Page 1

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

www.korantransaksi.com

Redaksi : Jl. Teratai 3 Blok i 3 No. 23 Taman Modern, Pulogebang Telp. (021) 46822277 - 46836848, Fax: (021) 46824807, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id

Kepala Kanim Tanjung Perak Dipromosikan Saat Bermasalah Jakarta, Trans – Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, Wahyudin tampaknya semakin tidak disukai, baik oleh masyarakat maupun orang-orang yang menjadi bawahannya. Hal ini sebagai salah satu akibat dipromosikannya Wahyudin menFOTO | IST jadi Kepala Kanim Drs. Wahyudin, SH. MSi Jakarta Barat di saat dirinya didera berbagai masalah ketika menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya. “Ketika Wahyudin menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, Surabaya, pernah ada kasus sampai ke meja hijau. Kasusbsi Pengawasan Mulyana dan seorang pegawai biasa sampai divonis, akibat perbuatan melakukan pemaksaan meminta uang kepada orang asing,” ujar sumber yang layak dipercaya kepada Koran Transaksi, belum lama ini. Yang menjadi pertanyaan, dua anak buahnya telah divonis bersalah, sementara Wahyudin sebagai Kepala Kanim Tanjung Perak malahan mendapat promosi jabatan dari eselon III (Kepala Kanim Tanjung Perak) menjadi eselon II B atau menjadi Kakanim Kelas I Khusus Jakarta Barat. “Jadi, Wahyudin naik menjadi menjadi eselon II B pada dirinya bermasalah,” ujarnya.

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

No. 254 ‰ TAHUN KE - XIII

Senin, 8-21 Oktober 2012

Masyarakat Sumut Desak NCW Bongkar Kasus Dugaan Korupsi

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Abu Bakar Baasyir Tempati Sel Khusus Napi Usia Lanjut Cilacap, Trans Terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba’asyir di Lembaga Pemasyarakatan Batu Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah akan mendiami sel khusus tahanan usia lanjut. Kendati demikian pihak lembaga pemasyarakatan meFOTO | IST negaskan tidak Abu Bakar Ba’asyir akan mengistimewakan terpidana 15 tahun atas tindak pidana terorisme tersebut. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Batu Hermawan Yunianto, saat dikonfirmasi mengatakan, Ba’asyir akan masuk ke ruang tahanan yang sebelumnya sudah ditempati tiga narapidana usia lanjut. Hal ini mempertimbangkan fakta bahwa yang bersangkutan sudah lanjut usia dan kesehatannya sedang dipantau secara rutin oleh dokter. Ba’asyir dipindahkan bersama sejumlah terpidana kasus terorisme lain dari Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Sabtu (6/10) pagi. Ba’asyir diseberangkan ke Pulau Nusakambangan dari Dermaga Wijayapura Cilacap sekitar pukul 08.45, tidak menjalani masa orientasi lingkungan baru di ruangan khusus seperti dialami narapidana lain. Sebab, semua ruangan sudah penuh. Menurut Hermawan, pemindahan Ba’asyir cukup mendadak. Pemberitahuan dari Kejaksaan Agung selaku eksekutor juga baru didapat beberapa hari sebelumnya. Pemindahan Ba’asyir dikawal ketat anggota Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 dengan

FOTO | DOC

Kantor P4TK. Insert: Drs. Muhammad, M.Kes (Kiri), Drs. H. Ponijan.

Perbuatan korup para pejabat di Sumatera Utara, seperti P4TK dan Dinas Bina Marga Kota Medan, telah membawa derita berkepanjangan bagi masyarakat Sumatera Utara.

Jakarta, Trans - Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Drs Syaiful Nazar, mengatakan laporan masyarakat Sumatera Utara yang masuk ke DPP-NCW semuanya akan disikapi, dugaan perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik bentuk apapun juga dapat

merugikan keuangan Negara adalah yang harus kita perangi, sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2001. Tentang laporan masyarakat terhadap indikasi adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Badan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pen-

Konflik Pertanahan Diselesaikan Dengan Cara Win-Win Solution Kantor Pertanahan Kab. Bekasi Terus Meningkatkan Pelayanan Prima.

Jakarta, Koran Transaksi - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN-RI), Hendarman Soepandji menjelaskan bahwa sebaiknya konflik pertanahan diselesaikan dengan cara win-win solution. Pasalnya, BPN baru menyelesaikan sekitar 4000 ribu kasus telah dari 8000 kasus sengketa tanah yang tercatat. Artinya, baru sebagian yang dapat diselesaikan. “Reforma Agraria adalah tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga penting adanya forum sosialisasi sebagai langkah konŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Jangan Biarkan KPK Dipreteli

P

Kepala BPN RI Hendarman Soepandji dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Suryanto SH (kanan).

Oknum Pejabat Sumut Larikan Aset Miliaran Ke Jakarta Jakarta, Trans – Jumlah dan harga aset seorang oknum pejabat aktif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di Jakarta sangat mencengangkan, mengingat oknum pejabat ini dikabarkan mengeluarkan uang bernilai miliaran rupiah saat berusaha Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Provinsi Sumut pada era Gubernur Sumut non aktif Syamsul Arifin, yang sudah dua tahun berada di rumah tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Oknum pejabat tersebut memiliki dua rumah mewah di Tebet, Jakarta Selatan, ada juga ruko III lantai, rumah mewah di Depok, Jawa Barat, yang ditempati oleh

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Kepala BPN RI: Hendarman Soepandji

FOTO | ISTIMEWA

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

didik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corrution Watch (DPP-NCW) akan melaporkannya dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan penyelidikan dan/atau penyidikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikasi dugaan korupsi ini diduga terjadi pada tahun anggaran 2007/ 2008 dan 2009/2010, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan alokasi dana anggaran pekerjaan perbaikan sarana pendidikan gedung asrama Deli di P4TK Medan Sumatera Utara sebesar Rp. 437.204.000 untuk Blok A –C. Proyek lain yang diduga diselewengkan oleh para petinggi P4TK antara lain : Proyek Pengadaan Tanah dan pembangunan Gedung. Program penggunaan Anggaran Beasiswa untuk program S1, S2 dan S3. Penyalahgunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil sewa gedung dan fasilitas lain yang tidak disetorkan ke kas Negara, dan terindikasi memperkaya diri sendiri maupun pihak lain di lingkungan BP4TK Sumut. Berdasarkan Laporan Pengaduan (LP) Masyarakat kepada DPP-NCW, sejumlah proyek ini terindikasi dikorup oleh oknum P4TK. Bahkan, Penerimaan Bukan dari Pajak (PNBP) tersebut antara lain seperti ; sewa aula, asrama, ruangan teori, sewa ruang praktek, sewa ruang

FOTO | DOC

Ruko Tiga lantai di Jalan Tebet Raya No. 52 diduga adalah oknum pejabat Pemda Sumut.

saudara dari istri (Ipar), beberapa bidang tanah di Jakarta dan Jawa Barat, dan beberapa kendaraan roda empat (mobil). Aset-aset tersebut telah dilaporkan masyarakat kepada Dewan Pimpinan Pusat Nasional Corruption Watch (DPP-NCW), dan NCW menilainya patut diduga berpotensi merugikan Negara, dengan cara penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. “Dia selaku pejabat telah berhasil menghimpun kekayaan secara pribadi dengan jumlahnya yang sangat besar dan tidak dapat diterima akal sehat,” ujar seorang sumber saat bertandang ke Kantor Redaksi Koran Transak-

si, belum lama ini. “Dugaan sementara jika diakumulasikan, kekayaan oknum pejabat itu mencapai ratusan miliaran rupiah. Bagaimana mungkin seorang pejabat daerah dapat memiliki hasil kekayaan sebesar itu, dan kekayaannya itu diinvestasikannya di ibukota Jakarta?” ujar Drs Syaiful Nazar, Ketua Umum NCW kepada Koran Transaksi, belum lama ini. NCW sendiri telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada oknum HS, melalui surat No: 125/SK.1/DPP-NCW/IX/2012, tanggal 5 September 2012, namun ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

ara legislator di DPR dikabarkan sedang be rancang-ancang mengubah beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, termasuk kewenangan penyadapan dan penuntutan. Hal ini mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Dulloh, sahabat karib Kakung dan Bang Trans, malah marah-marah setiap membaca dan mendengar upaya mempreteli kewenangan KPK itu. “Negeri ini masih menempati posisi sebagai negara terkorup, tapi gejala belakangan ini memperlihatkan adanya upaya untuk memperlemah gerakan kolektif memerangi kejahatan yang merongrong keuangan negara itu. Ya, upaya mereduksi kekuatan memberantas korupsi juga sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kewenangan lembaga independen yang berdiri pada 2002 itu akan ditinjau kembali melalui revisi Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT


TRANS HUKUM

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Melakukan Penipuan & Penggelapan

Atasi Pembalakan, Pemerintah Bentuk UIP3L Jakarta, Trans - Pembalakan liar masih belum sepenuhnya hilang dari hutan Indonesia. Diperlukan jalan keluar untuk mencegah dan melakukan pemberantasan tindak pidana pembalakan liar yang terorganisir. Pemperintah mengusulkan membentuk Unit Independen Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (UIP3L). Gagasan pembentukan lembaga ini sudah disampaikan Pemerintah kepada wakil rakyat. Kepada anggota Komisi IV DPR, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjelaskan UIP3L terdiri dari berbagai elemen yakni Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ia yakin pembentukan lembaga baru ini bisa menekan aksi pembalakan liar. Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar terorganisir, tugas UIP3L mendorong penguatan sanksi administratif guna memberikan efek jera terhadap para pelaku. Termasuk oknum pejabat dan penegak hukum yang ‘main mata’ dengan pelaku pembalakan liar. Dengan begitu, perlindungan terhadap hutan tetap terjaga, sehingga hutan lindung tetap berfungsi sebagai konservasi flora dan fauna. “Dengan adanya unit ini, kami berharap akan ada efek jera. Selama ini hukumannya terlalu ringan,” ujarnya, Kamis (4/10). Zulkifli mengeluhkan ringannya hukuman kepada pelaku. Merambah hutan misalnya hanya dihukum tiga bulan. Sedangkan kejahatan menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi diganjar hukuman 15 hari. UIP3L diharapkan mampu menekan kejahatan terkait pembalakan liar dan penangkapan dan pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi dan mampu memperberat hukuman yang diberikan terhadap pelaku. Operasional UIP3L akan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Zulkifli belum dapat mematikan besaran biaya yang dibutuhkan. Pemerintah masih mengunggu selesainya pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). “Biayanya dari Kementerian keuangan, masuk dalam anggaran perlindungan hutan dan konservasi alam (PHKA),” imbuhnya. Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan ada kesepakatan pemerintah dengan DPR terkait penanganan kerusakan hutan akibat pembalakan liar. DPR, kata Herman menyerahkan kepada pemerintah untuk membentuk unit khusus. Tetapi tanggung jawab pendanaannya pun ada di pundak pemerintah. “Konsekuensi pembentukan lembaga ini tidak serta merta memangkas anggaran pengawasan hutan dari Kemenhut. Tapi tak menutup kemungkinan nanti bisa diintegrasikan,” ujarnya. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan RUU P3L menyoroti beberapa hal. Pertama, perlindungan terhadap hutan dari kerusakan yang dilakukan perusahaan, baik yang memiliki izin atau tidak. Kedua, memberikan sanksi terhadap pelaku pembalakan liar. Ketiga, pemberian sanksi lebih berat dari sebelumnya, mulai sanksi adminsitratif hingga pidana. Wakil Ketua Komisi IV lainnya Firman Soebagyo menuturkan DPR dan Pemerintah telah bersepakat akan memuat hukuman lebih berat terhadap oknum pejabat dan penegak hukum yang terlibat aksi pembalakan liar. Selama ini pemberantasan terhadap tindak pidana pembalakan liar tak menyentuh aktor intelektual. Karena itu UU P3L akan menjabarkan sanksi dan hukuman yang diberikan sesuai tingkat kesalahan. “Kami serius menangani ini, karena dunia internasional juga terus memantau langkah Indonesia menangani masalah pembalakan liar,” pungkas politisi Partai Golkar ini.

NO.254. ‰ TH XIII

Budiman Effendi Bebas Berkeliaran

Terdakwa Budiman pun menjadi over acting, dengan gayanya yang ‘sok kameramen’ sibuk memotret setiap orang, termasuk wartawan cetak dan elektronik.

FOTO | ASTON

Pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Musnahkan Barang-Bukti Jakarta, Trans - Perang terhadap narkotika, tampaknya sudah merupakan harga mati. Ya, akibat semakin ganasnya peredaran narkotika, sudah banyak nyawa yang hilang secara sia-sia. Agar peredaran narkotika bisa teratasi, masyarakat berharap agar aparat pemerintahan yang terdiri dari Polisi, TNI, Jaksa dan Hakim untuk tidak segan-segan memberikan hukuman yang berat bagi si pengguna maupun si pengedar narkotika. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Muslihuddin SH MH, peredaran narkotika itu memang perlu diawasi lebih teliti lagi. Sebab, selain merugikan jiwa (mental) anak-anak bangsa, narkotika juga menggangu masa depannya. Dia meminta agar para calon jaksa yang akan dilantik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ya, Rabu (3 Oktober 2012)

pukul 08.30 Wib, di halaman kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, diadakan pemusnahan barang-bukti, termasuk di antaranya barang bukti narkotika. Ada pun barang-bukti yang dimusnahkan itu terdiri dari narkotika jenis shabu-shabu seberat 268,5084 gram, putaw seberat 339,0968 gram, ganja seberat 2.317,0546 Kg, Pil Ekstacy sebanyak 1.005 butir, alat hisap (bong) sebanyak 13 buah dan obat palsu, sabun kecantikan (soap uv whitening) serta VCD porno sebanyak 1.790 keping, dan minuman keras (miras) sebanyak 192 botol berikut alat pembuatan miras ikut dimusnahkan. Selain itu, ikut pula dimusnahkan uang palsu pecahan senilai Rp100.000 sebanyak 2110 lembar, uang palsu pecahan senilai Rp50.000 sebanyak 537 lembar, uang palsu pecahan senilai Rp20.000 sebanyak 19 lembar,

uang palsu pecahan senilai Rp10.000 sebanyak 19 lembar, uang palsu pecahan senilai Rp5.000 sebanyak 5 lembar. Begitu pemusnahan barangbukti selesai dilakukan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Muslihuddin SH MH mengajak agar seluruh undangan untuk bersantap-ria. Hadir dalam pemusnahan barang-bukti itu adalah Walikota Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara, Dandim 0502 Jakarta Utara, Kasudin Kesehatan Jakarta Utara, Ketua BNK Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Kepala Bea dan Cukai Tanjung Priuk, Bupati Kepukauan Seribu, Kapolres Kepulauan Seribu, Ketua BNK Kepulauan Seribu, Tokoh masyarakat dan rekan-rekan wartawan. | Aston

| Chandra

Bekasi, Trans - Akhirnya terdakwa Budiman Effendi (58) disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi, walau sudah empat tahun lamanya proses perkara tersebut dari pihak kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Anehnya, terhadap terdakwa Budiman Effendi tidak dilakukan penahanan, melainkan masih bebas menghirup udara segar. Hal ini menjadi perhatian para pengunjung sidang di PN Bekasi. Mengingat beberapa terdakwa yang melakukan hal yang sama tapi langsung dilakukan penahanan, misalnya Eddy Chaniago bintang iklan rokok kretek, Mustaqim Adam Tamara mantan Lurah Jatibening dan lain-lain. Sehingga muncul berbagai pertanyaan perlakukan istimewa terhadap terdakwa yang satu ini. Entah karena tidak ditahan, terdakwa Budiman pun menjadi over acting, dengan gayanya yang ‘sok kameramen’ sibuk memotret setiap orang, termasuk wartawan cetak dan elektronik sebelum sidang digelar di lantai dua gedung pengadilan tersebut. Namun, dalam perkara yang disidangkan oleh Majelis Hakim, Ninik Angraini SH dengan anggotanya Wasdi Permana SH dan I Wayan Kawi Sada SH, Jaksa Penuntut Umum, Aris Munandar SH pada minggu lalu, mendakwa Budiman Effendi dengan pasal berlapis yakni pasal 378, 372 dan pasal 266 KUHP. Dalam dakwaannya, Aris Munandar SH menyebutkan bahwa terjadinya perkara tersebut berawal pada bulan Juli 2008. Ketika itu, ada kerjasama antara terdakwa Budiman dan Anthony Sumitro Raharjo untuk membangun Apertemen Mutiara Bekasi di bawah bendera PT Gayaland Prokencana (PT.GP). Kemudian tanggal 19 Maret 2009 terdakwa Budiman menjual semua sahamnya di PT GP kepada saksi Anthony sebanyak 9,975 lembar saham seharga Rp7,2 miliar dan saksi Anthony harus membayar hutang PT.GP di Bank Mestika sebesar Rp5,5 miliar, sesuai perjanjian pada tanggal 19 Maret 2009. Apabila hutang telah dilunasi oleh Anthony kepada Budiman maka sertifikat hak milik No.441/Marga Jaya seluas 1500 m2 gambar situasi No.1777/1980 tanggal 15 Oktober 1980 terletak di Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atas nama Intan Tarigan dan SHM 8691/Pekayon Jaya seluas 157 m2 Surat ukur No.2105/Pekayon Jaya 2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama Intan Tarigan. Kemudian pada tanggal 1 September 2009 saksi Anthony melunasi kewajibannya ke Bank Mestika sebesar Rp5,5 miliar sesuai perjanjian pada tanggal 19 Maret 2009. Namun terdakwa Budiman tidak menyerahkan ke dua buku sertifikat tersebut kepada Anthony. Tetapi tanpa sepengetahuan Anthony pada tanggal 8 September 2009 terdakwa Budiman telah membuat Akte Jual Beli (AJB) 2 (dua) buah sertifikat tersebut SHM 441/Margajaya dan dan SHM 8691/Pekayon Jaya atas nama Intan Tarigan dibalik namakan atas namanya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa Budiman, sehingga Anthony mengalami kerugian sebesar Rp5,5 miliar. Usai pembacaan dakwaan kuasa hukum terdakwa langsung mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim agar kliennya tidak ditahan. Ternyata terdakwa Budiman takut masuk terali besi. Lagi-lagi timbul pertanyaan, apakah nanti saat pemeriksaan terdakwa masih manjur keterangannya di hadapan majelis hakim? | Lora

Terkait Kasus Tewasnya Arifin Siri | Genk Motor Mengaku Ditekan Polisi Jakarta, Trans - Sidang lanjutan kasus genk motor yang menyebabkan tewasnya kelasi Arifin Siri (anggota TNI-AL), beberapa waktu lalu kembali dilanjutkan. Terdakwa mengaku ditekan, namun polisi membantahnya. Pada sidang sebelumnya, saksi Michael telah mengatakan bahwa pada 31 Maret 2011, ia bersama dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah, memang benar pergi ke daerah Kemayoran, Jakarta Pusat untuk melihat balapan liar. Ketika sampai di lokasi, saksi Michael melihat ada mobil merk Avanza yang diserempet mobil truk. Tidak lama kemudian, kedua supir itu bertikai. Begitu hendak dilerai, saksi Michael mendengar ada suara yang mengatakan, “Sudah, tusuk saja dia.” Saat itu, kelasi Arifin Siri (korban) datang dengan keadaan mabuk sambil menampar Michael. Tidak terima ditampar, saksi Michael membalas. Ketika keributan terjadi,

saksi Michael memang melihat ada seseorang yang ditikam, namun dia tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Setelah kejadian naas itu terjadi, saksi Michael baru menyadari bahwa kelasi Arifin Siri (korban) merupakan anggota TNI-AL. Saksi Michael mengatakan selain menjadi penonton balapan liar, ia juga sering menjadi joki. Bahkan, sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia sudah gemar menonton balapan liar. Saksi Michael juga mengaku pernah mendengar nama Ye-Genk. Namun, ia tidak tahu siapa saja yang menjadi anggotanya. Sementara saksi Agus mengatakan pada 31 Maret 2011 lalu, ada anggota polisi yang datang ke kantornya untuk meminta rekaman CCTV. Agus yang bekerja sebagai Manager di Mc Donald Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, mengatakan bahwa di tempat kerjanya memang ada dipasang CCTV, di antaranya di smoking-

area, pintu masuk, tempat kasir dan ruang parkir. Sedangkan saksi Ibnu Suripto yang juga bekerja sebagai karyawan di Mc Donald Artha Gading mengatakan bahwa pada 31 Maret 2011, ia bekerja dari pukul 21.00 wib hingga sampai pagi hari. Namun, dia mengaku tidak melihat terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah datang ke tempat kerjaannya, dan dia tidak kenal dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah mengatakan pada 31 Maret 2011 itu, ia bersama dengan enam orang teman-temannya memang berkumpul di rumahnya. Selanjutnya, mereka pergi dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara untuk melihat balapan liar. Terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah mengatakan genk motor yang sering melakukan

balapan liar adalah dari kelompok Genk Bekasi, Genk Jakarta Pusat dan Misterius Genk. Karena suasana pada saat itu sedang ramai, mereka pun pergi ke daerah Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Begitu sampai di lokasi, ada seseorang yang datang sambil mengatakan bahwa dirinya sedang dipalak. Merasa sudah kenal dengan teman-temannya, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah pun ikut membantu. Setelah dua hari kemudian, ia mendapat informasi bahwa ada anggota TNI-AL yang tewas akibat dikeroyok oleh genk motor. Ketika diperiksa di kantor polisi,terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah mengatakan bahwa ia langsung disodori gambar seseorang yang diseretseret di sekitar lokasi pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain itu, ia juga disodori gambar seseorang yang matanya ditusuk dengan menggunakan clurit. Selanjutnya, ia mengaku dipaksa oleh Kanit

Reskrim dan penyidik dari Polres Metro Jakarta Utara untuk mengakui bahwa dirinya yang melakukannya. Apabila tidak mengaku, maka ia akan dibawa ke markas TNI-AL. Karena merasa takut, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah akhirnya mau mengaku. Begitu mendengar pengakuan dari terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah, majelis hakim tidak mau langsung percaya. Pasalnya, dari keterangan terdakwa sepertinya ada yang disembunyikan. Majelis hakim pun langsung mengajukan pertanyaan, “Saudara terdakwa, kalau saudara tidak ikut melakukan pengeroyokkan itu, mengapa saudara tidak mau membantah saat diperiksa di penyidik?” Setelah mendengar pertanyaan dari majelis hakim, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah pun menjawab, “Maaf, pak hakim, saya tidak bisa menerangkannya. Soalnya, ketika saya diperiksa di penyidik, kondisi saya saat itu memang se-

dang kacau (blenk). Saya juga tidak didampingi oleh penasehat hukum.” Karena tidak mau berterus terang, majelis hakim langsung menghadirkan saksi verballisan (penyidik) dari Polres Metro Jakarta Utara. Saksi Iskandar yang juga anggota polisi itu mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Saksi Iskandar juga mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penekanan seperti yang diucapkan oleh terdakwa. Bahkan, ketika hendak melakukan pemeriksaan, ia juga sudah menawarkan agar terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah didampingi oleh penasehat hukum. Namun, tawarannya itu malah ditolak. Saksi Iskandar mengatakan setelah diperiksa, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) langsung diserahkan kepada terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah untuk dibaca kembali. Selanjutnya, BAP ditanda tangani oleh

terdakwa. Sementara itu, menurut keterangan saksi Raden Johari yang juga merupakan anggota polisi itu mengatakan, bahwa ia sendirilah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Ketika diperiksa, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah mengakui bahwa ia memang ikut melakukan pemukulan terhadap kelasi Arifin Siri (korban) sebanyak tiga kali. Saksi Raden Johari mengatakan, seandainya diizinkan, rekaman (adegan) pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban itu akan diberikan di hadapan persidangan. Hakim ketua Harsono SH MH yang didampingi hakim anggota Supriyanto SH MH dan Richard Silalahi SH MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (adecharge), sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Suwin, WongsoArt Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Suyat Waniar, Drs Syamsul Bachri SH;Hans Adrian Tolongalo Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo: Martin LM; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Martin Luther; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin, Wong Goan Tjiang, Murphy AT.

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih. Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)


HALAMAN 3

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO. 254. ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Kabupaten Bogor Kelola PBB-P2 Pedesaan & Perkotaan Bogor, Trans - PBB-P2 yang semula pajak pusat diserahkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Daerah diberi kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 untuk mempersiapkan diri dalam memungut PBB P2. “Hal itu berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor Hj Syarifah Sofiah kepada Koran Transaksi di Cibinong beberapa waktu lalu. Hj. Syarifah menjelaskan, Kabupaten Bogor sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB P2, terhitung sejak 1 Januari 2012, sudah mengelola

PBB P2. “Peraturan yang menjadi dasar hukumnya disamping Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBB P2 juga Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011,” ujarnya. Lebih jelas Hj Syarifah mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun pertama mengelola PBB P2 ini haras melayani 1.644.755 Wajib Pajak yang tersebar di 40 Kecamatan yang terdiri atas 430 Desa/ Kelurahan. Sementara itu, target PBB P2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor Rp117.284.223.000,00 Di samping penerimaan dari PBB P2, Pemerintah Kabupaten Bogor masih menerima Dana Perimbangan dari Sektor PBB Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (P3) berupa bagi hasil pajak sebesar

Rp43.125.077. Dengan demikian, total rencana penerimaan Kabupaten Bogor dari PBB P2 maupun PBB P3 adalah sebesar Rp160.509 - 300.000,Pembayaran OBB P2 selain dapat dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB), Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung kelancaran pelayanan PBB P2 juga telah melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan demikian, pembayaran PBB pada BRI dapat dilakukan secara online di 30 BRI unit yang tersebar di selurah wilayah Kabupaten Bogor. Dan pada tanggal 5 Juli 2012, juga telah dilakukan penandatanganan kerjasama dengan BRI, sehingga BRI Bukan hanya dapat menerima pembayaran PBB P2 secara on-

line, akan tetapi juga dapat / melalui ATM dan juga nantinya akan menerima pembayaran Pajak Daerah lainnya secara online katanya. Untuk merangsang dan memberi motivasi kepada aparat desa/kelurahan sebagai ujung tombak dalam pemungutan PBB, pemerintah daerah setiap tahun selalu memberikan penghargaan kepada desa/kelurahan yang sudah melunasi PBB-nya sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2012. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada wajib PBB (khususnya WP besar) yang telah melunasi kewajiban PBB-nya tepat waktu. Pada tahun 2012 ini, penghargaan diberikan kepada desa/kelura-

han yang berprestasi dalam pelunasan PBB P2 Buku 1 masa pajak tahun berjalan berupa piagam penghargaan pada tahun 2012 ini. Penghargaan diberikan kepada desa/kelurahan yang berprestasi dalam pelunasan PBB P2 Buku I masa pajak tahun berjalan berupa piagam penghargaan dan bantuan keuangan penunjang kegiatan operasional pemungutan PBB P2. Tapi, dengan ketentuan: Lunas PBB P2 periode HUT RI ke-67 tanggal 17 Agustus 2012 : Diberikan bantuan keuangan sebesar Rp2.000,- 000,00 + 5% dari realisasi buku 1 tahun pajak 2012 kepada desa/kelurahan yang bersangkutan. Pelunasan paling lambat tanggal 10 Agustus 2012.

Lalu, Lunas PBB P2 periode setelah tanggal 17 Agustus s/d akhir tahun 2012 : Diberikan bantuan keuangan sebesar Rp1.500.000,00 + 3% dari realisasi buku 1 tahun pajak 2012 kepada desa/kelurahan yang bersangkutan. Pelunasan paling lambat tanggal 17 Desember 2012. Ketentuan lainnya adalah Desa/ Kelurahan yang telah lunas PBB P2 lima tahun berturut-turut 2007 - 2011 : Diberikan bantuan keuangan sebesar 5% dari jumlah realisasi buku I tahun pajak 2007 - 2011 kepada desa/kelurahan yang telah lunas PBB secara berturut-turut pada periode tahun pajak 2007 - 2011. | Dasuki Harun

PT Ihwa Textile Indonesia Disinyalir Berani Langgar Banyak Peraturan Oknum Disnaker Tidak Punya Nyali PT Ihwa Textile Indonesia hanya berusaha meraup keuntungan. Faktanya, banyak karyawan yang dipekerjakan dengan sistem harian. Bekasi, Trans – Keberadaan PT Ihwa Textile Indonesia di Kawasan Batik Kampung Wara Banteng, Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat, tepatnya di kavling 1 No 1 Jalan Raya Kampung Utan-Setu Kabupaten Bekasi, tampaknya membuat kinerja Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja menjadi sorotan. Kinerja unit kerja di Disnaker Kabupaten Bekasi dinilai lemah, sangat lamban, serta tidak professional dalam pengawasan dan memonitoring setiap perusahaan yang disinyalir banyak melanggar peraturan dan perundangundangan, khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. “Sejumlah oknum di lingkup Wasdal Disnaker diduga sering mendapat upeti, terbukti dengan masih banyaknya perusahaan yang melanggar peraturan. Sangat disayangkan perusahaan masih seenaknya mempekerjakan karyawannya,” ujar WS, seorang karyawan kepada Koran Transaksi, baru-baru ini. Dia menilai PT Ihwa Textile Indonesia hanya berusaha meraup keuntungan. Faktanya, banyak karyawan yang dipekerjakan dengan sistem harian. Karyawan bisa keluar masuk, hanya dengan beberapa persyaratan. “Ada yang pake KTP saja, dan ada pula yang menggunakan ijazah, tapi itu semua hanya formalitas saja,” katanya. Diungkapkannya, PT Ihwa Textile Indonesia tidak pernah memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perusahan Ihwa Textile Indonesia, menurut WS, banyak melanggar peraturan,

FOTO | ANDRI

PT Ihwa Textile Indonesia.

seperti tidak adanya uang makan, transport, intensif, cuti hamil, cuti nikah, cuti tahunan, dan upah lembur pun tidak sesuai dengan upah standar perusahaan. “Bahkan, tidak ada jamsostek, padahal sudah jelas diatur, khususnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992, yang mengatur mengenai jamsostek kepada karyawannya. Itu yang saya ketahui,” ujar WS. Dia berharap PT Ihwa Textile Indonesia mengikuti aturan normatif mengenai upah minimum di perusahaan, seperti lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.1540-Bangsos/2011, tanggal 21 nNvember 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2012. Padahal, kata dia, sudah jelas diatur tentang besaran upah minimum di kabupaten/kota di Jawa Barat, khususnya Kabupaten/ Kota Bekasi, untuk kelompok/jenis-jenis usaha, yang meliputi elektronik, kayu (bukan kayu lapis), jasa perbankan, garmen 100% exsport (usaha besar dan/ atau dengan jumlah tenaga kerja di atas 500 orang),mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), dan phylon. Menurutnya, PT Ihwa Textile

Indonesia tergolong dalam jenis usaha tersebut. “Semestinya gaji minimum sebesar Rp1.491.866,00 per bulan atau Rp1.493.365,00 semestinya diberikan kepada karyawan. Tapi, PT Ihwa Textile Indonesia malah memberikan upah Rp 40.000 per hari. Kalau tidak bekerja tidak dibayar,” ungkap WS kepada Koran Transaksi, Kamis (04/12). Namun, Tati selaku personalia di perusahaan tersebut, menjelaskan bahwa PT Ihwa Textile Indonesia sudah mengikuti peraturan yang ada. “Gak usah repot-repot menanyakan peraturan perusahaan kami, dan kami

pun punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari anda,” ujarnya menjawab beberapa pertanyaan yang bersumber dari karyawan perusahaan tersebut. “Lebih baik masalah upah minimum itu ditanyakan ke pihak disnaker. Perusahaan kami ada izinnya, ko!” ujarnya ketus. Ternyata, Agung Rajawali yang menjabat selaku Kabid Wasdal Disnaker berbicara ketika dihubungi melalui telepon seluler pihak perusahaan, mengatakan bahwa perusahan diperbolehkan memperkerjakan karyawan dengan sistem kerja harian dan upahnya dibayar harian.

“Asalkan tidak mengurangi atau menurunkan upah minimum kabupaten,” ujarnya. Faktanya, PT Ihwa Textile Indonesia membayar upah kepada karyawannya hanya Rp40.000,- per hari, namun dibayarkan kepada karyawan per 1 bulan kerja. Kemudiam karyawan dihitung berapa hari kerja dalam satu bulan. Kalau tidak kerja tidak dibayar atau dipotong upah lembur yang nilainya hanya Rp3000,- per 1 jam kerja. Kenapa masih banyak perusahaan nakal di Kabupaten Bekasi? Dimana kinerja pengawasan dan monitoring disnaker? Padahal, sudah jelas ada keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2012, yang menyatakan bahwa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/ Kep.1564-Bangsos/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011. Kedua, menetapkan besaran upah minimum pada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Ketiga, perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada diktum kedua tidak dibenarkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah pekerjanya. | Andri/Nunu

Unjuk Kekuatan HUT TNI Ke-67 Di Bogor Bogor, Trans - Hari Ulang Tahun ke 67 Tentara Nasional Indonesia di Bogor, dipusatkan di Lanud Atang Sanjaya Semplak, Jum’at (5/10/2012). Upacara HUT TNI ke 67 dipimpin Inspektur upacara Danlanud Atang Sanjaya Marsekal Pertama (Marsma) Eko Suprianto. Dalam HUT tersebut berbagai atraksi diperagakan antara lain peragaan keahlian dirgantara, bela diri, dan penanggu-

langan terorisme. Selain itu ada defile personil lengkap dengan persenjataan baik Helikopter dan Tank. Marsekal Pertama Eko Suprianto mengatakan kemanunggalan dengan rakyat sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara, sehingga TNI terus menjalin kerjasama baik dengan tokoh masyarakat, agama dan Pemerintah Daerah. “TNI terus melakukan si-

nergitas dengan seluruh elemen pemerintah daerah dan tokoh masyarakat agar dapat memecahkan permasalahan yang ada,” ujarnya. Diingatkan, fungsi Teritorial TNI harus dijalankan dengan baik guna mencegah gangguan kamtibmas, bahkan fungsi harus dipantau pelaksanaan hingga ketingkat Babinsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. | Dasukiharun

FOTO | KASLIM

Sertijab.

Sertijab Kepala Desa Sukses, Namun Memperihatinkan Bekasi, Trans – Dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa priode tahun 2006 -2012 pada 28 September 2012, dan akan dilantiknya kepala desa yang terpilih, telah diadakan Serah Terima Jabatan (sertijab) kepala desa se-Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, dari kepala desa lama kepada kepala desa baru, di Aula Kantor Kecamatan Sukatani. Sertijab itu dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Sukatani beberapa hari menjelang pelantikan kepala desa, tepatnya tanggal 3 Oktober 2012 itu, sungguh memprihatinkan. Pasalnya, 99 persen kepala desa yang lama tidak menghadiri sertijab tersebut. Hanya mantan Kepala Desa Sukadarma, Rohmatulloh, yang hadir dan bersedia memberikan kata sambutan. Pada kesempatan itu, mantan Kepala Desa Sukadarma menitip pesan kepada para desa yang baru, terutama kepada kepala desa yang menggantikan posisinya (Syeh Suja’i). “Saya berharap kepada pemimpin yang baru di dalam menjalankan roda pemerintah desa ke depan lebih maju dan dapat melanjutkan apa-apa yang belum terealisasikan atau masih tertunda,” tuturnya. Setelah usai memberikan kata sambutan, Rohmatulloh menyerahkan secara simbolis semua asset-asset desa mulai dari administrasi kantor, Tanah Tata Kota Desa (TTKD), dan tanah bengkok sawah sebanyak kurang lebih 16,5 Ha, kendaraan operasional desa roda empat (mobil) dan sepeda motor, sampai dengan meja kursi dan bak stempel. Sedangkan Camat Sukatani, Soleh Suhasbi SE Msi, dalam sambutannya kepada kepala desa yang lama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdiaannya selama menjabat sebagai kepala desa, mulai dari tenaga dan pikirannya. “Saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa pelaksanaan serah terima jabatan berjalan dengan lancar, sukses dan mulus, tidak ada gangguan apapun baik dari keamanan maupun dari barang-barang inventaris. Saya sebagai Camat Sukatani berharap kepada kepala desa yang baru menerima barang inventaris yang diserahkan oleh mantan kepala desa berdasarkan surat berita acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau hasil kesepakatan bersama,” pungkasnya. | Kaslim

W ART A W AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga. Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

Distarkim Kab. Bekasi Sosialisasikan Norma Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Tahun 2012 Bekasi, Trans - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) telah menyelenggarakan sosialisasi norma penyelenggaraan jasa kontruksi di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang selama dua hari, yakni Senin sampai Selasa (1-2 Oktober 2012). Sosialisasi itu diikuti kurang lebih 110 orang peserta, sebelas SKPD, camat se-Kabupaten Bekasi, dan dua perguruan tinggi. Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi adalah Mieke Yulastari ST, Sekertaris Agung Muya ST, dibantu oleh tujuh anggota. Sedangkan penanggung jawab kegiatan adalah Drs Hj Ida Nuryadi SE Msi. Sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Sekertaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab Bekasi H Carwin SH, Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupat-

FOTO | IST

Sekdin Tarkim H Carwin SH saat memberikan sambutan pada sosialisasi norma penyelenggaraan jasa kontruksi di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang.

en Bekasi, para nara sumber, Ketua Gapensi Kab. Bekasi, Ketua LPJKD Kab. Beklasi, Ketua AIKINDO Kab. Bekasi, Ketua LPJKD Jawa Barat, para anggota panitia pengadaan

barang dan jasa Kab. Bekasi, para penyedia barang dan jasa Dalam sosialisasi itu terungkap bahwa suatu kegiatan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, untuk mela-

hirkan penyelenggaraan jasa kontruksi, agar menjadi lebih baik, dan selaras dengan ketentuan undang-undang, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya, beretika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi. Plt Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman H MH Jamary Tarigan, yang diwakili oleh Sekertaris Dinas H Carwin SH, berharap kepada para peserta agar pelaksanaan sosialisasi tidak sekedar seremonial, namun dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat menghasilkan dan mengenjawantahkan norma penyelenggaraan jasa kontruksi, yang pada akhirnya dapat tercipta penyelenggaraan barang dan jasa kontruksi yang professional. Pasalnya, sosialisasi terkait

dengan jasa kontruksi yang menghasilkan produk akhir berupa sarana dan prasarana yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Harapan yang ingin dicapai dari sosialisasi itu adalah mewujudkan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa kontruksi yang kokoh, andal, berdaya saing yang tinggi, dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Selain itu, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa kontruksi serta meningkatkan kepatuhan akan peraturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan sosialisasi sangat penting untuk memantapkan implementasi ketentuan dan regulasi pusat maupun daerah tentang kebijakan jasa kontruksi. Sebab, setiap kegia-

tan pengadaan barang jasa memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan pembangunan daerah. “Untuk itu sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif, agar ketersediaan barang jasa yang terjangkau dan berkualitas berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” ujar H Carwin SH. Dia juga berharap kepada seluruh stakeholders, baik anggota panitia maupun penyedia barang dan jasa, agar mampu menjalankan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 secara efektif. Sosialisasi diselenggarakan, antara lain untuk peningkatan pemahaman serta kepatuhan pengguna jasa terhadap norma-norma penyelenggaraan jasa kontruksi, dan terciptanya efisiensi dan efektifitas penye-

lenggaraan jasa kontruksi, meningkatkan teknologi manajemen usaha serta professionalisme. Jadi, penyelenggaraan jasa kontruksi harus mengacu juga kepada landasan hukum kegiatan seperti Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi, Perpres 70 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ, tanggal 13 Maret 2006, perihal Penyelenggaraan Jasa Kontruksi di Daerah, dan peraturan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. | Kaslim


HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK

NO.254. ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012 Irigasi Cikarang Ciherang telah diguyur limbahlimbah perusahaan besar maupun kecil, sehingga airnya tersebut berubah warna menjadi hitam dan baunya sangat menyengat.

Irigasi Cikarang Ciherang Berubah Fungsi Menjadi Solokan Raksasa Bekasi, Trans - Zaman semakin lama semakin modern. Begitu juga dengan kondisi alam, semakin lama semakin canggih dan semakin membuat sensasi. Namun, ketika irigasi kurang diperhatikan otomatis timbul sensasi baru yang sangat merugikan masyarakat banyak. Begitulah kenyataannya. Ketika Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi kurang memperhatikan Irigasi Cikarang Ciherang, banyak pihak yang mengeluh. Tapi, apa

mau dikata? Persoalannya, kini Irigasi Cikarang Ciherang berubah fungsi menjadi solokan raksasa yang lebarnya tidak kurang dari 4 meter dan panjangnya lebih dari 10 km. Irigasi ini pun dibutuhkan lebih dari seribu kepala keluarga. Artinya, banyak masyarakat yang membutuhkan air bersih sebagaimana layaknya irigasi. Namun, Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya BPLH, terkesan kurang peduli. Irigasi Cikarang Ciherang telah diguyur limbah-limbah perusa-

haan besar maupun kecil, sehingga airnya tersebut berubah warna menjadi hitam dan baunya sangat menyengat. Rakyat menjerit, tapi tak tahu kepada siapa mengadu. “Tolong kami rakyat kecil jangan diganggu tentang perairan yang satu-satunya harapan kami. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini,” keluh Tono, salah satu warga, yang menginginkan irigasi tersebut jangan dikotori limbahlimbah. Tono bersama warga lain-

nya hanya bisa berharap agar aparatur pemerintah jangan hanya berpangku tangan dengan kondisi tersebut. “Segera tindak perusahaan yang sengaja membuang limbahnya ke Irigasi Cikarang Ciherang,” ujarnya. Memang sudah sepantasnya aparatur BPLHD turun langsung ke lokasi irigasi tersebut. Airnya masih digunakan untuk mengairi sawah, bahkan menjadi sumber utama WTP perumahan-perumahan di sekitar irigasi tersebut. | Nunu

FOTO | NUNU

Hindari Isu SARA

Oknum Guru PNS Golongan IV Masih Tempati Rumah Dinas Bekasi, Trans – Guru-guru PNS saat ini sudah seharusnya berterima kasih kepada pemerintah, karena terus memikirkan kesejahteraanya, sehingga gaji guru pun tidak bisa dikatakan kecil lagi seperti dahulu kala. Apalagi dengan adanya kebijakan sertifikasi dari pemerintah pusat, guru pun mendapat gaji tambahan/tunjangan. Akan tetapi, Suryaman—seorang guru PNS di SDN. Duren Jaya XI Bekasi Timur, dengan golongan IV masih menempati rumah dinas, yang mengesankan sekolah bertambah kumuh. Seharusnya dengan golongan IV dan masa kerja yang lama, seorang guru sudah mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga bukan guru seperti Suryaman saja yang menempati rumah dinas. Di Kota Bekasi banyak sekali rumah dinas yang dijadikan tempat tinggal oleh guru. Sebenarnya rumah dinas difungsikan untuk guru, apalagi yang sudah menjadi PNS. Parahnya, ada guru yang sudah mempunyai rumah sendiri, tapi tidak mau menempatinya. Rumahnya dikontrakkan, dan guru tetap menempati rumah dinas. Namun, seperti Suryaman terus bertempat tinggal di rumah dinas dan mengajar di sekolah itu sampai melampaui 25 tahun. Perlu adanya penyegaran untuk guru dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, agar guru dapat berkembang dalam sistem ajar mengajar. Jadi, guru yang sudah lama menempati rumah dinas seharusnya berusaha agar mempunyai sarana dan prasarana sendiri seperti rumah tinggal sendiri, bukan terusmenerus menempati rumah dinas. | Geoffrey

Penanganan Kebersihan Kota Bogor Objek Study Banding Kota Sabang Bogor, Trans - Pemerintah Kota Bogor kembali mendapat kehormatan dikunjungi oleh wakil – wakil rakyat dari luar daerah. Kali ini Pemkot Bogor menerima kunjungan dari anggota DPRD Kota Sabang Naggroe Aceh Darussalam (NAD). Kunjungan DPRD Kota Sabang yang dipimpin langsung Ketuanya Abdul Manaf S, Ag, diterima Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana. “Kami datang ke Kota Bogor tujuan utamanya melakukan kunjungan kerja dan study banding soal kebersihan,” kata Abdul Manaf. Menurut Abdul Manaf, pihaknya ingin mengetahui bagaimana penanganan kebersihan di Kota Bogor dan cara mensosialisasaikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan Kota. “Kami tertarik dengan Kota Bogor karena juga merupakan salah satu Kota yang menarik kunjungan wisatawan mancanagera,” kata dia. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bogor yaitu Aim Halim Hermana mengatakan bahwa masalah kebersihan di Kota Bogor merupakan salah satu prioritas utama, meskipun masih menghadapi kendala. Diakui Aim, persoalan yang kerap kali muncul karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, ditambah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. “Meski demikian kami terus melakukan sosialisasi sekaligus mengajak kepada masyarakat dalam menangani persampahan, khususnya sampah–sampah rumah tangga,” kata Aim. | Dasukiharun

FKUB Kota Bekasi Sosialisasi Jelang Pilkada Kondisi di Kelurahan Duren Jaya sudah kondusif dan telah terjalin keharmonisan umat beragama. Bekasi, Trans - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi terus melakukan sosialisasi untuk menghindari isu SARA menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2012. Sosialisasi di 56 kelurahan yang ada di 12 kecamatan ditargetkan akan selesai akhir Oktober mendatang. ’’Jelang pilkada isu SARA mungkin saja terjadi. Tapi harapan saya dengan sosialisasi ini masyarakat bisa paham. Bisa rukun di internal, rukun antara satu dengan yang lain dan pemerintah, kalau itu dipahami saya kira isu SARA bisa dihindari,” ujar Ketua FKUB Kota Bekasi, Abdul Manan. Pada dasarnya, sosialisasi yang dilaksanakan FKUB dalam rangka menjalin dan mempererat keharmonisan umat beragama di Kota Bekasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Kerukunan Beragama, dengan dikeluar-

FOTO | GEOFFREY

Saat FKUB di GOR Bulutangkis Perum Duren Jaya Blok B. Insert: Lurah Duren Jaya Rusli, SE.

kannya Permen Bersama No 9 dan 8 Tahun 2006 (PBN). Namun, ketika sosialisasi dilaksanakan FKUB di GOR Bulutangkis Duren Jaya Blok B, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Camat Bekasi Timur Lukmanul Hakim M.Si dan Walikota Bekasi Dr H Rahmat Ef-

fendy tidak bisa hadir, karena menghadiri acara PMI di Kecamatan Rawa Lumbu. Meskipun demikian, sosialisasi tersebut berjalan sebagaimana diharapkan. Hadir dalam sosialisasi itu, antara lain Ketua FKUB Kota Bekasi H. Abdul Manan beserta pengurus FKUB,

Lurah Duren Jaya Rusli SE, Lurah Bekasi Jaya, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Bekasi Timur H Ade Abdullah, M.M.Pd, kepala sekolah yang berada di lingkungan Duren Jaya, Polinmas Kota Bekasi Shanti Sukiarti, H Deden dari Kantor Kementrian Agama Kota Bekasi, para Ke-

tua RW 01-18, para Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ibu PKK di Kelurahan Duren Jaya. Tampak juga anggota DPRD Kota Bekasi, yakni H. Rosihan Anwar dari Fraksi Golkar, dan Drs. H. Pranowo dari Fraksi PKS. Dalam sambutannya, Lurah Duren Jaya Rusli SE menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen masyarakat Kelurahan Duren Jaya, mulai para ketua RW, RT, LPM, BKM, tokoh agama, sampai tokoh masyarakat, karena kondisi Kelurahan Duren Jaya sudah kondusif dan telah terjalin keharmonisan umat beragama. Rusli mengharapkan, usai sosialisasi FKUB seluruh elemen masyarakat di Duren Jaya bisa terus menjaga toleransi dan tidak terpancing dengan isu-isu SARA yang belum ada kebenarannya. “Sarana peribadatan di Kelurahan Duren Jaya, masjid 32, musholla 40, dan gereja 2,” ujarnya. Sedangkan mengenai jumlah penduduk di Kelurahan Duren Jaya sebanyak 80.114 jiwa, yang terdiri dari 41.046 laki-laki, 39.068 perempuan, kartu keluarga 22.689 jiwa. “Berdasarkan agama yang dianut, Islam sebanyak 53.374 jiwa, Kristen 9.918 jiwa, Katolik 6.225 jiwa, Hindu 5.218 jiwa, Budha 5.179 jiwa, Konghuchu 111 jiwa, dan Kepercayaan sebanyak 28 jiwa,” paparnya. | Geoffrey

Bupati Buka Raker RY Center Cisarua, Trans - Bertempat di Hotel Seruni, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, kali ini Bupati Bogor Rachmat Yasin berkesempatan untuk membuka rapat kerja (Raker) ke III Rachmat Yasin (RY) Center, Senin (1/ 10). Selain itu, Bupati yang juga merupakan pendiri dari RY Center ini melakukan pengukuhkan kepada para pengurus RY Center masa bakti tahun 2012 hingga 2017. Dihadapan para undangan Bupati menjelaskan sejarah berdirinya RY Center, ia menegaskan

RY Center merupakan lembaga kajian untuk membantu dirinya dalam melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. “RY Center ini merupakan lembaga kajian yang para anggotanya bertugas mengkaji beberapa program untuk membantu saya dalam melayani masyarakat dan melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor hingga kini,” tegasnya Ia juga menyatakan keinginannya agar RY Center dapat membentuk sebuah Yayasan Pendidikan. “Dengan raker ini

mudah - mudahan dapat terciptanya terobosan - terobosan baru karena saya menginginkan nantinya RY Center dapat membuat sebuah lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan sekolah unggulan,” ujarnya. Tak lupa Bupati juga berpesan agar para pengurus RY Center dapat bekerja secara profesional demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor. “Dengan dikukuhkannya para pengurus yang baru ini saya berpesan agar tingkatkan kinerja demi terciptanya pembangunan yang

merata di wilayah Kabupaten Bogor, selain itu RY Center juga harus berkontribusi kepada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bogor karena RY Center merupakan mitra Pemerintah,” pesannya. Sementara itu Direktur Eksekutif RY Center Rudi Ferdian berjanji akan terus membangun Kabupaten Bogor menjadi lebih baik lagi. “Kami meminta dukungan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bogor melalui program - program kerja kami,” janjinya. Raker RY Center ke III ini akan

dilaksanakan selama dua hari, dimulai hari ini hingga 2 Oktober esok. Acara pembukaan Raker ini tampak pula dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Elly Halimah Rachmat Yasin, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Mia Amiati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno dan Bambang Gunawan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh, Ketua MUI Kabupaten Bogor Mukri Aji, serta para kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. | Dasukiharun

Djasarmen Purba-Anggota DPD RI: Kasus Bansos Harus Dituntaskan

Djasarmen Purba, Anggota DPD RI dari Kepri

Jakarta, Trans - Kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Batam yang terjadi pada 2011, hingga saat ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Kasus yang menyeret mantan Kabag Keuangan Setko Erwinta Marius dan mantan Bendahara Raja Abdul Harris cukup menyita perhatian masyarakat. Masyarakat dan kalangan LSM menuntut agar kasus ini tidak hanya berhenti pada dua nama di atas tapi setidaknya sebagai pintu masuk untuk menyeret Ahmad Dahlan sebagai walikota Batam dan Agussahiman sebagai Sekda Kota Batam. Dugaan korupsi dan kongkalikong dalam kasus ini semakin menarik karena Jaksa yang mulamula menangani kasus ini hanya dalam tempo beberapa bulan langsung diganti. Hal ini menimbulkan aroma tidak sedap adanya

permainan untuk menutupi kasus ini. “Sepengetahuan saya, dulu jaksa yang mula-mula bertugas di sana hanya dalam tempo beberapa bulan dia langsung diganti. Kenapa, karena dia membongkar kasus ini awalnya. Sampai dia sendiri datang ke pelabuhan, ke nelayan-nelayan, ke pulau-pulau. Ternyata dicek dan ricek ternyata fiktif, nah kira-kira begitu. Kemudian tidak beberapa lama Kajarinya dipindahkan. Nah Kajari yang sekarang ini katanya nggak mempersoalkan dan sebagainya kita nggak tahu,” kata Djasarmen Purba, anggota DPD RI dari Kepri. Menurut Djasarmen, kasus ini harus tuntas. Tuntasnya dalam arti seandainya memang hanya sampai sebatas Erwinta Marius dan Raja Abdul Haris, itulah tuntasnya. Tapi kalau memang ada fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa ada lagi diatasnya, ya harus tuntas sampai ke atas. Bagi anggota DPD ini, semuanya tergantung fakta persidangan. Karena memang harus merujuk pada fakta-fakta yang terjadi. Tidak bisa

hanya berangkat dari opini dan asumsi. Jika fakta persidangan mengatakan A itulah rujukannya. “Kita kan nggak boleh beropini, kecuali kalau belum ada persidangannya, kita bisa mendugaduga. Tapi karena sudah ada persidangannya, sidang itu menyatakan apa, faktanya apa. Seandainya faktanya mengatakan bahwa masih berlanjut, karena katakanlah misalnya nggak mau dikorbankan hanya sebatas kabag keuangan, maka harus berlanjut dan tuntas sampai di atas,” ujar Djasarmen. Ketika disinggung apakah sebagai anggota DPD RI yang mewakili Kepri, ada rencana untuk mempertanyakan hal ini kepada instansi terkait. Djasarmen mengatakan kalau sampai saat ini dirinya belum ada rencana untuk mempertanyakan itu. Hal ini karena fakta persidangan dari kasus ini belum diketahuinya. “Karena apa, karena fakta persidangan itu kita belum ketahui. Tapi kalau seandainya nanti anda bisa memberikan kepada saya fakta persidangannya yang menyatakan bahwasanya itu masih ada atau belum tuntas, saya langsung yang bi-

cara nanti untuk mempertanyakan hal itu. Jadi fakta persidangannya sudah sejauh mana. Artinya kita belum berani langsung underspot kalau hanya sebatas dugaan-dugaan, atau hanya sebatas katakanlah menurut “katanya”-”katanya”. Karena yang kita akui adalah fakta persidangan,” jelas Djasarmen. Maraknya Perjudian Terkait dengan kembali maraknya arena perjudian yang terjadi di Batam, ini juga menimbulkan pertanyaan. Padahal enam bulan lalu sudah disegel oleh aparat Kepolisian dari Mabes Polri. Jenis permainan judi yang marak adalah Galper atau galangan permainan. Sebagai gambaran, disana ada 20 titik. Salah satunya di Mall Nagoya Hill. Disitu ada sekitar 50 mesin. Estimasi omsetnya sehari sekitar 1 milyar. Untuk hal ini, menurut Djasarmen, tergantung ijin. Apakah yang di Nagoya Hill atau di tempat lain itu ada ijinnya atau tidak. Ijin yang boleh dikeluarkan oleh dinas pariwisata itu bukan judi tapi adalah permainan tanpa ada unsur uang dan sebagainya, atau olahraga dan se-

bagainya. Itu yang boleh diijinkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semuanya itu mempunyai ijin atau tidak. Kalau tidak ada ijinnya, itu harus diberantas. Kemudian yang kedua, seandainya ada ijinnya tapi disalahgunakan, artinya tidak sesuai dengan isi ijin, sehingga ada permainan-permaian, itu harus diberantas. Djaserman menambahkan, jangan sampai nanti ijin dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang perlu disalahkan, dua instansi yang terkait. Kalau benar apa yang anda katakan itu, berarti tidak ada pengawasan dari yang mengeluarkan ijin. “Artinya bagi yang mengeluarkan ijin juga harus dikasih peringatan. Apalagi yang melakukan ini. Ini artinya disamping dia membohongi di satu sisi surat persetujuan atau ijin, yang kedua dia juga mau mencoba judi. Sementara judi itu sesuai undang-undang pasal 303 itu kan tidak boleh. Tergantung ijinnya. Saya nggak bisa menyebut boleh atau nggak boleh, tetapi tergantung ijinnya,” pungkasnya. | Gaus Kaisuku


HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS REGIONAL

NO. 254. ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Kepala UPTD Berprofesi Jadi Calo | Berhasil Raup Puluhan Juta Rupiah Bekasi, Trans - Seorang Kepala Unit Pelayanan Tekhnis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar di Kabupaten Bekasi berinisial U, nekad nyalo demi mendapatkan uang puluhan juta rupiah dari sejumlah guru pengajar dan pengawas di wilayah kecamatan tersebut. Sumber Trans mengatakan bahwa modus yang dilakukan oleh Kepala UPTD berinisial U tersebut adalah dengan cara mengiming-imi-

ngi ke beberapa korban yang masih berstatus guru pengajar agar naik jabatan alias dipromosikan menjadi kepala sekolah. Untuk mendapatkan jabatan tersebut para korban harus memberikan jaminan uang puluhan juta rupiah berikut berkas-berkas yang akan diajukan kepada Bupati. Menurut sumber Trans bahwa uang terse but diserahkan kepada Kepala UPTD U, tanpa kwitansi

dengan alasan saling percaya selaku atasan. Yang sangat memprihatinkan bahwa penyerahan uang sejak 2011 dan dijanjikan sekitar bulan April 2012 sudah terealisasi. Namun hingga saat ini janji-janji Kepala UPTD U tersebut hanyalah isapan jempol. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala UPTD tersebut, dia mengaku telah menerima sejumlah uang dari para korban tersebut. Dia juga

mengaku semenjak uang tersebut diterima dari para korban hingga saat ini belum ada pengangkatan kepala sekolah SD di Kabupaten Bekasi. Disinggung soal uang yang dia terima dari para korban, dia menganggap bahwa hal itu sudah biasa. “Ya, uang itu kan juga untuk melengkapi berkas-berkasnya dan saya ingin membantu mereka supaya bisa naik jabatan jadi kepala sekolah, namun dengan prosedur yang ber-

laku,” katanya. Walau dirinya sudah pindah tugas ke kecamatan lain namun dia masih tetap mengumbar janji akan mengurus pengangkatan jabatan calon kepala sekolah tersebut, meski para korban sudah pesimis. Karena dia telah mengembalikan sebagian uang terhadap dua orang korban, bukankah itu merupakan bukti ketidak mampuannya untuk mengurus naik jabatan?

Menurut praktisi hukum Ferdinand Montororing,SH bahwa perbuatan Kepala UPTD tersebut sudah memenuhi unsur pidana. Jika dilihat dari perbuatannya memenuhi unsur pasal penipuan atau pasal 378 KUHP. Tidak jadi soal jika alasan tanpa kwitansi saat penerimaan uang, jika memang ada beberapa saksi yang melihat saat penyerahan uang, kata Montororing. | Lora

Dampak Kekeringan, Pengadaan Beras Bulog Menurun Masyarakat tidak perlu khawatir, karena stok beras bulog sangat aman enam bulan ke depan.

Bandung, Trans - Akibat musim kemarau berkepanjangan pengadaan beras bulog di wilayah Jawa Barat menurun. Dari biasanya 4.000-5.000 ton per hari, kini hanya sekitar 2.0003.000 ton saja. Kepala Divre Bulog Wilayah Jabar, Usep Karyana melalui Kasi Humas Sumarna kepada Koran Transaksi, belum lama ini mengakui adanya penurunan pe-

ngadaan beras bulog akibat musim kemarau. “Benar ada penurunan dalam pengadaan beberapa bulan ini. Kalau tadinya pengadaan mencapai antara 4.000-5.000 ton per hari, kini hanya sekitar 2.000-3.000 ton saja per harinya,” ujarnya Namun, menurut Sumarna, penurunan pengadaan dalam beberapa bulan terakhir ini tidak akan berpengaruh terhadap tar-

get pegadaan tahun 2012 yang mencapai 550.000 ton. “Kita optimis target pengadaan tahun 2012 akan terpenuhi. Apalagi sekarang hanya tinggal 150.000 ton lagi,” ujarnya Dikatakan Sumarna, Bulog Divre Jabar pada prinsipnya tidak membatasi pengadaan beras pada angka 550.000 ton saja. “Tapi sebanyak-banyaknya. Karena kita ingin menjadi Divre

yang mandiri,” katanya Selain itu, Sumarna juga menyatakan agar masyarakat tidak perlu khawatir, karena stok beras bulog sangat aman. Bahkan, menurutnya, stok beras Bulog Divre Jabar cukup hingga enam bulan ke depan. “Ya, masyarakat tidak perlu khawatir, stok kita aman untuk enam bulan ke depan,kok!,” tegasnya. | Arso/Iwan

Abubakar Tidak Rekomendasikan Swastanisasi Mata Air Cilayung KBB-Trans - Bupati Bandung Barat, H. Abubakar memastikan tidak akan memberikan ijin atau rekomendasi apapun kepada pihak swasta yang ingin melakukan pengelolaan terhadap sumber mata air Cilayung, Desa Kertawangi, Kec. Cisarua dan juga bagi berbagai sumber mata air lainnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama yang keberadaannya berdampak langsung pada masyarakat. Hal tersebut diutarakan Kepala Bidang Pemanfaatan Pengairan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat, Edi Setiadi dalam acara kerjabakti membersihkan dan memelihara Mata Air Cilayung dan Aliran Sungai Cimeta, belum lama ini. “Kami sudah melakukan berbagai pengkajian terhadap Mata Air Cilayung ini, dan berdasar petunjuk dan arahan pimpinan maka kami tidak akan memberikan ijin atau rekomendasi apapun kepada pihak swasta yang ingin melakukan swastanisasi pada sumber mata air ini, termasuk juga pada berbagai sumber

FOTO | IST

Seorang petani selada air menunjukkan pipa yang sudah terpasang di Kampung Cipeusing, Desa Kertawangi, Kec. Cisarua, Kab. Bandung Barat. Pipa tersebut digunakan untuk mengambil air dari mata air Cilayung.

mata air lainnya yang ada diseluruh Kabupaten Bandung Barat guna memberikan perlindungan terhadap sumber mata air,” ujar Edi dihadapan Bupati Bandung Barat dan ratusan masyra-

kat dari 4 kecamatan pengguna manfaat aliran sungai Cimeta. Karena menurutnya, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Mata Air Cilayung dan Sungai Cimeta sangat dirasakan

Abubakar : Wujudkan 2012 Berprestasi KBB, Trans - Untuk mewujudkan pencanangan Tahun 2012 sebagai tahun berprestasi, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar meminta segenap Aparat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk tidak berleha-leha, mengingat waktu terus bergulir dan hampir tiba di akhir tahun. Salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan terus berkoordinasi melalui komunikasi yang dilakukan antar instansi melalui budaya bersilaturahmi, sehingga timbul pengertian dan saling memahami terhadap semua persoalan yang ada. “Saya rasa tidak akan ada yang sulit untuk dilakukan selama kita terus berusaha dengan skuat kemampuan dalam menjalankan mandat dari atasan agar keberadaan kita selama ini bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Dan saya tetap optimis tahun 2012 berprestasi bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan,” kata Abubakar dalam

sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Perumahan Nasional Tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012, di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini. Abubakar juga menghimbau agar para aparat bisa mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya masing-masing dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan dengan menggali berbagai potensi yang ada, sehingga tupoksi bisa berfungsi dengan benar. “Manfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi dan berkontribusi kepada masyarakat dan negara, mengingat masa tugas kita yang dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, cita-cita tahun 2012 sebagai tahun berprestasi bisa terwujud,” ungkapnya. | Arso

manfaatnya bagi masyarakat di Kec. Padalarang, Cipatat, Ngamprah dan Cisarua sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian di 4 kecamatan tersebut. Jadi, jika mata air ini diberikan

Meningkat, Layanan Pertanahan Di Kota Cimahi Cimahi, Trans - Layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi kini dirasakan masyarakat meningkat. Peningkatan dirasakan terutama dalam hal kecepatan dan ketetapan waktu, khususnya pada layanan penyelesaian sertifikat. Hendy, Penduduk Komplek New Pharmindo, Cibeurem, Cimahi menyatakan rasa puasnya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Menurutnya, pelayanan BPN Kota Cimahi sekarang sudah sangat maju dan profesional. Selain penyelesaian lebih cepat juga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari tarif sebagaimana yang sudah ditentukan. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Ir Zen Widyatmaka M.Eng, Sc, melalui Kasi HTPT, Ekadiana SH, saat ditemui di kantornya membenarkan kalau pihaknya selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia bersyukur kalau ada masyarakat yang merasa puas dengan layanan BPN Kota Cimahi. Namun begitu, kata Eka, pihaknya tidak merasa puas atas apa yang telah berhasil di-

Setelah Ditingkatkan, Ruas Kadipaten-Sumedang Mulus Sumedang, Trans - Ruas Sumedang-Kadipaten kini relatif mulus menyusul hampir selesainya pengerjaan peningkatan di ruas nasional itu. Saat tim Koran Transaksi memantau ke lapangan, Selasa, pekan lalu, pekerjaan tampak hanya tinggal yang ringanringan saja. Pekerjaan yang agak berat paling tinggal (rigit) pembetonan di tanjakkan Nyalidung. Namun pihak kontraktor tampak sedang menyiapkan pembetonan dan diperkirakan akan selesai kurang dari dua puluh hari. Selain itu, tampak pula pemasangan tiang pancang atau borfile di sekitar 3 km sebelum tanjakkan Nyalindung, dari arah Kadipaten. Kamto, Staf Proyek dari PT

Seneca, saat ditemui di basecampnya di kawasan Nyalindung, membenarkan pekerjaan proyek peningkatan di ruas KadipatenSumedang tinggal sedikit lagi. “Benar pengerjaan proyek peningkatan ini tinggal sedikit lagi. Selain pengerjaannya kita kebut. Juga kita terbantu oleh cuaca yang sangat mendukung. Sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan pekerjaan,” ujarnya. Kamto optimis proyek peningkatan sepanjang 10 km, atau tepatnya dari km 59-69 di ruas Kadipaten-Sumedang ini selesai tepat waktu. Bahkan ia berharap bisa selesai lebih cepat, sebelum Desember 2012. “Kita optimis bisa selesai lebih cepat dari waktu kontrak. Apalagi cuaca sekarang sa-

pada swasta maka dikhawatirkan akan berdampak langsung pada masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut. Sementara itu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menjelaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga keberadaan sumber mata air harus selalu dilindungi, dipertahankan dan dipelihara dengan baik. “Karena walau bagaimanapun dalam kehidupan manusia tidak bisa terpisahkan dengan keberadaan alam, sehingga harus senantiasa dipelihara keberadaannya. Dan saya menjelaskan tidak akan memberi ijin apapun kepada pihak swasta yang ingin mengeksploitasi sumber mata air yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama yang sangat dirasakan manfaat dan keberadaannya oleh masyarakat banyak,” tutur Abubakar. Mendengar pernyataan tersebut, ratusan masyarakat dari 4 kecamatan yang menghadiri kegiatan ini sontak berteriak sambil menyerukan dukungannya atas keputusan yang diambil oleh Abubakar. | Arso

ngat mendukung,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan pembetonan di tanjakkan Nyalidung setebal 38 cm dengan panjang 370 meter. Selain faktor cuaca cepatnya penyelesaian kegiatan proyek ini, menurut Kamto, karena dukungan dari semua pihak terkait terutama aparat kepolisian setempat. Mereka membantu dalam pengaturan lalulintas bila terjadi kemacetan saat pengerjaan proyek, terutama saat kegiatan overlay. “Kita selalu koordinasi tidak saja dengan pihak Polres, tapi juga dengan aparat pemerintahan setempat dan LSM, serta pihak terkait lainnya. Alhamdulillah, pekerjaan kita berjalan lancer tanpa kendala,” pungkasnya. | Arso/Iwan

capai sekarang. Menurutnya. BPN Kota Cimahi terus berbenah diri menuju pelayanan prima kepada masyarakat. “Pokoknya, melalui program sapta tertib pertanahan, pelayanan kepada masyarakat akan terus kita tingkatkan,” ujarnya Dijelaskan Eka, BPN Kota Cimahi selain melayani masyarakat dalam pengurusan sertifikat biasa, juga menyelesaikan pensertifikatan program strategis seperti prona, larasita dan redistribusi. Menurutnya, untuk program prona pada tahun 2012 ini ditargetkan sebanyak 250 bidang. Sementara pada tahun 2011 sudah diselesaikan sebanyak 300 bidang. Diakui Eka, pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Cimahi relatif mudah dibanding dengan daerah lainnya di Jawa Barat. Karena wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Cimahi hanya memiliki tiga wilayah kecamatan dengan luas sekitar 4.000 hektare. Selain itu, lanjut Eka, di Kota Cimahi pertanahannya banyak dimiliki atau menjadi aset institusi pemerintahan/TNI. “Karena itu, pengurusan masalah pertanahan di Kota Cimahi relatif lebih muda,” ungkapnya. | Arso/Iwan

FOTO | MUCHTAR

Hj Sumiati M2 bersama Hiu Hindiana, Nursuyanti dan H Mustofa.

Hj Sumiati Pada Halal Bi Halal PBB

Ternyata Ibu Sumiati Orang Pintar Bekasi, Trans - Acara Halal Bi Halal Partai Bulan Bintang Kota Bekasi dihadiri 500 orang lebih yang terdiri pengurus DPC, DPAC dan Ranting se-Kota Bekasi, serta pengurus DPW dan DPP PBB, di Kota Bekasi, berjalan semarak. H Mustofa sebagai ketua DPC PBB Kota Bekasi dalam sambutannya mengajak segenap pengurus, kader dan simpatisan untuk bersama-sama serta bekerjasama membangun dan membesarkan partai ke depan seperti yang diamanahkan pada Milad PBB di Bandung, dimana Pemilu 2014 adalah tonggak sejarah bangkitnya PBB. “Mari kita bersama-sama serta bekerjasama membesarkan partai kedepan, agar kita bisa duduk kembali di parlemen seperti amanah Milad Partai di Bandung. Salah satu yang harus kita perjuangkan dalam waktu dekat ini adalah memenangkan Pemilukada Kota Bekasi dengan menjadikan pasangan Sumiati-Anim menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi,” ajaknya semangat. Hj Sumiati dalam kesempatan sambutan sekaligus perkenalannya dengan segenap pengurus dan simpatisan PBB Kota Bekasi mengharap do’a restu dan dukungan. “Mari bersama kita selamatkan Kota Bekasi dan kita lanjutkan program pembangunan yang tertunda dari Bapak Mochtar Muhammad, yaitu bekasi cerdas, sehat dan ihsan. Saya yakin dengan kebersamaan dan kerja keras, Insyaalloh kita akan menggapai kemenangan pada Pemilukada kota bekasi 2012 ini,” paparnya. Saat Hj Sumiati berkesempatan memberikan sambutan, aplaus segenap hadirin bergemuruh. “Ternyata ibu Hj Sumiati itu orang pintar, ya. Tidak seperti yang orang katakan, bahwa SM2 hanya seorang ibu rumah tangga, sehingga banyak yang menyangsikan kemampuannya. Setelah saya bertemu dan saya dengar langsung, saya sangat yakin beliau mampu menjadi kepala daerah yang hebat,” ujar Nursuyanti, salah satu peserta yang hadir yang bekerja sebagai perawat senior di RS Mitra Keluarga Bekasi. | Muchtar Q

Mancing Mania Waras Wasisto

Lanjutkan Program M2 Yang Tertunda Bekasi, Trans - Banyak jalan menuju roma, banyak cara untuk mencari simpati dan dukungan. Itulah yang dimanfaatkan Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Waras Wasisto, yang didampingi pengurus PAC PDI-P Rawalumbu dan Jatiasih, saat bersilaturahmi dengan para mancing mania di Pemancingan Mede Doyong, Kelurahan Jakamulya, Bekasi Selatan. Menurut Waras mancing mania gratis ini diadakan dalam rangka sosialisasi pasangan SM2-Anim dalam Pilkada Kota Bekasi. “Harapan saya pasangan yang kita usung akan mampu meneruskan perjuangan pak muchtar mochammad yang tertunda selama ini. Semoga masyarakat Kota Bekasi mampu berpikir jernih dalam menentukan pilihannya dan pasangan SM2-Anim menjadi pemenangnya,” ujarnya. Bakri, Ketua DPAC PDI-P memandang bahwa para mancing mania ini adalah salah satu kelompok/bagian yang potensial dalam menentukan kemenangan SM2Anim. “Jumlahnya cukup besar. Saya yakin cara ini mampu menjadi alat sosialisasi yang efektif,” ujarnya. | Muchtar Q

Pendapatan Parkir Bandung Barat Belum Optimal Bandung, Trans - Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tulang punggung pembangunan. Karenanya PAD terutama dari retribusi sektor Perparkiran dan Terminal harus dikelola secara baik dan optimal. Sayangnya pendapatan daerah dari kedua sektor tersebut, di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum optimal terutama dari sisi penggaliannya. Meskipun dari sisi target kedua objek retribusi tersebut dapat dilampaui bahkan meningkat setiap tahunnya. Namun dari sisi penggalian masih dirasa kurang, misalnya belum digarapnya objek parkir di luar badan jalan (offstrret). Kepala Teknik/Sarana Perparkiran dan Terminal Dishub KBB, Irmansyah saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini mengakui kalau penggarapan dari perparkiran belum optimal. “Benar

kita belum garap perparkiran offstreet. Padahal dalam Perda, perpakiran offstreet itu ada. Karena itu ke depan perparkiran di luar badan jalan ini akan kita laksanakan,” ujarnya Menurut Irmansyah, pemungutan retribusi perparkiran offstreet selama ini masih terkendala oleh kesadaran para pemilik gedung, seperti hotel,mal dan restoran. “Ke depan sesuai dengan Perda, maka objek parkir offstreet ini akan kita optimalkan. Kalau ini kita laksanakan maka pendapatan dari sumber perparkiran pasti akan meningkat signifikan,” ujarnya. Selain itu, lanjut Irmansyah, pemungutan retribusi perparkiran offstrret (di gedung/mal) juga terkendala karena adanya overlapping dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dam aset Daerah (DPKAD). Karena selama ini, katanya,

DPKAD memungut pajak perparkiran pada pemilik gedung/mal. Sesuai Tupoksinya Sementara itu, Surasdi Arso, pengamat masalah sosial pemerintahan menyatakan perparkiran bukan obyek pajak. Karena parkir bukan bagian dari pendapatan perusahaan. Parkir adalah objek retribusi. “Karena itu, yang namanya parkir baik offstrret maupun onstrret adalah menjadi kewenangan instansi pemungut retribusi,” tandasnya. Karena itu pula, lanjut arso, pemungutan retribusi objek parkir offstreet idealnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan di masing-masing kabupaten/kota. “Sesuai tupoksinya Dishub berhak untuk memungut perparkiran termasuk perparkiran offstreet,” tegasnya. | Iwan/Ars


NO.254. ‰ TH XIII

TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Indonesia Capai Tiga Tujuan Pembangunan Milenium Jakarta, Trans - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil mencapai tiga tujuan atau komitmen pembangunan milenium atau Millenium Development Goal”s (MDG”s). “Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan dalam mencapai tujuan pembangunan milenium,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/10). Ia menyebutkan, tantangan glo-

bal tersebut meliputi perdagangan bebas, fluktuasi harga minyak, perubahan iklim dan pemanasan global, serta krisis ekonomi di kawasan Eropa. Armida menjelaskan, capaian tujuan MDG”s dapat dikelompokkan menjadi tiga hal. Pertama, tujuan yang berhasil dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau sebelum 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya. Adapun tujuan yang berhasil dicapai Indonesia antara lain pencapaian proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari satu dolar

Nilai Ekspor Kian Anjlok Jakarta, Trans - Nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2012 hanya mencapai 14,12 miliar dolar AS atau turun 12,27 persen dibanding ekspor Juli 2012 sebesar 16,09 miliar dolar AS. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Agustus 2011, turun hingga mencapai 24,30 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, penurunan ekspor periode Agustus 2012 tersebut terjadi di sektor minyak dan gas (migas) dan nonmigas. “Nilai ekspor migas turun 2,3 persen dari 2,92 miliar dolar AS menjadi 2,85 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor nonmigas turun 14,49 persen, yaitu dari 13,17 miliar dolar AS menjadi 11,26 miliar dolar AS,” kata Suryamin di Jakarta. Dia lantas memerinci, penurunan ekspor migas akibat anjloknya ekspor hasil migas sebesar 38,12 persen menjadi 220,5 juta dolar AS, dan ekspor gas turun 3,19 persen menjadi 1,66 miliar dolar AS. Sedangkan penurunan ekspor nonmigas selama Agustus 2012, dipicu penurunan pada komoditas lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 666,3 juta dolar AS dari 2,25 miliar dolar AS menjadi 1,59 miliar dolar AS. Disusul penurunan karet dan barang karet dari 892 juta dolar AS menjadi 795 juta dolar AS. Secara kumulatif Januari-Agustus 2012, nilai ekspor Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 5,58 persen dari 134,68 miliar dolar AS menjadi hanya 127,17 miliar dolar AS. “Selama delapan bulan pertama 2012, nilai ekspor masih didominasi bahan bakar mineral yang mencapai 17,83 miliar dolar AS, disusul lemak dan minyak hewan/nabati 14,09 miliar dolar AS,” ujar Suryamin. Menurut dia, meski terjadi penurunan ekspor terutama nonmigas akibat krisis Eropa, namun permintaan terhadap komoditas tekstil dari Indonesia tetap tinggi, terutama dari Amerika Serikat. “Ekspor komoditas lainnya yang juga masih tinggi adalah produk karet dan barang karet,” ujarnya. Berdasarkan negara tujuan, dia mengatakan, secara kumulatif Januari-Agustus ekspor nonmigas Indonesia tertinggi masih ke China yang mencapai 13,37 miliar dolar AS. Disusul Jepang senilai 12,57 miliar dolar AS, Amerika Serikat 9,9 miliar dolar AS. Total pangsa pasar ekspor nonmigas ke tiga negara itu mencapai 35,41 persen, dari total ekspor nasional yang mencapai 101,23 miliar dolar AS. Sedangkan ekspor nonmigas ke negara ASEAN yang mencapai 25,6 miliar dolar AS mengontribusi sekitar 25 persen dari total ekspor nonmigas. Ekspor didominasi ke tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara ekspor nonmigas ke Uni Eropa terbesar ke Jerman yang mencapai 2,08 miliar dolar AS. Disusul Inggris 1,16 miliar dolar AS dan Prancis 774 juta dolar AS. Di lain pihak, BPS mencatat impor Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 13,87 miliar dolar AS atau turun 15,21 persen dibanding impor periode Juli 2012 sebesar 16,35 miliar dolar AS. Direktur Statistik Distribusi BPS Satwiko Darmesto mengatakan, penurunan impor periode Agustus 2012 karena berkurangnya impor nonmigas dari 13,59 miliar dolar AS menjadi 10,56 miliar dolar AS. “Walaupun impor migas mengalami peningkatan sebesar 19,97 persen, akibat impor minyak mentah dan hasil minyak, namun penurunan impor nonmigas membuat total impor lebih rendah dibanding periode sebelumnya,” katanya. Menurut dia, penurunan impor pada Agustus 2012 dengan sendirinya mengakibatkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir mencatat surplus. Satwiko mengakui, penurunan impor itu cukup mengejutkan. Terutama impor bahan baku dan bahan penolong. Peluang penurunan impor ke depan masih terbuka, namun seberapa jauh penurunannya belum bisa diketahui secara pasti. “Sekarang impor tidak besar karena sudah melewati masa Lebaran dan persediaan secara umum cukup. Tapi, apakah bisa berlanjut di bulan-bulan berikutnya, kita lihat saja nanti,” ujar Satwiko. Pada Agustus 2012, neraca perdagangan mengalami surplus 248,5 juta dolar AS. Sedangkan secara akumulasi JanuariAgustus 2012 mencapai sekitar 496,7 juta dolar AS. Pada Agustus 2012 ekspor Indonesia tercatat sebesar 14,12 miliar dolar AS dan impor mencapai 13,87 miliar dolar AS, sehingga terjadi surplus sekitar 248,5 juta dolar AS. Secara akumulasi JanuariAgustus 2012, nilai ekspor Indonesia mencapai 127,17 miliar dolar AS. Sedangkan impor 126,67 miliar dolar AS, sehingga terjadi surplus sebesar 496,7 juta dolar AS. Di tempat terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari memperkirakan, defisit neraca perdagangan (current account deficit/CAD) bisa kembali terjadi dalam waktu dekat jika pemerintah tidak mendukung pengusaha lokal untuk mengembangkan usahanya. “Sebab, kondisi ekonomi global memaksa negara-negara lain mengalihkan tujuan ekspornya ke Indonesia. Jika pengusaha lokal tidak berkembang, maka barang impor yang masuk tidak dapat diimbangi dengan ekspor,” kata dia. | Martin L Revitalisasi Bulog.

FOTO | ILUSTRASI

AS per kapita per hari. Kemudian, keberhasilan dalam mencapai rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap lakilaki dengan usia 15-24 tahun. Selain itu, Indonesia juga berhasil dalam melakukan pengendalian penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru Tuberkulosis. Kemajuan Bermakna 2015 Untuk tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau sebelum tahun 2015 antara lain prevalensi

balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang menderita suatu penyakit atau kondisi pada waktu tertentu. Kemudian, adanya kemajuan dalam APM Sekolah Dasar, kesetaraan gender di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, dan mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka. Sedangkan untuk tujuan MDG”s yang masih memerlukan upaya keras dalam pencapaiannya antara lain penanggulangan ke-

miskinan, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi HIV/AIDS dari total populasi, penurunan emisi gas rumah kaca, serta rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum dan rumah tangga dengan akses sanitasi rendah. Armida menambahkan, keberhasilan dalam pencapaian target MDG”s hingga saat ini ternyata juga masih menghadapi tantangan dari dalam negeri yakni masih adanya kesenjangan capaian MDG”s antarwilayah, antartingkat sosial ekonomi serta gender. Tantangan lainnya adalah masih

terbatasnya sumber daya bagi pelaksanaan strategi “mainstreamming” MDG”s ke dalam kebijakan daerah, dan belum optimalnya sinergi pusat dan daerah, serta terbatasnya ketersediaan data dan informasi capaian target MDG”s di tingkat kabupaten/kota. “Untuk itu, kita semua perlu bersepakat agar seluruh tantangan tersebut dapat kita hadapi melalui penyusunan strategi yang lebih baik agar seluruh target MDG”s dapat tercapai pada waktunya, pusat dan daerah diharapkan pula untuk lebih bersinergi dalam mewujudkan pencapaian MDG”s,” ujarnya. | Fiq

Aksi Demo Ancam Investasi RI

Tertibkan perusahaan alih daya (outsourcing) yang tidak profesional dan sering mengabaikan hak para buruh/ pekerja.

Jakarta, Trans - Aksi mogok kerja dan demonstrasi buruh di berbagai daerah sepanjang Rabu (3/10), berisikan tuntutan agar pemerintah lebih mengawasi pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Aksi buruh tersebut juga diselenggarakan sebagai desakan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan perwujudan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh yang harmonis dan dinamis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, pemerintah dan DPR lamban dalam merespons berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Khususnya dalam hubungan industrial menyangkut sistem kerja outsourcing dan kontrak serta upah murah. Aksi mogok kerja dan demo buruh yang terus-menerus, tidak saja merugikan kalangan dunia usaha, tapi juga mengancam iklim investasi dan usaha di Tanah Air. “Untuk itu, selain pemerintah pusat dan DPR, pemerintah daerah bersama DPRD juga harus aktif menyelesaikan berbagai kendala perburuhan di daerah. Jangan hanya melempar tanggung jawab ke pusat saja,” katanya.

FOTO | IST

Aksi mogok kerja dan demonstrasi buruh, Rabu (3/10).

Sofjan Wanandi juga mendesak pemerintah menertibkan perusahaan alih daya (outsourcing) yang tidak profesional dan sering mengabaikan hak para buruh/pekerja. Apalagi tuntutan buruh terkait penghapusan outsourcing dan upah murah selama ini dipicu oleh praktik menyimpang dari sistem kerja outsourcing dan kontrak. Selama ini tidak ada tindakan tegas terhadap pengusaha jasa outsourcing yang nakal. “Praktik nakal perusahaan jasa outsourcing yang selama ini justru membuat hubungan industrial antara buruh dan pengusaha tidak baik. Masalah ini yang memicu terjadinya aksi demo besar-besaran tersebut,” katanya. Menurut dia, banyak perusahaan jasa outsourcing yang dalam praktiknya mengambil komisi dari upah yang diberikan perusahaan tempat buruh itu bekerja. Selain itu, perusahaan

jasa outsourcing juga memiliki hak untuk menarik pekerja yang sudah dikontrak oleh perusahaan. Belum lagi upaya untuk menekan serendah-rendahnya upah buruh, sehingga pengusaha pengerah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. “Ini yang juga harus diselesaikan. Memang tidak seluruh perusahaan jasa outsourcing bermasalah, tetapi pada kenyataannya perusahaan outsourcing di Indonesia juga banyak dimiliki pejabat, pengurus serikat pekerja, pengusaha atau pejabat di perusahaan bersangkutan. Jadi pemerintah harus mengawasi dan menertibkan perusahaan outsourcing, sehingga pekerja yang tenaganya digunakan perusahaan memiliki kepastian dalam hal pendapatan,” ujar Sofjan. Untuk itu, menurut Sofjan, pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 64, 65, dan 66 yang mengatur perjanjian antara perusahaan alih daya dengan pihak perusahaan pemberi kerja. Hubungan kerja sama antara perusahaan outsourcing dan perusahaan pengguna seharusnya diikat dengan suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian kedua pihak, maka berbagai permasalahan yang timbul, seperti perselisihan di kemudian hari, dapat diatasi, karena ada kepastian hukum. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, hanya pekerjaan tambahan di luar bisnis inti perusahaan yang bisa dialihdayakan (outsourcing). Sesuai dengan ketentuan, pekerjaan itu, seperti jasa pelayanan kebersihan (cleaning service), keamanan, tranportasi, katering, dan pekerjaan penunjang pertambangan, serta pekerjaan

lainnya. Untuk itu, pelaksanaan outsourcing harus mengacu pada UU Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya. Dia lantas mengakui bahwa praktik outsourcing memang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan, antara lain dengan mengalihdayakan pekerjaan yang merupakan pekerjaan inti. Untuk itu, pelaksanaannya yang harus diawasi dengan ketat. “Untuk pekerjaan inti, harus ada hubungan kerja langsung antara pengusaha dan para buruh/pekerja. Untuk itu, gubernur dan bupati/wali kota harus melakukan penertiban dan secara bertahap menghentikan perusahaan pengerah tenaga kerja yang melakukan penyimpangan. Namun, proses penertiban memakan waktu, sehingga serikat kerja/buruh harus bersabar dan tidak melakukan aksi yang bisa merugikan perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat lainnya,” ucap Muhaimin. Seperti diketahui, ribuan buruh di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Karawang, serta berbagai daerah lainnya di Indonesia, melakukan aksi mogok nasional, Rabu (3/10). Elemen buruh yang terlibat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek). Aksi serentak dilakukan di Jakarta dan sekitarnya serta sejumlah daerah yang merupakan sentra industri, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan (Sumut), Batam (Kepulauan Riau), Makassar (Sulsel), dan daerah lainnya. | Syaki Chevalier

Telkomsel Dipailitkan

Tifatul Berkaca Dari Lepasnya Indosat Jakarta, Trans - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring berharap agar Telkomsel lepas dari vonis pailit. Untuk itu, Tifatul mengaku dirinya telah menelepon Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Saya sudah telpon Pak Dahlan, bahwa masalah ini serius. Ya, Pak Dahlan koordinasi dengan Telkomsel secara intensif,” ujar Tifatul. Hal ini diungkapkan Tifatul usai menghadiri Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah 2012-2014 di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati,

Jakarta Pusat, Rabu (3/10). Tifatul menyayangkan jika Telkomsel sampai pailit. Menurutnya, kondisi Telkomsel saat ini tidak layak untuk pailit. “Pelayanannya masih bagus, pelanggannya juga masih banyak. Kalau dari keuangan juga masih aman. Keputusan ini mengagetkan semua orang. Gak cuma saya kan?” lanjutnya. Untuk itu, dia memberi alternatif vonis selain pailit. “Vonisnya, misalnya bayar paksa gitu, ya bayar saja. Kan keputusannya bukan satu-satunya pailit. Misalnya pengadilan atau MA vonis bayar paksa dengan denda. Ya bayar saja,” ujar Tifatul. Selain itu, Tifatul juga mengingatkan agar Telkomsel perlu dilindungi, mengingat pengala-

man lepasnya Indosat dari genggaman milik nasional. “Saya hanya ingin membela bahwa ini merah putih. Itu saja. Kepada MA, kita juga ingatkan. Indosat dulu juga kita sayangkan. Apakah ini (Telkomsel) akan dilepas lagi, kan tidak mungkin,” tuturnya. Meski telah mengingatkan Dahlan Iskan tentang betapa seriusnya masalah ini, Tifatul mengaku tak memberikan usul atau saran apapun. “Ya gak perlu, sudah pinter kok (Dahlan Iskan-red.),” pungkasnya. Telkomsel sendiri merupakan operator yang memiliki jumlah pelanggan seluler terbesar di Indonesia, dengan komposisi kepemilikan saham 65% milik Telkom dan 35% SingTel, Si-

ngapore. Sementara Indosat, menurut catatan Wikipedia, tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1980. Dimana saat itu seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hingga pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia menjual 41,94% kepemilikan saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia. Dengan demikian, Indosat menjadi milik asing. Pada bulan November 2003, Indosat melakukan penggabungan usaha tiga anak perusahaannya (akuisisi) PT Satelindo, PT IM3, dan Bimagraha, sehingga menjadi salah satu operator selular terbesar di In-

donesia. Pada 1 Maret 2007, STT menjual kepemilikan saham Indosat sebesar 25% di Asia Holdings Pte. Ltd. ke Qatar Telecom. Berlanjut pada 31 Desember 2008, saham Indosat dimiliki oleh Qatar Telecom secara tidak langsung melalui Indonesia Communication Limited (ICLM) dan Indonesia Communications Pte Ltd (ICLS) sebesar 40,81%, sementara pemerintah Indonesia dan Publik memiliki masing-masing 14,29% dan 44,90%. Sampai akhirnya, pada tahun 2009, Qatar Telecom menguasai 65% saham Indosat melalui tender offer, dengan memiliki tambahan 24,19% saham seri B dari publik. | Fiq

Draf Rekomendasi Revitalisasi Bulog Segera Diserahkan Jakarta, Trans - Kementerian Koordinator Perekonomian berjanji menyerahkan draf rekomendasi revitalisasi Badan Usaha Logistik (Bulog) kepada presiden pada Oktober ini. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan draft tersebut tinggal menunggu kesepakatan kementerian. Setelah diserahkan ke presiden, draf tersebut akan digodok menjadi Peraturan Presiden. Diperkirakan, peraturan tersebut keluar pada akhir 2012 ini. Menurut Hatta, pada prinsipnya draf rekomendasi revi-

talisasi Bulog berusaha untuk mewujudkan adanya kecukupan produksi pangan nasional. Dia bilang poin-poin rekomendasi dari tim revitalisasi Bulog secara prinsip masih tetap sama seperti peran stabilitator harga untuk tiga barang komoditas seperti beras, kedelai, dan gula. Hatta menjelaskan, kebijakan ini untuk melindungi petani dan konsumen. Menurutnya, petani akan terlindungi ketika harga anjlok. Begitupula ketika harga tinggi, konsumen bisa terlindungi karena adanya su-

plai ke pasar yang bisa dilakukan Bulog. “Hal ini yang mau kita(Pemerintah) terapkan dan putuskan,” ujarnya. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi yang juga Ketua Tim Revitalisasi Bulog mengakui, secara prinsip sudah ada ketetapan. Namun, dia bilang ada beberapa masalah teknis seperti harga komoditas, waktu pelaksanaan dan jumlah cadangan nasional. Dalam rekomendasi pemerintah juga akan menerapkan konsep cadangan komoditas sebesar 7%-8% dari kebutuhan

dalam negeri. Kebutuhan untuk beras sendiri sebesar 36-37 juta ton per tahun, kedelai 2 juta ton per tahun, dan gula sekitar 2,6 2,7 juta ton pertahun. Menurut Bayu, konsep cadangan ini yang menjadi alat intervensi Bulog untuk menstabilisasi harga pasar dalam negeri. Nantinya, untuk menstabilkan harga Bulog akan menjual cadangan ke pasar dengan target penjualan ke daerah yang memiliki konsumsi rendah dan harga komoditas yang sangat tinggi. | Martin L


HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 254. ‰ TH XIII

SAMBUNGAN

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Abu Bakar Baasyir Tempati ......

Prilio Ristia Rela Diomelin Pelanggan

penutup wajah dan bersenjata. Penjagaan di sekitar Dermaga Wijayapura juga sangat ketat melibatkan para personel Kepolisian Resor Cilacap, Brimob Polda Jateng hingga TNI setempat.

SETIAP harinya, pria jebolan Universitas Trisakti itu dicaci maki dan diomelin banyak orang. Hal itu terkait tugasnya di PDAM Cilegon Mandiri sebagai Kabag Hubungan Pelanggan. Salah satu tupoksi Prilio Ristia adalah

melayani complain dari pelanggan. Namun meski sering diprotes pelanggan tak membuatnya sakit hati. Semua aspirasi dari pelanggan yang melakukan protes tentang pelayanan air bersih, di-

maknai sebagai pemicu semangat. Sebaliknya, segala macam bentuk protes dibalas dengan sikap yang ramah. Menurutnya, sebagai pegawai ia sadar betul bahwa melayani konsumen dengan sikap

yang ramah merupakan suatu keharusan. Service yang baik dan pelayanan yang prima, kata sarjana teknik lingkungan ini adalah hal utaman. Prilio bergabung dengan PDAM Mandiri Cilegon sejak

tahun 2004. Sebelumnya, ia pernah bekerja di perusahaan air milik swasta, yakni di perusahaan Jepang. Atas pengalamannya itu, kemudian dipersembahkan di perusahaan milik Pemkot Cilegon. | Yusvin

Masyarakat .........

Nepotisme (KKN) di Lembaga yang sejatinya menghasilkan lulusan S1 – S3 yang berkualitas dan profesional demi kemajuan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Bila sudah didapat bukti-bukti permulaan yang kuat dan valid, maka DPP-NCW, akan melaporkan kasus Korupsi ini baik ke Tipikor Mabes Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung, maupun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar kasusnya dapat diungkap secara transparan dan benar. Sementara itu, Kabiro Humas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) belum bisa dimintai keterangan tentang adanya indikasi KKN di BP4TK Sumut. Proyek PL Dengan banyaknya laporan masyarakat ke DPP NCW di Jakarta, maka Ketua Umum DPP NCW juga memerintakan kepada Tim Invensitasi Pusat dan Sumut untuk bersinergi mengungkap serangkaian kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara, yang diantaranya kasus proyek Penunjukan Langsung (PL) yang di-

lakukan oleh Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan. Kasus-kasus dugaan korupsi di Sumatera Utara sudah selayaknya menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum, karena kasus-kasus tersebut telah merambah ke berbagai sektor, yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, serta mengabaikan amanat UU No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Sebagaimana didapat informasi bahwa guna mensiasati Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di mana berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahan-perubahannya yang mengatur tentang nilai proyek yang harus ditenderkan di atas Rp. 100 juta, maka Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan DR. Ir Gindo Maraganti Hasibuan memecah pagu proyek yang mestinya harus ditenderkan menjadi paket proyek PL (Penunjukan Langsung) maupun PML (Pemilian Langsung).

Indikasi korupsi pelaksanaan proyek di lingkungan SKPD Dinas Bina Marga Kota Medan ini, sebenarnya telah menjadi rahasia umum karena baik masyarakat umum, aktivis LSM maupun pers lokal telah mencoba mengungkap permasalahan ini agar mendapat perhatian dari penegak hukum khususnya di sektor Tindak Pidana Korupsi (KPK), namun tidak membuahkan hasil maksimal. Bahkan sejumlah kasus yang diduga mencapai 220 Milyar ini seperti menguap ditelan angin dan habis tergerus dibawa banjir. Namun, tidak demikian bagi aktivis Nasional Corruption Watch (NCW) Sumataera Utara. Bagi aktivis anti korupsi NCW, perbuatan korup para pejabat di Dinas Bina Marga Kota Medan telah membawa derita berkepanjangan bagi masyarakat kota Medan. Karena proyek pekerjaan umum yang sejatinya dapat mencegah dan mengurangi banjir di kota Medan, malah membuat derita bagi warga kota Medan, di mana beberapa menit saja turun hujan, banjir sudah meng-

genangi jalan bahkan rumah warga, dari 30 cm s/d 1 meter. Dokumen proyek mana saja yang disikat oleh Kepala Dinas Bina Marga dan kroninya untuk menjadi pundi-pundi kekayaan para petinggi Dinas Bina Marga Kota Medan, akhirnya dilaporkan oleh aktivis NCW Sumatera Utara ke DPP NCW di Jakarta. Menurut Ketua Umum NCW Drs. Syaiful Nazar, bahwa pihaknya bernazar menelusuri kembali kasus ini dan mengangkatnya ke tingkat nasional agar ada hukuman yang setimpal dan menjadi efek jera bagi para pejabat yang mengakali Keppres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan menciptakan paket proyek yang mestinya ditenderkan menjadi paket proyek Penunjukan Langsung (PL). Syaiful yang telah banyak melaporkan kasus ke KPK ini mengatakan bahwa NCW Pusat akan menurunkan Tim Investigasi Nasional ke Medan untuk mendapatkan validitas kasus Proyek PL yang merugikan keuangan Negara dan memperkaya birokrat korup tersebut. | Tim Trans

lum ditertibkan,” ujarnya kepada Koran Transaksi seusai acara tersebut. Hendarman juga mengungkapkan, untuk menjamin lancarnya program-program strategis, BPN RI saat ini menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Reforma Agraria, guna mendukung program pembaruan agraria nasional. PP itu, nantinya sebagai konsep reforma agraria dapat diterapkan untuk menangani kasus sengketa pertanahan, termasuk penertiban tanah terlantar. “Semula PP itu, ditargetkan pada April 2010 lalu sudah terbit,” ungkap Hendarman. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, selaku jajaran di bawah siap mendukung program Kepala BPN Hendarman Soepandji itu, yakni melaksanakan penyelesaian konflik pertanahan secara damai atau win-win solution. Perlu diketahu bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 lalu, telah melaksanakan kegiatan Larasita (Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah), di berbagai wilayah kecamatan,

di antaranya di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dengan memberikan pelayanan sertipikasi sehari langsung jadi (One Day Service). Kegiatan tersebut adalah merupakan bentuk inovasi dari layanan Larasita, agar dapat memberikan pelayanan nyata yang langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “One Day Service ini dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan sesuai jadwal pelaksanaan yang telah dtentukan, dengan memperhatikan pengajuan masyarakat atau jangka waktu yang ditentukan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Bekasi. Tentunya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bergiliran,” ujar Budi Suryanto SH, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi kepada Koran Transaksi, di ruang kerjanya, belum lama ini. Dikatakan Budi Suryanto, kegiatan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah sebagai momentum gerakan Reforma Agraria secara berkesinambungan. “Dan, program ini akan kami tingkatkan terus di

berbagai wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi,” katanya. Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di bawah pimpinan Budi Suryanto SH, banyak mengalami kemajuan dalam pelayanan. Berbagai program BPN telah dilaksanakan, seperti Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah (Larasita), Pengakuan Hak sebanyak 1500 bidang, Prona, dan peningkatan hak, dari hak guna bangunan (HGB) menjadi hak milik dalam 1 hari kerja selesai (One Day Service). Sementara itu, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Agus Sutrisno, A.Ptnh., yang juga sebagai anggota tim pelaksana program One Day Service Larasita, mengatakan bahwa pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pemohon dan masyarakat mendapat kepuasan. “Tapi, biar masyarakat yang menilainya,” terang Agus Sutrisno. Dia menambahkan, kegiatan program tersebut dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan

baik bagi masyarakat pendaftar, maupun bagi masyarakat yang hanya berkonsultasi tentang pertanahan. “Intinya, kami harus melayani dengan baik. Ya, tentunya yang dikonsultasikan terlebih dahulu ke atasan,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi DKI Jakarta, C. Herry. SL—yang akrab disapa Cak Herry, mengatakan bahwa mencermati kinerja Kantor Pertanahan Kebupaten Bekasi, semenjak dipimpin oleh Budi Suryanto SH., memang banyak mengalami kemajuan, terutama pelayanan prima dalam setiap pendaftaran tanah. “Kalau dokumen lengkap langsung diproses, selain itu dan juga pembenahan ruangan pada Kantor saat ini terlihat indah. Artinya, tidak semrawut sebagaimana sebelumnya. Hal itu dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Bekasi, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat”. Ujar Cak Herry, singkat.

baru-baru ini, sempat mengecam Kepala Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat itu,” bebernya. Pungli Subur Ketika Wahyudin menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak, upaya pembenahan dan pembersihan dari pelaku suap, pungutan liar (pungli), dan gratifikasi di Kanim Tanjung Perak terbilang gagal. Catatan kegagalan, selama dipimpin Wahyudin sudah menjadi berita di media masa cetak maupun media online, mulai dari tertangkapnya oknum imigrasi oleh Polda Jatim, kinerja yang kurang professional, sampai soal pungutan liar yang semakin meraja rela. “Dalam masa tugasnya di Kamim Tanjung Perak selama ini Wahyudi di duga telah memperkaya diri dan tidak mau tahu yang di lakukan anak buahnya, atau malah sebaliknya menyuruh anak buahnya meneruskan pungli yang sudah terjadi selama ini,” demikian salah bunyi pemberitaan yang menyangkut diri Wahyudin. Soal pungli misalnya, diberitakan bahwa asal muasal terjadinya pungli di Kanim Tanjung Per-

ak, disebabkan adanya Badan Usaha (BU) yang selama ini sudah menjadi mitra. Dengan mengandalkan ijin dari Kanwil Kemkumham Jawa Timur, para oknum dari BU sangat leluasa mengurus permohonan paspor para pemohon paspor, tetapi dengan cacatan harga yang seharusnya sesuai aturan, bisa tiga kali lipat. Dalam menjalankan pengurusan paspor para BU tidak bekerja sendirian, namun ada pihak lain yang menjadi rekanannya, yaitu tekong. Pekerjaan tekong sangat berperan dalam terjadinya pungli di Kanim Tanjung Perak. Sebab, tekong yang tak ubanya seperti menjual manusia (tracffiking), mencari orang di daerah yang mau bekerja ke luar negeri, tapi setiap orang bisa dikenakan biaya 6 sampai 7 juta rupiah. Harga yang diminta tekong sudah termasuk pembuatan paspor dan pemberangkatannya. Nah, terjadinya pungli dalam kantor imigrasi tanjung perak, dimulai dari tekong yang dalam pengurusan paspor tidak diurus sendiri, melainkan kerja sama dengan BU. Karena sudah menjadi mitra di dalam kantor imigrasi tan-

jung perak, para BU sangat leluasa dan kalau dalam pengurusan tidak pernah mendapat hambatan di orang dalam kantor imigrasi. Dugaan uang pungli yang mengalir dari para BU itu bermuara di Kasi Lantaskim Gatot Wirawan. Keluar atau tidaknya paspor para pemohon tergangtung Gatot. Kalau para BU dalam pengurusannya tidak mau mendapat hambatan harus menyediakan uang lebih yang biasa disebut satu pintu. Tidak itu saja, masih ada uang yang dikeluarkan, guna memberi peluang kepada oknum-oknum yang berada di loket loket. Nantinya uang dari pungli yang terkumpul dibagikan kepada oknum-oknum, tetapi uang yang dibagikan tidak merata, karena pembagiannya menurut jabatan dan pangkat. Karena banyak yang tidak kebagian besar, maka oknum-oknum ini ‘ngobyek’ dengan caranya masingmasing: ada yang menjadi calo,ada yang meminta permapnya 10.000 sampai 20.000 ribu dari anak buah BU. Istilah pungli di dalam kantor imigrasi Tanjung Perak adalah

satu pintu. Sebab, uang pungli oleh para BU dikumpulkan dahulu ke organisasi yang di bentuk para BU. Kalau uang tersebut sudah terkumpul baru disetorkan kepada Gatot Wirawan. Lantas, kenapa dipromosikannya Wahyudin menjadi Kepala Kanim Jakarta Barat di saat dirinya didera berbagai masalah ketika menjabat Kepala Kanim Tanjung Perak? Sumber itu itu menjawab sambil menarik nafas, “Dia (Wahyudin-red) adalah orang Patrialis Akbar, Menteri Kukum dan HAM yang digantikan Amir Syamsudin.” Akankah Wahyudin bisa bertahan sebagai Kepala Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat? “Kita lihat saja perkembangannya. Yang pasti, saat ini Tim penyidik Resmob Ditreskrimum Polda Jatim, terus mengembangkan kasus KTP palsu dalam pengurusan paspor, yang diduga melibatkan oknum pegawai kantor imigrasi Tanjung Perak Surabaya. Nanti, akan ketahuan perkembangannya apakah nama Wahyudin akan dikait-kaitkan atau tidak,” ujarnya.

Soal Kasus Rental Mobil NCW kembali melayangkan surat kedua bermor. : 126/SK.II/DPP-NCW/IX/2012, 24 September 2012. “Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kami menerima informasi bahwa oknum pejabat tersebut dibekingi salah satu ormas di Medan. Kami akan melengkapi data dulu sebelum melaporkannya ke KPK,” ujar Syaiful Nazar, di Jakarta. Selain melarikan aset yang cukup besar ke Jakarta, oknum pejabat tersebut ternyata masih memiliki jumlah aset yang sungguh luar biasa banyak di Sumatera Utara, diduga mencapai ratusan hektar tanah yang ditanami kelapa sawit di Pabatu, rumah mewah di Sunggal Medan, ruko di Jalan Asrama Bumi Asri. Tentu ada beberapa unit mobil, di antaranya Nisan Extrail, CRV, Kijang Inova, dan lain-lain. Tidak jelas bagaimana uang sebanyak itu bisa bermanfaat bagi oknum pejabat tersebut. Sebagai ilustrasi saja, oknum pejabat itu diketahui hanya memiliki seorang istri, dan dua orang anak. Anak pertama laki-laki tinggal di Jakarta, sedang anak kedua perempuan yang baru beberapa bulan dipersunting oleh seorang perwira polisi, juga bertempat tinggal di Jakarta. Oknum pejabat tersebut mengeluarkan biaya yang cukup besar melangsungkan resepsi pernikahan anak yang keduanya itu pada Juni 2012 lalu di sebuah Hotel Mewah di Kota Medan. Celakanya, anak laki-lakinya, yang menjalankan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Evene Organizer (EO) di Jakarta Selatan, patut diduga didalam melakukan kegiatannya beberapa kejanggalan dan perbuatan melawan hukum. Dalam menjalankan perusahaannya, dia selalu mempergunakan jasa rental mobil untuk berbagai kepentingan. Anehnya, menurut sumber, rental mobilmobil itu mencapai 300 unit. Sinyalemen lanjut sumber, mobil-mobil yang dirental itu digadaikan berkisar 20 sampai 50 juta rupiah per unit kepada orang lain. Kasus rental mobil-mobil yang digadaikan itu pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah Jakarta (Polda Metro Jaya). “Entah kenapa, tidak ada kelanjutannya,” ungkapnya. Menurut sumber, dari 300 unit mobil yang digadaikan, 125 unit sudah terselesaikan, karena ayahanda pelaku atau oknum pejabat Sumut turut ikut campur, dengan mencicil Rp50.000.000,-/setiap pembayaran kepada pemilik rental. Adapun mengenai sisa 175 unit mobil lagi yang belum ada keterangan bagaimana bentuk penyelesaiannya.

| Elman Sihombing

| SN

bengkel, sewa Diklat dan unit produksi dan hubungan industrial (UPHI), yang mencapai miliaran rupiah tidak diloporkan secara transparan. Ketua umum DPP NCW Drs. Syaiful Nazar, sebelumnya telah menurunkan tim invstigasi ke Medan Sumatera Utara, namun mantan Kepala BP4TK Ir. H. Ponijan Asri, MM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Muhammad, M.Kes dan staf lainnya tidak kooperatif, dan menghalang-halangi tim investigasi NCW dengan gaya premanisme. Sebagai tindak lanjut, Ketua Umum DPP NCW mengatakan kepada Koran Transaksi, bahwa sesuai dengan amanat PP 71 tahun 2000, tentang Peran Serta Masyarakat di dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi, maka DPPNCW akan segera membentuk Tim Investigasi untuk mendapatkan data yang akurat dan mengklarifikasi seerta menyelidiki indikasi Korupsi, Kolusi, dan

Konflik .............. solidasi dan sarana dalam mengkomunikasikan program BPN ke depan,” ujar Hendarman, seusai acara peringatan Hari Tani Nasional dan sekaligus Peringatan HUT ke 52 Undang-Undang Pokok Agraria No. 60 Tahun 1960, yang dipusatkan di Kantor Pusat BPN Jl. Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Jakarta Senin (24/09) lalu. Dikatakan Hendarman, tujuannya dari fórum itu adalah untuk menghasilkan hal-hal yang penting sebagai bahan percepatan pelaksanaan program BPN, khususnya dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, yakni ditempuh dengan jalan damai atau win-win solition. Dari indentifikasi BPN, kata mantan Jaksa Agung ini, terdapat 7,3 juta hektare tanah terlantar di 33 provinsi di Indonesia. “Tanah telantar itu dikuasai lembaga dan perseorangan, tetapi tidak digunakan sesuai dengan izin yang diberikan atau dibiarkan telantar secara fisik, kebanyakan tanah ini be-

Kepala Kanim ..... Menurut sumber itu, permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di Kanim Tanjung Perak terulang kembali di Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat. Dia mencontohkan, antara Wahyudin sebagai Kepala Kanim dengan Ibu Budi—seorang Kepala Bidang, tidak ada kesepahaman dalam bekerja. “Ini adalah masalah uang setoran, yang mengakibatkan Ibu Budi mengajukan cuti besar selama tiga bulan,” ungkapnya. Tragisnya, lanjut sumber itu, ketika Ibu Budi melaporkan keluhannya pada hari Jumat kepada Amirullah sebagai Kadiv Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta, satu hari kemudian atau hari Sabtu, Amirullah meninggal dunia. Entah apa yang dilaporkan Ibu Budi kepada Amirullah (alm) hanya mereka berdualah yang tau. Sementara itu, (“Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam kata sambuatannya ketika melantik Bambang Widodo menggantikan almarhum Amirullah,

Jangan Biarkan ... “Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK merupakan salah satu senjata ampuh membongkar kasus-kasus suap yang di dalamnya terlibat penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum. Melalui penyadapan, lembaga yang ditakuti para koruptor itu bisa menangkap tangan mereka yang sedang memberi dan menerima dana suap. Lalu, konstruksi hukum yang dibangun oleh KPK pun berbeda dengan penegak hukum lainnya,” sambut Kakung, dengan nada berapi-api. Suap menyuap dikualifikasi-

kan oleh KPK sebagai tindak pidana korupsi. Dari sebuah penyuapan yang dibongkar, lanjut Kakung, biasanya amat erat kaitannya dengan proyekproyek yang dibiayai dengan uang negara. Contohnya, kasus suap yang melibatkan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. “Melalui serangkaian pengusutan kasus itu, KPK juga menetapkan pengusaha kakap Hartati Murdaya sebagai tersangka dan menahan bekas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu,” ujar Kakung. “Tapi, kewenangan yang membuat KPK efektif membongkar kasus-kasus suap yang termasuk korupsi, akan diubah,” tandas Dulloh.

Dua bersahabat itu, Dulloh dan Kakung, berpendapat bahwa rumusan aturan mengenai penyadapan yang nantinya mengharuskan KPK memperoleh lebih dulu izin dari ketua pengadilan negeri setempat, justru melemahkan efektivitas dan kecepatan kerja lembaga itu. “Bukan sesuatu yang mustahil rencana penyadapan bisa bocor karena harus melalui birokrasi pengadilan. Belum lagi bila penyadapan yang bakal dilakukan tertuju kepada aparat penegak hukum lainnya, termasuk personel badan peradilan,” keluh Dulloh. Dalam catatan Bang Trans, memang kasus-kasus suap

yang pernah dibongkar oleh KPK, ada sejumlah penegak hukum terlibat di dalamnya, seperti jaksa Tri Urip Gunawan yang menerima suap dari pengusaha Artalyta Suryani, hakim Sarifudin yang bertugas pada sebuah pengadilan negeri di Jakarta, serta dua orang hakim Pengadilan Tindak Korupsi di Semarang. “Pertanyaan besar adalah apa yang melatari para politisi di Senayan berkeinginan mengubah pasal-pasal dalam undang-undang tentang KPK,” kata Dulloh lagi. “Boleh jadi para anggota DPR sudah lupa atau sengaja melupakan sejarah berdirinya KPK. Lembaga itu dibentuk

| C. Herry SL

karena dua institusi pemerintah, yakni kepolisian dan kejaksaan dinilai tidak efektif dan efisien memberantas korupsi. Karena itu, salah satu aturan yang amat membedakan KPK adanya pasal dalam UU No 30 tahun 2002 yang tidak memberikan kewenangan bagi lembaga ini untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan,” jawab Bang Trans. Dari larangan itu, kata Bang Trans lebih serius, sekali KPK masuk ke tahap penyidikan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka kasus tersebut akan berlanjut sampai ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Berbeda dengan kepoli-

Faktor Keamanan Baasyir yang serba mendadak oleh Densus 88/Antiteror itu menimbulkan pertanyaan. Apa alasannya? Penyidik Densus 88/Antiteror yang menangani proses ini menjawab, “Alasannya administratif. Kita telah menerima salinan amar putusan dari Mahkamah Agung yang menolak kasasi Baasyir dan dia tetap harus menjalani hukuman pidana penjara selama 15 tahun.” Selain itu, masalah keamanan juga dianggap sebagai faktor yang mejadi alasan utama pemindahan tersebut. “Tahanan Bareskrim tidak representatif. Soal keamanan menjadi perhatian kita. Untuk tahanan sekelas Baasyir, situasinya riskan. Tidak seperti Nusakambangan yang pengamanannya lebih maksimum,” tambah sumber yang tak mau disebutkan namanya itu. Namun, pengacara Ba’asyir, Achmad Michdan, tak serta merta menerima alasan ini. Koordinator Tim Pengacara Muslim ini mengaku tengah menyiapkan gugatan atas langkah pemindahan kliennya yang menurutnya tidak prosedural itu. “Harusnya keluarga, pengacara, diberitahu. Apalagi ustad (Ba’asyir) dipindah saat dalam keadaan sakit. Kami akan daftarkan gugatan ke PN Jakarta Selatan,” imbuhnya dan menambahkan akan lebih baik Baasyir dipindah ke Solo, dekat dengan keluarga. Ketua Majelis MA, Djoko Sarwoko, telah menolak permohonan kasasi Baasyir sejak Februari lalu. Dalam putusan kasasi itu, MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 332/Pid/2011 PT. DKI pada bulan Oktober 2011 yang sebelumnya memutus 9 tahun penjara untuk Baasyir. MA menetapkan kembali putusan PN Jakarta Selatan nomor 148/Pid.B/2011/PN Jaksel tanggal 16 juni 2011 yang menyatakan Baasyir melakukan tindak pidana terorisme dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pada Juni 2011, Baasyir divonis 15 tahun penjara karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana terorisme sebagai aktor intelektual dalam pelatihan militer di Pegunungan Jantho, Aceh Besar. Dalam pertimbangan putusan, hal yang memberatkan adalah perbuatan Ba’asyir tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terorisme. Adapun hal yang meringankan adalah Ba’asyir berlaku sopan selama persidangan dan telah lanjut usia. | Chandra

Oknum Pejabat Sumut ............. tidak ada jawaban. Padahal, oknum pejabat tersebut berjanji akan mengklarifikasinya secara langsung ke kantor pusat NCW di Jakarta. Namun, hal itu ternyata diingkari Sdr HS sendiri, dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

sian dan kejaksaan yang dapat menghentikan pengusutan sebuah kasus korupsi dengan menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Kerap kali kedua lembaga penegak hukum yang berada di bawah presiden itu berdalih tidak ditemukan bukti cukup kuat untuk meneruskan penanganan kasus korupsi,” ujar Bang Trans. “Tapi, sekarang ini dengan keinginan DPR merevisi sejumlah pasal yang membuat KPK berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, mencuat kekhawatiran bila nantinya secara sistematis kewenangan badan antikorupsi itu bakal dipreteli,” sambung Kakung.

“Sunggguh ironi, DPR yang sepuluh tahun lalu menghendaki sebuah lembaga yang perkasa dan memegang kewenangan istimewa untuk memberantas korupsi, sekarang berbalik arah. Hingga kini sudah puluhan anggota DPR, maupun mereka yang pernah bertugas di Senayan dibekuk KPK dan menjadi pesakitan perkara tindak pidana korupsi,” sindir Bang Trans. “Jangan biarkan siapapun sampai mempreteli kewenangan KPK sebagai lembaga yang masih disegani dan andalan memberantas korupsi,” ujar Dulloh bersemangat. | Ali Rahmat Siregar


NO. 254 ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Perahu Kertas 2” melanjutkan perjalanan, membawa Kugy (Maudy Ayunda) untuk menemukan pelabuhan terakhir. Film yang dirilis tanggal 4 Oktober ini menyuguhkan cerita yang lebih kompleks dan lebih menyentuh emosi penonton. Sebagaimana diketahui sejak membentangkan layarnya 16 Agustus lalu, bagian pertama film “Perahu Kertas” karya Hanung Bramantyo yang diadaptasi dari novel laris Dewi “Dee” Lestari, tergolong sangat sukses, yakni berhasil menyedot sekitar 600.000 penonton. Kalau pada bagian pertama penonton masih diperkenalkan kepada karakter-karakter dengan konflik yang menurut Dewi masih “setengah matang,” maka pada bagian kedua penonton akan ditarik ke dalam konflik yang lebih berat. Penonton dapat merasakan ikatan emosi yang lebih kuat antara Kugy dan Keenan (Adipati Dolken), dua orang muda yang saling mencintai sekaligus patah hati

karena sulit memiliki. Penonton juga dibuat makin terpukau dengan totalitas Reza Rahadian. Reza yang berperan sebagai Remi lebih banyak tampil pada bagian kedua. Begitu natural Reza memainkan tokoh Remi yang menjadi salah satu kunci pengurai benang kusut dalam kisah itu. Pujian juga patut diberikan kepada Ben Kasyafani yang berperan sangat baik sebagai seorang kakak. Ben yang berperan sebagai Karel, mampu menghadirkan sosok kakak yang ngemong bagi Kugy seperti yang digambarkan dalam novel. Kesuksesan Hanung melarutkan penonton ke dalam kesedihan masing-masing tokoh dalam cerita itu juga kurang mulus pada akhir cerita. Tentang itu, Hanung mengakui bahwa proses penyuntingan pada film kedua lebih cepat dibandingkan dengan film pertama. “Pekerjaan yang kedua ini, waktunya lebih mepet. Tetapi kalau rilisnya kelamaan takut penonton kecewa. Makanya

dipercepat,” ujar Hanung saat memberikan keterangan pers pada penayangan perdana “Perahu Kertas 2” di Jakarta, Senin (1/10). Pelabuhan terakhir “Dear Neptunus, tahukah kamu kenapa aku melarungkan perahu kertasku ke laut? Aku ingin berlabuh...,” ujar Kugy dalam goresan suratnya. Setelah terombang-ambing dalam pelayaran hidup masingmasing, dua “Agen Neptunus,” Kugy dan Keenan akhirnya kembali bertemu pada acara pernikahan Eko dan Noni (Sylvia Fully R). Namun cinta terpendam mereka belum menemukan jalan. Keenan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan bisnis keluarga setelah ayahnya, Adri (August Melasz), menderita stroke. Dia telah menjalankan hubungan kasih jarak jauh dengan gadis Bali, Luhde (Elyza Mulachela). Namun Keenan yang tak ingin melewatkan pertemuannya dengan Kugy

lantas mengajak Kugy ke sebuah tempat yang disebutnya, Markas Neptunus. “Kita mendapat tugas dari Neptunus dan rahasia,” ujar Keenan. Kugy pun tertawa dan menyetujuinya. Dan mereka merajut lagi kenangan yang sempat terburai. Pertemuan kembali Keenan dan Kugy memunculkan ide lama mereka; Kugy menulis cerita anak dan Keenan membuat ilustrasinya. Tapi kerja sama mereka menurunkan prestasi kerja Kugy, dan menjadi alasan bagi Sisca (Sharena) mengkritik kedekatan Kugy dengan Remi. Kenyataan-kenyataan lain pun perlahan terkuak, termasuk hubungan antara Remi-KeenanKugy-Luhde yang makin rumit saat perasaan terpendam Kugy dan Keenan tak mampu terhalau. Pada akhirnya semua berakhir seperti yang dikatakan Dewi dalam film itu, yakni bahwa hati itu dipilih, bukan memilih. Kugy pun hanya bisa berkata,”Aku pasrah, Nus. Seperti sebuah perahu kertas yang selama ini aku layarin. Dia nggak pernah tahu akan mengalir kemana, laut atau bukan.” | Suryati

Madrid Kembali Dalam Trek, Barcelona Lapar Kemenangan

E

l Clasico menjadi saksi, siapa yang menjadi pemenang. Cris tiano Ronaldo yang sudah pulih dari kesedihannya, ataukah Lionel Messi yang tengah mencari ‘momentum mencetak gol’. El Clasico, El Clasico, El Clasico. Inilah ‘biang’ dari segala rivalitas dalam dunia sepakbola. Dua klub terkaya dunia, dua pemain terbaik sejagat, dua klub tersukses, dan dua klub paling berpengaruh bertemu di Camp Nou dalam lanjutan La Liga pekan ketujuh, Senin (8/10). Camp Nou menghadirkan atmosfer yang mengintimidasi bagi para pemain Los Merengues. Camp Nou dimerah-birukan oleh 98 ribu penonton yang hadir langsung di stadion. Mes que en club, lebih dari sekedar klub sepakbola. Itulah slogan yang melambangkan dahsyatnya pengaruh FC Barcelona. Mereka bukan hanya sebuah kesebelasan, melainkan simbol perlawanan Katalan terhadap pemerintahan Spanyol. Estafet dari Pep ke Vilanova berjalan mulus. Tito mencatat rekor 100 persen di La Liga dengan enam kemenangan. Hanya saja masalahnya, Tito senang membuat fans waswas karena kerap tertinggal lebih dulu. Sudah empat kali Blaugrana menang dari posisi tertinggal. Di leg 1 Piala Super Spanyol lalu, misalnya, Los Cules pun sempat tertinggal 0-1 lewat gol Cristiano Ronaldo di menit ke-55. Beruntung, Barcelona bangkit dan unggul 3-1 sebelum blunder Victor Valdes di penghujung laga membuat Angel Di Maria memperkecil jadi 3-2. Khusus Di Maria, Barca memang harus waspada. Dialah raja assist dengan 20, 16, dan 5 assist tiga musim terakhir. Di Maria hanya kalah dari Mesut Ozil. Sebelum pertandingan digelar, banyak pertanyaan bermunculan, di antaranya apakah Cesc Fabregas akan diturunkan mengingat Andres Iniesta sudah pulih dari cedera? Sekalipun belakangan banyak dikritik karena under-perform, Fabregas merupakan pahlawan kemenangan Azulgrana atas Sevilla. Namun, tak ada pemain yang seperti Iniesta.

Lantas, akankah Luka Modric menjalani debut El Clasico-nya? Bisa jadi, tapi tidak sebagai starter. Modric dan Kaka lebih berpeluang jadi senjata rahasia Mourinho dari bangku cadangan. Ozil masih akan jadi playmaker El Real. Hal lain yang patut ditunggu adalah bisakah Lionel Messi mendekati rekor pencetak gol terbanyak El Clasico yang dipegang Alfredo Di Stefano? Saat ini torehan gol Messi di El Clasico sudah 15 gol, hanya tiga gol di belakang Di Stefano. Dalam dua El Clasico terakhir di Supercopa, Messi selalu masuk score sheet. Musim ini, La Pulga sudah mencetak 10 gol, termasuk enam di La Liga. Di sisi lain mampukah rival sejati Messi, Cristiano Ronaldo meneruskan performa hebatnya saban kali menghadapi Barca? Secara luar biasa, CR7 selalu mencetak gol ke gawang Los Cules dalam lima pertemuan terakhir di mana tiga diantaranya dicetak ketika Carles Puyol bermain. Bila ada sosok yang bisa menyakiti tuan rumah, maka sosok itu adalah sang pemain bernomor 7 yang beberapa waktu lalu sempat mengaku tidak bahagia, Cristiano Ronaldo. Menjelang El Clasico, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi setara: sama-sama mencetak 6 gol. Artinya, El Clasico Barcelona vs Real Madrid sekali lagi akan menjadi ajang pembuktian siapa yang terhebat. Namun, Cristiano Ronaldo sukses memborong empat gol dalam dua pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol. Sementara itu, Lionel Messi, meski menyodorkan assist demi assist, justru tak mampu menyumbangkan satu gol pun dalam rentang waktu yang sama. “Kami berharap mampu menang atas Barcelona di Camp Nou, seperti yang pernah kami lakukan musim lalu,” demikian kalimat Cristiano Ronaldo setelah ia sukses mencetak hattrick pertamanya musim ini ketika Real Madrid menumpas Deportivo La Coruna 5-1. Bukan tanpa alasan CR7 berbicara demikian. Real Madrid dari hari ke hari semakin membaik. Sempat mengalami krisis, kini tiga kemenangan beruntun digapai. Hebatnya, Ronaldo selalu memberi kontribusi

gol dalam tiga kemenangan tadi. Satu gol penentu melawan Manchester City, satu penalti untuk mengamankan skor 0-2 dari Rayo Vallecano. Lantas, tiga gol —dua di antaranya penalti— ke gawang Super Depor dini hari tadi. Madrid telah kembali dalam trek pengejaran gelar juara. Dan, jarak delapan angka dari sang rival utama, bisa ditipiskan andai mereka mampu menaklukkan Barcelona di Camp Nou. Jangan lupa musim lalu, Cristiano Ronaldo yang mencetak gol kemenangan Madrid 1-2 atas tuan rumah. Sekaligus menyudahi ambisi Barca mengejar juara La Liga empat musim beruntun. Sementara itu, Barcelona era Tito Vilanova terus menunjukkan betapa laparnya mereka akan kemenangan. Tito, pria yang dalam empat tahun berada di belakang Pep, kini mengambil jalur yang lebih baik daripada pendahulunya. Jika Barcelona era Pep Guardiola sering dibuat frustrasi ketika tertinggal, tak demikian dengan Barca era Tito. Beberapa kali pasukan Tito seperti akan “mati” di lapangan, tapi lantas segalanya berubah menjadi kemenangan. Dan satu yang paling layak diacungi jempol di satu sisi, sekaligus nilai minus di sisi lain, Barca tak lagi hanya mengandalkan Lionel Messi sebagai juru gedor. Awal musim ini, Barcelona adalah Lionel Messi, seperti musim-musim sebelumnya. King Leo telah tiga kali mencetak sepasang gol di La Liga. Sepasang gol pertama lahir di laga kandang melawan Real Sociedad (5-1). Dua pasang berikutnya di laga tandang melawan Osasuna (menang 1-2) dan Getafe (menang 1-4). Hanya, bertepatan dengan suburnya Cristiano Ronaldo, Messi mandul. Kala CR7 mencetak 4 gol dari dua laga terakhir, Messi nol. Meski assist demi assistnya tetap membantu Barca. Maka, El Clasico pekan depan akan menjadi saksi, siapa yang menjadi pemenang. Cristiano Ronaldo yang sudah pulih dari kesedihannya, ataukah King Leo yang tengah mencari ‘momentum mencetak gol’ lagi. | Ars

8

‘Cinta Cenat Cenut III’

Hadir Karena Pemirsa SINETRON remaja “Cinta Cenat Cenut” (CCC) kembali hadir di Trans TV, setelah vakum satu tahun lebih. Pada sekuel ketiga ini lagi-lagi didukung band SMASH sebagai pemeran utamanya. Semua personel grup musik kesayangan anak muda itu menunjukkan kemampuannya di dunia akting. Selain akting, tentu saja mengikuti jejak karier SMASH yang eksis di dunia tarik suara, mereka juga muncul sebagai penyanyi di program yang ditayangkan Trans TV itu. CCC jilid III ini juga didukung pemain baru seperti Franda, Oxcel, Wenda (ex Cherrybelle), Yuki Kato, Pamela, dan Devi. “CCC hadir kembali karena pemirsa masih menginginkannya. Terlebih pada sekuel sebelumnya cukup sukses,” kata Head of Marketing Public Relations Trans TV, A. Hadiansyah Lubis di selasela konferensi pers di Blitz Megaplex Jakarta, belum lama ini. Drama musikal itu, mengisahkan boyband SM*SH telah menjadi besar dan solid. Mereka bukan sekadar boyband, menjadi sebuah perusahaan keluarga Rusdiantoro yang dipimpin oleh Rafael, dengan Nama SM*SH Enterprise. Kisah percintaan personel SM*SH dalam drama musikal itu, kemudian menjadi bumbu yang dijadikan salah satu daya tarik. Kehidupan Rangga dan Gladis (Eriska Rein) sebagai sepasang

kekasih misalnya, kembali bergejolak karena masalah finansial. Rangga sebetulnya stres juga menghadapi Gladis, tapi dia cinta pada Gladis dan tak mau meninggalkannya. Suatu hari, Rangga bertemu dengan seorang gadis bernama Krasnaya Martantyo (Oxcel). Hati Rangga terbagi antara Gladis dan Naya, kesungguhan cintanya pada Gladis, kini ia pertanyakan kembali. Sementara Bisma adalah SMASH yang paling ‘miskin’ di antara semuanya bertemu gadis yang lebih dewasa, Anda (Franda). Di balik wajah Anda yang cantik, sebetulnya tersimpan rahasia. Rafael adalah orang yang paling menentang hubungan Bisma dengan Anda. Sebab, dia sadar sekali Andalah yang telah membuat SMASH bubar. Beda halnya dengan Morgan yang sejak kematian Hime, ia berubah menjadi sosok pemberontak. Sementara kehidupan Dicky dan Ilham dalam berpetualang cinta kian menarik dan unik. Sedangkan Reza yang mulai kesal dengan perpecahan yang ada di tubuh SMASH akhirnya memutuskan untuk kembali ke ‘akar’-nya yaitu rap. Rafael yang kini sangat bertanggungjawab merasa SMASH di ujung tanduk. Mereka nyaris bubar, sebab anggota SMASH asyik dengan kegiatan masing-masing. | Suryati

Duet Maut RvP-Rooney DI sisi lain, Sir Alex Ferguson menyanjung duet Robin van Persie dan Wayne Rooney yang tampil menawan saat menghadapi wakil Rumania CFR Cluj, Rabu (3/10) dini hari. Pelatih 70 tahun itu mengungkapkan bahwa kedua pemain tersebut merupakan kunci sukses United menghempaskan Cluj dengan skor 2-1. Bertanding di Stadionul Dr. Constantin Rafdulescu, tuan rumah sempat merepotkan lini pertahanan Setan Merah. United harus tertinggal satu gol lebih dulu dengan gol yang dilesakkan striker Cluj, Pantelis Kapetanos pada menit ke-14. Namun, keunggulan klub berjuluk The Railwaymen tidak bertahan lama, melalui penyerang yang didatangkan dari Arsenal pada jendela transfer musim lalu, Van Persie akhirnya berhasil menyamakan kedudukan usai menerima tendangan bebas Rooney pada menit ke-29. Kemudian pada menit ke-49

United memastikan keunggulan, kembali melalui Robin van Persie yang menerima umpan crossing Rooney dari jantung pertahanan Cluj. Gol kedua tersebut sekaligus mendapat aspresiasi khusus sang pelatih. “Operan dan penyelesaian akhir saat gol kedua sangat berkualitas. Itu merupakan finishing hebat (dari Van Persie) yang diawali dengan passing brilian Rooney. Saya kira Robin sulit menjangkaunya, namun ternyata ia dapat memaksimalkannya,” kata pelatih yang akrab disapa Fergie itu. “Bermain di Liga Champions bukanlah perkara mudah, kami sadar telah membiarkan lawan mencetak gol dengan mudah. Beruntung kami dapat bangkit. Apabila kami dapat meraih tiga poin pada pertandingan selanjutnya maka tim ini berada di posisi yang bagus untuk lolos ke babak selanjutnya,” tutup Fergie, seperti dilansir Soccerway, Rabu (3/ 10). | Ars

Masa Depan Chicharito Diragukan MASA depan Javier Hernandez di Manchester United diragukan. Kabar terakhir menyebutkan Hernandez kemungkinan akan dijual ke klub lain. Sir Alex Ferguson pun sangat menyanjung duet Robin van Persie dan Wayne Rooney. Sebenarnya, penyerang asal Meksiko itu sudah memperpanjang kontrak hingga lima tahun mendatang. Namun, kemungkinan besar Hernandez tidak akan bertahan selama itu di Old Trafford. Pasalnya, Chicharito (sapaan akrabnya) memang belum menemukan performa terbaiknya. Setelah menghasilkan 20 gol pada debut pertama bersama United di Premier League, mantan penyerang Chivas Guadelajara itu seperti kesulitan untuk membobol gawang lawan. Bahkan, Chicharito hanya menjadi penyerang keempat pilihan Sir Alex Ferguson setelah Robin van Persie, Wayne Rooney dan Danny Welbeck untuk mengisi lini depan Setan Merah, sepanjang musim ini. Seandainya pada musim ini

Chicharito belum juga rutin menyumbang gol buat United, bukan tidak mungkin Ferguson memilih untuk menjualnya pada akhir musim kompetisi ini. | Ars


9

Ketua Dewan Pembina Mayjend TNI (Pur) H. Syamsu Djalal, SH. MH. Ketua Dewan Penasehat Mayjend TNI (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung, SIp Ketua Umum Drs Syaiful Nazar

NO SKT : 097/D.III.1/1/2011 email : lsm_ncw@yahoo.co.id. | website : www.lsm-ncw.org

Petani Tuntut Pembaruan Agraria Padang, Trans - Konflik agraria di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Barat, semakin tajam. Bom waktu ini dipicu sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di Indonesia dikuasai segelintir orang dan korporasi. Puluhan juta rakyat hanya bertanah sempit bahkan tak bertanah. Ironisnya, di tengah ketimpangan tersebut, perampasan tanah-tanah rakyat masih terus terjadi. Karena itu, menjadi memaknai peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September lalu. Sebab, Hari Tani Nasional ini ditetapkan Presiden Soekarno pada Agustus 1963, pertanda pentingnya peran dan posisi petani sebagai identitas bangsa. Latar belakang ditetapkan 24 September menjadi Hari Tani Nasional karena pada tanggal 24 September itu, dibuat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban kaum tani, mengatur hak atas tanah, hak atas sumber-sumber agraria untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran petani dan bangsa. Namun, sekarang perampasan tanah terjadi karena persekongkolan jahat antara pemerintah, DPR dan korporasi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan berbagai undangundang seperti: UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No 41/1999 tentang Kehutanan, UU 18/2004 tentang Perkebunan, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 4/2009 Mineral dan Batu Bara, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Semua undang-undang tersebut seolah-olah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa atau nagari. Sebab, semuanya hanya untuk kepentingan para pemodal. Janji Presiden Susilo Bambang Yudoyono untuk mendistribusikan tanah kepada rakyat miskin melalui Program Pembaruan Agraria Nasional, hingga kini belum juga terwujud. Tercatat 7,3 juta hektare tanah telantar yang akan didistribusikan kepada rakyat miskin sesuai amanat PP 11/2010. Faktanya, petani berlahan sempit, petani tak bertanah dan rakyat kecil dibiarkan saling berebut lahan dengan korporasi yang didukung penguasa. Tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyat kecil telah memicu konflik agraria berkepanjangan, bahkan terjadi tindak kekerasan terhadap petani. Perampasan tanah berjalan dengan mudah dikarenakan oknum dari pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian dan pam swakarsa untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentukbentuk kekerasan lainnya jika ada rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan tanah. Kasus yang terjadi di Mesuji, Bima, Ogan komering Ilir dan pemukulan petani perempuan di Maligi Pasaman Barat, adalah bukti bahwa Polri tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap rakyat yang menolak perampasan tanah. Untuk itu, SPI Sumbar menuntut agar dihentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Kemudian, melaksanakan pembaruan agraria sejati sesuai konstitusi 1945 dan UUPA 1960 untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan keadilan sosial. Pemerintah dan pihak terkait diminta menarik TNI/Polri dari konflik agraria, membebaskan para pejuang rakyat yang ditahan dalam melawan perampasan tanah. Penegakan hak asasi petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi Petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat tani. Kemudian menuntaskan segera konflik agraria dan hentikan perampasan tanah ulayat. Dan mendistribusikan tanah telantar kepada anak cucu kemanakan. Di seluruh Indonesia masalah yang dihadapi petani relatif sama. Tanah mereka diambil dan diserahkan pada perusahaan perkebunan, kemudian dijadikan perkebunan sawit. Karena itu, seluruh petani harus bersatu dan terus mendesak pemerintah melakukan reforma agraria yang selama ini dijanjikan. | Tim NCW Sumbar

NO. 254 ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

KORAN TRANSAKSI

Perambahan Hutan, Musuh Utama Taman Nasional Kerinci Sebelat Kawasan yang dirambah di Kerinci seluas 28.255 Ha. Beberapa hektar di antaranya sudah memasuki zona inti TNKS. Bengkulu, Trans - Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang terletak di 4 provinsi, yaitu : provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan merupakan Taman Nasional terluas kedua di Indonesia setelah Taman Nasional Lorentz yang terletak di Provinsi Papua yang memiliki luas 2.450.000 Ha. Namun, dari hasil pantauan Nasional Corupption Watch (NCW), bahwa Balai Besar TNKS seluas 1.386.000 hektar— seperti juga taman nasional lain yang ada di seluruh Indonesia menghadapi masalah perambahan, illegal logging, pertambangan dan perkebunan. Hal itu juga diakui Debbie Martyr, Program Manager Penyelamatan Harimau Sumatra Kerinci Seblat (PHSKS). “Perambahan adalah masalah utama yang dihadapi TNKS,” ujarnya. PHSKS adalah yaitu program kolaborasi antara Balai Besar TNKS dengan FFI Indonesia. Berdasarkan data terakhir dari Balai Besar TNKS total kawasan yang telah dirambah seluas 41.303 Ha dan kawasan yang paling banyak dirambah berada

di Kerinci yaitu seluas 28.255 Ha, bahkan beberapa hektar di antaranya sudah memasuki zona inti TNKS. Provinsi Bengkulu menempati posisi kedua dengan luas kawasan yang telah dirambah mencapai 6.470 hektar. Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ketiga dengan total kawasan perambahan seluas 3.520 Ha. Kawasan TNKS yang sebagian besar berupa dataran tinggi bertanah subur yang sangat cocok untuk ditanami kopi serta tanaman hortikultura seperti kentang, kol dan cabai menjadi daya tarik utama yang membuat para warga terus melakukan perambahan. Warga yang melakukan perambahan sebagian besar bukan berasal dari desa-desa yang berada disekitar kawasan tapi berasal jauh dari kawasan seperti kasus perambahan yang terjadi di desa Sungai Tebal di Kabupaten Merangin, Jambi sebagian besar warga pelaku perambahan berasal dari provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian TNKS. Untuk mengatasi masalah perambahan, pihak TNKS berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk TNI dan kepolisian untuk melakukan operasi pemberantasan perambahan. Operasi pemberantasan perambahan ini sudah dilakukan beberapa kali namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak selalu berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti kegiatan operasi

FOTO | IST

Perambahan di kawasan TNKS Jambi.

pada tahun 2010 lalu ketika pihak BKSDA Jambi, Balai Besar TNKS, bersama dengan Kepolisian dan TNI melakukan operasi pemberantasan perambahan di desa Sungai Tebal yang pada saat pelaksanaannya pihak TNI dan Kepolisian memilih untuk mundur dengan alasan kemanusiaan sehingga operasi tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal. Jalan Menembus TNKS Usulan pembuatan jalan menembus kawasan TNKS juga selalu mengancam kelestarian kawasan dan memicu meningkatnya kegiatan perambahan. Perambah akan semakin tergiur untuk menguasai lahan dalam kawasan karena nilai ekonominya bertambah berkat adanya akses jalan dalam kawasan dan akan mempermudah para perambah memasuki kawasan tersebut. Ada tiga jalur jalan evakuasi bencana alam yang baru-baru ini

Sumatera Selatan Masih Rawan Konflik Agraria Jakarta, Trans - Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki potensi agraria yang cukup besar, dari 51 kasus agraria di 10 Kabupaten yang baru diselesaikan hanya 14 kasus. Sementara 24 kasus masih dalam proses penyelesaiaan, dan 13 kasus sedang berproses melalui jalur hukum. Berdasarkan data yang didapatkan wartawan dalam bahan Seminar Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, belum lama ini, bahwa terdapat sepuluh kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki kasus Agraria yang berpotensi menimbulkan konflik. Kasus pertanahan paling banyak berada di Kabupaten Banyuasin dengan 19 kasus, tetapi ada 10 kasus yang sudah diselesaikan, 2 masih dalam proses penyelesaiaan, dan 7 penyelesaiannya ditempuh dengan jalur hukum. “Jadi artinya bisa diselesaikan, sebagian mau ditempuh dengan jalur hukum, sebagian lagi tidak, itu masih deadlock ada 24 kasus,” ungkap Alex Noerdin. Menurut Alex, lamanya penyelesaian permasalahan agraria dikarenakan dua belah pihak yang bersengketa masih berpatokan pada pijakannya masing-masing. “Ya saling ngotot, mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu persatu,” ujarnya. Sementara untuk kasus Ogan Ilir yang sempat menjadi perhatian pemerintah yang mengakibatkan seorang anak berusia 12 tahun,

diusulkan oleh Wakil Bupati Kerinci, M Rahman, dan Bupati Merangin, M Nalim, dalam Musrenbang Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur dan Bupati di Jambi serta pejabat sejumlah kementrian dan anggota DPR di Kota Jambi. Tiga jalur yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut adalah jalur Desa Pelompek di Kabupaten Kerinci hingga Lubuk Mengkuang di Kabupaten Bungo, jalur Desa Lempur hingga Renah Kemumu di Kabupaten Merangin, Jambi, serta jalur Desa Lempur di Kerinci hingga Sungai Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Ketiga jalur yang menghubungkan antar kabupaten ini akan menembus zona inti TNKS, dengan kondisi hutan bertopografi tajam, dengan kemiringan rata-rata 60 derajat dalam tutupan hutan jenis primer dan sekunder. Bukan hanya pemerintah provinsi Jambi saja yang

mengusulkan pembangunan jalan menembus TNKS, pemerintah kabupaten Muko-muko, Lebong, dan Rejang Lebong di provinsi Bengkulu, Kabupaten Musi Rawas di provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan di provinsi Sumatera Barat pun mengajukan usulan yang sama. Menurut Dian Risdianto, Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah II TNKS usulan pembangunan jalan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan telah ditolak oleh Menteri Kehutanan melalui SK Menhut No.143/Menhut-IV/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2012 lalu. Selain jalur evakuasi bencana, membuka akses ekonomi antar daerah pun seringkali dijadikan alasan diusulkannya pembangunan jalan menembus kawasan TNKS padahal jalanjalan yang sudah ada saja tidak mampu dipelihara oleh pemerintah daerah yang mengajukan usulan pembangunan jalan tersebut. Meskipun dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan pihak TNKS tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian kawasan yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna ini. Hal ini dibuktikan dengan akan dilaksanakannya operasi pemberantasan perambahan lagi. “Operasi pemberantasan perambahan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini di daerah Kerinci” ujar Dian. Daerah ini dipilih karena kondisi kawasan akibat perambahan semakin memprihatinkan. | Tim NCW Bengkulu

63 Perusahaan Beroperasi Tak Prosedural di Riau

menurut Alex sengketa agrarianya sudah hampir selesai. Tetapi permasalahan muncul disebabkan tidak semua masyarakat di Ogan Ilir berasal dari daerah tersebut, tentu saja tidak semua warga mendapatkan hak untuk mengelola tanah yang dijadikan perkebunan tebu tersebut. Sehingga saat ini sedang dilakukan pemilahan mana orang yang benar-benar berhak, mana yang tidak. “HGU yang belum keluar, itu bisa digunakan sebagai sistem plasma, jadi tetap kebun tebu tidak boleh kebun lain, karena kita lagi krisis gula, jadi tetap kebun tebu,” ujarnya. Alex pun mengungkapkan bahwa dalam penanganan konflik agraria pemerintah harus tegas. Bila ingin negeri ini maka harus ada ketegasan dan jangan sampai saling lempar tangan bila permasalahan terjadi. “Harus tegas, pemerintah harus melindungi rakyat, investasi juga harus dilindungi, siapapun yang melanggar aturan itu yang harus ditindak,” ungkap Alex. Mengenai undang-undang agraria sendiri, Alex menjelaskan bahwa undang-undang pokok agraria masih bisa dipakai, namun bila ada kekosongan-kekosongan dalam undangundang tersebut tentu saja harus diisi dengan penambahan-penambahan. “Undang-undang sudah bagus, tetapi mungkin dalam pelaksanaannya ada manipulasi,” ucapnya. | Tim NCW Jakarta/Sumsel

Pekanbaru, Trans - Sampai saat ini, Dinas Perkebunan (Dishub) Provinsi Riau mencatat bahwa ada 63 perusahaan di Riau yang non prosedural atau yang tidak memiliki langkah-langkah perizinan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. “Dari 2,2 Juta Hekter perkebunan sawit di Riau ini, yang punya rakyat sekitar 50 persen dan saat ini ada 63 perusahaan yang non prosedural atau tidak memiliki langkah-langkah perizinan sesuai aturan yang telah ditetapkan,” kata Said Bustami, Kabid Sarana Disbun Riau dalam hearing dengan Komisi A DPRD Riau di Ruang Komisi A, Selasa (2/10/12). Menurut Said Bustmai, “Dari 2,2 Juta jumlah Hektar Sawit tadi, hanya 1 Juta Hektar bagi perusahaan yang telah membayar pajak. Terkait ini juga, banyak data yang tidak pasti yang diberikan perusahaan ke kami,” terang Said Bustami. Dari tahun 2008, banyak kasus perusahaan yang terjadi di Riau ini. “Baik itu, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan koperasi dan lainnya, juga dalam

data kami, tercatat sudah 168 kasus dan yang sampai di DPR hanya 4 kasus,” ungkap Said Bustami. Untuk mengatasi hal ini, telah ada tim investigasi bentukan gubernur. “Selain itu, di seluruh Kabupaten kami telah lakukan investigasi, seperti di Rohil yang telah kami selesaikan 6 perusahaan dan bagi perusahaan yang tidak memiliki HGU, itu pun sudah kami panggil,” ujar Said Bustami. Menanggapi hal ini, Syafruddin Sa’an, Sekretaris Komisi A DPRD Riau usai hearing mengatakan, pihaknya akan memanggil perusahaan-perusahaan itu, kalau mereka tidak mau datang maka kita bantu kepada pihak kepolisian untuk menjemput perusahaan tersebut,” kata Politisi PKS itu. Ketika disinggung, apa saja nama perusahaan yang dimaksud. “Kalau itu, kebetulan kami belum terima data dari Disbun tapi yang jelas dalam waktu dekat ini, data itu sudah di tangan kami, setelah itu baru kita panggil perusahaanperusahaan yang non prosedural itu,” tutup Syafruddin Sa’an. | Tim NCW Riau

Ratusan Aktivis Unjukrasa Di Tugu Penari Pekanbaru, Trans - Memperingati Hari Tani Nasional, ratusan orang yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) melakukan aksi unjukrasa damai di Tugu Penari yang berada di depan kantor Gubernur Riau (Gubri), Senin (24/9). Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari polisi. Dalam orasinya, Muhammad Ridwan dari STR Kabupaten Kepulauan Meranti mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menyelesaikan sejumlah kasus agraria seperti di Pulau Padang. “Kami juga meminta pemerintah pusat melakukan reformasi di bidang agraria dan meninjau ulang seluruh Hak Guna Usaha yang ada di daerah ini,” tukasnya. Ridwan menekankan hanya ada satu solusi untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan dan agraria yakni dengan menerapkan Pasal 33

UUD 1945 yang menegaskan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” “Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, perampasan, penyerebotan atas tanah terus dilakukan oleh pemodal atau pihak perusahaan. Sehingga yang makmur itu adalah pemilik modal dan bukan rakyat,” tukasnya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Wilayah Nasional Corruption Watch (DPW) mendesak pemerintah mencabut izin PT Rimba Seraya Utama (RSU) SK Menhut Nomor: 559/Kpts-II/1996 tanggal 16 September 1996 seluas 12.600 hektare (ha) yang telah dialihfungsikan dari HPHTI menjadi perkebunan kepala sawit milik PT Agro. NCW juga meminta penegak

Selain itu juga, Pemprov diminta menindak tegas PT Riau Agung Karya Abadi (RAKA) yang beroperasi secara ilegal dan merambah hutan lindung.

FOTO | IST

Dua aktivis petani ini juga melangsungkan prosesi ijab kabul pernikahan di sela-sela aksi damai di Tugu Penari yang berada di depan kantor Gubernur Riau.

hukum untuk mencabut izin Koperasi Sentral Tani Makmur Mandiri (KOPSENTAMI) di Kecamatan Siak

Hulu yang dianggap ilegal. Perusahaan ini juga dinilai telah merampas tanah masyarakat.

Ijab Kabul Uniknya, momen Hari Tani Nasional ini tidak hanya diperingati dalam bentuk demonstrasi damai, namun pimpinan STR memanfaatkan momen ini untuk melangsungkan pernikahan. Proses ijab kabul justru dilakukan di bawah Tugu Penari di sela-sela padatnya arus lalu lintas di ruas jalan Jenderal Sudirman-Jalan Gajahmada Pekanbaru. Penghulu yang enggan untuk disebutkan namanya mengambil sumpah pernikahan (ijab kabul) dua aktivis yakni Mambang Aswadi, SE sebagai Ketua KPWRD Riau dengan mempelai perempuannya, De-

tri Kurniawati, SH yang tak lain adalah Sekjen STR Riau. Saat ditanya apa alasan dipilihnya Tugu Penari bukan di masjid tempat melaksanakan acara sakral tersebut, Ridwan menyatakan itu merupakan niatnya kedua mempelai. Tidak ada yang melarang itu, karena Tugu Penari atau Tugu Titik Nol itu merupakan fasilitas umum. “Dan mengapa hari ini, karena ini bertepatan dengan hari Tani Nasional. Dimana keduanya merupakan aktivis dari Tani Indonesia Riau,” ujarnya. Saat melangsungkan pernikahan di Tugu Zapin kedua mempelai nampak begitu bahagia. Dan selepas kedua mempelai ini mengucapkan ikrar, keduanya langsung pergi dengan menaiki sepeda untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka yang sudah melakukan unjuk rasa duluan. | Tim NCW Riau


NO.254. ‰ TH XIII

TRANS JABAR

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

50 Persen Petani Japung Cirata Gulung Tikar Cipeundeuy, Trans - Kolam jaring terapung (japung) yang masih beroperasi di perairan Waduk Cirata tinggal tersisa 50 persen dari total keseluruhan 56 ribu japung. Penurunan jumlah japung mencapai puncaknya tahun ini akibat melambungnya harga pakan ikan menjadi Rp7.000/kg. “Kenaikan harga pakan ikan sepanjang tahun 2012 mencapai Rp1.200. Yang paling terpukul ada-

lah petani japung yang hanya menanam ikan mas,” kata Ketua Asosiasi Pembudi Daya Ikan Danai Cirata (Asopindac), Sundaya di Cipeundeuy, Rabu (3/10). Untuk mendapatkan keuntungan, petani japung harus bisa menjual ikan mas di atas harga Rp16.000/ kg. Sementara harga ikan mas yang berlaku sekarang Rp15.000/kg. “Harga ikan mas Rp15.000/kg hanya bisa break event point (BEP).

Itu pun harganya cenderung fluktuatif, kebanyakan malah di bawah Rp15.000/kilogram,” ujarnya. Hanya petani japung yang memiliki modal kuat yang mampu bertahan. Supaya mendapat keuntungan biasanya mereka melakukan teknik tumpang sari, yaitu menanam ikan mas bersama ikan nila atau gurame. Sebenarnya ikan nila yang memberi keuntungan bagi petani japung. Petani japung di perairan Waduk

Cirata memilih bertahan menanam ikan mas karena permintaannya cukup tinggi. Di samping itu, Waduk Cirata sudah identik dengan budi daya ikan mas. Oleh karena itu, petani tetap mempertahankan ikan mas walaupun tidak menguntungkan. Ia berharap pemerintah ikut terlibat dalam tata niaga pakan ikan dengan cara menentukan harga eceran tertinggi (HET) seperti pada pupuk. Tidak adanya patokan harga

yang jelas membuat produsen dan agen pakan ikan menentukan harga seenaknya. “Informasi akan terjadi kenaikan harga pakan ikan cukup dengan pesan singkat. Isi pesannya, besok harga pakan naik,” katanya. Akibat pakan ikan yang tanpa tata niaga, petani ikan yang paling dirugikan. Di perairan Waduk Cirata terdapat empat agen pakan besar, yaitu Sari Dagang dari KBB, Jangari

Perdana Kabupaten Cianjur, serta Muhamad Wicak dan Sayang Heulang asal Kabupaten Purwakarta. Kebutuhan pakan ikan di Waduk Cirata antara 10 ribu sampai 15 ribu ton/bulan. Sementara produksi ikannya antara 3.000 sampai 4.000 ton/bulan. Hasil perhitungan Asopindac tingkat perputaran uang baik dari produksi ikan maupun biaya pemeliharaan mencapai Rp1,7 triliun/bulan. | Tim Trans

Soal Penertiban Outsourcing

PJU & Rambu Sangat Minim Bandung, Trans - Jalan Situ Cileunca dari Pangalengan menuju objek wisata Situ Cileunca, penuh kelokan dengan tanjakan dan turunan curam. Pada sore hari, kabut biasa turun menyelimuti kawasan di dataran tinggi Kabupaten Bandung ini. Pada hari libur jumlah kendaraan yang melintasi jalur tersebut, relatif lebih banyak dibandingkan hari biasa. Didominasi kendaraan wisatawan dari mulai sepeda motor sampai bus besar. Sayangnya, jalan yang penuh belokan tajam itu minim sarana penerangan jalan umum (PJU) dan rambu lalu lintas. Sehingga bagi pengemudi yang melintas di tengah kabut tebal kondisi ini mempersulit jarak pandang. Faktor alam dan kecerobohan dari dua orang pengendara sepeda motor itulah yang akhirnya menyebabkan kecelakaan maut yang menelan empat korban jiwa. Pada saat kejadian, kabut tebal menyelimuti kawasan Situ Cileunca. Kondisi alam yang seperti itu tidak membuat dua pengendara sepeda motor itu hati-hati, sehingga fatal akibatnya. Ironisnya, seringnya kabut tebal turun tidak diimbangi sarana PJU yang memadai. Kalaupun ada jumlahnya sangat terbatas. Camat Pangalengan Dedi Sutardi, mengakui minimnya fasilitas PJU dan rambu lalu lintas di sepanjang jalan menuju objek wisata Situ Cileunca. Untuk mencegah terus berjatuhannya korban jiwa atau kecelakaan lalu lintas, perlu penambahan PJU dan rambu lalu lintas. “Status Jalan Situ Cileunca itu di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan pejabat dari Dinas Bina Marga Provinsi Jabar sering datang ke kecamatan, karena sekarang sedang ada pelaksanaan proyek pelebaran Jln. Situ Cileunca dengan penambahan masing-masing satu meter kanan-kiri jalan. Pada pertemuan nanti akan saya koordinasikan masalah PJU ini,” kata Dedi. Penambahan sarana PJU dan rambu lalu lintas dirasa sangat penting, mengingat Jln. Situ Cileunca termasuk jalan hidup. Selain banyak dilalui kendaraan wisatawan, juga menjadi jalur ekonomi pengangkutan sayuran dan susu. Jalur ini pun menghubungkan wilayah selatan Kabupaten Garut. “PJU dan rambu memang ada, tapi jumlahnya saat ini dirasa masih minim sehingga perlu ditambah,” ujarnya. | Yos

Daerah Perbatasan Rawan Tawuran Cimahi, Trans - Daerah perbatasan dinilai sangat rawan tawuran pelajar. Itulah kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi antara Polres Cimahi dengan seluruh kepala sekolah menengah atas (SMA) dan SMK di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Mapolres Cimahi, Selasa (2/10). Kapolres Cimahi, AKBP Anwar mengatakan, wilayah KBB yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta seperti Cirata dan Cipeundeuy, termasuk daerah yang rawan aksi tawuran pelajar. Sama halnya dengan Batujajar yang merupakan perbatasan antara Kota Cimahi dan KBB. Meskipun demikian, Anwar mengatakan, potensi konflik antarpelajar bisa terjadi di mana pun. “Tapi memang, untuk saat ini kami lebih fokus di wilayah barat,” katanya. Untuk mengantisipasi terjadi tawuran pelajar dan remaja, menurut Anwar, diperlukan langkah preventif. Selain upaya preventif, Polres Cimahi bekerja sama dengan seluruh kepala sekolah di Kota Cimahi dan KBB berencana membentuk satuan unit kerja di sekolah yang anggotanya para siswa. Unit kerja tersebut, katanya, akan beranggotakan 10 orang siswa dari setiap tingkatan yang ditunjuk sekolah. Anwar mengatakan, tugas anggota satuan unit kerja ini membantu mediasi rekan-rekannya yang memiliki masalah di sekolah, terutama dengan sekolah lain. Komandan Kodim (Dandim) 0609/Kabupaten Bandung, Letkol Inf. Novi Helmi Prasetya menyatakan dukungannya terhadap upaya kepolisian dalam mencegah aksi tawuran pelajar. Novi menegaskan, hal paling utama yang bisa menghindarkan pelajar dari tawuran adalah tekad dari diri sendiri. | Tim Trans

Gubernur Jabar Tebar Janji Ahmad Heryawan akan mengirimkan surat edaran kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan moratorium dan melakukan penertiban tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Bandung, Trans - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan didampingi anggota Komisi E DPRD Jabar akhirnya berjanji menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada kabupaten/kota, terkait keluarnya moratorium dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang tenaga outsourcing (alih daya). Gubernur di hadapan ribuan buruh yang berunjuk rasa, mengatakan perlu ada surat edaran dari Pemprov Jabar (Gubernur) mengenai moratorium ini, menyusul dikabulkannya gugatan para buruh oleh MK mengenai outsourcing. “Saya akan mengirimkan surat edaran kepada kabupaten/ kota untuk melaksanakan moratorium dan melakukan penertiban tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), tenaga kontrak, dan outsourcing,” ujar Heryawan kepada wartawan, setelah menemui para demonstran di halaman Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (3/10). Menurutnya, moratorium dibuat untuk menanggapi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan PKWT, Tenaga Kontrak, dan Outsoucing serta desakan para buruh. Moratorium harus efektif berjalan sejak ditetapkan hari ini (kemarin, red). Artinya sistem outsourcing yang sudah ada tetap berjalan sambil dievaluasi. “Tetapi pemerintah daerah tidak boleh mengeluarkan izinizin baru bagi perusahaan yang menjalankan outsourcing,” katanya. Agar moratorium bisa ber-

jalan sesuai harapan, di setiap kabupaten/kota harus dibentuk posko outsourcing atas nama serikat pekerja di kabupaten/ kota. Posko ini nantinya akan mengawasi pelaksanaan moratorium yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota. “Petugas nantinya harus melaporkan apa yang terjadi dari pelaksanaan moratorium di daerah ke Menkokesra, Menakertrans, Disnakertrans Jabar maupun kabupaten/kota serta DPW maupun DPD serikat pekerja seJabar,” ujarnya. Gubernur menegaskan, keluarnya surat edaran tentang moratorium ini, karena pemerintah ingin ada ketegasan mengenai outsourcing, termasuk aturan mainnya. Namun masalah kesejahteraan dan hak-hak para buruh harus tetap dipenuhi. Maka dengan moratorium ini harus ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah. Sementara mengenai upah minimum, Gubernur meminta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor. Menurutnya, jika situasi aman maka akan ada banyak investor yang berinvestasi ke Jabar, sehingga hal ini berdampak pada kesejahteraan para buruh. Sementara Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto menyatakan akan memantau janji Gubernur yang bakal menerbitkan surat edaran kepada bupati wali kota. Harapannya surat edaran tentang penghapusan moratorium dan lainnya ini dapat diimplementa-

FOTO | IST

Gubernur Jabar.

sikan para wali kota dan bupati. “Kalau tidak ada tanggapan dari bupati dan wali kota, kita akan demo di sana, menuntut diberlakukan. Jangan sampai ini ada produknya tapi tidak berlaku dan tidak dilaksanakan,” jelasnya. Roy akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, sehingga bupati dan wali kota dapat mengimplementasikan perintah Gubernur. Dipaparkan Roy, keberpihakan Gubernur terhadap buruh merupakan langkah positif. Oleh karena itu perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota. Apalagi pihaknya menargetkan sistem outsourcing dan PKWT tidak dijalankan lagi, sehingga para karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap. Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat, membanjiri Gubernuran Jabar, Jln. Diponegoro Bandung. Massa yang tergabung dalam KSPSI, Kasbi, Getok Monas, GMNI, dan organisasi buruh lainnya ini menuntut dihapuskannya sistem outsourcing, kontrak kerja, dan menolak upah murah. Para buruh ini datang secara bergelombang menggunakan kendaraan roda empat serta

ribuan sepeda motor. Akibatnya, Jln. Dipenogoro sebagai pusat demo ditutup total oleh aparat kepolisian. Arus lalu lintas dialihkan ke Jln. Cimandiri serta Jln. Sentot Alibasyah dan sekitarnya. Namun aksi demo buruh ini berjalan tertib dan damai. Sementara satu peleton aparat Dalmas dan Brimob disiapkan Polrestabes Bandung. Mereka berjaga-jaga di sekitar Gedung Sate untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan di Kota Cimahi, ribuan buruh melakukan aksi sweeping dan menurunkan paksa buruh dari mobil jemputan pabrik, Rabu (3/10). Aksi terjadi di kawasan industri Kota Cimahi, tepatnya Jln. Leuwigajah. Hal itu dilakukan agar para buruh ikut melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Akibat penurunan paksa itu, lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Cimahi menjadi macet. Puluhan ribu buruh yang berjalan dan menggunakan kendaraan bermotor sempat membuat arus lalu lintas di Jln. Leuwigajah, Jln. Baros, Jln. Cimindi, dan Jln. Amir Machmud macet total. Sekretaris Bidang Pembelaan SPSI Kota Cimahi, Adang mengatakan, aksi buruh di Cimahi

dilakukan untuk mendesak pemerintah agar menghapus sistem outsourcing dan tenaga kerja yang dinilai merugikan para buruh. Aksi serupa terjadi juga di Kabupaten Bandung. Ribuan buruh memadati beberapa ruas jalan, seperti Kopo, Sayati, Katapang, Baleendah, Banjaran, dan Dayeuhkolot sebelum menuju Gedung Sate. Kondisi tersebut mengakibatkan kemacetan hingga beberapa kilometer karena ribuan buruh menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, truk, mobil pikap, bahkan bak terbuka. Ribuan buruh bergerak sejak pukul 07.00 WIB dari berbagai kecamatan. Seperti Baleendah, Dayeuhkolot, dan Katapang yang memang merupakan kawasan industri di Kabupaten Bandung. Kapolres Bandung, AKBP Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya menurunkan 200 personel untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dan mogok kerja. Petugas ditempatkan di beberapa titik yang dilalui para buruh. Sementara itu, sejumlah buruh perwakilan Kabupaten Sumedang, juga melakukan aksi solidaritas untuk bergabung dengan ribuan buruh lainnya di Gedung Sate. Sejak pukul 09.45 WIB mereka berkumpul di Bundaran Permata Hijau, Jalan Raya Rancaekek, Kab. Bandung. Massa buruh yang dipimpin Slamet Riyanto (PT Kahatex) dan Roni (PT Adira Cimanggung) melakukan konvoi dan menjemput rekan-rekannya di Cimanggung dengan menyusuri Jalan Raya Rancaekek-Cileunyi, Cibiru-Cicaheum, dan Gedung Sate. Aspirasi yang mereka perjuangkan sama seperti buruh lainnya, yaitu menolak kerja kontrak, outsourcing serta ditetapkannya upah layak nasional 100% sesuai kebutuhan hidup layak. | Arso/Yos

Lahan Perhutani Dirambah Warga

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

FOTO | ILUSTRASI

PERHUTANI.

Garut, Trans - Tiga tersangka perambah hutan yakni Er (54) warga Kampung Sawangan, Desa Margajaya, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis, serta Kus (46) dan Oy (58), keduanya warga Kampung Cipadung, Desa/Kec. Purwaharja, Kota Banjar, diamankan di Mapolsek Cilawu setelah tertangkap tangan tengah menebang kayu jenis rimba campuran hutan milik Perum Perhutani di Blok Kongsi, Desa Sukamurni, Kec. Cilawu, Kab. Garut, Rabu (3/ 10). Dari tangan ketiga tersangka petugas mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin simso (mesin pemotong kayu) dan dua jerigen bahan bakar (premium). Ketiganya kini masih dalam pemeriksaan petugas Polsek Cilawu untuk pengembangan lebih lanjut, mengingat pelaku perambahan itu diperkirakan mencapai 30 orang, sebagaimana dituturkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Sukamurni, Pelda Nandang. “Pelakunya penebangan hutan di kawasan Perhutani itu diperkirakan

mencapai 30 orang. Yang berhasil kami catat sebanyak 11 orang, sedangkan yang diamankan baru 3 orang yang diduga sebagai pimpinan kelompok. Maka dari itu, perkara ini masih bisa dikembangkan untuk menciduk tersangka lainnya yang diperkirakan masih berada di kawasan hutan,” urai Nandang saat ditemui di Mapolsek Cisurupan. Lebih jauh Nandang mengatakan, penangkapan para perambah hutan itu atas dasar laporan warga sekitar yang merasa terganggu dengan suara mesin. Warga memastikan, suara itu bersumber dari mesin pemotong kayu yang tengah dipergunakan kegiatan penebangan liar. Adanya lahan milik Perhutani yang digarap warga itu dibenarkan Kasie Hukum Agraria dan Kehumasan Perum Perhutani KPH Garut, Jenal Abidin. Menurut dia, lahan itu berada di Blok Kongsi, RPH Cilawu, BKPH Bayongbong seluas sekitar 23 ha yang digarap warga Tasikmalaya, Ciamis, dan Kab. Bandung Barat. | Tim Trans

Perusahaan Asing Peserta Tender PLTSa Lebih Unggul Bandung, Trans - Hasil evaluasi sementara, perusahaan asing yang mengikuti lelang proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dinilai lebih unggul.Dalam tahap pra-kualifikasi, hingga batas waktu pengembalian formulir hanya ada 7 dari dari 26 perusahaan mengembalikan formulir keikutsertaan lelang. “Perusahaan tersebut terdiri dari tiga perusahaan asal Indonesia, dua dari Korea Selatan,

satu dari Cina, dan satu lagi dari Jepang,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kota Bandung, Ahmad Rekotomo di Balai Kota, Jln. Wastukancana, Rabu (3/10). Setelah formulir dikembalikan, kini panitia sedang melakukan evaluasi. Hingga kini baru enam perusahaan yang dievalusi dan itu pun belum dilihat secara komprehensif sehingga masih perlu didalami lebih lan-

jut. Dari hasil evaluasi sementara ini, perusahaan luar negeri dinilai lebih unggul dibandingkan perusahaan dari Indonesia. Keunggulan dari segi administrasi, keuangan, dan pengalaman. “Tapi perusahaan Indonesia yang melakukan joint operation dengan perusahaan luar negeri, keunggulannya sama juga seperti perusahaan luar negeri,” kata Rekotomo. Dari 3 perusahaan Indone-

sia, kata Rekotomo, dua di antaranya melakukan joint operation dengan perusahaan luar. Namun mereka mendaftarkan diri dengan nama perusahaan Indonesia, salah satunya PT BRIL. Tapi ada pula perusahaan luar yang melakukan joint operation dengan perusahaan Indonesia, namun mendaftar dengan nama perusahaan Korea. “PT BRIL melakukan joint operation dengan perusahaan Cina dan termasuk tiga perusa-

haan Indonesia yang masuk dalam tahapan lelang ini,” ungkapnya. “Ketujuh perusahaan yang mengembalikan formulir ini harus memenuhi ketiga aspek tersebut agar bisa lolos ke tahapan selanjutnya,” ujar Rekotomo. Setelah tahap pra-kualifikasi, baru akan ada pengumuman dan penetapan hasil evaluasi pra kualifikasi, masa sanggah dan jawaban masa sanggah

(bila diperlukan), serta pengesahan dan pengumuman daftar peserta yang lulus tahap prakualifikasi. Perusahaan yang lolos nanti bisa mengajukan dokumen penawaran. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengharapkan ketujuh perusahaan yang mengembalikan formulir ini serius ikut dalam proses lelang. Dada menampik bila lelang tak diminati, karena untuk yang mengambil formulir sendiri

hingga 26 perusahaan. “Mungkin persyaratannya berat jadi mengundurkan diri, mudahmudahan yang tujuh ini serius,” ungkap Dada pada pembukaan Pameran Buku Bandung 2012, Selasa (2/10). Seleksi tender pun kini sedang dilakukan panitia sesuai tahapannya. “Seleksi juga dilakukan karena peminatnya juga banyak, kalau peminatnya cuma satu kenapa harus ada tender,” tegas Dada. | Arso


KORAN TRANSAKSI THN 13

Anggota Dewan Bermain Bisnis Outsourcing

Penyuplai Tenaga Kerja Kontrak Perusahaan Besar? Cilegon, Trans - Sistem outsourcing saat ini masih terus mendapatkan kecaman dari sebagian besar buruh, karena dinilai menyesengsarakan pekerja. Namun ternyata outsourcing menjadi penghasilan tersendiri bagi para petinggi. Bahkan anggota DPRD Cilegon juga ada yang mempunyai bisnis penye-

NO. 254. ‰ TH XIII

TRANS BANTEN

HALAMAN 11

dia tenaga kerja kontrak itu. Informasi yang diperoleh dari sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, lebih dari dua orang anggota dewan di DPRD Cilegon, memiliki usaha penyedia jasa outsourcing. Penyedia jasa tenaga kerja kontrak itupun tersebar di beberapa

perusahaan besar yang ada di kota industri di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Salah satunya, yakni PT Indonesia Power. Di perusahaan penyuplai listrik Jawa-Bali itu banyak di tenaga kerjanya merupakan outsourcing, yang sebagian pekerjanya dikelola oleh anggota dewan yang ada di DPRD Cilegon.

Namun sayangnya, sumber tersebut enggan menyebutkan anggota dewan dari fraksi apa dan tergabung pada komisi mana anggota dewan tersebut. “Biasanya anggota dewan yang mempunyai usaha itu jarang ke kantor. Bila pun ada, hanya ada rapat penting saja,” ungkapnya.

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Sementara itu, Iye Iman Rohiman salah seorang anggota DPRD Kota Cilegon, ketika dimintai komentarnya mengatakan, para wakil rakyat tidak ada yang melarang untuk mempunyai usaha dikarenakan undang-undang juga tidak ada larangan kalau anggota dewan mempunyai usaha. “Anggota dewan disini kan banyak juga yang menjadi usaha. Termasuk saya juga pengusaha,” katanya. Kendati begitu, dia mengaku

Krisis Air Bersih Makin Meluas Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bisa memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat setiap hari. Pandeglang, Trans - Krisis air bersih di Provinsi Banten, yang diakibatkan kemarau, semakin meluas. Dari 15 kecamatan hasil pendataan bulan Agustus, kini bertambah menjadi 35 kecamatan. Musibah terparah terjadi di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Panimbang, Picung, Cikeusik, Cisata, Cibaliung, Sobang, dan Sukaresmi. Di tujuh daerah ini, kebutuhan air bersihnya mencapai lima sampai enam tangki per hari, dan rata-rata terjadi di semua desa. Kasi Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kabupaten Pandeglang, Aip Somahmud mengatakan, belum ada korban jiwa akibat kekurangan air. Kebutuhan air mereka masih dapat ditangani dengan membuat sumur dadakan di sepanjang aliran sungai yang kering dan membekalinya dengan air kemasan atau air galon. “Kami tidak bisa memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat setiap hari, apalagi untuk kecamatan yang jauh seperti di Kecamatan Cibaliung, Panimbang, dan Sobang,”ujar Aip. Ia memprediksi, hujan baru akan terjadi pada akhir Oktober atau pertengahan November. “Kami belum memiliki langkah antisipasi jika prediksi kemarau itu terjadi,”terang Aip. Dijelaskan, penanganan dampak bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, tetapi tugas semua instansi. Khususnya, dinas terkait yang membidangi dampak dari musibah tersebut. “Kami di sini hanya sebagai koordinator. Sedangkan untuk penanganan dampak bencana ada pada masing-masing instansi. Misalnya, DPU yang membidangi masalah infrastruktur dan Dinkes membidangi masalah kesehatan,” kata Aip. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pandeglang Encep Suryadi mengatakan, bantuan air bersih masih dilakukan. BPBD bekerjasama dengan BPBD Pemprov Banten setiap hari mendata perkembangan dampak akibat musibah tersebut. “Kami sampai sekarang masih terus memantau perkembangan masalah ini,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Ilma Fatwa menyarankan, Pemkab untuk menambah jumlah bantuan air bersih. Kata dia, utamanya di tujuh kecamatan yang daerah krisis air bersihnya lebih banyak. “Saya tidak menginginkan ada warga yang sakit akibat tidak mendapatkan air bersih,” katanya. Terpisah, Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Pemkab Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, penanganan dampak kemarau sudah optimal. Bantuan yang diberikan bukan hanya berasal dari dana Tidak Terduga (TT), tetapi juga bantuan lembaga sosial milik pemerintah lainnya. “Pemkab tetap konsen terhadap masalah ini. Saya optimistis tidak akan terjadi apa-apa,” katanya.

FOTO | YUS

Ketua KPU Cilegon, Syaiful Bahri.

Verifikasi Ditutup, 4 Parpol Tereleminasi Cilegon, Trans - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Provinsi Banten, resmi menutup pendaftaran verifikasi anggota Partai Politik (parpol) yang akan mengikuti pemilu 2014. Pernyatan resmi dari KPU Cilegon yang berbentuk rilis, yaitu empat Parpol tereleminasi dan tiga Parpol parlemen di Kota Cilegon mendapat catatan. Ketua KPU Cilegon, Syaiful Bahri, dalam rilisnya mengatakan, KPU Kota Cilegon resmi menutup penerimaan penyerahan dokumen daftar nama keanggotaan parpol dan foto copy KTA sebanyak dua rangkap. “Dari 25 Parpol yang telah menyerahkan dokumen, 4 parpol tidak memenuhi persyaratan memiliki keanggotaan seperseribu jumlah penduduk sebagaimana amanat undang-undang. Berdasarkan keputusan KPU No. 156/2012 seperseribu dari jumlah penduduk,” katanya. Dalam rilis KPU tersebut dituliskan, 4 parpol yang gagal mengikuti tahapan verifikasi faktual di Kota Cilegon, adalah Partai Repubik (2 KTA), PPPI (305 KTA), Partai Bhine-

ka Indonesia (100 KTA), dan PKDI (375 KTA). “Tiga parpol menyerahkan KTA pada detik-detik terakhir penutupan, sedangkan Partai Republik yang pada hari Rabu 26 September menyerahkan hanya 2 KTA, tidak menyerahkan satu pun KTA sebagaimana janjinya,” ujar Syaeful seraya memperlihatkan bukti tanda terima dari KPU kepada ketua partai PKDI yang selesai mendaftar. Berdasarkan data laporan penerimaan KTA dan daftar nama keanggotaan parpol di KPU Kota Cilegon, tercatat 4 parpol yang memperbaiki jumlah penyerahan KTA-nya, yakni Gerindra menjadi 2014, PAN 2058, PDIP 1004 dan Golkar 2535. Adapun 3 parpol yang mendapat catatan karena dokumennya baru satu rangkap, dan meminta toleransi KPU untuk tidak dicoret dari daftar partai yang lolos babak verifikasi faktual yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 September - 20 Nopember 2012. Salah satu komisioner KPU Cilegon bidang validasi Data, Edi M Abduh mengatakan, setelah penutupan penyerahan dokumen daftar

nama dan KTA, KPU Kota Cilegon langsung melakukan verifikasi administrasi KTA sebagaimana perintah peraturan KPU No. 8/2012 tentang Pedoman Pendaftaran dan Verifkasi Parpol peserta Pemilu 2014. “Pada saat yang bersamaan, KPU RI juga melakukan verifikasi administrasi kepengurusan Parpol sampai 6 Oktober 2012, dan akan mengumumkan Parpol yang gagal atau TMS (tidak memenuhi syarat) mengikuti tahapan verifikasi faktual secara Nasional. Kemungkinan bisa jadi, ada partai yang di Kota Cilegon lulus bahkan jumlah KTA-nya sangat banyak, tetapi karena secara Nasional telah ditetapkan KPU RI gugur, maka di Kota Cilegon pun partai yang bersangkutan otomatis tidak akan kita verifikasi,” ujar Edi. Sementara itu, dihubungi terpisah, Hasbi Sidik, ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon mengatakan, dirinya optimis partai Gerindra bakal lolos. “Insya Allah kami optimis partai Gerindra bakal lolos verifikasi dan sebagai salah satu peserta pemilu 2014 nanti. Minta do’anya saja,” katanya. | Yusvin

| Yusvin

Banyak TKI Dikirim PPTKIS Bodong Rangkasbitung, Trans - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menduga masih banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lebak, yang berangkat keluar negeri menggunakan jasa perusahaan tidak resmi di luar Banten. Hal itu diketahui, karena data jumlah TKI di Dinsosnakertrans tidak sesuai dengan jumlah TKI di luar negeri. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Suprapto

mengatakan, data jumlah TKI asal Lebak pada 2012 yang diberangkatkan secara resmi sebanyak 242 orang. Lembaga resmi yang memberangkatkan para TKI adalah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJ-TKI), merupakan lembaga yang resmi memberangkatkan para TKI. Berdasarkan data tahun 2011, TKI Lebak mencapai 2010 orang. Sedangkan berdasarkan data

tidak resmi TKI dari luar negeri yang pulang ke Indonesia, pada 2011 dan 2012, jumlahnya lebih dari 2000 orang. “Dengan demikian, kami menduga banyak TKI asal Lebak yang diberangkatkan oleh perusahaan tidak resmi, atau oleh perusahaan yang tidak bekerja sama dengan Dinsosnakertrans,” ujar Suprapto. Diungkapkan Suprapto, TKI yang berangkat keluar negeri, serta tidak terdata di Dinsosnaker Lebak, biasanya diberangkatkan oleh perusahaan asal Sukabumi, Jawa Barat. Suprapto meyakini,

TKI asal Lebak tersebut memalsukan dokumen data kependudukan. “Kalau berangkat menggunakan perusahaan Sukabumi, maka TKI asal Lebak menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) yang beralamat Sukabumi. Itu sama saja dengan memalsukan dokumen kepundudukan,” kata Suprapto. Karena itu, sambung Suprapto, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi di sejumlah kecamatan di Lebak, yang warganya banyak memilih menjadi TKI. “Sejumlah wilayah yang sering

kami datangi adalah Sajira, Maja, Curugbitung, Malingping, dan Rangkasbitung,” terang Suprapto. Terpisah, Kepala Dinsosnakertrans TB Aep Saepudin mengatakan, TKI yang berangkat menggunakan perusahaan tidak resmi dengan memalsukan dokumen kependudukan, berakibat kurang baik. “Salah satu contoh, bila TKI asal Lebak mengalami kecelakaan kerja atau menghadapi masalah, maka tidak akan diketahui Dinsosnakertrans,” terang Aep. | Yusvin

tidak mengetahui usaha apa saja yang dilaksanakan anggota dewan itu. Meski begitu, kata dia, walaupun membuka usaha outsourcing, asalkan usaha tersebut resmi dan tercantum di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon. Dalam melaksanakan usaha outsourcingnya juga jangan ada yang melanggar ketentuan usaha outsourcing. “Kalau ada anggota dewan yang mempunyai usaha outsourcing, saya tidak tahu,” katanya. | Yusvin

Dana Pilbup Diusulkan Rp29,2 Miliar Rangkasbitung, Trans - Usulan dana penyelenggaraan Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebak 2013, untuk putaran pertama yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Pemkab, sebesar Rp29.294.147.475. Sedangkan usulan dana untuk mengantisipasi pilbup putaran kedua, KPU mengusulkan dana sebasar Rp11.952.786.809. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPUD Lebak, Rahmat Gunawan membenarkan, bila KPUD telah mengusulkan dana ke Pemkab Lebak. Namun hingga saat ini, KPUD belum mengetahui, apakah Pemkab merealisasi seusai jumlah yang diusulkan KPUD. “Data usulan dana untuk penyelanggaraan Pilbup Lebak, sudah dilayangkan ke tim anggaran Pemkab. Namun hingga saat ini, kami belum mengetahui, apakah Pemkab merealisasikan sesuai jumlah yang kami usulkan tersebut,” ujar Rahmat Gunawan. Dijelaskan, dana penyelanggaraan Pilbup yang diusulkan ke Pemkab, di antaranya untuk biaya honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kesekretariatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa dan kelurahan, serta honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, lanjut Rahmat, digunakan pula untuk biaya belanja barang (logistik) dan jasa, serta biaya perlengkapan untuk KPPS dan TPS. “Usulan dana tersebut, tentu akan digunakan sesuai peruntukannya,”terang Rahmat.Terpisah, Sekretaris KPUD Lebak, Maman Budiman membenarkan, bila KPUD telah mengusulkan dana untuk penyelenggaraan Pilbup ke Pemkab. “Kalau usulannya memang sudah kami lakukan sejak beberapa bulan lalu. Namun berapa yang akan direalisasi Pemkab, saya belum mengetahuinya,” kata Maman. Menanggapi hal itu, Sekda Lebak Dede Jaelani mengaku telah menerima usulan penyelenggaraan Pilbup 2013 dari KPUD. Namun, dari hasil kajian, serta evaluasi tim anggaran Pemkab, dana penyelenggaraan Pilbup pada putaran pertama dan putaran kedua, kemungkinan hanya sanggup direalisasikan sebesar Rp24 miliar. “Perlu diketahui, bahwa APBD 2013 nanti harus dialokasikan pula untuk kepentingan lain, seperti pembangunan, perekomomian, pendidikan, dan lain-lain lainnya. Sehingga jumlah usulan penyelenggaraan Pilbup yang dilakukan KPU, tidak seluruhnya direalisasi,”terang Dede. Sementara itu, Iti Octavia Jayabaya, bakal calon Bupati Lebak yang merupakan putri sulung Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya (JB) terus menuai dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Adapun dukungan kali ini datang dari ratusan warga Desa Padasuka, Kecamatan Maja yang merupakan tanah kelahiran Amir Hamzah, bakal calon Bupati Lebak yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati. Mereka mendatangi kediaman JB di Jalan Rangkasbitung-Pandeglang KM 7 di Kecamatan Warunggunung, pada Senin (1/10) lalu. Dukungan dari masyarakat Desa Padasuka ini disampaikan KH Hamda, tokoh masyarakat setempat kepada Bupati JB yang didampingi Wakil Ketua Bazda Lebak KH Pupu Mahpudin dan Ketua MUI Lebak KH Satibi Hambali. “Tidak ada alasan bagi kami tidak mendukung keluarga JB untuk meneruskan pembangunan di Lebak,” tutur KH Hamda. Pada saat yang sama, ratusan warga Kampung Pasir Kanyere, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Muncang juga mendatangi kediaman JB untuk menyatakan dukungan kepada Iti. Menanggapi hal itu, Bupati JB mengapresiasi masyarakat yang telah datang bersilaturahmi ke kediamannya dan menyatakan dukungan kepada putrinya dalam pilkada nanti. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

Komisi V DPR RI Desak ASDP Perbaiki Sistem

2013 Seluruh Kapal Dipasang VTIS Merak, Trans - Komisi V DPR RI memanggil PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Menteri Perhubungan dan pihak terkait, termasuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Badan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) atas tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Bahuga Jaya, di Selat Sunda, Rabu (26/9) lalu. Dalam rapat tersebut, DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan ASDP untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Selain itu juga, DPR meminta KNKT agar melakukan investigasi menye-

luruh dan mengungkap penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Serta, menegaskan Kemenhub agar melakukan evaluasi dan audit terhadap penyeberangan Merak-Bakauheni, mengingat padatnya jalur tersebut. Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Mario Sardadi Oetomo ketika dikonfirmasi Jum’at (5/10), membenarkan pemanggilan tersebut. Dia mengatakan, rapat bersama yang dilakukan Komisi V DPR RI, Kemenhub, ASDP, KNKT dan Basarnas itu, mendesak menteri perhubungan agar memperbaiki sistem manajemen transportasi su-

paya kecelakaan yang menelan korban jiwa dapat dihindari. Selain itu, Kemenhub juga diminta agar memperbaiki dan menambah kelengkapan instrumen sarana transportasi publik. “Pada tahun 2013 rencananya, kapal akan menggunakan VTIS (Vessel Traffic Information System, red). Dengan sistem ini kapal di jalur internasional bisa terkontrol dan bisa menghindari kecelakaan,” katanya. Mario menjelaskan, perangkat baru ini akan terpasang pada kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia. Serta, manajemen pelabuhan yang ada di Merak, Bakaheuni dan pelabuhan lainnya juga akan

segera diperbaiki untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan di masa mendatang. “Menurut mereka (Komisi V) manajemen pelabuhan masih perlu diperbaiki,” jelasnya. Ditanya soal pencarian Korban, Mario menuturkan, Basarnas telah menghentikan aktifitas pencarian maupun penyelaman di lokasi tenggelamnya KMP Bahuga Jaya hingga menunggu hasil evaluasi selanjutnya. “Sesuai dengan hasil kesepakatan pada hari ke Tujuh pencarian korban dihentikan oleh tim sar,”katanya. Masih kata Mario, pihaknya masih melakukan evaluasi dan menginventarisir ulang data

pencarian orang hilang atas insiden KMP Bahuga Jaya dan Kapal Norgas Cathinka pada Rabu (26/9) lalu. “Yang masih melakukan komunikasi dengan saya satu orang saja, yang lain mungkin di Bakaeuni,” tambahnya. Sementara itu, untuk tidak terulangnya kesimpang siuran manivest, Kepala Otoritas Pelabuhan Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Darat, Endi Suprasetio mengatakan, pihaknya akan mencoba melakukan kerjasama dengan Perusahaan Otobus (PO) untuk mendata penumpang bus yang akan melakukan penyeberangan menuju Merak - Bakaeuni Lampung.

“Kami usahakan kerjasama dengan PO atau Tol untuk mendata seluruh penumpang,” katanya. Menurut Endi, perubahan teknis pendataan manifest penumpang sangatlah penting dan harus belajar dari kejadian yang telah terjadi pada KMP Bahuga Jaya. “Waktu musibah Kapal Fery KMP Laut Teduh 2 terbakar, pengetatan manifest juga pernah dilakukan,” ujarnya. Endi menegaskan, dengan adanya peristiwa KMP Bahuga Jaya, kedepan harus ada evaluasi baik pengetatan data penumpang maupun sistem yang saat ini belum dilakukan oleh ASDP selaku operator dan pengusaha kapal. “Jika ada pe-

langgaran maka ijin beroperasi kapal tersebut bisa kami bekukan,” tegasnya. Diberitakan sebelumnya, KMP Bahuga Jaya tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal Norgas Cathinka di perairan Selat Sunda. Selain membawa ratusan penumpang, kapal tujuan Merak-Bakauheni itu juga membawa puluhan kendaraan bermotor. Berdasarkan data sementara, tujuh orang tewas akibat kecelakaan itu. Sementara 206 penumpang selamat berhasil dievakuasi ke Bakauheni dan Merak. Adapun total penumpang yang dievakuasi baik selamat maupun meninggal, 213 orang. | Yusvin


NO.254. ‰ TH XIII

TRANS JATIM

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Kantor DPRD Dibobol, Uang Rp2 Juta Lenyap Mojokerto, Trans - Kawanan pencuri berhasil membobol kantor DPRD Mojokerto pada Sabtu (6/10). Dalam aksi itu mereka berhasil membawa kabur uang tunai senilai Rp2 juta yang disimpan di dalam brankas. Sayangnya, hingga saat ini polisi belum bisa melacak jejak pelaku pencurian tersebut. Kasat Reskrim Polresta Mo-

jokerto, AKP Luwi Nurwibowo mengatakan, identitas kawanan pencuri hingga kini belum diketahui. Polisi masih sulit mengumpulkan petunujuk dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) karena minimnya saksi. Polisi masih memeriksa batang besi sepanjang 3 meter yang ditemukan dibelakang kantor dan se-

Transfer Dana TKI Melonjak Kediri, Trans - Transfer dana (remitansi) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di wilayah eks Karesidenan Kediri dan Madiun selama triwulan II/2012 (April, Mei dan Juni) tercatat sebesar Rp493,46 miliar atau meningkat 8,59% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp454,45 miliar. “Volume transaksinya juga terjadi peningkatan sebesar 5,47%, dari sebanyak 133.666 lembar menjadi sebanyak 140.981 lembar,” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Matsisno, Senin (24/9). Berdasarkan nilai transaksinya, sumbangan terbesar transfer dana TKI pada triwulan ini dari Kota dan Kabupaten Madiun, yaitu sebesar Rp176,31 miliar (35,73%). Kemudian disusul Kabupaten Tulungagung sebesar Rp93,40 miliar (18,93%), Kota dan Kabupaten Blitar sebesar Rp75,32 miliar (15,26%), Kota dan Kabupaten Kediri sebesar Rp64,28 miliar (13,03%), dan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp57,55 miliar (11,66%). Sementara lima kabupaten lainnya menyumbang kurang dari 5 %. Sementara itu berdasarkan volume transaksinya, daerah yang memberikan sumbangan terhadap transaksi remitansi TKI pada periode laporan adalah Kota dan Kabupaten Madiun sebesar 31.046 lembar (22,02%), Kota dan Kabupaten Blitar sebesar 28.909 lembar (20,51%), Kabupaten Tulungagung sebesar 28.402 lembar (20,15%), Kota dan Kabupaten Kediri sebesar 21.602 lembar (15,32%), dan Kabupaten Ponorogo sebesar 20.667 lembar (14,66%). Sedangkan lima daerah lainnya menyumbang kurang dari 5%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri, Matsisno, transaksi remitansi pada periode triwulan II/2012 berdasarkan nilai nominalnya meningkat sebesar 13,84%, dari sebesar Rp433,45 miliar menjadi sebesar Rp493,46 miliar. Jika dilihat dari sisi volumenya, turun sebesar 0,08%, yaitu dari sebesar 141.098 lembar menjadi sebesar 140.981 lembar. Dilihat berdasarkan wilayahnya, jelas dia, transaksi remitansi TKI kali ini jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat beberapa kota/kabupaten yang turun, kecuali Kabupaten Pacitan, Kota dan Kabupaten Madiun, Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, serta Kabupaten Nganjuk yang masih meningkat, masingmasing sebesar 225,95%, 69,64%, 9,43%, 5,07%, dan 4,80%. Sementara Kota dan Kabupaten yang turun yaitu Kota dan Kabupaten Blitar sebesar 8,41%, Kabupaten Tulungagung sebesar 8,33%, Kabupaten Ponorogo sebesar 7,65%, Kabupaten Magetan sebesar 3,69% dan Kabupaten Ngawi sebesar 0,19%. Sementara berdasarkan volume transaksinya, sebagian Kota/Kabupaten turun, kecuali Kota dan Kabupaten Madiun, Kota dan Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Pacitan, yang masing-masing meningkat sebesar 29,35%, 3,91%, 1,95%, dan 1,64%. Lima wilayah kota dan kabupaten yang turun yaitu Kota dan Kabupaten Blitar sebesar 12,51%, Kabupaten Ponorogo sebesar 12,25%, Kabupaten Tulungagung sebesar 3,03%, Kabupaten Ngawi sebesar 2,57%, dan Kabupaten Magetan sebesar 2,490%. Berdasarkan nilai nominal rata-rata per lembar transaksinya, tambah dia, kali ini meningkat sebesar 2,95% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp3.400 ribu menjadi Rp3.500 ribu. Secara bulanan, nilai rata-rata per lembar transaksi remitansi cukup berfluktuatif, di mana nilai rata-rata tertinggi yang terjadi pada April 2012 sebesar Rp4,162 ribu. Berdasarkan sarana pengiriman, baik secara nominal maupun volume transaksinya, sebagian besar remitansi TKI menggunakan jasa non perbankan (Western Union/Money Gram). Kecenderungan menggunakan jasa non perbankan diperkirakan lebih disebabkan pertimbangan nilai transaksinya yang relatif kecil dan kemudahan dalam prosedur, serta jaringan kantor yang tersebar di pelosok daerah. Sementara TKI yang menggunakan jasa perbankan diperkirakan lebih disebabkan oleh faktor keamanan, karena umumnya nilainya relatif cukup besar. | Fauzi

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil). Biro Blitar : Fauzy Effendy

buah linggis yang diduga digunakan untuk merusak kantor wakil rakyat tersebut. “Kami terus memeriksa BB, dan memperbanyak keterangan saksi,” katanya. Diperkirakan, kawanan pencuri ini masuk ke Kantor DPRD Kota melalui tembok belakang dengan memanjat melalui sebatang pipa besi. Setelah berhasil masuk pagar

tembok setinggi 3 meter, kawanan pencuri masuk ke halaman kantor. Lantas mereka merusak kaca nako, dan teralis besi dikaca itu menggunakan linggis. Selanjutnya kawanan pencuri juga membuka laci meja di ruang bendahara, dan diruang keuangan. Kawanan pencuri merusak brangkas dan membawa kabur uang Rp 2 juta

juta dalam brankas. Saksi mengetahui aksi itu pencurian di Kantor DPRD sekitar pukul 09.00 setelah petugas Sat Pol PP mendapat informasi dari warga kalau dibalik pagar tembok DPRD Kota ditemukan sebatang pipa besi diduga habis dipakai memanjat tembok tersebut. | Fauzi

Komisi III DPRD Kab Blitar Lakukan Pengawasan Proyek Infrasruktur Banyak paket pekerjaan di beberapa kecamatan yang hingga kini belum dikerjakan oleh pihak rekanan, dengan alasan sulit mencari material. Blitar, Trans - Dalam rangka melakukan fungsi kontrol pengawasan terhadap sejumlah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada dikabupaten Blitar, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi masalah pembangunan melakukan pengawasan secara rutin. Dari pengawasan yang di-

lakukan oleh Komisi III itu terhadap sejumlah proyek-proyek yang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar, salah satunya dilaksanakan di Kec Kanigoro, Kamis (4/10). Suwito Saren Satoto, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, kepada Koran Transaksi, mengatakan bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III dengan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang di Kecamatan Kanigoro ditemukan tiga kasus paket pekerjaan. “Ada pengaspalan jalan yang tidak sesuai dengan bestek, jalan makadam kurang rapat batunya. Ada juga paket pekerjaan yang hingga sekarang hanya di-drop material batu kali yang masih belum dipecah, sedangkan SPK/kontraknya selesai tanggal 14 Oktober bulan ini,” ungkap Suwito. Lebih lanjut Suwito menjelaskan, paket-paket proyek yang ada di Kecamatan Kanigoro memang dibuat contoh. “Berdasarkan dari informasi

Itu sebabnya Komisi III mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan di Kecamatan Kanigoro, karena Kanigoro dekat dengan pusat material, yakni dari sungai Bladak. Di samping itu, Kecamatan Kanigoro akan menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Blitar. “Itu saja tidak ketat, apalagi kecamatan-kecamatan yang jauh, seperti apa jadinya,” ujar Suwito. Suwito selaku Ketua Komisi III telah merekomendasikan langsung kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumantri— yang waktu itu juga ikut mendampingi dewan, agar segera membongkar pekerjaan pengaspalan jalan yang tidak sesuai bestek, termasuk di Papungan. “Untuk jalan makadam yang belum digarap agar segera dikerjakan. Seluruh pekerjaan agar diselesaikan sesuai dengan SPK/kontrak,” tegas Suwito. Sementara itu menurut Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, ketika dikonfirmasi

FOTO | FAUZI

Suwito Saren Satoto Ketua Komisi III DPRD Kab Blitar

masyarakat yang masuk ke dewan, banyak paket pekerjaan di beberapa kecamatan yang hingga kini belum dikerjakan oleh pihak rekanan, dengan alasan sulit mencari material, dan nanti akan dikerjakan secara serempak,” ujar politisi asal PDI Perjuangan itu.

oleh Koran Transaksi, (5/10), terkait rekom dari Komisi III, mengatakan bahwa pihaknya selaku kepala dinas langsung merespon pada waktu itu di hadapan masyarakat dan Komisi III di lokasi. Kepala dinas itu mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk yang di Kelurahan Satreyan dan Papungan harus dibongkar. Sedangkan untuk pengaspalan/lapen supaya dibenahi sesuai bestek, dan untuk jalan makadam yang belum dikerjakan agar segera dikerjakan. “Apabila belum selesai sesuai dengan batas waktu kontrak, saya selaku kepala dinas mengenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap rekanan yang mengerjakan proyek itu. Saya tidak segan-segan mem-blacklis (daftar hitam) rekanan yang nakal, termasuk memberikan teguran keras kepada PPTK dan pengawas,” pungkasnya. | Fauzy

Lamban, Pelebaran Akses Ke MAS Surabaya, Trans - Pelebaran akses menuju Masjid Nasional Al-Akbar atau Masjid Agung Surabaya (MAS) yaitu Jl Menanggal V lamban. Meski pembebasan lahan sudah beres sejak November 2011, sampai sekarang jalan itu belum juga diaspal. Kini, Pemkot masih membangun saluran airnya saja. Kondisi ini seringkali memicu kemacetan dan kecelakaan. Karena kendaraan yang hendak bersimpangan dengan kendaraan lain terpaksa harus ada salah satu yang mengalah dan berhenti sejenak. “Kalau tidak ada yang mengalah bisa tabrakan. Sehingga saat saya lewat di sana harus ekstra hati-hati. Selain bisa tabrakan dengan kendaraan lain, saya bisa masuk kubangan,” kata Nasir, warga Jambangan yang mengaku setiap hari lewat jalan tersebut, Minggu (7/ 10). Parahnya, kata dia, jika ada mobil berpapasan selalu terjadi kemacetan, karena jalan yang bisa dipakai bersimpangan sangat sempit. Dia mengatakan dirinya dulu sempat senang karena November tahun lalu ada pengerjaan di lokasi lahan yang dibebaskan. Bahkan, saat itu sudah ada pengerukan dan rencana pengaspalan. Tapi, kenyataannya kondisi jalan menjadi tidak karuan.

FOTO | IST

Pelebaran jalan Menanggal V, yaitu akses menuju MAS lamban.

“Saya berpikir jika lahan di sana akan dikeruk dan akan dilanjutkan dengan pengaspalan. Nyatanya, hingga sekarang dibiarkan begitu saja. Kami nilai Pemkot lamban menanganinya,” ujarnya. Tentu saja kondisi di lapangan ini bertentangan dengan

Pemkab Sidoarjo Tolak RPH Puspa Agro Sidoarjo, Trans - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tidak menyetujui adanya rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di dalam Pasar Induk Modern Puspa Agro desa Sawunggaling, Taman, Sidoarjo. Sebelumnya, muncul wacana bahwa pemerintah provinsi jatim akan membangun RPH Modern di dalam Pasar Induk Modern Puspa Agro. Informasi yang diperoleh, RPH Puspa Agro akan mulai dibangun tahun 2013 dengan menggunakan anggaran dari PemprovJatim sekitar Rp11,8 miliar. Rencananya, RPH ini mulai beroperasi pada 2014 mendatang. Proyek ini nantinya juga akan dijadikan sebagai percontohan pemotongan sapi modern. Namun, rencana pembangunan RPH tersebut tidak mendapatkan restu dari berbagai instansi dan kalangan di Kabupaten Sidoarjo. Saiful Illah tidak menyetujui adanya pembanguna RPH Puspa Agro karena dinilai dapat mematikan perekonomian masyarakat yang saat ini menggantungkan hidupnya di tiga RPH di Sidoarjo. “Selain itu, jika pembangunan RPH tersebut tetap dilakukan, juga akan ber-

disimpan dibrangkas milik staf keuangan dewan Kota Diah Titik Ambarwati. Sejauh ini polisi telah memintai keterangan lebih dari 4 orang saksi dari Sat Pol PP yang sedang berjaga. Dari keterangan saksi, setelah diteliti tak ada dokumen di Kantor DPRD Kota Mojokerto yang hilang digondol pencuri selain uang Rp2

dampak negatif terhadap pendapatan Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari retribusi RPH,” ujarnya Jumat (5/10). Sekedar diketahui, saat ini Kabupaten Sidoarjo telah memiliki tiga RPH. Tempat RPH tersebut dapat ditemui di Krian, Taman, dan Bulang. Saat ini, sistem pemotongan hewan di tiga RPH tersebut masih menggunakan cara tradisional. Sedangkan untuk RPH yang rencananya akan dibangun di Puspa Agro ini, cara pemotongannya rencananya menggunakan alat-alat modern. Menurut kabar, dalam sehari akan ada 400 ekor sapi yang dapat disembelih di RPH Puspa Agro. Jika hal itu tetap dilangsungkan, maka bisa jadi pendapatan masyarakat yang biasanya mencari nafkah di ketiga RPH lama menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat Sidoarjo akan lebih memilih memotong hewan di RPH Puspa Agro daripada di ketiga RPH lama karena mereka menganggap di RPH Puspa Agro prosesnya lebih cepat. Lebih lanjut, Saiful menjelaskan, tidak seharusnya Pemprov jatim membangun RPH di wilayah kabupaten yang saat ini masih memiliki tiga RPH yang masih beroperasional. “Seharusnya peran pemerintah provinsi tersebut se-

bagai pembina/koordinator bagi pemerintah Kabupaten, bukan sebagai kompetitor,” urainya. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Sidoarjo, Ir Handajani. Dia mengaku setuju dengan apa yang telah dilontarkan oleh Bupati Sidoarjo menyikapi pembangunan RPH Puspa Agro. “Saya setuju dengan apa yang telah dilontarkan oleh bapak Bupati saat paripurna kemarin,” terangnya. Menurutnya, jika pembangunan RPH Puspa Agro tersebut tetap dilaksanakan, maka akan menganggu RPH yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya RPH yang ada di kecamatan Taman. Apalagi, rencananya RPH Puspa Agro dapat mengeksekusi 400 sapi dalam sehari. “Jika tetap dilakukan, maka RPH Taman akan sangat terancam,” jelasnya. Dia juga mengingatkan bahwa saat ini di Sidoarjo masih ada tiga RPH yang semuanya masih beroperasi, jadi tidak perlu ada tambahan RPH lagi. “Kami harap, pembangunan RPH Puspa Agro tersebut ditinjau kembali,” pungkas Handajani. | Tim Trans

janji Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, Erna Purnawati yang menyatakan pengaspalan akan tuntas akhir 2011. Janji itu terungkap setelah pembebasan 2 lahan milik warga beres. Sedangkan, Anggota Komi-

si C DPRD Surabaya, Sudirjo mendesak pembangunan infrastruktur di Surabaya terus dikebut. Konsep yang sudah dituangkan Pemkot dalam perencanaan daerah dan sudah dianggarkan dalam APBD diharapkan segera terealisasi. Bahkan, hal itu akan membantu

penyerapan anggaran dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, Kota Surabaya membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan yang telah ditetapkan ingin menjadi kota perdagangan dan jasa. “Kalau sudah diprogramkan ya jangan dibiarkan mangkrak. Kami harap Pemkot tidak sekadar pandai membuat program, tapi merealisasikannya tepat waktu,” ujarnya. Selain itu, dengan selesainya pembangunan jalan tersebut Pemkot membantu tumbuhnya wisata religi baru. Sebab, MAS bisa dijadikan tempat wisata religi seperti masjidmasjid di Malaysia. “MAS, kan dicanangkan sebagai tempat wisata religi selain masjid Sunan Ampel di Ampel,” terangnya. Ketika dikonfirmasi, Kepada DPUBMP Kota Surabaya Erna Purnawati , tidak bisa dihubungi. Meski sudah berulangkali dihubungi, yang terdengar adalah tanda rekam. Sedangkan Kasi Jembatan dan Jalan DPUBMP Kota Surabaya Heri, Sinurat menyatakan pengaspalan akan dilakukan tahun ini. “Soal anggarannya saya lupa, namun pengaspalan akses di sana akan dilaksanakan secepatnya pada tahun ini juga,” ujarnya. | Fauzi

Ratusan Kantong Darah Tercemar Penyakit Madiun, Trans - Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menemukan sebanyak 178 kantong darah yang terkontaminasi penyakit berbahaya selama periode Januari hingga September 2012. Kepala Bagian Pelayanan Darah, UDD PMI Kabupaten Madiun, Sri Sufitriani mengatakan, seratusan kantong darah tersebut diketahui terkontaminasi sejumlah penyakit, di antaranya adalah penyakit hepatitis B, hepatitis C, sipilis, dan juga HIV. “Secara rinci, dari temuan tersebut diketahui sebanyak 102 kantong darah terkontaminasi virus hepatitis B, sebanyak 15 kantong darah terkena virus hepatitis C, kemudian sipilis sebanyak 39 kantong darah, dan HIV sebanyak 22 kantong darah,” ujar Sri di Madiun, Sabtu. Dia menjelaskan, kantong darah yang terkontaminasi tersebut diketahui saat dilakukan pemeriksaan rutin. Adapun, metode yang digunakan untuk mengecek

kelayakan darah sebelum didonorkan adalah metode pengecekan “elisa diasorin”. Menurut dia, darah yang terinfeksi penyakit tersebut tidak akan digunakan dan disimpan dalam tempat khusus. Setelah terkumpul, darah yang tercemar penyakit itu dimusnahkan dengan cara dibakar. “Satu bulan sekali, darahdarah yang rusak atau tercemar penyakit itu kami kirim ke RSUD dr Soedono untuk dimusnahkan,” terangnya. Tidak sekedar memusnahkan darah tersebut, pihak PMI juga memberitahu pendonor untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terkait penyakit yang dideritanya. Langkah itu dilakukan agar pendonor bersangkutan segera memperoleh penanganan tepat. “Data para pendonor tetap kami rahasiakan. Kami juga meminta para pendonor ini untuk segera memeriksakan kondisi kesehatannya ke dokter setempat,” jelasnya.

Sementara itu, stok darah di UDD PMI Kabupaten Madiun tergolong aman hingga akhir bulan. Untuk darah golongan A masih tersedia 53 kantong, golongan B sebanyak 91 kantong, golongan darah O sebanyak 147 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 14 kantong. “Kami juga memiliki darah trombosit, baik golongan A, B, O maupun AB negatif yang tergolong langka,” tambah Sri Sufitriani. Penanggung Jawab Layanan UDD PMI Kabupaten Madiun, Doni Dwi Setiawan menuturkan, darah yang ada di PMI setempat tidak hanya untuk melayani di dua rumah sakit, RSUD Dolopo dan Caruban. Namun juga permintaan dari luar kota, seperti rumah sakit di Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan hingga Bojonegoro. “UDD PMI Kabupaten Madiun banyak didatangi oleh pasien karena didukung oleh kelengkapan alat yang ada,” kata Doni Dwi Setiawan. | Tim Trans


HALAMAN 13

TRANS SUMBAR

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 254. ‰ TH XIII SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Kenaikan Harga Beras Masih Dapat Dikendalikan Agam, Trans - Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras lokal jika mencapai Rp10 ribu perkilonya di Kecamatan Lubuk Basung, Diskoperindag dan UKM Agam, Operasi Pasar bakal di laksanakan, sehinga kenaikan dapat ditekan dan dikendalikan sesuai dengan harga bahan pokok jual beli tersebut di pasaran.

Kenaikan harga beras dirasakan masyarakat semenjak Pasca Lebaran Idul Fitri 1433 Hijriah, biasanya sebelum Lebaran harga Beras Lokal khususnya di Kecamatan Lubuk Basung seperti Beras Benang Pulau rata – rata dijual pedagang seharga Rp7500 Perkilogramnya, sekarang naik menjadi Rp8.500 bahkan men-

capai Rp9000 Perkilogramnya. “Kenaikan harga beras sudah menjadi mekanisme pasar, sebab sebagian besar tanaman padi petani di Agam belum masuk masa Panen, terkait dengan kenaikan harga beras dipasaran sekarang,” ungkap, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Agam, Hadi Suryadi. Selain itu sebagian besar para petani belum Panen, seperti Di Kecamatan Tanjung Raya, Tanjung Mutiara dan Kecamatan di Agam lainnya. Sementara itu, untuk kenaikan harga tersebut juga di pengaruhi oleh tanaman padi petani masih dalam tahap berbuah dan belum menguning, se-

hingga tidak bisa dipanen. Namun bila sebagian besar padi Para petani mulai dipanen maka harga beras akan dapat kembali stabil dan murah. Terkait hal itu, pihaknya juga telah melakukan berbagai terobosan terutama survei dan pemantauan dilapangan melihat kondisi bagai

mana harga bahan pokok yang ada di pasaran, dimana tiap minggu di buat laporan harga kondisi terbaru. “Untuk harga terus kita pantau dipasaran, baik perminggu dan tiap bulannya melalui laporan tersebut kita dapat ketahui berapa harga kenaikan dipasaran, hal itu untuk antisipasi,” tambahnya. | SH/Uci

pendidikan

Pemkab Agam Tingkatkan Pengetahuan PAUD Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam mengutus Kabid Non Formal Yunaidi, S.Pd, M.Pd wakili Agam untuk mengikuti kegiatan Workshop Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud. Yunaidi, S.Pd M.Pd, Kabid Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten mengatakan, kegiatan pelatihan itu diadakan bertujuan untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter di keluarga dan dilaksanakan selama 4 hari mulai 2 s/d 5 Oktober 2012 di Banan Inn Hotel dan Spa Jalan Setiabudi Bandung. Peserta yang mengikuti dari Sumatera Barat sebanyak 7 orang peserta yaitu dari BKOW Provinsi Sumatera Barat Ny. Emi Bakhtiar bersama 6 orang peserta lainnya dari Kabupaten Agam, Kab 50 Kota, Kab. Pasaman, Kota Solok, Padang Pariaman dan dari Kota Pariaman. Peserta yang berjumlah hampir 90 orang dari kabupaten kota di Indonesia, bertujuan agar para orangtua memiliki wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter di keluarga yaitu berkaitan dengan sikap jujur, sopan santun, kemandirian dan kerja keras serta pemberdayaan ekonom keluarga. Selama workshop peserta menerima materi tentang kesehatan ibu dan anak pralahir sebagai pilar keluarga sejahtera, kecakapan hidup untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, teknik penyusunan proposal dan pelaporan bantuan pendidikan, pencegahan dan pengelolaan prilaku destruktif remaja, serta ditutup nantinya dengan paparan kebijakan Ditjen PAUDNI dalam pengembangan pendidikan kecakapan keorangtuaan yang disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psi. Pada akhir workshop akan membuahkan hasil diskusi kelompok yang disampaikan secara pleno terutama tentang partisipasi masyarakat dalam membangun karakter bangsa, yang diawali kegiatannya dari pengembangan pendidikan anak usia dini di Taman Kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak dan di satuan PAUD Sejenis seperti di Posyandu Terintegrasi BKB dan PAUD. Termasuk juga program pendidikan nonformal di daerah masing-masing.

Lamban, Pembangunan Prasarana Air Bersih Di Korong Asam Pulau Kondisi bangunan penyediaan air bersih belum mencapai 60%. Sementara waktu yang tertinggal untuk menyelesaikan pembangunan hanya beberapa hari lagi.

| SH/Uci

Disdikpora Agam Laksanakan UKG Online Tahap 2 Agam, Trans - Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga laksanakan Ujian Kompeten Guru (UKG) Online tahap ke-2 untuk para guru se-Kabupaten Agam yang belum mengikuti. Hal itu diungkapkan oleh Drs.Fauzir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam pada reporter, Jumat (5/10). Fauzir juga menambahkan UKG dilaksanakan selama 5 hari, dimulai tanggal 9 s.d 13 Oktober di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sudah kami tunjuk bisa layak serta dinilai tidak ada kendala dalam melaksanakan ujian terebut. Ada 6 titik TUK tempat UKG yang telah kami nilai kesiapannya bisa yaitu; SMK N 1 Lubuk Basung, SMA N 2 Lubuk Basung, SMK N 1 Tanjung Raya, SMK N 1 Ampek Angkek, SMA N 1 Canduang, SMA N 1 Tilatang Kamang. Khusus bagi pengawas dan Kepala Sekolah pada UKG tahap 2 ini belum diujikan materi manajemen, hanya ujian sesuai dengan bidang sertifikasi yang diambil. Unuk UKG tahap 2 ini ada 30 Mata Pelajaran (Mapel) yang diujikan; Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bimbingan Konseling, Biologi, Busana Butik, Desain dan Produksi Kria Kayu, Desian dan Produksi Kria Tekstil, Desain Komunikasi Fisual, Ekonomi, Fisika, Geografi, Guru Kelas, IPA, IPS, Keterampilan, Kewirausahaan, Kimia, Matematika, Penjas, PKn, Sejarah, Seni Budaya, Sosiologi, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Gambar Mesin, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Konstruksi Batu dan Beton, Teknik Pemesinan. Fauzir berharap bagi guru yang mengikuti UKG tahap 2 ini agar bersiap-siap sehingga nantinya hasil UKG peserta dari agam bisa lulus semuanya tidak ada yang gagal. | SH/Uci

Padang Pariaman, Trans Gedung penyediaan air bersih (PAB) IPA senilai Rp18.337.598.000,- sedang dibangun di Korong Asam Pulau, Kenagarian Anduring, Kecamatan Kayu Tanam, Padang Pariaman. Sayangnya, pembangunannya terseok-seok dan celakanya tidak ada kompensasi untuk masyarakat sekitar. Proyek itu dikerjakan oleh PT Citra Karya Indoraya dan PT Graha Portuna Purnama, dengan nomor kontrak 114/SP.DPU/ V11.2011, dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender mulai tanggal 1 Juli sampai 27 November 2011. Terseok-seoknya pelaksanaan pembangunan gedung penyediaan air bersih, diduga karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Dari pantauan Tim Koran Transaksi di lapangan, Rabu (3/10), di sana ada bangunan memiliki bak fiber yang berukuran 5 meter persegi,

FOTO | SDT

Kondisi bangunan penyedia air bersih yang berukuran 5 meter persegi, dan 15 bak penampung. Tampak pemasangan pipa belum selesai dan halaman bangunan masih amburadul.

dan 15 bak penampung. Pemasangan pipanya belum selesai dan halaman bangunan masih amburadul, belum ada tanda-tanda penimbunan dan pengaspalan. Kondisi bangunan pun belum mencapai 60%. Padahal, pengerjaan proyek ini sudah mengalami beberapa kali perpanjangan waktu. Sementara sekarang waktu yang tertinggal hanya beberapa hari lagi. Namun, hanya beberapa orang pekerja, sedangkan pihak pengawas maupun kontraktor tidak ada di lapangan. Anton, salah seorang pemuka masyarakat Asam Pulau mengungkapkan, proyek itu memang sering mengalami kemacetan, seperti sering terjadinya putus

jakan oleh Pak Ulung. Pak Ulung ini adalah orang PDAM sendiri,” imbuhnya. Selain itu, tampak kejanggalan yang tertera di plang proyek. Sama sekali tidak ada kepastian lokasi kerja dan selalu berubahubah. Sebenarnya letak proyek berada di Asam Pulau, tapi tidak pernah ditulis di Asam Pulau, melainkan ditulis di Parit Malintan atau Lubuk Alung. Sejarah Sumber Air Sumber air yang digunakan untuk pengadaan air bersih ini adalah berasal dari aliran Sungai Gariang. Pipa berukuran 300" inc pun dipasang dengan daya sedot 120 liter/detik. Dt. Lelo Rajo, salah seorang

Tingkatkan Produksi Pangan Melalui Penyuluhan Agam , Trans - Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus mendorong sistem kelembagaan pertanian agar lebih maju, sebab para tenaga penyuluh punya kedekatan emosional dengan petani, khususnya targetkan

dalam meningkatkan produksi pangan. “Untuk itu, kita targetkan dapat merubah perilaku para petani dalam penerapan ilmu di lapangan kepada petani dan kelompok tani diwilayah itu,” kata Kabid Penyuluh BP4K2KP Agus Efendi, S.PKP, Selasa (25/9).

Dispertahornak Awasi Hewan Kurban Agam, Trans - Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (Dispertahornak) Agam turunkan 38 petugas Kesehatan Hewan yang berasal dari Enan Unit Pelaksana Tenis (UPT) yang tersebar di Kabupaten Agam untuk melakukan pengawasan, sekaligus pengecekan terhadap hewan kurban di wilayah tersebut. “Kita turunkan tim yang terdiri dari dokter hewan, penyuluh dan lainnya yang bertugas di UPT dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam,” ujar Kepala

pengiriman bahan material, dan seringnya keterlambatan pembayaran gaji tukang, sehingga proyek terhenti sementara. Gaji tukang dan gaji satpam baru dibayar tiga bulan setelah melaksanakan pekerjaan, baru pekerjaan dimulai lagi. Begitulah seterusnya,” ungkapnya. Di dalam pelaksanaan proyek itu sangat banyak terlihat kejanggalan. PT Citra Karya sebagai kontraktor jarang sekali berada di lapangan. Mereka hanya sekali sebulan bahkan sampai tiga bulan ke lapangan. “Saya sempat mengenal siapa nama kontraktor tersebut,” ujar salah seorang pekerja yang tiadak mau disebutkan namanya. “Pekerjaan proyek banyak diker-

sesepuh Asam Pulau, mengisahkan bahwa sungai Gariang memang mempunyai sumber air yang jernih, karena berasal dari akar pepohonan bukit barisan yang membentang luas. Di sungai Gariang ini ada sebuah ‘Ngalau’ (Goa Batu) Tuangku Lima Puluh, yang mengembangkan adat dan sarak di Luhak Tanah Datar dan Luhak 50 Koto. Tuangku Lima Puluh, kata Dt. Lelo Rajo, juga berjuang melawan Belanda secara gerilya bersama Dt. Rajo Panghulu, bergabung dengan Harimau Kuranji Koto Tangah Padang. “Di sungai Gariang itu terdapat ‘Ngalau’ Tuangku Limo Puluah dan sumber air Dt. Rajo Panghulu,” ungkapnya. Dt. Lelo Rajo pun menyampaikan kekhawatirannya. Sebab, sungai Gariang bermuara ke sungai Batang Pulau, dimana dulu badan sungai ini memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter, dan memiliki beberapa ikan seperti kulari, mungkus, gariang dan sebagainya. “Batang Pulau adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Asam Pulau yang mayoritas pekerjaannya adalah menangkap ikan,” tandasnya. Namun, semenjak PLTA Danau Singkarak beroperasi tahun 1998, kapasitas air menurun drastis. Badan sungai hanya memiliki kedalaman air sekitar 30-50 cm saja, dan endemik populasi ikan juga hilang. Hanya bebatuan yang tinggal. “Sekarang PDAM akan memanfaatkan sungai Gariang sebagai sumber air lagi, sementara kompensasi bagi masyarakat Asam Pulau tidak ada sama sekali,” keluhnya. | S.Dt.Hsn

Bidang Kesehatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Agam Farid Muslim. Menurutnya, pihaknya terus melakukan pengawasan hewan kurban di setiap pedagang dan pasar ternak terkait kelengkapan administrasi dan kesehatan hewannya saat mendekati hari raya Idul Adha. “Setelah diperiksa kesehatannya baru dapat dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk dapat di potong karena tergolong sehat,” katanya. Menurut dia, saat ini transak-

si pembelian hewan kurban masih tergolong sepi, karena masih jauh dari hari H. Diperkirakan tingkat transaksi akan ramai saat beberapa hari yaitu tiga dan empat hari sebelum hari H,” katanya. Pihaknya juga harus memastikan kesehatan hewan kurban di Kabupaten Agam terjamin bebas dari penyakit, dimana jumlah kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Agam pada 2011 sebanyak 4.000 dan pada tahun 2012 kebutuhan hampir sama pada tahun sebelumnya. | SH/Uci

Menurutnya, penyuluh selaku pendamping dilapangan terus bekerja keras dalam memberikan materi, dimana harus mampu mengintensifkan pertemuan pengembangan jejaring usaha kelembagaan dilapangan kepada petani dengan melibatkan para petani dan Gabungan Ke-

lompok Tani (Gapoktan) setempat. “Harapan kita, minimal satu orang tenaga penyuluh pertanian di satu desa atau jorong,” tambahnya. Untuk itu, perlu upaya untuk tenaga penyuluh pertanian terus meningkat, baik melalui pendekatan kepada petani dan kelompok-

kelompok (Poktan) tani yang ada serta tenaga-tenaga lulusan muda pertanian saat ini. Dengan terpenuhinya tenaga penyuluh pertanian satu orang di setiap desa dan jorong, tidak mungkin target pertanian di Kabupaten Agam berkurang. | SH/Uci

BP4K2P Agam Bantu Tingkatkan Pengetahuan Petani Agam, Trans - Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berupaya pengembangkan wawasan melalui program kegiatan ketahanan pangan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan para petani dan kelompok tani diwilayah itu. “Salah satunya melalui program kegiatan Dinas Pertanian dalam Pengembangan Ketahanan Pangan (P2KP) yang berjumlah 16 unit diperuntukan kepada para petani di 16 ke-

camatan,” kata Kepala BP4K2P Agam Helios Rynondeva, Selasa (25/9). Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan yang dilaksanakan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para petani. Selain itu, pihaknya juga membantu petani dan kelompok tani, melakukan penyuluhan usia dini untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Itidayah (MI). Sedangkan, untuk kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) berjumlah sebanyak lima unit

yang berlokasi di lima kecamatan untuk lima nagari. Sementara itu, pihaknya juga memprogramkan lumbung pangan untuk ketahanan pangan di empat kecamatan untuk empat nagari. “Semua kegiatan ini didampinggi oleh PPL,” tambahnya. Pihaknya berharap dengan adanya tenaga PPL pendamping dapat membantu para petani dan kelompok tani setempat dalam melaksanakan program peningkatan pembangunan di wilayah tersebut. | SH/Uci


NO.254. ‰ TH XIII

TRANS SUMBAR

HALAMAN 14

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Diskoperindag & UKM Agam Terus Menata Pasar Tradisional Agam, Trans - Untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar pasar tradisional di Kabupaten Agam, Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) dan UKM terus melakukan berbagai upaya untuk membenahi dan penataan pusat perekonomian diwilayah pasar tradisional di 16 Kecamatan. “Pasar tradisional memiliki posisi yang sangat strategis bagi

petani, nelayan, pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industri rakyat) karena masih merupakan wadah utama penjualan produkproduk berskala ekonomi rakyat” ungkap Hadi Suryadi, Kepala Koperindag Kabupaten Agam. Menurutnya, kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, semakin luas suatu pasar, semakin besar

pendidikan

40 Orang Generasi Muda Ikuti Pelatihan Kecakapan Hidup Agam , Trans - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Drs. Fauzir, membuka secara resmi pelatihan dan pendidikan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) untuk generasi muda menganggur yang berminat FOTO | SH memperoleh keterampilan Yunaidi, S.S.Pd, M.Pd khusus, ditandai dengan pemasangan tanda peserta pelatihan, Senin (24/9) di Aula SKB Agam di Lasi Kecamatan Canduang. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD diikuti sebanyak 20 orang, dan untuk servise HP diikuti 20 orang, dengan nara sumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, BPKB Sumbar, Bunda PAUD Agam, dan dari UPT SKB. Sedangkan untuk pelatihan servise HP dengan Instruktur Surya dari Padang. Drs. Fauzir, dalam pengarahannya mengatakan bahwa program PAUD itu sangat penting dan perlu kita persamakan dalam pengembangannya. Usia emas itu terdapat hanya satu kali seumur hidupnya, yaitu pada usia tiga sampai empat tahun. Saat itu bila anak dibelajarkan secara terus menerus, maka perkembangan intelektualnya akan mencapai sampai 50%. Karena itu pengelola program agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan PAUD. Sedangkan kepada peserta pelatihan servise HP agar dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jadikan keterampilan service HP sebagai keterampilan khusus yang dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga. Pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup berlangsung selama 200 Jam, sedangkan untuk pelatihan PAUD dilaksanakan selama tiga hari (24-26 September). Selesai pelatihan akan diberikan sertifikat. dan peserta servise HP juga akan diberikan seperangkat alat servis HP untuk dipergunakan selesai pelatihan. Ditambahkan Kabid PNF Yunaidi S S.Pd M.Pd, saat memberikan materi pelatihan menyebutkan bahwa program pengembangan PAUD di Agam mulai berkembang dimana diharapkan satu jorong satu PAUD akan terwujud dengan baik. Makanya melalui pengelola program PAUD diberikan semacam pelatihan. | SH/Uci

tenaga kerja yang dibutuhkan, sangat berperan penting tingkatkan Sumber Daya Manusia SDM dan mensejahterakan masyarakat sekitar pasar. “Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, berarti pasar kita juga turut membantu mengurangi pengangguran, memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja di wilayah Agam,” katanya.

Di sisi lain, Kairul Koto menambahkan, tidaklah berlebihan bila dikatakan “tanpa pasar manusia tidak dapat hidup layak”. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penjual barang dan jasa atau produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang dan hasil produksi masyarakat. “Kita terus pantau dan turun kelapangan dan dapat kita lihat

kondisi pasar mempunyai fungsi utama sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi,” ungkap Kairul Koto. Selain itu, dijelaskannya, kegiatan di pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan tenaga kerja, karena menjadi sandaran hidup bagi banyak orang. Sebagai gambaran, diperkirakan jumlah pasar tradisional

di Indonesia mencapai 13.650 pasar dan terdapat 12.625.000 pedagang di pasar tradisional. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui RPJM 2010 – 2014 menjadikan pasar sebagai program prioritas melalui “Revitalisasi Pasar”, agar pasar berfungsi dalam meningkatkan taraf pelayanan dan tingkat kesejahteraan perekonomian rakyat. | SH/Uci

Pembangunan Kebun Bibit Permanen

Pembahasan tata batas wilayah luar kawasan hutan Kabupaten Agam agar dilakukan secara jelas.

Agam, Trans – Keberadaan hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem memiliki arti dan peran penting dalam menyangga sistem kehidupan serta memiliki peranan yang luas bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Berbagai manfaat besar dapat diperoleh dari keberadaan hutan melalui fungsinya baik lingkungan, kemampuan penyerapan karbon, pemasok oksigen di udara, penyedia jasa wisata maupun mengatur iklim global disamping sebagai penyedia hasil hutan kayu yang selama ini di kenal. “Salah satu upaya untuk menyelamatkan hutan yang ada dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Untuk meningkatkan keberhasilan RHL secara menyeluruh perlu adanya ketersediaan bibit unggul dan berkualitas serta dukungan peran serta masyarakat,” ujar Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kebun Bibit Permanen, di SMKN 2 Sungai Jariang Lubuk Basung, Rabu (3/10). Kedepan sejalan dengan prioritas daerah, kebutuhan akan bibit tanaman semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran dan animo masyarakat untuk menanam tanaman kayu-kayuan serta buah-buahan produktif dan pembangunan Kebun Bibit Permanen ini sangat strategis dalam upaya penyedian bibit untuk

FOTO | SH

Bupati Agam lakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Kebun bibit permanen di SMKN 2 Sungai Jariang Lubuk Basung.

mendukung Penanaman Satu Milyar Pohon dan Agam Menyemai. Bupati juga menghimbau untuk penggunaan bibit berkualitas tinggi sangat penting, jangan sampai tanaman yang sudah tumbuh nanti di tengah jalan harus diganti lagi karena memakai bibit yang buruk. Bupati berharap dengan Pembangunan Kebun Bibit Permanen ini bisa memberikan kontribusi penyediaan bibit untuk mendukung program kita kedepan dan menjadi laboratorium serta praktek bagi siswa SMK Pertanian maupun mahasiswa sehingga bisa mencetak SDM yang handal di bidang Pertanian untuk membangun daerah, bangsa dimasa mendatang. Sebelumnya, Ir Yulnasri, MM Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Agam menyampaikan laporan, Pembangunan Kebun Bibit Permanen ini merupakan salah satu upaya penyediaan bibit kayu-kayuan dan tanaman serba guna (multi purpose) yang

berkualitas untuk kegiatan pembangunan kehutanan khususnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik itu dikawanan hutan maupun diHutan Rakyat. Sumber pembiayan Pembangunan Kebun Bibit Permanen ini dari BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliaran Sungai) Agam Kuantan melalui DIPA BA 29. Kegiatan utama pengalokasian anggaran untuk pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dilaksanakan langsung oleh kelompok masyarakat pada tahun 2011 yang lalu di 31 unit KBR yang pada 16 kecamatan dengan bantuan bibit sebanyak 370 ribu batang. Pada tahun 2012 disamping Pembangunan Kebun Bibit Permanen juga dialokasikan sebanyak 41 unit KBR. Sementara itu Heru Biakto selaku Kepala BPDAS Agam Kuantan mengatakan untuk Pembangunan Kebun Bibit Permanen di Sumatera Barat kami mempunyai 2 lokasi yaitu Kota Padang dan Kabupaten Agam

dengan luas areal pembangunan 1,3 Hektar yang nantinya akan dijadikan KBR, dan berharap nantinya bisa terawat, terpelihara dan bisa dikembangkan. Batas Wilayah Luar Kawasan Hutan Di tempat terpisah, Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah meminta agar pembahasan tata batas wilayah luar kawasan hutan Kabupaten Agam agar dilakukan secara jelas. dengan menyepakati mengenai batas tersebut “Saya berharap rapat pembahasan ini dapat berjalan dengan baik, dan setelah rapat ini rencana trayek batas dapat disahkan,” ujarnya saat membuka acara Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan Kabupaten di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Rabu (26/9). Sementara itu Ir Yunasri MM, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam sebelumnya melaporkan, kawasan hutan Kabupaten 26 Jenis Sulaman Agam, Jadi Andalan

FOTO | SH

Agam terdiri dari hutan konversi Sumber Daya Alam seluas 27.023 Ha, Hutan Lindung seluas 22.003 Ha, Hutan Produksi Tetap seluas 7.248 Ha, Hutan Produksi seluas 3.146 Ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 14.891 Ha. Untuk itu melalui Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah I Medan, pada tahun 2012 ini sesuai Suray Kepala Balai Nomor S.103/VII?BPKH I2/2012 tanggal (24/1) untuk Kabupaten Agam, dialokasikan penataan batas kawasan hutan sebanyak delapan kegiatan yaitu pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan HP Maninjau Utara sepanjang 22.395, 10 M, pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan HL maninjau utara sepanjang 45.300 M, pemancangan batas sementara, dan identifikasi hak-hak pihak ketiga kawasan HL Maninjau selatan sepanjang 18.100 M. Pemancangan batas sementara dan identifikasi hak-hak ketiga kawasan HL Singgalang sepanjang 10.075 M, pengukuhan dan pemancangan tanda batas definitif, pengukuran dan pemancangan tanda batas kawasan HL maninjau utara sepanjang 45.300 M, pengukuran dan pemancangan tanda batas definitif kawasan HL maninjau selatan sepanjang 18.100 M dan Pengukuruan dan pemancangan tanda batas definitif kawasan HL Singgalang sepanjang 10.075 M. Rapat ini diharapkan akan mempercepat proses pengukuhan kawasan hutan di Kabupaten Agam lebih lanjut ke tahap definitif yang proses pengukuhan kawanan hutan akan membantu Pemerintah Kabupaten Agam dalam mewujudkan kepastian kawasan hutan negara dan lahan milik masyarakat. | SH/Uci

Keberadaan Perpustakaan Nagari Dapat Tingkatkan SDM

Bupati menyerahkan beasiswa kepada Siswa berprestasi SMP 1 Canduang.

Pemkab Agam Komit Bantu Siswa Berprestasi Agam, Trans - Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, komit membantu siswa berprestasi demi meningkatkan sumber daya manusia yang handal. “Sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun,” ungkap Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah saat penyerahan bea siswa dari alumni di SMP N 1 Candung. Menurut bupati, pemerintah telah meluncurkan bermacam-macam bea siswa, seperti beasiswa miskin, bea siswa bakat prestsi, bea siswa APBN, bea siswa APBD Propinsi untuk SMP, MTs dan lainnya. Disamping itu, tambah bupati, Pemerintah Kabupaten Agam juga menganggarkan bea siswa seperti bea siswa kurang mampu sebesar Rp350.000 tiap bulan/siswa, Sedangkan bantuan masuk perguruanan tinggi negeri bagi keluarga kurang mampu sebesar Rp.170.000.000,(sudah dibagikan), “Namun semuanya itu belumlah cukup, masih banyak siswa kita yang belum dapat dibantu,” kata bupati Selain itu, Pemkab Agam juga akan terus memberi porsi perhatian yang lebih besar untuk mendukung program pembangunan pendidikan di daerah itu tanpa mengabaikan berbagai sektor pembangunan lainnya. | SH/Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto, Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

FOTO | IST

Acara Festival Sulaman Internasional Dibuka Langsung Ibu Negara Agam, Trans - Sebanyak delapan orang pengrajin sulaman Kabupaten Agam tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa pagi (02/10), dalam rangka mengikuti Festival Sulaman Internasional 2012 (International Embroidery Festival 2012). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri. Ada sekitar ratusan peserta yang ikut dalam Festival tersebut, antara lain seperti Cina, Korea, Jepang, Rusia, Hongaria, Malaysia, Singapura, Iran, dan masih banyak lainnya negara Tetangga. Sedangkan, untuk negara Indonesia diantaranya Provinsi Sumbar, Prov. Jatim, Jateng, Ibu Kota Jakarta dan lainnya. Namun, di dalam festival tersebut Kabupaten Agam yang lebih diunggulkan dari kab/kota lainnya se-indonesia, “Karena, sulaman Agam mempunyai nilai yang sangat tinggi dan memiliki

keunikan khas pada motif sulamannya, “Ujar Ketua Yayasan Sulaman Indonesia Ny. Trisna Jero Wacik tidak lama ini. Di tengah kesibukan Ketua Dekranasda Agam Ny. Vita dalam mempersiapkan festival pada tanggal 4 Oktober, langsung di kunjungi oleh Wakil Ketua Dekranas Indonesia Ny. Vita Gumawan Fauzi, Ketua Dekranas Provinsi Ny. Nevi Irwan Prayitno, Ketua Yayasan Sulaman Indonesia Ny. Trisna Jero Wacik, serta senior penyanyi minang Elly Kasim. Pada kesempatan itu, Wakil Dekranas Indonesia Ny. Vita Gumawan Fauzi mengatakan sangat dibutuhkan sekali kesiapan dari jenis sulaman terbaik yang akan dipamerkan, “karena yang datang melihat adalah berasal dari penjuru dunia, apalagi yang membuka langsung adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono sekaligus Ketua Pembina Dekranas Indonesia, “Tukas Ny. Vita Gumawan Fauzi.

26 Jenis Sulaman Pengrajin sulaman kabupaten Agam memiliki 26 jenis sulaman. Dari 26 Jenis sulaman tersebut diantaranya adalah sulaman Suji Cair, Terawang Halus, Kapalo Samek, Pita, timbul, bayang, jahit pilet, tulang kaciak, dan jenis sulaman lainnya. Ketua Dekranasda Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri mengatakan dari 26 jenis sulaman yang akan diperagakan itu merupakan motif sulaman andalan dan sudah menjadi perbincangan dunia. “Kita berharap, dengan semangat dan kerja keras kita yang tinggi semoga selama festival berjalan dengan baik dan lancar serta masukan-masukan berupa saran dari negara-negara lain sangat kita butuhkan dalam mengembangkan sulaman agar lebih baik dari yang terbaik, dan ini sudah diakui oleh Ny. Trisna J Racik, “Ujar Ny. Vita Indra Catri. | SH

FOTO | SH

Danil Depo Kakan Arpus Agam.

Agam, Trans - Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam Danil Defo mengatakan, keberadaan perpustakaan setiap nagari dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, perpustakaan ikut berperan dan memiliki program yang nyata dan strategis dalam upaya meningkatkan SDM yang berkualitas. Salah satunya lembaga ini harus menyiapkan bahan-bahan bacaan maupun literature sebagai referensi bagi masyarakat “Keberadaan perpustakaan ini ikut berperan serta berkontribusi untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat,” kata Danil Defo. Kata dia, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Agam berupaya untuk memberikan bantuan buku bacaan di setiap nagari. Pada tahun 2012, pihaknya memberikan bantuan buku dan kelengkapan pustaka untuk enam nagari yakni, Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu, Nagari Koto adang Kecamatan Ampek Koto, Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Nagari Simarasok Kecamatan Baso, Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang dan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua. | SH/Uci


NO. 254. ‰ TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 8-21 OKTOBER 2012

Sulaman Agam Go Internasional Agam, Trans - Dengan telah diresmikannya pembukaan Festival Sulaman Internasional (FSI), oleh Ibu Negara Republik Indonesia Ani Yudhoyono di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis pagi pukul 10:00 WIB. mendapat antusias yang tinggi dari negara lain Itu terbukti setelah berhasilnya sulaman Kabupaten Agam yang sudah dipercaya provinsi dan pusat dalam event ini hingga membuahkan hasil yang membanggakan. Dalam percakapan reporter dengan pengrajin yang berasal dari Nagari Balai Gurang Kecamatan Ampek Angkek, Agam itu

menyampaikan bahwa dalam hal ini Agam sudah terbukti dan diakui dari beberapa negara. Seperti yang dikutip negara asal rusia jrenlly ,melalui juru bicaranya alex kami merasa puas dengan hasil sulaman Ampek Angkek dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. “Dengan diadakan acara festival ini, kami dapat mengenal dan menambahkan wawasan sulaman kami, yang dari awalnya kami mayoritas menjahit dengan mesin jahit namun Agam sangat unik dan bagus, “ kata salah seorang pengunjung yang berasal dari Sulawesi Utara.

Sementara itu, Ketua Yayasan Sulaman Indonesia Ny. Trisna Jero Wacik saat di konfirmasi mengatakan ,Agam berhak melaju ke tingkat internasional dan mudah-mudahan dengan hubungan baik sehingga ini dapat dijadikan nilai kebudayaan yang tinggi,” ujarnya. Pecahkan Rekor Dunia Kabupaten Agam Sumatera Barat keluar sebagai sulaman terpopuler serta terbaik di tinggat internasional dan mampu memecahkan rekor dunia. Sulaman terpanjang didunia ini memiliki panjang 20 Meter, dengan

Bupati Agam bersama Ny.Vita berfoto bersama para pegrajin sulaman agam yang telah go internasional

pengrajin sebanyak 23 orang. Setelah pelaksanaan festival sulaman internasional selesai, langsung acara penyerahan piagam Muri oleh ketua panitia Rekor Muri Indonesia kepada Ketua Dekranas indonesia Ny. Trisna J Racik, Ketua Dekranasda Indonesia, Ibu Herawati Boediyono dan Ketua Dekranas Provinsi Sumbar. Ketua Dekranas Agam Ny. Vita Indra Catri mengucapkan terima kasih kepada para pengrajin sulaman yang selama ini bersungguh-sungguh dalam berkerja alhamdulillah sekarang memetik hasil. | SH/Uci

FOTO | IST

pendidikan

Jalan Palembayan Putus

Empat Sekolah Di Kabupaten Agam Dinilai Tim Provinsi

Pemkab Agam Turunkan Alat Berat Diperkirakan 95 Ha lahan sawah masyarakat di Kecamatan Palembayan terancam tidak bisa lagi diolah. Agam, Trans - Jalan Kecamatan Palembayan sempat mengalami putus total selama 11 jam karena terjadi longsor di lima titik yang diakibatkan hujan deras dari sore Rabu (3/10). Untuk membuat material pemerintah setempat menurunkan alat berat. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Daswilza mengatakan, hujan yang deras semenjak sore kemarin Rabu (03/ 10), mengakibatkan terjadi longsor di lima titik lokasi dan juga jalan amblas di dua titik lokasi. “Tim kita dari BPBD beserta dengan PU dan Pol PP langsung turun kelokasi tadi malam, sampai tadi pagi jalan sudah bisa dilalui masyarakat dengan kendaraan roda dua dan empat, karena alat berat beserta tim bekerja sepanjang malam,” terangnya. Menurutnya, pembersihan material longsor disegerakan

karena jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya penghubung dari Simpang Patai menuju Simpang Matur Kecamatan Matur Kabupaten Agam. “Lokasi longsor berada di Jorong Sungai Pua Kenagarian Sungai Pua Kecamatan Palembayan ada 5 titik, titik pertama longsor menimbun badan jalan sepanjang 8 M dengan ketinggian 5 M, lokasi kedua longsor menimbun badan jalan dengan ketinggian 3 M dangan panjang 15 M,” jelasnya. Ditambahkan camat, untuk lokasi ke tiga longsor menimbun badan jalan sepanjang 4 M dengan ketinggian 3 M, lokasi empat longsor dan badan jalan amblas sepanjang 10 M dengan ketinggian 20 M menimpa sawah masyarakat, lokasi lima longsor dua titik menimbun kolam penampungan sumber air masyarakat dengan ketinggian 30 M dengan panjang 20 M. Kata dia, Jorong Sungai Taleh longsor menimbun jalan sepanjang 10 M dan badan jalan amblas sekitar 9 M, kemudian jorong Tabu Dalam badan jalan longsor sepanjang 12 M ketinggian 15 M. Sedangkan di Kenagarian Ampek Koto jorong Piladang longsor mengakibatkan irigasi rusak parah. 95 Ha Lahan Sawah

FOTO | SH

Aryati, S.Sosm M.Si Camat Palembayan Kabupaten Agam.

Terancam Diperkirakan 95 Ha lahan sawah masyarakat di Kecamatan Palembayan terancam tidak bisa lagi diolah. Pasalnya, irigasi yang biasa mengairi sawah rusak akibat longsor yang terjadi Rabu (3/ 10). “Akibat longsor yang melanda Kecamatan Palembayan dua buah irigasi yang biasa mengairi sawah rusak, sehingga sawah yang biasa dialiri air terancam tidak bisa lagi diolah, sampai kedua irigasi diperbaiki” Kata Aryati Camat Kecamatan Palembayan yang dihubungi via ponsel, Kamis (4/10). Dikatakan irigasi yang rusak

akibat longsor terletak di dua nagari yakni Kenagarian Ampek Koto jorong Piladang dan Nagari Sungai Pua Kecamatan Palembayan, sedangkan longsor terdapat di 5 titik dan dua titik jalan terban. Irigasi yang terletak di Nagari Ampek Koto Jorong Piladang, mengaliri sawah seluar 65 Ha, saat terjadi longsor kondisi lahan ada siap panen beberapa waktu lagi, ada juga yang sedang hijau dan juga lahan siap ditanam, sedangkan untuk irigasi yang terletak di Nagari Sungai Pua 30 Ha kondisi lahan sama dengan Nagari Ampek Koto. Selain sawah masyarakat terancam tidak bisa diolah karena irigasinya sudah rusak terkena longsor, ada lagi sawah seluas 1 hektar yang mengalami amblas, dalam kondisi sawah siap panen. Untuk kerugian masyarakat, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Hotikultura dan Peternakan, sampai saat ini belum bisa diperkirakan karena sawah tersebut dalam kondisi beragam, ada yang siap panen ada juga yang belum diolah. Dia menambahkan, kalau irigasi tidak diperbaiki secepat mungkin, diperkirakan sawah yang biasa dialiri tidak bisa lagi diolah masyarakat, sedangkan sawah tersebut merupakan sumber perekonomian masyarakat se-

tempat. Aryati juga sudah melaporkan kondisi tersebut pada pihak Kabupaten, dengan harapan irigasi bisa diperbaiki, sedangkan material longsor yang ada di beberapa titik sudah selesai dibersihkan, saat ini jalan yang terkena longsor sudah lancar untuk dilalui. Sebelumnya terjadi longsor di Kecamatan Palembayan dengan lokasi longsor tersebut yakni Jorong Sungai Pua Kenagarian Sungai Pua Kecamatan Palembayan ada 5 titik, titik pertama longsor menimbun badan jalan sepanjang 8 M dengan ketinggian 5 M, lokasi kedua longsor menimbun badan jalan dengan ketinggian 3 M dangan panjang 15 M, lokasi ke tiga longsor menimbun badan jalan sepanjang 4 M dengan ketinggian 3 M, lokasi empat longsor dan badan jalan amblas sepanjang 10 M dengan ketinggian 20 M menimpa sawah masyarakat, lokasi lima longsor dua titik menimbun kolam penampungan sumber air masyarakat dengan ketinggian 30 M dengan panjang 20 M. Kemudian Jorong Sungai Taleh longsor menimbun jalan sepanjang 10 M dan badan jalan amblas sekitar 9 M, kemudian jorong Tabu Dalam badan jalan longsor sepanjang 12 M ketinggian 15 M. | SH/Uci

PKK Sanggau Kagumi Sulaman

Kemenkominfo RI Laksanakan Bimtek Jurnalistik Online

FOTO | SH

Freddy H Tulung.

Agam, Trans - Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementrian Komunikasi dan Informatika laksanakan bimbingan teknis jurnalistik online bagi petugas pengelola Media Center (MC) wilayah bagian barat. Acara dibuka pada Senin (1/9) oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Freddy H Tulung, di Primier Basko Hotel dengan peserta berasal dari Indonesia Bagian Barat, sedangkan acara akan berlangsung selama tiga hari kedepan. Freddy menyampaikan dalam sambutan, pelatihan bagi petugas media center sangat diperlukan terutamanya untuk komunikasi antar media center yang ada di Indonesia, selain itu untuk menambah wawasan bagi petugas karena dengan perkembangan informasi, masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar. Sebelumnya ilmu yang dianggap perlu yakni ilmu ekonomi, karena suatu negara kalau tidak memiliki ilmu ekonomi tidak akan berjalan dengan baik, ilmu ekonomi memiliki dua opsi yaitu produksi dan konsumen, sehingga pakarpakar ekonomi harus memikirkan bagaimana caranya menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan konsumen jangan sampai terjadi kelangkaan kebutuhan. Terakhir ilmu ekonomi diikuti dengan ilmu informasi dan komunikasi, sedangkan ilmu ini kebalikan dari ilmu ekonomi, yakni informasi yang ada sangat melimpah tersedianya, akan tetapi butuh penganalisaan untuk penyerapan informasi yang benar. Dia menambahkan, dengan melimpahnya informasi yang tersedia, perlu adanya petugas yang memeneg informasi yang benar, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat. Saat ini di Indonesia pengguna internet lebih dari 50% dari penduduk, kebanyakan dari mereka pencinta internet itu banyak yang membuka situs facebook, dan juga narsis, semuanya bisa dilihat diinternet tidak bisa dihambat. | SH/Uci

Agam, Trans - TP-PKK Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Agam, senin siang (24/9), mendapat sambutan hangat oleh Ketua PKK Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri. Dalam kunjungan kerja yang bertujuan berbagi pengalaman dalam aneka ragam kebudayaan yang dimiliki. Ketua TP-PKK Kabupaten Sanggau Ny. Zulbaidah Sekiman mengatakan kerajinan tangan yang dimiliki Kabupaten Agam memang memiliki khas dan sudah mendunia. “Oleh karena itu kami datang kesini secara global untuk melihat kerajinan di kabupaten Agam serta mempelajari dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang harus kami benahi di PKK Sanggau,” ujar Ny. Zulbaidah. Pada kesempatan itu, Ketua TPPKK Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri mengajak rombongan tersebut yang berjumlah 32 orang, ke Dekranas Kabupaten Agam yang terletak di Kecamatan IV Angkek guna memperlihatkan dan memperkenalkan bentuk motif sulaman kabupaten Agam.

FOTO | SH

Ny. Vita Foto bersama romobonga PKK Kabupaten Sanggau

Sesampainya, rombongan disambut dengan baik oleh para pengrajin sulaman yang sedang fokus menyelesaikan sulamannya untuk persiapan vestifal sulaman internasional yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini. “Kami mengagumi motif yang dimiliki Kabupaten Agam, salah satunya sulaman samek, dimana sulaman ini sangat susah sekali cara pembuatan-

nya, karena memiliki ketelitian serta ketekunan dalam pengerjaannya,” imbuh Ny. Zulbaidah. Pada akhir acara, para rombongan disuguhi dengan aneka ragam bentuk kebudayaan yang dimiliki Agam, antara lain hasil sulaman pengrajin, jenis makanan khas Agam, dan jenis kerajinan lainnya, oleh Ny. Vita Indra Catri. | SH/Uci

11.500 Warga Lubuk Basung Sudah Terima e-KTP

FOTO | SH

e-KTP.

Agam, Trans - Pendistribusian eKTP di Kecamatan Lubuk Basung kepada masyarakat hingga saat ini, sudah mampu tersalurkan sebanyak 11.500 dari 34.000 e-KTP yang baru didatangkan.

Sekretaris Camat Lubuk Basung Zulpren.S.Sos selaku penanggung jawab KTP di Kecamatan Lubuk Basung, mengatakan ada 43.000 orang warga wajib KTP yang sudah melakukan perekaman di Kecamatan Lubuk Basung tapi yang baru datang disalurkan oleh Pemerintah pusat ke Kecamatan Lubuk Basung 34.000 orang dan saat ini masyarakat yang sudah menerima KTP elektroniknya sebanyak 11.500 orang, jadi menurut data yang berhasil kami rekap KTP yang sudah didistribusikan kepada warga sudah hampir mencapai 50%, Selasa (2/10). Pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin dalam penuntasan e-KTP ini dan secepatnya akan disalurkan ke warga, karena ini merupakan salah satu program pemerintah pusat. “Jauh hari kami sudah menghimbau masyarakat melalui Wali Nagari dan Jorong masing-masing untuk menghimbau warga secepatnya mengambil KTP ke kantor camat. “Sampai saat ini kami belum menemukan kendala dalam pendistribusian e-KTP ini dan kami tetap akan

menunggu warga untuk mengambil KTP pada jam kerja, karena dalam pendistribusian KTP setiap kecamatan mempunyai trik atau cara masing-masing untuk menghimbau warga. Meskipun diakui masih ada yang belum melakukan perekaman e-KTP di Kantor Camat dan sesuai data yang kami punyai yang belum melakukan perekaman itu rata-rata mahasiswa yang kuliah di luar atau warga yang baru keluar surat pindahnya, tapi hal itu tidak akan menjadi penghambat atau kendala kami akan tetap selalu melayani sesuai jam kerja dan setiap perekaman dan pengambilan e-KTP kami tidak memungut biaya sepersenpun. Zulpren berharap kepada warga agar datang sendiri mengambil KTPnya tidak diwakili dengan membawa KTP lama setelah itu sebelum diserahkan e-KTP itu diregestrasi dulu apakah tidak terjadi kesalahan dan bisa on line sehingga nantinya e-KTP itu dalam pemakaiannya tidak menjadi kendala. | SH/Uci

Agam, Trans - Sebanyak empat unit sekolah di Kabupaten Agam, dinilai oleh tim penilaian lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012. sekolah yang dinilai tersebut yakni, SMAN 1 Tilatang Kamang, SMPN 3 Lubukbasung, SD Ibnu Syam Banuhampu dan TK MahaFOTO | SH dul Islami Ampang Gadang Drs. Fauzir. Kecamatan Ampek Angkek. Dalam sambutan Bupati Agam yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam Fauzir, rasa bangga dan berterima kasih atas terlaksananya kegiatan penilaian lomba sekolah sehat ini. Menurutnya, SMA Negeri 1 Tilatang Kamang ditunjuk sebagai pusat acara penilaian untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Agam karena keluar sebagai Juara I lomba sekolah sehat Tingkat SMA Kabupaten Agam. Dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kegiatan ini telah lama terlaksana di lingkungan pemerintahan Kabupaten Agam, melalui kegiatan Program Inovasi Cerdas. Dalam kegiatan ini diantaranya Magrib mengaji, Agam menyemai, Thaharah Masjid, WC Bersih serta program inovasi lainnya yang berdampak pada peningkatan kualitas, baik dari segi ekonomi maupun keagamaan dan kesehatan kehidupan masyarakat. “Kegiatan sekolah sehat ini jangan hanya jadi acara seremonial tapi juga menjadi budaya yang hendaknya bisa dibawa kelingkungan rumah, masyarakat dan merupakan investasi jangka panjang dalam bidang kesehatan,” tambahnya. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua Tim Penilaian Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini menyertakan 4 SKPD yaitu: dari Kantor Gubernur Biro Bina Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dari Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Keempat SKPD ini bersinergi untuk melakukan kegiatan ini. Tidak hanya menjadi beban sekolah. Beliau menyampaikan bahwa dari 15 Kab. / Kota yang telah dikunjungi dalam Pelaksanaan lomba UKS ini kegiatan ini hanya menjadi sekedar lomba. Seharusnya UKS adalah proses mengubah prilaku, baik siswa, guru, pengawai,warga sekolah dan seluruh pihak yang terkait untuk membudayakan hidup sehat di lingkungan sekolah dan harus dibawa kelingkungan rumah serta masyarakat. Selain itu, juga di tampilkan dan diperagakan kemampuan siswa menggunakan alat-alat kesehatan seperti tensimeter, testoskop dan lain-lain kemudian ditutup dengan pertunjukan dari anggota PIK KRR berupa tari modren. Disisi lain, dalam eksposnya Kepala Sekolah SMA N 1 Tilatang Kamang Edi Rahmana menyampaikan, terima kasih atas pembinaan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam, camat Kecamatan Tilatang Kamang beserta jajarannya dan Puskesmas Pekan Kamis. “Proses bukan hanya sekedar lomba-lomba mencari juara tapi membudayakan kebersihan dilingkungan sekolah dan sekolah sehat dan terbawa kelingkungan rumah,” katanya Kepala sekolah juga menambahkan, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh sekolah dimana kawasan tanpa rokok, pola hidup sehat dan bersih sudah diterapkan dalam program kerja UKS SMA Negeri 1 Tilatang Kamang. “Kita siap untuk menjadi juara tingkat provinsi Sumatera barat pada tahun ini, kalau tidak, kita persiapkan untuk menjadi juara pada tahun 2013,” harapnya. | SH/Uci

Siswa SMAN 1 Ampek Angkek Terima Bea Siswa Bansos Agam, Trans - Sebanyak 50 orang siswa kurang mampu di SMAN 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam, menerima beasiswa dari Bantuan Sosial (Bansos) sekolah model. Kepala Sekolah SMA 1 Ampek Angkek Silfia Dusun, sebelum di serahkan pihaknya telah melakukan pendataan siswa di bidang kesiswaan yang digelar pada hari rabu kemaren PJP Sekolah Model, dimana Mursal salah seorang guru yang didampingi oleh wakil kesiswaan menyerahkan bantuan bea siswa kepada 50 orang peserta didik kurang mampu. “Beasiswa tersebut, kita serahkan langsung oleh bendaharawan model Dra. Fitri Dewina kepada ke 50 orang peserta didik bertempat di labor biologi SMA N 1 Ampek Angkek,” katanya. Selain itu, bantuan bea siswa dari bansos model tersebut sangat membantu pendanaan bagi peserta didiknya yang sangat membutuhkan bantuan dalam meningkatkan pendidikan di wilayah itu. “Dari data yang kita miliki, sebanyak 826 orang peserta didik SMA N 1 Ampek Angkek, 70 % berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan 30 % di antaranya berasal dari keluarga tidak mampu,” jelas Silfa. | SH/Uci


Koran Transaksi Edisi 254  
Koran Transaksi Edisi 254  

Koran Transaksi Edisi 254

Advertisement