seorang pejabat,” bebernya. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang yang tidak mau disebutkan namanya. “Saya sering melihat mobil dinas pejabat yang berseliweran di Kota Pagaralam baik itu saat jam kerja maupun di luar jam kerja dengan memakai pelat nomor polisi yang sudah di ganti dengan pelat hitam atau pribadi,” ujarnya. “Seperti contoh mobil kepala Dinas Holtikultura, mobil dinas Kepala Badan BPLH, mobil Kepala Dinas Perhubungan, mobil dinas salah satu Komisioner KPU Kota Pagaralam. Termasuk, saya pernah melihat mobil dinas Ketua DPRD Kota Pagaralam sering bergati dengan pelat nomor polisi warna hitam atau pribadi,” ungkapnya. “Kami sebagai masyarakat kota Pagaralam tidak habis pikir apakah hal tersebut dibenarkan oleh aparat kepolisian atau diduga ada kongkalikong dengan oknum pejabat (dengan kasat lantas-red). Sebuah mobil dinas pejabat yang punya pelat nomor polisi merah boleh juga memiliki pelat nomor polisi hitam (pribadi), atau kami menduga kasat lantas Polres kota Pagaralam tutup mata sebab mobil pejabat,” tegasnya. Di sisi lain Kasat Lantas Polres Pagaralam AKP Hari Wibowo saat dikonfirmasi via handphone meyatatakan belum mengetahui tentang adanya mobil dinas pejabat Kota Pagaralam yang bernomor polisi warna merah di sisi lain juga memiliki pelat nomor polisi warna hitam. Akan tetapi Hari menjawab dengan santainya, “itu jelas menyalahi aturan dan akan kita proses.” | Mirwansyah SE

Sebelum Dayat sempat mengatakan jika dirinya siap mengemban tigas. Dimana, ia telah mendapatkan kabar bahwa ia sudah menjalankan tugasnya untuk membuka MTQ. Dengan kegiatan seperti itu mudah-mudahan menambah religius. Yang jelas mulai besok (13/5-red) saya akan menggunakan baju PNS,” tandasnya. | Rita

HGU Lahan Perkebunan Teh PTPN VII Diukur Ulang

Polisi Bangka Tertibkan Tambang Timah Ilegal Babel, Trans - Kepolisian Polres Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menertibkan sejumlah kegiatan tambang biji timah jenis Tambang Inkonvensional (TI) yang tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait. Menurut Kapolres Bangka AKBP I Bagus Rai melalui Kabab Ops Kompol Taufik LN di Sungailiat, Jumat (16/5) lalu, mengatakan pihaknya berhasil menertibkan sejumlah kegiatan penambangan biji timah ilegal jenis TI di tempat berbeda melalui personel polisi dari Polsek setempat. "Kami tindak tegas kegiatan penambangan biji timah karena pemiliknya tidak memiliki dokumen izin resmi dari pemerintah daerah atau instansi terkait," katanya. Dia menjelaskan pihaknya melakukan penertiban sejumlah penambangan biji timah ilegal meliputi, di daerah Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu. Untuk penertiban kegiatan ilegal tersebut di Kecamatan Belinyu, di fokuskan di kawasan hutang

FOTO | IST

AKBP I Bagus Rai.

Mangrove dan berhasil menyita satu unit mesin tambang. "Penertiban di daerah Kecamatan Belinyu, kami fokuskan di kawasan hutang Mangrove di Kampung Gedong dan berhasil menyita satu unit mesin tambang yang sedang melakukan aktivtas penambangan," jelasnya. Sedangkan kegiatan penertiban yang sama di Kecamatan Riau Silip kata dia, pihaknya ber-

hasil mendapatkan 33 unit mesin tambang biji timah tanpa dokumen ijin sah yang melakukan kegiatan penambangan di Dusun Bernai dan Dusun Tirus. "Dari 33 unit mesin tambang tersebut masing-masing kami dapatkan sebanyak delapan unit di Dusun Bernai dan 25 unit lainnya di Dusun Tirus, sehingga total mesin tambang biji timah ilegal dari dua dusun sebanyak 33 unit," jelasnya. Dikatakan, semua mesin dilakukan pembongkaran oleh para pekerja tambang dengan harapan tidak melakukan kegiatan pelanggaran lagi. "Selain menertibkan kegiatan penambangan biji timah ilegal kami juga melakukan pengawasan ketat atas kegiatan yang sama di sejumlah tempat yang dilarang seperti, di Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan lindung serta dekat fasilitas umum," jelasnya. Kegiatan penambangan ilegal, kata dia, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada. | Rita

Ilustrasi.

Pagaralam, Trans - Sebagai upaya memperjelas batas wilayah hutan lindung di Kota Pagaralam dengan perkebunan teh milik PTPN VII, pihak Badan Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Sumsel II kembali melakukan peninjauan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII terhadap lahan kebun teh. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengukuran ulang kawasan hutan lindung. Jika memang ditemukan lahan kebun teh sudah masuk hutan lindung, maka pihak PTPN VII akan melepas kawasan tersebut untuk kembali dijadikan kawasan hutan lindung. Manager PTPN VII Pagaralam, Daniel Solihin membenarkan bahwa saat ini HGU PTPN VII sedang diproses pihak BPKH. Badan tersebut sedang melakukan pengukuran ulang lahan PTPN VII. Pasalnya pihakPTPN VII dianggap sudah merambah hutan lindung seluas 610 hektar. “Kita sejak tahun 1986 tidak pernah lagi melakukan perluasan lahan perkebunan. Jadi luas lahan kita masih sesuai dengan HGU yang lama dan sesuai dengan peta batas wilayah tahun 1997 milik kabupaten Lahat,” ujarnya saat di konfirmasi, Minggu (4/5) lalu. Diakui Daniel, penanaman baru hanya dilakukan untuk replanting dengan cara konfersi kayu manis dan kina milik PTPN VII ke tanaman teh. Itupun dilakukan masih di kawasan Janang atau afdeling 5. “Masalah tapal batas hutan lindung dan lahan perkebunan teh akan kita koordinasikan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kota Pagaralam. Kita juga telah membicarakan masalah ini dengan Wali Kota Pagaralam,” ungkapnya. | Mirwansyah SE

Mahasiswa Demo Terkait Krisis Listrik Tanjungpandan, Trans – Puluhan mahasiswa dari Akademi Manajemen Belitung (AMB) menggelar demo di halaman Kantor PLN Tanjungpandan Jalan A.Yani Tanjungpandan, Rabu (14/ 5) lalu, pukul 10:00 WIB. Dalam orasinya masiswa mengecam kebijakan pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN Tanjungpandan. Mahasiwa juga meminta Manajer PLN untuk keluar kantor untuk berdialog. Koordinator lapangan aksi damai, Mohammad Zainuddin mengatakan, melalui aksi tersebut hendak menyampaikan pesan ke Pemkab Belitung dan PLN Unit Pelayanan Tanjungpandan, agar segera mengatasi defisit listrik yang terjadi sekarang ini. Pemuda yang akrab disapa Udin ini menyatakan, mahasiswa sebagai kalangan akademi ikut terpanggil mengkritisi kondisi lis-

trik di Belitung. Setiap harinya terjadi pemadaman bergilir akibat kapasitas mesin yang beroperasi saat ini tidak memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Belitung. “Jiwa kami terpanggil melakukan aksi ini. Kami menekan PLN dan Pemerintah untuk menyelesaikan listrik ini dengan segera. Masyarakat sudah resah dengan kondisi listrik saat ini,” kata Udin kepada Trans, Selasa (13/5) lalu. Ia menyatakan, mahasiswa akan berorasi untuk menyampaikan aspirasinya di Kantor PLN Unit Pelayanan Tanjungpandan. Orasi terkait pelayanan PLN kepada para pelanggan yang sudah resah. Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN tanpa mengenal waktu juga sangat merugikan masyarakat. “Kami besok akan meluncur dari kampus (AMB). Pertama kami gelar di PLN. Kami minta bertemu

dengan kepala PLN dan buat komitmen bersama. Begitu juga kami akan aksi di kantor Bupati dan meminta membentuk komitmen bersama tentang solusi listrik ini,” beber Udin. Ia mengungkapkan, mahasiswa juga akan menggelar aksi teatrikal sebagai sindiran terhadap PLN yang tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggannya. Bila komitmen dari pemda dan PLN ini tidak dipenuhi, para mahasiswa ini juga mengancam akan meniduri Kantor Bupati Belitung. “Kalau Bupati Belitung dan PLN tidak mendapatkan solusi untuk krisis daya listrik ini, tidak menutup kemungkinan juga kami akan membawa masa lebih banyak. Bergabung dengan masyarakat untuk gelar aksi lagi nantinya kalau perlu kami nginap di kantor bupati,” tandas Udin. | Rita

BNN Harapkan Peran Aktif Mahasiswa Berantas Narkoba Dorong Mahasiswa Perangi Narkoba Pagaralam, Trans - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pagaralam terus melakukan sosialisasi untuk membendung peredaran Narkoba di kampus. BNN mengajak semua elemen mahasiswa bahu-membahu meningkatkan perananya dalam menyukseskan pencegahan pemberantasan penyelagunaan dan peredaran narkoba. Hal itu terekam dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh BNN Kota Pagaralam dengan mahasiswa Kampus Lembah Dempo Kota Pagaralam guna meningkatkan peran serta Civitas Akademika dalam pemberdayaan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan

untuk memimpin Babel bersama saya. Ini sangat luar biasa dan patut untuk diapresiasi,” ungkapnya. Bahkan menurut Rustam di hari pertama berdinas, Dayat sudah berada di kantor pukul 06.30 Wib. “Pak Wagub sudah ngantor jam setengah tujuh pagi sebelum berangkat ke Muntok. Sedangkan saya membuka acara disini (Duta Sanitasi-red)” terangnya.

Dengan demikian para mahasiswa yang mengikuti FGD dapat bergerilya mensosialisasikan mengenai bahaya dan ancaman narkoba mulai dari lingkup terkecil. Misalnya teman sebaya, adik-adik, lingkungan sekitarnya, jangan salah gunakan kecubung hitam,” ujarnya. Kepada mahasiswa serta masyarakat yang sudah ketergantungan dengan narkoba atau kecanduan, BNN siap un-

kampus yang bebas dari Narkoba di Gedung Aula Lembah Dempo, Senin (12/ 05) lalu. Kepala BNN Kota Pagralam, Sudran Gafar SSos MM melalui Kasi pencegahan Ruspani AMpd yang didampingi oleh stafnya Hendri SE mengatakan

FGD ini merupakan kegiatan rutin untuk memberdayakan masyarakat dalam menekan maraknya peredaran Narkoba. “Yang kami harapkan dalam FGD dengan mahasiswa, kami dapat saling berdiskusi dalam rangka melakukan pencegahan narkoba dan dampak dari pada pemakaian narkoba. Sehinga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara efektif.

tuk mengobati atau merehabilitas. Disisi lain Hendri SE sebagai narasumber berharap mahasiswa dapat memerangi peredaran narkoba, karena memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan masa depan mahasiswa. “Untuk itu diharapkan para mahasiswa agar lebih pro aktif dalam membantu mensukseskan program pemerintah,” pungkasnya. | Mirwansyah SE Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh BNN Kota Pagaralam dengan mahasiswa Kampus Lembah Dempo Kota Pagaralam.

FOTO | MIRWANSYAH

Arkeolog Survei Ke Pulau Kran Kelapa Kampit, Trans - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Arkeolog Palembang akan mengadakan survei lokasi kapal kuno yang tenggelam di perairan Pulau Kran, Kecamatan Kelapa Kampit, Belitung Timur (Beltim). Setidak-tidaknya ada tiga titik kapal tenggelam yang ada di perairan ini yang akan disurvei. Perairan Bangka Belitung diketahui banyak menyimpan barang muatan kapal tenggelam (BMKT), terutama kapal-kapal kuno yang berlayar melalui perairan Bangka Belitung (Babel). Survei ini dilakukan Rabu (14/5) hingga Selasa (20/5). Kapal tenggelam tersebut diperkirakan merupakan peninggalan abad ke ke 6 hingga abad ke 18. Selian itu, kapal ini juga diperkirakan memuat barang-barang antik peninggalan zaman dulu. “Besok temen – temen dari arkeologi sampai disini, rencananya kita besok mulai ke lokasi. Kita survei sampai tanggal 20,” sebut staf UPT Balai Arkeologi Palembang, Dewi Patriana kepada Koran Transaksi, Selasa (13/5) lalu. Dalam survei ini UPT Balai Arkeologi Nasional sebagai penyelia. Tujuan survei ini untuk melakukan penelitian mengenai kapal beserta barang muatannya yang ikut tenggelam. Sehingga bisa dipastikan barang muatan tersebut jenis dan spesifikasinya untuk dipelajari. Selama melakukan penelitian, UPT Balai Arkeologi Palembang akan didampingi para penyelam dari Tim EMAS Diving Club yang dipimpin Sakinawa (60). Sebelumnya, pendiri EMAS Diving Club, Sakinawa menyebutkan selama lima tahun terakhir pihak arkeolodi saat melakukan penelitian di perairan Bangka Belitung. “Selama lima tahun ini mereka (arkeologi-red) memakai EMAS Diving Club untuk mendampingi. Memang banyak di perairan kita ini,” kata Sakinawa. Menurutnya, perairan Babel kaya akan benda-benda arkeologi bekas kapal kuno tenggelam. Ia meminta kepada masyarakat Belitung yang mengetahui titik-titik koordinat kapal kuno yang tenggelam agar menyampaikan info ke UPT Balai Arkeologi Palembang atau ke pihaknya. “Ada banyak di Babel, makanya kita minta masyarakat segera menyampaikan informasi keberadaan kapal tenggelam bila langsung ke arkeologi bisa melalui saya untuk saya sampaikan ke pihak arkeologi,” ujar Sakinawa. Sakinawa menjelaskan BMKT yang terdapat di perairan Babel menjadi salah satu aset berharga bagi perkembangan pariwisata daerah ini kedepan. Titik-tiitk keberadaan kapal tenggelam ini bisa dikembangkan sebagai spot diving bagi wisatawan. Selainitu, BMKT bisa diangkat dan diletakkan di museum maritim yang rencananya akan dibangun di Belitung. “Kalau untuk spot diving karang kita jelas kalah jauh dengan Indonesia timur, tapi kita harus kita jaga sebagai aset yang berharga,” tandas Sakinawa. | Rita

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Nas H Provinsi Sumatera Barat: Bastani Nazar Provinsi Kepri : Afrizal Syahputra, Zulham Arief Biro Batam : Andi Jasrudin Biro Tj. Pinang & Bintan : Mulkansyah Kota Pagar Alam : Mirwansyah Kabupaten Luwu Timur : Tabah Yosep Bangka Belitung : Rita Monica


16

Ronaldo yakin Madrid bakal keluar sebagai juara di gelaran kali ini.

NO. 290 ‰ TH XIII Senin, 19 Mei - 1 Juni 2014

KORAN TRANSAKSI

CRISTIANO RONALDO

Impikan Gelar Liga Champions Bersama Real Madrid

Prestasi Messi di lapangan akan lebih diingat bila mampu mengantar Argentina menjuarai Piala Dunia 2014.

P

enyerang Barcelona Lionel Messi telah mencicipi semua gelar di level klub, begitu juga dengan prestasi individu, namun dia belum mengenyam gelar Piala Dunia. Menjadi Pemain Terbaik, memenangi enam gelar La Liga, tiga kali mengangkat trofi Liga Champion, dan setumpuk rekor gol yang telah dipecahkannya menjadi awal cerita pemain berusia 26 tahun ini. Tetapi masih ada satu hal yang belum lengkap dari lemari piala Messi, yakni menjadi juara piala

dunia bersama Argentina. Messi memulai karir di Barcelona saata berumur 11 tahun. Saat itu Barcelona menjanjikan akan membiayai pengobatan hormonnya sebesar 900 dollar per bulan jika dia pindah ke Spanyol. Selebihnya sejarah. Messi tumbuh menjadi pemain terbaik dan dia berkata akan mengakhiri karir di Barcelona. Saat tak ada yang meragukan kemampuannya di level klub, masih ada satu prestasi yang belum bisa mengangkat namanya sebanding dengan Diego Maradona dan Pele. Tahun ini akan menjadi piala dunia ketiga bagi La Pulga, julukan Messi. Pada Piala Dunia 2006 tatkala umurnya baru 18 dia hanya mencetak satu gol di seluruh kompetisi, dia juga tidak diberi banyak kesempatan unjuk gigi dengan Argentina di bawah pelatih Jose Pekerman. Dia bahkan tetap dibangkucadangkan saat Argentina kalah adu penalti dengan Jerman pada perempat final.

Empat tahun kemudian di Afrika Selatan, di pentas sama dan melawan penantang yang sama pula, keadaan menjadi jauh berbeda. Messi datang ke turnamen dengan berbagai reputasinya, di bawah pelatih Maradona, Argentina lolos dari babak penyisihan. Tetapi strategi serangan balik Jerman membuat skuad Maradona dipermalukan 0-4 di Cape Town. Tahun ini, Argentina tidak meragukan kekuatan menyerangnya. Pelatih Alejandro Sabella tampak telah menemukan ramuan saat meloloskan Argentina dari kualifikasi Amerika Selatan. Namun, pertanyaannya tetap sama, apakah Messi bisa menunjukkan performa terbaiknya di panggung lebih besar dan menjawab semua keraguan dia menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Dibandingkan dengan Maradona yang membawa Argentina merebut Piala Dunia keduanya pada 1986, Messi sulit disandingkan. Ketika

berumur 25 tahun, Maradona ada di puncak karirnya bersama Napoli, sedangkan Messi sudah berumur 27 tahun pada turnamen ini. “Messi tak perlu menjuarai Piala Dunia untuk menjadi pesepakbola terbaik di dunia,” kata Maradona kepada koran Argentina La Nacion. “Menjadi juara dunia akan luar biasa untuk Argentina, fans, dan Leo. Tetapi sebuah gelar piala dunia tidak akan merampas apa yang telah dia lakukan hingga akhirnya ada di tahap dia saat ini,” kata Maradona. Namun, sepanjang sejarah orangorang yang memenangkan Piala Dunia cenderung difavoritkan. Tak ada yang meragukan Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas, dan Johan Cruyff di level klub, tetapi mereka selalu ditempatkan di bawah Pele atau Maradona sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Prestasi Messi di lapangan akan lebih diingat bila dia mampu mengantar Argentina menjuarai Piala Dunia di Rio de Janeiro, Juli 2014. | Fiq

Asal Mula Tradisi Tukar Kaos PERTUKARAN jersey yang dilakukan para pemain dari kedua tim usai bertanding menjadi pemandangan jamak di cabang sepakbola, tapi rasanya tak banyak yang mengetahui kapan ritual ini bermula. Sejarah merekam bahwa salah satu tradisi yang melambangkan sportivitas ini pertama kali terlihat di hadapan publik pada 14 Mei 1931, setelah Prancis menghantam Inggris 5-2 dalam laga persahabatan di Stade Olympique Yves-duManoir, Paris. Sebelum ini kedua negara sudah bertemu sebanyak enam kali, semuanya bertajuk uji coba. Tim Ayam Jantan selalu tak berdaya di hadapan skuat Tiga Singa dengan rekor gol sangat buruk: hanya bisa membuat total enam gol dan kebobolan 25 kali dalam enam pertemuan tersebut! Rekor negatif Prancis seakan bakal berlanjut setelah Samuel Crooks membungkam 30 ribu pendukung tuan rumah dengan gol pembuka saat laga baru berjalan sepuluh menit. Tak dinyana, Les Blues sanggup merespons hanya lima menit berselang melalui Lucien

Laurent. Torehan penyeimbang dari pemain yang setahun sebelumnya masuk buku sejarah sebagai pencetak gol perdana di turnamen Piala Dunia itu mengawali kebangkitan gemilang Prancis. Berturut-turut Robert Furois (18'), Marcel Langiller (29'), dan Edmond Delfour (57') membukukan nama di papan skor untuk mengubah kedudukan 4-1. Tim tamu menipiskan ketertinggalan di menit ke-71 lewat Thomas Waring, namun sesaat kemudian Furois melesakkan gol keduanya dan menutup kemenangan komprehensif Prancis. Akhirnya sukses mengatasi perlawanan Inggris, bahkan dengan skor telak, skuat Ayam Jantan diliputi suka cita saat wasit meniup peluit panjang. Saking bahagianya, kubu Prancis meminta kaus para pemain Inggris sebagai kenang-kenangan untuk menandai hasil bersejarah ini, dan sang lawan mengabulkannya. Momen inilah yang menjadi asal mula ritual pertukaran kaos. | GL

MEGABINTANG Cristiano Ronaldo mengakui bahwa ia selalu bermimpi untuk menghadirkan gelar Liga Champions buat Real Madrid. Seperti diketahui, Ronaldo sendiri sempat meraih trofi tersebut pada 2008 ketika ia membela Manchester United. Dan kini, ia berkesempatan meraihnya sebagaimana Los Blancos yang akan bertemu Atletico Madrid di final di Lisbon. “Partai itu akan sangat spesial karena digelar di negara saya,” ujarnya kepada laman resmi UEFA. “Saya sangat senang dan tak sabar menantinya,” lanjutnya. Ronaldo menambahkan, “Kami tahu bahwa laga nanti akan sangat sulit karena Atletico tampil sangat impresif tahun ini. Mereka adalah sebuah tim yang sangat bagus dan memiliki seorang pelatih hebat [Diego Simeone]. Namun kami ingin menang dan memberikan yang terbaik.” Tim ini sendiri, kata Ronaldo, berada dalam bentuk yang baik dan memiliki rasa percaya diri. La Decima adalah sebuah momen yang diimpikan oleh semua Madridistas. Kami semua tak sabar untuk final dan harus menang. “Saya pernah memenangkan Liga Champions dengan Manchester United dan ini adalah musim kelima saya di sini di Real Madrid. Saya selalu bermimpi untuk memenangkan kompetisi ini dengan klub ini,” ungkapnya. “Itu adalah sebuah trofi yang telah kami coba menangi selama bertahun-tahun. Karena ini, sejak hari pertama para pemain datang ke klub ini, kami merasakan tekanan positif untuk memenangi Liga Champions,” pungkasnya. | GL

LUIS SUAREZ

Jagokan Argentina Di Piala Dunia 2014 BINTANG tim nasional Uruguay Luis Suarez itu menilai Argentina memiliki peluang paling besar untuk menjadi juara Piala Dunia tahun ini. Striker Liverpool tersebut ditanya tentang siapa yang berpeluang menjadi juara di Brasil dan ia menyebut Argentina sebagai tim yang paling ia favoritkan untuk mengangkat trofi Piala Dunia. “Argentina karena mereka memiliki pemainpemain luar biasa dan mereka datang di momen yang bagus,” ungkap Suarez. “Tetapi kita tidak boleh mengabaikan Uruguay, Spanyol, Inggris atau Jerman, karena Piala Dunia adalah kompetisi di mana semua orang ingin mendapatkan kesuksesan,” lanjutnya. Argentina bersaing dengan Bosnia & Herzegovina, Iran dan Nigeria di grup F, sementara Uruguay tergabung dalam grup D bersama Inggris, Kosta Rika dan Italia. | GL


Koran Transaksi Edisi 290