Issuu on Google+

Senin, 14 - 27 April 2014

Edisi No.288 | Tahun Ke-XIII WWW.KORANTRANSAKSI.COM

Terbit setiap hari SENIN Harga Rp. 5.000 Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

PENERBIT: BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

Irwan Prayitno Diminta Mundur Dari Jabatan Gubernur Sumatera Barat

SK/MENPEN/1496/SIUPP/JAKARTA 22 JULI 1999

Kejati Sumsel Bentuk Tim Tangani Kasus Penyalahgunaan APBD 2013

Diduga Pejabat Humas Dan Protokol Terlibat

Padang, Trans Berbagai kalangan di Sumatera Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut kembali kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 1,941 Miliar yang diaFOTO | IST lokasikan dari AngIrwan Prayitno. garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 untuk kegiatan safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wilayah Sumatera Barat, kendati kasus tersebut telah dihentikan penyelidikannya oleh Penyidik Polda Sumatera Barat dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana.

Padang, Trans - Pusat Pendidikan Pelayaran serta Dermaga bertaraf Internasional yang berlokasi di kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Merupakan Proyek Multiyear, mencakup bangunan

Sumsel, Trans - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah membentuk Tim untuk menangani laporan dugaan penyalahgunaan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sebesar Rp 8 Milyar yang disalurkan kepada 9 organisasi wartawan. Tim tersebut diketahui oleh Kepala Sekasi III As Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hal itu ditegaskan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Mulyadi, kepada Koran Transaksi pada Selasa 1 April lalu di ruang kerjanya. Menurut Mulyadi, Tim yang dibentuk itu diketuai oleh Kepala Seksi III, Khaidirman. “Laporan dari Gabungan Ketua LSM Sumatera Selatan yang telah kami terima beberapa waktu yang lalu, saat ini sedang dalam proses melalui beberapa tahapan. Diantaranya, meminta keterangan dan pengumpulan data dari berbagai pihak terutama dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim saat ini sedang fokus mengumpulkan data dan keterangan dari Bagian Humas dan Protokol. Yang jelas bahwa Tim sedang melaksanakan tugasnya. Hasil kerja Tim akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan akan kami paparkan kepada publik,” jelas Mulyadi. Sementara itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Provinsi Sumatera Selatan, Iren Camelyn, ketika dikonfirmasi Koran Transaksi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan APBD tahun 2013 yang disalurkan kepada 9 organisasi wartawan, mengungkapkan, bahwa dana sebesar Rp 8 Milyar yang telah disalurkan kepada 9 organisasi wartawan itu adalah dana hibah dan sudah sesuai prosedur dan undang undang yang mengatur tentang dana hibah. Ketika ditanya tentang legalitas 9 organisasi wartawan yang telah menerima kucuran dana itu, Iren Camelyn malah merujuk bahwa yang mengucurkan dana sebesar Rp8 Milyar kepada 9 organisasi wartawan itu adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan bukan Bagian Humas dan Protokol. “Silahkan tanyakan hal itu kepada Kepala Bagian BPKD (Badan Pengelola dan Keuangan Daerah – red),” rujuk Iren Camelyn. Sumber Koran Transaksi mengungkapkan bahwa 9 organisasi yang mengaku sebagai organisasi wartawan itu, selain menerima dana hibah, juga telah menerima Anggaran Dokumentasi dan Publikasi (ADP) dari Peme-

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Pusat Pendidikan Pelayaran Berdiri Kokoh Masyarakat Ulayat Belum Terima Ganti Rugi

FOTO | TRANS

Pusat Pendidikan Pelayaran serta Dermaga bertaraf Internasional.

Membedah Kerusakan Hutan Indonesia dan Solusinya (2)

TNI

Tak Mau Belajar dari Pengalaman Pengantar BRAKKKKK..., tiba-tiba terdengar suara bantingan kaca. Suara itu tak hanya mengagetkan, tapi juga membuyarkan konsentrasi Roni Pandapotan Sitorus sebagai penggas, dan M. Rechan RR, S.Ds dan Arif Okta P, S.Ds yang tengah menyusun konsep penanaman sejuta pohon, di Villa perkebunan teh Gunung Mas, Puncak, Jawa Barat, pekan pertama bulan Februari 2014 lalu. Konsep tersebut kemudian dirangkum oleh Maruli Ardi Siregar, setelah terlebih dahulu mendapat arahan dari Drs Syaiful Nazar yang juga Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW). Konsep itu telah kami persebahkan kepada Partai Gerindra, sebagai buah pikiran sebagai anak bangsa dan sekaligus kami tuangkan dalam tulisan bersambung di media Transsaksi. Selamat membaca.

A

wal tahun 2014 lalu, Indone sia terus menerus digoyang bencana. Musibah di bumi Nusantara ini terus menerus terjadi. Mulai dari Sabang sampai ke Merauke, bencana tersebut datang dan pergi. Hal ini menggambarkan, bahwa jagat raya kita sudah tidak bersahabat lagi dengan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu muncul pertanyaan dalam

benak kita, benarkah Indonesia sebagai paru-paru dunia sudah tidak terpelihara. Apakah para pengambil kebijakan memang sengaja membiarkan persoalan ini? Sebab, tanpa disadari cepat atau lambat pembiaran kerusakan alam itu akan mendorong terjadinya musibah yang makin dahsyat. Sekarang saja, sang ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Pangdam Jaya Mayjen TNI E. Hundawi Lubis :

Prajurit TNI AD Tingkatkan Disiplin, Loyalitas dan Jiwa Korsa FOTO | DOC

DanRindam Jaya Kolonel Inf Suko Basuki, didampingi Wadan Sadik Secaba Rindam Jaya Mayor Inf Lasno, ramah tamah dengan Cak Herry (Wartawan Koran Transaksi), yang juga selaku Ketua DPW NCW Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Trans - Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI E. Hudawi Lubis bertindak sebagai inspektur upacara penutupan pendidikan pertama Bintara TNI AD (Dikmaba TNI AD Tahap I Tahun 2013), Sabtu 29/3/ 2014 di Lapangan Hijau Kodam Jaya Jakarta. Upacara ditandai dengan pelantikan dan ŠŠŠ Bersambung hal 4 ...

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS HUKUM

SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Mantan Direktur RSU Djoelham Binjai, Dr Murad El Fuad saat di Persidangan.

VONIS Terbukti Menggelapkan Barang Milik Perusahaan,

Karyawan PT Multi Husada Farma Divonis 1,6 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Pepatah diatas tersebut, memang pantas untuk ditujukan kepada terdakwa Abdul Aziz bin Akip. Lihat saja, semenjak resmi diangkat menjadi karyawan di PT Multi Husada Farma, barangbarang milik pesanan pelanggan perusahaan tersebut malah dijual kepada pihak pengecer. Penggelapan barang milik perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Aziz bin Akip pun terungkap, saat Ian Kuswaci yang juga berstatus sebagai karyawan di PT Multi Husada Farma itu, menemukan faktur-faktur (bon) perusahaan yang tidak sesuai dengan hasil penjualan. Seketika itu juga, Ian Kuswaci langsung menyuruh karyawan yang lainnya untuk melakukan pengecekan barang. Benar saja, berdasarkan faktur-faktur tersebut, pesanan barang yang diminta oleh para pelanggan perusahaan diantaranya: Apotik Telaga Pesona yang beralamat di Perumnas Telaga Pesona, Blok L-I No.5, Telaga Murni, Cikarang, Bekasi serta Apotik Rahayu yang beralamat di jalan Imam Bonjol, No.11, Cikarang, Bekasi dan Koperasi Indofood yang beralamat di jalan Jarakosta, Desa Suka Danau, Cikarang, Bekasi maupun PT Triguna Nusantara yang beralamat di jalan Kampung Irian, RT 01/04, No. 02 Kelurahan Teluk Puncung, Bekasi, ternyata sama sekali tidak pernah diberikan. Pada sidang yang sebelumnya, saksi Ian Kuswaci mengatakan, bahwa ia kenal dengan terdakwa Abdul Aziz bin Akip karena sama-sama bekerja di PT Multi Husada Farma. Saksi Ian Kuswaci juga mengatakan, selain menjadi Salesman, pihak perusahaan juga memberikan kepercayaan kepada terdakwa Abdul Aziz bin Akip untuk menerima uang hasil penjualan. Namun, sebelum barang pesanan yang diminta oleh para pelanggan perusahaan itu sampai ke alamat tujuan, terdakwa Abdul Aziz bin Akip malah menjual pesanan tersebut kepada pihak pengecer. Akibatnya, pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.41.920.929,-. Dihadapan Majelis hakim, terdakwa Abdul Aziz bin Akip mengatakan, bahwa benar ia ditangkap karena menggelapkan barang milik perusahaan. Hal itu dilakukan, karena dirinya sedang kesandung masalah ekonomi keluarga. Terdakwa Abdul Aziz bin Akip juga menambahkan, dari semua total kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan, dirinya sudah memberikan ganti/rugi sebesar Rp6 juta. Selasa, 26 Maret 2014, pukul 15.00 WIB, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ireine R Korengkeng, SE, SH. MH mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Aziz bin Akip telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP tentang Penggelapan. Menuntut, agar terdakwa Abdul Aziz bin Akip dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Setelah bermusyawarah, Hakim ketua Dewa Putu Y Hardika, SH. MHum yang didampingi hakim angggota Sucipto, SH. MH dan Yuly Heryati, SH. MH akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Abdul Aziz bin Akip dengan hukuman pidana selama 1,6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. Memerintahkan, agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Abdul Aziz bin Akip, sebesar Rp 5.000,-. Begitu mendengar keputusan dari Majelis hakim, terdakwa Abdul Aziz bin Akip hanya bisa terlihat pasrah. | Aston

NO. 288. ‰ TH XIII

FOTO | ISTIMEWA

Kasus Korupsi Jamkesmas, Terdakwa Tidak Ditahan 11 LSM melaporkan kasus tersebut ke KPK. Medan, Trans - Kasus perkara korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atas nama terdakwa Dr. HT. Murat El Fuad. Sp.A selaku Dirut RSUD Dr. Djoelham Binjai Sumatera Utara kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan. Anehnya terdakwa Murat tidak dilakukan penahanan oleh Pengadilan. Sehingga muncul berbagai opini masyarakat, ada apa dengan terdakwa diperlakukan istimewa alias bebas menghirup udara segar. Terkait dengan kasus korupsi Jamkesmas yang dilakukan oleh terdakwa Murat El Fuat, Walikota Binjai, H.M Idaham membenarkan bahwa anak buahnya bernama Murat sedang

menjalani proses persidangan di pengadilan tipikor Medan. “Kita tunggu aja keputusannya dan kita serahkan kepada pengadilan,” katanya usai mengikuti rapat di kantor Gubernur minggu lalu. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya selaku Walikota tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk ranah hukum jadi tidak ada yang kebal hukum. Sejumlah pegawai di lingkungan dinas kesehatan Pemda Binjai berharap agar perkara kasus korupsi menyangkut terdakwa Murat segera vonis sehingga tidak mengundang berbagai pertanyaan. 11 LSM datangi KPK Berkaitan dengan kasus korupsi Jamkesmas di Sumatera Utara antara lain di Kota Binjai, Kabupaten Asahan, Pematang Siantar dan wilayah lainnya maka sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat anti korupsi Sumut

baru-baru ini mendatangi kantor KPK. Gabungan dari 11 LSM tersebut sepakat melaporkan kasus tersebut langsung ke KPK. Hal ini dilakukan akibat krisis kepercayaan terhadap pihak kejaksaan yang dinilai KKN. Menurut S. Simangunsong sebagai perwakilan dari 11 LSM tersebut bahwa pihaknya merasa kecewa karena para koruptor di Sumut banyak yang tidak dipenjara. Sehingga mereka menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas kepada KPK dengan harapan agar segera ditindak lanjuti. Tindakan 11 LSM tersebut didukung beberapa tokoh masyarakat Sumut yang tinggal di Jakarta dan berharap agar aspirasi masyarakat Sumut segera diusut tuntas oleh KPK. Sembari mengatakan keprihatinannya atas dana jamkesmas atau dana berobat masyarakat miskin dikorup oleh pejabat-pejabat yang tidak bermoral tersebut. | Lora

Kasus Mark Up Pengadaan Komputer

Kejari Bekasi Diminta Seret Pejabat Yang Berwewenang Bekasi, Trans - Kasus mark up pengadaan komputer senilai Rp.22 miliar di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Diharapkan agar pihak Kejari menyeret para pejabat yang terkait dengan kasus tersebut, jangan hanya pegawai dijadikan tumbal oleh Kejari, demikian diungkapkan Usman, Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D). Menurut Usman bahwa alat-alat komputer berupa printer, scanner serta TV iklan yang ada di kantor kecamatan se-Kota Bekasi disinyalir mekanisme pengajuannya tanpa perencanaan. Dana bantuan pusat puluhan miliar tersebut sistem penunjukannya langsung dari para pejabat tinggi kota bekasi, tanpa adanya komunikasi ataupun usulan para camat. Sehingga nilai barang yang sudah direalisasikan ke kecamatan se-Kota Bekasi tidak sesuai dengan dana bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat. Ditambahkan Usman bahwa anggaran pengadaan barang bersumber dari bantuan pusat sebesar Rp. 22 miliar tersebut untuk masing-masing kecamatan melalui droping barang mencapai Rp.750 juta per kecamatan. “Jika dikalkulasikan jumlah anggaran se-kecamatan Kota Bekasi hanya sebesar Rp. 9 miliar. Pebedaannya alias mark upnya sangat fantastis,” tegas Usman. Oleh karena itu, Usman meminta kepada pihak Kejari Bekasi agar kasus tersebut jangan hanya sebatas wacana, kiranya para penegak hukum ini bekerja secara profesional. Keseriusan lembaga penegak hukum ini akan mengembalikan kepercayaan masyarakat Bekasi terhadap banyaknya kasus-kasus korupsi di Bekasi yang terabaikan. Dalam kaitan kasus tersebut Usman selaku ketua LK2D juga meminta Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Sekda Rayendra Sukarmadji turut bertanggung jawab. | Lora

Pengedar Shabu-shabu Divonis 5 Tahun Penjara Jakarta, Trans - Terdakwa Jaya Abadi, yang diadili akibat mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu itu, akhirnya tidak bisa berkutik lagi saat saksi penangkap berhasil dihadirkan dihadapan persidangan. Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Jaya Abadi, berawal saat Budi Susilo yang merupakan anggota polisi dari satuan narkotika Polda Metro Jaya (PMJ) mendapatkan informasi bahwa ada seorang lelaki yang tinggal di jalan Kapuk Muara No. 30 RT 02/02 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta utara, sering mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika. Berbekal informasi tersebut, anggota polisi itu pun langsung melakukan penyelidikan. Benar saja, dari dalam rumah kontrakan

milik terdakwa Jaya Abadi, ditemukan 3 bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu seberat 2 gram. Menurut pengakuan terdakwa Jaya Abadi, narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari saudara Karyo (DPO) seharga Rp2,8 juta. Detik itu juga, terdakwa Jaya Abadi bersama dengan barang-buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/ NNF/ 2013/ Tanggal 19 Desember 2013/menyimpulkan bahwa barang-bukti berupa 3 bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 dengan Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam keterangannya, saksi Budi Susilo mengatakan, bahwa

ia kenal dengan terdakwa Jaya Abadi saat melakukan penangkapan saja. Saksi Budi Susilo juga mengatakan, ketika sedang melakukan penggeledahan, dari dalam rumah kontrakan milik terdakwa, memang benar ditemukan 3 bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 2 gram. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Jaya Abadi mengaku bahwa dirinya memang ditangkap, karena kedapatan memiliki narkotika. Narkotika tersebut dibeli dari saudara Karyo (DPO) seharga Rp2,8 juta. Selain untuk dipakai sendiri, narkotika itu rencananya juga akan dijual kembali. Sayang, sebelum narkotika itu berhasil dijual, ia pun malah ditangkap polisi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Oktaviandi, SH mengatakan bahwa perbuatan yang di-

lakukan oleh terdakwa Jaya Abadi telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. JPU menuntut agar terdakwa Jaya Abadi dijatuhi hukuman pidana selama 7 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Selain hukuman pidana tersebut, terdakwa Jaya Abadi juga dijatuhi denda sebesar Rp800 juta. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman pidana selama 6 bulan. Selain itu, barangbukti berupa 3 bungkus plastik klip yang beriskan shabu-shabu seberat 2 gram, agar dirampas untuk dimusnahkan. Setelah bermusyawarah, hakim ketua Dr Ifa Sudewi, SH. MHum yang didampingi hakim anggota Hj Tenri Muslinda, SH.

MH dan Eko Susanto, SH, akhirnya sepakat dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa Jaya Abadi dengan hukuman pidana selama 5 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan. Menjatuhkan denda, kepada terdakwa Jaya Abadi sebesar Rp800 juta. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa harus menggantinya dengan hukuman pidana selama 3 bulan. Menyatakan barang-bukti berupa 3 bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 2 gram agar dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000 dan memerintahkan agar terdakwa Jaya Abadi tetap ditahan. Begitu mendengar putusan dari Majelis hakim, terdakwa Jaya Abadi hanya bisa mengangguk pasrah. | Aston

3 Oknum Anggota Brimob Penadah Mobil Hasil Curian, Dituntut Dengan Hukuman Berbeda Jakarta, Trans - Kendati sempat tertunda, sidang lanjutan kasus penadahan mobil hasil curian yang dituduhkan kepada terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq, Alamsyah bin Basri Masse dan terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin yang tak lain merupakan angggota polisi dari kesatuan Brigade-mobil (Brimob) itu pun kembali dibuka. Adapun modus penadahan mobil hasil curian yang dilakukan oleh ke-3 oknum anggota Brimob itu terungkap, saat Novsuryadi, Oeng Meij Nie dan Aris Sukmoadi (korban) memberikan laporan, bahwa mobil milik kesayangan keluarganya telah hilang akibat dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Aris Prasetya yang merupakan anggota polisi dari satuan Direktorat Lalu-lintas (Dirlantas) Polres Metro Jakarta utara itu pun, berhasil menemu-

kan 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor rangka: MHFM 1 BA 3 JBK -361711 dan Nomor Mesin: K 3 DJ dengan Nomorpolisi B 1234 BOD serta 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna Hitam Metalik dengan Nomor rangka: MHM 1 CB 4 J 7 K – 35019 dan Nomor Mesin :35 ZDAE 5844 dengan Nomor-polisi B 1835 UKV yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan, disekitar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta utara. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq mengakui bahwa mobil yang dibeli dari terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin, adalah merupakan hasil Leasing yang dijual seharga Rp28 juta. Rencananya, mobil tersebut memang akan langsung dikirim ke rental miliknya yang berada di daerah Pontianak, KalimantanBarat. Sayang, sebelum mobil

PENERBIT: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999; ALAMAT REDAKSI: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

tersebut sampai ke alamat tujuan, ia pun ditangkap polisi karena dituduh sebagai penadah mobil hasil curian. Menurut keterangan terdakwa Alamsyah bin Basri Masse mengatakan, bahwa benar ia diperintahkan dari kesatuannya untuk bertugas disekitar Pelabuhan Tanjung Priuk. Terdakwa Alamsyah bin Basri Masse juga mengatakan, bahwa ia sudah 2x memgirimkan mobil milik terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq ke daerah Pontianak, Kalimantan-Barat. Untuk jasa pengiriman mobil tersebut, dirinya mendapatkan upah sebesar Rp1 juta. Terdakwa Alamsyah bin Basri Masse juga menambahkan, bahwa ia nekad melakukan hal tersebut, karena terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq merupakan rekan seprofesinya di Markas Komando Brigade-mobil (Mako-Brimob) Polda Metro Jaya. Sementara itu, menurut

pengakuan terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin mengatakan bahwa, 1 unit mobil merek Toyota Avanza tersebut, memang benar dibeli dari saudara Imam seharga Rp28 juta. Selanjutnya, mobil tersebut pun kembali dijual kepada terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq, seharga Rp32 juta. Terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin juga mengatakan, setelah mobil tersebut sudah laku terjual, ia pun meminta bantuan kepada saudara Andi Salim untuk dibuatkan STNK yang palsu. Begitu surat-surat kepemilikan selesai dibuat, mobil tersebut langsung dikirimkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pontianak, Kalimantan-Barat. Rabu, 2 April 2014, pukul 15.00 WIB, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Allan Baskara, SH. MH yang digantikan oleh Jaksa Wahyu Oktaviandi, SH mengatakan bahwa perbuatan yang di-

lakukan oleh terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP tentang kesengajaan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Menuntut, agar terdakwa Iwan Baharudin bin Syeh Abdul Haq dijatuhi hukuman pidana selama 8 bulan penjara. Untuk terdakwa Alamsyah bin Basri Masse dinyatakan telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 56 KUHP tentang barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil

kejahatan penadahan. Menuntut, agar terdakwa Alamsyah bin Basri Masse dijatuhi hukuman pidana selama 8 bulan penjara. Bahkan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin juga dinyatakan telah terbukti bersalah dan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang barang siapa membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Selain Pasal diatas tersebut, perbuatan terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin juga dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana

yang diatur dalam Pasal 481 KUHP jo Pasal 62 KUHP tentang barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Menuntut, agar terdakwa Muhendro Sabrowi alias Hendro bin Prihatin dijatuhi hukuman pidana selama 10 bulan penjara. Tuntutan pidana yang dibacakan JPU tersebut, dikurangi sepenuhnya selama ke-3 oknum anggota Brimob itu, berada di dalam tahanan. Hakim ketua Dewa Putu Y Hardika, SH. MHum yang didampingi hakim anggota Sucipto, SH dan Yuly Heryati, SH. MH mengatakan untuk mendengarkan isi surat Pembelaan (Pledoi) yang akan diajukan oleh ke-3 oknum anggota Brimob tersebut, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) DR. H Syamsu Djalal SH, MH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung SIp, Drs H Sofyan Abdurrachman, Rekson Sitorus, SH, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: M Rechan RR, SDs; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Wakil Pemimpin Redaksi : Martin Luther M; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M. Baron, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Martin Luther M, Maruli Ardi Siregar, Harris Fadhillah Abbas Art Direktor: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari, Wulan Nindriasari; Sirkulasi dan Periklanan: M. Zikri Nazar, Saskia Maulida Redaktur Senior: Drs Syamsul Bachri SH; Redaktur Eksekutif: Roni Pandapotan, Iwan Koto, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi Agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan. Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: M Rehan ESDM: Rechan Nazar Kemenhub: Martin Luther M; Pelindo: M Zikri; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi MM; Kemendagri :-- Ditjen Bea & Cukai: Ilham Adi Ramdhani Seni & Budaya: Suryati; Direktorat Jenderal Imigrasi : M. Rechan RR Nazar S.Ds, Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Nangkok Hutabarat, H. Roosman, Aston Darwin SP, Tumonggo Tua Lubis, Romeo Goenawan, Arif Okta Prawianto, Nurroziqin; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin. Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih.


TRANS HUKUM Platform Parpol Dalam Penegakan HAM Minim

HALAMAN 3

NO. 288. ‰ TH XIII

KORAN TRANSAKSI THN 13

Dari sejumlah caleg yang ada, dipastikan tidak seluruhnya yang mengerti persoalan HAM. Jakarta, Trans - Beragam janji manis partai politik (parpol) diserukan untuk menarik simpati masyarakat sebagai pemilih pada pesta demokrasi 2014. Namun, dalam penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM, tak ada satupun partai yang memberikan upaya nyata. Malahan, tidak ada yang menyerukan kondisi persoalan pelanggaran HAM yang ada saat ini. Hal ini disampaikan Koordinator Kontras Haris Azhar dalam sebuah diskusi di Gedung Komnas HAM bertajuk, “Peran Partai Politik dalam Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM”, Kamis (3/4). Pandangan Haris menanggapi paparan tiga Parpol yang menghadiri diskusi tersebut. Ketiga Parpol itu adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golkar, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara 12 partai lainnya -termasuk partai lokaltak hadir. “Saya patut kecewa, yang presentasi pedagang semua, politisi semua. Parpolnya tidak ada yang kongkrit, tidak ada yang menggambarkan kondisi HAM yang ada,” ujarnya. Menurut Haris, Parpol hanya menyatakan dukungannya terhadap Komnas HAM dalam penegakan HAM. Begitu pula

FOTO | IST

Platform Parpol dalam Penegakan HAM Minim Diskusi Peran Partai Politik Dalam Perlindungan, Pemenuhan dan Penegakan HAM yang diadakan di kantor Komnas HAM. Jakarta, Kamis (3/4).

dalam mengusut tuntas sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus hilangnya sejumlah aktivis pejuang HAM. Haris berpandangan, dalam masa kampanye seharusnya parpol memberikan solusi konkrit jika terpilih menjadi pemenang pemilu. Setidaknya, sejumlah caleg parpol juga memberikan janji konkrit jika terpilih dan duduk di parlemen dengan membuat langkah konkrit. Menurut Haris, dari sejumlah caleg yang ada, dipastikan tidak seluruhnya yang mengerti persoalan HAM. Begitu pula data lahan yang dirampas oleh perusahaan perkebunan. Padahal peran parpol dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM sangat vital. Penegakan HAM sepertinya tidak men-

jadi perhatian penting bagi parpol. “Kita sudah ada berbagai aturan, lalu bagaimana konkritnya. Misalnya, Golkar ketika masuk parlemen perannya apa. Harusnya bicara perlindungan dan penegakan ham sudah bukan lagi bicara pemenuhan,” ujarnya. Anggota Divisi Hukum dan HAM Partai Golkar, Muflihun, mengatakan langkah kebijakan dalam penegakan HAM berada di ranah pemerintah. Sedangkan DPR lembaga yang membuat regulasi. Ia menyarankan agar Komnas HAM sebagai lembaga yang fokus dalam penegakan HAM berupaya penuh mengungkap sejumlah kasus. Ia mengakui partainya tidak memiliki langkah konkrit dalam penegakan HAM. “Kalau kami

ditanyakan langkah nyata apa yang harus dilakukan, kami tidak bisa jawab,” ujarnya. Kelemahan parpol terhadap aksi pelanggaran HAM di berbagai daerah dikarenakan kurang pekanya para kader partai yang duduk di parlemen di daerah. Dalam pelanggaran HAM di daerah seperti perampasan lahan hingga kasus Lapindo, suara anggota parlemen di daerah tak muncul. “Kelemahan parpol kurangnya kepekaan di daerah. Mestinya anggota legislatif di daerah peka. Ketika kasus di daerah muncul, DPR yang bereaksi, dan ini tantangan buat parpol,” ujarnya. Ketua Divisi Politik Hukum PKPI Budi Samojo mengatakan, banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tak kun-

SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Abraham Samad: Kasus Korupsi Alami Evolusi

jung usai. Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ditata di ranah hulunya. Ia menilai dalam kasus pelanggaran HAM seperti kasus Lapindo semestinya presiden turun tangan. PKPI, kata Budi, telah berupaya memberikan penyuluhan ke masyarakat meski terbatas. Namun, menurutnya parpol memang belum membahas tataran teknis terkait mekanisme perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM. Tetapi masih pada tataran normatif. “Tapi tanpa menyelesaikan masalah hulunya tidak akan pernah selesai. Saya terima kritik partai memang belum bicara teknis. Semua rusaknya di senayan,” ujarnya.Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari menuturkan, partainya berkomitmen dalam upaya penegakan HAM. Dia menilai sebagai partai baru, Nasdem belum memiliki ‘dosa’. Makanya, partai besutan Surya Paloh itu memberikan ruang bagi calon pemimpin yang menempatkan HAM sebagai platform. Ia menambahkan, upaya penegakan HAM bergantung pada Caleg yang lolos dalam Pileg dan duduk di parlemen. “Nasdem akan membuat kaukus anggota dewan yang konsen dalam penegakan HAM,” ujarnya. Sementara itu, komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menuturkan, isu HAM harusnya menjadi platform parpol. Sebagai negara hukum yang menjunjung HAM, upaya penegakan hukum dan HAM menjadi prioritas dalam pemerintahan mendatang. | HO

KPU Butuh Akuntan untuk Audit Dana Kampanye Jakarta, Trans - Kampanye menjelang pemilihan legislatif akan segera berakhir. Laporan dana kampanye mulai disusun oleh partai politik maupun para calon anggota legislatif. Menghadapi situasi ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka lowongan bagi akuntan untuk mengaudit dana kampanye peserta pemilu. Saat ini, lelang penyediaan kantor akuntan publik tengah dilaksanakan KPU. “Kami membutuhkan 237 akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye peserta pemilu se-Indonesia. Peserta pemilu yaitu partai politik dan calon anggota legislatif,” ujar Anggota KPU Ida Budhiarti di Jakarta, pekan lalu. Lebih lanjut Ida merinci, jumlah sebanyak itu untuk mengaudit partai politik di berbagai tingkatan. Ia mengaku KPU membutuhkan enam akuntan publik untuk mengaudit partai politik di tingkat pusat. Di tingkat provinsi dibutuhkan enam kantor akuntan publik untuk mengaudit perwakilan provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, lanjut Ida, audit terhadap calon anggota legislatif hanya menyasar peser-

FOTO | IST

Deklarasi kampanye damai.

ta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ida mengatakan, akuntan publik dibutuhkan untuk mengaudit calon anggota DPD di setiap daerah. Untuk mengaudit calon anggota DPD diperlukan 75 orang akuntan di masing-masing daerah. “Pastinya, semua kantor akuntan publik itu akan tersedia sebelum 24 April 2014, atau merupakan batas akhir penyerahan laporan penggunaan dana kampanye parpol. Nantinya, tiap parpol akan langsung menyerahkan laporan mereka ke kantor

akuntan publik yang telah ditunjuk KPU,” tutur Ida. Ia mengungkapkan, pihaknya kini telah membuat instrumen audit dana kampanye. Ida juga memastikan semua dokumen akan akuntabel. Menurut Ida, setelah akuntan mengaudit laporan yang disampaikan, peserta pemilu akan menerima hasilnya dari KPU. “Nanti KPU yang akan mempublikasikan hasil audit melalui website KPU. Baru kemudian diserahkan ke parpol,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ko-

mpartemen Akuntan Sektor Publik, Yusuf John, mengamini bahwa wewenang publikasi bukan pada kantor akuntan publik, melainkan langsung kepada KPU. Ia menjelaskan, waktu yang dimiliki akuntan publik yang telah ditunjuk KPU dalam mengaudit laporan adalah 30 hari. Selanjutnya, akuntan publik akan menyerahkan laporan itu kepada KPU. Yusuf menambahkan, dalam mengaudit pihaknya telah memiliki dasar hukum. Ia menyebut bahwa pegangan bagi akuntan adalah Peraturan KPU No.17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Selain itu, proses audit juga akan menggunakan metode kroscek terhadap pemberitaan di media. “Jika memang di sebuah kampanye dikabarkan ada politik uang, maka jumlah yang dikeluarkan itu harus dicatat. Jika tidak bisa masuk ke dalam pelanggaran pemilu,” katanya. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mengatakan praktik politik uang memang masih marak menjelang Pemilu 2014. Ia menuturkan, berdasarkan hasil pantauan ICW di 15 provinsi, ada

berbagai macam praktik politik uang yang dilakukan peserta pemilu agar mendapatkan dukungan publik. Bentuk tersebut ada yang berupa pemberian doorprize hingga khitanan massal secara cuma-cuma. “Temuan kami masih banyak politik uang di daerah, dan modusnya tidak baru seperti doorprize, voucher, pulsa, dan barang. Bahkan ada juga khitan massal gratis,” ucapnya. Peredaran dana selama kampanye memang tak sedikit. Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, memperkirakan jumlahnya mencapai Rp115,3 triliun. Angka itu, kataTeguh,paling banyak dari sumbangan calon legislator daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Ia menghitung sumbangan caleg mencapai hampir 62 persen atau sekitar Rp71,22 triliun. "Sebanyak Rp10,81 triliun merupakan dana kampanye dari calon presiden dan wakil presiden. Adapun dana kampanye calon DPR dan DPR diperkirakan sebanyak Rp8,15 triliun," tutur Teguh. | HO

FOTO | IST

Ketua KPK Abraham Samad.

Magelang, Trans - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan kasus korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi dan metamorfosa dengan para pelaku yang berasal dari kalangan generasi muda. “Zaman dulu yang melakukan korupsi adalah orang-orang di atas 40 tahun, sekarang para pelakunya dari kalangan generasi muda. Jadi korupsi di Indonesia telah mengalami evolusi,” katanya pada seminar “Masa Depan Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum dan Politik” di Universitas Muhamadiyah Magelang di Magelang, baru-baru ini. Ia mencontohkan terpidana kasus korupsi Hambalang Nazarudin masih relatif muda, usianya 32 tahun, dan pelaku korupsi di pegawai pajak yang ditangkap KPK malah berusia lebih muda lagi, yakni 29 tahun. Menurut dia, korupsi juga mengalami metamorfosa. Pada masa lalu, korupsi dilakukan dengan cara sederhana dan tradisional, seperti pungutan liar terhadap pembuatan KTP. Saat ini, katanya, berubah wujud menjadi kejahatan yang canggih, dilakukan orang-orang berpendidikan tinggi, dan sulit terdeteksi hukum biasa, seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, katanya, harus menggunakan metode yang tidak biasa untuk menangani kasus korupsi di Indonesia. Ia mengemukakan jika masih dengan metode biasa maka penegak hukum tidak mungkin bisa memberantas kasus korupsi di Indonesia. Pada 2011-2015, KPK telah menyusun “roadmap” pemberantasan korupsi agar tidak bekerja serampangan. “Kami tidak mau berfungsi sebagai pemadam kebakaran, tetapi harus mencari penyebab atau akar korupsi itu, kemudian melakukan metode pendekatan dan pencegahan korupsi,” katanya. Melalui metode pemberantasan korupsi yang dilakukannya, katanya, pada 2013 KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp1.193 triliun dari aspek penindakan, antara lain dengan menyita sejumlah aset koruptor lalu melelangnya. Jumlah tersebut, katanya, lebih sedikit daripada yang berhasil diselamatkan KPK dari aspek pencegahan yang mencapai Rp2.284 triliun. | Ant IRechan Nazar

Vonis Terhadap Pelaku Judi Hanya Lima Bulan Penjara Bekasi, Trans - Putusan terhadap terdakwa pelaku judi togel atas nama Sahat Martua Siburian (55) dan Yusnar Sianturi hanya 5 (lima) bulan penjara, perkara tersebut disidangkan Ketua majelis hakim Rr Endah Haryuni dan anggotanya Bambang Budi Mursito, Matauseja Erna di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu. Fenomena persidangan saat itu terlihat aneh, terlihat sangat singkat dari mulai pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Endang, SH menggantikan Jaksa Maria Eva dan langsung dibacakan putusannya. Jaksa Penuntut Umum, Endang menuntut terdakwa selama 8 (delapan) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sesuai pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP. Sedangkan putusan majelis hakim yang dibacakan hakim Bambang Budi Mursito hanya 5 (lima) bulan penjara. Padahal dalam amar putusannya jelas disebutkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perjudian bahkan yang memberatkan kedua terdakwa sudah mengetahui bahwa judi dilarang tapi tetap dilakukan. Namun kenyataanya pelaku judi jenis toto gelap itu dihukum sangat ringan. Berbeda dengan terdakwa lainnya dengan perkara yang sama dihukum 10 bulan penjara kata Surya salah seorang pengunjung sidang. Rendahnya putusan tersebut diduga ada pemberian sejumlah upeti terhadap penegak hukum itu, seorang sumber wartawan mengatakan bahwa ada oknum polri yang turut serta mengurus perkara tersebut dengan maksud memohon keringanan hukuman. | Lora

Divonis 4,6 Tahun Penjara, Pemilik Narkotika Menangis Dipersidangan Jakarta, Trans - Sidang lanjutan kasus kepemilikan narkotika yang dituduhkan kepada terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, kini kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan (vonis). Dalam putusan Majelis hakim, terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang kepemilikan narkotika. Oleh karena itu, terdakwa Djung Hendra Setiawan dijatuhi vonis selama 4,6 tahun penjara. Penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, berawal saat Priyanto, Yusuf Halim dan Budi Setiawan yang tak lain merupakan anggota

polisi dari satuan narkotika Polres Metro Jakarta Utara itu, sedang melakukan operasi siaga narkotika di wilayah Mangga Dua Square, Gunung Sahari, Jakarta Utara. Merasa curiga, terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen pun ditangkap. Begitu diperiksa, dari kantong celana milik terdakwa Djung Hendra Setiawan alias Ahen, ditemukan 1 bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,75 gram yang sengaja disimpan di dalam kotak perment Vicks. Menurut pengakuan terdakwa narkotika tersebut dibeli dari saudara Anton (DPO) seharga Rp300 ribu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No:Lab -3246/NNF/2013/ menyimpulkan, bahwa barangbukti berupa 1 bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada sidang sebelumnya, terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, memang pernah membantah bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Priyanto, sama sekali tidak sesuai dengan fakta. Pasalnya, saat dirinya ditangkap, saksi Priyanto tidak ada di lokasi. Begitu mendengar keterangan saksi Priyanto dibantah, Majelis hakim yang menangani kasus tersebut malah dibuat uri-

ng-uringan. Namun, begitu saksi Yusuf Halim dan saksi Budi Setiawan (saksi penangkap) kembali dihadirkan, Majelis hakim pun baru menyadari bahwa linangan air mata yang dikucurkan oleh terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, nyaris membuat mereka terperdaya. Selasa, 8 April 2014, pukul 14.45 WIB, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Malini Sianturi, SH mengatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menuntut, agar terdakwa Djung Hendra

Setiawan alias A-hen dijatuhi hukuman pidana selama 6,6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Membayar denda sebesar Rp800 juta. Apabila denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang-bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisikan shabu-shabu seberat 0,75 Gram agar dirampas untuk dimusnahkan. Memerintahkan, agar terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen tetap ditahan. Hakim ketua Yuly Heryati, SH.MH yang didampingi hakim anggota Sucipto, SH. MH dan

Dewa Putu Y Hardika, SH. Mhum, mengatakan bahwa perbuatan yang dituduhkan oleh JPU kepada terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, sama sekali tidak terbukti bersalah dan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, terbukti bersalah dan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika. Setelah bermusyawarah, terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, akhirnya dijatuhi vonis dengan hukuman pidana selama 4,6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Men-

yatakan barang-bukti, berupa 1 bungkus plastik klip yang berisikan shabu-shabu seberat 0,75 gram, agar dirampas untuk dimusnahkan. Selain hukuman pidana terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen juga dijatuhi denda sebesar Rp800 juta. Jika denda tersebut tidak bisa dibayar, maka terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Memerintahkan, agar terdakwa Djung Hendra Setiawan alias Ahen, tetap ditahan. Begitu mendengar keputusan dari Majelis hakim, terdakwa Djung Hendra Setiawan alias A-hen, langsung menangis dihadapan persidangan. | Aston


HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

Menkokesra: Program Gerbang Kampung Percepat Pembangunan Cirebon, Trans Menteri Koordinator b i d a n g Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menegaskan bahwa proFOTO | IST gram terAgung Laksono. padu Gerakan Pembangunan Kampung atau Gerbang Kampung bisa mempercepat pembangunan dan mengentaskan kemiskinan. “Program gerbang kampung mempercepat pembangunan di wilayah sasaran,” kata Menkokesra Agung Laksono di sela kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat. Agung mencontohkan, pada program gerbang kampung di Cirebon, pemerintah mengalokasikan bantuan dengan total anggaran hingga Rp600 miliar. “Anggaran tersebut berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga yang selama ini memiliki program pengentasan kemiskinan di masing-masing instansinya,” kata Agung. Namun, melalui program gerbang kampung program pengentasan kemiskinan yang terdapat di sejumlah kementerian dan lembaga disinergikan sehingga mempercepat target yang ingin dicapai. “Selama ini masing-masing kementerian/lembaga memiliki program percepatan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, namun melalui program gerbang kampung ini semua program yang ada kita sinergikan,” katanya. Dengan demikian, tambah Agung, jika program gerbang kampung dilakukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, maka hasil yang dicapai akan sangat maksimal guna mengentaskan pembangunan serta mempercepat pembangunan. Di samping upaya percepatan pembangunan, katanya, pemerintah memiliki perhatian yang serius untuk memberikan apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya. “Seperti yang saat ini dilakukan di Cirebon, pemerintah memberikan perhatian terhadap kualitas fisik atau bangunan peninggalan budaya, seperti renovasi museum,” katanya. Agung menargetkan hingga akhir 2014 ada 300 wilayah yang menjadi sasaran program gerbang kampung. “Pada saat ini angkanya sudah mendekati target,” katanya. | Jenar

EKONOMI & BISNIS Industri Bisnis Online Naik, Pemerintah Sibuk Tarik Pajak

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Penerapan pajak online justru menguntungkan pelaku bisnis di luar negeri. Jakarta, Trans - Rencana penerapan pajak untuk belanja online yang pernah diwacanakan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan ditentang pelaku bisnis online. Mereka meminta agar rencana tersebut dikaji ulang lantaran banyak kekurangan. Chief Executive Officer (CEO) blibli.com Kusumo Martanto mengatakan penerapan pajak online dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara pebisnis online lokal dan luar negeri. “Bayar pajak memang harus. Tapi bagaimana dengan pemain online yang duduk di Singapura dan Malaysia. Apakah mereka bayar pajak?” ujar Kusumo di Jakarta, belum lama ini. Secara tegas Kusumo mengatakan, penerapan pajak online justru menguntungkan pelaku bisnis di

FOTO | IST

Ilustrasi.

luar negeri. “Mereka memberondong Indonesia dengan produkproduksi, sementara tidak perlu membayar pajak,” ungkap dia. Dalam pandangannya, seharusnya pemerintah mendukung perkembangan bisnis online. Alasannya, potensi bisnis online sangat besar dan berdampak positif bagi kondisi perekonomian nasional.

“Pemerintah berpartisipasi secara riil dengan menyediakan infrastruktur atau dengan memberi insentif. Jangan mentang-mentang dengar industri ini naik, terus sibuk menarik pajaknya,” ungkap dia. Kusumo mengaku tidak keberatan jika akhirnya pemerintah menerapkan pajak untuk bisnis online. Tetapi, dia meminta agar kebijakan tersebut berlaku secara adil.

“Apabila mau memberlakukan semua regulasi, regulasinya juga berlaku bagi pemain di luar Indonesia,” pesannya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengaku siap mengatur mekanisme bisnis online atau perdagangan elektronik. Hal ini menyusul disahkannya RUU Perdagangan menjadi UU perdagangan.

Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi mengatakan dengan adanya UU Perdagangan tersebut, penjual maupun konsumen mendapatkan payung hukum untuk melakukan aktivitas jual beli melalui elektronik. “Dilindungi kepentingannya sekaligus juga dipandu dan diberikan arahan untuk bisa menjalankan bisnis tersebut secara baik,” ujar Bayu di Gedung DPR, Jakarta, barubaru ini. Bayu berharap, dengan adanya aturan ini tindak penipuan dalam jual beli via internet tersebut akan terminimalisir. Bayu berjanji akan segera menyusun aturan teknis pelaksanaannya.”Tapi yang jelas Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk mengelola perdagangan (elektronik),” jelasnya. Dalam peraturan pelaksanaan tersebut Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk aturan IT. Selain itu, online trading akan dimasukan dalam peraturan pelaksanaan. Selama ini aturan mengenai online trading sudah memiliki peraturan tersendiri. | Rechan Nazar

Tol Atas Laut Dinilai Lebih Cepat Penyelesaiannya Semarang, Trans - Inisiatif dari PT Jasa Marga (Persero) untuk membangun tol atas laut dinilai bisa lebih cepat penyelesainnya dikarenakan tidak ada pembebasan lahan produktif yang selama ini menjadi permasalahan utama dalam menyelesaikan proyek tersebut. “Tol atas laut tidak menghilangkan sawah, dan diharapkan lebih cepat pembangunannya, karena tidak ada pembebasan tanah yang produktif,” kata Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman, di selasela peresmian tol Ungaran-Bawen, di Kabupaten Semarang, belum lama ini. Adit mengatakan, ide tersebut muncul dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk jalur darat yang saat ini sudah semakin padat, dan selain itu dengan adanya pembangun tol atas laut tersebut tidak akan memakan tanah produktif seperti sawah dan perkebunan. “Pembangunannya tidak terlalu

mengorbankan sawah, dan dari pengalaman membangun tol atas laut di Bali, tanah yang dibebaskan hanya 5 hektar yang pada akhirnya mampu mempercepat pembangunan tol itu sendiri,” ujar Adit. Adit menjelaskan, pembangunan tol atas laut tersebut tidak seluruhnya akan dibangun diatas laut, melainkan dengan komposisi 30 pembangunan di atas laut, dan 60 persen antara darat dan pantai. “Seperti contoh tol UngaranBawen yang baru selesai setelah mulai direncanakan sejak 2006. Jadi jika di atas laut mudah-mudahan lebih cepat selesai,” ujar Adit. Adit menambahkan, untuk pembangunan tol atas laut yang menghubungkan Jakarta-Semarang dinilai tidak memungkinkan dikarenakan letaknya yang berhimpit dengan jalan tol TransJawa yang saat ini sudah ada. “Tapi, untuk Semarang-Surabaya jika kita lihat lintas utara berjarak 100 kilometer dengan lintas

Direktur Utama PT Jasa Marga, Adityawarman.

FOTO | IST

selatan, dan ini menjadi memungkinkan untuk dibangun. SemarangSurabaya mungkin untuk dibangun,” ujar Adit. Saat meresmikan pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo seksi II Ungaran Bawen sepanjang 11,95 kilometer, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa salah satu kendala untuk membangun jalan tol adalah pembebasan lahan yang memakan waktu cukup lama.

“Dengan selesainya pembangunan Jalan Tol Semarang Solo Seksi II Ungaran-Bawen berarti kita telah berhasil mengatasi kendala yang ada, terutama kendala terkait pengadaan tanah,” kata Djoko, dalam sambutannya saat meresmikan tol Ungaran-Bawen, di Gerbang Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Dalam pembangunan tol Ungaran-Bawen tersebut, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Semarang-Solo ditandatangani pada

tanggal 15 Desember 2006 dan telah dialihkan dari PT Jasa Marga kepada PT Trans Marga Jateng pada tanggal 3 Desember 2008 dan akhirnya selesai pada April 2014. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, selama kurun waktu 2005 hingga 2009 panjang jalan tol telah meningkat sebesar 101,70 kilometer dari sebelumnya 611 km pada tahun 2005 menjadi 712,70 kilometer pada tahun 2009. Proyek penambahan jalan tol tersebut diantaranya adalah Jalan Tol Tahap II, dan juga Tol Makassar Seksi IV. Sementara pada kurun waktu 2010 sampai 2014, telah dibangun jalan tol sepanjang 206,04 kilometer, diantaranya pada ruas KanciPejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, Bogor Ring Road, dan JORR W2 (Segmen Kebon Jeruk - Ciledug). | Arif

SAMBUNGAN Pr it TNI AD Tingkatkan Disiplin, Lo as dan Jiw or sa ..... Praa jur jurit Loyy alit alitas Jiwaa KKor orsa pemasangan tanda pangkat Sersan Dua oleh Inspektur Upacara kepada perwakilan peserta didik. Dalam sambutannya Pangdam Jaya mengucapkan selamat kepada para mantan Prajurit Siswa Bintara beserta keluarga, atas keberhasilan dalam menyelesaikan Pendidikan Pertama Bintara di Secaba Rindam Jaya. Pangdam Jaya berharap agar keberhasilan yang telah diraih dapat menjadi sumber motivasi bagi para prajurit untuk melanjutkan pendidikan kecabangan dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada TNI AD, Bangsa dan Negara. Lebih lanjut Pangdam mengatakan, prosesi pelantikan ini juga merupakan puncak perubahan status dari masyarakat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, sehingga membawa konsekuensi logis terhadap sikap dan perilaku sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Mayor Jenderal TNI E. Hudawi Lubis mengungkapkan, prajurit lulusan Dikmaba ini akan diproyeksikan untuk mengisi jabatan Komandan Regu atau jabatan setingkat pada berbagai Satuan “Prajurit TNI harus menjunjung tinggi disiplin militer yang mengikat seluruh anggota TNI, yakni berbagai norma dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI, seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI,” tegas Pangdam Jaya. Pangdam juga berpesan atau menekankan kepada para prajurit TNI AD agar senantiasa

FOTO | HER

Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI E. Hundawi Lubis (kedua dari kanan), didampingi Kasdam Jaya Brigjen TNI Teddy Lhaksmana (pertama dari kanan) dan Letkol AL Arief Rustaman.

meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lalai dalam menjalankan kewajiban tugas, tumbuh kembang semangat belajar dan senantiasa melatih diri untuk meningkat ilmu dan pengetahuan, tingkatkan disiplin, loyalitas kepada atasan dan memelihara jiwa korsa, pedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, serta hindari sikap perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan korps TNI AD. Kepada Koran Transaksi disela upacara tersebut Pangdam Jaya Mayjen TNI E. Hundawi Lubis mengatakan memuji kebolehan para peserta didik

(lulusan Secaba PK Tahap 1 TA 2013 – Red), baik fisik maupun mental yang dinilai cukup tangguh dan handal. “Mereka ini kan baru tapi terlihat sudah bagus sebagaimana prajurit TNI AD yang senior,” ujar Pangdam Jaya. Upacara tersebut dihadiri pejabat-pejabat dilingkungan Kodam Jaya. Diantaranya, Kepala Staf Kodam Jaya/Jayakarta Brigadir Jenderal TNI Teddy Lhaksmana selaku Cad. Inspektur Upacara, Kolonel Inf Suko Basuki (DanRindam Jaya yang akan beralih tugas sebagai Staf Ahli di Kodam Jaya/Jayakarta), Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto SIP (yang akan menduduki

jabatan sebagai Rindam Jaya ), Letkol Inf Santosa, S.Pd (Dandodikjur Rindam Jaya) selaku Komandan Upacara, Mayor Inf Lasno (Wadan Secaba Rindam Jaya) selaku Cad. Komandan Upacara, Mayor Caj Juanda (Kasi Mindik Rindam Jaya) selaku Perwira Upacara, Kapten Arh Nasib Setia Budi (Kaurops Secaba Rindam Jaya), PNS Eka Lasmah (Anggota Staf Secaba Rindam Jaya) selaku Pembawa Acara, PNS Suharti (Anggota Staf Rindam Jaya) selaku Cad. Pembawa Acara, Mayor Kav Sunaryo Saripan (Kasipam Rindam Jaya) selaku Perwira Keamanan, Letda Inf Mujib (Paurpam Secaba Rindam Jaya)

selaku Cad. Perwira Keamanan. Hadir juga para pelatih Secaba Rindam Jaya, diantaranya, Kapten Inf Budi Pramono (Danki Secaba Rindam Jaya), Letda Inf Bunasri (Danton Secaba Rindam Jaya), serta pelatih-pelatih Secaba Rindam Jaya yang lain, yakni, Timbul, Ngasiman, Eko Sutoro, Firman yang selama ini membimbing peserta didik menjadi Prajurit TNI AD berpangkat Sersan Dua. Maju terus TNI. NKRI Harga Mati. Kepada Koran Transaksi, Kasdam Jaya/Jayakarta Brigjen TNI Teddy Lhaksmana mengatakan, menjadi Prajurit TNI harus solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. “Selain itu juga mewujudkan kekuatan dan kemampuan serta gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat,” kata Teddy Lhaksmana. Lebih jauh dikatakan Teddy Lhaksmana bahwa prajurit TNI juga harus meningkatkan dan memperkokoh jati diri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan

dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya. Serta mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. baik dalam rangka confidence building measure (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit. Mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara. Pada upacara penutupan Dikmaba TNI AD Tahap I Tahun 2013 itu ditampilkan berbagai atraksi yang mempertunjukkan keahlian dan keterampilan prajurit TNI AD dalam bela diri, termasuk melakukan operasi penyergapan terhadap kelompok yang merongrong keamanan negara.Setelah menyelesaikan Pendidikan Tahap I, kemudian Serdik Dikmaba masih harus melaksanakan pendidikan sesuai kecabangan yang diperoleh. Pendidikan Kecabangan ini merupakan protap dalam prosedur dalam perekrutan Prajurit TNI sebelum masuk di satuan – satuan jajaran TNI guna melaksanakan tugas pokok dalam rangka mempertahankan kedaulatan serta keamanan wilayah NKRI. Upacara penutupan pendidikan tersebut dihadiri oleh Kasdam Jaya, Komandan Resimen Induk Pendidikan Kodam Jaya, Komandan Korem 051/Wijayakarta, para Perwira Staf Ahli Pangdam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, para Komandan

Satuan, dan Kabalak jajaran Kodam Jaya serta para Orang Tua dari peserta Pendidikan Secaba. Sementara itu, DanRindam Jaya Kolonel Inf Suko Basuki, yang akan beralih tugas baru menjadi Staf Ahli di Kodam Jaya kepada Koran Transaksi mengatakan, “Saya berharap agar mereka menjadi prajurit yang handal, tangguh mampu meniti karir sekaligus berjuang membela Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI – Red), meningkatkan dan memperkokoh jati diri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, memiliki keunggulan moral, dan rela berkorban untuk NKRI berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” jelas Suko Basuki. Wadan Sadik Secaba Rindam Jaya Mayor Inf Lasno, yang selalu semangat dan setia kepada 85 peserta didik Rindam Jaya/Jayakarta yang dilantik menjadi Prajurit TNI berpangkat Sersan Dua mengatakan, para prajurit yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut diharapkan meneruskan tugasnya sesuai di kecabangan mereka masing-masing. “Saya selaku bawahan hanya menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pimpinan terhadap diri saya. Oleh karena itu saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT bahwa para siswa peserta didik digembeleng dari pelajaran tingkat dasar sampai ilmu keprajuritan dan sekarang dilantik menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat. Artinya, mereka dinyatakan semuanya lulus menjadi Prajurit TNI,” tegas Mayor Inf Lasno. | Her


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

FKGS Kota Bekasi Curigai Hasil Verifikasi Honorer K2 Bekasi, Trans - Proses pengangkatan honorer kategori dua (K2) di setiap daerah di Indonesia banyak yang mengalami masalah. Namun, ada juga yang dapat terlaksana dengan baik dan bahkan ada yang sudah pemberkasan. Lain halnya, dengan Kota Bekasi yang masih acak adut karena ada beberapa oknum yang tidak lulus merasa kecewa. Dan juga tidak ada ketegasan dari Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya sekretaris Forum

Komunikasi Guru Sukwan (FKGS) Fitri Marhayati yang merasa kecewa dengan hasil verifikasi Honorer K2. Ia bekerja sama dengan LSM Sapu Lidi mencari dan mengumpulkan data rekan-rekannya sendiri untuk dilaporkan ke Walikota Bekasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Verifikasi data Honorer K2 di Kota Bekasi sudah dilakukan beberapa kali. Sebelum diadakan tes pernah juga ada verifikasi di Gedung

Patriot. Waktu itu Fitri Marhayati pernah mengomentari pada sesi tanya jawab dengan BKD dalam verifikasi tersebut. “Sampai berapa kali kita harus diverifikasi lagi, bukannya sudah dilakukan,” kata Fitri, yang dilihat dan didengar langsung oleh wartawan Trans saat mengikuti jalannya verifikasi tersebut. Kini saat Fitri dinyatakan tidak lulus, ia melaporkan temannya sendiri kepada Wali Kota dan BKD mengenai dugaan adanya manipu-

lasi data. Sehingga proses K2 mengalami hambatan. Sejak dahulu organisasi guru di Kota Bekasi sudah ada. Dulu namanya MKGS yang diketuai oleh Herman dan Fatimah. Selain itu juga ada lagi namanya GBS diketuai oleh Simin. Dan semua itu sama vokalnya, akan tetapi begitu sudah diangkat tidak terdengar lagi Kalau yang sekarang vokalnya lebih parah lagi bahkan tidak fair. Bahkan, sekretaris FKGS diduga ikut

terlibat memanipulasi data yang sebenarnya adalah angkatan honorer tahun 2006 bukan angkatan tahun 2004. Diduga ada ancaman dan intimidasi terhadap rekannya sendiri. Apabila mau lancar semua urusan, diminta dana sebesar Rp20 Juta untuk membayar. Seperti di laporan kontak pembaca Radar pada tanggal 20 Maret 2014. Persoalan tersebut harus diselidiki dan ditindak tegas oleh aparat

atau instansi yang terkait, karena dapat menghambat jalannya Proses K2. Apabila ada kebenaran dengan dana Rp 20 juta yang dimintanya, harus dibawa keranah Hukum. Harapan bagi Honorer K2 yang sudah lulus agar pemerintah dan BKD Kota Bekasi dapat cepat memproses juga. Sehingga bisa melakukan pemberkasan seperti di daerah lain di Indonesia yang berjalan baik dan lancar. | Geoffrey

Jokowi Kesal Penyerapan APBD 2013 Rendah Penggunaan anggaran akan diproteksi. Jakarta, Trans - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Orang nomor satu di Jakarta itu kecewa melihat rendahnya penyerapan APBD tahun 2013 yang hanya mencapai 83 persen dari total anggaran Rp 51 triliun. Angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan sebesar 97 persen. Karena itu, Jokowi kembali mengingatkan kepada jajarannya agar hal tersebut tidak terulang lagi tahun ini. Mengingat APBD 2014 nilainya meningkat tajam hingga Rp 72 triliun. “Peredaran uang semakin banyak, pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, tapi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) kok sampai Rp 7 triliun,” kata Jokowi, saat memberikan pengarahan kepada ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di Balaikota DKI Jakarta, barubaru ini.

FOTO | IST

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran 2014, Jokowi pun meminta agar seluruh kegiatan segera dilakukan dan mengubah kebiasaan yang ada. “Sekarang sudah tahu semua, perda APBD sudah ditetapkan. Tapi sampai April ini banyak dinas, sudin, SKPD, dan UKPD yang belum bergerak. Sebab itu, sekarang saya kumpulkan untuk itu. Jangan diulang lagi November dan Desember baru pada kerja pagi, siang, malam, kualitasnya jelek. Sudah kualitas jelek, muncul masalah (korupsi), contohnya bus Transjakarta. Saya minta kehati-

Wabup Minta UKM di Kab. Bogor Mendapat Perhatian Lebih Bogor, Trans - Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam Pemerintah Kabupaten Bogor akan membangun pasar di setiap kecamatan. Hal ini sesuai dengan misi kedua dan salah penciri dari visi Kabupaten Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju Indonesia. Untuk itu, Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti mengadakan Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bogor yang bertempat di Ruang Rapat Diskoperindag pada Kamis, (10/4). Dalam arahannya Wakil Bupati Bogor meminta kepada Kepala Dinas Diskoperindag Kabupaten Bogor, Azzahir untuk dapat benar-benar menjalankan misi ke dua yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Oleh karena itu, Diskoperindag harus membekali para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan memberikan pelatihan serta membantu dalam pemberian modal dan pemasaran produk merek dalam setiap kegiatannya. “Saya minta para pelaku UKM di Kab. Bogor untuk selalu dibantu oleh Diskoperindag dengan memberikan pelatihan, modal dan membantu pemasaran karena dengan semua itu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha,” ujarnya. Ia juga mengingatkan akan perencanaan pembangunan pasar UKM yang akan dibangun pada tahun 2015. “Jangan sampai pasar tersebut sebagai formalitas saja dan sepi pengunjung karena itu berimbas akan meruginya para UKM yang memasarkan gallery UKM mereka di pasar tersebut,” ujarnya. Wabup Bogor melanjutkan, rencanakan dengan baik masalah pembangunan pasar UKM. “Pikirkan manajemen pengelolaan karena semua itu perlu keahlian khusus. Buat tempatnya menarik untuk menarik wisatawan luar dan dalam jangan sampai pelaku UKM tersebut merugi di tempat itu,” tambahnya. Nurhayanti juga menyoroti masalah pembangunan pasar parung yang selama ini tertunda oleh berbagai kendala dalam proses pembangunannya. “Oleh sebab itu lakukan koordinasi dengan lintas sektoran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar parung,” ungkapnya. “Saya melihat di beberapa pembangunan pasar ada kendala seperti di pasar parung, oleh sebab itu Diskoperindag lakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder karena permasalahan pasar dapat menggangu salah satu penciri dari 25 penciri yaitu terbangunnya pasar di setiap Kecamatan,” tandasnya. Rakortas tersebut selain diisi oleh pengarahan dari Wakil Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti juga diisi juga dialog dengan Wakil Bupati Bogor serta Rakortas tersebut di hadiri oleh Inspektur Kabupaten Bogor, Didi Kurnia. | Dasukiharun

hatian bapak ibu semua, APBD kita ini gede banget. Jangan diulangi lagi dikerjakan di akhir tahun,” ujarnya. Dikatakan Jokowi, selain untuk memaksimalkan penyerapan, percepatan penggunaan anggaran juga agar pekerjaan yang dihasilkan lebih maskimal. Sebab selama ini, Jokowi melihat banyak pekerjaan yang dilakukan terkesan asal-asalan. “Kalau dikerjakan kejar-kejaran pasti jelek,” ucapnya. Kendati demikian, Jokowi memberikan apresiasi kepada SKPD yang memiliki penyerapan anggaran cukup tinggi. Seperti Dinas Pemadam Ke-

bakaran dan Penanggulangan Bencana sebesar 94,7 persen, Dinas Sosial 93,8 persen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 93,4 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 90 persen, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 90,2 persen. Di tingkat suku dinas, ada Sudin Kebudayaan Jakarta Barat 99,4 persen, Sudin Tenaga Kerja Jakbar 99,12 Suku Dinas Sosial Jakarta Barat 99,01, serta Sudin Pariwisata Jakarta Pusat 98,31 persen. Diakui Jokowi, perlu kehatihatian jajaran SKPD dalam penggunaan anggaran tahun ini. Pihaknya pun akan memproteksi penggunaan anggaran mulai tahun ini, terutama untuk dinas yang anggarannya besar. Hingga 8 April, tercatat penyerapan belanja daerah 2014 baru mencapai 4,56 persen. Salah satunya, lanjut Jokowi, dengan menggunakan sistem online, seperti e-catalog, e-purchasing, dan e-budgeting. Dirinya juga tidak ingin mendengar lagi ada jajarannya yang tersangkut kasus korupsi. Terakhir dua pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjadi tersangka kasus dugaan

korupsi atas pengadaan bus Transjakarat dan bus kota terintegrasi busway (BKTB), yakni Drajad Adhyaksa dan Setya Luhu. “Saya tidak mau lagi dengar yang hadir di sini, yang pegang organisasi itu jadi tersangka. Jangan sampai seperti itu. Sedih saya dengarnya,” kata Jokowi. Diakui Jokowi, dirinya tidak bisa berbuat banyak jika kasus dugaan korupsi sudah masuk ke ranah hukum. Dirinya hanya bisa melakukan tindakan preventif atau pengingat awal. “Terutama pada dinas yang pegang anggaran besar, kalau sudah masuk ke wilayah hukum saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya mengingatkan preventifnya saja,” ujarnya. Mantan Walikota Surakarta itu menambahkan, perencanaan pembangunan sudah final dan saat ini tinggal pelaksanaannya. Setelah tiga bulan berjalan pihaknya akan melakukan evaluasi dan tetap menjalankan manajemen kontrol dan akan diawasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. “Pengawasan dan pembinaan pegawai di pegang Wakil Gubernur,” tandasnya. | BJ/Q4

Terkait Periodesasi Oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan

NCW Bentuk TIM, Awasi Kinerja 12 Ka UPTD Kota Bekasi Bekasi, Trans – Dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh 12 Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kota Bekasi, untuk memperiodesasi kepala sekolah yang sudah puluhan tahun menjabat dan baru beberapa tahun menjabat menjadi resah. Berdasarkan laporan beberapa kepala sekolah kepada Koran Transaksi mengatakan, para kepala sekolah yang sudah lebih menjabat delapan tahun maupun yang kurang dari delapan tahun menjabat sebagai kepala sekolah, semuanya dipanggil oleh 12 Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kota Bekasi, karena hal ini mendasar kepada Permen No 28 tahun 2010 semuanya dipanggil dan diitimidasi bahwa para kepala sekolah yang dipanggil itu akan dilakukan Periodesasi. Dimana Permen No 28 Tahun 2010, menurut Kepala UPTD katakan, bahwa kepala sekolah tersebut harus dijadikan guru kembali, hal ini hasil dari kesepakatan Ka UPTD sewaktu rapat di Medan Satria seperti sudah diungkapkan (edisi Trans-red) sebelumnya. Dunia Pendidikan menjadi terguncang, apalagi menjelang Ujian Nasional (UN). Apakah hal ini akan mempengaruhi dunia Pendidikan ulah kebijakan yang dilakukan oleh Ka UPTD yang notabene dibawah naungan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dr. H. Encu Permana Msi. Berbagai kalangan mempertanyakan, begitu parahnya dunia pendidikan Kota Bekasi. “Menjelang UN tahun 2014 ini ada oknumoknum yang bertindak seenaknya sendiri tanpa Prosedur atau Perwal (Peraturan Wali Kota) dan Kepala Dinas Pendidikan,” ujar nara sumber. Tindakan 12 Ka UPTD Kota Bekasi, tidak terlepas dari pantauan Nasional Corruption Watch (NCW). Ketua Umum NCW Syaiful Nazar menghimbau, hendaknya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sebelum melaksanakan Permen No. 28 tahun 2010 jika memang acuannya itu hen-

FOTO | GEOFFREY

H. Momon Sulaiman M.Si

daknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi agar para kepala sekolah tidak merasa kaget. Apalagi yang bertindak itu adalah Ka UPTD hanya mengacu kepada hasil kesepakatan para Ka UPTD bukan berdasarkan PERDA atau PERWAL. Untuk itu, Ketua Umum NCW Syaiful Nazar, memerintahkan kepada Ormas yang digawanginya itu untuk membentuk TIM melakukan investigasi di lapangan dan mengawasi tindak tanduk kinerja 12 Ka UPTD Bekasi yang berbuat seenaknya. Karena landasan pijakan Ka UPTD melakukan kebijakan tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Padahal menurut kepala sekolah yang hadir saat diadakannya sosialisasi kinerja kepegawaian kepala sekolah di Cibinong Bogor minta namanya tidak disebutkan, bahwa seluruh kepala sekolah sekota Bekasi mulai dari SDN, SMPN, SMAN, SMKN yang menghadirinya dan juga dihadiri oleh Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendy, Ka Dinas pendidikan Dr. H. Encu Permana Msi, tidak ada menyinggung bahwa Permen No 28 tahun 2010 dalam waktu dekat ini dilaksanakan. Dalam acara pembukaan sambutan Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendy mengingatkan, akan mutu kualitas pendidikan di kota

bekasi lebih ditingkatkan agar dapat menciptakan siswa-siswi yang cerdas sesuai dengan visi dan misi kota bekasi. Dan tak kalah pentingnya, acara penutupan sambutan Ka BKD kota bekasi H. Momon Sulaiman M.si menyampaikan, bahwa belum ada periodesasi karena Kota Bekasi adalah OTDA (otonomi Daerah) dan tentunya akan mempunyai PERDA atau PERWAL. Sedangkan PERWALnya sendiri belum dibuat dan semua tahu bahwa sekarang ini sibuk menghadapi pileg dan pilpres. Lebih lanjut H Momon mengatakan, sedangkan oret-oretan pun belum dibuat demikian ucap K.a BKD saat itu dan sangat mensejukkan hati para kepala sekolah. Alasanya para kepala sekolah karena dia selama ini merasa ditakut-takuti sehingga tidak fokus pada pekerjaannya. Namun rasa kekhawatiran menurut Kepala Sekolah yang dijumpai Koran Transaksi mengatakan, karena Ka UPTD mengatakan hampir di setiap pertemuan Kepala Sekolah bahwa selesai Pileg (Pemilihan Legislatif ) akan diadakan Perodesasi. Hal tersebut membuat hampir semuanya yang merasa akan diperiodeisasikan menjadi resah. Sedangkan setiap daerah mempunyai kebijakannya masingmasing apalagi yang sudah OTDA. Perlu dipertanyakan motifasi 12 Ka UPTD Kota Bekasi tetap kekeh Bahwa belum ada periodesasi karena Kota Bekasi adalah OTDA (otonomi Daerah) dan tentunya akan mempunyai PERDA atau PERWAL. Sedangkan PERWALnya sendiri belum dibuat dan semua tahu bahwa sekarang ini sibuk menghadapi pileg dan pilpres. Sedangkan oret-oretan pun belum dibuat demikian ucap K.a BKD saat itu, ada apa dibalik semuanya itu? Apakah betul – betul Permen No. 28 tahun 2010 atau sekedar menakut-nakuti atau ini ada skenario lain sehingga 12 Ka UPTD ini bermuat dengan motif “ UANG “. | Geoffrey

FOTO | GEOFFREY

Ketua RW 012 dan Istri, Lurah Duren Jaya Fitri Widayanti, Caleg Hanura H. Thamrin, Ketua PAUD Asparagus Sri Yuni Kustiati, Sekretaris RW 012 H. Thamrin dan Chaerul Kontraktor di depan gedung PAUD yang baru.

Peresmian Gedung PAUD Asparagus Bekasi, Trans - Gedung baru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Asparagus di RW XII Perumahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur telah diresmikan, Minggu (30/4/2014). Sebelumnya kegiatan belajar mengajar PAUD Asparagus menumpang di ruang kantor RW XII. Pembangunan gedung tersebut sudah sangat lama diinginkan oleh Kepala Sekolah PAUD Asparagus, Sri Yuni. Bahkan, juga diinginkan oleh para pendidik PAUD dan para mantan ketua RW XII terdahulu. Usaha gigih dari Sri Yuni Kustiati dan ketua RW XII, Iskandar serta staf pengurus RW XII akhirnya membuahkan hasil. Pembangunan gedung PAUD Asparagus yang berdampingan dengan Kantor RW XII sudah terwujud. Gedung PAUD Asparagus dibangun dari bantuan pemerintah berupa dana hibah akhir tahun 2013 sebesar Rp90 juta. Ditambah dana dari Swadaya Masyarakat serta donatur dari Lotte Mart untuk pengecatan gedung PAUD. Sangat disayangkan saat peresmian gedung PAUD tersebut instansi terkait tidak hadir. Diantaranya Kabid PNFI dan PAUD Kota Bekasi Nelwan Nelly Sampe M.Pd, UPTD PNFI dan PAUD Kecamatan Bekasi Timur Iis S.Pd. Karena senang akan menempati gedung baru, mungkin hal tersebut terlupakan oleh Kepala Sekolah PAUD Aspargus. Hadir dalam peresmian tersebut Lurah Duren Jaya Fitri Widayati SSTPi , M.Si, Ketua RW XII Iskandar, para ketua RT mulai dari RT 01-15, Ibu PKK RW XII, tokoh masyarakat RW XII dan juga terlihat beberapa Caleg (Calon Legislatif) dari beberapa partai Dapil Bekasi Timur. | Geoffrey

Bupati Bogor : Kades Cikeas Udik Contoh Bagi Kades Lainnya Bogor, Trans - Rachmat Yasin meyampaikan bahwa menjadi Kepala Desa adalah kontrak sosial untuk menjadi pemimpin masyarakat dan Moch Haris merupakan contoh Kepala Desa yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat Tasyakuran satu tahun masa jabatan Kepala Desa Cikeas Udik di Kantor Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri. “Saya bersyukur punya Kades yang menjadi panutan dan dekat dengan masyarakatnya,” tandas Bupati Bogor, belum lama ini. Lebih lanjut, Bupati Bogor juga mengajak masyarakat untuk mendukung Kepala Desa dalam membangun Desa mandiri. “Dukung terus Moch Haris, semangat beliau membangun Cikeas Udik amat sangat luar biasa, termasuk pelayanan kepada masyarakat”, ujar Rachmat Yasin. Tak hanya itu, Rachmat Yasin juga berpesan agar terus berupaya memajukan desa dan berikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, karena dengan menikmati manfaat langsung dari hasil pembangunan daerah, masyarakat akan tergerak untuk berpartisipasi dan melibatkan diri secara aktif dalam prosesnya. Menurutnya, setiap desa memiliki potensi unggulan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang diterapkan haruslah berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang terdapat di desa setempat. Sementara itu, Kepala Desa Cikeas Udik Moch Haris yang juga menjabat sebagai manajer tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Bogor Persikabo mengatakan bahwa selama masa jabatannya akan terus membangun kualitas masyarakat setempat demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. “Mari sama-sama kita bangun desa ini menjadi Desa yang termaju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunannya,” kata Haris. Selanjutnya, Haris berjanji akan terus memimpin dengan amanah demi masyarakat serta menjamin pelayanan yang diberikan aparatnya kepada masyarakat lebih baik lagi. “Saya akan terus mendukung pelayanan kepada masyarakat. Untuk kesehatan sudah saya sediakan mobil kesehatan demi menunjang pertolongan pertamanya,” pungkasnya. Pada kegiatan ini juga, Kades Cikeas Udik memberikan santunan kepada orang tidak mampu serta anak yatim piatu yang diberikan oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin. | Dasukiharun

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Jakarta Timur : Fahmi MZ Biro Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga.


TRANS PEMILU Peta Koalisi Parpol Hadapi Pilpres

NO. 288. ‰ TH XIII

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Kampanye Terbuka Kurang Efektif

Akan ada 3-4 poros koalisi partai yang lolos mengajukan calon presiden. FOTO | IST

Kampanye terbuka Partai Demokrat.

Jakarta, Trans - Pakar psikologi dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk menilai dalam Pemilihan Legislatif 2014 banyak masyarakat bakal pusing. Terutama soal menentukan pilihan dalam memilih caleg. “Itu pusing setengah mati. Ini 90 pilihan, apakah pusing itu, mumet kan,” ujar Hamdi di Gramedia Matraman Jakarta, belum lama ini. Menurut Hamdi, kampanye selama dua pekan tidak banyak membantu para caleg mendongkrak popularitasnya. “Hasil akhirnya, karena ini ketidakpastiannya tinggi. Pilegnya, sungguh betul di tengah misalnya, kampanye-kampanye kan sekarang gak banyak bantu. Karena publik saja bingung, ini 90-an gimana ini, menakarnya itu loh. Apa bedanya 7 orang dalam partai. Si A, B , C, kecuali orang-orang yang ngetop betul ya,” jelas Hamdi. Namun ada pengecualian terhadap caleg yang telah populer terlebih dulu. Masyarakat pasti akan tergiur dengan para caleg yang telah dikenal figurnya seperti artis. Maka itu, banyak partai yang mengusung caleg dari latar belakang artis. “Orang yang populer yang kuat figurnya, itu bisa orang mutusin, ini daripada 90 ini saya kenal, cuman 1 orang. Nah itu sebabnya, selalu tergiur, menaruh orangorang populer, atau apapun, dari artis, karena itu lebih gampang dikenalnya daripada 90 nama yang terjejer di kotak suara,” ujarnya. Kampanye terbuka yang diadakan oleh beberapa Partai Politik menjadi kurang efektif yang dikarenakan banyaknya wajah – wajah baru dan lama yang mencalonkan kembali, itu sama halnya para Calon Legislatif yang melakukan kampanye terbuaka selama dua pekan ini menjadi kurang efektif menarik simpati masyarakat yang akhirnya menjadi ajang dongkrak popularitas. Hamdi menambahkan, faktor lain yang membuat masyarakat pusing yakni anggota DPR incumbent mencalonkan diri lagi dalam Pileg ini. Hampir 90 persen anggota DPR incumbent kembali mencalonkan diri. “Kinerja DPR incumbent yang parah, buruk. Oke rapor merah, padahal 90 persen nyaleg lagi bingung masyarakat kan. Kita mau tolak wajah lama, yang baru enggak ada yang baru kita juga enggak ngerti,” ujarnya. Padahal, banyak masyarakat kurang percaya dengan kinerja anggota DPR. “Pakai wajah-wajah lama orang mau tolak padahal dia mengisi 90 persen daftar caleg. Mereka bingung Anda cuman mengandalkan berapa persen wajah baru. ini kan 10 persen. wajah baru ini juga enggak dikenal,” ujarnya. | Arif

Sisi Negatif KPU Yang Belum Bisa Teratasi Jakarta, Trans - Setidaknya ada beberapa catatan dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sudah diselenggarakan 9 April 2014. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, sekalipun pemilu telah berulangkali dilaksanakan, tapi kelemahan kuno tetap saja tak teratasi. “Yakni masih maraknya surat suara yang tertukar. Dalam catatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) setidaknya terjadi di 20 provinsi,” kata Ray, belum lama ini. “Belum lagi adanya logistik yang tak sampai tepat waktu, kekurangan surat suara dan logistik lainnya, TPS (Tempat Pemungutan Suara) terlambat terbuka, karena petugas terlambat hadir,” imbuhnya. Menurut Ray, persoalan yang paling mendasar adalah tidak jelasnya antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan DPT tambahan, khusus dan tambahan khusus. “Hingga hari ini, kita tak tahu persis berapa sebenarnya DPT solid kita. Selain itu, jumlah logistik yang dicetak tak pernah diumumkan oleh KPU jumlahnya. Bisa saja hal ini menimbulkan spekulasi adanya permainan,” pungkasnya. | Arif

Jakarta, Trans - Pemilu Legislatif 9 April 2014 telah usai. Sambil menunggu penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya sudah bisa ditebak lewat sejumlah hitung cepat. Namun para partai politik tampak kurang puas, karena tidak ada satu pun partai yang bisa langsung calonkan presiden pilihan masing-masing dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Kini harapan para peraih suara terbanyak - dalam hal ini PDIP dan Golkar - adalah mencari partai-partai yang bisa diajak berkoalisi agar bisa calonkan Presiden dengan dukungan minimal 20 persen dari total kursi yang bisa mereka raih di DPR. Lembaga survei Indo Barometer memprediksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak akan mampu mengusung sendiri Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden (Capres). Dalam siaran pers, Jumat 11 April 2014, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari memprediksi PDIP hanya akan merebut 109 dari 560 kursi di DPR. Jika dipersentasekan, maka jumlah kursi itu tidak mencapai 20 persen kursi parlemen. Sementara syarat mengusung capres harus memperoleh minimal 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. Artinya, PDIP butuh berkoalisi. Dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS), PDIP memperoleh 19 persen suara sementara Golkar memperoleh 14,30 persen. Sementara perhitungan cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan PDIP memperoleh 18,99 persen dan Golkar tetap memperoleh 14,30 persen. Dari hasil perolehan suara tersebut, Indo Barometer memprediksi PDIP akan merebut 109 kursi diikuti Golkar dengan 83 dari 560 kursi di DPR. Berbeda dengan Indo Barometer, Lingkaran Survei Indonesia Network memprediksi PDIP akan memperoleh sekitar 116 kursi di DPR RI. Artinya dalam prosentase, PDIP mencapai 20 persen kursi, sebagai salah satu syarat untuk mengusung calon presiden. Tiga Poros Peneliti LSI Network Adjie Alfaraby mengatakan, berdasarkan hasil analisis hitung cepat Pileg 2014, diprediksi hanya akan ada 3-4 poros koalisi partai yang lolos mengajukan Capres pada pertarungan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Tiga pemimpin poros koalisi

Sumber : Dari berbagai sumber.

itu kemungkinan adalah PDIP, Golkar, dan Gerindra sebagai tiga besar partai pemenang pemilu dengan perolehan suara nasional 11-19 persen. Partai Gerindra diperkirakan akan mengumpulkan suara dari partai-partai kecil. “Kalau ada poros koalisi keempat, itu bisa saja koalisi partai-partai Islam atau poros koalisi Demokrat,” kata Adjie. Menurutnya, Demokrat masih berpotensi memimpin koalisi. Demokrat berada di posisi keempat dengan suara sekitar 9,37 persen. Jaringan Suara Indonesia juga memprediksi hanya ada tiga pasangan yang akan bertarung dalam pilpres pada Juli 2014 mendatang. Kondisi ini disebabkan perebutan suara yang begitu ketat pada pemilu legislatif lalu. “ARB, Jokowi, dan Prabowo. Dari ketiganya ARB menjadi kunci dari Pilpres mendatang,” kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi. Indo Barometer juga memprediksi peta koalisi Pemilihan Presiden 2014 akan mengerucut pada tiga poros calon presiden, yakni poros Jokowi, poros Aburizal Bakrie, dan poros Prabowo Subianto. Ketiganya adalah capres yang diusung oleh partai tiga besar pemenang pemilu legislatif –PDIP, Golkar, dan Gerindra. Poros Jokowi sudah tentu dipimpin oleh PDIP. Partai-partai lain yang berpotensi bergabung ke dalam poros ini ada-

lah Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Hatta Rajasa, Nasdem pimpinan Surya Paloh, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar. “PDIP-PAN sudah menggelar pertemuan delegasi tingkat tinggi. Hatta Rajasa berpotensi menjadi calon wakil presiden Jokowi. Ia merepresentasikan Muhammadiyah,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari. Potensi bergabungnya Nasdem ke poros Jokowi didasarkan pada hubungan baik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. Nasdem dan PDIP telah melakukan sejumlah pertemuan sejak sebelum pemilu legislatif. November 2013 misalnya, Nasdem berkunjung ke kantor PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Sehari setelah Pileg, petinggi PDIP pun menjumpai Surya Paloh di kantor Nasdem, Jakarta Pusat. Poros Jokowi ini pun amat mungkin mengincar PKB karena partai itu merepresentasikan pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama. Perolehan suara PKB pada Pileg kali ini pun melejit ke posisi lima berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, di kisaran 9 persen. Prabowo Di poros Prabowo, Gerindra menjadi pemimpin koalisi. Partaipartai yang berpotensi bergabung di poros ini adalah Par-

tai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Suryadharma Ali, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Partai Hanura pimpinan Wiranto. Meski demikian, itu baru kemungkinan. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali telah menyatakan dukungan terbuka pada Prabowo dalam kampanye Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 23 Maret, meski akhirnya dukungan itu justru berbuah pertentangan di internal PPP. Demokrat pun bukan tak mungkin bergabung ke poros Prabowo. Pada tahun 2013, Susilo SBY dan Prabowo Subianto bertemu di Istana Negara. “Demokrat bisa mengusulkan Pramono Edhie atau Gita Wirjawan sebagai wapres Prabowo,” ujar Qodari. Pramono yang mantan KSAD dan Gita yang mantan Menteri Perdagangan itu merupakan peserta konvensi capres Demokrat. Soal kemungkinan Hanura bergabung dengan poros Prabowo, Indo Barometer menyatakan mendengar isu Hary Tanoe –yang sebelum Pemilu dipasangkan sebagai cawapres Wiranto– bisa menjadi cawapres Prabowo. Namun hal ini belum jelas dan Wiranto diperkirakan tak akan setuju dengan ide itu. ARB Golkar akan memimpin poros ARB. Partai-partai yang menurut Indo Barometer berpotensi

bergabung dalam poros ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pimpinan Anis Matta, Partai Demokrat, dan PKB. PKS diperkirakan cukup menarik bagi Golkar. Meski perolehan suara partai itu hanya di kisaran 6 persen, namun cukup untuk menutupi kekurangan suara Golkar sebagai syarat mengajukan capres dan cawapres. “PKS menarik karena dianggap punya mesin politik solid dan terbukti mampu bertahan dari ‘badai LHI’,” kata Qodari. Badai LHI yang dimaksud Qodari adalah kasus suap pengurusan kuota daging sapi impor di Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Kasus itu termasuk salah satu kasus korupsi yang menghentak tanah air karena menimpa pucuk pimpinan partai politik. Sementara kemungkinan bergabungnya Demokrat dalam poros ARB dilandaskan pada hubungan baik antara kedua ketua partai, ARB dan SBY. “Ada juga potensi bagi Pramono Edhie atau (Gubernur Jawa Timur) Soekarwo untuk digandeng menjadi cawapres ARB,” ujar Qodari. Dalam hal PKB, suara NU di Jawa Timur tetap menjadi pertimbangan penting. Menurut Indo Barometer, kader-kader utama PKB seperti Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, atau Khofifah Indar Parawansa potensial menjadi cawapres ARB. | Tim

Meski Ada Kendala, Pemilu Berjalan Aman Jakarta, Trans - Secara umum pemerintah menilai pemilu 2014 berlangsung tertib. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukham) Djoko Suyanto, mengatakan, pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berlangsung pada Rabu (09/4) berjalan aman dan lancar. Padahal sebelumnya, sejumlah kalangan melihat ada kendala dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun aman dan lancar, Djoko mengakui masih ada pekerjaan rumah di masa mendatang. “Secara umum masih ada pekerjaan ke depan. Harus diwaspadai untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan aman, nyaman dan tertib,” tegasnya. Menurut Djoko perjalanan proses demokrasi tetap menja-

di perhatian khusus hingga proses penghitungan suara dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli 2014 nanti. Aparat kepolisian pun tetap bersiaga. Perhitungan suara dan pergerakan kotak suara patut menjadi perhatian. “Proses penghitungan suara, pengawalan harus dilakukan dengan baik. Tak hanya kepolisian, tapi seluruh masyarakat agar tak terjadi penyimpangan-penyimpangan agar pemungutan suara dapat berjalan dengan baik,” kata Djoko. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyebutkan TNI akan terus membantu aparat kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu. Terkait adanya kontak senjata dengan kelompok radikal bersenjata di Papua pada Rabu (09/4), kata

dia, hal itu tak terkait dengan Pemilu. “Penumpasan kelompok radikal bersenjata memang terus dilakukan oleh TNI,” kata Panglima TNI. Sebelum hari H Pemilu, organisasi masyarakat sipil memang masih melihat sejumlah kendala. Misalnya kekurangan logistik di beberapa daerah. Anggota Koalisi Jerry Sumampauw meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menganggap enteng kekurangan logistik pemilu. Butuh waktu untuk proses cetak dan pengiriman jika ada kejadian kekurangan logistik seperti surat suara. Jeirry menilai persoalan kekurangan surat suara itu berawal dari penentuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang buruk. Menurutnya jumlah surat suara yang dipesan KPU

FOTO | IST

Djoko Suyanto.

kepada pihak ketiga mengacu pada DPT yang ditetapkan November 2013 yaitu 186 juta orang pemilih. Serta ditambah pemilih di luar negeri. Kemudian jumlah DPT itu direvisi sehingga ada pengurangan jumlah

DPT. Namun jika sejumlah daerah kekurangan surat suara maka KPU berpotensi kesulitan memenuhinya jika cadangan surat suara itu tidak ada atau harus dicetak lebih dulu. Selain itu Jeirry melihat dalam mengatasi kendala yang ada KPU mencoba menerbitan berbagai kebijakan yang disebut-sebut sebagai terobosan. Misalnya, untuk mencegah agar sisa surat suara tidak disalahgunakan maka KPU mengimbau agar kertas suara itu dicoret. Namun ada juga imbauan KPU yang implementasinya tidak optimal dilapangan. Seperti formulir C1 atau dokumen hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) apakah dapat digandakan atau tidak. Oleh karenanya Jeirry mene-

kankan agar KPU lebih optimal lagi mensosialisasikan kebijakan yang diterbitkan kepada seluruh pemangku kepentingan. “Jangan hanya berpatokan pada aturan yang inovatif (terobosan), itu belum tentu terimplementasi di lapangan,” ujarnya. Terpisah, Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menemukan persoalan di tahap masa tenang Pemilu legislatif 2014 yaitu 6-8 April 2014. Seperti praktik kampanye lewat media sosial dan pesan singkat telepon genggam. Misalnya, pesan singkat yang dikirim berisi ajakan untuk memilih calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) tertentu. Bahkan ada pesan singkat yang isinya men-

janjikan menambah pulsa jika meneruskan pesan singkat ajakan memilih caleg dan parpol tertentu itu minimal kepada 15 orang. “Menjanjikan akan mendapat tambahan pulsa gratis. Itu seperti modus mama minta pulsa,” urai Masykurudin. Kemudian Masykurudin menyebut JPPR menemukan politik uang. Misalnya, di Sulawesi Selatan ada peserta Pemilu yang membagikan beras dan minyak. Kemudian di beberapa daerah seperti Kupang dan Kediri ada pembagian uang yang diinisiasi oleh caleg dan parpol. Menurutnya, politik uang itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih di masa tenang. Bahkan penyelenggara pemilu di daerah juga berpotensi dipengaruhi oleh caleg dan parpol. | HO


SAMBUNGAN

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

K ejati Sumsel Bentuk Tim TTang ang ani Kasus PPen en 13 ............. angani enyy alahgunaan APBD 20 2013 rintah Provinsi Sumatera Selatan. “Penyelewengan dana APBD tahun 2013 perlu diusut sampai tuntas. Bagaimana mungkin 9 organisasi yang tidak jelas legitimasinya bisa mendapat kucuran dana ADP dan dana hibah. Ada kemungkinan kerjasama antara oknum-oknum di Pemprov dan oknum-oknum yang mengaku sebagai organisasi wartawan. Kejaksaan Tinggi harus transparan mengungkap kasus itu,” jelas sumber itu. Menurut sumber itu bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan seharusnya berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan untuk mengusut berbagai temuan penyimpangan dan penyelewengan APBD. “Ternyata selama ini tidak ada koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi. Padahal, banyak sekali hasil temuan tapi tidak ditindaklanjuti oleh instansi-instansi pengawasan dan penegakan hukum itu,” jelas sumber itu. Kepala Bagian Badan Pengelola dan Keuangan Daerah, Antoni, kepa-

da Koran Transaksi menegaskan bahwa pihaknya hanya mencairkan dana itu atas persetujuan dan perintah Kepala Bagian Humas dan Protokol. “Soal layak atau tidaknya proposal dan soal legalitas organisasi wartawan itu apakah jelas atau tidak jelas, bukan urusan kami. Itu urusan Tim Verifikasi pada unit terkait. Kami hanya mencairkan dana itu atas persetujuan Kepala Bagian Humas dan Protokol,” tegas Antoni. Dijelaskan sumber Koran Transaksi bahwa, biasanya proposal yang diajukan oleh organisasi atau lembaga calon penerima diposes sesuai mekanisme. Untuk merealisasikan dana hibah, masing-masing unit kerja membentuk Tim Verifikasi. Tim tersebut bertugas melaksanakan verifikasi, merekap proposal, melaksanakan rapat verifikasi, dan membuat laporan hasil verifikasi penerima bantuan hibah. Mekanisme penyaluran dana hibah untuk masyarakat atau organisasi, menurut Antoni, diawali dari pengajuan proposal yang diajukan calon penerima hibah. Proposal itu kemudian dievaluasi oleh Tim Verifikasi dan

jika memenuhi persyaratan sesuai hasil verifikasi maka selanjutnya akan dianggarkan dalam APBD. “Jadi pengucuran dana APBD tahun 2013 sebesar Rp 8 Milyar kepada 9 organisasi wartawan itu adalah dana hibah. Artinya, Badan Pengelola dan Keuangan Daerah mencairkan dana hibah itu setelah disetujui oleh Gubernur Sumatera Selatan. Persetujuan Gubernur itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 130 / KPTS / VI / 2012 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” jelas Antoni. Seperti diberitakan Koran Transaksi sebelumnya bahwa Gabungan Ketua LSM Sumatera Selatan (GKLSS) yang terdiri dari 12 LSM melaporkan dugaan penyimpangan dan penyelewengan APBD 2013 sebesar Rp 8 Milyar kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 7 Januari 2014. Surat Pengaduan itu bernomor : 011 / GKLSS / K / I / 2014 dan ditandatangani 12 Ketua LSM. Laporan itu diterima Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Januari 2014.

Pusat PPendidikan endidikan PPela ela an Ber dir ok oh ....................... elayy ar aran Berdir dirii KKok okoh Dermaga terbesar di Sumatera Barat dan Bangunan Pusat Pendidikan Tinggi Ilmu Pelayaran terbesar di Pulau Sumatera ini bernilai Rp3 triliun. Masyarakat Negeri Ulakan Tapakis yang dahulunya berpenghasilan dari melaut dan bertani itu tentunya akan meningkat juga ekonominya, kalau pembangunannya selesai nanti. Namun, masyarakat yang terkena lokasi tanahnya hingga sekarang belum menerima ganti rugi. Apakah mungkin Mega Proyek Pusat Pendidikan Pelayaran serta Dermaga bertaraf Internasional yang digembar gemborkan itu oleh Pemerintah Sumatera Barat menyengsarakan masyarakat sekitarnya, atau ini ada ulah oknum-oknum yang bermain dibalik semuanya itu. Proses Pembangunan Dermaga dan Pusat Pendidikan Pelayaran ber-

taraf Internasional di Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, pada tanggal 19 Oktober 2013 yang lalu, dihadiri langsung Menteri Perhubungan RI, dengan Agenda melihat langsung pembangunan Sekolah Pelayaran dan Dermaga bertaraf Internasional di Tiram.” Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Syaiful Nazar yang juga putra daerah yang berasal dari Sumatera Barat melihat langsung ke lokasi pembangunan, jika pembangunannya selesai, tentunya Kabupaten Padang Pariaman menjadi Pusat sentral berbagai kegiatan khususnya sektor Dermaga dan Sekolah Tinggi Pelayaran tersebut selesai. Lebih lanjut ujar Syaiful, Kabupaten dan Kota Padang Pariaman Khususnya dan Sumatera Barat umumnya, siap-siap dengan pemba-

ngunan Infrastruktur sebagai penunjang baru, Karena Area Dermaga satu akses dengan Daerah Pesisir Pantai. Harapan Pemerintah Kabupaten dan Kota segera menggandeng Investor untuk menggarap Wisata Pantai, ini sangat diragukan oleh Syaiful Nazar, karena Masyarakat Sumatera Barat “Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”. Peraturan/Syarak acuannya Kitab Al Quran, sedang Kitabullah baku dengan Kaidahnya. Sebaiknya menurut Syaiful, dengan adanya Dermaga Tiram yang perlu dipikirkan oleh Pemerintah Daerah, bagaimana membangun infrastruktur dan ekonomi kerakyatan tidak dengan mengkedepankan objek Wisata secara Profesional apalagi distandarkan Internasional dengan Pariwisata dan Perdagangan. Barang kali lebih tepatnya,

Ir w an Pr an ................... Irw Praayitno Dimint Dimintaa Mundur Dar Darii Jabat Jabatan Mereka juga mendesak Irwan Prayitno agar segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Sumatera Barat karena sejak memimpin wilayah ini tidak terlihat ada perubahan berarti. “Dia (Irwan Prayitno- red) lebih banyak mengurusi Partai Keadilan Sejahtera dari pada mengurusi rakyat di Sumatera Barat. Tidak ada perubahan berarti. Kami prihatin melihat kondisi wilayah ini secara menyeluruh. Soal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, tidak ada peningkatan atau perubahan. Anda bisa bayangkan kalau rumah dinas gubernur dijadikan kantor dan juga sekretariat Partai Keadilan Sejahtera. Ini kan menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku,” keluh Mbah Abdulah, tokoh spiritual di Sumatera Barat ketika ditemui Koran Transaksi di Kiambang Sicincin.

Sementara itu, kalangan penggiat anti korupsi di Sumatera Barat juga mendesak agar instansi-instansi penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi lebih pro aktif dalam menangani dan mengusut berbagai masalah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di Provinsi Sumatera Barat. Kepada Koran Transaksi para penggiat anti korupsi itu mengungkapkan bahwa salah satu kasus yang hingga saat ini belum jelas penanganannya dan bahkan menjadi cibiran masyarakat Sumatera Barat adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos APBD 2013 untuk kegiatan safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera. “Kasus ini harus dibuka secara transparan. Dan kami berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir ini karena ada dugaan kuat

keterlibatan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera,” jelas Feri, Pemimpin salah satu koran daerah. Menurut Feri, sampai saat ini masyarakat Sumatera Barat terus mempertanyakan penanganan kasus itu. Artinya, jelas Feri, bukan berarti masyarakat tidak percaya Penyidik Polda Sumatera Barat atau Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang telah menangani kasus tersebut. “Tapi akan lebih meyakinkan kalau KPK lah yang mengusut kasus ini. Dan jika tidak ditemukan unsur pidana, maka KPK harus transparan memberikan pernyataan bahwa kasus tersebut dihentilan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur pidana,” jelas Feri. Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat Sumatera Barat, Ketua

Sembilan organisasi wartawan yang telah menerima kucuran dana hibah itu adalah : 1. Organisasi wartawan Bibir Rakyat Merdeka Sumatera Selatan Rp 550.000.000.2. Organisasi wartawan Jurnalis Merdeka Sumatera Selatan Rp 425.000.000.3. Organisasi wartawan Palembang Press Club Rp 475.000.000.4. Organisasi wartawan Persatuan Wartawan Sumatera Selatan Rp 500.000.000.5. Organisasi wartawan Ikatan Pewarta Sumatera Selatan Rp 475.000.000.6. Organisasi wartawan Jaringan Pers Nasional News (Riduan Temenggung) Rp 450.000.000.7. Organisasi wartawan ikatan Pewarta Olah Raga Sumatera Selatan Rp 450.000.000.8. Organisasi wartawan Forum Lintas Fropesi Gerak Garis Rp 450.000.000.9. Sedangkan sisa Rp 3Milyar belum jelas dialirkan ke organisasi wartawan mana. | Naslim/TIM bagaimana membangun dunia Pariwisata yang Relegius sesuai dengan Kaidah itu akan lebih baik. Jangan diekspolitir bahwa Investor yang akan menanamkan Modalnya untuk pembangunan Objek Wisata Pantai sudah ada Investor, bukan Broker. Bagaimana mengemasnya bahwa kita memiliki Pantai terbaik disepanjang pesisir Pulau Sumatera di dunia Internasional dengan khas relegius. Kita harus berani tampil, bahwa Padang Pariaman sekarang sudah memiliki Bandar Udara Kataping dengan Nama Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian juga akan dibangun Jalan Kereta Api baru menuju Bandara tersebut. Dalam Master Planing kedepannya, Kabupaten Padang Pariaman juga akan membangun Jalan Lingkar (Tol), Dermaga Internasional dan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. | Bastani Nazar/Tim

Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Drs. Syaiful Nazar membenarkan bahwa beberapa tokoh masyarakat di Sumatera Barat mengeluhkan kepemimpinan Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat. “Minggu lalu saya diundang ke Padang oleh beberapa tokoh masyarakat dan juga beberapa organisasi penggiat anti korupsi. Mereka keluhkan kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno. Dari beberapa kali pertemuan terungkap bahwa kinerja Irwan Prayitno perlu dipertanyakan,” tegas Syaiful Nazar. Menurut tokoh-tokoh masyarakat itu, lanjut Syaiful Nazar, sejak pasca gempa tahun 2009 sampai saat ini Irwan Prayitno tidak berkantor di kantor gubernur tanpa alasan yang jelas. “Menurut tokoh-tokoh itu bahwa Irwan Prayitno berkantor di rumah dinas gubernur sejak pasca gempa tahun 2009. Bahkan rumah dinas gubernur itu juga dijadikan sebagai sekretariat Partai Keadilan Sejahtera,” tutur Syaiful Nazar. | TIM

Membedah KKerusakan erusakan Hut an Indonesia dan Solusin Hutan Solusinyy a (2) ........... pencipta alam sudah mulai menunjukan tanda-tanda kebesarannya. Buktinya, dalam beberapa hari di awal tahun 2014, Indonesia rata diguyur hujan terus-menerus, misalnya saja Jakarta. Ibukota negara Indonesia yang menjadi kota Metropolitan berstatus siaga darurat banjir. Demikian juga di beberapa daerah lainnya. Meskipun Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Ribudiyanto menyebutkan secara klimatologi bahwa puncak cuaca ekstrim terjadi di akhir bulan Januari hingga awal Februari 2014, namun hal ini harus tetap diwaspadai. Sebab, ini juga bakal berdampak pada banjir juga. Hujan yang terus-menerus dengan kelebatan tinggi akan menyebabkan beberapa kawasan dengan cekungan yang biasanya menjadi langganan banjir semakin tergenang. Kemudian diperparah lagi dengan bakal adanya banjir rob. Bencana Ekologis Sebagaimana diketahui, banjir tahun ini tidak hanya terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Pantura Pulau Jawa, Menado. Hampir di sebagian besar wilayah Indonesia dilanda banjir yang berkepanjagan.

Dampak yang paling terasa dari bencana tersebut adalah kerugian. Data kerugian di Jakarta akibat banjir pada tahun 2002 mencapai Rp 9,8 triliun. Kemudian angka kerugian itu itu merambat naik Rp 20 triliun pada tahun 2013. Sementara kerusakan infrastruktur jalan raya yang membentang dari pantai utara Jawa di Banten, Jakarta, hingga Jawa Timur serta beberapa daerah di kota besar lainnya, jelas dapat melumpuh perekonomian. Belum tahu persis berapa besar kerugian yang diderita akibat banjir tersebut. Namun Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Imam Hendargo Abu Ismoyo menegaskan bahwa kita tidak pernah mau belajar dari pengalaman. Bahkan dia menyebutkan, jika tidak ada perubahan penanganan, bencana ini bisa lebih parah lagi. “Bencana ini momen pertobatan ekologis. Ini murni kesalahan dan kelalaian manusia, termasuk pengambil keputusan. Jangan salahkan hujan kalau banjir atau longsor terjadi di mana-mana,” ujarnya. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya menyebut, bencana itu sebagai bencana ekologis. “Banjir yang kita hadapi sekarang akibat kerusakan ekologis. Ekologi kita hancur total,” katanya saat menin-

jau lokasi pembongkaran villa di Puncak, Bogor, Senin pekan lalu. Banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir merupakan pengaruh Monsoon Asia yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sebagian Jawa Barat dengan curah hujan cukup tinggi secara bersamaan mulai dari hulu sungai Ciliwung hingga hilir yang disertai dengan pasang air laut. Menurut Balthasar, jika dibandingkan banjir pada 2007 curah hujan saat ini tidak lebih dari 300 mm per hari, namun karena perubahan tata ruang yang meningkat pesat baik di kawasan hulu, tengah maupun hilir terutama untuk pemukiman. Secara umum laju kerusakan ekologis atau degradasi lingkungan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan. Hal ini terlihat dari penurunan luas tutupan hutan di Indonesia dari 49,37 persen pada 2008 menjadi 47,73 persen pada 2012 atau mengalami degradasi sebesar 1,64 persen dalam waktu empat tahun. Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung terjadi penurunan luas tutupan hutan dari 9,4 persen pada 2000 menjadi 2,3 persen pada 2010 atau mengalami laju degradasi sebesar 7,14 persen dalam kurun waktu 10 tahun atau 0,7 persen per tahun. Kerusakan ekologis di DAS

Ciliwung saat ini seperti meningkatnya lahan kritis dengan tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi, fluktuasi debit yang tinggi antara musim kemarau dan pengujan merupakan salah satu faktor penyebab kejadian banjir di Jakarta dan tanah longsor di beberapa daerah hulu DAS Ciliwung. Menurut dia, hal ini menandakan DAS Ciliwung semakin tidak sehat dengan perbedaan debit air musim kemarau dan musim penghujan lebih dari 300 kali lipat. “Semua terjadi karena salah manusia, perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan khususnya di Sungai Ciliwung di mana sampah dibuang ke sungai,” kata Balthasar. Semua hal tersebut menjadikan beban yang harus ditanggung DAS Ciliwung semakin berat, kalau tidak didukung perencanaan tata ruang yang baik dan sinergis antara hulu dengan hilir. Pengembang Punya Andil Menurut pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, bahwa pengembang yang membangun properti perumahan, apartemen, pusat belanja, dan bangunanbangunan komersial lainnya yang mampu mengubah bentang alam, dianggap punya andil besar sebagai penyebab banjir. “Pengembang punya pen-

garuh terhadap perubahan bentang alam. Hal ini terjadi lantaran mereka membangun proyek seringkali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Bahkan tak jarang, pengembang membangun tanpa disertai izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), kendati perizinan lainnya telah dipenuhi,” ujarnya. Pada hasilnya, terjadi konversi besar-besaran terhadap ruang kota yang tadinya merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi hutan beton. Sayangnya, perubahan bentang alam yang menyalahi aturan dan terjadi secara dramatis ini tidak disertai dengan sanksi atau penindakan tegas dari pemerintah. “Apakah pengembang yang diberikan izin membangun itu mengalokasikan RTH atau sumur resapan untuk menampung air hujan dan luapan air lainnya. Misalnya saja Pemda DKI Jakarta tidak ada kontrol terhadap pengembang yang abai aturan,” imbuh Yayat. Untuk diketahui, syarat wajib yang harus dipenuhi pengembang dalam membangun properti, baik perumahan maupun komersial sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yakni pengembang wajib menyediakan sumur resapan dan RTH. “Hitung saja, berapa pengembang yang sudah menerapkan Perda tersebut? Saya yakin Kepala Dinas Perumahan tidak memiliki data itu,” tegas Yayat.

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Mega Proyek Waduk Jatigede Perlu Dukungan Semua Pihak

FOTO | IWAN

Waduk Jatigede.

Bandung, Trans – Pelaksanaan pembangunan konstruksi mega proyek Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, hampir rampung dikerjakan. Hal itu dibenarkan PPK Konstruksi, Ir. Harya Muldianto, saat dikonfirmasi wartawan Transaksi, baru baru ini di Bandung. Progresmya sudah diatas 92 persen, dan kini tinggal sisa-sisanya saja. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan berupa timbunan timbunan, pemasangan pintu-pintu (hidro mekanikel) dll. “Mudah-mudahan bulan Mei bisa diselesaikan,” ujarnya. Ketika disinggung tentang penggenangan atau pengisian air di Waduk Jatigede, Ir Harya, belum bisa memastikan secara pasti. Informasi di Kementrian Pekerjaan Umum, penggenangan waduk akan dilakukan bulan September mendatang. Hal ini juga sempat dilontarkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam suatu acara di Bandung beberapa waktu lalu. Salah satu kendala tertundanya pengisian air di Waduk Jatigede adalah karena belum selesainya proses ganti rugi atau konpensasi kepada warga yang terkena dampak lahan. Menurut Ir Harya, masih ada 5.800 kepala keluarga (KK) yang masih bermasalah pembebasan lahannya. SeSayangnya, para pengembang yang lalai tersebut, kata Yayat, tak diberi sanksi tegas oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Misalknya sanksi yang diberikan beripa pencabutan izin usaha dan tidak direkomendasikan melakukan bisnis apa pun di seluruh wilayah. Sudah Lama Diprediksi Sebenarnya, bencana hidrometeorologis banjir, rob, dan tanah longsor di banyak daerah yang merendam sebagian wilayah Jawa saat ini sudah diperkirakan sejak awal. Alih fungsi lahan dan kepadatan penduduk membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan Jawa terlampaui. “Kerusakan lingkungan nyata. Tetapi, Pemerintah Pusat dan daerah tidak peka melindungi dari industri ekstraktif dan keserakahan manusia,” kata Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), di Jakarta, Kamis (23/1/2014). Guru Besar IPB dan tim pernah menganalisis daya dukung Pulau Jawa berdasarkan data resmi berbagai lembaga. Hariadi Kartodihardjo mengatakan, banjir dan longsor di Pulau Jawa sudah terprediksi lama. Dari Kajian Daya Dukung dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kementerian Koordinator Perekonomian yang dilakukan melalui olah data 2000-2008,

hingga pelaksanaan penggenangan nampaknya belum bisa dipastikan. “Kendala utama dalam proses pemberian konpensasi kepada warga terkena dampak adalah belum keluarnya Peraturan Presiden sebagai payung hukumnya,” katanya. Persoalan ganti rugi dan konpensasi kepada warga terkena dampak, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Kementrian PU. “Kami tidak mau menanggung resiko dalam hal ini, dalam prosesnya, kami harus ekstra hatihati. Dan yang paling utama kami tidak mau terjerat hukum di kemudian hari,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya minta kepada semua pihak untuk saling mendukung dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga pembangunan waduk Jatigede yang puluhan tahun dinanti-nantikan masyarakat akan segera terwujud sesuai yang diharapkan. “Dimana, manfaat adanya pembangunan waduk Jatigede ini begitu strategis bagi kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas,” pungkasnya mengakhiri bicang-bincangnya dengan Koran Transaksi di Bandung, belum lama ini. | Iwan Bsk/Setyadi

merekomendasikan banyak hal. Rekomendasi itu, di antaranya, menjadi dasar pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuat pertama untuk Tata Ruang Pulau Jawa. “Saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum welcome dan memperbaiki pasal-pasal dalam Perpres Tata Ruang Pulau Jawa,” ujarnya. Namun, ketika diterjemahkan dalam penyusunan tata ruang provinsi dan kabupaten serta detail tata ruang, kata Hariadi, substansi pertimbangan lingkungan tidak diperhatikan. Padahal, secara formal, pertimbangan-pertimbangan itu sudah tertulis. Pada saat menyusun kajian itu, tim menemukan 278 peraturan daerah yang 118 di antaranya masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Upaya penyeimbang melalui pemulihan lingkungan, seperti penghijauan atau penanaman kembali, dinilai hanya sukses di perkotaan. “Tutupan di Jawa ini meningkat, tetapi di daerah perkotaan melalui reboisasi atau gerakan menanam pohon. Di lahan kritis dan daerah aliran sungai banyak yang tidak tersentuh,” ujarnya. Padahal, justru di lahan-lahan kritis itulah yang membutuhkan pemulihan. Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor banyak dipicu kerusakan daerah hulu dan daerah aliran sungai. (bersambung)


NO. 288 ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

S

heryl getting, atau akrab disapa Shae, memang bukan wajah baru di dunia entertainment. Sebelum sukses dibidang musik Shae sudah menggeluti dunia seni peran sejak berusia 15 tahun dan sudah membintangi beberapa sinetron serial serta FTV di Indonesia dan Malaysia. Kini dara berusia 20 tahun itu mulai berkiprah di dunia layar lebar lewat perannya sebagai Sandra di film 3600 DETIK. Film remaja terbaru dari StarVision ini mempercayakan Shae berperan sebagai gadis urakan yang liar. Sebagai pemeran utama Shae dipasangkan dengan Stefan William yang berperan sebagai Leon serta Wulan Guritno yang berperan sebagai ibunya. “Aku mengerjakan sesuatu dengan serius dan dengan baik-baik. Begitu datang tawaran ini, yang ada di kepalaku adalah untuk membuktikan kualitasku bukan hanya di nyanyi, tetapi di akting juga perlu dipertimbangkan,” ujar Shae saat menghadiri preview fim 3600 DETIK di Epicentrum XXI, Kuningan, baru-baru ini. Shae mengaku selalu semangat ketika datang ke lokasi syuting. Ssaking semangatnya dia menganggap dirinya seperti cacing kepanasan. “Aku kayak cacing kepanasan. Setiap mau berangkat kerja semangat banget. Semua kru dan pemain mempermudah aku,” ujarnya. Semangat itu berubah menjadi duka ketika proses syuting film yang diangkat dari novel karya Charon itu harus berakhir. Pemilik nama asli Sherly Gething ini sampai tiga kali berpamitan dengan semua kru karena sedih. “Dukanya pas semuanya selesai. Aku good bye sama kru sampai tiga kali karena merasa sedih,” pungkasnya. Film yang disutradarai oleh Nayato Fio Nuala akan tayang di bioskop 3 April 2014. Dibintangi oleh Stefan William, Shae, Wulan Guritno, Indra Birowo, Ponco Buwono, dll. | Suryati

8

ANGGUN Juri Indonesia’s Got Talent 2014

I

ndonesia’s Got Talent adalah program acara yang menampilkan talenta tanpa batas. Bersama Anggun, Ari Lasso, Indy Barends dan Jay Subiyakto. Sabtu tanggal 5 April pukul 8 malam adalah episode perdana Indonesia’s Got Talent adalah program acara yang menampilkan talenta tanpa batas. Bersama Anggun, Ari Lasso, Indy Barends dan Jay Subiyakto. Sabtu tanggal 5 April pukul 8 malam adalah episode perdana Indonesia’s Got Talent 2014 di SCTV. Untuk lolos babak final Indonesia’s Got Talent 2014 para peserta akan disaring menjadi 54 Semi Finalis Indonesia’s Got Talent. “Nyanyi dan tari saja sudah biasa. Bagusnya sebuah talenta adalah ketika ada unsur lain yang mengikuti talenta itu sendiri. Dan bobot isi dari penampilan akan bertambah jika didukung banyak hal, salah satunya skill,” ujar Anggun saat dijumpai di Senayan City, belum lama ini. “Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat secara langsung kekayaan talenta yang dimiliki oleh anak negeri ini. Kami berharap tayangan ini bisa memotivasi mereka yang memiliki talenta dan mimpi untuk bisa terus maju berkarya serta menginspirasi yang lainnya,” pungkas Harsiwi Achmad (Direktur Program dan Produksi SCTV). | Suryati

KABAR terbaru datang dari update film Indonesia paling ditunggu bertajuk SUPERNOVA: KSATRIA, PUTRI, DAN BINTANG JATUH yang diadaptasi berdasar novel laris karangan Dee atau Dewi Lestari. Aktris cantik Raline Shah secara resmi mendapat peran sebagai Rana dalam film produksi Soraya Intercine Film tersebut. Rana sendiri diceritakan sebagai karakter wanita yang bekerja di sebuah majalah. Meski memiliki suami setia yang sangat mencintainya, Rana memilih berselingkuh dengan Ferre yang diperankan oleh Junot. Ya, lewat film yang akan rilis pada Desember 2014 ini, Raline Shah kembali dipasangkan dengan Junot setelah 5CM. Sedang SUPERNOVA sendiri menjadi film layar lebar ketiga yang dibintangi Raline dan dipersiapkan rilis pada Desember atau Summer Movies-nya Indonesia. Sama seperti dalam novelnya, SUPERNOVA yang akan memulai syuting dalam waktu dekat akan mengambil lokasi pengambilan gambar di Jakarta, Dubai dan Washington. Dua film terakhir Soraya Intercine Film, yakni 5CM dan TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK ditonton jutaan peonton di Indonesia. Bukan tak mungkin bahwa film berikutnya ini juga bakal sama. | Suryati

S

SCTV Hadirkan Sinetron Terbaru “Keluarga N’cang Mahmud”

CTV siap memperkuat jam tayang utamanya dengan menghadirkan sebuah sinetron terbaru yang berjudul “Keluarga N’cang Mahmud”. Sinetron ini akan tayang mulai Senin, 7 April 2014. Sinetron yang dibintangi Ramzi, Tike Priyatna Kusumah, Opie Kumis, Indra Birowo, dan Zsa Zsa Utari ini dikemas dalam komedi yang sarat akan nilai budaya Betawi. Keluarga N’cang Mahmud mengisahkan Mahmud (Ramzi) dan Rohati (Tike Priyatna Kusumah) telah lama menilah tapi belum juga dikaruniai anak. Nunung Kakak Rohati mengusulkan agar adiknya mengambil anak perempuannya sebagai pancingan. Awalnya Mahmud menolak tapi

akhirnya Alya (Zsa Zsa Utari), tinggal bersama pasangan Mahmud dan Rohati. Alya sangat tidak betah tinggal bersama keluarga karena Mahmud pelit dan keras kepala. Hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengelabui N’cang nya dengan berpura-pura menjadi gila.

Berawal dari situlah sinetron produksi Screenplay Production mulai bergulir. Mau tau keseruan sinetron ini yang hadir setiap SeninJumat ini? Saksikan Keluarga N’cang Mahmud setiap hari Senin hingga Jumat pukul 20.00 WIB dan Minggu pukul 19.15 WIB. | Suryati


NO. 288 ‰ TH XIII Senin, 14 - 27 April 2014

9

KORAN TRANSAKSI

Sehat Dengan Spa Ular MENDENGAR kata ular mungkin yang ada dalam benak kita binatang melata yang menakutkan dan memiliki bisa mematikan. Namun banyak sebagian orang yang memelihara binatang melata tersebut, tentunya hanya jenis tidak berbisa yang dipelihara. Selain sebagai binatang peliharaan, kini ular juga diterapkan pada bisnis kecantikan. Di beberapa negara, binatang melata ini juga dimanfaatkan sebagai alat terapi atau biasa disebut spa ular. Mungkin banyak sebagian kalangan merasa aneh dengan jenis

spa semacam ini, karena mengerikan dan tentunya banyak menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apa manfaat dari spa ular tersebut. Meskipun terlihat menyeramkan, tetapi ular yang digunakan untuk terapi adalah ular phyton yang tidak memiliki bisa. Untuk menikmati sensasi dan manfaat spa ular tidak perlu pergi jauh-jauh keluar negeri, karena di Indonesia sudah mulai dikembangkan jenis terapi yang terbilang unik ini. Salah satu rumah perawatan kecantikan dan kesehatan yang

berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bali Heritage Reflexology dan Spa, menawarkan sensasi terapi pijatan yang tentunya ular sebagai pemijatnya. Spa ular ini memberikan perawatan pijat dengan menggunakan ular phyton yang akan berada di atas tubuh dan akan dibiarkan bergerak-gerak selama proses perawatan. Ular sengaja dibiarkan bergerak diatas ubuh, karena disinyalir akan memacu adrenalin yang dipercaya dapat menimbulkan unsur positif pada metabolisme tubuh.

Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan, manfaat dari terapi pijat ular adalah untuk memberi nutrisi untuk kulit, melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh, dan bisa meredakan stres. Harga yang ditawarkan untuk sekali terapi menggunakan ular phyton yaitu berkisar Rp.510.000,-. Memang terbilang lumayan merogoh kantong untuk menikmati sensasi spa ular ini, namun dibandingkan dengan kesehatan yang didapat tentunya sebanding dengan uang yang keluar. | Rechan

DAYA TARIK PUNCLUT BANDUNG

DI MALAM HARI Dapat melihat dengan bebas pemandangan Kota Bandung.

LIPUTAN KHUSUS TRANS MALAM Rechan Nazar, Nofal, Fatahilah Jenar, Ankela Bare Simamora, Arif Okta P

P

uncak Ciumbuleuit Utara (Punclut), kawasan tertingi terdekat berjarak 7 kilometer dari pusat Kota Bandung atau 3 kilometer dari kawasan belanja cihampelas menjadi salah satu daerah wisata favorit kaum urban di setiap akhir pekan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, daerah ini selalu dipenuhi pengunjung baik lokal maupun Ibu Kota yang ingin menghabiskan waktunya berjalan-jalan. Banyaknya pengunjung yang datang, karena udara disekitaranya masih sangat segar, bahkan kita masih bisa menikmati halimun atau kabut serta pemandangan Kota Bandung dengan leluasa.

Para ahli kerap menyebut Bandung sebagai mangkuk geografis, karena letaknya yang di kelilingi oleh pegunungan. Layaknya berdiri di tepi mangkuk raksasa bila berada di kawasan Punclut ini, kita dapat melihat dengan bebas pemandangan Kota Bandung. Menatap ke arah selatan Selain dapat menikmati pemandangan dengan bebas, wisata kuliner di sepanjang jalan kawasan ini banyak berdiri. Warung-warung dengan jajanan khas Bandung seperti ketan bakar, tutut, bandrek sampai makanan khas Sunda juga terdapat di kawasan ini. Makanan yang tersedia beraneka ragam, mulai dari nasi merah, nasi

Salah satu tempat makan di Punclut.

bakar, ikan asin jambal, sampai ayam goreng juga ada dan tentunya lalapan dengan sambal terasi tersedia yang jarang ditemukan di kota-kota besar. Harga yang ditawarkan relatif terjangkau atau bahkan bisa dibilang murah meriah,

Pangdam Jaya Mayjen TNI E. Hundawi Lubis (nomor urut pertama dari kiri barisan depan), DanRindam Jaya Kolonel Inf. Dwi Wahyu Winarto S.I.P (tengah), dan Brigjen TNI Teddy Lhaksmana (nomor urut pertama dari kanan), saat melaksanakan penutupan dan pelantikan Dik Cata Tahap 1 TA 2013 di Lapangan Hijau Rindam Jaya Jakarta Sabtu (12/ 04/2014) Minggu Lalu. FOTO | HER

militer lainnya. Pria yang fasih berbahasa Inggris ini, berhasil mendapatkan sejumlah tanda jasa, seperti, tanda jasa SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL Kesetiaan XVI Tahun, SL Seroja, SL Dwija Sistha dan SL GOM IX/Raksaka Dharma.Selain itu, ia juga memiliki riwayat penugasan yang panjang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun penugasan keluar negeri meliputi beberapa negara seperti, Kamboja tahun 1991, Malaysia tahun 1992 dan Korea Selatan tahun 2012. Berikut jabatan militer yang sempat ia jabat seperti, DANTON-1/A/328/17/1/ KOSTRAD tahun 1990, KEP PRIMKOPAD 328/17/1/KOSTRAD tahun 1993, KASI 4/LOG/328/17/1/KOSTRAD tahun 1994, DANKIMA/328/17/1/KOSTRAD tahun 1995, PA JASMIL BRIGIF 1/17/1/ KOSTRAD tahun 01-12-1997, WADANYONIF 411/6/2/KOSTRAD tahun 1999, DANYONIF-413/6/2/KOSTRAD tahun 2002, IRDAYAWASRIKNIS KOSTRAD tahun 2004, PABADYA OPS KOSTRA tahun 2005, DANDIM 0717 REM 073 tahun 2006, DANDIM 0714 REM 073 tahun 2007, PAMEN MABES TNI tahun 2008, KASUBDIT PROSMEK

menjadi romantis bagi pengunjung, terutama pasangan muda-mudi yang datang untukmenikmati pesonanya. Sehngga tidak jarang pula banyak pengunjung datang kembali ke kawasan tersebut. | Rechan

Pembangunan Pelabuhan Dermaga Ditinggal

Pergantian dan Serah Terima Jabatan DanRindam Jaya

Jakarta, Trans - Komandan Rindam Jaya mengalami pergeseran, Kolonel Inf Suko Basuki digantikan oleh Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto, S.I.P, mantan Pejabat Dirbinjianbang Akademi Militer (Akmil). Serah terima jabatan telah dilaksanakan pada Selasa (1/04/2014) belum lama ini, di Makodam Jaya Jakarta. Sedangkan lepas sambut pejabat lama dan pejabat baru DanRindam Jaya di laksanakan pada Rabu, (2/4/2014) di Rindam Jaya Jakarta. Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto, S.I.P lulusan Akmil tahun 1988, sebelum menjadi DanRindam Jaya, sempat menjabat Dirbinjianbang Akmil. Pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah pada 2 Mei 1965 itu, beragama Islam dengan memiliki seorang istri bernama Eny Listyana dan dikaruniai 2 orang anak.Ada pun pendidikan yang dilaluinya yaitu, SD tahun 1979, SMP tahun 1982, SMA tahun 1986, S1 Sospol tahun 1997, S2 MM tahun 2013. Sementara itu, pendidikan militer yang ia tempuh mulai dari Akmil tahun 1988, SUSSARCABIF tahun 1988, SUSLAPA I tahun 1994, DIKLAPA tahun 1999, SESKOAD tahun 2001 dan SESKO TNI tahun 2012 serta beberapa pendidikan

sehingga banyak pengunjung yang selalu datang ke kawasan tersebut. Udara malam yang sejuk, wisata kuliner yang tersedia, serta pemandangan kerlap-kerlip lampu Kota Bandung yang indah terlihat dari ketinggian, menambah suasana

OMSP DITJIAN PUSJIANSTRA tahun 16-02-2009, PAMEN MABES TNI tahun 2009, KEPUSKOPAD “A” DAM VII/ WRS tahun 2010, ASOPS KASDAM VII/ WRB tahun 2011, PAMEN DENMA MABESAD (DIK SESKO TNI) tahun 2012, KAPUSKODALOPS KOSTRAD tahun 2013, ASOPS KASKOSTRAD tahun 2013 dan DIRBINJIANBANG AKMIL tahun 2013. Sementara itu, Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto S.I.P, pada saat upacara penutupan peserta dik Cata Tahap 1 TA 2013 di Lapangan Hijau Rindam Jaya Sabtu (12/ 04/2014) Minggu lalu kepada Koran Transaksi mengatakan, “Menjadi Prajurit TNI AD bukan bakat atau potensi yang dimiliki yang menjadi standar ukuran saja, tetapi juga fisik harus prima dan mental kejiwaan yang kuat juga menjadi pertimbangan utama. Sehingga ,diharapkan diperoleh anggota TNI baru yang berkualitas dan profesional, serta mampu memenuhi tuntutan tugas”. Kata Kolonel Inf. Dwi Wahyu Winarto, DanRindam Jayakarta yang baru itu dengan tegas penuh wibawa. | Her

Bupati Padang Pariaman Tidak Peduli Padangpariaman, Trans Pelaksanaan Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) dan Pelabuhan Laut di Pantai Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman ditinggalkan kontraktornya. “Proyek ini, membutuhkan waktu 3 tahun atau 3 tahap untuk pembangunan sarana dan prasarananya. Kalau alamnya memungkinkan maka akan dibangun Pelabuhan Kapal untuk bongkar muat barang”. Jika saja pembangunannya tidak ditinggal pergi kontraktornya tentunya. Berdasarkan tinjauan langsung Koran Transasksi barubaru ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana sudah dua buah tongkang yang kandas di lokasi proyek itu bahkan pipanya yang bertumpuk itu sudah mulai di makan karat karena sudah lama dibiarkan begitu saja. Menurut Safar kepada wartawan Koran Transaksi, “inilah kecongkakkan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, masyarakat sama sekali tidak pernah dilibatkan, bahkan status tanah ulayat masyarakat yang terkena proyek ini belum jelas apakah disilih atau dibayar,” ujarnya. Lebih lanjut ujarnya, padahal kita ketahui, Negeri Tiram Tapakis Ulakan ini sangat senang dengan adanya pembangunan apakah proyek pemerintah pusat maupun proyek pemerintah daerah, namun masyarakat setempat tidak diikut sertakan, pangkasnya. Padahal Luas Lokasi yang

FOTO | ILHAM ADI/TRANS

Tumpukan pipa-pipa yang mulai berkarat.

dibutuhkan untuk pembangunan BP2IP adalah 34,2 Ha, dengan kapasitas Daya listrik yang dibutuhkan 800 KVA sampai dengan 1 MW serta supply air bersih. Diharapkan kepada Pemda bisa memfasilitasi kebutuhan ini termasuk fasilitas jalan. Rencana kebutuhan dana pembangunan diperkirakan berjumlah Rp406.168.000.000.melalui penganggaran 3 tahap yaitu, Tahap I : Rp48.371.000.000, Tahap II : Rp96.000.000.000.- dan Tahap III : Rp261.797.000.000.Padahal ketika mega proyek ini dipresentasikan oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Indra Priyatna mempunyai profek yang bagus jika dilaksanakan dengan baik. Konsultan Pembangunannya PT. Aulia Sakti Internasional, dimana presentasi itu dilakukan di hadapan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukh-

ni, Sekda Mawardi Samah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Camat dan Wali Nagari di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. Kapus Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan laut juga melakukan Presentasi Rencana Pembangunan BP2IP dan Pelabuhan Laut di hadapan Gubernur Sumbar dan Bupati/ Walikota se-Sumatera Barat di Gubernuran. Menurut Indra Priyatna, jumlah Sekolah Pelayaran Indonesia pada Tahun 1998 hanya 7, tapi sekarang sudah menjadi 32 sekolah. Di Padang Pariaman merupakan yang ke-2 di Pulau Sumatera setelah Aceh. Gubernur Irwan Prayitno menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub yang sangat merespon usulan dari Sumbar. Irwan berharap BP2IP secepatnya dibangun supaya cepat juga dimanfaatkan. | Bas/Tim


HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS BANTEN

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Menikmati Desa Wisata Durian Otong di Lebak Banten Lebak, Trans - Petani Kabupaten Lebak, Banten, mendirikan desa wisata durian. Desa wisata durian ini dibuat untuk menarik pengunjung dari luar daerah sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. “Kami optimistis tahun depan banyak pengunjung datang ke sini untuk mengonsumsi durian unggul hasil budi daya petani,” kata Ketua Kelompok Tani Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Hendi Suhendi, baru-baru ini. Hendi mengatakan, saat ini

PENDIDIKAN

Banten Targetkan Kelulusan UN 100 Persen Jakarta, Trans - Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Banten, menargetkan angka kelulusan Ujian Nasional (UN) seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Kota Cilegon 100 persen pada 2014. “Kami yakin tahun ini tingkat kelulusannya mencapai 100 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Muhtar Gozali, baru-baru ini. Menurut dia, rasa optimis itu didasarkan pada hasil beberapa uji coba UN atau try out yang mendapatkan hasil cukup baik. Tingkat kelulusan Kota Cilegon memang masih kalah dengan dua daerah di Banten, yakni Kota Tangerang dan Kota Serang. “Tingkat kelulusan kita pun hampir mengungguli karena sudah mencapai 99 persen,” katanya. Sebanyak 6.387 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat di Kota Cilegon akan mengikuti Ujian Nasional (UN) yang dilaksanakan 14 April mendatang. Rinciannya, peserta terdiri atas SMA sebanyak 2.239 siswa, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 1.383 siswa dan SMK 2.765 siswa. UN tersebut akan dilaksanakan di 19 SMA, 23 MA dan 16 SMK. “Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Cilegon menjamin tidak akan ada kebocoran soal,” kata Muhtar. Sebelumnya, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Profesor Sholeh Hidayat mengatakan seluruh kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota se-Provinsi Banten diduga mendapat tekanan dari kepala daerah untuk meluluskan siswanya sesuai target kelulusan dalam Ujian Nasional (UN). Tekanan tersebut diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya kebocoran soal dalam UN. Menurut Sholeh Hidayat, dalam setiap pelaksanaan UN selalu terdapat target kelulusan yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, hal itu menjadi taruhan bagi daerah. “Maka berbagai cara dilakukan oleh pejabat terkait, bahkan hingga kepala sekolah untuk mengejar target yang sudah ditentukan tersebut,” ujar Sholeh. Pelaksanaan UN bahkan menjadi hal membingungkan bagi para pejabat di Dinas. Karena jika target yang ditentukan daerah tidak tercapai, maka ancaman mutasi hingga non-job dari kepala dinas bisa terjadi. “Kepala Dinas Pendidikan takut jumlah kelulusan rendah. Secara kasat mata dan dari laporan saya terima konon terjadi seperti itu. Ini sudah tidak sehat. Jangan UN dibawa-bawa ke politik,” katanya. Menurut Sholeh Hidayat, pihak perguruan tinggi kembali dilibatkan dalam mengawasi UN tahun 2014 ini. Sedikitnya 1600 dosen terlibat mengawasi. “Pengawasan juga harus dilakukan oleh masyarakat. Temuan terjadinya kecurangan akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya. | Yus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten: Yusvin M Karuyan Labora Taruly Falscay Guntur Karuyan

pengembangan desa wisata durian memiliki areal tanaman seluas 20 hektare dengan populasi sebanyak 2.000 pohon. Para petani rata-rata menanam durian itu sebanyak 100 pohon per hektare dan jika musim panen bisa produksi sebanyak 20 buah per pohon. “Apabila buah durian tersebut di pasaran seharga Rp 50.000/buah, petani dapat menghasilkan sebesar Rp1 juta/pohon,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya mendorong warga Desa Sangkanwangi terus mengembangkan tanaman

durian unggul hasil persemaian petani setempat. “Kami yakin desa wisata durian ini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat juga dapat mengatasi kemiskinan,” ungkapnya. Menurut dia, budi daya durian unggul jenis otong, hepi dan matahari karena memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Durian otong, hepi, dan matahari merupakan produk unggulan lokal yang dikembangkan petani Desa Sangkanwangi Kecamatan Leuwidamar. Saat ini, hampir semua pe-

tani di daerah setempat menanam durian itu di lahan miliknya karena bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Kelebihan durian lokal tersebut tanpa biji dengan buah tebal, rasanya manis, dan beraroma, katanya. “Kami mengembangkan budi daya durian lokal itu guna mengantisipasi produk-produk impor,” jelasnya. Durian yang dikembangkan petani setempat sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Sertifikasi Benih (BPSB)

Provinsi Banten. Mutu buah durian unggulan daerah ini tidak diragukan lagi. Bahkan, petani sudah menjalin kerja sama dengan pengusaha supermarket di Provinsi Banten. Mereka pengusaha siap menampung produk durian unggul asal Desa Sangkanwangi Kabupaten Lebak. Pihaknya terus mengembangkan buah durian sebagai produk lokal yang harus dijadikan kebanggaan, juga dapat meningkatkan ekonomi petani, dan bahkan kualitasnya tidak kalah dengan durian impor. Desa wisata durian itu diharap-

kan banyak warga luar daerah datang ke tempat itu hanya untuk menikmati buah durian. “Durian otong, hepi, dan matahari memiliki keunggulan tersendiri, baik rasa maupun aromanya juga tanpa biji,” imbuhnya. Petani Leuwidamar, Ahmad, menjelaskan dirinya mengembangkan durian unggulan itu di areal seluas 1,5 hektare. Dia memperkirakan memanen buah itu pada tahun 2015. “Kami berharap durian itu bisa dipanen dan tidak terserang hama dan penyakit,” kata Ahmad. | Yus

JLS Kota Cilegon Rusak Parah Pemprov Banten Kucurkan Bantuan Rp 20 Miliar Bentuk tanah labil membuat jalan tersebut cepat rusak, sehingga perlu penanganan khusus dalam pembangunanya. Serang, Trans - Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon yang terbentang sepanjang 15,7 kilometer mengalami rusak parah. Padahal JLS tersebut merupakan jalur alternatif menuju daerah wisata Pantai Anyer. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menganggarkan dana bantuan Rp20 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Muhadi mengatakan, sudah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan tersebut. Namun tinggal menunggu anggaran Rp20 miliar itu keluar. “Memang dananya belum cair, tapi anggarannya sudah ada,” jelas Muhadi di Serang, baru-baru ini. Menurut Muhadi, bentuk tanah di JLS Kota Cilegon yang labil membuat jalan tersebut cepat rusak.

FOTO | ILUSTRASI

Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon.

Karena itu perlu dilakukan penanganan yang sangat khusus dalam pembangunanya agar kondisi jalan tidak cepat rusak. “Kayaknya besinya juga harus banyak, karena tanahnya labil,” ujar dia.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi Banten berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek JLS Kota Cilegon tersebut. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten Miftahudin men-

jelaskan, sidak ke JLS dilakukan karena tahun ini Pemprov Banten mengucurkan dana bantuan ke Pemkot Cilegon untuk membantu percepatan pembangunan JLS. “Bantuannya berupa specific grant,

Kejati Geledah Kantor dan Rumah Tersangka

FOTO | IST

Penyidik Kejati Banten melakukan penggeledahan di rumah SSN.

Yopi Rulianda. Yopi menyatakan bahwa sebelumnya juga penyidik melakukan penggeladahan di Kantor PT GKN di Suryalaya, Buahbatu, Bandung selaku pihak pemenang lelang proyek. “Itu kantor tersangka NS selaku pemenang tender juga dilakukan penggeledahan,” ujarnya. Menurut Yopi, penyelidikan kasus itu dilakukan sejak Februari 2014 lalu. Setelah penyidik menemukan dua alat bukti, kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan ter-

| Yus

Pemkot Tangerang Rayonisasi Sekolah Kurangi Macet

Terkait Korupsi Proyek Irigasi Pamarayan Rp 31 Miliar

Serang, Trans - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, melakukan penggeledahan di rumah dan kantor SSN, tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan proyek peningkatan saluran irigasi induk Barat di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang Tahun 2013 dari APBN senilai Rp 31 miliar lebih, belum lama ini. Kantor dan rumah tersangka tersebut, yakni di jalan Cut Mutia, Nomor 3, Blok K2, Komplek Perumahan Ciceri Indah, Kota Serang dan di rumahnya di Komplek Taman Graha Asri, Kota Serang. Informasi yang diperoleh, penggeledahan di rumah dan kantor SSN di dua tempat berbeda itu dilakukan oleh dua tim, yang masing-masing berjumlah 4 hingga lima orang. Penggeladah sendiri dimulai sekitar pukul 10.00 hingga pukul 14.00. Dari dua tempat itu, penyidik menyita beberapa dokumen. “Ya, hari ini kita memang melakukan penggeledahan di rumah dan di kantor SSN dalam rangka mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek itu,” kata Kasi Penkum dan Humas

khusus untuk pembangunan JLS senilai Rp20 miliar,” ujar Miftahudin, Miftahudin menjelaskan, sidak dilakukan karena Komisi IV mendapat informasi bahwa pekerjaan pembangunan JLS baru-baru ini sempat terhenti. “Komisi IV yang membidangi persoalan infrastruktur punya hak dan kewajiban melakukan pemantauan proyek-proyek infrastruktur di Banten, termasuk proyek JLS,” kata Miftah. Anggota Komisi IV DPRD Banten Irfan Maulidi menambahkan, selain membidangi persoalan infrastruktur, sejumlah anggota Komisi IV juga masuk dalam anggota badan anggaran (banang) DPRD Banten. Sebagai anggota badan anggaran, mereka punya amanah untuk memantau dana APBD Banten yang dikucurkan untuk program pembangunan di kabupaten/kota se-Banten. “Berdasarkan informasi yang kami terima, ada indikasi masalah dalam pembangunan JLS. Makanya kita mau pantau, sebab tahun ini Pemprov Banten kucurkan dana bantuan untuk JLS,” ujar Irfan. Selain soal JLS, menurut Irfan, Komisi IV juga akan memantau sejumlah ruas jalan nasional di Kota Cilegon yang mengalami kerusakan.

tanggal 26 Maret 2014. “Saya belum bisa menguraikan lebih jauh motif tindak pidana kasus itu, tapi dugaannya proyeknya tidak sesuai spesifikasi,” ungkapnya. Dalam kasus ini, penyidik sudah meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka, yakni berinisial KP (PNS) sebagai PPK, Direktur PT GKN berinisial NS selaku pemenang tender, dan pelaksana proyek berinisial SSN. | Yus

Tangerang, Trans - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan melakukan rayonisasi sekolah untuk mengurangi macet di beberapa ruas jalan. “Jadi nantinya, warga dari Kecamatan Larangan tidak perlu jauh - jauh ke Kecamatan Tangerang,” kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Puspemkot Tangerang, belum lama ini. Ia mengatakan, dengan sistem rayonisasi, siswa diwajibkan bersekolah di sekolah yang masih satu wilayah kecamatan dengan tempat tinggalnya. Selama ini, masyarakat cenderung memilih sekolahan yang favorit. Sehingga terjadi penumpukan siswa berprestasi di beberapa sekolah. Hal ini juga memicu kepadatan arus komunitas di sekitar sekolahan tersebut. “Padahal semua sekolah di Tangerang kualitasnya sama,” imbuhnya. Untuk menunjang program tersebut, Wali Kota juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dikatakannya, pembangunan sentra pendidikan sampai kantor pemerintahan harus di lokasi yang strategis, sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya. “Kedepannya, di setiap wila-

yah akan ada pelayanan publik yang mampu diakses semua msyarakat serta kualitasnya mumpuni,” katanya. Solusi kemacetan lainnya yang telah digulirkan Pemkot Tangerang yakni dengan menambah rute baru jalur buslane dari awal Terminal Poris - Taman Anggrek, kini sampai Kebon Nanas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Herman Suwarna, menuturkan, Buslane dengan rute baru akan melintasi beberapa titik keramaian seperti Pusat Belanja Metropolis, Modernland, Tangerang City, Carrefour Cikokol, Kampus Raharja dan Kebon Nanas. Khususnya untuk wilayah Kebon Nanas, penumpang yang dari arah Serpong maupun keluar tol kebon nanas, bisa menggunakan Buslane bila ingin ke arah Poris atau Terminal Kalideres. Dengan begitu, maka beban kemacetan di wilayah Kebon Nanas akan semakin berkurang. Karena sudah pindah dari transportasi pribadi menuju transportasi massal yang nyaman. Sementara itu, jumlah armada buslane yang saat ini melayani rute Poris - Kebon Nanas hingga Taman Anggrek, sebanyak 10 armada. “Kedepannya, jumlah armada akan ditambah,” ujarnya. | Yus

Intiland Wujudkan Kota Bandara Melalui Proyek Aeropolis Tangerang, Trans - PT Intiland Development Tbk, perusahaan pengembang properti akan segera mewujudkan “kota bandara” melalui Aeropolis, proyek kawasan terpadu yang berlokasi dekat dengan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Provinsi Banten. “Kota bandara atau airport city nantinya akan saling melengkapi dengan Bandara Soekarno Hatta yang kini tengah diperluas,” kata Wakil Presiden Direktur dan Chief Operating Officer Intiland, Suhendro Prabowo di Tangerang, belum lama ini.

Aeropolis memiliki beragam fasilitas mulai dari perkantoran, ritel, hunian, hotel, hingga kebutuhan gaya hidup kota bandara yang lengkap dan modern. “Kami percaya dengan konsep pengembangan kawasan terpadu, Aeropolis akan menghidupkan kawasan bandara dan sekitarnya, serta memberikan kontribusi pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang bagi perusahaan,” jelasnya lebih lanjut. Menurut Suhendro, Aeropolis merupakan pengembangan skala besar dengan luas kawasan yang direncanakan men-

capai 350 hektar. Lokasi proyek ini sangat strategis tepat dipintu belakang Bandara Soekarno Hatta. Perseroan telah memulai pembangunan tahap pertama seluas 14 hektar tahun 2012 yang meliputi apartemen, area komersial, serta fasilitas gaya hidup dan hotel. “Untuk fasilitas hunian, perseroan mengembangkan apartemen Aeropolis Residence (AR) dan Aeropolis Crystal Residence (ACR). Hingga saat ini sebanyak 3.097 unit apartemen telah terjual atau 92,39 persen dari total 3.352 unit yang

telah dipasarkan,” ujar Suhendro. Menurut Suhendro, saat ini Aeropolis Residence 1 telah selesai dibangun. Seluruh unit apartemen telah habis terjual dan sebanyak 60 persen sudah ditempati. Perseroan juga mengoperasikan dua unit shuttle bus untuk memudahkan mobilitas penghuni dari kawasan Aeropolis menuju bandara SoekarnoHatta. “Setelah sukses memasarkan Aeropolis 1, kami juga telah mulai membangun Aeropolis Residence 2 dan meluncur-

kan Aeropolis Residence 3 pada tahun 2013,” ujar Suhendro. “Kami melihat pasar dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hunian apartemen di sekitar bandara sangat tinggi,” ujar Suhendo. Selain mengembangkan Aeropolis Residence, perseroan juga telah memulai tahapan konstruksi Aeropolis Crystal Residence (ACR). ACR merupakan pengembangan baru berupa apartemen enam tower. Saat ini pembangunan dua tower pertama telah dimulai, Tower 1 merupakan

apartemen dengan unit 1 kamar yang dilengkapi ruang keluarga dan dapur. Saat ini seluruh unit apartemen maupun toko pendukung lantai dasar di ACR Tower 1 telah habis terjual. Sementara Tower 2 merupakan apartemen dengan dua kamar yang juga dilengkapi dengan ruang keluarga dan dapur. Memiliki jumlah unit terbatas, 140 unit apartemen, saat ini penjualan ACR Tower 2 telah mencapai 95 persen. Perseroan juga mengembangkan Aeropolis Commercial Park sebagai pusat fasilitas bisnis dan komersial dengan luas

lahan perencanaan sebesar 5,3 hektar. Pengembangan tahap I terdiri dari 99 unit perkantoran dan komersial, saat ini sebanyak 91 unit telah terjual dan sebagian besar sudah secara bertahap diserahterimakan kepada pembeli mulai November 2013. Beberapa pembeli sudah memulai proses penyelesaian interior atau fit-out di unit-unitnya. Aeropolis Commercial Park diproyeksikan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2014. | Yus


TRANS JABAR Mahal, Paspor Melalui Biro Perjalanan

HALAMAN 11

NO. 288. ‰ TH XIII

KORAN TRANSAKSI THN 13

Tarif yang dikenakan Rp 500 ribu per paspor dirasakan sangat mahal dibanding dengan tarif resmi yang hanya Rp 255 ribu. Bandung, Trans - Masyarakat pemohon paspor melalui Biro Perjalanan (Travel Biro) mengeluhkan mahalnya tarif yang dipasang oleh masingmasing biro perjalanan di kota Bandung. Mereka mengenakan biaya (tarif) rata-rata antara Rp 500.000 s/d Rp 600.000 untuk satu buah paspor. Sementara harga sesuai tarif resminya hanya Rp 255.000. Rudiansyah, warga kawasan Antapani Bandung membenarkan mahalnya membuat paspor melalui jasa biro perjalanan. “Saya diminta Rp 500.000 untuk membuat paspor jalur cepat melalui biro perjalan-

an,” tuturnya pada Koran Transaksi saat ditemui di rumahnya, belum lama ini. Dia menceritakan pengalamannya, beberapa waktu lalu ia mencoba untuk membuat paspor guna persiapan bepergian ke luar negeri. Waktu itu, pengusaha percetakan ini menghubungi salah satu biro perjalanan di Bandung. Namun tarif yang dikenakan Rp 500.000 untuk satu paspor dirasakannya sangat mahal dibanding dengan tarif resminya yang hanya Rp 255.000. Karena itu, dia membatalkan membuat paspor melalui jasa biro perjalanan. Dikatakannya, dia mencoba untuk membuat langsung melalui layanan online kantor imigrasi Bandung. Namun setiap dihubungi, online di kantor imigrasi tersebut selalu gagal alias eror. Lagi pula, lanjutnya, meskipun sudah ada sistem layanan imigrasi melalui online, namun untuk pembuatan paspor berkasnya tetap saja harus di bawa ke kantor imigrasi. Selain itu, pembuatan paspor mengurus sendiri, menurut Rudi, terasa sangat ribet. Bahkan tak jarang harus kembali lagi karena layanan dibatasi

FOTO | ARSO

Kantor Imigrasi Bandung.

hanya untuk 200 pemohon saja. “Jadi bila pemohonnya sudah di atas 200 orang maka harus kembali keesokan harinya lagi,” ujarnya. Sementara itu, saat Koran Transaksi akan menemui Kepala Kantor Imigrasi Bandung

untuk mengklarifikasi temuan tersebut, tidak berhasil karena sedang ke Jakarta. Namun dari hasil perbincangan dengan salah seorang karyawan, diperolah keterangan bahwa memang benar pemohon paspor dibatasi hanya 200 orang saja per

SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

PRAMUKA

Orientasi Majelis Pembimbing Pramuka

harinya. Dia juga mengakui kalau tarif resmi untuk pembuatan paspor memang hanya Rp 255.000. Dari sumber lain yang mengetahui seluk beluk tentang perpasporan ini, diperoleh keterangan bahwa harga yang dipasang oleh jasa travel biro antara Rp 500.000 hingga Rp 600.000 itu, memang terasa sangat mahal dan memberatkan. Namun sebenarnya, kata sumber tadi, itu sah-sah saja karena bagaimana pun pihak perusahaan biro perjalanan tentu akan mencari keuntungan. Tapi yang tidak boleh, lanjutnya, kalau kelebihan harga tadi dikaitkan dengan pengkondisian untuk orang dalam. Karena selama ini isu seperti yang anda dengar bahwa dibalik harga yang selangit itu ada semacam pengkodisian untuk orang dalam sebesar Rp 100.000 dari satu paspor. “Nah itu yang tidak boleh. Karena kalau memang hal itu ada berarti biro perjalanan itu sama saja dengan calo. Sejauh mana kebenarannya silahkan anda dari media sebagai sosial kontrol untuk menyelidikinya,” pungkas sumber tadi ketika diminta tanggapannya. | Rechan

Bupati Karawang Resmikan Masjid Di Lapas Klas IIA Karawang, Trans - Masjid merupakan sarana ibadah yang sangat fundamental. Di masjid terjadi pembentukan karakter manusia agar selalu beriman dan bertaqwa. Oleh karena itu, Lapas Klas II A Kabupaten Karawang membangun masjid bagi para warga binaan pemasyarakatan. Pemkab Karawang melalui Dinas Cipta Karya membangun masjid tersebut dimulai sejak bulan Juli 2012 dan telah selesai bulan Februari 2014. Masjid yang dibangun dari dana APBD bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang itu telah diresmikan oleh Bupati H. Ade Swara dengan penandatanganan prasasti, (28/3). Acara peresmian Masjid tersebut juga dipadukan dengan acara serah terima Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dari Dirjen

Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum RI. Penyerahaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas Klas II A Kabupaten Karawang yang disaksikan oleh Bupati Karawang. Selain itu juga dilakukan penyerahan buku laporan pos Bapas di 10 Kab/Kota, dan juga Rekap DPT warga Binaan Pemasyarakatan Jawa Barat. Bupati Karawang mengatakan pembangunan sarana keagamaan, khususnya masjid merupakan salah satu wujud nyata upaya umat islam dalam membina hubungan antar manusia serta hubungan manusia dengan Allah sang maha pencipta. “Mendidik dan melatih serta membentuk umat yang islami, menguasai iptek dan imtaq serta diharapkan siap dan mampu menghadapi persaingan global yang semakin keras,” ujarnya. “Dengan diresmikannya

masjid ini merupakan bentuk perhatian kami. Diharapkan dapat menumbuhkan suasana baru dalam beribadah dan terpenuhinya kapasitas sesuai dengan warga Binaan yang ada disini dan bisa selalu dimakmurkan. Diharapkan juga dapat mendorong gairah dan semangat bagi warga binaan disini dan jajaran Lapas, untuk lebih tekun beribadah dan mengingat Allah SWT dengan ibadah apapun bentuknya,” tutur Bupati Karawang. Lebih lanjut mengenai acara serah terima pembangunan IPAL dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Bupati Karawang atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat atas apresiasi dan jalinan kerjasama tersebut. “Mudah-mudahan dengan tersedianya sarana instalasi pengolahan air limbah tersebut

dapat memberikan manfaat,” harapnya. Mengatasi permasalahan limbah memerlukan penanganan secara tepat dan perlu didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. “Merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat karawang, karena Lapas kelas II A telah diberikan kepercayaan dalam mengembangkan instalasi pengolahan limbah. Semoga keberadaan sarana tersebut juga dapat menjadi acuan dalam pengolahan air limbah,” ujar Bupati. “Saya berharap agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta terus dirawat dan dipelihara sehingga dapat terus dimanfaatkan dalam jangka waktu yang cukup lama,” ungkap Bupati. Kepala Lapas Klas II A Abdul Aris mengatakan dari keseluruhan warga binaan terdapat

Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan Karawang, Trans - Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Karena pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana ketiganya saling bergantung dan memperkuat. Hal itu dikatakan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup RI Bidang Budaya dan Kesehatan Lingkungan, Inar Ichsana Ishak, SH., LLM, saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, Rabu (26/3). Lebih lanjut, Inar menjelaskan bahwa masalah yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi dan keadilan social. Serta bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, mengingat daya dukung dan daya tampung ekosistem dan sumber daya alam terbatas. Menurut Inar, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan hendaknya memenuhi fungsi dan tujuan sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Antara lain dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pe-

Diskusi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

meliharaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum. “Pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat nasional, tingkat pulau, dan tingkat ekoregion,” ujar Inar. Inar juga menekankan pentingnya untuk mengedepankan prinsip Polluter Pays Principles, dimana mekanisme pengelolaan lingkungan hidup yang turut dibebankan kepada perusahaan-perusahaan, atau mereka yang mengeluarkan pollutant, karena pihak-pihak tersebutlah yang telah memanfaatkan lingkungan hidup secara gratis. “Anggaran lingkungan hidup pemerintah sendiri tentu tidak akan mencukupi, dimana saat ini jumlahnya baru mencapai 0,07 persen dari APBN,” tambahnya. Di sisi lain, Agus, salah seorang peserta diskusi yang merupakan praktisi lingkungan hidup menyoroti mengenai

FOTO | BS

menjamurnya perusahaan pengelolaan limbah. Perusahaanperusahaan pengelolaan limbah tersebut perlu pengawasan dari pemerintah karena seringkali hanya dengan bermodalkan ijin dan kendaraan, seseorang dapat mengaku sebagai perusahaan transporter limbah, yang tidak jelas mekanisme pengelolaan limbahnya. “Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat mengatur hal tersebut,” tambahnya. Sedangkan Hendro, dari FORKADAS Citarum mengemukakan bahwa secara ekosistem Citarum sudah jalur merah atau darurat lingkungan. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa Citarum termasuk dalam kategori lingkungan. Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar Kementerian dapat turun tangan langsung guna membantu kelestarian sungai citarum. Sementara itu, Kepala BPLH Kabupaten Karawang,

Drs. Asikin menjelaskan bahwa tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan data dan informasi terkait lingkungan hidup untuk disampaikan kepada pihak Kementerian sebagai bahan bagi program pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Tema utama kegiatan ini adalah Aspek Sosial Lebih lanjut Asikin memaparkan bahwa Kabupaten Karawang merupakan daerah penghasil komoditas pertanian serta kawasan industri, dengan jumlah industri mencapai 9,963 industri. Keberadaan industri tersebut tentunya memberikan dampak terhadap pesatnya laju pembangunan dan peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak kerusakan lingkungan pun akan semakin besar, apabila tidak diimbangi oleh upaya pengendalian lingkungan. “Mudah-mudahan melalui diskusi dapat ditemukan saran masukan untuk informasi sebagaimana amanat dari UU 32 Tahun 2009,” tambahnya. Sementara itu, selain menghadirkan pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup, kegiatan Diskusi sendiri turut dihadiri oleh para staf ahli Bupati Karawang, perwakilan dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Karawang, serta FORKADAS Citarum dan unsur Pers. | BS

sekitar 900 umat muslim. Kami ini bangun Masjid dari bantuan Pemkab dengan kapasitas 400 Jamaah. Kami ajukan guna untuk fasilitas ibadah yang bisa lebih memadai,” katanya. “Sudah banyak bantuan yang kami terima. Antara lain Turap di sekitar Lapas, itu membuat dampak lebih enak dilihat dan tidak kumuh lagi. Instalasi Pengelolaan Air Limbah, pengelolaan air limbah ini bisa memenuhi kebutuhan hak hidup bersih bagi kami semua,” ungkapnya. Hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Dirjen CK Kemen PU, Ka Lapas Klas II a Karawang beserta segenap jajarannya. Dari muspida ikut hadir Kejari Kabupaten Karawang dan Ketua DPRD Karawang. | BS

Karawang, Trans - Gerakan Pramuka Kabupaten Karawang menggelar Orientasi Majelis Pembimbing Pramuka forum UPTD dan SD Korwil 1 Karawang di gedung KNPI Karawang, belum lama ini. Acara yang dibuka langsung oleh kepala Kwarcab Hj. Nurlatifah Swara itu bertujuan untuk memberikan suatu pedoman kepada Gudep (Gugus Depan), tentang hal-hal yang berkaitan dengan Majelis Pembimbing. Serta agar semua Majelis Pembimbing dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada Gudep, satuan dan kwartirnya. Mengawali sambutan, Hj. Nurlatifah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menambah ilmu dan pengetahuan kepramukaan bagi para peserta. Sekaligus sebagai sarana kreatifitas yang bersifat edukatif dan silaturahmi sesama peserta. “Dengan demikian diharapkan dapat membina dan mengembangkan kepribadian kepramukaan dalam mengisi pembangunan di masa yang akan datang,” ungkapnya. Lebih lanjut Hj. Nurlatifah mengatakan, selain itu kegiatan positif ini sangat bermanfaat. Karena gerakan pramuka merupakan organisasi kepanduan, sekaligus untuk mendidik dan membina. Sehingga kelak diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota dewasa kepramukaan, yaitu para ketua mabigus dan mabiran se-Kabupaten Karawang. “Yang pada akhirnya mampu berperan dalam dinamika kehidupan global yang sangat kompetitif,” ucapnya. Salah satu tugas gerakan pramuka adalah menyiapkan kaderkader yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, memiliki semangat dan jiwa bela negara serta tanggap terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita. “Untuk itu kegiatan ini, agar dijadikan sebagai momentum untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di segala bidang,” imbuhnya. Terakhir Hj. Nurlatifah berpesan, “kakak selaku Kepala Kwarcab gerakan pramuka, mengajak kepada para peserta orientasi agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dalam upaya memajukan dan mengembangkan gerakan pramuka di Kabupaten Karawang.” | BS

Sosialisasi Kurikulum 2013 Tentang Kepramukaan Karawang, Trans - Dalam kurikulum 2013 Pramuka masuk dalam ektrakulikuler wajib di sekolah. Tujuannya untuk pembelajaran pembentukan karakter, karena kesuksesan tercipta bukan hanya dari kecerdasan intelektual saja, namun juga dari kecerdasan emosional. Belum lama ini, Bupati Karawang H. Ade Swara menghadiri acara sosialisasi kurikulum 2013 tentang kepramukaan di Aula PGRI Kecamatan Tempuran. Acara tersebut dihadiri oleh Kwaran dari Cilamaya Wetan Cilamaya Kulon, Lemahabang, Telagasari, Tempuran, Rawamerta, Majalaya dan Cilebar. Hadir juga Kadisdikpora Kab Karawang Agus Supriatman juga seluruh Kamabigus dari tiap ranting, serta sekitar 200 orang padati Aula PGRI. Kamabicab H. Ade Swara mengungkapkan bahwa anggota Pramuka dari tiap Kwaran meminta Sekretariat sebagai kebutuhan yang mendesak. “Maka dari itu, mungkin kami dari Pemkab Karawang ingin Kamabiran yaitu Camat melakukan analisis kebutuhan untuk itu. Dan mungkin pemkab akan mengupayakan sebagai tahap awal mulai di tahun 2015. Sekretariat Kwaran akan dibangun minimal per wilayah dahulu misal 1 kantor untuk 5-6 Kecamatan,” ujar H. Ade Swara. Seluruh hadirin yang ada nampak antusias dengan kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Karawang, karena mendapat kesempatan langka yaitu bersalaman dan berfoto. “Ini juga menjadi suatu kebanggaan karena sosialisasi ini bisa dihadiri oleh Bupati Karawang yang juga sebagai Kamabicab Karawang,” ujar Afyu kader Kwarcab Kab Karawang. | BS

Sosialisasi Pengembangan BKB Paripurna/Holistik Integratif Karawang, Trans - Guna meningkatkan wawasan, keterampilan dan peran Kader BKB dalam pembinaan kelompok, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menggelar sosialisasi pengembangan BKB paripurna/ holistik integratif di Kampus Diklat Karawang, Rabu (26/3). Acara yang juga untuk meningkatkan cakupan anggota BKB, serta berjalannya dinamika kelompok BKB itu dibuka secara langsung oleh ketua TP PKK Hj. Nurlatifah Swara. Mengawali sambutannya Hj. Nurlatifah menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK di Kabupaten Karawang, keikutsertaan dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pengelolaan gerakan PKK yang didukung oleh sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. “Khususnya para kader PKK nanti di lapangan,” katanya. Oleh karena itu, lanjut Hj. Nurlatifah, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui BKBPP melaksanakan kegiatan sosialisasi pengembangan BKB ini sebagai upaya mengurangi balita yang mengalami gizi buruk, perkembangan terlambat, kecerdasan kurang serta meningkatkan kualitas kinerja para kader agar lebih professional. “Maka penanganan permasalahan Balita perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Yakni mencakup aspek

FOTO | BS

Sosialisasi pengembangan BKB paripurna/holistik integratif di Kampus Diklat Karawang.

perawatan, kesehatan dan gizi, aspek pendidikan serta pengasuhan. Hal itu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan beberapa sektor dinas/ instansi terkait,” imbuhnya. Menurut Hj. Nurlatifah, pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang indikasikan melalui tiga bidang yakni pendidikan, kesehatan dan perekonomian atau lebih dikenal dengan indeks pembangunan manusia (IPM). “Dimana program peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan program peningkatan ketahanan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan bidang ketahanan keluarga dalam program kependudukan khususnya program Keluarga Berencana Nasional. Yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ide-

al, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa,” ungkapnya. Hj. Nurlatifah berharap, melalui kegiatan program BKB paripurna yang berintegrasi dengan Posyandu dan PAUD, para Balita yang ada di Kabupaten Karawang mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan yang maksimal. “Sehingga akan menjadi generasi yang tangguh dan mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik,” harapnya. Sementara itu menurut data yang dihimpun dari panitia penyelenggara, sosialisasi ini dilaksanakan hanya 1 hari yang diikuti oleh 90 Kader BKB dari 30 Kecamatan. Adapun mengenai metode sosialisasi yaitu, ceramah, curah pendapat, tanya jawab, dan pemecahan masalah. Dan untuk narasumber berasal dari BKBPP Kabupaten Karawang. | BS


TRANS JABAR

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

Disdik Jawa Barat Bangun 12 Ribu RKB Bandung, Trans - Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang diprogramkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar seluruh Jawa Barat mencapai 12.000 RKB. “Pada 2013 lalu kita berhasil membangun 4.000 RKB mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Insya Allah pembangunnya secara keseluruhan akan selesai pada pertengahan tahun ini,” jelas Kepala Disidik Jabar Wahyudin Zarkasih kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, beberapa waktu lalu. Menurut dia, saat ini RKB yang telah selesai dibangun sebanyak 3.170 untuk sekolah negeri dan swasta. Sedangkan sisanya akan diselesaikan dengan target awal 2014 ini. Selain itu, kata Wahyudin, sisa 8.000 lebih RKB akan dibangun berdasarkan lelang secara terbuka dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan tersebut. Pembangunan RKB yang dilakukan seluruh sekolah yang kekurangan ruang kerja telah dilakukan sejak tahun anggaran 2010 dan pada tahun anggaran 2014, inipun akan terus berlanjut sesuai dengan program Pemprov Jabar untuk menaikan Indeks Pebangunan Manusia (IPM). “Semenjak tahun anggaran 2009 sampai sekarang Disdik Jabar telah membangun 12.000 RKB dan pembangunan tersebut akan terus bertambah sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia,” ungkap dia. Lebih lanjut ia mengatakan, anggaran untuk pembangunan RKB tersebut sebesar Rp 135 juta untuk sekolah negeri dan sebesar Rp 85 juta untuk sekolah swasta yang bersifat hibah. Sementara itu ketika disinggung mengenai tingkat pencapaian program-program Pemprov Jabar di bidang pendidikan, dirinya menjelaskan, pencapaian indeks pendidikan 2013 ada penurunan sebesar 0,44 poin yang pada tahun 2013 sebesar 82,31 poin sedangkan pada 2012 lalu sebesar 82,75 poin. Sedangkan untuk angka rata-rata lama sekolah di 2013 adalah sebesar 8,09 persen. Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah membentuk sekolah IPM baik untuk tingkat SMP dan SMK. Untuk angka melek huruf saat ini Jabar sebesar 96,49 persen untuk usia 15 tahun ke atas dan program kesetaraan untuik mendorong angka partisipasi kasar (APK). Sedangkan untuk APK perguruan tinggi sebesar 17,09 persen atau meningkat 1,09 persen di 2013 ini. “Sedangkan upaya peningkatan dalam program-program pendidikan diantaranya BOS, pembangunan RKB dan rehabilitasi ruang kelas untuk pendidikan dasar dan menengah dan pemberian beasiswa serta pengingkatan angka partisipasi kasar,” pungkas Wahyudin. | Arso

Waduk Jati Gede Dinantikan Masyarakat

FOTO | IWAN

Pembangunan Waduk Jati Gede.

Bandung, Trans - Di era globalisasi seperti saat ini, pemerintah berupaya untuk menggali semua potensi yang ada di negeri ini dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik masyarakat tani, masyarakat wirausaha maupun masyarakat yang belum punya usaha, dalam rangka untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat. Seperti, Proyek Waduk Jati Gede di Kabupaten Sumedang yang sekarang sedang dilaksanakan pekerjaannya. Peresmian Waduk Jati Gede tersebut kini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Terutama oleh masyarakat yang membutuhkan air dari Waduk Jati Gede itu. Seperti Indramayu, Cirebon, Majalengka dan oleh masyarakat Sumedang sendiri. Sebagaimana diketahui manfaat Waduk Jati Gede cukup banyak. Antara lain untuk pembangkit tenaga listrik, untuk daerah irigasi seluas 90.000 Ha, pasokan air bersih untuk Kabupaten Cirebon/Indramayu dengan kapasitas 3500 liter per detik dan pengendalian banjir seluas 14.000 Ha serta untuk meningkatkan wisata dan menumbuhkan wisata di daerah tersebut. Harya Muldianto.ST.MT. PPK pelaksanaan proyek Waduk Jati Gede mengatakan progres seluruh pekerjaan sudah hampir mencapai 100 persen pengerjaan fisiknya. “Tinggal sebagian kecil lagi saja yang belum,” katanya. Menurut Harya, sebelum waduk Jati Gede digenangi dengan air, semua aspek sosial di wilayah waduk Jati Gede harus diselesaikan dengan baik. Sehingga tak ada lagi permasalahan yang muncul di kemudian hari. “Semua masalah aspek sosial, kini sedang ditangani, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat ini. Supaya apa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat akan segera terwujud, terutama bagi para petani. Demikian juga bagi daerah yang sangat membutuhkan pasokan air guna kebutuhan masyarakat. Sementara selama ini air sungai Cimanuk banyak yang terbuang percuma kelaut,” ujarnya. “Sekarang tinggal menyelesaikan relokasi penduduk saja lagi. Insyaallah kalau aspek sosial sudah selesai secara tuntas maka waduk Jati Gede akan segera digenangi. Sehingga, apa yang menjadi program pemerintah dan ditungu-tunggu masyarakat selama ini akan segera menjadi kenyataan,” ucap Harya ketika berbincang bincang dengan Koran Transaksi di kantornya di Jati Gede, belum lama ini. | Iwan. Bsk WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S.; Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto; Kabupaten Karawang : Budi Saputra; Kabupaten Garut : Chrystian

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

UN 2014 Diselenggarakan BNSP Pemanfaatan hasil UN sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri.

FOTO | IWAN

Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Balai Pengembangan Benih Palawija dalam acara panen raya Kedelai di Balai Pengembangan Benih Palawija.

Balai Pengembangan Benih Palawija Jabar Terbaik Nasional Kini Perluas Areal Tanaman Kedelai Bandung, Trans - Guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri tahu tempe di Indonesia yang makin meningkat, Pemerintah Jawa Barat (Jabar) akan mempeluas areal tanaman kedelai. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengatasi dan mengurangi ketergantungan dari kedelai impor sekaligus menunjang program ketahanan pangan nasional. “Target luas areal tanaman kedelai tahun 2014 di Jawa Barat diharapkan bisa mencapai seluas 100 ribu hektar”, kata Kepala Balai Benih Palawija Plumbon Jawa Barat, Ir Suwandi di Kantornya, di Plumbon Kab. Cirebon, ketika berbincang-bincang dengan wartawan Koran Transaksi belum lama ini. Untuk mencapai target tersebut pihaknya, akan berusaha menggenjot para petani di Jawa Barat untuk melakukan penanaman kedelai. Yaitu dengan membina para petani secara intensif agar tanaman kedelainya menghasilkan hasil yang optimal, terutama sistem pemeliharaan yang lebih baik. Menurut Ir. Wandy Ruswandy, M.Si. perbaikan kualitas dan mutu benih kedelai juga menjadi target di Jawa Barat. “Dimana, yang menjadi kendala utama dalam mencapai apa yang menjadi targetnya adalah masalah benih kedelai,” katanya. Dalam upaya mengatasi kendala

dan memenuhi kebutuhan benih kedelai berkualitas dan bersertifikat, Balai Benih Palawija Plumbon akan mampu memenuhi kebutuhan benih dimaksud. “Dengan pengalaman selama ini dan dengan dukungan staf dan seluruh jajaran, kami optimis bisa mengatasi dan memenuhi benih yang dirasakan menjadi kendala utama,” ujarnya bersemangat. Jaminan Pasar Adanya bantuan insentif pemerintah dalam bentuk Bansos sektor pertanian dan pembinaan teknis cara penanaman kedelai dan jaminan pasar kepada para petani, Ir. Wandy Ruswandy. M.Si, merasa yakin para petani akan menanam kedelai dengan senang hati. Sehingga, target yang diharapkan sebanyak 100 ribu hektar tanaman kedelai di Jawa Barat akan tercapai. Para petani kini akan lebih tertarik menanam kedelai, sebab disamping mendapat bantuan modal dari pemerintah, dan bimbingan teknis secara instensif,. jaminan pasarpun ada, sehingga para petani tidak perlu lagi khawatir, berapapun produksi akan terserap pasar. Apalagi sekarang ini harga kedelai juga cukup tinggi sehingga dengan bertanam kedelai kesejahteraan petanipun akan meningkat. “Mudah mudahan dengan upaya yang dilakukan, produksi kedelai di

Jawa Barat akan terus meningkat sesuai dengan target. Guna memenuhi dan mengurangi ketergantungan impor kedelai sekaligus mendukung program ketahanan pangan secara nasional,” harapnya. Dari delapan balai benih palawija yang ada di Indonesia, diperkirakan Balai Benih Palawija Plumbon Jawa Barat menjadi Balai Benih terbaik di Indonesia terutama dalam menghasilkan dan memenuhi benih berkualitas. Untuk mempertahankan predikat terbaik tersebut, Ir. Wandy Ruswandy, M,Si bersama jajaranya di Balai Benih palawija di Plumbon Jawa Barat dengan dukungan seluruh petani kedelai, secara terus menerus senantiasa melakukan evaluasi dan pembinaan serta penyuluhan di lingkungan petani kedelai. “Agar mutu dan produksi kedelai Jawa Barat dapat dipertahankan serta selalu menyandang predikat terbaik secara nasional,” ujarnya. “Alhamdulilah berkat kebersamaan dengan para petani selama ini, sehingga mutu dan kualitas/kuantitas Kedelai di Jawa Barat tetap bisa dipertahankan dan hasilnya sangat menggembirakan. Ini tentunya sangat selaras dengan harapan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang berharap agar Jawa Barat, tidak saja lumbung beras tapi juga lumbung kedelai secara nasional di negeri ini,” pungkasnya. | Iwan. Bsk/Setiadi

Bupati Karawang Pimpin Rapat Kordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Karawang, Trans - Menjelang pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif tahun 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat persiapan di salah satu Rumah Makan di bilangan interchange Karawang Barat, belum lama ini. Rapat dipimpin oleh Bupati Karawang H. Ade Swara dengan moderator Asisten Pemerintahan HE Soemantri. Hadir sebagai penyelenggara segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kab Karawang, Ketua Risza dan Sekretaris Nandang. Serta hadir sebagai peserta Rapat dari tim Kepolisian Kabag Ops, Dari Kodim 0604, Kemenag, pejabat Pemkab dan Kasat Pol PP AM Nur. Dalam Sambutannya Bupati H. Ade Swara mengungkapkan bahwa secara umum dalam persiapan Pemilu di Kab. Karawang belum ada kendala. “Dan berharap tidak akan muncul kendala,” ujarnya. Setelah dikaji oleh jajaran Kesbangpol permasalahan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi pada Pemilu 2014 antara lain faktor gangguan alam. “Kita selalu memohon berdoa kepada Allah SWT semoga tidak akan mengalami cuaca buruk saat pesta demokrasi nanti,” harap Bupati. Kemudian faktor keamanan, seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. “Untuk hal ini mungkin lebih kepada urusan jajaran Kepolisian dan TNI yang lebih

FOTO | BS

Bupati Karawang H. Ade Swara.

paham untuk antisipasinya,” imbuh Bupati. “Faktor lainnya politik dan hokum. Misal DPT yang belum selesai, putusan MK terkait Pemilu serentak, Pro Kontra dana Saksi. Semoga hal ini sudah bisa dimaksimalkan persiapannya, sehingga tidak memunculkan permasalahan di saat hari H Pemilu,” terang Bupati Bupati menambahkan, perlu diperhatikan juga seperti distribusi logistik yang lambat, rendahnya partisipasi masyarakat, netralitas penyelenggara pemilu seperti KPU, serta intervensi asing. “Mari bekerja bersama untuk mengantisipasi semua faktor yang ada, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Diperlukan sinergitas diantara kita semua. Sesuai dengan informasi dari tingkat provinsi, Karawang dalam keadaan aman. Ini harus sama-sama jaga agar bisa terus begini,” imbau Bupati. Sementara itu, Ketua KPU Kab

Bandung, Trans - Setelah melalui konvensi serta aturan yang melatarbelakangi, akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berketetapan untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) 2013/2014. Namun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) diminta sebagai penyelenggara. Sedangkan peran Badan Perguruan Tinggi hanya dalam pengawasan UN SMA/MA/SMK dan Paket C, serta Paket C Kejuruan. Dalam kegiatan sosialisasi kebijakan UN 2013/2014 di Aula I Lantai IV Dinas Pendidikan Jabar yang dihadiri Wakil Rektor UPI Bandung, Kadisdik Provinsi dan seluruh Kadisdik Kabupaten/Kota, serta Kemenag se-Jabar, Kepala BNSP Prof. Edi Tri Baskoro menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan UN. Edi mengatakan, dalam penyelenggaraan tahun ini ada beberapa perbedaan dengan tahun lalu, antara lain peran perguruan tinggi (PT) sebagai pengawasan, percetakan naskah dilakukan dengan sistem regional. Pelaksanaan dalam tiga hari SMA/MA/SMK dengan dua mata pelajaran setiap hari termasuk ujian teori kopetensi SMK. Selain itu, menurut dia, komposisi nilai sekolah terdiri dari 70 % nilai rata-rata rapor dan 30% nilai ujian sekolah. Pemanfaatan hasil UN sepenuhnya dijadikan pertimbangan masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Kriteria kelulusan UN SD/MI dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam ujian sekolah madrasah. Tujuan UN itu menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dari satuan pendidikan dasar seleksi masuk jenjang berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik serta pembinaan bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ketua pelaksana UN 2013/2014 adalah Sekretaris Disdik Jabar Dedi Supardi menyatakan keutuhan fungsi UN menjadi pertimbangan tidak saja hanya fokus pada pencapaian nilai peserta didik tingkat kelulusan, tapi juga indeks kompetensi type mata pelajaran. Di Jawa Barat siswa/siswi yang mengikuti UN tercatat 1.127.290. Dengan rincian siswa SMP/MTs 679.832 dan SMA/MA dan SMK 447.458. “Untuk mengantisipasi kebocoran kami juga sudah bekerjasama dengan berbagai pihak. Kita berdoa semoga pelaksanaan UN di Jabar berjalan lancar. Seiring dengan slogannya. Mari kita bangun bersama UN yang bermutu, bermanfaat dan bermartabat,” ujar Dedi Kegiatan sosialisasi kelulusan UN yang dilaksanakan oleh Subag Perencanaan dan Program Disdik Jabar itu, semuanya menggunakan anggaran pusat seperti yang disampaikan Drs Aang. “Disdik Jabar hanya memfasilitasi tempat, konsumsi seperti snack, makan, dan transportasi termasuk percetakan, semuanya urusan pusat,” katanya. | Arso

H. Asep Budi Goro Terpilih Pimpin Pertina Garut

Karawang Risza mengatakan bahwa mengenai masalah DPT perlu disikapi bersama. “Kendala yang timbul yaitu pendatang baru yang datang di Kab. Karawang dan sudah terdaftar di daerahnya masing masing, namun mereka daftar kembali di Kab Karawang. Ini masih menjadi bahasan internal kami,” ujarnya. Ada 3 kategori daftar pemilih, antara lain DPT (Daftar Pemilih Tetap), DPK (Daftar Pemilih Khusus) orang yang tergolong tidak sempat terdaftar. “Berikutnya Daftar Pemilih Tambahan, ini yang secara sederhana diartikan hanya pindah TPS,” terang Risza. Selanjutnya mengenai Logistik KPU Kab Karawang sudah menerima formulir B C D dan E yang nanti akan digunakan di TPS yang ada. “Untuk Surat Suara sudah lengkap kami terima, untuk kekurangan seperti kerusakan, sudah kami laporkan tinggal kita menanti penggantinya. Dan kita masih gunakan format lama yakni jumlah DPT di tambah 2% cadangan untuk tiap TPS,” terang Risza. Selain itu, di Kabupaten Karawang terdapat 5600 Kotak Suara yang terbuat dari kardus. “Dan kami distribusikan di Kecamatan yang tidak rawan banjir dn tidak jauh dari jangkauan kota,” ungkapnya. “Ada perbedaan pada Pemilu tahun ini dengan Pemilu 2009, yaitu rekap perhitungan suara di PPK PPS dilakukan kembali, ini juga akan diburu orang, sehingga tingkat pengamanan dimulai saat itu juga,” pungkasnya.

Garut, Trans - H. Asep Budi Goro baru-baru ini resmi menjadi orang nomor satu di Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Kabupaten Garut, sesuai SK Pertina Provinsi tanggal 21 Maret 2014. Sementara itu Rd. Satria Santika, SP yang lebih akrab dipanggil De Tommy terpilih menjadi Sekertaris mendampingi Asep. Dalam pernyataan resminya, Asep mengungkapkan dengan terpilihnya sebagai ketua, dirinya merasa terharu dan sedih. Terharu karena telah dipercaya untuk membawa dan membangkitkan dunia tinju Garut ke arah yang lebih maju. Sedihnya karena Pertina Garut sebagai wadah/ organisasi yang menaungi atlet-atlet tinju ini sejauh ini dirasa kurang dukungan dana dari Pemkab Garut dalam hal ini KONI Kabupaten Garut. “Sehingga untuk mengejar prestasi mengandalkan keuangan sendiri dan itupun terbatas. Padahal, selama ini animo masyarakat terhadap olah raga Tinju di Garut ini cukup besar,” kata Asep. Meski demikian, Asep mengatakan, dalam kepemimpinannya kedepan akan lebih giat mendorong para atlet tinju untuk lebih berprestasi lagi. Saat ini tinggal keseriusan Pemda atau KONI Garut dalam memajukan pertinjuan di Garut, jangan sampai terkait pembiayaan ini mandeg. “Yang lalu-lalu kita mengajukan pendanaan ke KONI seperti orang yang mengemis-ngemis, itu kan tak etis, padahal secara nasional atlet tinju asal Garut sudah diakui, kemarin lalu saja ada yang berangkat ke Thailand untuk berkompetisi,” ungkap Asep. Sementara itu, Sekertaris Pertina Garut, De Tommy mengatakan, Atlet-atlet tinju di Garut mempunyai potensi sangat besar untuk berprestasi. “Tinggal dukungan dari pihak Pemdanya apakah mau tidaknya memajukan olahraga tinju ini. Daripada dana APBD Garut di korupsi disana-sini lebih baik dipakai untuk memajukan olahraga, khususnya tinju. Jikalau tinju maju, kan secara otomatis bisa mengharumkan nama Garut di kancah nasional bahkan internasional,” ujar De Tommy. “Dukungan KONI Garut sangat dinantikan untuk kemajuan Pertina, apalagi selama ini secara rutin angaran dana dari APBD Garut terus masuk. Apabila sampai Pertina harus mengemis-mengemis lagi minta bantuan dana ke KONI Garut sangatlah hina, seolah-olah Pertina Garut dipandang organisasi tinju rendahan. Saya rasa jika KONI tak becus mendorong Pertina Garut, lebih baik ketua KONI dan pengurusnya mundur saja,” tandasnya.

| BS

| Chrystian


TRANS JATIM

HALAMAN 13

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Peringati Hari Jadi Kota Blitar ke-108 dengan Upacara Nuansa Djadoel Blitar, Trans - Hari jadi Kota Blitar ke-108 diperingati dengan upacara bernuansa Djaman Doeloe (Djadoel) di alon-alon Kota Blitar, Selasa (1/4/ 2014). Upacara tersebut sangat unik dan menarik perhatian, karena seluruh peserta diwajibkan memakai pakaian bernuansa jaman penjajahan Hindia Belanda. Seluruh peserta upacara mulai seluruh karyawan dan karyawati, siswa dan siswi SMU/SMK, Formimda kota/kab Blitar, dan para undangan termasuk pemimpin upacara seakan terbawa dalam suasana Blitar pada zaman kolonial. Karena seluruh peserta mengenakan pakaian tempo doeloe tanpa kecuali. Wakil Walikota Blitar H. Pur-

nawan Buchori yang mewakili Walikota Blitar Samanhudi Anwar, mengatakan tema peringatan hari jadi Kota Blitar ke-108 adalah ‘Dengan Semboyan Rukun Agawe Santoso, Kita Sukseskan Pembangunan Berdasarkan Prinsip APBD Pro Rakyat’. “Tema tersebut sesuai dengan visi dari Pemerintahan Kota Blitar dengan prinsip kita perkuat jati diri, karakter dan kecintaan pada daerah. Sehingga harapannya ke depan akan bisa terbangun jati diri dan karakter seluruh lapisan masyarakat Kota Blitar yang nasionalis religius, juga sejahtera lahir dan batin. Karena Jati diri inilah yang diilhami oleh sang proklamator Bung Karno, Su-

FOTO | FAUZI

Peserta upacara memakai pakaian djadoel.

priyadi dan Aryo Blitar, sehingga

tercipta semangat ‘Rukun Agawe

Santoso’,” terang H. Purnawan Buchori dalam sambutanya. “Sedangkan dengan tema ‘APBD Pro Rakyat’, kita mensejahterakan masyarakat dengan APBD yang pro dengan rakyat. Seperti sekolah gratis, bantuan kebutuhan siswa-siswi misalnya sepatu, buku dan pakaian semuanya gratis,” lanjut H. Purnawan Buchori. Lebih lanjut, H. Purnawan Buchori, mengatakan bahwa upacara dilakukan dengan menggunakan pakaian Djadoel bertujuan untuk melestarikan budaya. “Karena sebagai rakyat Indonesia kita wajib mewarisi budaya yang tidak bisa kita tinggalkan, seperti yang disampaikan oleh sang proklamator Bung

Karno dalam Tri Saktinya,” katanya. Setelah upacara usai, Wakil Walikota H. Purnawan Buchori menandatangani beberapa prasasti pembangunan yang ada di wilayah Kota Blitar. Antara lain pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPAL) Kumunal yang ada di 3 kelurahan, pembangunan kantor Dinas Sosial, kantor Dinas PU, kantor Dinas Pertanian serta kantor Dinas Sosial dan tenaga Kerja. Juga jembatan di jalan Kombes Pol Duriyat dengan panjang 7 meter dan lebar 4 meter serta penggratisan biaya cetak KTP dan Akte Kelahiran bagi warga masyarakat Kota Blitar. | Fauzy

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, SE :

Pembangunan Sekertariat Dan Kantor Bupati Harus Berkelanjutan Perencanaan baik dari segi desain maupun pengganggaran harus dilakukan secara matang. Blitar, Trans - Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro bukanlah hal mudah. Karena Pemerintah Daerah harus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mulai dari segi perencanaan, pembangunan fisik gedung perkantoran dan sarana prasarana penunjang, serta yang terpenting Finansial (Anggaran). Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah merencanakan pembangunan gedung sekretariat dan kantor Bu-

FOTO | FAUZI

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, SE.

pati yang menempati lahan eks bengkok Kelurahan Kanigoro seluas 6,5 hektar. Dimana untuk tahun ini telah dimulai pembangunan kantor sekretariat dan kantor bupati dengan alokasi anggaran Rp 35 miliar, ditargetkan selesai tahun ini juga. Dan pada tahun 2015 nanti Pemkab Blitar akan melakukan penyem-

purnaan dan pengisian kantor, sehingga akhir tahun 2015 sudah bisa ditempati. Sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017, Pemkab Blitar akan melakukan pembangunan gedung-gedung SKPD di kanan kiri gedung utama yang mulai dibangun saat ini setinggi 8 lantai, dengan alokasi anggaran

yang direncanakan sebesar Rp80 miliar. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, SE apabila pembangunan kantor sekertariat dan kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro telah selesai, selanjutnya Pemkab Blitar diminta untuk melakukan perencanaan secara matang mengenai kelanjutan pembangunan kantor Pemkab Blitar. “Perencanaan baik dari segi desain maupun pengganggaran harus dilakukan secara matang. Karena perencanaan secara matang sangat diperlukan, agar proses pembangunan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” ungkapnya. Selain telah menjadi kesepakatan bersama, Guntur Wahono menganggap perpindahan pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro merupakan hal yang sangat mo-

numental dan bagian penting dari perjalanan sejarah pemerintahan. Lebih lanjut Guntur Wahono mengatakan untuk merealisasikan perpindahan Ibu Kota dibutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat kabupaten Blitar. Selain itu juga harus dilakukan perencanaan anggaran dengan matang, agar bisa dialokasi sesuai dengan kebutuhan. “Mengingat untuk mewujudkan perpindahan pusat Ibu Kota Kabupaten Blitar dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan harus dilakukan dengan sistem multiyear,” ujarnya. “Kami dari Dewan akan berkomitmen dan mendukung kelanjutan kantor Pemda, termasuk saat penganggaran kami siap mengawalnya,” ujar Guntur Wahono politisi asal PDI P ini. | Fauzy

Bupati Blitar Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kantor Bupati Blitar, Trans - Pembangunan Kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Blitar, H. Herry Noegroho yang didampingi Wakil Bupati Blitar, H. Rijanto dan sejumlah kepala SKPD Pemerintah Kabupaten Blitar, Senin (24/3). Bupati Blitar H. Herry Noegroho, berharap dengan berdirinya kantor yang baru di Kanigoro agar segera dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat. Karena akan disusul dengan pembangunan kantor-kantor SKPD. “Untuk pembangunan tahap awal adalah kantor Bupati, kantor Sekertariat dan alun-alun. Sehingga, pada akhir 2015 nanti, kantor Bupati dan Sekertariat Pemkab sudah bisa difungsikan,” ujanya. Menurut H. Herry Noegroho Kecamatan Kanigoro dipilih untuk lokasi perpindahan Ibukota Kabupaten Blitar telah melalui proses yang panjang. Bupati Blitar dan beberapa pejabat terkait juga telah melakukan studi ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kabupaten Malang, Tegal, Sangata Kalimantan Timur, bahkan sampai ke negeri Jiran Malaysia.

FOTO | FAUZI

Bupati Blitar setelah melakukan peletakan batu pertama.

“Akhirnya, dipilihlah wilayah Kecamatan Kanigoro untuk menjadi pusat Ibukota Kab Blitar. Karena dipandang letaknya sangat strategis, efisien dan diharapkan akan bisa memayungi berbagai aktifitas masyarakat Kabupaten Blitar,” lanjut Bupati Blitar. Bupati Blitar berharap ban-

gunan yang sangat bersejarah dan monumental tersebut tidak terjadi masalah. Seperti yang diketahui, pembangunan awal kantor ini dimulai dari pendopo 1 lantai, kantor Sekretariat 3 lantai dan alun-alun. “Kantor ini berdiri diatas lahan seluas sekitar 6,5 Ha lahan eks bengkok dengan dana Rp35 miliar dari

alokasi anggaran 2014,” ungkap Bupati Blitar. Dalam sambutannya, H. Herry Noegroho memberikan apresiasi kepada anggota legislatif dan masyarakat Kabupaten Blitar atas terwujudnya pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Blitar. Sementara itu, Kepala Di-

nas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar, Sumantri mengatakan bahwa pembangunan kantor Bupati dan Kantor Sekertariat Pemkab Blitar merupakan realisasi dari Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2010 tentang perpindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro, serta Peraturan Daerah No. 1 tahun 2014. “Pembangunan kantor baru di Kec. Kanigoro ini merupakan langkah strategis dan monumental, adapun pelaksana pembangunan gedung kantor Bupati dan Sekertariatan ini dikerjakan oleh PT. Guna Karya Nusantara dan PT. Sarana Multi Usaha,” ungkapnya. Acara peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar, Sekertaris Daerah Palal Ali Santoso, Ketua DPRD Guntur Wahono dan beberapa anggota DPRD, seluruh kepala SKPD, Camat seKab Blitar serta tokoh masyarakat. Usai melakukan peletakan batu pertama Bupati Blitar memotong tumpeng sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor Bupati dan kantor Sekertariat Pemkab Blitar di Kecamatan Kanigoro. | Fauzy

Anggota DPRD Trenggalek General Chek Up & Tes Urine

General chek up dan tes urine.

FOTO | GUS

Trenggalek, Trans – Salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba di kalangan pejabat Trenggalek, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek mengadakan general chek-up dan tes urine. Baru-baru ini, sebanyak 60 orang anggota DPRD dan sekretariatan DPRD Kabupaten Trenggalek menjalani General Check-up. Kegiatan yang dilakukan di belakang aula bawah berlangsung cukup meriah walaupun tidak semua anggota dewan berkenan hadir.

Sementara itu sekretaris DPRD Trenggalek Abu Mansur mangatakan bahwa pelaksanaan general chek up dan tes urine anggota DPRD Trenggalek memang belum dihadiri semua anggota dewan. “Seandainya belum melakukan bisa menyusul,” ujarnya. Menurut pria murah senyum ini, kegiatan tersebut sebenarnya cukup baik guna meminimalisasi peredaran narkoba di kalangan pejabat. Di tempat terpisah kepala BNNK Trenggalek melalui salah satu petugasnya mengatakan,

bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba di kalangan pejabat Trenggalek. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di Indonesia kian hari kian merajalela dan menyebar di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, artis, pejabat dan kalangan lain. Untuk itu, pemerintah tidak bosan untuk terus melakukan penanggulangan peredaran narkoba. “Salah satunya adalah melakukan kegiatan rutin yaitu general chek up dan tes urine di instansi-instansi pemerintahan,” pungkasnya. | Gus

FOTO | GUS

Paviliun RSUD Dr. Soedomo Trenggalek.

Paviliun RSUD Dr. Soedomo Trenggalek Berikan Kenyamanan Trenggalek, Trans - Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Dr. Soedomo Trenggalek terus berbenah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan tehnis secara medis juga pelayanan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Paviliun Dr. Soedomo adalah salah satu bukti nyata bahwa pembenahan di segala lini terus dimaksimalkan. Gedung berlantai 3 ini banyak memberikan kenyamanan untuk pasien-pasien yang menginginkannya. Paviliun ini berklasifikasi VIP dengan segala keunggulan, antara lain lantai I memiliki poli rawat jalan, terdiri dari 4 ruangan termasuk diantaranya adalah ruang operasi. Lantai 2 memiliki fasilitas 1 kamar rawat inap untuk 1 pasien, sedangkan jumlah kamar ada 3 kamar. Lantai 3 memiliki fasilitas 1 kamar untuk 4 pasien. Jumlah tempat tidur lantai 2 dan 3 ada 42 tempat tidur. Selain itu masih ada beberapa fasilitas antara lain apotik di lantai 1, fasilitas gizi dan sebagai penghubung antar lantai mengggunakan lift. Menurut Direktur RSUD Dr. Soedomo melalui Kabag Humas Sigit Wahyuadi mengatakan dibangunnya paviliun ini karena jumlah pasien yang semakin banyak sehingga kekurangan kamar. “Diharapkan dengan adanya Paviliun dengan klasifikasi VIP dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat Trenggalek,” pungkas pria murah senyum ini. | Gus

Syarat Mengurus Ijin Mendirikan Bangunan

FOTO | GUS

Kantor KPPM Kabupaten Trenggalek.

Trenggalek, Trans - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan admisitrasi. Berdasarkan informasi dari Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek, persyaratan IMB adalah: 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek lewat kepala KPPM dan bermaterai 6000.; 2. Foto copy sertifikat tanah/petok yang disertai surat keterangan tanah dari kades/kelurahan yang diketahui camat. 3.Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak miliknya.; 4.Foto copy akte pendirian bagi perusahaan yang berbadab hukum.; 5.Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga untuk banguna bertingkat atau tempat usaha. 6.Surat pernyataan kena sempadan bagi bangunan melanggar garis sempadanjala/sungai atau pantai.; 7.Foto copy KTP pemohon.; 8.Surat pernyataan kebenaran dolumen.; Dan 9.Gambar situasi dan konstruksi harus memenuhi syarat tehnis,sebagai berikut: a. Ada penanggung jawab gambar/ juru gambar.; b. Ada nama pemilik/pemohon.; c. Skala gambar.; d.Persyaratan khusus untuk bangunan tertentu, terdiri dari Surat pernyataan kebenaran dokumen dan IMB asli. | Gus

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy, Biro Kabupaten Trenggalek : Agus Riyanto


HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

Dana BOS Diselewengkan Disdik Garut

Tour de Singkarak 2014 Resmi Diluncurkan Padang, Trans - Ajang balap sepeda akbar Tour de Singkarak ke-Enam yang akan diselenggarakan pada 7 hingga 15 Juni mendatang secara resmi diluncurkan di Basko Grand Mall belum lama ini. Turut hadir pada acara Lounching TDS 2014 ini antara lain, Sapta Nirwandar, Wamen Parekref, Muslim Kasim, Wagub Sumbar, Burhasman, Kadis Kebudayaan dan Parwisata Sumbar, Yulteknil, ketua DPRD Sumbar serta seluruh kepala Daerah dan instansi terkait lainnya. Kepastian tanggal pelaksanaan TDS 2014 ini seiring dengan kesesuaian dari kalender tahunan yang tercantum di Union Cycliste Internationale (UCI) Road Calender, 2013-2014 Season, dalam kategori Asia Tour. Sebanyak 120 team yang terdiri dari 2 tim Pro Continental, 14 tim Continental dan 4 tim Indonesia akan berlaga di sembilan Stage dengan melewati rute di 18 Kabupaten dan Kota. Tak tanggung-tanggung, selain jumlah stage yang bertambah, total hadiah yang diperebutkan juga meningkat menjadi Rp. 1.3 Miliar dari Rp. 1.2 Miliar tahun lalu. Selain meminta kepada masing-masing kepala Daerah, Sapta Nirwandar yang juga sekaligus merupakan Executive Chairman Tour de Singkarak mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumbar dan Indonesia pada umumnya untuk bersama- sama mensukseskan Tour de Singkarak 2014, terutama private sekctor yaitu korporat dan BUMN untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TDS 2014 serta pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur pariwisata Sumbar. “Dari tahun ketahun, pelaksanaan Tour De Singkarak selalu menghadirkan berbagai peningkatan dan keseruan dalam penyelenggaraan nya, begitu pun hendak nya dengan tahun ini. Berkat kerjasama yang solid nantinya, penyelenggaraan TDS 2014 akan semakin baik,” ujar Sapta Nirwandar. Untuk Grand Start TDS 2014 ini akan diadakan di kawasan Pantai Tiram Kabupaten Padang Pariaman. “Baru kemudian di keesokan harinya dengan Stage 2 Minggu, 8 Juni 2014 dengan rute Pasaman-Pasaman Barat, Stage 3, Senin 9 Juni rute 50 Kota - Tanah Datar, Stage 4, Selasa 10 Juni rute Bukittinggi - Agam, Stage 5, Rabu 11 Juni rute Payakumbuh - Solok, Stage 6, Kamis 12 Juni rute Padang Panjang - Solok, Stage 7, Jumat 13 Juni rute Sijunjung - Dharmasraya, Stage 8, Sabtu 14 Juni rute Sawahlunto - Solok Selatan, Stage 9, Minggu 15 Juni rute Pesisir Selatan – Padang,” terang Sapta Nirwandar. Sementara itu, Muslim Kasim menjelaskan, dari tahun pertama hingga saat ini pelaksanaan TDS sangat banyak membawa dampak positif, terutama di sektor pariwisata, setiap tahun kunjungan wisatawan baik lokal hingga mancanegara terus meningkat, dan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempromosikan destinasi pariwisata Sumbar. “Penambahan Stage serta peningkatan jumlah hadiah bukti dari semakin baiknya pelaksanaan TDS dari tahun ke tahun. Untuk TDS 2014 kita siap mensukseskan dan memberikan yang terbaik dari tahun sebelumnya,” imbuh Muslim Kasim. Hingga saat ini diketahui sebanyak enam tim yakni Aisan Racing Team dari Jepang, Avanti Racing Team dari Australia, CCN Cycling Team dari Brunei, OCB Singapore Pro Cycling Team dari Singapura, Team Budget Forklifts dari Australia, dan Polygon Sweet Muslim Nice dari IndoKasim nesia yang sudah Confirm ulang atau sudah memastikan diri untuk ikut TDS 2014. | Bas

Wartawan Diteror

Garut, Trans – Kalangan jurnalis mendesak Polres Garut agar segera mengungkap dan menangkap pelaku pengerusakan mobil milik wartawan Info Rakyat yang juga adalah Penasehat Jurnalis Independen Garut (JURIG), Undang Suryana. Pengrusakan mobil jenis Feroza bernomor polisi D 1365 SO itu diduga berkaitan dengan pemberitaan yang dilakukan Undang Suryana terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan para pejabat dilingkungan Dinas Pendididkan Kabupaten Garut. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 11 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 wib. Saat itu mobil korban diparkir di perempatan antara Jalan Pembangunan dan Jalan Pahlawan. “Ketika itu saya dan beberapa rekan wartawan sedang melakukan konfirmasi di salah satu dinas Pemkab Garut. Usai konfirmasi kami kembali ke mobil. Ternyata kaca depan mobil sudah pecah dan bolong. Lubangnya cukup besar. Saya dan kawan-kawan memeriksa dan mendapati sebuah batu sebesar bola takraw di dalam mobil,” tutur Undang Suryana. Kejadiaan pengrusakan mobil itu segera dilaporkan ke Polres Garut. “Setelah memeriksa kondisi mobil, saya dan rekan-rekan didampingi Ketua Jurnalis Independen Garut, De Tommy Satria SP, melaporkan kejadian tersebut di

FOTO | IST

Mobil korban pengerusakan. Insert : Ketua Jurnalis Independen Garut.

Polres Garut,” jelas Undang Suryana. Berbagai kalangan termasuk jurnalis di Garut menduga bahwa kejadian pengrusakan mobil itu berkaitan dengan pemberitaan Undang Suryana terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H. Mahmud dan jajarannya. Menurut Undang Suryana, ada dugaan kuat bahwa pengrusakan terhadap mobilnya adalah bentuk teror berkaitan dengan pemberitaan. “Pengrusakan terhadap mobil itu adalah merupakan teror. Dug-

aan itu muncul karena sebelumnya saya mendapat ancaman melalui telepon,” kata Undang. Ketua Jurnalis Independen Garut, De Tommy Satria SP, kepada Koran Transaksi, menduga bahwa ada oknum pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebagai otak pelakunya. “Karena, sebelum kejadian pengrusakan mobil itu terjadi, saya dan Undang sempat cekcok dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H. Mahmud. Saat itu H. Mahmud marah besar

terhadap pemberitaan tentang kasus penyelewengan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Yakni pertama, soal penjualan gitar akustik secara paksa ke sekolahsekolah penerima DAK seharga Rp. 450 ribu dan Rp. 750 ribu. Penjualan paksa itu melibatkan oknum Disdik Garut, rekanan dan juga oknum wartawan. Pembelian gitar itu dipotong dari dana BOS. Kebijakan itu jelas menyalahi aturan karena tidak diatur dalam juklak dan juknis BOS. Kedua, berkaitan dengan kinerja Kepala Dinas Pendi-

Proyek Infrastruktur PSD-RSH di Kawasan Permata Biru Menyimpang

Bupati Blitar Berharap Altet O2SN Berprestasi

PORMAS-PEKAPE Akan Laporkan Ke Timtas Tipikor Polda Jabar Bandung, Trans - Kualitas pekerjaan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan yakni pembangunan PSD-RSH kawasan Permata Biru tahun anggaran 2013 dikerjakan di bawah standar atau tidak sesuai spek. Hal itu dikatakan Asmadi, Koordinator Tim Investigasi dan Informasi Pelayanan Publik FORMAS-PEKAPE. Menurut Asmadi, hal itu dilaporkannya sesuai penilaian yang dilakukan oleh pihaknya berdasarkan hasil kajian timnya di lapangan mulai dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan selesai. Dijelaskan, proyek sumber dana APBN dengan pagu sebesar Rp 1.100.000.000 itu, dikerjakan oleh CV. Indra Nugraha dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender. Akhirnya apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkait kualitas pekerjaan, kata Asmadi, menjadi kenyataan. Diduga dalam pekerjaan proyek PSD-RSH kawasan Permata Biru sehingga hasil yang didapatkan sangat jelek sekali. Berdasarkan hasil pantauan Tim Kormonev Formas Pekape di lapangan kondisi pekerjaan yang sangat jelek diantaranya pekerjaan cor beton yang dimulai dari pintu gerbang komplek Permata Biru yang saat ini sudah mulai terjadi kerusakan. Jalan yang dibangun sudah retak-retak di sepanjang ruas. Melihat kenyataan itu, timbul adanya dugaan telah terjadi main mata antara PPK dengan Konsultan dan kontraktor pelaksana. Bahkan rumor yang berkembang pihak PPK hanya menerima progress pekerjaan dari pelaksana tanpa mengecek secara detail mengenai kualitas barang (material) yang

dikan Kabupaten Garut, H. Mahmud yang dengan seenaknya memberikan mutasi dan promosi alias jual beli jabatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,” jelas De Tommy. Sementara itu, Pembina Jurnalis Independen Garut, Drs. Cepi mengungkapkan, jika memang dugaan peristiwa pengrusakan diotaki oknum pejabat Disdik Garut, dirinya mengutuk keras perbuatan teror dan anarkis terhadap wartawan. “Saya minta Polres Garut segera usut sampai tuntas teror atau intimidasi terhadap wartawan Jurnalis Independen Garut ini. Apabila masalah ini tidak terungkap maka kami akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jabar. Tapi saya yakin bahwa Polres Garut bisa menanganinya. Apalagi saya dengar bahwa sudah ada titik terang siapa pelakunya,” kata Cepi. Beberapa tokoh masyarakat mendesak Bupati Garut, H. Rudy Gunawan agar segera turun tangan meneliti kebenaran pemberitaan tentang penyimpangan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya. “Bupati harus segera meneliti kebenaran pemberitaan itu. Kalau terbukti benar maka segera berikan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang itu. Jangan diamkan. Jangan teror atau intimidasi para wartawan,” tegas salah seorang tokoh Garut. | Christian

Bupati Blitar beserta ibu saat melepas atlet O2SN SD/MI

FOTO | FAUZI

Kondidi jalan di Kawasan Permata Biru.

dipergunakan hingga kondisi pekerjaan belum mencapai satu tahun sudah mengalami kerusakan. Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Eka Hendrawan. S, SH. M.Si dalam jawaban yang diberikan kepada Tim Formas PEKAPE tertanggal 19 Maret, dengan Nomor surat :487/658/Perum, menjelaskan kondisi jalan beton yang retak-retak dan sudah rusak diakibatkan jalan yang belum cukup umur sudah dilalui oleh kendaraan dimana dilokasi tidak ada jalan alternatif lain untuk masuk ke lokasi perumahan. Dikatakannya perbaikan jalan yang retak-retak sudah dilaksanakan dengan mempergunakan semen groting produk sika agar senyawa dengan jalan beton K- 275 yang sudah dikerjakan. Dalam melaksankan pekerjaan pihak Dinas permukiman dan Perumahan berkoordinasi dengan Forum Warga Cibiru, dan dibantu oleh tenaga professional dari Konsultan PT. Mitra Consultan Engeneering. Namun antara klarifikasi pihak Dinas Permukiman dan Perumahan

dengan temuan Tim FORMAS-PEKAPE, menurut Asmadi, sangat jauh berbeda. Dimana pihak Dinas menjelaskan kerusakan jalan diakibatkan jalan yang belum cukup umur sudah dilalui oleh kendaraan. Padahal di lapangan pada saat ada pekerjaan ruas jalan ditutup selama 14 hari. Jadi, kata Asmadi, kerusakan jalan karena kurangnya pengawasan dan jeleknya kualitas pekerjaan diduga akibat tidak sesuai dengan standar yaitu beton ready Mix K – 275. Selain itu, Asmadi juga menilai adanya pembohongan publik karena pihak dinas mengatakan kerusakan jalan sudah dilaksanakan perbaikan, namun kenyataannya sampai bulan April pihaknya tidak melihat adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas. “Oleh karena itu kami sebagai lembaga Swadaya Masyarakat akan membuat laporan kepada penyidik baik di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat maupun Polda Jawa Barat dengan harapan agar pihakpihak yang selalui bermain-main dengan uang Negara dimintai pertanggungjawabannya,” kata Asmadi geram. | Tim

Blitar, Trans – Bupati Blitar H. Herry Noegroho memberangkatkan 35 atlet berprestasi pada tingkat Kabupaten Blitar untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/ MI tingkat Provinsi Jawa Timur, Senin (7/4) di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro. 35 altet cilik yang diberangkatkan tersebut akan mengikuti 8 cabang olahraga O2SN yang berlangsung di Kota Surabaya pada tanggal 21 sampai 24 April 2014. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Totok Subihandono menjelaskan bahwa para atlet peserta O2SN merupakan juara pertama O2SN SD/MI pada 10 cabang olahraga di tingkat Kabupaten Blitar “Para juara O2SN pada tanggal 11-12 Maret 2014 di lapangan Brubuh Kecamatan Sutojayan, antara lain, Akbar juara I tenis meja putra dari SDN Sukosewu 4, juara I catur putri, Agustin, juara I senam artisik oleh Andi dari SDN Plandirejo, dan juara I putri cabang olahraga tenis meja dari SDN Tawangsari 2 Garum,” jelas Totok Subihandono. Sementara itu, Bupati Blitar H. Herry Noegroho mengharapakan

seluruh atlet cilik yang mengikuti lomba O2SN dapat mengharumkan nama Kabupaten Blitar. “Dengan mengusung prestasi tentunya, dengan kemenangan sampai pada tingkat ASEAN,” harapnya. H. Herry Noegroho juga mengingatkan kepada para Atlet akan pentingnya percaya diri. “Jadikan percaya diri sebagai modal untuk meraih prestasi,” ujarnya. Menurut H. Herry Noegroho, O2SN merupakan ajang untuk meningkatkan prestasi olahraga dan juga bagian dari proses pematangan puncak prestasi atlet. “Untuk itu seluruh peserta harus bertanding secara sportif, semangat dan menunjukkan prestasi terbaik untuk Kabupaten Blitar,” imbaunya. Bupati Blitar berpesan kepada keluarga besar Dinas Pendidikan serta para pembina untuk tetap menjaga kekompakan. “Demi mencetak generasi yang berprestasi,” pungkas Bupati Blitar dalam acara pelepasan atlet O2SN yang didampingi oleh Ibu Hj. Era Herry Noegroho dan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Blitar, H. Wima Bramantya. | Fauzy

Universitas Tidar Magelang Resmi Menjadi PTN Magelang, Trans - Sejarah baru bagi dunia pendidikan di Kota Magelang. Impian masyarakat Kota Sejuta Bunga ini untuk menjadikan Universitas Tidar Magelang (UTM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akhirnya terwujud. Kepastian beralihnya UTM menjadi PTN ini disampaikan oleh Walikota Magelang Ir Sigit Widyonindito MT saat memimpin apel pagi karyawan Pemerintah Kota, belum lama ini. “Saya mendapat undangan dari Istana Negara untuk menghadiri penyerahan Perpres tentang penegerian kampus Universitas Tidar Magelang,” Kata walikota. Walikota mengatakan, hal tersebut menjadi sejarah baru

dan kebanggaan bagi Kota Magelang. Pasalnya, setelah kurang lebih empat tahun menjalani proses akhirnya Universitas Tidar sudah menyandang status sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Ia berharap nantinya UTM akan menjadi kampus yang lebih baik dan besar, salah satunya dengan melengkapi fakultas yang ada. Selain itu, warga Kota Magelang tak perlu jauh-jauh bisa kuliah di PTN luar kota. “Ini dampaknya luar biasa, warga yang punya penghasilan pas-pasan tak perlu lagi kos, dan pastinya hemat pengeluaran. Yang paling utama bisa memajukan dunia pendidikan di Kota Magelang,” ujarnya. Sementara Rektor UTM, Prof Cahyo Yusuf menjelaskan, proses penegerian tersebut

melalui tahapan yang tidak mudah diantaranya seperti penyiapan dokumen akademik, hasil penghitungan aset, dukungan pendanaan dan sebagainya. “Hasil ini tentunya perjuangan kita bersama, semoga kampus kita lebih besar dan akan lebih baik lagi,” ungkap Prof Cahyo Yusuf. Lebih lanjut, ia menerangkan, jumlah mahasiswa di kampusnya saat ini kurang lebih sebanyak 1600 mahasiswa. Sekitar 60 persen berasal dari Kota Magelang dan Kab Magelang, sisanya berasal dari luar daerah. “Kami sudah punya 5 fakultas, dengan didukung 2 guru besar, 75 dosen tetap dan 20 dosen tidak tetap,” tuturnya. | Nur


TRANS REGIONAL Atap Panggung Hiburan Pantai Punai Terbang

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 288. ‰ TH XIII SENIN, 14 - 27 APRIL 2014

PEMILU

Express Bahari Tak Berlayar, Warga Belitung Terancam Golput Manajemen Tegaskan Tidak Terkait Pemilu

Dibangun Dengan Anggaran dari APBD Beltim Sebesar Rp850 Juta Disbudpar akan perbaiki dengan kegiatan rehab ringan agar tidak terkesan kumuh. Simpang Pesak, Trans - Pariwisata menjadi salah satu sektor paling diunggulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) dalam membangun daerahnya. Namun di beberapa lokasi masih ada fasilitas wisata yang terbengkalai dan dalam kondisi memprihatinkan. Seperti panggung hiburan yang terletak di kawasan wisata Pantai Punai, Kecamatan Simpang Pesak. Kondisinya rusak, setengah dari atap panggung hiburan ini raib dari tempatnya karena tiupan angin. Anggaran Rp 850 juta yang digelontorkan Pemkab Beltim melalui APBD 2012 untuk panggung hiburan itu dinilai sia-sia. Anggota Komisi I DPRD

FOTO | IST

Panggung hiburan di Pantai Punai rusak pada bagian atapnya.

Kabupaten Beltim, Ardian menyayangkan kondisi panggung hiburan itu, pasalnya bangunan panggung tersebut terbilang baru. “Dibangun 2012, anggarannya besar itu, tidak sedikit. Tapi kondisinya memprihatinkan. Padahal kita tingkatkan pariwisata, tapi kenyataannya ini tidak terperhatikan,” ungkap Ardian kepada Trans, Minggu (30/

Terkena Razia Minhol, Pemilik Kafe Minta Arahan Tanjungpandan, Trans - Pemilik usaha kafe yang menjual minuman beralkohol (Minhol) yang diamankan petugas dalam razia gabungan, Minggu (31/3) lalu, mendatangi Kantor Satpol PP Kabupaten Belitung, Selasa (1/4). Dalam razia gabungan yang melibatkan Satpol PP dan Instansi terkait itu, petugas mendapatkan sekitar 2.200 minuman beralkohol yang kemudian diangkut ke Kantor Satpol PP. Pemilik usaha kafe Alba, Jalil mendatangi kantor Satpol PP untuk meminta keterangan mengenai kondisi barangnya dan meminta arahan dari Satpol PP. Jalil mengatakan kalau ia tidak mengetahui aturan yang mengharuskan pemilik kafe harus memiliki perizinan dalam menjual minuman beralkohol. Ia tidak menyangka kalau usahanya yang sudah dirintis dari tiga tahun lalu tersebut ternyata melanggar aturan dan harus diamankan petugas. Akibatnya, kerugian yang didapat cukup besar. Jalil menyatakan kalau modalnya tidak hanya berasal dari kantong pribadinya namun juga berasal dari beberapa rekan yang bergabung dalam usaha kafe tersebut. “Saya datang kesini cuma mau minta arahan apa yang harus saya lakukan,” kata Jalil kepada Trans, Selasa (1/4). Setelah dipertemukan dengan Kepala Satpol PP serta diberikan pengarahan Jalil kemudian mengerti bagaimana aturan yang harus ia lakukan. Kepala Satpol PP, Alkar mengatakan, sebelumnya bupati dan wakil ketua DPR melihat gudang pengamanan minuman beralkohol tersebut. Untuk menjual minuman beralkohol tersebut memang harus memiliki perizinan yang ketat. “Jalan keluarnya ya cuma dua, tidak usah menjual minuman beralkohol atau mengganti usaha kafenya dengan usaha bar,” ucap Alkar. Menurut Alkar proses mengganti usaha dari kafe menjadi bar terbilang cukup rumit. Jika memang Jalil masih bertekad tetap ingin menjual minuman beralkohol, disarankan untuk berkonsultasi ke Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag). | Rita

3). Politisi asal Simpang Pesak ini mengaku telah mengkritisi kondisi panggung tersebut dalam pandangan umum paripurna. Namun pihak eksekutif tidak menindak lanjuti dan melakukan perbaikan. Sebagai daerah yang mengunggulkan sektor pariwisata, lanjut Ardian, seharusnya pe-

merintah sigap melakukan pembenahan-pembenahan fasilitas pariwisata yang sudah dibangun. Sehingga pembangunan pariwisata lebih tuntas dan dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan yang jauh-jauh datang ke Pulau Belitung. “Pantai ini kan salah satu aset pariwisata kita. Kalau lokasi ini benar-benar dikelola dan dibena-

hi dengan baik kan bisa mendukung pariwisata yang ada. Seharusnya yang seperti ini cepat dibenahi,” ucap politisi Hanura ini. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Beltim berjanji akan memperbaiki panggung hiburan Pantai Punai di Kecamatan Simpang Pesak. Kepala Disbudpar Beltim, Helly Tjandra mengaku dirinya belum menjabat sebagai kepala Disbudpar saat pembangunan panggung hiburan Pantai Punai itu. “Tapi tetap jadi perhatian kami, maka itu untuk sementara akan kami perbaiki dengan kegiatan rehab ringan agar tidak terkesan kumuh,” kata Helly saat dikonfirmasi. Menurut dia, tingkat kunjungan ke Pantai Punai saat ini sudah semakin ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun Helly tak menampik faktor jarak yang terbilang jauh juga masih sering menjadi keluhan wisatawan. | Rita

Terkait Kasus Cleaning Service RSUD Besemah

Kejari Pagaralam Tahan Dua Tersangka Pagaralam, Trans - Setelah menahan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah Kota Pagaralam dr Eddy Kennedy atas dugaan tindak pidana korupsi proyek jasa kebersihan atau cleaning service RSUD Besemah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam menahan dua tersangka lain atas kasus yang sama. Tersangka yaitu Dra Fida Apriana (49) warga Jalan WR Supratman Nomor 77 RT 77 Kel Gedung pakuon, Kec Teluk betung Selatan, Bandar Lampung yang diketahui sebagai rekanan proyek dari PT Reskula Pratama dengan surat perintah penahanan No.02/ TH/N.6.15.6/Ft.1/04/2014. Tersangka lainnya adalah Antoni (40) warga Tanjung Cermin, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagaralam Selatan, Kota Pagaralam, yang diketahui Pejabat Pembuat Tehnik Kegiatan (PPTK) dengan surat perintah penahanan No.01/TH/N.6.15.6/Ft.1/04/2014. Ketiga tersangka tersebut terlibat dugaan kasus korupsi dana cleaning servis (cs) tahun anggran 2012 senilai Rp 1,09 miliar. Diduga kerugian negara

Kedua tersangka yang ditahan yaitu rekanan proyek dan pejabat PPTK proyek.

FOTO | ILUSTRASI

yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut mencapai Rp468 juta. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam, Ranu melalui Kasi Intel, Syahril Siregar, didampingi Kasi Pidsus, Noly Wijaya mengatakan, penahanan kedua tersangka tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan P21 dan limpahan dari penyidik Tipikor Polres Pagaralam “Kedua tersangka yang kita tahan yaitu rekanan proyek dan pejabat PPTK proyek tersebut,” ujarnya, kepada Trans.

Kedua tersangka ditahan bersamaan dengan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti lainnya. Sementara ini kedua tersangka masih dititipkan di Rutan Cabang Kota pagaralam “Saat ini kedua tersangka langsung dititipkan ke Cabang Rutan Pagaralam selama 20 hari kedepan. Dalam tempo ini, kasus yang ada secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Palembang untuk disidangkan,” ujarnya. | Mirwansyah. SE

Banyak Aset Pemkot Pagaralam Belum Kantongi Legalitas Pagaralam, Trans - Banyaknya pembangunan kantor dan sejumlah fasiltas pemerintah di kawasan Kota Pagaralam dalam kurun waktu beberapa tahun ini, berdampak semakin banyaknya aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam. Namun banyak dari aset-aset tersebut belum memiliki legalitas yang lengkap. Bahkan ada puluhan aset tanah milik Pemkot Pagaralam yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat. Kondisi ini membuat tanah tersebut belum bisa dikatakan milik Pemkot sepenuhnya. Ditambah lagi aset tersebut awal-

nya merupakan hasil hibah dari masyarakat. Untuk itu tahun ini Pemkot Pagaralam akan memberikan kekuatan hukum, terkait masih adanya lahan bangunan kantor lurah yang statusnya hibah. Pemkot melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (BPMK) Kota Pagaralam akan mensertifikatkan lokasi tanah sebanyak 15 Persil atau bidang tanah yang merupakan aset pemkot. Kepala BPMK Kota Pagaralam, Syamsul Bahri Burlian melalui Kasi Monitoring dan Evaluasi, Bonsen Hen-

di membenarkan jika saat ini masih ada beberapa aset tanah milik Pemkot Pagaralam yang belum mempunyai sertifikat. “Tahun ini akan dianggarkan melalui APBD Kota Pagaralam untuk membuat sertifikat bagi lahan atau tanah yang saat ini sudah ditempati sebagai gedung kantor lurah,” ujarnya Menurut Bonsen, masih banyak gedung pemerintahan yang belum memiliki sertifikat. Pemkot akan bekerja sama degan pihak terkait untuk membuat sertifikat agar aset tersebut benar-benar legal milik Pemkot Pagaralam. | Mirwansyah. SE

BKBPP Gelar Rakerda Tahunan Karawang, Trans - Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Karawang, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2014, yang bertempat di Aula Husni Hamid Lingkungan Kantor Bupati Karawang, Kamis (27/3). Hadir pada Rakerda tersebut Bupati Karawang H. Ade Swara, Ketua TP PKK Kabupaten Hj Nurlatifah, Pejabat seperti Asisten Pembangunan Ramon W Laksana, Kadinkes dr. Asep serta muspida dengan masing masing mewakili, dan para camat seKab Karawang. turut hadir perwakilan dari Prov Jawa Barat. Bupati Karawang H. Ade Swara saat membuka Rakerda mengatakan bahwa laju pertum-

buhan penduduk (LPP) Kabupaten Karawang pada tahun 2013 mencapai 3,8 persen melebihi LPP Nasional. Melalui Rakerda, Bupati mengajak untuk merevitalisasi pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Karawang, serta mengevaluasi program keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan (PP) yang sudah ataupun yang sedang dan akan dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan pembangunan bidang industri di Kabupaten Karawang yang semakin pesat. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut menjadi daya bagi masyarakat dari luar Kab. Karawang untuk datang ke Kab, Karawang sebagai pencari kerja. Sehingga

berdampak juga terhadap kenaikan laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data yang ada total jumlah penduduk Kab. Karawang hingga akhir tahun sudah mencapai 2.223.785 jiwa. “Hal inilah yang patut diantisipasi,” tegas Bupati. Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa program KB dan PP bukan hanya menjadi tanggungjawab lembaga yang berkompeten. Akan tetapi diperlukan sinergitas peran dan fungsi berbagai institusi yang peduli serta berkepentingan terhadap program tersebut. “Permasalahan kependudukan, keluarga berencana, dan juga pemberdayaan perempuan, bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan turut

diperlukan adanya peran serta dari komponen masyarakat lainnya,” ujar Bupati. Namun demikian, lanjut Bupati, sebagai pihak yang diberikan amanah oleh masyarakat, pemerintah daerah khususnya seluruh jajaran BKBPP Kab. Karawang harus dapat memanfaatkan forum Rakerda ini sebagai wahana untuk meningkatkan kerjasama dan sinergitas program secara lintas sektoral dalam upaya pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Kepala BKBPP Kab Karawang dr. Yuska Yasin, MM mengatakan Rakerda ini merupakan tahapan guna mengawali kegiatan KKBPK Tahun 2014. “Evaluasi terhadap capaian tahun 2013 juga perlu dilakukan, agar bisa mengukur kinerja satu

tahun. Menemukan solusi dari kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi inovatif dan efektif sehingga program bisa terarah dalam mewujudkan Keluarga Indonesia yang berkualitas sesuai UU No 52 Tahun 2009,” kata Yuska dalam laporannya. Perlu diketahui tema Rakerda tersebut adalah Pemantapan dan Pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 menuju pencapaian RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. “Tema tersebut perlu disinergiskan kerjasama antara BKBPP, Dinkes, BPJS, serta mitra lainnya yang peduli dengan program KB dan Kependudukan,” pungkas Yuska. | BS

Tanjungpandan, Trans - Kapal cepat Express Bahari tidak akan berlayar selama 10 hari karena sedang ada proses Docking. Kondisi ini menjadi perbincangan mulai dari pengunjung warung kopi (warkop) hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung. “Iye be. Express Bahari Dok sepulo ari,” kata seorang warga saat bertemu Trans di sebuah warkop di kota Tanjungpandan. Berbagai pertanyaan tersimpan di lubuk jati warga ini tentang apa penyebab transportasi laut itu tak melayani (dok) penumpang. “Tempo ari pesawat dak terbang ke Belitong, kini la Bahari pulak dak belayar,” ucap warga lain yang menimpali. Tidak beroperasinya Express Bahari juga mendapat tanggapan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Antar Lembaga KPU Belitung, Yudi Aryanto. “Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pemilih saat pencoblosan,” ujarnya. “Tentunya pasti banyak warga Belitung di Bangka yang akan pulang ke Belitung untuk menyalurkan hak suara mereka. Tapi kalau transportasi laut ini berhenti, bisa terancam golput mereka. Padahal kita sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan agar pemilih tidak golput. Bahkan target kami, minimal 80 persen suara harus tersalurkan,” katanya. Terpisah, Pemimpin PT. Sakti Inti Makmur cabang Belitung Ivan Febriyanto mengemukakan tidak ada kaitan docking tahunan kapal dengan pelaksanaan pencoblosan Pemilu. Docking dilakukan dan sudah dijadwalkan sejak lama oleh manajemen perusahaan. “Gak ada kaitannya. Kebetulan waktunya berdekatan dengan Pemilu. Tapi tidak ada masalah soal itu,” kata Ivan kepada Trans, selasa (1/4). Ia menjelaskan, selama docking, operasional pelayaran Express Bahari 3 E rute Tanjungpandan-Pangkal Balam-Tanjungpandan ditiadakan. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kapal pengganti yang dimiliki manajemen. “Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada kapal pengganti. Tahun ini, armada kami terbatas, jadi tidak beroperasi,” ujar Ivan. Ivan mengungkapkan, kapal cepat Express Bahari 3 E (EB) tidak berlayar hingga 10 April 2014. Pasalnya, kapal sedang docking di Tanjungpinang. “Tanggal 30 Maret kemarin terakhir bawa penumpang ke Pangkal Balam. Sekarang sudah di Tanjungpinang, docking kapal,” beber Ivan. Sesuai rencana, lanjut Ivan, docking tahunan kapal ini akan selesai tanggal 6 April 2014. Selanjutnya 7 April berlayar one way dari Pangkal Balam ke Tanjungpandan. Tanggal 8 Off perawatan setiap selasa. “Tanggal 9 libur pencoblosan Pemilu. Kapal baru berlayar 10 April 2014,” ucap Ivan. Selama docking, tambahnya, kapal akan menjalani pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari body atas, body bawah, mesin, alat keselamatan, surat-menyurat dan sebagainya. “Semuanya diperiksa. Inilah langkah nyata manajemen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Semua pemeriksaan dilakukan instansi dan pihak-pihak berkompeten dan berwenang dibidangnya masing-masing,” kata Ivan. | Rita

Terkait Doorprize yang Diterima KPU

Klarifikasi Panwaslu Sudah Sampai ke Bawaslu Pagaralam, Trans - Hasil klarifikasi Panwaslu terhadap 12 partai politik (Parpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait polemik doorprize jalan sehat menuju Pemilu Jurdil 9 Maret sudah sampai ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. “Hasilnya sudah kita serahkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti,” jelas Ketua Panwaslu Kota Pagaralam Khaidir Murni, kepada Trans belum lama ini. Lebih lanjut Khaidir mengatakan hasil dari klarifikasi tersebut diantar langsung ke Bawaslu, tinggal menunggu keputusan Bawaslu, terbukti bersalah atau tidak. “Terpenting kita sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan menindak apa yang kita temukan di lapangan,” ujarnya. Ia menambahkan, panwaslu hanya mengacu pada kode etik yang seyogyanya KPU selaku penyelenggara tidak berhak menerima apapun dari caleg maupun parpol. Diberitakan sebelumnya, menyikapi klarifikasi yang dilakukan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Pagaralam terkait doorprize yang diterima KPU pada kegiatan Jalan Sehat Menuju Pemilu Jurdil 9 Maret yang lalu, KPU Pagaralam siap bertanggung jawab jika itu dinilai menyalahi aturan. Demikian, pernyataan Ketua KPU Pagaralam Hendri, kepada Trans, baru-baru ini. “Kita (KPU) sudah memenuhi panggilan dari Panwaslu, dan dari beberapa pertanyaan yang diajukan untuk disinkronkan dengan pertanyaan yang diajukan ke parpol,” ujarnya. Ia menerangkan, adapun doorprize yang diterima oleh KPU tidak ada sama sekali atas permintaan KPU. “Itu asli dari inisiatif dari parpol yang ingin berpartisipasi menyukseskan acara jalan sehat tersebut,” ungkapnya. Ia tak menampik, jika hasil klarifikasi tersebut akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel sebagai tindak lanjut. “Kita akan menunggu hasil laporan Panwaslu ke Bawaslu. Jika salah, maka KPU sebagai pihak penyelenggara akan bertanggung jawab,” tegasnya. | Mirwansyah SE

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan: Nas H Provinsi Sumatera Barat: Bastani Nazar Provinsi Kepri : Afrizal Syahputra, Zulham Arief Biro Batam : Andi Jasrudin Biro Tj. Pinang & Bintan : Mulkansyah Kota Pagar Alam : Mirwansyah Kabupaten Luwu Timur : Tabah Yosep Bangka Belitung : Rita Monica


16

NO. 288 ‰ TH XIII Senin, 14 - 27 April 2014

KORAN TRANSAKSI

DE GEA

Kandidat Pengganti Valdes

Spanyol, Persahabatan Atau Teman Tapi Mesra Spanyol relatif lama bercokol di peta gelanggang sepak bola global, karena mereka mengandalkan kebersamaan yang kental, bukan individualisme yang serba kering kerontang.

L

a Furia Roja, ketika bersarang di Grup B Piala Dunia 2014 bersama Chile, Belanda, dan Australia, meminjam kosa kata mereka yang sedang kasmaran, kemudian merujuk kepada rangkaian kata “yang pahit-pahit nikmat”, bahwa persahabatan tidak jarang miripmirip berteman tapi mesra. Timnas Spanyol di bawah asuhan pelatih gaek, Vicente Del Bosque menyadari bahwa memenangi tiga turnamen berskala digdaya bagi negeri Matador bukanlah hal yang abadi, sama halnya seperti persahabatan antara dua orang yang saling mengasihi dan saling memerhatikan tidaklah bersifat kekal selamanya. Sebagai tim yang digadanggadang bakal dikaruniai predikat sebagai kampiun dunia di pesta Bola 2014, publik semesta bola terlanjur kelewat sayang dengan sepak terjang sepak bola Spanyol, yang salah satunya diwakili oleh Tiki-taka sebagaimana diusung oleh Barcelona. Del Bosque sedari awal sudah mengisyaratkan bahwa Spanyol tidak sebatas hanya Tiki-taka yang mengandalkan operan-operan pendek dengan aliran bola-bola yang cepat. Bahaya mengintai, kalau saja Spanyol dilekat-lekatkan dengan Tiki-taka, maka itu artinya mengerdilkan La Furia Roja hanya sebatas Tiki-taka. Kalau diibaratkan persahabatan, maka Tiki-taka tidak boleh terlalu dekat dengan gaya permainan Spanyol. Bukankah pujangga Voltaire pernah berujar, “Oh Tuhanku, lindungilah aku dari teman-temanku. Kalau musuhmusuhku, aku sendiri bisa menanggulanginya.” Yang paling ditakutkan Spanyol bukan lawan-lawan yang menghuni Grup B, misalnya Belanda, melain-

kan nada dasar Tiki-taka dalam orkes simponi La Furia Roja. “Spanyol bukan semata tikitaka, meski dalam sepak bola diperlukan dan dituntut operan dengan aliran bola-bola cepat. Toh, sepak bola bukan semata mengandalkan operan. Untuk itu kami akan menyusun komposisi pemain, antara pemain muda dengan pemain berpengalaman,” kata Del Bosque. Implikasinya, pelatih berpengalaman itu mengingatkan bahwa upaya antisipasi tetap diperlukan terhadap orang-orang sekitar yang menyebut diri sebagai teman atau sahabat dekat. Dengan dan bersama sahabat, atau teman tapi mesra, berbagi sukacita layaknya saling bertukar percaya bahwa ada sesama pemain dalam skuad sendiri yang setia menanti aliran atau operan bola. Aliran bola Tiki-taka berakar dari saling pengertian antar sesama pemain yang telah terjalin relatif lama. Tembang Tiki-taka bukan semata tembang bertajuk teman tapi mesra melainkan syair berbunyi “ku akan selalu menjadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar, aku hadir bersamamu, meski mimpi terasa mulai jauh.” Spanyol mendulang puja-puji seantero, lantaran berisi sederet pemain nomor wahid. Mereka memenangi Euro 2012. Menghadapi Piala Dunia 2014, mereka bertekad membongkar mitos yang menyebutkan bahwa tidak ada tim asal Eropa yang mampu keluar sebagai juara dunia yang dihelat di Amerika Selatan. Apa yang menjadi keunggulan timnas Spanyol? Ketika menapaki persahabatan, tidak jarang keberadaan pihak ketiga membuat tali temali persahabatan cenderung hangat. Rivalitas kerapkali menjadi bahan bakar dari setiap persahabatan. Dengan menjalin persahabatan yang lekat, kedua insan tidak ingin saling membuat pulaunya sendirisendiri. Sifat persahabatan yang sejati, memberi ruang seluas-luasnya kepada masing-masing pihak untuk berkembang sesuai kata hati. Begitu pula, dengan formasi permainan Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola. Itu artinya, masing-maing pemain diberi keleluasaan bergerak untuk mencari ruang guna menembus pertahanan lawan. Spanyol tidak lagi bermerk tim Matador. Spanyol kini berjuluk raja determinasi dengan ngotot mendominasi dan memenangi perebutan dan pertarungan bola di lapangan

tengah. Spanyol telah demikian relatif lama bercokol di peta gelanggang sepak bola global, karena mereka mengandalkan kebersamaan yang kental, bukan individualisme yang serba kering kerontang. Spanyol mengandalkan formasi 4-3-3, dengan mendapat dukungan arus serangan dari full-bek Jordi Alba dan Alvaro Arbeloa yang dapat bermetamorfosis menjadi pemain sayap serba cepat. Keduanya siap menusuk dari sisi sayap kemudian melepas bola-bola akurat langsung ke jantung pertahanan lawan. Bek Tengah Sergio Ramos dan Gerard Pique tidak jarang beroperasi masuk ke wilayah lapangan tengah lawan. Para striker tinggal menanti penuh harap saat tepat mengeksekusi bola-bola umpan dari sesama rekan pemain di kotak penalti lawan. Selain kebersamaan, Spanyol menghidup elemen dasar dari persahabatan, yakni memberi surprise. Bila sahabat atau pujaan hati berulangtahun, maka surprise menjadi kata kunci untuk menghangatkan jalinan pertemanan. Spanyol diberi gelandanggelandang bertalenta dengan kemampuan di atas rata-rata. Sebut saja, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Juan Mata, David Silva, Javi Martinez, dan Santi Cazorla. Ini belum termasuk bintang-bintang muda di barisan Spanyol U-21, yakni Isco, Asier Illarramendi dan Thiago Alcantara. Gelandang-gelandang Spanyol dikasihi oleh Dewa Zeus, karena merekalah sahabat-sahabat anugerah ilahi bagi keindahan altar sepak bola. Ketika para pemain bintang Spanyol bernyanyi diiringi alunan denting harpa, maka mereka melantunkan syair kekal dari sebuah persahabatan yang berbunyi, “aku bisa mengetahui siapa saja orang yang memang mencintai dan mengasihi dengan sepenuh hati”. Isco, gelandang ini demikian bersinar bagi Malaga di ajang Liga Champions musim lalu. Manuel Pellegrini pernah mengincar pemain ini. Rayuan Manchester City tidak mempan, dan ia tetap memilih Real Madrid sebagai tempat berlabuh. Thiago Alcantara, dan Manchester United yang kini sedang terpuruk di planet sepak bola domestik, sangat mendambakan bintang Spanyol U-21 ini. Akhirnya toh, ia memilih terbang ke Bayern Muenchen dari Barcelona mengikuti pelatih Pep Guardiola. Spanyol bukan tanpa cacat. Kalau filosof Yunani klasik,

Sokrates menegaskan bahwa setiap orang memiliki seleranya sendirisendiri, maka La Furia Roja memilih jalannya sendiri sebagai skuad yang kurang memiliki penjaga gawang handal. Iker Casillas kenyataannya jarang dimainkan Real Madrid pada 2013 ini, sementara ada lubang di lini bek tengah yang masih menganga yang bukan tidak mungkin bakal dihajar habis-habisan oleh barisan depan lawan. Siapa yang bakal berperan krusial sebagai striker? Hampir tidak ada kandidat mumpuni yang siap berperan menempati posisi ini. Del Bosque cenderung menurunkan pemain dengan jam terbang tinggi, bukan justru pemain muda. Sergio Ramos? Spanyol perlu mencari bek tengah alternatif yang dapat menggantikan Ramos bila suatu ketika ia mengalami cedera. Turun membela timnas Spanyol dalam 115 pertandingan saat berusia 27 tahun, ia menunjukkan diri sebagai pemain papan atas. Ketenangannya mengantisipasi pergerakan lawan, dan kejeliannya menutup lubang pertahanan timnya menjadi nilai tambah Ramos. Hanya saja, ia belakangan ini mendapat sorotan miring dari Presiden Real Madrid Florentino Perez dan pelatih Carlo Ancelotti. Salah satu nama yang patut mendapat perhatian, yakni Diego Costa. Lahir di Brasil meski ia memilih menjadi warga negara Spanyol, pemain ini diharapkan terus melesat sebagai striker masa depan skuad Samba, bila ia memang dipercaya Del Bosque. Duel menawan di grup B ini, yakni Spanyol melawan Belanda. Diharapkan pertandingan ini berjalan sengit dengan jual beli serangan. Belanda akan turun dengan memori manis “total football” yang mengundang kecintaan dunia akan sepak bola ofensif. Yang diharapkan, ketika menyaksikan Spanyol bertanding, jangan sesekali maracau seperti orang-orang ganjil berjual beli persahabatan demi segepok uang imbalan. Yang diperlukan dalam persahabatan, hanyalah ajakan merayakan hidup dengan bernyanyi bersama bahwa “aku akan senantiasa ada untukmu”. Spanyol ada di langit Brasil 2014 sebagai ungkapan sejati dari seluruh persahabatan bahwa “aku bisa tahu apakah dirimu memang sungguh-sungguh mau bersahabat atau sekedar teman tapi mesra”. Spanyol adalah untaian puisi persahabatan. | Ant/q4

PENJAGA gawang utama Manchester United, David de Gea mendapat lampu hijau untuk menggantikan Victor Valdes guna menempati posisi di bawah mistar timnas Spanyol pada piala dunia Juni mendatang. Kemenangan 3-0 Barcelona atas Celta Vigo harus dibayar mahal dengan diangkutnya Victor Valdes keluar lapangan karena mengalami cedera. Laman resmi Barcelona mengonfirmasi ada masalah dengan otot ligamen Valdes dan memerlukan operasi. “Victor valdes mendapat cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) ketika melakukan penyelamatan dari tendangan bebas Augusto menit ke-22,” ungkap laman resmi Barcelona. Tim dokter klub mengonfirmasi bahwa dia membutuhkan pembedahan. Valdes merasakan ada sesuatu yang aneh pada kaki kanan dan memaksannya untuk meminta pergantain pemain. Waktu enam bulan yang diperlukan Valdes untuk penyembuhan praktis membuatnya tidak bisa berlaga di piala dunia. De Gea, menjadi calon kuat pengganti Valdes. “Saya ingin memberikan seluruh dukungan untuk seorang penjaga gawang yang saya kagumi dan hormati. Cepat sembuh dan sampai bertemu lagi di lapangan,” ujar de Gea seperti dilansir di Daily Mail. Valdes pun seperti memberikan cap persetujuan kepada kiper kelahiran 1990 itu. “David penjaga gawang yang hebat, terutama ketika kamu berpikir betapa masih mudanya dia. Saya pikir dia akan menjadi yang terbaik dalam jangka waktu yang lama.” De Gea melakukan debut dengan tim senior Atletico Madrid pada 2009. Tampil memukau dengan timnas junior Spanyol membuat raksasa Inggris, Manchester United tertarik dan memboyongnya ke Old Trafford dengan nilai transfer 18 juta pounds. De Gea telah 32 kali membela setan merah, 87 kali melakukan penyelamatan, dan 11 clean sheets pada Liga Inggris 2013/2014. | Ant/Nur

DEL BOSQUE

Tegaskan Spanyol Lebih Dari Hanya Tiki-Taka PELATIH Spanyol, Vicente del Bosque, berkata timnya mengalami kemajuan dari hanya sekedar gaya permainan Tiki-taka yang mengandalkan aliran bola-bola cepat dengan operan-operan pendek. Ini untuk merespons perhelatan akbar Piala Dunia 2014. Gaya permainan yang memakai umpan-umpan pendek dan cepat ini telah membawa Spanyol menjadi timnas pertama yag memenangkan tiga turnamen utama berturut-turut (Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012). Mereka juga difavoritkan untuk mempertahankan juara Piala Dunia tahun ini. Del Bosque mengatakan gaya permainan timnya sudah berkembang, sebagaimana dikutip dari ESPN. “Melepaskan umpan merupakan hal penting dalam sepak bola. Hanya saja sepakbola tidak hanya mengenai umpan pendek. Umpan panjang juga penting,” ujarnya. Pelatih berusia 63 tahun ini juga sedang pusing menentukkan susunan pemain untuk skuadnya. Saat menang lawan Italia awal bulan ini, Juan Mata, David Villa, dan Arvalo Arbeloa tidak masuk ke dalam skuad. “Jika saya memanggil mereka (Mata, Villa, dan Arbeloa), saya akan melewatkan pemain yang lain,” ujarnya. Ia juga memilih opsi untuk memanggil pemain timnas U-21. Ia memastikan juga telah memanggil Koke, gelandang Atletico Madrid. “Kami memiliki fondasi pemain yang baik. Tidak terlalu banyak pemain muda, lebih ke campuran antara pemain senior dan pemain muda. Anda butuh pemain berpengalaman untuk bisa sukses,” kata mantan pelatih Real Madrid ini. Del Bosque juga menjawab pertanyaan dari sebuah majalah Jerman tentang pemain Jerman mana yang ingin diajak masuk ke timnya. “Sejujurnya, saya menyukai Toni Kroos. Ia pemain yang luar biasa. Lalu masih ada (Thomas) Mueller, (Philipp) Lahm dan (Bastian) Schweinsteiger. Namun seperti yang anda tahu, kami (timnas Spanyol) juga punya banyak pemain luar biasa,” jawabnya. | Ant/Nur


Koran Transaksi Edisi 288