Issuu on Google+

PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS

www.korantransaksi.com

Redaksi : Jl. Teratai 3 Blok i 3 No. 23 Taman Modern, Pulogebang Telp. (021) 46822277 - 46836848, Fax: (021) 46824807, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar NPWP : 01.917.755.9407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407. E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id

Penerimaan Bea Keluar Tahun Depan Rp 31,7 T Jakarta, Trans Perlambatan ekonomi global diperkirakan masih akan berlanjut sampai tahun depan. Hanya saja, pada tahun depan harga komoditas diperkirakan akan mengalami peningkatan karena permintaan global yang mulai pulih. Alhasil, dalam RAPBN FOTO | IST 2013 pemerintah meAgung Kuswandono matok target penerimaan bea keluar sebesar Rp31,7 triliun. Penerimaan bea keluar ini banyak dikontribusikan oleh kenaikan penerimaan bea keluar dari CPO. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono mengungkapkan target penerimaan bea cukai dalam RAPBN 2013 sebesar Rp147,2 triliun. Rinciannya, penerimaan cukai sebesar Rp89 triliun, penerimaan bea masuk sebesar Rp26,5 triliun dan penerimaan bea keluar Rp31,7 triliun. Untuk penerimaan bea keluar, Agung mengatakan salah satunya berasal dari kenaikan ekspor minyak sawit mentah alias CPO. “Ekspor CPO dan turunannya pada tahun 2013 diperkirakan meningkat sekitar 10% - 12% dari tahun 2012,” ujarnya. Menurutnya, kenaikan ekspor ini disebabkan karena kenaikan harga. Sedangkan volumenya relatif stabil. Meski diperkirakan ada kenaikan ekspor, tapi pada tahun 2013 rata-rata tarif BK CPO pada tahun 2013 justru turun menjadi 15%. Padahal, pada tahun 2012, rata-rata tarif BK CPO sebesar 16,5%.

SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999

Terbit setiap hari SENIN

Harga Rp. 5.000

Luar Pulau Jawa Tambah Ongkos Kirim

No. 253 ‰ TAHUN KE - XIII

Senin, 24 Sept - 7 Okt 2012

Tanggapan Komnas HAM Kepada NCW:

Kelompok Tani Tunas Jaya Berhak Peroleh Keadilan

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Polri Janji Tak Halangi Penyidikan KPK

FOTO | DOC

Pos penjagaan PT Meridian Sejati Surya Plantation.

Jakarta, Trans Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menandaskan tidak akan menghalang-halangi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memanggil atau memeriksa anggotanya demi mendapat keterangan tambahan dalam kasus korupsi pengaFOTO | IST daan simulator SIM. Irjen Pol Pudji Hartanto “Apabila ada anggota yang terlibat, saya tak menutup-nutupi. Silakan dilakukan pemeriksaan lagi. Baik itu kepada yang dijadikan tersangka, maupun yang menjadi saksi,” ucap Kepala Korlantas Mabes Polri Irjen Pol Pudji Hartanto di Cibubur, Minggu (23/9). “Enggak ada kita mencoba menghalang-halangi, menutup-nutupi (penyelidikan),” imbuhnya. Dia melanjutkan, ini terkait dengan penerapan dengan ketat prinsip keterbukaan institusi. Selain tentunya bentuk aplikasi sistem hukuman (punishment) bagi yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, dan penghargaan (reward) bagi yang berprestasi. “Kita enggak membiarkan anggota Korlantas melakukan pelanggaran, baik di lapangan atau di (bagian) administrasi. Itu enggak kita toleransi, apalagi sekarang sudah era terbuka,” katanya. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Ratusan makam nenek moyang para penggarap dibuldozer PT Meridian Sejati Surya Plantation. Jakarta, Trans – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata serius mengi-

kuti perkembangan kasus sengketa lahan antara Kelompok Tani Tunas Jaya dengan PT Meridian

Sejati Surya Plantation (MSSP), di Desa Kerinci Kanan, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Satu poin penting yang disampaikan Komnas HAM bahwa Kelompok Tani Tunas Jaya berhak memperoleh keadilan. Komnas HAM menyampai-

kan hal tersebut menanggapi pengaduan dari DPP National Corupion Watch (NCW), No. 123/ SK. 1/DPP-NCW/IV/2012 tertanggal 23 April 2012, perihal kepastian dalam penegakan hukum. Komnas HAM sendiri telah menyampaikan surat tentang Permintaan Perkembangan Penyele-

ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Leasing Tidak Boleh Sembarangan Tarik Kendaraan Jakarta, Trans - Leasing tidak boleh sembarangan menarik kendaraan bermotor debitur yang bermasalah. Bila itu dilakukan, berarti menyimpang dari putusan Mahkamah Agung. Untuk itu pengamat Hukum Niaga, Prof. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D mengimbau Leasing (Perusahaan Pembiayaan-red) tidak boleh lagi sembarangan menarik kendaraan bermotor debitur (peminjamred). “Saya baru bisa bayar 30 kali, padahal cicilan kenderaan saya terhitung 36 kali. Ini cukup dinyatakan sekadar utang-piutang,” ungkap mantan Dirjen Hukum Perundang-undangan Kemenkumham era tahun 1998 ini di hadapan peserta yang hadir di acara

Seminar Perlindungan Jaminan FIDUSIA yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Kemenkumham) di Balai Kartini, belum lama ini. Penerapan Sertifikat FIDUSIA mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan FIDUSIA bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan FIDUSIA, yang mewajibkan kepada pihak Kreditur untuk melakukan pendaftaran Jaminan FIDUSIA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal perjanjian. Apabila Permenkeu tersebut tidak dilaku-

kan, maka Kreditur tidak dapat melakukan penarikan atas kendaraan yang di-fidusia-kan. Sekretaris Ditjen AHU Kemenkumham, Dr. Freddy Harris, SH mengakui bahwa implementasi tentang Sertifikat Perlindungan Jaminan antara Kreditur dan Debitur sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak 1999. “Dulu para pewarta tidak ada yang tertarik memberitakan sosialisasi FIDUSIA, saat ini kita sudah seksi jadi semakin menarik perhatian semua pihak terkait keberadaan Sertifikat yang menjamin perlindungan antara Multi Finance dengan para Debitur,” ungkapnya. ŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Soal Pengungsi & Pencari Suaka

Imigrasi & IOM Kerjasama Jakarta, Trans – Bambang Irawan selaku Direktur Jenderal Imigrasi, dan Denis Nihill selaku Kepala Misi IOM, berdasarkan kapasitasnya masing-masing dan sumber daya yang dimiliki, sepaham untuk melakukan kegiatan kerjasama teknis tentang Proyek Pengelolaan dan Perawatan Imigran Non-Reguler (Pengungsi) yang berada di wilayah RI. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pihak Imigrasi dapat meningkatkan fasilitas serta pelayanan bagi para Pengungsi dan Pencari Suaka yang berada di wilayah RI pada umumnya dan

saian Sengketa Lahan Kelompok Tani Tunas Jaya kepada BPN RI, yang ditandatangani Johny Nelson Simanjuntak selaku Komisioner Subkomisi Pemantau dan Penyelidikan pada Komnas HAM, sejak 25 Juni 2012 lalu. Sedangkan Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Syaiful Nazar kepada Koran Transaksi, menilai bahwa pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional RI, pemerintah setempat, termasuk aparat kepolisian, terlalu lamban, menangani sengketa tersebut sehingga kehidupan masyarakat Kelompok Tani Tunas Jaya dari hari ke hari semakin terhimpit. “Padahal, dalam kasus sengketa itu sangat terlihat jelas arogansi pihak PT MSSP seolah tidak bisa dihentikan,” ujar Syaiful sebagaimana dilansir Koran Transaksi awal Mei 2012 lalu. Dari laporan masyarakat dan data-data kepemilikan masyarakat penggarap, dan hasil Investigasi NCW selama ini, diketahui bahwa lahan yang dipersengketakan itu punya sejarah yang yang jelas. “Dilihat dari kronologis kepemilikan tanah sampai terjadinya persengketaan, terlihat dengan jelas bahwa PT MSSP sangat arogan,” ujar Syaiful. Lahan persengketaan yang berada di Gasib Batang Pauh, Sungai Air Hitam, Sungai Batang Raba, Sungai Batang Terab, Sungai Pingai, Sungai Air Kuning,

FOTO | IST

Kerjasama teknis tentang Proyek Pengelolaan dan Perawatan Imigran Non-Reguler (Pengungsi)

Rumah Detensi Imigrasi di Balikpapan, Semarang dan Batam pada khususnya. Dalam kerjasama yang dilaksanakan pada Jumat (21/9) di Ruang Rapat Lantai 7, Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan itu, disebutkan bahwa pihak IOM akan memberikan bantuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi berupa Proyek Pengelolaan dan Perawatan Imigran Non-Reguler Tahap II. Bantuan tersebut meliputi renovasi dan pemugaran Rumah Detensi Imigrasi di Balikpapan dan Semarang, serta akomodasi

non-detensi di Batam untuk imigran non-reguler dibawah pengawasan Imigrasi. Selain itu, IOM melanjutkan pengembangan kapasitas Imigrasi dalam mengoperasikan dan merawat Rumah Detensi Imigrasi. Kemudian mengadakan pelatihan dalam mengelola dan menangani imigran non-reguler dan para pencari suaka sesuai dengan Hak Asasi Manusia Internasional. Sedangkan Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

Keruntuhan Partai KEMENANGAN Jokowi-Ahok benar-benar tak disangka Dulloh. Ia adalah pendukung fanatik Fauzi-Nara. “Saya belum bisa memahami kenapa Fauzi-Nara bisa kalah,” ujarnya. “Luar biasa perkembangan dinamika politik nasional,” ujarnya sambil melirik Kakung, sesaat setelah sejumlah lembaga survei menampilkan hasil Pilgub DKI Jakarta. “Ya, keruntuhan oligarki partai yang dihantam derasnya partisipasi langsung publik,” jawab Kakung dengan nada cuek, sembari menyeruput kopinya, yang mulai dingin. Matanya terus melotot ke arah televisi. Pasangan Jokowi-Ahok yang secara legal formal hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra (17 persen kursi DPRD DKI), berhasil menumbangkan Foke-Nara yang diusung Partai Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKS (83 persen). “Fungsi partai sebagai makelar suara telah berakhir. Aspirasi partai berseberangan dengan aspirasi pemilih,” lanjut Kakung. Pilgub DKI Jakarta 2012 memang seakan-akan membenarkan prediksi para teknolog yang sejak dekade 1980-an meramalkan berakhirnya era demokrasi representasi, beralih ke demokrasi parŠŠŠ Bersambung hal 7 ...

ILUSTRASI | IST

WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT

HALAMAN 2

KORAN TRANSAKSI THN 13

Agus Randil Dan Maman Tetap Huni Tahanan Serang, Trans - Status dua terdakwa kasus korupsi pengadaan lahan untuk sistem pertanian terpadu (sitandu) senilai Rp67,06 miliar pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten TA APBD 2009 dan 2010, Agus Randil dan Maman Suarta (keduanya mantan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten) akhirnya menjadi terpidana. Hal itu menyusul eksekusi yang dilakukan Kejari Serang di Rutan Kelas II B Serang, Selasa (11/9). Meski demikian, kedua terpidana tetap menghuni rutan.”Di rutan atau di LP itu sama saja, yang jelas mereka ini ditahan. Istilah eksekusi ini juga bukan berarti harus ada perpindahan tempat penahanan. Kecuali sebelumnya terpidana tidak ditahan, baru mereka akan dieksekusi untuk dijebloskan ke penjara. Kalau dalam perkara ini kan keduanya memang sudah ditahan,” ujarnya. Johanes mengatakan, pemindahan terpidana dapat dilakukan apabila tempat penahanan di blok pamsus di rutan dalam kondisi penuh. “Ruang tahanan blok pamsus kan masih kosong, jadi tidak perlu dipindahkan. Sama saja lah,” ujarnya. Sementara dari pantauan wartawan, eksekusi putusan kasasi MA dilaksanakan Andri Saputra, SH berdasarkan surat perintah Kajari Serang No. 560/0.6.10/Ft.1/09/2012 tertanggal 11 September 2012 di Rutan Serang. Eksekusi berlangsung singkat karena jaksa hanya menyerahkan berkas kepada Karutan Serang, untuk kemudian diteruskan kepada kedua terdakwa agar ditandatangani. “Selesai eksekusi, dengan demikian keduanya (terpidana-red) telah memiliki kekuatan hukum tetap,” kata Andri, ditemui seusai eksekusi. Andri mengatakan, dalam amar putusan kasasi, kedua terpidana dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut. “Dengan eksekusi ini status mereka telah menjadi terpidana. Mengenai upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak jadi masalah, karena tidak menghalangi proses eksekusi,” tuturnya. | Yusvin

TRANS HUKUM

NO.253. ‰ TH XIII SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Penyidik Polres Tangerang Diduga Lakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Keluarga Korban Mengadu ke Komnas HAM Para tersangka mendapat perlakuan penganiayaan & intimidasi bahkan diancam akan ditembak mati. Bekasi, Trans - Merasa haknya dizolimi oleh pihak penyidik Polres Tangerang yang semena-mena melakukan penganiayaan dan intimidasi terhadap lima tersangka masingmasing bernama, Noriv Juandi, Endang alias Dono, Sandra Susanto, Jasrip bin Abdul Fatah, Oreg bin

Sabar sehingga pihak keluarga korban mengadu ke Komnas HAM didampingi kuasa hukumnya, Ferdinand Montororing,SH,MA. Menurut Ferdinand Montororing, bahwa alasan keluarga korban mengadu ke Komnas HAM karena para tersangka mendapat perlakuan penganiayaan dan intimidasi bahkan diancam akan ditembak mati oleh aparat kepolisian. Sehingga melanggar prinsip hukum Miranda Rull pasal 52 s/d 56 KUHAP. Pengaduan tersebut telah diterima oleh Ridha Wahyuni staff penerimaan pengaduan pada kantor Komnas HAM Indonesia tersebut. Pada awalnya kelima tersangka Noriv Juandi, Sandra Susanto, En-

dang bin Rasta dan Jasrip bin Abdul fatah, Oreg bin Sabar ditangkap oleh anggota reserse polres Tangerang atas dugaan pembunuhan terhadap korban Izzun Nahdiyah (23). Meskipun perkara tersebut kini sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang namun kami yakin bahwa ke lima klien kami bebas dari tuntutan Jaksa. Dan berharap kiranya dengan pengaduan yang dilakukan ke Komnas HAM, bahwa hakim yang menangani perkara ini dapat memutuskan dengan se adil-adilnya, ujar Montororing. Hal ini cukup beralasan karena pada saat sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Muhamad Soleh alias Oleng bin Karna dihada-

pan persidangan terdakwa Soleh mengatakan bahwa dirinyalah yang melakukan pembunuhan sedangkan lima terdakwa diatas sama sekali tidak terlibat. Pada saat itu juga terdakwa Soleh mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap korban Izzun Nahdiyah. Terhadap lima terdakwa dalam berkas perkara terpisah (disiplit) tim Jaksa Penuntut Umum, Agus Suhartono,SH, Lukmanul Hakim,SH dan Reza Oktavian,SH dari Kejari Tangerang mendakwanya dengan pasal 340 KUHP primair dan pasal 338, 285 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaannya disebutkan

bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Izzun Nahdiyah pada tanggal 7 April 2012 pukul 02.00 wib Desa Ciangir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Terdakwa Soleh menyerahkan diri kepada polisi sedangkan lima terdakwa lainnya ditangkap pada tanggal 26 April 2012 pukul 02.00 wib di rumahnya masing-masing di Desa Rancabuaya Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. Sebagai barang buktinya antara lain dua unit sepeda motor Kawasaki plat No.B 3660 NUF dan Honda Legenda plat No.B 9196 O. Perkara tersebut masih agenda pemeriksaan saksi-saksi. | Lora

Saksi Genk Motor Pencabut Nyawa Anggota TNI –AL Dihadirkan Jakarta, Trans - Kebringasan genk motor yang selama ini dinilai meresahkan warga, kini mulai bisa terjawab. Berkas perkara salah satu pelaku yang diduga anggota genk motor, yakni terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah, sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berkaitan dengan kasus genk motor itu, pada sidang yang sebelumnya, saksi M Sukriyah yang bekerja sebagai mekanik motor, mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Sabtu 31 Maret 2011, dia bersama temannya, Jack, pergi ke kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Di lokasi ini, dia melihat mobil truk yang masuk dari jalur cepat menuju jalur lambat. Tidak lama kemudian, ada sekelompok anak muda yang sedang melakukan trek- trekan (balapan liar) dan langsung mengejar truk itu. Tidak jauh dari tempat pengisian bahan bakar, saksi melihat ada seke-

lompok anak muda yang sedang berkelahi. Ada sepeda motor yang ditinggal oleh pemiliknya, dan saksi membawanya pulang. Setelah 1 minggu, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dibawa itu adalah milik salah seorang genk motor. Sepeda motor yang ditemukan di kawasan Kemayoran itu pun diserahkannya kepada anggota TNI –Al. Sedangkan kelompok genk motor yang sering melakukan aksi balap liar terdiri dari Ye – Genk, Banana –Genk dan Benhill – Genk. Saksi mengaku pernah melihat terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah menggunakan sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Hijau. Sedangkan saksi Solihan yang bertugas sebagai anggota polisi dari Polres Jakarta Utara, saat sidang digelar pada Selasa, 18 September 2012, mengatakan pada 31 Maret 2011, dia mendapat informasi terjadi pengeroyokkan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh sekelompok genk motor.

Saksi bersama dengan tim yang lainnya pun langsung pergi menuju ke lokasi. Dari lokasi tsb, ditemukan barang-bukti berupa sepotong kayu, bambu dan batu. Setelah beberapa hari kemudian, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah berhasil ditangkap. Saksi Edy Waluyo yang juga anggota polisi dari Polres Jakarta Utara, mengatakan bahwa ketika diinterogasi, terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah mengakui bahwa dirinya ikut melakukan pemukulan ke arah kepala Arifin Siri (korban) sebanyak 3 kali. Ketika ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan. Lain lagi keterangan saksi Roy, yang mengaku bahwa sebelum kejadian naas itu terjadi, dia bersama dengan teman-temannya dan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah memang benar pergi ke kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk melihat balapan liar. Namun, tidak melihat ada keributan. Saksi Roy juga mengatakan bahwa ia sudah kenal

dengan terdakwa sejak 2 tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, mereka pun pergi ke arah Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Begitu sampai di rumah, saksi mendapat informasi bahwa ada salah seorang anggota TNI –AL bernama Arifin Siri yang tewas akibat dikeroyok oleh genk motor. Sementara saksi Jessen mengatakan bahwa sebelum berangkat ke kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, mereka memang sengaja berkumpul dirumah terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Tidak lama kemudian, mereka pun pergi ke daerah Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah tiba di Artha Gading, Jessen mengaku didatangi oleh seseorang yang bernama Deden sambil mengatakan bahwa dirinya sedang dipalak. Apabila tidak diberi uang, maka sepeda motornya itu akan diambil alih. Saksi Jessen juga mengatakan bahwa terdakwa Jhosua

Raynaldo Radja Gah memang pernah dimintai keterangan oleh polisi terkait tewasnya anggota TNI –AL yang berinisial Aridin Siri. Saksi Erickson mengatakan bahwa semenjak bergabung dalam klub motor, dia sudah kenal dengan terdakwa Jhosua Raynaldo Radja Gah. Saksi Erickson juga mengatakan, begitu tiba di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, mengaku Jessen melihat keributan di dekat garis start. Ketika hendak pulang dari arah Ancol, Jakarta Utara, ada tubuh seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Setelah mendapat informasi, saksi baru tahu bahwa tubuh yang ditemuinya itu adalah anggota TNI –AL. Hakim ketua Harsono SH MH yang didampingi hakim anggota Syifa’ Urosidin SH MH dan Richard Silalahi SH MH mengatakan untuk mendengarkan keterangan saksisaksi yang lainnya, sidang akan dibuka dan dilanjutkan kembali setelah 1 minggu ke depan. | Aston

Tak Puas Dengan Putusan Hakim, JPU Ajukan Banding Jakarta, Trans – Beginilah jadinya bila antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mejelis hakim tidak saling sependapat dalam menjatuhkan hukuman. Karena merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim, JPU Dody W Leonard Silalahi SH akhirnya mengajukan banding. Sejak sidang dibuka atas nama terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu yang diadili secara terpisah dengan terdakwa lainnya, memang banyak ditemukan keganjilan. Pasalnya, ketika diperiksa, para terdakwa itu mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Padahal, menurut keterangan saksi-saksi para terdakwa itu ditangkap karena saling berkaitan dalam mengedarkan narkotika. Selain terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, terdakwa lainnya yang diadili secara terpisah, yakni terdakwa Naden alias Raju, Muhammad Soud alias Utex, Johari alias Jo bin Jumahad, Bobby alias Ibob, Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bi Shidek, Abdul Kadir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail (almarhum). Modus pengedaran narkotika yang dilakukan oleha para terdakwa itupun mulai terungkap saat terdakwa Abdul Kadir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail (almarhum) yang baru saja turun dari Kapal Motor (KM) Lambelu tujuan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) – Jakarta itu, berhasil ditangkap disekitar pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Ketika diperiksa, dari dalam tas koper

milik kedua terdakwa itu ditemukan 14 bungkus plastik yang berisikan shabu-shabu. Begitu melihat rekannya ditangkap polisi, terdakwa Bobby alias Ibob dan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Shidek langsung melarikan diri sambil membawa dua buah tas koper yang diduga berisikan narkotika. Tidak lama kemudian, Supriyono, Sucipto, Ridwan Arifin, Agung Herwanto, Fredrik Yulias dan Hery Prasetyo yang merupakan anggota polisi dari satuan narkotika Polres Pelabuhan Tanjung Priuk itu pun langsung membawa terdakwa Abdul Kadir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail (alm) untuk melakukan pengejaran. Karena kehabisan tiket Kereta Api (KA), maka pengejaran itupun dilakukan dengan menggunakan bis angkutan umum. Setelah sampai di penginapan “Galaxi” jalan Letjen Sutoyo No. 72 Mandaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, terdakwa Muhammad Soud alias Utex, Johari alias Jo bin Jumahad, Bobby alias Ibob dan terdakwa Karunagaran Samikannu alias pun berhasil ditangkap. Sedangkan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek ditangkap disekitar lokasi pemakaman Eyang Hakekat Marga Pati yang berada di jalan Baduga, Desa Cibodas, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, terdakwa Naden alias Raju yang sempat melarikan diri itupun, berhasil ditangkap disekitar loket Air Asia Bandara Polonia, Medan (Sumatera Utara).

Di hadapan Majelis Hakim, terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail dan terdakwa Abdul Kadir bin Abdul Karim mengatakan bahwa pekerjaan mereka hanya sebagai nelayan biasa. Karena buruknya cuaca, tidak bisa melaut sehingga mereka cuma bisa pasrah. Di saat sedang menganggur itu, Samsul (DPO) datang sambil mengatakan agar tas koper berisi pakaian biasa itu, segera dibawa ke Jakarta dengan imbalan sebesar Rp2 juta + ongkos tiket. Kedua terdakwa langsung menyanggupinya dan berangkat dengan menggunakan Kapal Motor (KM) Lambelu tujuan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) menuju Jakarta. Ketika kapal berangkat, mereka baru menyadari bahwa Bobby alias Ibob dan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek, ternyata ikut sebagai penumpang. Selama perjalanan mereka sempat berbincang-bincang. Begitu kapal yang ditumpanginya sudah sampai di Jakarta, mereka ditangkap polisi. Ketika dibuka, tas koper yang katanya cuma berisi pakaian biasa, ternyata berisikan narkotika. Terdakwa Bobby alias Ibob mengaku berangkat dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau (Kepri) bersama dengan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek, untuk menyambut tahun baru 2012. Selanjutnya ia pergi ke Surabaya untuk menjumpai temannya yang bernama Andika. Terdakwa Bobby alias Ibob juga membantah bahwa ia tidak pernah membawa tas koper seperti yang dituduhkan kepadanya. Yang saya bawa hanya

berupa tas yang berisi baju biasa, ucap terdakwa di hadapan persidangan. Sedangkan terdakwa Zulhisyam mengatakan, bahwa ia sebenarnya hendak pulang ke daerah Lampung untuk menemui anak istrinya. Namun, semua rencananya berubah. Terdakwa Zulhisyam mengatakan dirinya tidak pernah membawa tas koper. Ketika ditangkap, barang bukti (BB) berupa narkotika tidak ada ditemukan dari tangan dan badannya. Terdakwa Karunagaran Samikanu alias Karu dan terdakwa Naden alias Raju mengatakan bahwa mereka tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Abdul Kadir bin Abdul Karim, Musriyanto alias Mus bin Ismail (alm), Muhammad Soud alias Utex, Bobby alias Ibob, Johari alias Jo bin Jumahad dan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek. Sementara Muhammad Soud alias Utex mengatakan bahwa ia tidak tahu mengapa dirinya ditangkap polisi. Ia juga mengatakan, setelah pulang berobat dari Malaysia ia berencana untuk melangsungkan pesta pernikahannya. Namun, begitu sampai di Surabaya, ia ditangkap polisi. Terdakwa Johari alias Jo bin Jumahad mengatakan bahwa sebenarnya kedatangannya ke terminal Pelabuhan Tanjung Priuk hanya untuk menjemput TKI semata. Namun, TKI tersebut tidak juga kunjung datang. Selanjutnya ia berangkat ke Surabaya untuk menghadiri pesta pernikahan terdakwa Muhammad Soud alias Utex yang sudah dianggap sebagai ayah

angkatnya. Tanpa dikomandoi, secara serempak, para terdakwa itu langsung mengatakan bahwa keterangan yang sebenarnya adalah keterangan yang diucapkan di hadapan persidangan. Pasalnya, keterangan yang dibuat saat diperiksa di kepolisian, para terdakwa itu mengaku ditekan dan diperlakukan layaknya seperti binatang. Selain itu, para terdakwa mengaku diancam dengan pistol. Ketika diperiksa, mereka tidak didampingi oleh penasehat hukumnya. Ketika saksi yang meringankan, Ade-Charge, hendak dihadirkan, Jaksa Penuntut Umum Dody W Leonard Silalahi SH langsung mengajukan keberatan. Pasalnya, saksi tersebut selalu hadir setiap persidangan dibuka. Namun, keberatan JPU tersebut ditolak, karena majelis hakim ingin mengetahui titik permasalahannya. Dalam keterangannya, saksi Witia Pusen mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Naden alias Raju dan terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, karena adik kandung dan adik iparnya sendiri. Setahu saksi adiknya itu sering dibawa, karena Karunagaran Samikannu alias Karu mempunyai bisnis (usaha) travelling di Malaysia. Jadi, menurut Witia Pusen, tidak mungkin adiknya terlibat dalam pengiriman narkotika. Selain itu, barang bukti (BB) berupa uang tunai senilai Rp2 juta yang disita oleh aparat kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dari tangan adiknya hanya diserahkan (dikembalikan) sebesar Rp1 juta saja. Yang lebih mengherankan bagi Witia Pusen, ketika di BAP,

Barang Bukti (BB) berupa uang tunai yang disita dari terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu hanya dirincikan sebagai berikut: uang tunai senilai 3.000 Ringgit Malaysia, uang tunai Thailand senilai 8.840 Bath, uang India senilai 3.270 Rupee dan uang Singapura senilai 6 Dollar. “Berdasarkan fakta yang sebenarnya, jumlah normal uang Ringgit Malaysia yang disita oleh aparat Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priuk adalah sebesar 13.000 Ringgit Malaysia. Ada apakah gerangan?” ucap saksi di hadapan persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi SH dan Jaksa Supriyanto SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, Naden alias Raju, Muhammad Soud alias Utex, Johari alias Jo bin Jumahad, Bobby alias Ibob, Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bi Shidek, Abdul Kadir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail (alm) telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. JPU menuntut agar para terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana masing-masing selama seumur hidup penjara. Dalam inti surat Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan oleh Erman Suharjo, SH MH dan Ahyar SH MH mengatakan bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat JPU tersebut dinilai tidak cermat, ceroboh dan terkesan asalasalan. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama sekali

tidak menjelaskan bagaimana unsur-unsur tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menjelaskan tindak pidana itu terjadi. Padahal, JPU sendiri tidak dapat membuktikan bagaimana proses tindak pidana itu terjadi. Majelis Hakim yang di pimpin oleh Puji Astuti Handayani SH MH yang didampingi Hakim Anggota Sampono SH MH dan Sulistiyono SH MH menjatuhkan vonis kepada terdakwa Karunagaran Samikannu alias Karu, Naden alias Raju, Muhammad Soud alias Utex, Johari alias Jo bin Jumahad dengan hukuman pidana selama 18 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Selain hukuman pidana, para terdakwa itu juga harus membayar denda sebesar Rp1 Milyar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka para terdakwa itu harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 3 bulan. Sedangan untuk terdakwa Bobby alias Ibob dan terdakwa Zulhisyam alias Icam alias Sahidad bin Syidek dijatuhi hukuman pidana selama 17 tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Untuk terdakwa Abdul Kadir bin Abdul Karim dan terdakwa Musriyanto alias Mus bin Ismail (Alm) dijatuhi hukuman pidana masing-masing selama 20 tahun penjara. Karena merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dody W Leonard Silalahi SH langsung mangatakan bahwa ia akan mengajukan banding. | Aston

Dewan Penasehat: Mayjend TNI (Purn) H Syamsu Djalal SH, Mayjend TNI (Purn) H Asril H Tanjung, Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono, Drs H Muslim Kasim Ak MM, Rekson Sitorus SH, Drs H Sofyan Abdurrachman, Alam P Simamora SH MH, H Ismail Ibrahim SH, Fafinaldi SH MH, Idris Koto, Mbah Abdullah, Yeye Suteja, Rudy Suwandi; Penasehat Hukum: Aristo Muranda SH, Alfan Effendi SH, Hendry Halim SH, Aman Simamora SH MH; Pemimpin Umum: Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan: Helfita Afianthy; Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ali Rahmat Siregar; Wakil Pemimpin Perusahaan : Elman Sihombing; Wakil Pemimpin Umum: C Herry SL; Redaktur Pelaksana: Lorayati Debataraja; Dewan Redaksi: Syaiful Nazar, M Rechan RR, Elman Sihombing, C Herry SL, Ali Rahmat Siregar, Harris Fadhillah Abbas; Art Direktur: Rofiq; Sekretaris Redaksi: Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Joni Lubis; Redaktur Senior: Suyat Waniar, Drs Syamsul Bachri SH;Hans Adrian Tolongalo Redaktur Eksekutif: Onangego Chandra Maruhawa, Roni Pandapotan, Iwan Koto, Yulianti Rahmi Purnamawati ST, F Safan Akom BA, Meidi MM, Ongen Geser, T Maemun, Drs Lendi agustinus, T Jamal Oteng, Firman Kelana, Budi Rotoliu SE, Sesilia Ciby SH, Kaharudin Taslim, Sukun Tjohan, Satiri, Romanus Ramang, Nasan.

Penerbit: Bina Interaksi Ekonomi Pers SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 Juli 1999;

Penempatan Tugas Liputan Wartawan: Sekretariat Negara-RI: Syaiful Nazar; KPK: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkumham: Elman Sihombing, Onangego Chandra Maruhawa; Mabes POLRI: Syaiful Nazar, C Herry SL; Kemenkeu: Martin Luther; ESDM: Martin Luther, Rechan R, M Zikri; Kemenhub - Pelindo: Martin LM; Kemenakertrans/BNP2TKI: Syaki Chevalier; Kemendiknas: Meidi Mulya; Kemendagri : Saiful Anwar; Ditjen Bea & Cukai: Martin Luther; Seni & Budaya: Suryati; Fotografer: Aboot; Staf Redaksi: Bonggar Simamora, Aston Darwin SP, Freddy Fatinasa Maruhawa, Gaus Kaisuku, Muhammad Fadhiludin, Ilham Ramdhani; Kontributor: Hartono, S Hadiyanto, Bachtiar, Dede Ardian, Mahmudin, Wong Goan Tjiang, Murphy AT. Palembang : Tabrani (Kepala), Nas H (Wakil).

Wartawan Profesional Tunjukan Jati Diri Pemberitahuan Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputan WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terima Kasih. Alamat Redaksi: Jl. Teratai 3 Blok i 3/23 Taman Modern, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur 13960; Telepon: (021) 46822277 – 46836848; Fax: (021) 46824807; Rekening Bank Mandiri KCP Bekasi 125.00.0569340.3 a/n Drs. Syaiful Nazar; NPWP: 01.917.755.9-407-000; Kode Seri Faktur Pajak: EFCXV - 407; E-mail: korantransaksi@yahoo.co.id; www.korantransaksi.com; Percetakan: PT. Temprina Media Grafika Tambun (Jawa Pos Group) (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

HALAMAN 3

TRANS JABOTABEK Jokowi-Ahok Dipilih Karena Humanis

KORAN TRANSAKSI THN 13

Jokowi-Ahok dinilai keduanya lebih berperan sebagai jongos atau pembantu untuk melayani warga DKI. Jakarta, Trans - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama unggul tak sepenuhnya karena faktor politik. Pasangan yang biasa disapa Jokowi-Ahok itu menang karena menonjolkan sisi kemanusiaan dan humanisme. Hal itu dikatakan politikus Partai Golkar Indra J Piliang dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9). “Masyarakat independen dari parpol, kalau bicara mesin partai, jumlahnya tidak sampai 5.000. Artinya sedikit sekali yang bisa dikerjakan,” kata Indra. Menurut Indra, karakteristik masyarakat DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Kata dia, masyarakat Ibu Kota tergolong kritis dan rasional, sehingga lebih memilih yang populis dan humanis. “Sisi ini yang susah dikejar oleh Foke-Nara (Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli). Yang kelihatan, Foke-Nara lebih muncul sebagai pejabat, bukan orang biasa,” urai Indra. Hal senada diungkapkan sejarawan J.J. Rizal. Menurut Rizal, selama ini Fauzi Bowo lebih ba-

FOTO | IST

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.

nyak menampilkan kesan manusia super. Akibatnya, ai banyak mendapat pertentangan dari rakyat. Terkait Jokowi-Ahok, Rizal menilai keduanya lebih berperan sebagai jongos atau pembantu untuk melayani warga DKI. Pertarungan Kekuatan Parpol dan Figur Sementara riset media yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) tentang Pemilukada DKI Jakarta 2012 menunjukkan fakta menarik. Pengaruh figur semakin kuat dan signifikan dalam proses penggalangan dukungan politik. Jika sebelumnya partai politik memega-

Diani Dalam Sebait Tembang Pajajaran Bogor, Trans - Walikota Bogor Diani Budiarto ikut berpartisipasi dalam film dokumenter “Sebait Tembang Pajajaran” dengan memberikan testimoni sebagai bagian dari film tersebut. Pengambilan gambar dan testimoni Walikota Diani Budiarto dilakukan di Ruang Kerja Walikota, Selasa (18/9/2012). Diani memberikan dukungan penuh dan menyampaikan apresiasi terhadap film yang digarap H. Ubay Subarna Pemred Majalah Sunda Urang dan Eman Sulaeman Ketua Yayasan Hanjuang Bodas. Film garapan RM. Ramli ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan film lokal Indonesia dan merangsang sineas-sineas muda untuk menyalurkan kreatifitas seninya. Menurut Sutradaranya RM Ramli, film ini didedikasikan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama warga Bogor untuk turut andil dalam melestarikan warisan budaya Sunda. Film ini

menghabiskan 55 scene termasuk satu scene testimoni Walikota Bogor,” kata RM Ramli. Menurutnya, tema film tersebut mengupas tentang dinamika kehidupan sosial Bogor, termasuk pendidikan dan menjadi media penyadaran akan pentingnya cinta terhadap tanah air khususnya Kota Bogor. Diani sampaikan testimoni film dokumenter Sebait Tembang Pajajaran. Sementara itu Walikota Diani Budiarto mengharapkan, melalui film ini bisa mengingatkan dan memahami tentang Pajajaran. “Berbicara Pajajaran bukan hanya sekedar mengenal tentang kerajaan, tetapi juga mengenal tentang kultur budaya sunda,” ungkapnya. Diani berharap, melalui film ini akan bisa memberikan gambaran kepada generasi penerus tentang apa yang sudah dikerjakan untuk mengisi Kota Bogor yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. | Dasukiharun

ng peranan tunggal sebagai alat konsolidasi politik, kini sosok figur harus semakin diperhitungkan. Dari total pemberitaan Pemilukada DKI putaran kedua, sekitar 58% sumber pemberitaan mengacu pada dua figur pasangan cagub yang bersaing, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (FokeNara) dan Joko Widodo-Basuki (Jokowi-Ahok). Sementara sumber pemberitaan yang berasal dari partai politik sebesar 37%. Selain dari dua sumber tersebut, pemberitaan bersumber dari berbagai elemen politik yang lain. “Mengacu pada hasil riset, terlihat bahwa keberadaan figur menjadi semakin penting. Pada

saat yang sama, kekuatan figur ini mulai menggeser dominasi partai politik yang selama ini kerap menjadi single fighter,” jelas Muhammad Farid, Direktur Riset IMMC, dalam rilisnya. Kecenderungan penguatan sosok figur itu terlihat baik pada Foke maupun Jokowi. Dari semua sumber pemberitaan tentang pasangan Foke-Nara, 35% bersumber pada figur Foke. Sementara partai politik pendukungnya hanya 20%. Sementara Jokowi sekitar 20% dan partai pendukungnya 17%. “Setidaknya Pemilukada DKI ini memperlihatkan indikasi tersebut,” jelas Farid. Dari semua pemberitaan ten-

tang dukungan terhadap Foke, sebesar 71% berupa dukungan partai politik, dan hanya 28% yang berasal dari tokoh atau masyarakat secara langsung. Sementara Jokowi sebaliknya, 59% pemberitaan tentang dukungan tokoh atau masyarakat dan 40% dari partai politik. “Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pada putaran kedua, kedua cagub sudah mengetahui fokus penggalangan konsolidasi kekuatan politiknya. Karena sudah tahu tidak didukung oleh koalisi partai dominan, Jokowi menyalurkan energi kampanyenya langsung ke kantong-kantong masyarakat. Sementara Foke sepertinya masih percaya pada kekuatan konsolidasi partai untuk menggerakkan para loyalisnya,” jelas Farid. Isu black campaign pada Pemilukada DK) Jakarta 2012 pun sangat tinggi. “Ini salah satu degradasi dalam demokratisasi politik yang kita prihatinkan bersama. Apalagi di Pemilukada DKI yang sebenarnya merupakan prototype progresifitas perpolitikan Indonesia di tingkat nasional,” jelas Muhammad Farid. Riset IMMC menjaring berbagai isu yang muncul dalam pemberitaan Pemilukada DKI 2012 putaran kedua ini. Hasilnya, ada tiga isu besar yang muncul, yaitu: kegiatan masing-masing pasangan cagub, dinamika di social media, dan black campaign. Dari ketiga isu itu, black campaign yang paling dominan, yaitu 48%. Sementara kegiatan kedua cagub 43% dan sosial media 8%. | Tim Trans

MCK Dibangun, Nembo Berakhir Bekasi, Trans - Sejak adanya bangunan Mandi Cuci Kencing (MCK) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, warga masyarakat Kampung Ceger Rt.08/03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, seakan menyadari pentingnya menata kesehatan dan lingkungan hidup. Malumlah, sebelum bangunan itu ada, warga masyarakat tersebut kalau melakukan buang hajat atau buang air besar dibungkus alias nembo dibuang ke setiap saluran air limbah rumah tangga atau ke sungai. Kini perilaku seperti itu tidak ada lagi, sejak berdirinya bangunan MCK oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman yang dikerjakan oleh pihak ketiga, CV Danu. “Pembangunan sarana untuk mandi cuci dan lain lain itu adalah salah satu upaya untuk peningkatan kebersihan lingkungan dan kesehatan warga masyarakat,” ujar Ustad Ardani Asnawi

MCK yang dibangun di Kampung Ceger Rt.08/03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

NO. 253. ‰ TH XIII SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

hukum I Gde Komang Adinatha SH Bertahan

Tiga Hakim Pengadilan Jakarta Utara Dimutasi Jakarta, Trans - Tiga orang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta dimutasi. Ketiganya sudah siap berangkat karena telah menerima SK. Ketiga hakim itu, masing-masing Muzaini Ahmad SH MH (pangkat 4-D) dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Aceh, Yulisar SH MH dimutasi ke Pengadilan Negeri Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sebagai Wakil Ketua, dan Ajidinor SH.MH dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, Kalimantan Selatan. Sementara itu, tiga hakim lainnya yaitu yang pangkatnya mentok 4-D juga hampir dipastikan juga pindah awal Oktober ini. Karena, namanya sudah ada dalam daftar Tim Perumus Mutasi (TPM) pada Dirjen Pradilan Umum Mahkamah Agung RI. Tiga nama yang disebut-sebut oleh sumber di Dirjen Pradilan Umum itu antara lain, Anna Andanawari, SH MH, Sigit Priyono SH MH dan I Gde Komang Adinatha SH yang saat ini pangkatnya sudah mentok dan pangkatnya lebih tinggi dari pangkat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saat ini I Gde Komang Adinatha berpangkat 4D dan paling senior di kalangan para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Menurut sumber, I Gde Komang Adinatha, kemungkinan batal pindah karena dipertahankan karena disebut-sebut dipertahankan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Siswandriyono SH MH. “Kemungkinan Komang Adinatha bertahan karena ada sumber menyebutkan Ketua PN Jakarta Utara mengintervensi dan mengurus ke TPM di Dirjen Pradilan MA Umum, agar nama I. Gde Komang Adinatha tidak diangkat,” kata sumber di Dirjen Pradilan Umum. Hal inilah yang menimbulkan reaksi keras dan kekecewaan serta rasa prihatin di kalangan para hakim yang beberapa tahun terakhir ini dipinggirkan dan hanya kebagian “kue” perkara kelas “kambing”. “ Saya selama ini menderita di sini. Makanya saya mengurus untuk pindah ke daerah saja biar lebih tenang,” ujar salah seorang hakim yang menolak disebutkan namanya. Sudah menjadi pemandangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan pemantauan para wartawan hampir semua perkara “besar dan basah” baik itu perdata maupun pidana dimonopoli oleh hakim I Gde Komang Adinatha SH, R Anton SH MH, Hendri Tarigan SH MH dan Puji Astuti SH.MH. Umumnya perkara besar seperti kasus narkoba, penipuan dan penggelapan berskala besar diputus rendah dan beberapa kali ada yang dibebaskan. “Mestinya silahkan KPK, KY dan MA menurunkan tim untuk memeriksa semua perkara yang dipegang oleh para hakim itu, biar jelas semuanya,” kata salah seorang hakim. Hakim-hakim yang seangkatan I Gde Komang yang sudah pindah karena pangkatnya 4-D senior adalah, Poltak Sitorus yang kini menjabat Waka PN Serang dan Sucipto SH MH yang kini menjadi Hakim Tinggi di Palu, Selawesi Tengah. | Aston

FOTO | KASLIM

kepada Koran Transaksi. Ustad Ardani Asnawi pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak dinas tata ruang dan permukiman (Tarkim), yang telah mengupayakan masyakat menuju sehat jasmani dan rohani. “Saya sangat berterima kasih kepada pihak kontraktor yang melaksanakan pembangunan MCK. Ini sudah sesuai dengan RAB dan harapan warga ma-

syarakat. Jadi, ke depan masyarakat Kampung Ceger Rt 08 /03, Desa Sukadarma sudah tidak terdengar lagi membuang hajat nembo dan membuang ke saluran,” ujarnya. Ustad Ardani Asnawi juga mengajak masyarakat agar lebih peduli lingkungan. “Jangan membuang ampas makanan secara sembarang, terutama yang keluar dari dalam perut alias kotoran manusia,” ujarnya. | Kaslim

W ART A W AN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Biro Kota dan Kabupaten Bogor : Dasuki Harun Biro Kota Bekasi : Geoffrey, Ramoti, Muchtar Biro Kabupaten Bekasi : Kaslim Kusyairi, Andri, Indah Widaningsih, Nunu Erlangga. Biro Kabupaten Tangerang : Eri Suryakusuma, SH

Peringati 28 Tahun Tragedi Tanjung Priuk Berdarah

Forum Wartawan Jakarta Utara Gelar Orasi Jakarta, Trans - Untuk memajukan suatu negara, memang sangat diperlukan adanya perubahan. Namun, apabila perubahan yang diharapkan itu dinilai bertentangan, maka dampak yang akan diperoleh bisa fatal. Selain harta dan benda, nyawa pun dipertaruhkan. Tragedi 12 September 1984, yang dikenal dengan istilah Tanjung Priuk berdarah, terjadi akibat adanya praktek penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap tidak demokratis. Memperingati 28 Tahun Tragedi Tanjung Priuk Berdarah itu, Forum Wartawan Jakarta Utara (Forwatara) melakukan orasi dengan cara berjalan kaki (Long-march) yang dimulai dari Pasar Koja Gang 104, Permai, Polres (lokasi penembakan) hingga ke Masjid Al – Arab, Sukapura (lokasi pemakaman Amir Biki). Tragedi kemanusiaan yang mengenaskan itu merupakan suatu pengkhianatan terhadap cita-cita Proklamasi 1945 serta pengingkaran terhadap nilainilai luhur Pancasila. Itulah akibat kebijakan politik pada masa Orde Baru (Orba) yang memaksakan kehendak politiknya melalui azas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya ideologi partai politik dan Organisasi Massa (Ormas), yang kemudi-

an melahirkan protes dari kalangan tokoh masyrakat melalui ceramah, mimbar bebas dan pemasangan pamfplet di rumah ibadah dan tempat-tempat keramaian umum. Pada 7 September 1984 lalu, Sertu Hermanu (Babinsa-0502) Jakarta Utara, datang ke Musholla Assadah, Tanjung Priuk dan meminta agar para jamaah itu segera mencabut pamplet yang menempel di dinding musholla. Keesokan harinya, Sertu Hermanu kembali datang ke musholla, tanpa membuka sepatunya terlebih dahulu. Selanjutnya, ia menyuruh rekan-rekannya untuk mencabut pamplet. Karena kesulitan, pamplet itu malah disiram dengan menggunakan air comberan (got). Karena dilarang, Sertu Hermanu malah menodongkan pistolnya. Massa yang sudah tidak bisa menahan emosinya itu pun, langsung membakar sepeda motor milik Sertu Hermanu. Detik itu juga, tim patroli Kodim 0502 Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap Muhammad Noor, Syarifudin Rambe, Sofwan Sulaiman dan Ahmad Sahi (ketua Musholla Assadah), sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembakaran sepeda motor milik Sertu Hermanu.

Setelah 5 hari kemudian, para jamaah Musholla Assadah melakukan tabligh akbar di sekitar Jalan Sindang, Koja, Jakarta Utara. Mereka meminta agar ke-4 Ikhwan yang ditangkap oleh aparat Kodim -0502, segera dibebaskan. Karena permintaannya tidak dipenuhi, 2 kelompok massa yang dipimpin oleh Amir Biki langsung bergerak menuju kantor Kodim -0502. Sedangkan kelompok massa yang lainnya, bergerak menuju Polsek Koja. Begitu sampai di Jalan Yos Sudarso (Polres) Jakarta Utara, kelompok massa itu pun dihadang aparat dari satuan Arteleri Pertahanan Udara (Arhanud) yang dipimpin oleh Kapten Sriyanto yang saat itu menjabat sebagai Pasi Op Kodim -0502 Jakarta Utara. Tidak lama kemudian, aparat itu langsung menembaki dan menangkapi warga hingga sampai ke lorong-lorong. Yang lebih menyedihkan lagi, kelompok massa itu, malah disapu dengan menggunakan mobil panser hingga sampai ke jalan Ampera, Jakarta utara. Tidak tanggung-tanggung, 500 orang dinyatakan meninggal dunia. Bukan itu saja, selain menangkapi para aktifis, 45 korban yang dianggap ikut terlibat

dalam tragedi Tanjung Priuk berdarah itu, malah diadili dan dijatuhi hukuman pidana selama 1 hingga 20 tahun penjara. Nama-nama korban yang diadili pada massa Orde Baru (Orba) adalah Syarifudin Rambe, Sofwan Sulaiman, Ahmad Sahi, Muhammad Noor, Rahmat bin Arudin, Muhammad Solihin, Maman bin Ihin, Muhammad Ali Sadikin, Hendra Syafri, Musolih bin Marjuki, Tahir bin Sarwo, Marwoto, Dudung bin Supian, Amir bin Gunari, Armin bin Marwi, Nasrun bin Sulaimanah, Suherman bin Surnata, Damsirwan bin Nurdin, Irta Sumitra bin Umin, Wasjan bin Sukarna, Sardi bin Wage, Budi Santoso, Afriful bin Mansyur, Sudarso bin Rais, Umar bin Sundu, Ferdinad M Silalahi, Yusron bin Zainuri, Misdi bin Supian, Amir Mahmud bin Dul Kasan, Ismail bin Abdul Hamid, Syafrizal bin Sofyan, Maqsudi bin Irsyad, Cecep Basuki bin Wagi, Asep Syarifudin, Luscono bin Ilyas, Salim Qadar,Yayan Hendrayana, Andul Qodir bin Jaelani, A M Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Noor, Abdul Rany Yunsih, Ratono dan Prof Qusmany al Hamidy. Pada bulan Maret 2000, Komite Hak Azasi Manusia (HAM) langsung membentuk Komite Penyelidik Penyelenggraan

(KPP) dengan sebutan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Azasi Manusia Tg Priuk (KP3T). Hasilnya, ditemukan adanya dugaan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat dalam tragedi Tanjung Priuk berdarah. Diantaranya, pembunuhan secara kilat (Sumarry Killing), penangkapan dan penahanan sewenangwenang (Unlawful Arrest and Detention), penyiksaan (Torture) dan penghilangan orang secara paksa (Enforced or Involuntary Dissapearanc). Bahkan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) RSPAD Gatot Subroto diperoleh keterangan, bahwa jumlah korban luka tembak yang dirawat sebanyak 36 orang. Jumlah korban luka tembak yang diberi pengobatan, tetapi tidak dirawat sebanyak 19 orang. Selain itu, dari 23 jumlah yang meninggal, 14 orang dinyatakan tidak diketahui identitasnya. Sedangkan 9 orang yang diketahui identitasnya adalah Amir Biki, Zainal Amran, Kusmoro bin Ji’ an, Muhammad Romli, Andi Samsu, Tukimin, Kastori, Muhammmd Sidik dan Abdul Kohar. Pada tahun 2003 -2004 yang lau, Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) Ad Hoc telah menggelar 4 berkas perkara

tragedi Tanjung Priuk berdarah dengan terdakwa R A ButarButar, Sutrisno Maseung Cs, Sriyanto dan terdakwa Pranowo. Namun, Jaksa Agung yang melakukan penyidikan hingga tahap penuntutan, ternyata tidak bisa membawa para pelaku itu ke persidangan. Diduga telah terjadi pemangkasan pelaku pada tingkat (level) Kodam V Jaya (Kolonel Polisi Militer), jajaran Kodim Jakarta utara (Dandim dan Pasi II Op) serta regu pasukan Arteleri Perthanan Udara (Arhanud). Sedangkan, untuk jajaran Mabes TNI- AD dan Panglima ABRI/ Pangkop Kamtib, hanya dijadikan sebagai saksi saja. Di Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada terdakwa R A Butar- butar yang saat itu menjabat sebagai Eks Kodim Jakarta Utara dengan hukuman pidana selama 10 tahun penjara. Sedangka untuk terdakwa Sutrisno Maseung Cs divonis selama 2 hingga 3 tahun penjara. Selain vonis itu, majelis hakim juga meminta kepada negara untuk memberikan kompensasi kepada korban. Sementara itu, untuk terdakwa Sriyanto yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus (Eks Pasi II Op Kodam Jakarta utara) dan terdakwa Pranowo

yang saat itu menjabat sebagai (Eks Komandan Polisi Militer Kodam V Jaya), malah divonis bebas. Yang lebih mengherankan lagi, saat proses banding dan kasasi, semua pelaku itu dinyatakan lolos dari jeratan hukum. Pada bulan Mei 2011, Presiden RI, Abdurahman Wahid (Gusdur) langsung memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko- Polhukam) membentuk tim kecil, untuk menangani Tragedi Tanjung Priuk berdarah itu, kepada wakil Menko- Polhukam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertahanan Nasional, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian PU. Setelah 1 tahun dibentuknya tim kecil itu, hasilnya belum juga bisa ditemukan. Keluarga besar korban Tragedi Tanjung Priuk berdarah itu menuntut agar pemerintah segera membuat 1 monumen bersejarah dengan nama Tragedi 12 Septeber 1984, untuk mengenang 28 tahun Tragedi Tanjung Priuk berdarah. | Aston

NO.253. ‰ TH XIII

HALAMAN 4

KORAN TRANSAKSI THN 13

TRANS JABOTABEK Bobrok, Pelaksanaan Proyek APBD TA 2012 Kota Bekasi

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

ekonomi

Bupati Teken MOU Bersama Antam Cibinong, Trans – Dalam melakukan pendayagunaan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pengadaan sarana dan prasarana bagi kepentingan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang diwakili oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama (MOU) bersama PT. Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor yang diwakili oleh Vice President PT. Antam Tbk UBPE Pongkor, Hari Wijayanto, Senin (17/9). Penandatanganan MOU ini bertempat di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam MOU ini PT. Antam bekerjasama dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bogor, serta Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor, melakukan upaya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan emas PT. Antam melalui program CSR. Dalam sambutannya Bupati menyambut baik kerjasama ini, ia menyatakan kerjasama ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Antam kepada masyarakat. “MOU ini dilakukan sebagai upaya untuk menyalurkan program CSR secara proporsional, mengingat saat ini masih adanya perusahaan yang belum menyalurkan program CSR dengan baik dan transparan. Padahal program CSR ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan,” ujarnya. Bupati menambahkan, kerjasama PT. Antam dengan beberapa SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor sangat membantu dalam pencapaian pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. “Beberapa SKPD menjadi tim teknis implementasi perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang terpadu dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, saya meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor untuk mengawasi kerjasama ini terutama kepada SKPD yang langsung bekerjasama dengan PT. Antam,” tambahnya. Bupati berharap, melalui kerjasama ini program CSR PT. Antam dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. “Kami selaku Pemerintah Daerah akan selalu membantu PT. Antam dalam penyaluran program CSR bagi masyarakat, serta saya berharap agar program pendayagunaan CSR PT. Antam selalu bersinergi dengan program SKPD sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain sehingga pencapaian pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik,” harap Bupati. Sementara itu, Vice President PT. Antam Tbk UBPE Pongkor, Hari Wijayanto mengungkapkan PT. Antam selalu berkontribusi terhadap Pembangunan Daerah terutama yang menyangkut kemakmuran masyarakat melalui program CSR. “PT. Antam berada di tengah – tengah masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat, maka sejak tahun 2007 kami telah melaksanakan program tersebut jauh sebelum program CSR diwajibkan oleh Pemerintah Daerah. Melalui program CSR kami telah berkontribusi terhadap pendidikan bagi masyarakat, seperti pembangunan ruang kelas pada beberapa sekolah di wilayah Pongkor,” ungkap Hari. Dalam acara ini turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten Bogor Nurhayanti, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Mia Amiati, Kepala Pengadilan Negeri Cibinong Sumpeno, serta para kepala SKPD Pemkab Bogor. | Dasukiharun

Mustahil pelaksanaan proyek bisa bobrok tanpa sepengetahuan pihak berkompeten.

Bekasi, Trans – Sungguh memalukan bahwa secara kualitas pelaksanaan pekerjaan proyek sarana dan prasarana Kota Bekasi APBD 2012 ini disinyalir lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Diduga ada kongkalikong antara kontraktor pelaksana dengan pejabat yang berkompeten. Hasil temuan Koran Transaksi di lapangan, terlihat dengan sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan proyek jalan, misalnya, tidak ada pengawas dari dinas bina marga. Banyak papan proyek yang tidak terpasang, sehingga sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mengetahui volume dan nilai proyek, termasuk pelaksana proyeknya. Ketidak beresan pelaksanaan pelaksanaan proyek sejatinya sudah terasa dua pekan sebelum lebaran (Hari Raya Iedul Fitri-red), dimana sering kali ditemukan kan-

FOTO | MUCHTAR

Tampak badan jalan yang digali dengan jarak 30 m.

tor UPTD Dinas Bina Marga kosong, bahkan tergembok pintunya. Untuk melakukan konfirmasi pun terasa sangat sulit. Alhasil, seperti yang terjadi di Jalan H Misan, Kelurahan Jatiluhur, setiap jarak 30 meter badan jalan digali sedalam 5 sampai 7 cm untuk diboring saat akan serah terima dari kontraktor ke Pemerintah Kota

Bekasi, melalui Dinas Bina Marga. “Saya tidak mengerti maksudnya, kenapa badan jalan di gali lebih dalam. Tapi, saya yakin ini semua akal-akalan dan sudah terjalin kesepakatan antara pihak terkait,” ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya. Hal yang tidak kalah mencengangkan terjadi di Perumahan Ko-

mplek Pemda Blok B, yang notabene sebagian pegawai pemda dikadali juga. Di sini, coran setebal 20 cm tersebut sudah pecah sehari, setelah dilaksanakan pengecoran. Sebab, KW (istilah untuk kwalitas coran-red) yang digunakan tidak sesuai dengan speck yang ada. “Lihat saja warna hasil corannya sudah kering dan sudah

tampak berdebu,” ujar Junaedi, salah seorang warga. Kejadian yang memilukan juga terjadi pada pembangunan jembatan di Jalan Raya Perumahan Pondok Surya Mandala Bekasi Selatan. Pelaksanaan proyek ini menggunakan besi bekas jembatan yang lama. Apa memang seperti itu specknya? Saat dikonfirmasi, Fadil selaku Mandor Pelaksana PT Global yang mengerjakan proyek dimaksud, mengatakan dengan santai, “besi yang lama kita manfaatkan untuk mengikat, agar pondasi tidak bergerak. Nantinya, besi yang akan kita gunakan adalah 22 ulir SNI.” Dari tahun ke tahun modus operandi seperti itu dilakukan para kontraktor pelaksana. “Mustahil hal itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan pihak berkompeten, yaitu dinas bina marga Kota Bekasi,” terang Marjuki, warga yang merasa kecewa. “Modusnya seperti menggali sisi jalan tempat dipasang begisting coran supaya nampak tebal hasilnya, menggali badan jalan di titik yang sudah ditentukan untuk boring coran, dan melakukan pengecoran di malam hari supaya warga tidak ikut mengawasi kualitas coran yang digunakan,” imbuh Marjuki sambil menunjuk bahu jalan yang digali. | Muchtar Q

Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional | Bukan Kegiatan Seremonial Semata Bekasi, Trans - Deklarasi Anti Narkoba dan Anti Korupsi di Kota Bekasi,dihadiri segenap elemen masyarakat, mulai dari Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bekasi, Muspida, Muspika, Kepala UPTD Pendidikan, Lurah, Kepala sekolah, Ormas, organisasi kepemudaan dan anakanak Sekolah serta segenap masyarakat dengan jumlah ribuan orang. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, dalam kesempatan itu menyatakan bahwa kegiatan tersebut bukanlah sekedar kegiatan seremonial, tapi terus ditindak lanjuti oleh dinas dan para pemangku kepentingan. “Ini bukan urusan pencitraan,” tegasnya.

Rahmat Effendi menegaskan, untuk membebaskan Kota Bekasi dari narkoba, maka pada 2013 akan ada sosialisasi sampai ke tingkat RT. “Pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab dan tugas kita semua,” ujarnya bersemangat, seraya mengajak serta menuntun pelajar yang hadir untuk berikrar anti narkoba. Sedangkan H Abdul Huda Abadi selaku ketua panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas dukungan segenap elemen, sehingga acara Deklarasi Anti Narkoba dan Anti Korupsi dalam rangka peringatan hari anti narkotika internasional dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. “Mohon maaf atas segala

FOTO | MUCHTAR

Pemberian Piagam Penghargaan untuk siswa berprestasi pada Perayaan HANI 2012 oleh Walikota Bekasi

kekurangan yang ada, dan mari deklarasi ini kita jadikan momentum

untuk membebaskan Kota Bekasi dari bahaya narkoba serta mewu-

judkan Kota Bekasi yang bermartabat,” ajaknya. Deklarasi anti narkoba serta anti korupsi yang digelar dalam rangka hari anti narkotika internasional itu, yang dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan bagi siswasiswi berprestasi. “Kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi semangat belajar siswa, selain bebas dari ancaman bahaya narkoba,” ujar Budi, salah seorang panitia. Deklarasi yang dibacakan oleh ketua PP, bahwa: “Kami Pemuda dan Pelajar Kota Bekasi, dengan penuh kesadaran diri, menyatakan untuk melawan narkoba dan memberantas korupsi untuk mewujudkan Kota Bekasi yang bermartabat.” | Muchtar Q

Kota Bekasi Laksanakan Akreditasi 112 SD Negeri, SD Swasta & MI Bekasi, Trans - Team Penilai (Asesor) dari Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi mengadakan penilaian akreditasi terhadap 112 SD negeri, SD Swasta, dan MI. Akreditasi dilakukan kepada sekolah setiap lima tahun sekali, akan tetapi masih banyak sekolah yang belum terakreditasi. Masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi, kemungkinan sekolah-sekolah tersebut belum mendapat giliran atau sekolahnya tersebut yang sebenarnya tidak siap diakreditasi kembali. Yang pasti 112 sekolah yang diakreditasi itu terdiri dari 97 SD negeri dan SD swasta, serta 15 MI. Memang

FOTO-FOTO | GEOFFREY

Saat penutupan, tim asessor Aam Ramly dan Solihat, S.Pd dan Kepala Sekolah SDN Duren Jaya VI Bekasi Timur Nurhayati, S.Pd.

benar seharusnya sudah diwajibkan.

“Tujuan dari akreditasi adalah untuk menilai kinerja dari sekolah

yang diakreditasi,” ujar Team Asesor H. Suwarna S.Ag, Solihat S.Pd, dan Aam Ramli kepada Koran Transaksi, ketika melaksanakan penilaian akreditasi di SDN Duren Jaya VI Bekasi Timur, baru-baru ini. Sebelumnya penilaian dilakukan di SDN Duren Jaya IV dan SDN Duren Jaya XII Bekasi Timur. Mengenai hasil penilaian yang dilaksanakan dari SDN Duren Jaya VI, ketiga asesor tersebut mengatakan cukup puas. Perlu diketahui, ada delapan kriteria yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah agar mendapat nilai yang baik, entah nilai A, B, C, dan D. Kedelapan kriteria penilaian itu adalah 1. Standart isi; 2. Standart

Tim Asesor, H. Suwarna S.Ag.

Proses; 3. Standart Kompentesi kelulusan; 4. Standart Pendidikan dan tenaga Pendidikan; 5. Standart Sarana dan Prasarana; 6. Standart Pengelolaan; 7. Standart Pembiayaan; 8. Standart Penilaian. | Geoffrey

PROFIL Subur Rusnadi (Kepala Desa Mekarwangi):

Mengangkat Harkat & Martabat Masyarakat Desa Mekarwangi Terpatri Di Benak Saya

Bekasi, Trans - Masyarakat Kabupaten Bekasi di 147 desa yang tersebar di 23 kecamatan berbondong-bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih kepala desanya secara demokrasi. Masyarakat terlihat begitu antusias mendatangi TPS untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung, bebas, dan rahasia. Dalam suasana seperti itu, Subur Rusnadi AMTrD terpilih menjadi Kepala Desa Mekar Wangi, Kecamatan Cikarang Barat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari program yang ditawarkan Subur Rusnadi kepada masyarakat untuk memajukan desanya. “Saya memiliki berbagai konsep dan terobosan demi kemajuan Desa Mekarwangi ini,” ujarnya kepada Koran Transaksi, baru- baru ini. Menurut Subur Rusnadi, untuk memajukan Desa Mekarwangi memang dibutuhkan

berbagai konsep serta dukungan masyarakat untuk mendorong berbagai konsep yang ada. Hal ini penting untuk mengembangkan pembangunan di berbagai lini. “Jika itu kedua hal itu dilaksanakan dengan baik, maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarwangi secara bertahap akan lebih baik,” ujarnya meyakinkan. Subur Rusnadi mengatakan, dirinya sebagai kepala desa terpilih telah membuat motivasi kerja dengan slogan SBR. SBR ini disingkat dari keinginan untuk melakukan perbaikan dan meraih kemajuan di Desa Mekarwangi. Slogan ini juga dibuat untuk meningkatkan semangat baru, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap seluruh masyarakat Desa Mekarwangi. “Sebab, kebersamaan masyarakat Desa Mekarwangi sangat dibutuhkan, agar singkronisasi dengan

FOTO | ANDRI

Subur Rusnadi, Kepala Desa Mekarwangi.

program dan bisa berjalan sesuai dengan rencana,” terang Subur Rusnadi. Kebutuhan kesejahteraan

dimaksud, lanjut Subur Rusnasdi, tidak terlepas pula dari dukungan masyarakat. Dan, melihat kondisi wilayah Mekarwangi, kekeluargaan merupakan salah satu cermin budaya masyarakat. “Maka penting dibangun rasa kepedulian, sehingga berbagai tujuan yang kita dambakan, yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” tuturnya. Bagi Subur Rusnadi, pembangunan wilayah Desa Mekarwangi merupakan tolak ukur kesejahteraan rakyat, sehingga. insfratruktur secara perlahan harus diperbaiki, akses jalan juga tidak boleh luput dari perhatian, agar hasil-hasil pertanian dapat dibawa cepat ke daerah pasar. Tujuanya adalah agar penghasilan para petani yang tadinya dijual murah menjadi lebih mahal. Akses mencapai wilayah di berbagai desa juga menjadi lebih cepat.

“Dengan cara itulah kehidupan masyarakat perlahan pulih dari kemiskinan, sekaligus mengangkat harkat martabat masyarakat dan wilayah Desa Mekarwangi. Ini terus terpatri dibenak saya,” ujarnya. Karena itu, setelah terpilihnya menjadi Kepala Desa Mekarwangi, Subur Rusnadi menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama, seperti menciptakan akses jalan, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Lebih rinci, buah pemikiran Subur Rusnadi terlihat jelas dari visi dan misi yang diusungnya saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Visinya adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan bersih guna mewujudkan Desa Mekarwangi yang adil, makmur dan sejahtera.

Sedangkan misinya ada lima. Pertama, melakukan reformasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, menyelengarakan pemerintahan yang bersih, dan bermartabat yang terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penyaluran dan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak. Kelima, pemberdayaan karang taruna sebagai wadah resmi generasi muda. Selamat atas terpilihnya Subur Rusnadi menjadi Kepala Desa Mekar Wangi. | Andri

HALAMAN 5

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 253. ‰ TH XIII

TRANS JABOTABEK

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Perum Damri Diusulkan Rekrut Karyawan PT JET Jakarta, Trans - Karyawan PT Jakarta Express Trans (JET), operator bus Transjakarta koridor I (Blok M-Kota) diusulkan untuk direkrut kembali operator baru koridor tersebut yakni Perum Damri. Dengan begitu, ratusan karyawan PT JET tetap akan memiliki pekerjaan. Kepala Badan Layanan Umum

(BLU) Transjakarta, Muhammad Akbar mengatakan, kontrak dengan PT JET selaku operator koridor I akan habis pada Juni 2013 mendatang. Sedangkan penandatanganan kontrak dengan operator baru telah ditandatangani BLU Transjakarta dengan Perum Damri pada awal tahun 2012. Saat ini, dikatakan Akbar, ada

sekitar 400 karyawan berada di bawah tanggung jawab PT JET. Melalui upaya ini, diharapkan karyawan PT JET dapat tetap melanjutkkan pekerjaannya meski berada dalam tanggung jawab operator berbeda. “Sangat mungkin sekali kalau pegawai yang ada saat ini akan kembali bekerja dengan operator

baru. Kita akan mengusulkan seperti itu,” ujar Akbar, Minggu (23/9). Namun demikian, kata Akbar, hal tersebut masih dalam usulan kepada Perum Damri. Semua keputusan akan diserahkan pada operator baru. Terlebih untuk cara perekrutan kembali, apakah sesuai dengan kinerja atau dilihat dari aspek lainnya.

Dalam kontrak baru, Perum Damri bertanggungjawab menyediakan bus baru untuk dioperasikan di sepanjang jalur koridor I. Hingga saat ini, baru ada satu bus yang sedang dalam uji kelaikan. Dalam waktu 12 bulan, Perum Damri diberi kesempatan untuk memastikan pengadaan bus baru. Menurutnya meskipun kontrak

dengan PT JET baru berakhir Juni tahun depan, Perum Damri sudah bisa mulai beroperasi jika armada baru sudah tersedia. Akbar menjanjikan sekitar November atau Desember akan disiapkan 66 bus gandeng dari Perum Damri, juga tambahan 36 bus gandeng dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. | Firman

7 Tanggul Akan Dibangun Di Lokasi Rawan Banjir Tujuh aliran kali yang ada di kawasan titik rawan banjir ini, lima di antaranya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Jakarta, Trans - Untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013 mendatang akan membangun tujuh tanggul di lokasi rawan banjir. Pembangunan dipusatkan di tujuh lokasi berbeda, dan saat ini dalam proses perencanaan. Namun mengenai besaran biayanya, belum dapat diketahui. Wakil Kepala Dinas Peker-

Tanggul banjir.

FOTO | ILUSTRASI

jaan Umum (PU) DKI Jakarta, Tarjuki mengatakan, ketujuh lokasi rawan banjir tersebut, masing-masing terdapat di kawasan perempatan Cocacola, Serdang, Cempakaputih, Pulomas, Perumahan Walikota Jakarta Utara, Kelapagading dan Kebonnanas. Tujuh lokasi ini selama ini dikenal sebagai titik rawan saat hujan deras

tiba. Saat hujan turun, di lokasi tersebut ketinggian air bisa mencapai 50-100 sentimeter. Agar air tak menggenangi lagi kawasan tersebut, pihaknya akan membuat tanggul raksasa berupa pemasangan site pile di bantaran kali yang ada di dekat tujuh lokasi rawan banjir tersebut. “Tanggul raksasa akan

dibangun pada tahun 2013, di sekitar tujuh lokasi rawan genangan. Saat ini programnya sudah masuk tahap perencanaan dan proses lelang akan dilakukan di awal tahun 2013. Namun untuk besaran anggarannya masih dihitung karena konstruksinya sendiri belum diketahui. Yang pasti jenis tanggul yang dibangun itu berupa

pemasangan site pile di bantaran kali,” ujar Tarjuki, Sabtu (22/ 9). Tarjuki merasa optimis jika tanggul raksasa model site pile ini terpasang, genangan sudah tak ada lagi. Namun pemasangan tanggul ini tidak seluruhnya dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Sebab dari tujuh aliran kali yang ada di kawasan titik rawan banjir ini, lima di antaranya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sedangkan DKI Jakarta, hanya bertanggungjawab terhadap dua aliran kali saja yaitu di kawasan Cocacola dan Cempakaputih yang berasal dari Kali Utankayu. Sedangkan yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yaitu, di kawasan Kebonnanas, lintasannya adalah Kali Cipinang. Kemudian untuk kawasan Pulomas, Perumahan Walikota Jakarta Utara dan Kelapagading, lintasannya adalah Kali Sunter. | Firman

Contra Flow di Jl Yos Sudarso Efektif Cairkan Lalin Jakarta, Trans - Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan Tanjungpriok, North South (NS), pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Wilayah Jakarta Utara menerapkan pengendalian lalulintas (lalin) contra flow atau lawan arus di Jalan Yos Sudarso arah selatan. Kendaraan yang diarahkan melalui jalan baru atau lokasi contra flow adalah kendaraan yang datang dari Jl Enggano atau Terminal Tanjungpriok.

Sedangkan kendaraan yang datang dari Pos IX atau Jl Sulawesi tetap diarahkan lurus melewati jalan lama. Hasilnya pun cukup efektif. Selama uji coba penerapan pengendalian lalu lintas dengan sistem lawan arus ini mampu mengurai kepadatan yang diakibatkan oleh pembangunan jalan bebas hambatan Tanjungpriok NS tersebut. “Strategi contra flow ini efektif karena mampu mencairkan arus lalu lintas sehingga tidak

terjadi kemacetan. Ini dapat mendukung kegiatan ekspor-impor yang melibatkan kendaraan-kendaraan besar yang melewati Jalan Yos Sudarso,” ujar AKBP Wahyono, Wadir Lantas Polda Metro Jaya, seperti dikutip dari situs tmc, Sabtu (22/9). Dalam penerapannya sendiri, Kasat Lantas Jakarta Utara Kompol Tri Suhartanto dan Kanit Dikyasa AKP Endang Katmiati, selalu berkoordinasi dengan pihak pelaksana pembangunan jalan bebas ham-

batan Tanjungpriok NS tersebut. Sehingga, segala sesuatu tentang atribut contra flow mulai dari marka, rambu, lampu penerangan, sosialisasi, dan juga dampak-dampak lainnya sudah diperhitungkan dengan matang. Satlantas Wilayah Jakarta Utara juga telah melakukan koordinasi dengan Satpol PP agar melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi halte ba-

yangan atau tempat menunggu para calon pengguna angkutan umum di lokasi contra flow sehingga penerapan contra flow tepat sasaran. Namun perlu diketahui, kebijakan pengendalian lalu lintas dengan sistem lawan arus di Jalan Yos Sudarso arah selatan ini sifatnya sementara. Waktu yang diperkirakan, hanya akan dilaksanakan hingga pembangunan jalan bebas hambatan Tanjungpriok NS selesai. | Suryati

FOTO | MUCHTAR

12 DPAC PDI-P Kota Bekasi Do’a Bersama untuk kemenangan Jokowi-Ahok

12 DPAC PDI-P Kota Bekasi Adakan Do’a Bersama

Kemenangan Jokowi-Ahok Harga Diri Bekasi, Trans - Perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menyita benar-benar perhatian segenap elemen masyarakat, terlebih para petinggi dan pengurus partai. Di Kota Bekasi, berkumpul 12 DPAC PDI-P melakukan doa bersama di sebuah rumah makan, untuk kemenangan JokowiAhok. Doa bersama atas kemenangan Jokowi-Ahok di Kota Bekasi itu, merupakan hal yang sangat wajar, mengingat Kota Bekasi merupakan penyanggah ibu kota, dan Jokowi adalah kader PDI-P. Kemenangan itu diharapkan berdampak pula terhadap pelaksanaan Pilkfa Kota Bekasi, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Waras Warsito wakil ketua DPD PDI-P Provinsi Jawa Barat, yang juga menghadiri acara itu, mengungkapkan bahwa ketika Pilgub DKI Jakarta dilaksanakan segenap pengurus PAC PDI-P di Kota Bekasi, setuju atau tidak setuju, diminta atau tidak, memberikan kontribusi nyata untuk kemenangan Jo-

kowi-Ahok. “Kita sadar betul bahwa kota bekasi adalah penyanggah DKI Jakarta. Jujur (kemenangan) ini adalah harga diri dan martabat partai. Kalau boleh diambil perumpamaan separuh langkah kita ada di JokowiAhok. Untuk itu jika ada sanak saudara, rekan dan kawan yang punya KTP DKI didorong dan diingatkan tanggal 20 September 2012 datang ke TPS dan memilih Jokowi-Ahok,” tandas Waras. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Des Pilkada DPP PDIP Normansyah Tanjung pun meminta kepada seluruh anggota fraksi PDI-P Kota Bekasi, agar semakin solid untuk memenangkan pasangan SM2Anim, yang diusung PDI-P dalam Pilkada Kota Bekasi. “Ini ketetapan DPP dan merupakan harga diri partai. Saya pastikan setelah kemenangan Jokowi-Ahok tidak ada lagi tindakan yang bersifat sporadik dari kandidat, melainkan sudah terstruktur dengan baik,” ujarnya. | Muchtar Q

Fauzi Ajak Warga Dukung Pemimpin Baru Jakarta Jakarta, Trans - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengajak seluruh lapisan warga ibu kota mendukung program gubernur baru yang akan memimpin kota Jakarta ke depan. Hal ini, kata Fauzi, sangat diperlukan demi mendukung jalannya pembangunan demi kesejahteraan warga dan pembangunan kota ke arah yang lebih baik. “Saya tidak punya kampung. Artinya, saya akan tetap tinggal di Jakarta. Untuk itu, saya dan kita semua sebagai

Fauzi Bowo.

warga Jakarta kiranya turut mendukung pemimpin baru DKI Jakara,” ujar Fauzi Bowo, di sela-sela kegiatan fun bike yang berlangsung di halaman Museum Fatahillah, Minggu (23/9). Jabatan gubernur, kata Fauzi, merupakan amanah dan sebagai pelayan masyarakat. Hal itu, katanya, telah dibuktikan selama kepemimpinannya sebagai gubernur dengan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Jakar-

FOTO | IST

ta, seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan. Untuk itu kiranya, dirinya berharap, ke depan dengan adanya pemimpin baru di Jakarta dapat membuat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. “Kesehatan warga Jakarta sangatlah penting. Sebab dengan masyarakat yang sehat akan tercipta petumbuhan ekonomi kota Jakarta dan suasana yang aman dan tenang,” kata Fauzi Bowo. Saat ditanya, aktvitas apa yang akan dilakukan setelah

tidak lagi menjadi gubernur, pria yang akrab disapa Fauzi ini menegaskan, masih memikirkan hal tersebut. “Yang jelas sampai saat ini saya masih menjadi gubernur DKI Jakarta, jadi soal aktivitas selanjutnya belum dapat saya ungkapkan. Tapi yang jelas, secara pribadi saya akan membantu pemimpin baru di Jakarta dan menyukseskan programnya,” kata Fauzi. Seperti diketahui, dari sejumlah hitung cepat yang dilakukan berbagai lembagai survei, pasangan cagub-cawagub

nomor tiga, Jokowi-Basuki Tjahaya Purnama berhasil mengungguli pasangan cagubcawagub nomor urut satu, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Jika penghitungan resmi yang dilakukan KPU DKI Jakarta juga menetapkan pasangan Jokowi-Basuki Tjahaya Purnama sebagai pemenang Pilgub DKI putaran kedua, maka keduanya akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 7 Oktober 2012 mendatang.

PROFIL Abdul Rohim (Kepala Desa Cibuntu):

Saya Tidak Akan Melupakan Masyarakat Bekasi, Trans - Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) 147 desa di Kabupaten Bekasi menyisakan masalah. Selain penolakan hasil perhitungan suara, juga ada aksi perusakan dan pelaporan ke ranah hukum. Namun, Abdul Rohim SH yang terpilih menjadi Kepala Desa Cibuntu, masalah-masalah tersebut. Kini yang ada di benak Abdul Rohim, adalah segera merealisasikan program-program yang dijanjikannya kepada masyarakat Cibuntu, saat bertarung memperebutkan kepercayaan masyarakat Cibuntu. Perlu diketahui, sebelum terpilih menjadi Kepala Desa Cibuntu, dia menyodorkan program-program menarik kepada masyarakat. Abdul Rohim menyosialisasikan visi: meningkatkan pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahter-

Abdul Rohim (Kepala Desa Cibuntu) bersama wargannya.

FOTO-FOTO | ANDRI

aan masyarakat, dan penyaluran raskin serta keamanan. Sedangkan misinya, Abdul Rohim mengatakan, “Kita turut mensejahterakan masyarakat Cibuntu; Kita turut meningkatkan penghasilan masyarakat Cibuntu; Kita turut meningkatkan keadilan dan keamanan masyarakat Cibuntu. Setelah terpilih menjadi Kepala Desa Cibuntu, semangat Abdul

Rohim untuk mewujudkan visi dan misi itu tidak mengendur. “Itu bukan sekedar kata-kata, tapi karya nyata yang akan segera dilaksanakan untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Cibuntu,” tegasnya. Hanya saja, Abdul Rohim mengingatkan, program kepala desa bisa berhasil dengan baik, jika mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Masyarakat telah

mendukung saya sehingga terpilih menjadi kepala desa, karena itu saya tetap mengharapkan dukungan itu saat saya menjalankan program. Saya tidak akan melupakan masyarakat setelah terpilih jadi kepala desa,” katanya. Menurut Abdul Rohim, untuk memajukan Desa Cibuntu dibutuhkan berbagai konsep serta dukungan masyarakat untuk mendorong berbagai konsep yang ada, demi pengembangan pembangunan di berbagai lini. “Jika itu dilaksanakan dengan baik, maka kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Cibuntu secara bertahap akan lebih baik,” tuturnya. Seperti pada umumnya yang ada di Kabupaten Bekasi, menurut Abdul Rohim, kekeluargaan merupakan salah satu cermin budaya masyarakat, sehingga penting dibangun rasa kepedulian untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. “Pembangunan wilyah Desa Cibuntu merupakan tolak ukur kesejahteraan rakyat. Insfratruktur perlahan harus diperbaiki, akses jalan juga tidak boleh luput dari perhatian, agar hasil-hasil pertanian agar dapat dibawa cepat ke daerah pasar. Dengan demikian, hasil pertanian petani yang tadinya di jual murah menjadi lebih mahal. Akses mencapai wilayah di berbagai desa juga

menjadi lebih cepat. Dengan cara itulah kehidupan masyarakat perlahan pulih dari kemiskinan,” paparnya. Jadi, ujar Abdul Rohim menambahkan, seorang pemimpin—termasuk kepala desa, harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, agar dukung yang telah diraih bisa dipertahankan. Selamat atas terpilihnya Abdul Rohim menjadi Kepala Desa Cibuntu. | Andri

| Fiq

NO.253. ‰ TH XIII

TRANS EKONOMI

HALAMAN 6

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Indonesia Masih Akan Impor Beras Bogor, Trans - Tahun ini Indonesia masih akan mengimpor beras. Mentan Suswono memperkirakan impor beras oleh Perum Bulog kurang dari 1 juta ton. Selain memaksimalkan pengadaan beras dari dalam negeri pada sisa akhir tahun ini. Dari cerita Mentan, impor itu harus dilakukan. Pasalnya, dalam satu rapat di Kantor Menko Perekonomian, Bulog melaporkan stok

pada akhir tahun hanya 1 juta ton. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan minimal 1,5 juta ton. “Kalau bisa malah 2 juta ton. Meko [Perekonomian] menginstruksikan 2 juta ton. Itu artinya ya impor 1 juta ton,” ujarnya seusai acara APEC Wrokshop, Kamis (20/9). Hitungan Perum Bulog itu, katanya, moderat sehingga stok beras pada akhir tahun 1 juta ton. Ken-

Investor Asing Sektor Real Estate Incar Indonesia Jakarta, Trans - Para investor asing di sektor real estate tengah mengincar Indonesia sebagai tempat investasi seiring kondusifnya pertumbuhan makro ekonomi. Rusmin Lawin, Sekretaris Jenderal Federasi Real Estate Internasional (FIABCI) untuk Asia Pasifik, mengatakan dalam forum CIMB ASEAN SME dijelaskan bahwa terdapat tiga pasar potensial untuk investasi di sektor real estate di Asia Tenggara. “Ketiga negara itu adalah Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Indonesia karena kondusifnya ekonomi makro, Thailand karena industri pariwisatanya, dan Kamboja karena dia baru membuka diri terhadap investasi asing,” ujarnya. Menurutnya, selain kondisi ekonomi makro, daya tarik Indonesia bagi investor asing lainnya adalah proyek perbaikan infrastruktur nasional melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Dia menambahkan faktor masuknya Indonesia sebagai salah satu negara yang pasarnya diprediksi paling berkembang bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Turki yang dilansir oleh Goldman Sachs Asset Management beberapa waktu lalu, juga menjadi faktor penarik para investor asing. “Para investor asing yang tengah menjajaki sektor real estate Indonesia ini kebanyakan berasal dari Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Hongkong, hingga Eropa. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya mereka juga membentuk joint venture dengan pengembang lokal,” terang Rusmin. | Fiq

Kadin Tak Persoalkan Kenaikan TDL Jakarta, Trans - KADIN setuju dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk mengurangi beban subsidi, asal penghematannya direlokasi ke hal-hal yang lebih tepat sasaran. Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN), mengakui pelaku usaha merupakan kelompok yang paling banyak memanfaatkan subsidi. Berdasarkan data Kementerian ESDM, sampai dengan Juli 2012, pemakaian akhir listrik untuk golongan industri dan komersial mencapai 52,7% dari total pemakaian listrik nasional. “Subsidi sangat membebani APBN. kita mengatakan nggak setuju kalau ini [subsidi] berlangsung terlalu lama. Marilah dikoreksi. Menurut hemat saya sih langsung saja [kenaikannya],” ujar Suryo dalam press conference di Hotel J.W. Marriot (Rabu 19/9). Menurut Suryo, KADIN telah mengantisipasi kenaikan TDL dan mengakui kenaikan TDL akan berdampak pada peningkatan biaya produksi sehingga mungkin menaikkan harga. Dia memperkirakan kenaikan biaya produksi sekitar 5%. Lebih lanjut, Suryo menekankan subsidi tidak perlu benar-benar dihilangkan, tetapi harus direlokasi ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti infrastruktur atau pendidikan. Mekanisme Pasar Suryo bahkan mengatakan kalau perlu subsidi energi dihilangkan dan harganya dilepaskan ke pasar. “Yang memanfaatkan [subsidi energi] mayoritas adalah yang mampu,” tegasnya. Dia meyakini pengusaha akan siap menghadapi kondisi tersebut. “Bayangkan, hampir Rp300 triliun [penghematan karena pengurangan subsidi]. Itu kalau dipakai untuk pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan peluang usaha, kan dimanfaatkan oleh pengusaha juga,” pungkasnya. | Firman

dati demikian, Suwono mengharapkan Bulog masih dapat memaksimalkan penyerapan beras petani sampai akhir tahun ini. Jika Bulog masih dapat memaksimalkan penyerapan beras dalam 4 bulan terakhir ini, kemungkinan impor beras kurang dari 1 juta ton. Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso memroyeksikan masih dapat menyerap beras sekitar 300.000-600.000 ton hingga akhir

tahun. Namun, pada kondisi normal, mampu menyerap beras petani 400.000 ton dan skenario terjelek hanya akan ada tambahan pengadaan beras 300.000 ton. Per 6 September 2012, Perum Bulog telah menyerap 2,94 juta ton beras atau naik 6,71% dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, stok beras Bulog sampai saat ini sekitar 2,2 juta ton.

Artinya, dengan prediksi penambahan 300.000 ton ditambah asumsi penyaluran 1,2 juta—1,3 juta ton, Bulog masih memiliki pasokan minimal 1,1 juta ton pada awal tahun depan. Jika, stok akhir beras Bulog pada akhir tahun ini hanya 1,1 juta ton, Bulog akan mengimpor beras sebanyak 900.000 ton untuk memenuhi persyaratan stok akhir tahun sebanyak 2 juta ton.

Suswono menegaskan importasi beras tidak ada kaitanya dengan Kementerian Pertanian, karena impor tersebut bergantung terhadap kemampuan Bulog dalam menyerap beras di dalam negeri. Jika Perum Bulog mampu menghimpun stok akhir tahun ini 2 juta ton beras, tidak perlu untuk impor. “Harapan saya masih ada panen sekarang, tingal Bulog lebih optimal.” | Dasuki Harun

Operasi Minyak & Gas

Banggar DPR Setujui Alokasi US$15,5 Miliar Untuk 2013 Cost recovery bisa ditekan, karena kalau semakin besar keuntungan akan berkurang. Jakarta, Trans - Badan Anggaran DPR menyetujui besaran biaya operasi minyak dan gas yang dikembalikan negara (cost recovery) pada 2013 sebesar US$15,5 miliar. Anggota Badan Anggaran DPR Satya W Yudha mengatakan dengan disetujuinya nilai cost recovery ini akan ada tambahan penerimaan dari sektor hulu Minyak dan Gas Bumi pada 2013 sekitar US$ 1 miliar. “[Cost recovery Tahun depan] Tidak jauh berbeda dengan [alokasi] tahun 2012 yakni sekitar US$ 15,5 miliar,” ujarnya Jumat (21/9). Pada 2012, angka cost recovery yang ditetapkan dalam APBNP 2012 sekitar US$15,16 miliar, sedangkan realisasi pada 2011 sebesar US$15,5 miliar. Adapun untuk realisasi nilai cost recovery pada 2012 sampai saat ini sekitar US$ 13,5 miliar. “Kami inginnya cost recovery bisa ditekan. Karena kalau semakin besar keuntungan akan berkurang,” jelasnya.

FOTO | ILUSTRASI

Kilang Minyak

Berdasarkan APBNP 2012, besaran cost recovery terdiri dari pengeluaran eksplorasi US$1,166 miliar dan pengembangan US$ 3,349 miliar. Belanja produksi yang terdiri dari operasi, Enhance Oil Recovery (EOR), pemeliharaan, dan lainnya US$ 7,657 miliar, untuk Duri Steamflood US$ 1,767 miliar, dan belanja administrasi US$1,22 miliar. Pengeluaran cost recovery untuk minyak terbesar berasal dari PT Chevron Pacific Indonesia dari

Blok Rokan dan Siak termasuk Duri Steamflood yakni US$3,113 miliar atau US 24,65 per barel dengan rencana produksi 345.000 barel per hari. Kemudian, PT Pertamina EP sebesar US$1,104 miliar atau US$ 22,35 per barel untuk produksi 135.000 barel per hari. Pacu Produksi Minyak Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan proyek pengurasan tahap lanjut

(Enhanced Oil Recovery/EOR) injeksi Kimia dapat berkontribusi pada peningkatan cadangan dan produksi. Saat ini, ada tiga uji Lapangan Proyek EOR Injeksi Kimia pada 2012, yakni Lapangan Minas dengan operator PT Chevron Pacific (CPI), Lapangan Kaji-Semoga (Medco EP), dan Lapangan Tanjung (PT Pertamina EP). Donny Indrawan, Manager Corporate Communication PT CPI mengatakan proyek EOR ini meru-

pakan salah satu komitmen untuk terus melakukan terobosan dalam penggunaan teknologi EOR. “Direncanakan Surfactant (SFT) 2 diinjeksikan pada September – Oktober 2012,” kata Donny kepada Bisnis, Kamis (20/9). Yang pasti, akan terus mempertahankan dan meningkatkan produksi lapangan-lapangan tua yang ada. Pihak BP Migas mengungkapkan PT Chevron Pacific Indonesia berpotensi memiliki tambahan produksi minyak 170.000-180.000 barel per hari (bph) di lapangan Minas, Riau, bila hasil pengurasan tahap lanjut (Enhanced Oil Recovery/ EOR) yang akan dilakukan berhasil. Potensi produksi dari kegiatan EOR Chevron itu kemungkinan baru terjadi pada 2020-2021 bila EOR yang kini baru akan dilakukan uji lapangan (field trial) berjalan lancar. Menurutnya, kegiatan EOR ini akan menggunakan sistem injeksi kimia yang direncanakan akan diinjeksikan kali pertama pada September ini. Saat ini produksi minyak dari lapangan Minas sekitar 140 ribu bph. “Jika uji lapangan (field trial) ini berhasil, diperkirakan akan menambah produksi 1.000 bph. Tapi uji coba lapangan ini juga membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun,” ungkapnya. | Ars

Bongkar Muat

Tambahan Biaya Alat Mekanis Diprotes Jakarta, Trans - Pelaku usaha keberatan adanya tambahan biaya terkait kewajiban penggunaan alat mekanis jenis Gantry Lufting Crane (GLC) untuk kegiatan bongkar muat barang curah dan breakbulk (nonpetikemas). Penerapan alat itu di seluruh dermaga konvensional yang dikelola Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk di Multi Terminal Indonesia (MTI). Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Kadin DKI Jakarta Widijanto mengatakan selain belum pernah disosialisasikan kepada pengguna jasa, kewajiban menggunakan alat bongkar muat yang baru milik Pelindo II itu juga menyebabkan pemilik barang harus menanggung tambahan biaya mekanis Rp17.000/Ton di tambah PPn 10%. “Jika menggunakan alat tersebut ada tambahan biaya bongkar

muat yang berasal dari mekanis mencapai Rp18.400/Ton. Ini belum pernah disosialisasikan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Ini kan sama halnya penetapan sepihak,” ujarnya, Sabtu (22/9). Padahal, biaya penanganan bongkar muat barang jenis curah cair, curah kering maupun breakbulk telah diatur melalui kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok. “Namun mengapa sekarang ini, pemilik barang diwajibkan membayar lagi biaya tambahan mekanis itu dengan alasan Pelindo II menyiapkan investasi alat baru jenis GLC di dermaga Priok,” tanya Widijanto. Dia mengatakan, kewajiban menggunakan alat mekanis jenis GLC untuk bongkar muat itu sudah disampaikan oleh manajemen MTI maupun Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok,

melalui surat edaran kepada pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu. Dokumen yang diperoleh Bisnis, bahwa Manajemen MTI telah menyampaikan kewajiban penggunaan alat Gantry Lufting Crane (GLC) itu melalui surat edaran kepada pengguna jasa di terminal multipurpose tersebut No:TM.12/ 1/12/MTI-2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditandatangani Direksi MTI Dede Martin. Sedangkan Manajemen Pelindo II Tanjung Priok menyampaikan hal yang sama melalui Surat Edaran General Manager Pelindo II Tanjung Priok No:FP.0003/103/ 10/C-TPK-2012 yang ditandatangani Cipto Pramono tanggal 21 September 2012. Tarif Liar Relokasi Kontener Marak Pungutan tarif pelayanan pindah lokasi penumpukan (PLP)

atau relokasi general cargo/breakbulk di Pelabuhan Tanjung Priok, yang dilakukan mitra PLP di pelabuhan itu kini mulai liar dan tidak terkendali menyusul telah kedaluarsanya tarif pelayanan tersebut sejak Juli 2012. Widijanto, Ketua Komite Tetap Kadin DKI Jakarta bidang kepabeanan dan perdagangan ekspor impor mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dan keluhan pemilik barang impor yang dikenakan tarif relokasi lebih tinggi dari kesepakatan tarif sebelumnya. “Sekarang dipungut oleh mitra PLP tarif lebih tinggi bahkan ada yang mengenakan surcharge [biaya tambahan],” ujarnya kepada Bisnis pagi hari ini Selasa (18/9). Dia menyayangkan lambannya operator Pelabuhan Tanjung Priok membenahi persoalan tarif relokasi itu yang sudah kedaluwarsa atau habis masa berlakunya

sejak 15 Juli 2012. “Selama ini yang menikmati tarif relokasi itu adalah mitra PLP yang sebagian besar hanya berperan sebagai broker/makelar perpindahan kargo,” tuturnya. Widijanto mengatakan, pembiaran tarif yang kedaluwarsa berpotensi menambah beban biaya logistik melalui pelabuhan. Pasalnya, kata dia, pemilik barang tidak memiliki kepastian biaya yang dikeluarkan. “Seperti halnya tarif pelayanan barang impor berstatus LCL [less than container load] yang juga sudah kedaluwarsa hampir dua tahun tetapi dibiarkan hingga saat ini,” paparnya. Dia mendesak Pelindo II dan semua stakeholders terkait di Pelabuhan Tanjung Priok segera duduk bersama untuk mengkonsolidasi ulang tarif-tarif jasa kepelabuhanan di pelabuhan tersebut. | SN

BBM Bersubsidi

Pembagian Tambahan Kuota Tunggu Arahan Pemerintah Jakarta, Trans - Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunggu arahan pemerintah untuk mengatur pembagian tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebanyak 4,04 juta kiloliter. Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengatakan jika arahan dari pemerintah sudah turun, pihaknya akan langsung mengadakan sidang komite. Sidang komite dilakukan untuk membagi kouta BBM subsidi tambahan berdasarkan kebutuhan daerah. “Semua daerah akan diberikan karena hampir semuanya tidak cukup, khususnya untuk premium. Namun nanti per daerah jumlahnya tidak akan sama, jadi dilihat berdasarkan kebutuhan daerah,” katanya, Kamis

(20/9). Menurutnya, sidang komite akan dilakukan pekan depan. “Saat ini masih briefing per daerah soal pembatasan BBM. Sebenarnya sekarang sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga sudah bikin. Sudah ada bayangan derah yang akan dibagi tapi belum bisa dikasih tau, masih sambil dikaji.” Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan penambahan kuota per daerah akan diputuskan dalam waktu dekat oleh BPH Migas. Berdasarkan data Pertamina yang belum diaudit per 30 Agustus 2012 tersebut, penyaluran Premium di DKI sudah 1,41 juta kiloliter, sudah over kuota 37,4 % di atas alokasi Agustus 1,03 juta kiloliter.

FOTO | ILUSTRASI

Depo BBM.

Penyaluran Premium terbesar terjadi di Jawa Barat dengan volume 3,04 juta kiloliter hingga 30 Agustus. Jumlah ini 24,3 % di atas kuota yang disediakan untuk Jawa Barat hingga

Agustus sebesar 2,44 juta kiloliter. Tambah Kuota 4,04 Juta Kiloliter Sebelumnya Pemerintah dan

Komisi VII DPR RI sepakat menetapkan penambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 4,04 juta kiloliter sampai dengan Desember 2012 mendatang. “Ya, Komisi VII DPR sepakat menyetujui usulan kami,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik usai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR mengenai Pembahasan dan Penetapan Over Kuota BBM subsidi Tahun 2011 dan 2012, tadi malam (17/ 9). Menurutnya, hasil keputusan raker itu segera diteruskan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti, sementara pihak DPR meneruskan keputusan itu kepada Badan Anggaran DPR. Jero mengatakan per-

mintaan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 4,04 juta kiloliter disebabkan realisasi konsumsi BBM subsidi yang selalu over kuota hingga 11 %. “Per Agustus 2012 realisasi konsumsi BBM subsidi mencapai 29,48 juta kiloliter atau over kuota ratarata tiap bulan mencapai 11%, “ tuturnya. Dia menambahkan dari tambahan 4,04 juta kiloliter itu, pemerintah meminta tambahan 3,43 juta kiloliter untuk premium, 1,11 juta kiloliter untuk solar, dan 0,22 juta kiloliter untuk LPG 3 kg. Pemerintah juga meminta tambahan kuota LPG 3 kg lantaran meningkatnya kesadaran masyarakat yang beralih dari menggunakan minyak tanah ke LPG 3 kg, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

DPR juga memutuskan untuk menyetujui pembayaran tambahan kuota BBM subsidi pada 2011 yang mencapai 1,27 kiloliter. “Soal itu urusan kami. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan”. Mengenai berapa nilainya, Jero tidak merinci lebih lanjut. Jero menjelaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi permintaan tambahan kuota BBM subsidi a.l.program pengaturan BBM subsidi yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, peningkatan penjualan motor dan mobil, tingginya disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi. “Belum lagi kuota BBM subsidi di beberapa daerah yang sudah hampir habis,” jelasnya. | Fadhil/Ziqri

NO. 253. ‰ TH XIII

SAMBUNGAN

HALAMAN 7

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

3 Personil Satpol PP Agam Ikuti Pendidikan PPNS

13 Kecamatan Minta Air Bersih Mekanisme penyaluran air bersih akan dilakukan oleh Dinsosnakertrans. Pandeglang, Trans - Sebanyak 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, mengajukan permohonan pengiriman air bersih ke peme-

rintah daerah. Rencananya, pemerintah daerah akan mengirimkan air bersih ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Distribusi air bersih bagi daerah yang kekeringan, akan dikoordinasikan oleh Dinsosnakertrans. Asda I Pemkab Pandeglang, Utuy Setiadi saat dikonfirmasi mengatakan, berdasarkan data yang ada, baru 13 kecamatan yang sudah melayangkan surat ke pemerintah meminta bantuan

air bersih. Sebelumnya, pemerintah juga sudah mendistribusikan air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. Utuy mengatakan, 13 kecamatan yang mengajukan itu adalah Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Angsana, Kecamatan Munjul, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sobang, Kecamatan Cisata, Kecamatan Patia, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Sukaresmi, Ke-

camatan Sindangresmi dan Kecamatan Koroncong. “13 kecamatan itu mengajukan untuk sejumlah desa yang ada di wilayah masing-masing kecamatan. Kami sudah rapat dan rencananya mekanisme penyalurannya dilakukan oleh Dinsosnakertrans,” kata Utuy. Dia juga menjelaskan, pemerintah melalui PDAM Pandeglang juga sudah mendistribusikan air bersih ke sejumlah kecamatan. Distribusi ini berdasarkan

permintaan dari masyarakat. Bukan hanya PDAM, ada juga pihak lain yang turut membantu distribusi air bersih. Sebelumnya, bidang hubungan pelanggan PDAM Pandeglang, Euis Rahayuningsih mengatakan, PDAM Pandeglang juga sudah mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Bantuan air bersih ini dikirim berdasarkan permintaan dari masyarakat. | Yusvin

Ledakan Di Limbah Pabrik Diduga Dari Lem Surabaya, Trans - Ledakan yang menyebabkan dua korban tewas di tempat limbah pabrik, pergudangan Margomulyo Indah Blok B/10 diduga berasal dari lem sisa pembuatan sepatu yang menimbulkan gas. Dua korban tewas yaitu Kamri (45) warga Branjangan, Tambak Oso Wilangun dan Jayus (40) asal Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Rembang, Jateng. Menurut Kasatreskrim Polrestabes surabaya, AKBP Farman, sumber ledakan berasal dari sisa lem pembuatan sepatu yang menimbulkan gas. Nah, saat itu kemungkinan ada salah satu korban yang membuang puntung rokok. Praktis gas itu langsung menimbulkan ledakan. “Ledakan diduga berasal dari gas yang berasal dari sisa lem sepatu,”

katanya, Sabtu (22/9). Untuk mencari sumber dan bahan apa yang meledak, kepolisian menerjunkan tim gegana dan tim Labfor. Dari hasil olah TKP, tim gegana belum menemukan bahan peledak di lokasi. “Kalau hasil tim Labfor belum bisa diketahui, karena butuh waktu beberapa hari untuk melakukan uji laboratorium,”jelasnya. Sementara menurut Kapolsek Tandes, AKP Wayan, saat terjadi ledakan sekitar pukul 10.15 WIB, di lokasi terdapat empat orang, dua diantaranya tewas di lokasi dan 1 orang mengalami luka bakar yakni Supadi (50) warga Kedamean, Gresik. Sedangkan seorang lainnya Rasman (30) asal Desa Rendeng, Kecamatan Sale, Rembang, Jateng dalam kondisi selamat.

Kelompok Tani .... sebenarnya dibuka tahun 1933 oleh nenek moyang dari Kelompok Tani Kelompok Tani Tunas Jaya. Artinya, jauh sebelum Indonesia Merdeka, di sana telah ada perladangan dan perladangan itu menjadi nama kampung. Tanah-tanah di lokasi itu digarap secara turun-temurun, dan tidak penah dipindahtangankan keturuanannya (anak dan cucunya-red) kepada siapapun. Selanjutnya anak cucu penggarap membuat Kelompok Tani Tunas Jaya pada 1993. Bahkan, tahun 1997 lahan itu sudah ditanami kelapa sawit seluas 212 ha. Namun, tahun 1998 kelapa sawit milik Kelompok Tani Tunas Jaya itu menjadi porak poranda dibuldozer oleh PT Meridan Sejati Surya Plantation (PT MSSP) tanpa mengindahkan jerit dan tangis para penggarap.

Keruntuhan ........ tisipasi berbasis teknologi informasi (TI) dan teknologi komunikasi. Bang Trans yang terlihat lebih santai, menyampaikan pendapatnya. “Struktur komunikasi akumulatif tidak lagi memusat dan terintegrasi pada birokrasi, se-

untuk tempat pembuangan sampah. Sampah yang dibuang kebanyakan limbah industri berupa kain, spon, karet dan sisa-sisa bahan sepatu dan sandal. “Sampah itu di ambil dari pabrik sepatu dan sandal di wilayah Tanjungsari,” tutur Rasman. Dia menceritakan, sebelum terjadi peristiwa itu, dia dan 3 orang rekannya yakni Jayus, Kamri dan Supadi sedang ngobrol diantara tumpukan sampah seusai sarapan pagi. Saat sedang ngobrol sambil berdiri berjajar, tiba-tiba ada ledakan di tempat berdiri Jayus dan Kamri. Ledakan itu begitu keras hingga pekerja gudang lain mendengarnya. Namun pekerja gudang lain mengira sebagai ledakan ban. “Ada ledakan keras sebelum terjadi kebakaran. Kami semua terpental,”

kata Rasman. Akibat ledakan itu, Jayus, terpental masuk ke gundukan sampah. Kepalanya masuk ke sampah dan posisi kakinya di atas. Kamri terlempar beberapa meter. Supadi juga terpental meski tidak jauh.”Saya juga terpental sekitar 3 meter,” ujarnya. Setelah itu, lanjut Rasman, terjadilah kebakaran akibat ledakan itu. Api membakar berbagai bahan sepatu dan sandal. Saat itu Rasman juga melihat 3 temannya sudah tergeletak. Jayus dan Kamri dilihatnya sudah tidak bergerak sementara Supadi masih selamat. “Posisi saya ketika terjadi ledakan cukup jauh dari sumber ledakan, sehingga saya selamat. Tapi, Saya sendiri tak tahu barang apa yang meledak,” pungkas Rahman. | Tim Trans

Pengelola & Pengurus Pasar Bakal Diberi Pelatihan MPPT

Mengaku Intel Perdayai Gadis ABG Kediri, Trans - Mengaku dari satuan Intel Polres Kediri dan memperdayai gadis ABG, Hovin Ariyanto (37) warga Dusun Semanding, Desa Tretek, Kecamatan Pare, kabupaten Kediri ditangkap anggota Polres Kediri. Sebelum ditangkap, pelaku mencoba melakukan tindakan pencabulan terhadap Desi (18), warga Dusun Botorejo, Desa Kencong. Kecamatan Kepung. Saat kejadian, pelaku mengaku dari Satuan Intel Polres Kediri. Sementara korban yang “ditangkap” saat itu lagi pacaran hingga larut malam. Korban bersama pacarnya digertak dan diancam akan dibawa ke Mapolres Kediri untuk diperiksa. “Saya memergoki korban berduaan di tempat sepi sekitar pukul 23.30. Kemudian saya berpura-pura dari Satuan Intel dan menangkap korban dan pacarnya,” kata Hovin di Mapolres Kediri , Sabtu (22/9). Begitu ditangkap, korban dan pacarnya merasa ketakutan dan sempat menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor, saat diminta tersangka. Apalagi saat itu tersangka berpura-pura marah melihat perbuatan korban yang berduaan di tempat sepi. Bahkan korban sempat ditampar dan ditendang tersangka sebelum ditinggalkan sendirian. Sementara Desi, selanjutnya dibonceng tersangka ke arah Desa Kencong. Tersangka kemu-

Kronologisnya imbuh Wayan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.15 WIB. Saat itu terjadi transaksi jual beli barang bekas antara 4 orang yang ada di lokasi.”Tiba-tiba ada ledakan. 2 orang tewas,” tandas Wayan. Nah, ternyata ledakan itu disertai kobaran api, sehingga 2 korban tewas juga terkena api dan 1 orang mengalami luka bakar hingga 40 persen. “Korban kebakaran yang selamat sudah dibawa ke RS Muji Rahayu untuk menjalani perawatan,” paparnya. Sementara menurut Rasman, saksi mata yang selamat dalam kejadian itu, lokasi tempat kejadian merupakan tempat untuk memperbaiki truk yang rusak. Di situ truk yang rusak diperbaiki bodi nya dengan sistem pengelasan. Di bagian belakang digunakan

dian menghentikan motornya di tempat sepi dekat areal persawahan dan memaksa korban melayani nafsu bejat tersangka. Namun korban berontak dan minta tolong dengan cara berteriak sekencang-kencangnya. Karena teriakan itu, tersangka melarikan diri meninggalkan korban di tengah sawah. Tidak terima dilecehkan, korban melaporkan ke Mapolsek Kepung. Saat itu juga polisi mencari tersangka namun tidak ditemukan di lokasi. Dua hari kemudian, tersangka ditangkap di rumahnya dan penanganan kasusnya diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri. “Karena korban masih berusia anak-anak. Maka kasusnya dilimpahkan pada Unit PPA,” ujar Paur Subag Humas Polres Kediri, Aiptu Ribiko Entas, Sabtu (22/9). Tersangka masih dalam pemeriksaan dan Barang Bukti (BB) berupa satu jaket warna merah, satu baju warna hitam dan celana pendek warna hijau yang di gunakan tersangka saat beraksi. “Dalam pengakuannya, pelaku hanya meremas payudara korban dan tidak sampai melakukan hubungan intim. Karena perbuatannya, tersangka kami jerat dengan pasal 82 Undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” pungkasnya.

Agam, Trans - Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bakal menggelar pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional (MPPT) selama 3 hari bertempat di hotel Maninjau Indah Kecamatan Tanjung Raya. “Peserta pelatihan MPPT kita utamakan pengelola, pengurus pasar tradisional se Kabupaten Agam, sebanyak 40 orang peserta, masing-masing satu orang tiap pasar,” ungkap, Hadi Suryadi Kepala Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Agam, belum lama ini. Menurutnya, di Kabupaten

Agam, pihaknya telah mendata yang ikut pelatihan selama tiga hari pada tanggal 25 sampai 27 September 2012 yang terdiri dari 2 orang pengurus pasar jorong, 27 orang dari pasar nagari dan 11 orang dari pasar serikat di wilayah Agam. Di sisi lain, Ketua Pelaksana Pelatihan, Khairul Koto Kepala Bidang Pasar menambahkan, Pelatihan MPPT ini bertujuan untuk meningkatkan, kapasitas masyarakat pengelola pasar. “Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar serta pemberdayaan pasar tradisional secara optimal, progresif, komprehensif dan kontinuitas,” katanya

Untuk tercapainya nanti, perlunya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan MPPT ini, menggunakan metode, ceramah, Tanya jawab, diskusi, problem solving, dan peninjauan lapangan. Untuk itu, sesuai dengan sasarannya, dengan terlaksananya optimalisasi pengelolaan pasar yang memenuhi standar kuantitas dan kualitas pasar tradisional, serta pemberdayaan dalam pengelolaan, operasional dan pengembangan pasar tradisional dalam rangka mewujudkan pasar yang Bersih, Aman dan Nyaman. | SH/Uci

SMAN 2 Larang Siswa Gunakan HP Saat PBM Berlangsung Agam, Trans - SMAN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam, melarang siswanya membawa dan mengunakan HP saat proses belajar mengajar (PBM) berlangsung. “Kosep aturan kita di SMAN 2 itu sesuai dengan edaran dari Disdikpora Agam, dan bertolak dari azas manfaat dan mudaratnya, jadi kita lihat azas mudaratnya. ungkap, Drs. Baharuddin Lubis, Kepala SMAN 2 Lubuk Basung. Menurutnya, saat ini aturan yang telah diterapkan yakni, tidak memperbolehkan siswa

Agam, Trans - Tiga personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam waktu dekat akan mengikuti pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bogor. Menurut Kasatpol PP Agam, Drs. Olkawendi, ketiganya sudah lolos seleksi, di Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka adalah Asril, Ril Amri, dan Ali Akbar. Bila selesai mengikuti pendidikan nantinya, kesulitan penyidikan di Satpol PP Agam akan tertanggulangi. “Saat ini memang tidak ada PPNS di Satpol PP Agam. PPNS yang ada sudah pindah tugas, namun bila dibutuhkan mereka bisa saja dimintai bantuan,” ujar Drs. Olkawendi, Kamis (20/9). Mengingat ke depan tugas dan beban kerja Satpol PP Agam semakin berat, dibutuhkan PPNS di kantor institusi penegak Perda tersebut. Ke depan operasi pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) akan semakin ditingkatkan. Begitu juga dengan operasi dalam upaya penegakan Perda Agam. | Sh/Uci

Reklamasi Meluas Di Pulomerak Cilegon, Trans - Kegiatan reklamasi di wilayah kawasan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, akhirakhir ini semakin marak. Hektaran kawasan perairan pantai diuruk hingga menjadi daratan. Namun kegiatan pengurukan pantai tersebut, diduga tidak menempuh aturan yang berlaku alias ilegal. Menurut keterangan, kasus reklamasi ilegal tersebut kini tengah ditangani Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Cilegon. Kepala Disperindagkop Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira ketika dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. “Saya mendapat laporan dari Camat Pulomerak terkait adanya reklamasi yang diduga ilegal,” ujarnya. Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya telah menugaskan aparatnya untuk melakukan peninjauan ke lokasi. Namun sampai kini pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait permasalahan tersebut, karena aparatnya belum melaporkan hasil peninjauannya. Sementara itu, Camat Pulomerak, H Mukhlis Syafei yang ditemui secara terpisah mengungkapkan, adanya kegiatan reklamasi tanpa izin di wilayahnya diketahui dari pengaduan warga. “Atas pengaduan warga, kami langsung meninjau ke lokasi, ternyata laporan warga itu benar,” katanya. Dalam peninjauan tersebut, kata dia, pihaknya menemukan reklamasi yang diduga ilegal di dua titik lokasi. Namun, Camat Pulomerak mengaku belum mengetahui pihak mana yang melakukan reklamasi di wilayahnya itu. Namun ia mengkhawatirkan kegiatan pengurukan laut itu dapat merusak lingkungan jika terus dibiarkan. | Yusvin

Leasing Tidak Boleh ................ Berdasarkan data, jaminan FIDUSIA yang sudah didaftarkan atau dilaporkan pada tahun 2011 dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM hanya berkisar Rp60 Miliar. Pemeriksa audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2008, potensi penerimaan negara dibidang FIDUSIA untuk Kantor Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp90 Miliar. “Hal ini menimbulkan pertanyaan kenapa data tersebut bisa sampai terjadi, salah satunya adalah pemahaman masyarakat tentang manfaat jaminan FIDUSIA belum memadai. Padahal masyarakat telah membayarkan biaya pendaftaran jaminan FIDUSIA itu melalui lembaga pembiayaan (Muti Finance-red) saat akad kredit berjalan,” ujar Freddy yang juga didampingi Fardian, SH mewakili Ikatan Notaris Indonesia. | Chandra/Elman Sihombing

menggunakan HP berkamera, dan tidak memfungsikannya pada saat PBM berlansung. Sementara itu, HP dapat menggangu proses belajar mengajar didalam ruangan kelas saat pemberian materi kepada siswa dan hal itu akan merugikan diri anak itu sendiri. Tambah Baharuddin, ini dilakukan tentunya dengan melihat dampak-dampak negatif yang ditimbul akibat dari penyalahgunaan HP oleh para siswa, diantaranya prestasi belajar murid jadi menurun. “Kita dari pihak sekolah tetap

melakukan berbagai upaya – upaya bagi siswa agar tidak ketinggalan dibidang komunikasi, dengan cara menyediakan akses internet gratis di sekolah,” ungkapnya. Untuk itu kita harapkan, bagi anak didik di sekolah SMAN 2 Lubukbasung tetap berhati – hati dalam menggunakan alat komunikasi dan tidak mengases film – film yang merusak moral dan akidah, disamping itu kita tetap membuat edaran serta himbauan bagi siswa yang baru masuk ajaran baru.

Permintaan Komnas HAM Komnas HAM sendiri telah menyampaikan surat tentang Permintaan Perkembangan Penyelesaian Sengketa Lahan Kelompok Tani Tunas Jaya kepada BPN RI, berdasarkan pasal 89 ayat (3) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penjelasan yang diminta Ko-

mnas HAM kepada BPN RI, antara lain soal pelaksanaan penelitian kebenaran bukti–bukti adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan HGU dan keabsahan surat–surat bukti pendukung, sesuai dengan gelar perkara pada 2 Maret 2011. Jika hal sudah selesai dilaksanakan, hal tersebut dapat diinformasikan kepada Komnas HAM. Jika belum selesai dilaksanakan, apa kendala yang dihadapi? Komnas Ham juga mempertanyakan soal kemungkinan adanya rencana penindakan segera terhadap pemilik perusahaan yang menghalanghalangi pejabat Kanwil Pertanahan Prov. Riau untuk masuk lokasi guna memeriksa data –data HGU. Hal penting lainnya yang dipertanyakan Komnas HAM kepada pihak BPN RI, “Apakah sudah ada penelitian lebih lanjut terkait dugaan cacat hukum administrasi dalam penerbitan SK

HGU No. 6 tahun 1999 terkait dengan wilayah yang seharusnya di-inclave?” Jika surat tersebut yang disampaikan Komnas HAM ke BPN RI pada 25 Juni 2012 lancar, seharusnya pihak Komnas HAM telah menerima jawaban dari BPN RI. Sebab, penjelasan dari BPN RI diharapkan dapat diterima paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterima surat itu. “Perlu kami ingatkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata , maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan pasal 17 UndangUndang No.39 tahun 1999 tentang HAM,” demikian disampaikan Johny Nelson Simanjuntak selaku Komisioner Subkomisi Pemantau dan Penyelidikan pada

Komnas HAM. Syaiful sebagai ketua umum DPP NCW mengaku belum mengetahui jawaban BPN RI kepada Komanas HAM. “Permintaan Komnas HAM itu baru kami ketahui setelah ada surat yang sampai dari lembaga itu pada Minggu, 23 September 2012 ke kantor pusat NCW. Hal ini sudah diberitahukan hari itu juga kepada DPW NCW Provinsi Riau,” ujarnya. Ketua Umum DPP NCW itu berharap, sengketa tanah antara Kelompok Tani Tunas Jaya dengan PT. Meridian Sejati Surya Plantation (MSSP), segera dapat diselesaikan. “Saya sudah meminta DPW NCW Provinsi Riau, untuk memantau perkembangan sengketa ini di Riau. Sengketa ini harus selesai sampai tuntas, agar masyarakat kembali percaya bahwa hukum bisa ditegakkan di negeri ini, khusus bagi Kelompok Tani Tunas Jaya,” pungkasnya. | Tim Trans

rikat pekerja, atau partai, tapi menyebar merata ke segala penjuru arah, yakni kepada publik yang memiliki kontrol akses ke jaringan utilitas komunikasi elektronik,” ujarnya. Menurut analisa yang disimpulkan oleh Bang Trans, difasilitasi TI, khalayak leluasa menyatakan predisposisi, opini, sikap pemikiran secara bebas lang-

sung di ruang publik. Demokrasi partisipatif telah lahir. Di sini publik menegakkan sistem demokrasi secara elektronik (edemokrasi), sekaligus berpartisipasi langsung secara elektronik (e-partisipasi). “Pilgub DKI bukan terjadi di ranah nyata melainkan justru di dunia maya. Atau setidak-tidaknya aktivasi dunia maya menjadi

keniscayaan bagi amplifikasi komunikasi politik dunia nyata,” sambut Kakung. “Ya, komunikasi politik itu terbangun bukan oleh partai politik melainkan oleh kekuatan swadaya publik berbasis TI (Twitter, BlackBerry Messenger, skype, Facebook, web, blog, Polling, enews, game online, dan sebagainya),” timpal Bang Trans.

Kepala Dulloh rupanya puyeng mendengar dialog antara Kakung dan Dulloh itu. “Berarti, partai-partai bisa segera mati ditinggal para pemilih. Hanya partai terbuka, dan memahami aspirasi khalayak. Yang penting Jokowi-Ahok harus melaksanakan janji-janjinya,” ujarnya ketus.

hadap pegawai Imigrasi yang melaksanakan proyek di Balikpapan, Semarang dan Batam, serta menjamin status hukum tanah yang digunakan untuk proyek. IOM juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan anggaran proyek guna menjamin bahwa berbagai komponen proyek dilaksanakan sesuai dengan persyaratan keuangan dan dalam batas-batas proyek serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, IOM juga bertanggung jawab untuk menyerahkan secara hibah bangunan serta pelengkapan di Balikpapan, Semarang dan Batam kepada Direktorat Jenderal Imigrasi setelah proyek selesai secara lengkap dan utuh.

| Ali Rahmat Siregar

| Elman Sihombing/Chandra

| Fauzi

Pada tahun 2002, lahan kelapa sawit Tunas Jaya yang telah berumur 6 hingga 7 tahun dan telah berproduksi kembali dibuldozer PT MSSP, juga tanpa mengindahkan betapa menderitanya masyarakat penggarap berhadapan dengan PT MSSP tersebut. Kekejaman yang dilakukan PT MSSP yang notabene “produk orde baru”, semakin menyayat hati karena ratusan makam nenek moyang para penggarap turut dibuldozer. Tulang belulangnya dibuang begitu saja ke kali secara tidak berprikemanusian.

| SH/Uci

Polri Janji Tak Halangi ............. Meski demikian, Pudji mengaku tak tahu-menahu terkait perkembangan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada dua institusi yang berwenang. “Saya tak terlalu mencampuri masalah penyelidikan ini. Seluruhnya ada di penyidik Bareskrim dan KPK, ini saya dukung sepenuhnya,” tandasnya. Hal ini diungkapkan terkait tarik-menarik dua institusi penegak hukum ini dalam penanganan penyelidikan kasus pengadaan alat simulator SIM yang menyeret beberapa perwira Polri. Keduanya Saling berebut menetapkan tersangka dan saksi. Meski akhirnya sepakat bahwa KPK akan menyidik kasus suap, sementara kepolisian memeriksa kasus pengadaan simulator SIM senilai Rp196 miliar itu. Polisi sejauh ini sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Brigjen Didik Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen, AKB Teddy Rusmawan sebagai ketua pengadaan, Bendahara Korps Lalu Lintas Komisaris Legimo, pengusaha pemenang tender Budi Santoso, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang. Sementara KPK yang telah menyelidik sejak Januari lalu telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Gubernur Akademi Kepolisian yang merupakan bekas Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, Didik, Sukotjo, Budi. | SN

Penerimaan Bea Keluar ............ Agung mengatakan, saat ini mulai ada fenomena baru, di mana ekspor CPO sudah mulai beralih dari ekspor CPO mentah ke ekspor produk turunannya. Nah, “Bea keluar untuk produk turunan CPO ini lebih rendah,” katanya. | SN

Imigrasi & IOM Kerjasama .........

NO. 253 ‰ TH XIII SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

8

AYNIE MARDILOVA

Pengajar & Aktivis Pemilik Suara Merdu

DIPRODUKSI oleh Rapi Films dan disutradarai oleh Iqbal Rais, ‘Radio Galau Fm’ bercerita mengenai konflikkonflik kegalauan dan percintaan yang banyak dirasakan oleh banyak remaja masa kini. Film ini memang film khas anak muda, mengingat galau sedang menjadi trend di kalangan remaja yang diartikan sebagai rasa gundah gulana. Film yang mengadaptasi ceritanya dari sebuah buku berjudul ‘Radio Galau FM’ tentang kehidupan remaja masa kini yang sering menggunakan fasilitas jejaring sosial untuk mengutarakan isi hati ini, seperti dikatakan Iqbal Rais memang bercermin dari fenomena anak muda saat ini, yang sering galau karena patah hati atau sering digantungin oleh pasangan mereka. Meski bercerita tentang kegundahan, namun Iqbal menambahkan bahwa film yang ia garap kali ini tak akan cengeng dari segi cerita. “Akan ada komedinya juga di film ini. Biar ga soal cinta-cintaan aja dan penonton juga bisa tersenyum dan ketawa pas nonton,” imbuh Iqbal. Dibintangi oleh artis remaja ibukota seperti Dimas Anggara, Natasha Rizki, Ramon Y. Tungka, juga Jordi Onsu, film berdurasi 90 menit ini akan menjadi film light romantic yang nantinya juga bisa dinikmati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Secara keselurahan, kisah dari film Radio Galau Fm sangatlah menghibur sekaligus memiliki pesan moral yang sangat penting di kehidupan modern saat ini. Kualitas para pemain baru di film ini, khususnya Natasha Rizki tidak perlu diragukan karena sudah mulai teruji di sinetron dan FTV. | Suryati

GIGIH dan pantang menyerah! Kalimat pendek dan tegas ini, tampaknya pantas disandang Aynie Mardilova, gadis cantik kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 25 Mei 1984 ini. Betapa tidak, di samping kesibukannya sebagai Ketua Umum FHI (Forum Honorer Indonesia), saat ini ia masih sempat berlatih olah vokal secara serius untuk pembuatan albumnya bertajuk ‘Aku Kembali.’ Di dunia pendidikan, dengan tekad dan semangat yang kuat, Aynie Mardilova bisa bertahan dan terus mengabdi sebagai guru honorer di SD Negeri Pekiringan 02, Kecamatan Talang, Tegal. Padahal, honor yang diterimanya selama delapan tahun tidak sebanding dengan jerih payahnya. Namun, setelah mengemban amanah sebagai Ketua Umum FHI, organisasi yang dipimpinnya bersama 33 aliansi organisasi honorer instansi pemerintah di Indonesia berhasil merevisi PP No. 48 Tahun 2005 menjadi PP No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS, dan telah disahkan oleh Presiden RI pada 1 Juni 2012. Selain dikenal sebagai aktivis yang memperjuangkan status dan kesejahteraan semua tenaga honorer di pemerintahan, Aynie Mardilova juga dikenal sebagai pemilik suara yang merdu dan khas. Setiap ada kegiatan aktivis baik yang resmi maupun seremonial, dia selalu diminta menyanyi. Tak heran, kalau Aynie Mardilo-

va pun berusaha melebarkan sayap ke jalur tarik suara. Berlatih vibrasi, artikulasi, dan pech control sudah menjadi sarapannya setiap hari sebelum memulai aktivitasnya sebagai guru yang belum berstatus PNS. Sejatinya, sejak akhir 2009 lalu, putri pertama dari delapan bersaudara ini, sudah memberanikan diri membuat album solo perdananya bertajuk ‘Etimologi Cinta’. “Tetapi pada saat itu hanya berjalan dan dikenal di daerah tertentu saja, seperti daerah Jawa Tengah,” tutur putri dari pasangan Heri Asyari Mardilova dan Rosyita ini. Aynie Mardilova kemudian mengangkat lagulagu di album lamanya pada Juni 2011, dengan sedikit sentuhan baru dan lagu baru. Pembuatan lagu ini pun cukup lama, karena waktunya terbentur dengan aktivitasnya sebagai aktivis di FHI. Side

project-nya di bidang tarik suara yang sempat tertunda baru bisa dilanjutkan pada 24 Juli 2012. Di bawah payung Managemen Mardilovas, dengan album bertajuk ‘Aku Kembali’ yang akan segera direlease, aktivis yang juga penyanyi ini bertekad untuk lebih mengenalkan dan mengangkat daerah asalnya yaitu Tegal, yang terkenal dengan slogan ‘’Tegal Ngangenin (Slawi) serta Tegal Laka Laka (Kota Tegal). ‘’Menyanyi merupakan hobi saya sejak masih kecil. Selain mengabdi menjadi pengajar dan aktivis, menyanyi adalah bakat yang terpendam dan kini saatnya saya memberanikan diri mengepakkan karir saya di dunia musik di bawah asuhan Dhimas Riyanto, Sekretaris DPD PAPRI Jateng sebagai penasehat, dan Rio sebagai managernya,” pungkasnya. | Suryati

Ageng Kiwi & Windi Indira Batal Menikah PENGALAMAN pahit, seperti gagal menikah bisa dialami oleh siapa saja. Tak terkecuali penyanyi dan pencipta lagu Ageng Kiwi. Produser AK Pro ini pun menambah daftar panjang sejumlah artis dan selebritis yang gagal menikah. Sedianya Ageng akan melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus atau awal September 2012 ini, dengan kekasihnya Windi Indira, seorang model, presenter, pembawa acara televisi, yang juga artis penyanyi. Windi Indira ternyata kepincut dengan pria lain. Bagaimana Ageng menyikapi kegagalan ini? “Aku sudah berusaha, menjaganya, memeliharanya, harapannya hingga hubungan kami dapat berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Aku kaget, tersentak bukan karena apa-apa. Namun berkaca pada diri, dan sebagai orang beriman ingin memaknai masalah ini sebagai takdir yang

harus diterima,” ungkap Ageng Kiwi, menjawab pertanyaan para wartawan, seputar kabar batal rencana pernikahannya, di Jakarta, Kamis (13/09). Ageng mengatakan, rencana pernikahannya tersebut sudah dipersiapkan dengan matang sejak beberapa bulan lalu. Bahkan momentum mudik lebaran bulan lalu, Ageng berserta keluarganya di kampung (Cilacap, Jawa Tengah) sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk perhelatan pernikahannya. “Aku dan dia (Windi Indira) sudah sepakat bahwa pernikahan kami akan dilaksanakan di kampungku bulan Agustus lalu atau paling telat awal September 2012 ini. Kami memang tidak merencanakan pesta pernikahan yang wah! seperti artis-artis lain. Inginnya sederhana, penuh hikmad dan unik. Pokoknya beda dari orang lain yang selama ini

menyelenggarakan pesta pernikahan. Dia sudah setuju. Tapi enggak

tau tiba-tiba…” ungkap Ageng menahan sedih dan tak melanjutkan

ucapannya. Hubungan Ageng Kiwi dan Windi Indira diawali dari pertemanan biasa, karena sama-sama berkarir di dunia entertainment. Windi selama ini dikenal sebagai presenter, penyiar, pemandu acara, bintang iklan, bintang film dan sinetron. Keakrabannya dengan Ageng Kiwi, diawali ketika artis kelahiran Bandung, 8 Juni 1983 ini, menapak di zona industri musik. Sejak itu keduanya sering bertemu dalam berbagai event acara musik. “Bagi aku ini tetap misteri. Jodoh bukan sekedar takdir, tapi juga misteri. Misteri yang hanya bisa dilalui dengan saling menyirami kebaikan satu sama lain, bersabar, saling menguatkan, memahami dan menyelami satu sama lain. Dan aku terima ini dengan sepenuh takdzim,” ujar Ageng. Ageng mengaku tak ingin berlama-lama larut dalam kesedihan.

“Sedih, kecewa pastinya. Manusiawi. Tapi aku juga enggak mau lama-lama begini. Aku ambil hikmahnya saja. Tentu aku memandangnya dari sisi positif. Semoga saja peristiwa yang aku alami ini justru jadi cambuk dan menginspirasi karya lebih baik lagi,” ungkap pelantun tembang “Hati Adalah Hati” ini. Ageng Kiwi dan Windi Indira masih tampak bersama-sama bulan Ramadhan lalu, dalam serangkaian acara buka puasa bersama dan santunan kaum dhu’afa. Ageng sendiri sempat mendaulat kekasihnya ini menjadi penyanyi dangdut membawakan lagu ciptaannya, dengan irama House Music dengan Jaipong dalam kemasan lagu I Love You (world music). Ketika hendak dikonfirmasi, Windi Indira semakin sulit dihubungi. Telpon selulernya belakangan tidak aktif. | Suryati

Modric, Besar Berkat Perang

Apakah Alex Song (Barcelona) dan Luka Modric (Madrid) berpeluang melakoni debut di ‘El Clasico’ Oktober nanti? BELUM juga kita melupakan perjuangan heroik Real Madrid untuk memenangkan Piala Super Spanyol 2012, dalam waktu yang berdekatan, El Clasico Jilid III musim ini akan kembali digelar. Barcelona akan menjamu Real Madrid di Jornada pekan ketujuh Liga Spanyol. Duel maut Barca-Madrid ini akan berlangsung pada Senin, 8 Oktober 2012 pukul 00.50 WIB. Bagi Barcelona, ini adalah saat membalas hasil tak memuaskan di Piala Super Spanyol. Meski memenangi laga kandang (3-2), kala itu El Barca tak mampu memboyong trofi karena faktor agresivitas gol tandang. Maka, awal Oktober nanti, di depan publik Camp Nou, Lionel Messi dkk. wajib membuktikan ketangguhan mereka. Apalagi dalam

dua El Clasico terakhir King Leo selalu membobol gawang Iker Casillas. Tentu, Barcelona akan berusaha menyamai torehan Madrid, yakni meraih kemenangan 88 di ‘El Clasico’. Namun usaha mereka tidak akan mudah karena dari tiga ‘El Clasico’ terakhir yang dihelat di Camp Nou, Madrid baru menderita satu kekalahan. Terlebih Barcelona memang tengah krisis bek tengah. Setelah Puyol cedera saat Los Cules menang 4-1 atas Getafe, kini giliran Pique yang menyusul meja perawatan. Pique cedera hanya 12 menit setelah pertandingan berjalan saat melawan Spartak Moskow di laga perdana Liga Champions dinihari kemarin. Dokter klub memperkirakan mantan bek Manchester United ini harus absen dua atau tiga pekan. Kini, Azulgrana tinggal punya Javier Mascherano. Situasi ini bukan tidak mungkin memaksa pelatih Tito Vilanova memasang Sergio Busqutes atau Alex Song sebagai bek tengah. “Semua pemain yang cedera merupakan pemain penting. Tanpa diragukan lagi, Puyol dan Pique adalah pemain yang sangat penting,” kata Xavi

dalam situs resmi Barcelona. “Tapi kami memiliki skuad yang besar. Busquets, Song yang bermain bagus saat menghadapi Spartak, dan Mascherano semuanya bisa bermain sebagai bek tengah,” ujar Xavi. Sedangkan bagi Real Madrid, ini adalah kesempatan untuk mengulang memori emas. Musim lalu, mereka membuka jalan lebar menjuarai Liga Spanyol berkat kemenangan 1-2 di Camp Nou. Cristiano Ronaldo sendiri belum berhenti mencetak gol ke gawang Barcelona dalam lima edisi El Clasico terakhir. Di sisi lain, ada beberapa pemain yang berpeluang melakoni debut di ‘El Clasico’ Oktober nanti, yakni Alex Song (Barcelona) dan Luka Modric (Madrid). Uniknya, saat masih membela Arsenal dan Tottenham, keduanya juga terlibat dalam derbi London Utara. Khusus bagi Tito Vilanova dan Jose Mourinho, ini adalah pertemuan ketiga keduanya. Sementara ini, skor imbang bagi pelatih Barca-Madrid. Tito dan Mou sama-sama mengalahkan. Maka, giliran siapa memenangkan El Clasico Barca-Madrid pada 8 Oktober mendatang? | Ars

LUKA MODRIC mulai bersinar sejak bermain gemilang bersama Tottenham Hotspur pada periode 2008-12. Modric pun akhirnya berlabuh di salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid dengan mahar 33 juta pounds. Sepak terjang Modric selama empat musim di White Hart Lane memang telah membuat Madrid jatuh hati. Layaknya seorang megabintang yang tengah berada di puncak karier, segala sepak terjang Modric bersama Tottenham dan Timnas Kroasia tak pernah luput dari pantauan Los Blancos. Namun, tak banyak yang mengetahui kalau Modric memiliki masa lalu yang kelam. Modric dibesarkan di tengah perang saudara yang pecah di Yugoslavia pada 1991. Kondisi yang membuat Modric kecil sempat mengalami hambatan besar untuk meniti kariernya di sepak bola. Terlahir di keluarga miskin, dari ayah seorang serdadu yang terdaftar di angkatan darat Kroasia, membuat Modric sejak kecil lebih sering menghabiskan waktu bersama sang ibu, dan memilih tinggal di Hotel Kolovare di Zadar. Setelah menjauh dari daerah konflik, Modric kecil pun mulai akrab dengan sepak bola. Hari-harinya pun tak pernah lepas dari si kulit bundar. “Dia bermain (sepak bola) sepanjang hari dan memecahkan jendela dengan bolanya lebih sering daripada bom perang,” kata salah satu resepsionis hotel. Saat usianya menginjak delapan tahun, Modric mulai mencuri perhatian pemandu bakat salah satu klub besar Kroasia, Hajduk Split. Sayangnya, hanya dua pekan dia menimba ilmu di Hajduk sebelum dilepas kembali. Dia kembali ke Zadar bersama ibunya. Dengan kondisi ekonomi seadanya, keluarga Modric berusaha bertahan hidup. Sebelum takdir mempertemukan Modric pada dengan Tomislav Basic, kepala tim muda Zadar, saat usianya menginjak 10 tahun. “Mereka sangat miskin. Mereka tidak punya uang untuk baju atau shinpads untuk Luka,” kenang Basic. Basic sendiri mengungkapkan, Modric paling tak suka mengenang masa lalunya. Terlebih masa kanak-kanak dilaluinya dengan cukup berat, sebelum ayahnya

Luka Modric & Keluarga.

FOTO | GETTY IMAGES

kembali dari peperangan. Tapi saya pikir itu bagian dari hidupnya dan dia harus bangga dengan dari mana berasal.” Hampir sepanjang hidupnya Modric paling ogah menceritakan kisah hidupnya kepada publik. Hanya beberapa kalimat sempat terlontar dari mulutnya soal kehidupan masa kecilnya. “Perang membuatku lebih kuat. Itu adalah waktu yang sangat sulit buatku dan keluarga. Aku tidak ingin menyimpan kisah itu selamanya, tapi aku tidak ingin melupakannya,” tutur Modric. Setelah beberapa kali berganti sekolah, pada 2003 Modric akhirnya direkrut Dinamo Zagreb, klub yang mengangkat derajatnya pada usia 16 tahun. Akan tetapi, perang membuatnya menderita lagi. Luka harus menghabiskan satu tahun wajib militer. Dia pergi ke Mostar, bersama tentara Spanyol membantu membangun kembali daerah tersebut. Di tengah wajib militer itu, Modric sempat bermain pada musim itu di Liga Bosnia (HŠK Zrinjski Mostar). Di sana, dia tampil memukau dan menjadi pemain terbaik. Musim berikutnya, Modric menjalani masa peminjaman di NK Inter Zaprešiæ, Zagreb. Hingga manajer asal Spanyol, Juande Ramos pun mulai kepincut dengan talenta Modric, hingga berani menggelontorkan dana 22 juta euro untuk membawanya ke Tottenham. Karier Modric pun melesat. Kehidupannya tak lagi melarat seperti saat kecil dulu. Sekarang Modric bisa menikmati kekayaan yang diperoleh dari perjuangannya mengais mimpi di lapangan hijau. | Ars

9

NO. 253 ‰ TH XIII SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

KORAN TRANSAKSI

Memilih genre reggae berdasarkan pengalaman batin, sehingga berbeda dengan kebanyakan band reggae di Indonesia.

Muirapuama Penuh Optimisme

A

lunan musik terus mengayun. Para penggemar hanyut dalam suasana itu. Band yang digawangi oleh M Rechan (Aboot) sebagai vokalis, Intan Gunasari (Nay) vokalis, Yogi Abilawa melodi, Risnanto Putra (Rhytem), Ray - bass, Ilham Adi (Inyung) keyboard, dan Apin – drum, bergema dan menghipnotis penonton bergoyang ala reggae. Begitulah penampilan Muirapuama selama satu jam lebih di Sahara Club at Marbella Hotel, Pantai Anyer, Banten, belum lama ini. Dengan kemampuan memainkan alat musik, dan penampilannya yang khasnya, pengunjung tampak menikmati musik reggae sebagai musik jiwa tentang kedamaian dalam menjalani kehidupan secara positif. Aboot dan Nay—dua vokalis Muirapuama, seolah menunjukkan kebolehannya lewat penampilan bahwa esensi musik reggae memang diperjuangkan, bukan sekedar gimbal atau ganja. Hal itu sangat terasa ketika mereka membawakan lagu Welcome To My Paradise, Mona, dan Bebas Merdeka. Ada esensi penting yang disampaikan Muirapuama, yakni

esensi perdamaian, kemerdekaan dalam arti sebuah musik, dan lebih pada edukasi yang menuntun pengunjung agar tidak salah mengartikan musik reggae itu sendiri. Muirapuama selama ini memang bisa dikatakan berbeda dengan grup musik reggae lainnya, karena band ini bisa terlepas dari bayang-bayang musik reggae negara lain seperti Bob Marley, UB40 atau Jimmy Cliff. Dengan modal ini, Aboot dan rekan-rekannya berharap kelak bisa mewarnai musik reggae di negeri ini. Seluruh personil Muirapuama kini semakin yakin akan mampu menerobos industri musik. Dan, menurut Aboot, Muirapuama yang berdiri sejak tanggal 23 April 2010, akan tetap setia membawakan musik reggae. “Muirapuama tidak terpengaruh dengan hingar-bingar kancah musik yang sedang trend, dan akan terus berjalan di atas relnya,” ujarnya. Disinggung mengenai sejarah musik reggae, Aboot menjawab musik tersebut adalah budaya campuran Afrika, Eropa dan Jamaika yang terdiri dari permainan drum, rattle (alat musik berderik) dan conch tiup. Pada awalnya adalah tarian para

petani, yang belakangan baru disadari bahwa sebenarnya mereka berkomunikasi dengan drum dan perkusi. Selanjutnya, kata Aboot, ada pendatang membawa Samba yang berasal dari Amerika Tengah dan diperkenalkan ke orang - orang Jamaika untuk membentuk sebuah campuran baru yang disebut Mento. Mento sendiri adalah musik sederhana dengan lirik lucu diiringi gitar, banjo, tambourine, shakeer, scraper dan rumba atau kotak bass. “Bentuk itu kemudian populer pada tahun 20 dan 30-an dan merupakan bentuk musik Jamaika pertama yang menarik perhatian seluruh pulaunya. Saat ini Mento masih bisa dinikmati sajian turisme. Aliran SKA yang sudah muncul pada tahun 40 – 50-an sebenarnya disebutkan oleh History of Jamaican Music, dipengaruhi oleh Swing, Rythym & Blues dari Amerika,” papar Aboot. Namun, kata Aboot, itu semua hanyalah sejarah. Sebab, musik reggae telah berkembang, sehingga banyak yang memainkan dan mengkolaborasikannya dengan alat musik modern. “Seperti halnya gitar dan piano, yang dimain di Muirapuama,” ungkapnya.

Muirapuama Band At Score Bandung

Seluruh personil Muirapuama kini semakin yakin akan mampu menerobos industri musik.

Mewarnai Musik Indonesia Rina, salah satu penggemar Muirapuama yang kala itu ikut bergoyang dengan nuansa reggae, mengaku merasa senang. Alunan musik reggae yang dibawakan Muirapuama sangat enak didengar. “Jiwa kita seakanakan melambung tinggi di udara,” ujarnya sembari bergoyang di teras panggung. “Mudah-mudahan Muirapuama menjadi band papan atas dan mewarnai musik Indonesia. Mereka harus berusaha untuk menjadi terbaik di negara kita, kalau bisa dapat diperhitungkan ke negara lain. Pokoknya, kami mendukung penuh, hidup reggae,” ujarnya. Sebagai salah grup musik reggae tanah air, Muirapuama pun semakin menunjukkan keseriusannya untuk tetap eksis di tengah reggae lovers, yang mengharapkan kehadirannya sebagai “signal” bagi para major labels untuk lebih mengapresiasi musik reggae, serta mengkomersialkannya—tanpa membuat si artis jadi “sapi perahan”, budak kapitalis. Adalah kebanggaan tersendiri bagi reggae lovers dengan munculnya grup musik reggae seperti Muirapuama. Besar pula harapan agar grup musik reggae tanah air ini, bisa on air di station TV swasta, muncul dalam acara-acara komersil, acara-acara live music, jadi guest di acaraacara MTV, dan dapat tempat di program-program MTV. Bagi Muirapuama sendiri, reggae merupakan musik yang penuh optimisme di tengah perkembangan yang bisa dikatakan dalam kondisi di atas angin saat ini. Sebagaimana

diketahui, hampir tiga hingga empat even reggae yang terselenggara dalam setiap minggu, dan puluhan ribu pemuda pemudi di Indonesia ikut berpartisipasi dalam setiap evennya. Tidak bisa dipungkiri bahwa musik reggae merupakan musik yang paling digandrungi oleh pemuda pemudi Indonesia, dibandingkan genre musik lainnya di era ini. “Tidak heran kalau sekarang ini para musisi pop, jazz dan yang lainnya coba memasukkan unsur reggae ke dalam musik mereka,” imbuhnya. Situasi dan kondisi seperti ini memang akan memaksa para penyelenggara musik, sponsor, komunitas serta musisi reggae Indonesia untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam mewujudkan karya-karya terbaiknya. Bukan berhenti pada titik memetik atau menikmati hasilnya saja, namun tetap bertahan pada garis perjuangan reggae itu sendiri. “Kita kibarkan musik reggae dengan hal-hal yang positif, agar musik reggae semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kita harus yakin musik reggae di Indonesia semakin solid!” ujar Aboot. Muirapuama sendiri kini kian digandrungi oleh para pecintanya. Hal itu diraih seiring dengan kayanya musik yang telah terlahir di Tanah Ibu Pertiwi ini, yang bisa menjadi sumber mata air dalam mengeksplorasi reggae, dan menjadi bagian dari semakin eratnya pertalian persaudaraan pemuda pemudi Indonesia. Seperti berbagai musik yang dapat didengarkan, jutaan bahkan puluhan juta jenis musik

dengan berbagai bahasa yang tumbuh dan berkembang di tanah air ini. Sebut saja musik Campur Sari, Keroncong, Gamelan, bahkan musik dari Papua dan berbagai musik daerah lainnya yang telah mewarnai sejak jaman dahulu, dan dapat berkolaborasi dengan harmonis dengan musik Reggae. “Bagi kami, semua ini merupakan proses dari penetapan jati diri,” ujar Aboot. Aboot mengakui, berbagai perjuangan akan menemui fase, dimana akan terjadi feedback dari masyarakat secara umum terhadap perkembangan reggae Indonesia. Nafas Muirapuama sendiri sarat dengan lirik-lirik yang berisi tentang perjuangan dan pembebasan kaum yang lemah dari penindasan para penguasa, dan ini memang sudah seharusnya menjadi darah daging rakyat reggae Indonesia. “Kami menyuarakannya lewat lagu ‘Jas Merah,” kata Aboot berpromosi. Namun, perlu diingat, para personil Muirapuama sendiri lebih tepat disebut seniman daripada sekedar artis. Karena mereka memang pekerja seni yang memberikan spirit, dengan kemasan yang sangat modern dan balutan musik reggae, tanpa mengabaikan roh dalam musik reggae itu sendiri. Dan, Muirapuama yang telah memilih genre reggae berdasarkan pengalaman batin, semakin terlihat berbeda dengan kebanyakan band reggae di Indonesia. Muirapuama pun senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik untuk perkembangan musik reggae. | Tim Trans

M Rechan (Aboot): “Cinta Reggae, Tak Perlu Ngoyo” MESKIPUN musik reggae jarang sekali muncul di televisi dan radio, namun, komunitas reggae bisa dikatakan yang paling besar di Indonesia. Hebatnya, dalam setiap pertunjukkan musik reggae, jarang sekali ditemukan adanya kerusuhan. Apa sebenarnya yang menjadikan musik reggae punya banyak penggemar? Untuk mengetahui jawabannya, Koran Transaksi mewawancarai M Rechan—yang akrab disapa Aboot, di sebuah kafe yang tidak jauh dari Kampus UNIKOM Bandung, baru-baru ini. Berikut petikannya.

Sebenarnya bagaimana fenomena music reggae Indonesia? Yang pasti, musik reggae adalah jenis musik yang santai dan enak untuk bergoyang. Dalam setiap pertunjukkan musik reggae, jarang sekali ditemukan adanya kerusuhan. Semua, termasuk penggemar, mengucapkan kata “peace” yang nyatanya memang membuat pertunjukan musik reggae selalu damai dan tertib. Reggae adalah sebuah musik perjuangan yang secara kultur juga macthing dengan kondisi di Indonesia. Bisa seneng-seneng sekaligus bisa mencermati isinya. Orang-orang yang datang dan menyukai musik reggae adalah

orang-orang yang cinta damai.

Memang belakangan ini kami agak jarang tampil, karena saya sibuk menyelesaikan skripsi.

Maksudnya? Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari pertemanan baru dibandingkan untuk mencari musik. Hal tersebutlah yang membuat musik reggae memiliki banyak penggemar dan komunitas di Indonesia. Mereka datang ke pertunjukan ramai-ramai tapi enggak rusuh. Musik reggae adalah musik untuk berjuang tanpa harus pakai kekerasan. Anda akan terus menjadi vokalis Muirapuama? Sampai sekarang tak terbersit di pikiran saya dan teman-teman

untuk meninggalkan Muirapuama, apalagi untuk membubarkannya.

Obsesi Anda? Saya dan Muirapuama ingin menunjukkan rasa nasionalisme kami sebagai bangsa Indonesia. Menurut saya saat ini nama Indonesia sudah cukup lumayan dikenal di kalangan dunia dan sudah banyak yang tahu tentang Indonesia. Musik itu sangat bisa untuk ajang promosi Indonesia. Tapi permasalahannya kita harus punya identitas dalam bermusik biar mereka tahu oh itu Indonesia, itu musiknya.

Saya berharap musik reggae sebagai syiar. Saya ingin menyampaikan kalau kita semua punya spirit. Saya ingin musik reggae terus ada karena saya ingin selalu buat orang senyum dan cinta damai. Tapi, Anda dan Muirapuama terkesan kurang memperjuangkan obsesi itu? Sebenarnya, kalau memang kita suka bermusik dan tahu tujuan hidup kita dan senang melakukannnya, tidak perlu ngoyo atau memaksakan diri. Saya senang dengan perkembangan musik reggae di Indonesia sekarang. | Tim Trans

NO.253. ‰ TH XIII

TRANS REGIONAL

HALAMAN 10

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Cegah Teroris KTP Pendatang Baru Ditahan Polisi di Merak Merak, Trans - Sejumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga baru yang mengontrak di sekitar Lingkungan Sukajadi, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (12/9) malam lalu, ditahan Polsek Pulomerak. Penahan identitas warga pendatang itu, dilakukan guna menga-

ntisipasi serangan terorisme yang dikhawatirkan bersembunyi di wilayah Pulomerak dan sekitarnya. Hal tersebut diketahui dari hasil operasi Penyakit Masyarakat (pekat) dan antipasi serangan teroris yang dilakukan kepolisian setempat. Wakapolsek Pulomerak, AKP Agus Suherman usai razia menga-

hukum

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : H Erikson S.Sos;

mereka bisa diambil. Kami khawatir kalau tidak didata akan menimbulkan kecurigaan. Soalnya saat ini kondisi keamanan cukup terganggu dengan aksi teror,” katanya. Lanjut Agus, dalam operasi itu sebenarnya lebih ditekankan untuk mengantisipasi adanya teroris di lingkungan setempat. Sebab, saat ini aksi teror banyak merebak di bebe-

rapa daerah. “Bukan tidak mungkin, di Cilegon khususnya di Pulomerak yang menjadi gerbang Pulau Jawa, juga menjadi target serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan tidak mungkin juga pelaku teroris bersembunyi disini. Sebab itu kita antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,”ujarnya.

Agus menambahkan, operasi tersebut akan terus dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Sebab, saat ini kondisi keamanan nasional belum kondusif akibat adanya serangan teroris tersebut. “Kami akan terus bersiaga hingga ada intruksi aman dari Polri,” tandasnya. | Yusvin

Dugaan Rekayasa Pengadaan Alkes Di RSJ Ernaldi Bahar

Pengurus Kadin Cilegon Ditahan Polisi Cilegon, Trans - Salah satu tokoh pemuda Cilegon, aktivis dan juga wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum, Ir. Isbatullah Alibasja resmi ditahan oleh kepolisian Resort Cilegon. Hal itu dibenarFOTO | YUS kan oleh Kapolres Isbatullah Cilegon AKBP Umar Surya Fana ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya. “Isbat resmi kami tahan pada Kamis sore (20/9) kemarin, dan dikenakan UU Darurat No. 12/1951 pasal 2 ayat 1 atau 335 KUHP dan 363 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun,” ujarnya. Dikatakannya, setelah diperiksa secara intensif selama 5 jam, Isbat terbukti bersalah. “Pemeriksaan oleh anggota kami di Satreskrim mengatakan, Isbat terbukti bersalah yakni, diancam dengan hukuman penjara 10 tahun bagi yang membuat menerima, menguasai membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan pemukul, senjata penikam/senjata penusuk tanpa hak (Psl.2 ayat 1). Sedangkan pasal 335 KUHP, yakni perbuatan tidak menyenangkan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal lainnya, yakni 363 KUHP adalah pencurian dengan pemberatan dan ancamannya 7 tahun, cukup berlapis juga pasal yang kita kenakan untuk saudara Isbat,” ujar Umar. Sementara informasi yang dihimpun, sebelumnya Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon, Isbatullah Alibasja dilaporkan ke Polres Cilegon oleh Direktur Eksekutif Kadin Cilegon, Supriadi. Isbat, dituding melakukan pencurian dengan pemberatan, lantaran merusak salah satu laci meja dan mengambil kop surat kadin di kantor Kadin Cilegon pada Rabu (12/9/12) lalu. Hal itu diketahui ketika Isbat mendapat surat panggilan dari Unit III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cilegon ber-nomor S. Pg/7736/IX/ 2012/reskrim, pada tanggal (14/9/12). Isbat diminta menemui Kanit III Inspektur Polisi Satu (Iptu) Tb Abu Naser untuk dimintai keterangan. “Saya dapat surat panggilan dari Polres Cilegon atas tuduhan pencurian dengan pemberatan,” ujar Isbat. Ia mengelak tuduhan tersebut lantaran tidak mencuri, melainkan mengambil kop surat kadin dari laci meja kantor yang sudah rusak. “Ini lucu dan mengada-ada. Kok ambil secarik surat, dilaporkannya pencurian dengan pemberatan,” tukasnya. Lanjut Isbat, saat itu ia datang ke kantor Kadin Cilegon di Jalan R Soeprapto nomor 57, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk meminta kop surat. Namun, Supriadi tidak mengizinkannya dengan alasan, Isbat tidak lagi sebagai anggota Kadin Cilegon. “Nama saya masih tercantum dalam kepengurusan,” jelasnya. Terjadi pertengkaran mulut antara keduanya. Supriadi kemudian meninggalkan ruangan tersebut. Karenanya, Isbat mengambil kop surat di laci meja. “Laci meja itu memang terkunci, namun ketika saya tarik, terbuka,” ujar Isbat. Menanggapi pelaporan Supriadi, ia akan menuntut balik dengan tuduhan ancaman pencemaran nama baik. Namun, bukan untuk Supriadi. “Saya menduga, ada orang yang menyuruh Supriadi,” tandas Isbat. | Yusvin

takan, KTP warga baru yang ditahan tersebut dikarenakan, warga itu diketahui belum melapor ke ketua RT setempat. Selain itu, beberapa pemilik KTP itu juga kedapatan sedang berbuat mesum di kontrakan di wilayah itu. “Mereka kami minta agar melapor dulu ke ketua RT setempat untuk didata, baru kemudian KTP

Alat kesehatan (alkes) sebagian sudah berada di RSJ Ernaldi Bahar sebelum lelang dilaksanakan.

Palembang, Trans – Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar di Kota Palembang merupakan salah satu rumah sakit termodern di Sumatera. Rumah sakit ini selesai dibangun tahun 2011 menggantikan rumah sakit jiwa sebelumnya yang tidak layak lagi dari segi fasilitas dan daya tampung. Pada tahun 2012 rumah sakit ini melengkapi fasilitasnya dengan peralatan kesehatan (alkes) modern dan canggih. Tender pengadaan dilaksanakan Dinas kesehatan Prov Sumsel melalui LPSE Sumatera Selatan (E Procuremenent). Besaran nilai pengadan mencapai hampir Rp34 milyar. Suatu nilai yang cukup besar dan sangat diminati oleh ‘para pemain besar’ alat – alat kesehatan dan farmasi. Tender pertama sekitar bulan Juni tahun 2012, namun dibatalkan panitia lelang. Padahal, pemenang lelang telah diumumkan. Hal ini terjadi karena ada sanggahan peserta lelang yang tidak bisa ikut lelang karena server LPSE Sumsel tidak berfungsi. “Kami tidak bisa ikut tender karena server LPSE tidak berpungsi,” ungkap salah satu perserta tender yang tidak ingin disebutkan namanya. Kemudian dilaksanakan ten-

FOTO| IST

Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar di Kota Palembang

der kedua pada Agustus 2012, dengan panitia lelang yang sama, yakni diketuai dr H. Tender inipun dibatalkan panitia lelang dengan alasan semua peserta tidak memenuhi syarat teknis. Padahal, hal ini juga terjadi karena server LPSE Sumsel tidak berfungsi. Peserta lelang dengan penawaran terendah Rp28 milyar diduga bukan yang diinginkan panitia lelang. Tender ketiga di bulan September 2012 dengan panitia lelang yang sama. Namun, saat Aunizing yang dilaksanakan tanggal 15 September terjadi kisruh peserta lelang dengan panitia tender, karena speks barang dirubah tanpa pemberitahuan. Persyaratan tek-

nis harus bernomor. Hak perogratif panitia lelang menggugurkan peserta lelang bila panitia menganggap perlu digugurkan. Pada 18 September 2012 para peserta lelang memasukkan penawaran melalui server LPSE Sumsel. Namun, beberapa peserta lelang kembali tidak dapat memasukkan data karena server LPSE Sumsel rusak, dengan alasan yang sama: lampu mati. “Kami sudah menunggu seharian penuh, tapi server LPSE Sumsel mati. Padahal, tanggal 19 September 2012 terakhir memasukkan data melalui server LPSE Sumsel jam 8.30 pagi,” ujar peserta lelang yang tidak ingin disebutkan na-

manya. Karena kesal, dua peserta lelang mendatangi LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan KPK, meminta bantuan untuk memasukkan data ke LPSE Sumsel. Jam 8.26 data dapat di kirim ke LPSE Sumsel, setelah ada campur tangan LKPP. Namun kembali terjadi kisruh ketika peserta yang lulus penawaran diumumkan. Peserta lelang tidak menginginkan kembali digugurkan dengan alasan data yang diterima melalui server LPSE (E– Procuremenent) tidak lengkap dan tidak terbaca. Hasil penelusuran Tim Koran

Persiapkan Pemantauan Tahap Pertama Adipura Agam, Trans - Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, segera persiapkan sarana dan prasarana untuk pemantauan Adipura tahap pertama yang akan dilakukan pada Oktober sampai November 2012. “Titik pemantauan biasanya dipusatkan pada pelayanan publik, seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan pasar, lokasi yang harus mendapatkan perhatian lebih,” ungkap Edi Jupriadi SE. Kabid Pengendalian Konservasi Sumber Daya Alam di BPLH, belum lama ini. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Mentri Negara lingkungan Hidup RI No. 7 Tahun 2011 mengenai, pedoman pelaksanaan program Adipura serta mengenai undang - undang no. 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Sementara itu, Kasubid Pengendalian Herman menambahkan, untuk pemantauan memasuki penilaian tahap ke dua akan dilaksanakan pada April hingga Mei 2013. Sesuai data BPLH Agam, jalur pemantauan untuk jalan Gajah Mada, Diponegoro dan Moh Hatta, Sudirman merupakan jalan uta-

Titik pemantauan dipusatkan pada pelayanan publik.

ma, sedangkan jalan Agusalim, Veteran dan Ahmad Yani (jalan Arteri) juga masuk penilaian. Untuk itu, perlu upaya peningkatan dimana terjadi kelemahan penilaian tahun 2011 lalu, dengan memperbaiki Objek yang paling tinggi poinnya yaitu objek pengolahan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah bertempat di manggih. Selanjutnya, sesuai dengan akhir pegolahan sampah diharuskan ada pemrosesan air sampah yang lebih memadai dan selanjutnya untuk proses pengembalian sampah ke media lingkungan secara alami dan aman terutama bagi manusia dan lingkungan.

Selain itu, pihaknya mengutamakan adanya gardu sampah yang mempunyai petugas dan adanya pencatatan berapa kubik sampah keluar dan masuk dari TPA. Pihaknya juga menganjurkan adanya pemilahan limbah B3 organik dan an organik terutama sampah medis. Dimana organik dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Untuk menambah pengetahauan dan peningkatan mengenai kawasan kota bersih dimana kategori kota Lubuk Basung termasuk kota kecil yang berpenduduk 200 ribu. Dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, pihaknya menyarankan untuk melakukan goro bersama bagi objek penting penilaian terutama dalam membersihkan pasar Impres dan pasar lama. Sehingga, perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait, dimana BPLH Agam selaku koordinator terus bekerjasama dengan berbagai pihak dalam kebersihan dan pertamanan kota lebih di atur sedemekian rupa dan menambah sarana pendukung baik dari Dinas Hutbun dan Dinas PU Agam,” tambahnya. | SH/Uci

Transaksi seputar pengadaan alat kesehatan RSJ Ernaldi Bahar, memang terdapat beberapa kejanggalan. Menurut sumber dari RSJ Ernaldi Bahar, alat kesehatan tersebut sebagian sudah berada di RSJ Ernaldi Bahar. “Sumber penyedia barang dan jasa tidak mungkin memasukkan barang ke RSJ Ernaldi Bahar dalam tempo kurang dari 4 bulan, karena barang yang diminta adalah barang impor,” ujar salah satu peserta lelang. Artinya pengadaan barang setelah tutup anggaran. Alat kesehatan yang diminta oleh pengguna barang dan jasa, diduga sudah berada di Indonesia sebelum proses tender. Siapa sebenarnya yang diduga menjadi peserta lelang yang akan ditunjuk menjadi pemenang? Ternyata pengusaha berinisial HS. Pengusaha HS dikenal sebagai pemain utama alkes di Sumatera Selatan dan kebal hukum. Hal itu bisa dilihat dari adanya dugaan korupsi yang menyeret pengusaha HS ke ranah hukum 2009 pada pengadaan alkes RSU Robain Rp14 milyar dan RSU Talang Ubi Rp. 9,3 milyar. Ya, sampai saat ini kasusnya mandeg di Kajari Muara Enim. “Kami tahu HS memberi gratifikasi ke aparat hukum Rp700 juta ketika perkara Alkes RSU Robain dan RSU Talang Ubi naik ke permukaan tahun 2009,” ujar seorang pengusaha. Untuk proyek Alkes RSJ Ernaldi Bahar, HS juga diduga memberi gratifikasi ke Sumsel I untuk dana pencalonan Gubernur DKI sebesar Rp7 milyar. | NH

Harga Buah Sawit Turun Lagi, Petani Resah Agam, Trans - Harga jual buah sawit belakangan ini semakin menurun di Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Agam. Turunnya harga jual buah sawit membuat warga resah kalau ini terjadi terus. Turunnya harga sawit juga dirasakan warga Bawan Kecamatan IV Nagari sejak beberapa bulan terakhir ini. Sejumlah petani di daerah Lubuk Basung, menyatakan bahwa penurunan harga buah sawit di beberapa wilayah tersebut rata-rata sepadan, yakni dari Rp1.200/kg menjadi Rp700/kg. Masyarakat petani merasa kewalahan, dengan merosotnya harga jual sawit. “Awalnya harga sawit sudah mencapai Rp1.200/kg, kemudian turun menjadi Rp900/kg hingga sekarang menjadi Rp700/kg, Rasanya tidak kembali jerih payah kami, tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga sawit,” kata Khairunas (47) petani Manggopoh yang mempunyai 5 Hektar lahan sawit. Joe (40) saudagar buah sawit mengatakan saat ditemui Reporter Agam Media Center sore tadi, turunnya harga sawit tidak hanya membuat para petani resah, namun kami juga. “Untuk membayar upah anggota saja susah rasanya, terpaksa kami menjual ke daerah Pekanbaru, Riau karena harga disana masih normal,” tuturnya. | SH/Uci

Perkara Dugaan Korupsi Untirta & MP-ASI Rp 53,3 Miliar Dilimpahkan Serang, Trans - Dua kasus dugaan korupsi di Banten, yakni kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Untirta dari APBN-P TA 2010 dari Kemendikbud senilai Rp49 miliar, dan kasus dugaan korupsi pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten tahun 2009 senilai Rp4,3 miliar, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Pengadilan Neger (PN) Serang. Kasus pertama yang dilimpahkan Kejari Serang ke pengadilan Tipikor PN Serang adalah kasus untirta atas nama

terdakwa Sudendi dengan nomor pelimpahan B2380/06.10/ Ft.1/09/2012, Edwin nomor pelimpahan B-2376/06.10/Ft.1/09/ 2012, dan Reinhad dengan nomor pelimpahan B-2378/06.10/ Ft.1/09/2012 tertanggal 19 September 2012. Sementara dalam kasus MP ASI terdakwa Agus Takaria dengan nomor pelimpahan B 2374/06.10/Ft.1/09/2012 dan terdakwa Istuti Indarti dengan nomor pelimpahan B-2372/ 06.10/Ft.1/09/2012 tertanggal 19 September 2012. Dalam pelimpahan kasus tersebut, hadir, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Banten dan Kejari Serang, diantaranya Kasi Pidsus Kejari Serang, Tri-

ono Rahyudi dan Zulkipli. Bersamaan pelimpahan berkas, jaksa juga melimpahkan barang bukti, pada perkara untirta dilimpahkan beberapa dokumen dan sample alat-alat laboratorium. Sementara untuk kasus MP ASI, barang bukti berupa dokumen pelelangan, dokumen kontrak, dokumen pencairan, dan sample biskuit. “Dua kasus dugaan korupsi yakni Untirta dan MP ASI secara bersamaan sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang hari ini. Dengan demikian, status para tersangka bersamaan dengan dilimpahkannya berkas berubah menjadi terdakwa. Jadi, kami tinggal me-

nunggu penetapan jadwal persidangan,” ujar Kepala Kejari Serang, Sudarwidadi, didampingi Kasi Pidsus Kejari Serang Triono Rahyudi. Menurut Sudarwidadi, pihaknya telah menunjuk sejumlah tim jaksa yang merupakan gabungan dari Kejati Banten dan Kejari Serang telah ditunjuk untuk mengawal kasus itu di pengadilan. “Jaksanya memang ada beberapa yang sama karena keterbatasan sumber daya manusia. Akan tetapi, hal itu tidak akan menjadi kendala,” tegas Sudarwidadi. Selain itu, lanjut udarwidadi, para tersangka akan dijerat dan diancam dalam pasal yang

sama, yakni dengan dakwaan primair yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dalam dakwaan subsider, para terdakwa akan dijerat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang yang sama. Terpisah, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Serang, Sumartono, SH membenarkan adanya pelimpahan dua kasus dugaan korupsi dari Kejari Serang. “Ya, PN Serang hari ini menerima pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Untirta dan MP ASI,” kata Sumartono, ditemui di PN Serang.

Sumartono SH mengatakan, setelah berkas tersebut diterima ketua PN Serang akan mempelajari berkas tersebut selama tujuh hari untuk kemudian menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara itu. Kemudian, lanjutnya, berkas perkara akan diserahkan kepada majelis hakim untuk dipelajari selama sepekan dan akan menentukan jadwal sidang. “Biasanya dua pekan, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan sudah bisa digelar,” katanya. Ditanya mengenai status penahanan kedua terdakwa kasus MP ASI, Sumartono,SH menjelaskan, hal tersebut nantinya akan menjadi kewenangan

majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara itu. “Masalah penahanan itu kewenangan majelis hakim nanti, apakah akan mengajukan atau tidak,” ujarnya. Untuk diketahui, terdakwa kasus MP ASI yakni Mantan Kasubid Promkes Dinkes Banten Agus Takaria tidak dilakukan penahanan, sementara Direktur CV Baskara Istuti Indarti berstatus tahanan kota. Sedangkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laboratorium Untirta, yakni Mantan Purek II Sudendi, pegawai BAUK Edwin, dan dari pihak swasta Reinhad Nainggolan dilakukan penahanan. | Yusvin

HALAMAN 11

KORAN TRANSAKSI THN 13

NO. 253. ‰ TH XIII

TRANS BANTEN

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Terlambat Lunasi BPIH, 5 Calhaj Belum Divaksin Cilegon, Trans – Gara-gara pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dilunasi, lima Calon Jamaah Haji (calhaj) asal Kota Cilegon belum divaksin. Akibatnya, kelima calhaj tersebut terancam terlambat untuk diberangkatkan. Kepala Seksi Haji Kementerian

Agama (Kemenag) Kota Cilegon, Isomudin mengatakan, kelima jamaah tersebut sudah disarankan agar segera menghubungi kemenag supaya dilakukan vaksin. “Saat ini sudah dilunasi, secepatnya mereka divaksin,” ujar Isom, Jum’at (21/9). Dalam pemberian vaksin itu, pihaknya bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, untuk menyediakan segala keperluan medis bagi para jamaah haji yang berasal dari kota itu. “Bisa juga langsung datang ke dinkes agar segera dilakukan vaksinasi,” Isomudin menyarankan. Dia menambahkan, jumlah jamaah haji asal Cilegon tahun ini

sebanyak 771 orang. Dari jumlah itu sebanyak 450 sudah diberangkatkan. Sementara sisanya menyusul. Selain itu kebutuhan logistik dan petugas yang membantu para jamaah juga sudah dipersiapkan. “Kami pastikan untuk kebutuhan calhaj sudah siap semuanya. Calhaj hanya mempersiapkan diri saja,” ka-

tanya. Terpisah, Kepala Bidang Pengendalian dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kota Cilegon, Retno Windarwati mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu kelima jamaah haji itu untuk segera dilakukan vaksinasi. Kata dia, vaksin tersebut sangat

Jika Sistem Kerja Kontrak & Outsourcing Tidak Revisi

ekonomi

Buruh Akan Demo & Blokir Jalan Tol

Praktik outsourcing dan kontrak kerja sudah mengarah pada bentuk eksploitasi oleh manusia terhadap manusia.

Serang, Trans - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Banten, menilai sistem alih daya (outsourcing) dan kerja kontrak sangat merugikan buruh dan pekerja, karena menyuburkan praktik pemberian upah rendah. Ketua SPSI Provinsi Banten Mas Muis Muslich mengungkapkan, buruh yang tergabung dalam SPSI Provinsi Banten mendesak pemerintah untuk merevisi UU No 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika tidak direvisi, mereka akan lakukan aksi mogok kerja dan memblokir jalan tol. “Jika pemerintah tidak segera merevisi, buruh SPSI Banten akan melakukan aksi mogok kerja,” ujar Muis Muslich, yang juga salah satu tokoh pembentukan Provinsi Banten itu. Namun, belum dipastikan, kapan aksi mogok kerja itu akan berlangsung. Menurut Mas Muis, pihaknya akan melakukan dialog terlebih dulu dengan pe-

merintah maupun dengan pihak perusahaan. Bila dialog gagal, SPSI Banten akan serempak mogok kerja. “Tak cuma itu, bila mogok kerja juga tak dihiraukan, kami akan melakukan aksi memblokir jalan tol serta fasilitas penting lainnya,” tegasnya. Dikatakan H Mas Muis, wajar jika kalangan buruh/pekerja mengancam akan melakukan mogok kerja atau memblokir jalan tol untuk menolak sistem outsourching dan kontrak kerja.

Antam Didesak Tingkatkan Produksi Emas

Sebab, faktanya, hanya merugikan pihak buruh dan pekerja. Praktik-praktik outsourcing dan kontrak kerja sudah mengarah pada bentuk eksploitasi oleh manusia terhadap manusia. “Kami hanya meminta kejelasan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab sistem outsourching sangat merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha. Ini keliru, mestinya pekerja dan pengusaha sama-sama diuntungkan,” ungkapnya. | Yusvin

Mobil Pelat Merah Pimpinan Dewan Ganti Pelat Hitam? Cilegon, Trans - Mobil dinas milik pimpinan DPRD Cilegon yang biasa menggunakan plat nomor dinas berwarna merah, diketahui kerap berganti menjadi pelat hitam. Dari pengamatan di halaman parkir DPRD Cilegon para Rabu (19/9), dua mobil dinas pimpinan DPRD Cilegon dengan merk Honda Civic yang lazimnya berpelat merah dengan 1 digit angka, diganti dengan pelat hitam dengan 4 digit angka yang pada kode akhirnya bertuliskan NR. Menurut sejumlah sumber di lingkungan internal DPRD Cilegon, mobil sedan mewah Honda Civic yang dipakai Ketua DPRD Cilegon, misalnya, sebenarnya berpelat merah A 2 U, tetapi kerap berganti menjadi A 1503 NR. Ada juga mobil sedan mewah milik Wakil Ketua DPRD Hasbudin yang diganti pelat hitam A

1506 NR. Hal ini tentu mengundang kecurigaan bagi masyarakat, terutama terkait fungsi dan kewenangan DPRD terhadap mobil dinas tersebut. Warga juga patut menduga bahwa pimpinan DPRD kerap menggunakan mobil dinas untuk kepentingan diluar tugasnya sebagai wakil rakyat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbudin, saat dikonfimasi membenarkan bahwa dirinya kerap mengganti pelat merah mobil dinasnya dengan pelat hitam. Namun demikian, menurut Hasbudin, hal itu merupakan hal biasa untuk mendapatkan kenyamanan. “Saya lebih nyaman saja kalau pakai yang pelat hitam. Karena kalau pakai pelat nomor yang satu angka agak kurang nyaman.

Kadang kalau malamnya ada acara-acara partai atau masyarakat, pagi harinya suka lupa untuk mengganti pelat nomor,” ujar Hasbudin melalui telepon genggamnya. Sementara terkait dengan penggunaan BBM untuk mobil dinasnya, Hasbudin membantah bahwa penggantian pelat hitam tersebut bertujuan untuk membeli BBM bersubsidi. “Untuk BBM tidak ada masalah, saya tetap pakai pertamax. Sebab kalau tidak pakai pertamax nanti laporannya tidak diterima, kita kan laporan untuk penggunaannya. Lagi pula, kalau mobil menggunakan BBM ganti-ganti, kadang premium kadang pertamax, tidak bagus buat mesin kendaraan. Jangankan mobil dinas, mobil pribadi saya saja pakai pertamax,” ujar Hasbudin.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Pembangunan (FPP), Juli Tresno Ajie. Ia menilai hal tersebut sangat menyakiti hati masyarakat. “Alasannya jelas masyarakat awam pun sangatlah paham, bahwasanya mobil dinas ya kepentingannya ya buat dinas. Jadi saya sangat tidak sepakat kalo mobil dinas itu pelat nomornya diganti. Tentunya selayaknya mobil dinas dipakai untuk kepentingan dinas bukan pribadi,” katanya. Hal senada juga datang dari Aktifis Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK), Imanudin, menyatakan, mobil dinas jajaran pimpinan DPRD, pimpinan komisi, dan fraksi, tidak sepantasnya digunakan untuk kepentingan diluar kedinasan. “Penggantian pelat merah mobil dinas dengan pelat hitam

berguna karena bisa menjaga kekebalan tubuh terhadap penyakit menular seperti penyakit meningitis. “Kami sarankan segera agar menghubungi dinkes atau kemenag agar kami vaksin. Vaksin itu berguna untuk mencegah kesehatan jamaah selama menjalankan ibadah,” Retno menerangkan. | Yusvin

ini, merupakan upaya untuk menyelewengkan fungsi dari penggunaan mobil dinas itu sendiri,” tuturnya. Iman juga menyatakan, wakil rakyat harus memberi contoh kepada masyarakat. Dengan instruksi hemat BBM, anggota DPRD yang menggunakan mobil dinas pasti sudah dijatah biaya operasional pembelian pertamax. “Praktik menukar pelat mobil dinas dengan pelat hitam itu, patut diduga sebagai modus baru korupsi. Pasalnya, sejak ada instruksi presiden bahwa aparatur pemerintah dan jajarannya harus beralih ke pertamax, peraturan tersebut harus ditaati, tanpa terkecuali bagi pengguna mobil dinas yang difasilitasi dari uang pajak rakyat,” tegasnya. | Yusvin

Pandeglang, Trans - Komisi II DPRD Pandeglang meminta PT Cahaya Sumber Daya (CSD) anak perusahaan PT Antam untuk meningkatkan produksi emasnya di Pandeglang. Peningkatan produksi ini, tentu akan berpengaruh pada bertambahnya PAD Pandeglang. Diketahui pada tahun 2012 ini Antam menargetkan PAD bagi Pandeglang sebesar Rp3,1 miliar. Hal itu terungkap dalam hearing Komisi II DPRD Pandeglang dengan PT CSD dan Distamben Pandeglang. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Edwin Juniarsyah. Edwin yang didampingi Anton Chaerul Syamsi ditemui usai hearing kemarin mengatakan, pihaknya ingin mengetahui besaran royalti yang diberikan PT CSD bagi Pemkab Pandeglang. Dari pertemuan itu diketahui bila royaltinya setiap tahun bertambah. Menurut dia, pada tahun 2012 ini, Antam akan membayar royalti kepada pemerintah pusat sebesar Rp27 miliar. Dari jumlah itu, kemudian dibagi hasil ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota penghasil serta kabupaten/kota yang ada dalam satu provinsi dengan perusahaan Antam. Nantinya, ungkap Edwin, provinsi mendapatkan bagi hasil dari royalti sebesar 15 persen. Kemudian, Pandeglang sebagai daerah penghasil mendapatkan 32 persen dan kabupaten/kota satu provinsi juga mendapat 32 persen. “Diperkirakan total royalti yang akan diterima oleh Pandeglang sebesar Rp3,1 miliar. Pada tahun sebelumnya angka royalti berkisar di angka Rp2 miliar,” katanya. Berdasarkan keterangan dari CSD, ungkap Edwin, pihak perusahaan sudah dua kali memberikan royalti kepada pemerintah daerah dalam dua termin. Setiap termin, bernilai Rp1,1 miliar. Terkait dengan naiknya harga emas, Edwin berharap agar CSD bisa meningkatkan pemberian royalti bagi pemerintah daerah. Alasannya, harga emas kini sedang tinggi. Ini tentu saja berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Bila memang pendapatan perusahaan meningkat, diharapkan royalti yang dibayarkan juga bertambah. “Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Pandeglang secara maksimal. Kami tentu saja berharap agar pihak perusahaan juga memberikan perhatian lebih kepada Pandeglang sebagai daerah penghasil emas bagi Antam,” katanya. | Yusvin

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan

Aliansi Rakyat Tuding PT KS Rendahkan Masyarakat Cilegon Cilegon, Trans - Aliansi Rakyat Cilegon Menggugat (ARCM) menuding bahwa PT Krakatau Steel (KS) telah melakukan pembohongan publik karena tidak transparan dalam melakukan rekrutmen pegawai. “Direksi KS harus memahami latar belakang sejarah kenapa PT KS dibangun di Kota Cilegon. Kalau melakukan rekrutmen tidak transparan, apalagi menganggap SDM masyarakat Cilegon kurang kompeten, itu merupakan kesalahan besar dan merupakan penghinaan terhadap masyarakat Cilegon,” tegas koordinator ARCM, Ust Sunardi, saat hearing dengan Komisi II DPRD Cilegon dan jajaran Direksi PT KS, Rabu (12/ 9) lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut, General Manager Human Capital Training and Development Centre PT KS, Adityas Nirmala, Dirut SDM Dan Umum PT. KS, Dadang Danusiri, Corporate Secrertary, Andi Firdaus, Kepala Disnaker Cilegon, Taufiqurohman, perwakilan masyarakat dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Cilegon menggugat (ARCM), serta anggota Komisi II DPRD Cilegon. Setelah jajaran Direksi PT Krakatau Steel mengakui jika dalam proses rekrutmen karyawan yang dilakukan sejak 2006 hingga 2012 masih ada berkas administrasi yang belum lengkap, terutama rekruitmen yang dilakukan KS pada tahun ini, sehingga memicu kecurigaan dari berbagai elemen masyarakat Cilegon dan Banten, termasuk Aliansi Rakyat Cilegon Menggugat yang menuding KS tidak transparan dalam melakukan rekrutmen pegawai. Hearing yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, M Tahyar berlangsung tegang, karena

perwakilan masyarakat dan ARCM merasa tidak puas dengan penjelasan dari direksi KS. Sempat terjadi adu mulut antara salah satu anggota ARCM dan anggota Dewan yang mempertahankan argumennya masing-masing, hal ini bermula ketika pimpinan sidang mengatakan, hearing diskors sementara, namun anggota ARCM ingin melanjutkan terus, saling tunjuk pun tak terelakkan, karena pimpinan sidang langsung membatalkan skorsing tersebut. “Kami tetap komitmen untuk memenuhi kuota 70 persen pegawai KS berasal dari lokal Banten, dan setiap rekrutmen yang kami lakukan selalu dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Cilegon. Namun kami siap menerima kritik dan saran dari semua pihak karena ada beberapa persoalan administrasi yang belum lengkap sehingga menimbulkan kecurigaan,”kata Direktur SDM dan Umum PT KS Dadang Danusiri. Ia juga kembali menegaskan, empat metode rekrutmen pegawai yang dilakukan PT KS sejak 2006-2012, yaitu metode rekrutmen lulusan SMK yang berprestasi bekerjasama dengan Disnaker dan pihak sekolah yang ada di Banten, menyelenggarakan training kepada masyarakat dari seluruh kecamatan yang ada di Cilegon, melalu Balai Latihan Kerja (BLK), dan rekrutmen lulusan SMK Pembangunan. “Sebagai perusahaan BUMN, hampir sepuluh tahun kami tidak melakukan rekrutmen pegawai baru. Namun sejak 2006, kami kembali melakukan rekrutmen hingga sekarang untuk regenerasi pegawai,” katanya. Terkait kuota pegawai baru yang akan direkrut, lanjutnya Dadang, PT KS tetap konsisten

FOTO | YUS

Aksi demo Aliansi Rakyat Cilegon Menggugat.

melaksanakan kesepakatan dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan tenaga lokal sebanyak 70 persen. “Berdasarkan data yang kami miliki, rekrutmen pegawai yang telah kami lakukan sejak 2006-2012 jumlahnya mencapai 851 orang. Dan 70 persennya merupakan tenaga lokal karena memiliki KTP Banten,” jelasnya. Dadang menambahkan, berdasarkan KTP pegawai yang telah direkrut sejak 2006, 70 persennya berasal dari Cilegon, sisanya 10 persen dari kabupaten/kota lain yang ada di Banten, 10 persen lagi dari Jawa Barat, sementara sisanya dari daerah lain. “Intinya kami tetap komitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal, dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya, kuota tenaga kerja lokal yang dilakukan saat ini terpenuhi. Sebelumnya, tenaga kerja asal

Banten yang direkrut persentasinya di bawah 20 persen,” jelasnya. Adapun yang menjadi persoalan, kata Dadang, banyak pegawai yang direkrut oleh PT KS memiliki KTP Banten tapi sekolah atau kuliahnya di luar Banten atau sebaliknya, ada yang sekolah di Banten tapi tidak memiliki KTP Banten. “Yang jelas rekrutmen kami lakukan sesuai kebutuhan, makanya kami selama ini bekerjasama dengan Untirta Banten untuk merekrut 100 orang menjadi pegawai KS dengan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya. Dalam pada itu, bantahan lain juga muncul dari anggota ARCM, Isbatullah Alibasja, menurut Isbat, data-data yang disampaikan Dadang merupakan versi PT KS, kebenarannya diragukan. “Kalau mau jujur, berapa pegawai KS yang asli orang Ci-

legon atau Banten. Persentasinya di bawah 10 persen,” kata Isbat. Dalam kesempatan itu, Isbat juga sempat menyampaikan sejarah singkat dibangunnya PT KS di Kota Cilegon, Menurutnya, kalau bukan karena perjuangan pemimpin Banten 1950-an lalu, PT KS akan dibangun rencananya di Jawa Tengah, atau Jawa Timur atau di Sumatera. “Pada saat itu Residen atau pemimpin Banten meminta kepada presiden Soekarno untuk membangun PT KS di Banten, dengan tujuan agar memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat,” jelasnya. Oleh sebab itu, Isbat mengaku prihatin dengan persoalan yang muncul sekarang. PT KS melakukan rekrutmen pegawai malah memprioritaskan tenaga kerja dari luar Banten. Akibatnya, angka pengangguran di Banten sangat tinggi, begitu juga di Kota Cilegon.

Agar persoalan tersebut tidak membuat masyarakat Cilegon mengambil tindakan, Isbat meminta DPRD Cilegon dan Pemkot Cilegon untuk bersikap tegas dan membuat kebijakan yang pro rakyat. “Kami menuntut empat hal, pertama eksekutif dan legislatif membuat regulasi yang terpadu terkait rekrutmen pegawai disemua perusahaan yang ada di Kota Cilegon, kedua Pemkot segera membuat kawasan khusus untuk warga asing terutama warga Korea, ketiga, legislatif segera membuat perda perlindungan terhadap pengusaha pribumi, dan yang terkahir, pusdiklat harus diperbanyak dan difungsikan untuk meningkatkan SDM masyarakat Kota Cilegon,” tegas Isbat. Sementara itu, Kepala Disnaker Cilegon, Taufiqurohman mengatakan, dari empat metode rekrutmen yang dilakukan PT KS, semuanya wajib dilaporkan ke pemerintah daerah. “Memang PT KS tiga tahun terakhir ini telah bekerjasama dengan disnaker terkait kegiatan training dan pelatihan las listrik, namun semua pesertanya direkrut oleh PT KS,” jelasnya. Terkait rekrutmen pegawai yang dituding masyarakat dilakukan KS secara sembunyisembunyi, Taufiq mengaku, pihaknya belum menerima datanya. “PT KS harus menjelaskan hal itu, karena sebelumnya telah sepakat untuk memenuhi kiota tenaga kerja lokal mencapai 70 persen. Saya secara pribadi mengharapkan 70 persen kuota tersebut adalah masyarakat Cilegon,” jelasnya. Menanggapi soal tingginya pengangguran di Kota Cilegon, Taufiq mengaku tahun ini angka pengangguran di Kota Cilegon sebanyak 49 ribu orang atau sekitar 12 persen dari jumlah angkatan kerja. “Namun itu sudah mengalami penurunan,

sebelumnya pengangguran di Kota Cilegon mencapai 18 persen,” jelasnya. Hearing yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut belum juga menemukan solusi, oleh sebab itu, pimpinan rapat meminta direksi PT KS memberikan klarifikasi. “Sekali lagi kami selalu koordinasi dengan disnaker setiap melakukan rekrutmen, adapun persoalan administrasi yang belum lengkap akan kami perbaiki. Kami juga menerima masukan dan kritikan agar pada rekrutmen berikutnya lebih seperti yang diharapkan masyarakat,” kata Dadang. Terkait tudingan ARCM soal rekrutmen yang sembunyisembunyi dan tidak lapor ke Disnaker, Dadang mengaku hal itu hanya kurang komunikasi. Menurutnya, pihaknya merekrut pegawai dari luar Banten hanya dalam metode rekrutmen melalui SMK pembangunan. “Karena di Banten tidak ada SMK pembangunan, maka untuk pola rekrutmen tersebut diambil dari luar Banten, jadi bukan karena masyarakat Banten yang tidak kompeten,” jelasnya. Diakhir pertemuan, Ketua Komisi II M Tahyar mengatakan, dinamika yang terjadi dalam rapat merupakan hal biasa untuk mencari solusi. Oleh sebab itu pihaknya mengapresiasi tuntutan masyarakat terkait sejumlah hal yang bersinggungan dengan rekrutmen pegawai di KS, kemudian juga meminta komitmen PT KS untuk memperbaiki sejumlah kesalahan maupun kekeliruannya baik dalam hal administrasi maupun sosialisasi. “Yang jelas kami akan mengkaji data-data dari PT KS, dari masyarakat maupun dari disnaker, nantinya komisi II akan membuat rekomendasi,” kata Tahyar. | Yusvin

NO.253. ‰ TH XIII

TRANS JATIM

HALAMAN 12

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Harga Tembakau Melorot, Tanaman Jagung Mengering Sampang, Trans - Rona kesedihan nampak jelas terlihat di raut muka petani tembakau. Harapan akan meraup keuntungan besar menjadi sirna. Ketika harga tembakau selama 2 bulan terakhir ini terus melorot dari Rp 12 ribu per kg hingga berada pada titik terendah dalam kisaran Rp 8 ribu. Kondisi tersebut membuat nasib para petani semakin terpuruk, karena mengalami kerugian yang cukup besar. ’’Modal yang kami keluarkan untuk menanam tembakau, sudah menghabiskan biaya Rp 6 juta. Tapi

setelah siap di panen malah ditawar pedagang hanya Rp 4 juta, bukannya untung malah buntung,’’ ujar Dayat, petani asal Kodak, Kec. Torjun, Sampang ditemui tengah memanen tembakaunya yang mulai layu sambil tertunduk lesu, Minggu (23/9). Dayat menuturkan, sebagian petani yang merasa frustrasi malah membiarkan tanaman tembakaunya menguning. Karena percuma jika dipanen justru semakin merugi, karena masih harus mengeluarkan biaya tambahan ongkos kuli untuk meme-

Miris, 3 Siswa SMP Terlibat Pembuatan Video Porno Kediri, Trans - Kejahatan atau tindak asusila dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kini tidak hanya terjadi di kalangan dewasa. Siswa tingkat SMP pun mulai kerasukan. Kasusnya yang mencuat lewat beredarnya video porno dengan “bintangnya” pasangan siswa tingkat SMP juga, kini sedang ditangani Polres Kediri. Perekam dan pasangan pemeran video porno tersebut juga sudah diamankan untuk dimintai keterangan di kepolisian. Hasil kerja mereka terangkum dalam judul “Trisulo Bergoyang. Pemeran video porno adalah, L (15) asal Dusun Wonorejo, Desa Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dan V (14) pelajar SMP, tetangganya yang ditangkap lebih awal. Sementara “juru kamera”, Luk (15) ditangkap Jumat (21/9) kemarin dan kini semua tengah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kediri. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Edi Herwiyanto saat dihubungi, Sabtu (22/9), membenarkan jika pelaku perekam video adegan mesum sudah diamankan. Namun pihaknya belum menahannya dan masih dalam pengumpulan keterangan. “Hasilnya masih menunggu hasil pemeriksaan. Mengingat usia pelaku masih di bawah umur dan berstatus pelajar,” kata Edi. Karena masih di bawah umur, selama proses pemeriksaan, perekam video itu juga masih didampingi orangtuanya serta petugas dari Balai Pemasyarakat (BAPAS) Anak Kediri. Sementara terungkapnya kasus video porno itu bermula dari laporan orang tua L, yang melihat putrinya beradegan ranjang dalam video berjudul ‘Trisulo Bergoyang’. Setelah itu, polisi mengamankan keduanya. Dari keterangan keduanya, diketahui bahwa perekam video dan yang diduga menyebarkan adalah Luk yang juga teman mereka. Dari hasil pemeriksaan, pasangan ABG itu melakukan hubungan badan didasari suka sama suka. “Sebelumnya, mereka mengaku sempat nonton film porno melalui HP,” ujar Paur Subbag Humas Polres Kediri, Iptu Ribiko Entas. Perbuatan dilakukan di kamar korban, pada Minggu (9/9) 2012 ini sekitar pukul 15.00. Kemudian diulangi pada Selasa (11/9) sekitar pukul 12.00, di sebuah gubuk di persawahan dekat kampung mereka. Akibat perbuatannya, mereka akan dikenai sanksi dan pengedar video yang bisa dikenai pasal UU.44 tahun 2008 pasal 29 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. | Fauzi

Siswa SMP Tolak LKS Bergambar Miyabi Surabaya, Trans - Kasus nampangnya bintang film porno asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi, di LKS SMP Islam Brawijaya, Mojokerto, mendapat respon dari siswa SMP Takmiriyah. Para siswa menolak dengan keras adanya figur tidak pantas itu di dunia pendidikan. Penolakan itu digelar para siswa dengan melakukan aksi keprihatinan. “Kenapa harus Miyabi. Apakah tidak ada figur yang lebih pantas untuk bahan materi pelajaran,” ujar Amelia, salah satu siswa kepada wartawan, Sabtu (22/9). Berdiri berjajar, para siswa memegang gambar Miyabi dan juga memegang kertas bertuliskan ‘Why should Miyabi?’ (kenapa harus Miyabi?). Aksi itu ditujukan untuk menyindir betapa ironisnya dunia pendidikan menggunakan figur seorang bintang film porno di dalam bukunya. Selanjutnya para siswa memperlihatkan para artis dan tokoh wanita yang lebih santun dan berprestasi seperti Agnes Monica, Anggun C Sasmi, Ruth Sahanaya, Christine Hakim, Sri Mulyani dan Megawati Soekarno Putri. Para siswa mendeskripsikan kehebatan tokohtokoh itu dan kelebihannya dibanding seorang Miyabi. Selanjutnya adalah para siswa membakar gambargambar Miyabi yang mereka pegang. Bagi dunia pengetahuan khususnya dunia pendidikan Miyabi merupakan sampah yang harus dienyahkan karena keberadaannya sangatlah tidak pantas. | Tim Trans

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Blitar : Fauzy Effendy

tik dan mengangkut daun tembakau di tengah ladang. ’’Hamparan daun tembakau yang kualitasnya sangat bagus banyak yang masih belum dipanen di ladang itu, bukannya tidak laku dijual. Tetapi karena para pedagang menawar dengan harga murah sekali, sehingga hasil yang didapat tidak seimbang dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan petani,’’ keluhnya. Kekecewaan para petani makin memuncak, sehingga lebih memilih menebang dan membuang atau membakar tanaman tembakau yang

sudah siap panen tersebut. Mereka menolak tembakau yang ditanamnya dengan biaya tinggi, ternyata hanya ditawar dengan harga yang tidak seberapa, bahkan jauh di bawah harga produksi yang harus dikeluarkan para petani. Makin merosotnya harga tembakau itu, diduga karena gudang perwakilan pabrikan rokok membuka pembelian lebih awal yakni sebelum lebaran. Sehingga memicu sebagian petani terpaksa memanen daun tembakaunya lebih dini, agar terpenuhinya target pembelian tem-

bakau pabrikan. Kesedihan tidak hanya dialami petani tembakau, tetapi juga dirasakan petani jagung. Bukan karena harga anjlok, namun akibat musim kemarau panjang membuat tanaman yang indentik sebagai makanan khas Madura itu mengalami kekeringan sehingga puluhan hektare tanaman jagung mengalami gagal panen. ’’Seharusnya bulan September ini kami sudah bisa menikmati hasil panen jagung. Tapi takdir berkata lain, semua tanaman mengering sebelum masa panen tiba, sehingga

kami menderita kerugian karena tanaman jagung gagal panen,’’ keluh Salli, petani asal Kec. Pengarengan. Biasanya saat musim panen jagung tiba, lanjutnya, para petani mampu menghasilkan rata-rata satu kuintal jagung per ladang. Namun kini hampir semua tanaman jagung tidak dapat dipanen, sehingga dia memperkirakan harganya menjadi mahal karena sulit didapat dipasaran. ’’Kini harga jagung naik menjadi Rp 8.500 per kg, padahal biasanya hanya berkisar Rp 6 ribu per kg,’’ ujar Salli. | Tim Trans

Soal Gunung Kelud

Bupati Blitar Konsisten Berjuang Gunung Kelud sudah menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar. Blitar, Trans - Bupati Blitar H Herry Noegroho konsisten berjuang dan mempertahankan keberadaan kawasan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Blitar. Bupati telah menggandeng tiga perguruan tinggi, yakni ITB, Unibraw dan Universitas Negeri Malang, untuk melakukan kajiankajian dari berbagai aspek. Hal tersebut terungkap ketika Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar pemaparan dan diskusi dari hasil kajian akademisi dalam rangka penetapan dan penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, Rabu (19/9), di Pendopo Kabupaten Blitar yang dihadiri Ketua DPRD, Anggota Komisi I, pejabat-pejabat Pemkab Blitar, tokoh masyarakat dan LSM. Sebagaimana diketahui, sengketa Gunung Kelud itu hingga saat ini terus berlanjut di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Surabaya. Langkah perjuangan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui jalur hukum untuk mempertahankan kawasan Gunung Kelud masuk dalam kawasan Kabupaten Blitar bukannya tidak beralasan. Terbitnya SK Gubernur Jawa Timur No.188/113/KPTS/013/ 2012 yang menyatakan Gunung Kelud masuk dalam wilayah ad-

ministrasi Kabupaten Kediri, dinilai cacat prosedural dan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pemerintahan. Bupati Blitar Herry Noegroho mengatakan persoalan sengketa batas daerah tidak hanya terjadi di Kabupaten Blitar dan Kediri saja. tetapi terjadi juga di daerah-daerah lain seperti antara Kab Situbondo dengan Kab Probolinggo. Di luar Jawa pun terjadi sengketa batas daerah. Perjuangan Pemkab Blitar bersama masyarakat untuk mempertahankan Gunung Kelud tetap berada di pangkuan Kabupaten Blitar bukan semata-mata karena obyek wisatanya. Lebih dari itu, Gunung Kelud sudah menjadi bagian sejarah yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar. Secara historis sudah mendarah daging secara turun-temurun. “Kita tetap memperjuangkannya. Gunung Kelud harus bisa kembali ke Kabupaten Blitar,” tegas Herry Noegroho. Bupati mengatakan sangat kecewa dengan kaputusan Gubernur Jatim tersebut. SK 188 dinilainya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar seperti 11 peta pada masa Kolonial Belanda yang diperoleh Bupati dari Museum Tropen Belanda. Peta-peta pada masa kemerdekaan pun, seperti Peta BPN, Topdam, Perhutani dan peta dari Bappeda Jawa Timur, menunjukan bahwa Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Blitar. “Semua peta tersebut telah diserahkan Pemkab Blitar kepada Tim Fasilitasi sengketa batas daerah Jatim, tapi anehnya yang dibuat pertimbangan dalam SK 188 Gubernur Jatim adalah peta yang pertama, yaitu peta tahun 1840,” ujar Bupati Blitar.

FOTO | FAUZI

Bupati Blitar H Herry Noegroho SE MH.

Hasil kajian secara akademisi oleh tim ahli Institut Tehnologi Bandung, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Brawijaya Malang menyimpulkan, bahwa SK Gubernur Jawa Timur No.188/113/KPTS/013/2012 tanpa dilatar belakangi oleh beberapa kajian yang akurat dan tepat, di antaranya dari aspek geodetik, aspek sejarah, serta aspek yuridis. Seperti yang dipaparkan oleh Heri Andreas ST MT—tim ahli dari Institut Tehnologi Bandung (ITB), bahwa data informasi yang tertuang dalam SK No.188 Gubernur Jatim, dan hal-hal yang terkait dengan aspek geodetic, yakni list koordinat batas yang disimpulkan di SK, dan peta acuan yang digunakan sebagai dasar pembuatan SK.

Menurut dia, daftar koordinat di SK Gubernur Jatim No.188 itu, di antaranya diambil atau mengacu pada peta tahun 1840 koleksi de Han. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengektrak koordinat tersebut dari peta itu? “Sistem peta 1840 berskala kecil, tidak ada informasi sistem koordinat, namun bisa keluar daftar koordinat yang secara besaran nilai berupa nilai koordinat UTM, hebat,” kata Heri Andreas. Di SK disebutkan pula bahwa penarikan batas mengacu pada penelusuran punggung atau watershed mengacu ke peta 1840. Pertanyaannya, siapa yang dapat mengenali punggungan atau watershed di peta tersebut? Statement daftar koordinat di SK yang katanya mengacu pada batas yang terdapat di peta 1840,

namun jika divisualisasikan dengan batas peta, ternyata tidak cocok. “Sangat jelas, dari aspek paling tehnik kita dapat melihat di SK Gubernur Jatim No.188 terdapat cacat konten aspek geodetic. Dengan kata lain terdapat konten dari SK Gubernur Jatim No.188 yang tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis (geodetic),” paparnya. Sementara kajian dari aspek sejarah menurut Tim dari Fakultas Ilmu Sejarah Universitas Negeri Malang Sukamto, MPd, bahwa Kabupaten Blitar dan Gunung Kelud secara historis merupakan bagian yang tidak terpisahkan. “Dari hasil kajian tim, beberapa benda baik candi, prasasti maupun benda-benda bersejarah lainnya menunjukan Gunung Kelud bagian dari wilayah Kabupaten Blitar berdasarkan fakta sejarah. Jelas ada sebuah keputusan hukum yang tidak didukung oleh nilai sejarah dan fakta sejarah yang ada, berpotensi menimbulkan suatu regulasi yang cacat secara hukum. Lebih fundamental keputusan Gubernur Jatim tersebut tidak legitimate,” kata Sukamto. Sedangkan tinjauan dari aspek yuridis, menurut kajian tim LPPM Universitas Brawijaya Malang Achmad Imron Rosuli SE MSi bahwa keputusaan Gubernur Jatim No.188/113/KPTS/013/ 2012 bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi, misalkan UU No.32 tahun 2004 dan Permendagri No.1 tahun 2006. “Sehingga dinilai cacat secara prosedural dan menimbulkan disensus serta keresahan dimasyarakat dan pemerintahan,” kata Imron Rosuli. | Fauzy

Petani Bentrok di Lokasi Eks Perkebunan Suwaru Blitar, Trans - Sengketa lahan eks Perkebunan Suwaru Buluroto di Dusun Gempong, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, mulai tak terkendali. Sedikitnya, satu orang terluka parah setelah terjadi bentrok antara petani dengan orang suruhan eks perkebunan seluas 609 hektare (Ha) tersebut. Korban luka adalah Rustam (40), warga Desa Sidodadi, Kecamatan Garum. Kepalanya bocor karena terkena sabetan senjata tajam dan kini dijahit 12 jahitan, hidung dan alis sebelah kanan juga robek. Selain menghajar Rustam, massa juga melampiaskan emosinya dengan membakar satu unit traktor yang rencananya akan dipakai merusak tanaman tebu warga. Tak terkecuali, mobil Suzuki Vitara AG 1‘793 MU, yang ditinggal kabur kelompok orang suru-

han itu juga tak luput jadi sasaran amuk massa. Kaca belakang mobil itu pecah. Namun hingga Rabu (19/9/2012), petugas belum mengamankan satupun pelakunya, baik dari pihak warga maupun pihak lawannya. “Anggota buser saat ini masih kami siagakan di lokasi, agar tak terjadi bentrok susulan. Untuk kerugian material, seperti traktor yang terbakar itu kami masih mendatanya. Yang penting, saat ini situasi aman dulu, soal pengusutan kasus ini masih menunggu para korbannya sembuh dan membuat laporan,” kata AKP Ngadiman Rahyudin, Kasat Reskrim Polres Blitar. Tanda-tanda bentrok itu sebenarnya sudah terbaca sejak Selasa (18/9) pagi. Sebab, sejak pagi itu, kelompok orang sewaan itu sudah mulai berdatangan, dengan mengawal traktor. Mere-

ka hanya stand by di posko yang dibuatnya di tengah perkebunan. Baru menjelang maghrib, di saat para petani sudah meninggalkan kebun, mereka mulai beraksi, yakni membabat tanaman tebu milik petani yang sudah siap dipanen. Rencananya, sehabis tanaman tebunya dibabat, lahannya akan dibajak. Kabar pengrusakan tanaman tebu oleh para orang sewaan itu terdengar warga. Karuan, warga langsung tersulut emosinya. Petang itu juga, tanpa ada yang mengomando, puluhan warga dengan bersenjata seadanya, bergerak ke lokasi. Mereka berboncengan sepeda motor karena jaraknya dengan kampung terdekat masih sekitar 5 km lebih dengan medan jalan sulit. Tiba di lokasi, warga langsung geram tatkala melihat tanaman tebu milik rekannya dibabat. Setelah sempat perang mulut se-

bentar, warga langsung emosi dan menyerangnya. Akibatnya, sekitar 20 orang suruhan itu dibuat kocar-kacir ketakutan. Mereka melarikan diri karena sadar jumlahnya kalah banyak dibanding dengan para petani itu. Namun di saat rekan-rekannya berhasil meloloskan diri, Rustam justru terjebak dalam kepungan warga. Akibatnya, ia langsung jadi bulan-bulanan massa. Sebab, warga sudah lama menyimpan amarah padanya karena ia dianggap berkepala dua, kadang berpihak pada warga karena merasa dapat tanah garapan seperti warga kebanyakan. Namun, giliran ada masalah seperti ini, dia malah menjauh dan justru mendekat ke kelompok orang suruhan itu, yang ingin merebut lahan eks perkebunan tersebut. Beruntung, sebelum Rustam

mengalami luka lebih parah, ada warga yang menyelamatkannya. Malam itu juga, ia langsung dilarikan ke RS Ngudi Waluyo. “Jangan salahkan warga. Mereka itu hanya mempertahankan haknya, yakni tanah garapan. Kalau mereka merasa diganggu ya bisa seperti itu,” kata, Muhtadi (50), Kepala Desa Karangrejo, Rabu (19/9). Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Blitar Drs Palal Ali Santoso, mengatakan, peristiwa itu tak ada kaitannya dengan pemkab karena perkebunan itu masih dalam penguasaan pemerintah pusat. Kemungkinan, itu hanya dipicu rebutan lahan antara petani dan orang-orang perkebunan yang ingin kembali mengusainya. Namun demikian, sekkab yang baru menjabat dua minggu ini berjanji akan membantu penyelesaian sengketa tersebut. | Fauzi

Guntur Wahono (Ketua DPRD Kab Blitar):

Usaha Mebel & Wisata Kuliner Harus Diperhatikan Pemerintah Blitar, Trans – Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono SE meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk memperhatikan kelangsungan usaha masyarakat di bidang home industri, khususnya pelaku usaha dan para pengerajin mebel dan wisata kuliner. “Pemkab Blitar, dalam hal ini bupati dan pejabat terkait agar memperhatikan kelangsungan usaha para pengerajin mebel, karena wilayah Kecamatan Sutojayan dan sekitarnya merupakan center/pusat pengerajin meubeler di Kabupaten Blitar,” ujar Ujar Guntur Wahono, pada

pembukaan Graha Center Meubeller dan Wisata Kuliner, Kamis (20/9). Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, terutama dalam sektor usaha mebeler. Seperti diketahui masyarakat pelaku usaha home industri meubeller sangat banyak di wilayah Blitar selatan, yaitu Kecamatan Sutojayan, Panggungrejo, Wonotirto dan Kecamatan Bakung. Menurut Guntur Wahono, pelaku usaha home industri meubeller dan pengerajin mebel masih perlu perhatian baik dari

segi permodalan, pemasaran hasil produk, dan pelatihan dari pemerintah Kabupaten Blitar. “Ini untuk kelangsungan usaha para pengerajin mebel, karena untuk wilayah Kec. Sutojayan dan sekitarnya merupakan center/pusat pengerajin mebeller di Kabupaten Blitar,” katanya. Krua DPRD iru berharap ke depan para pengerajin meubeller yang ada di Kabupaten Blitar bisa seperti pengerajin – pengerajin meubeller yang ada di Jepara dan Pasuruan, yang telah mengekspor hasil produknya sampai ke manca negara. “Mereka sudah bisa bersa-

FOTO | IST

Ketua DPRD Guntur Wahono

ing di pasaran luar negeri,” ungkap Guntur Wahono,SE.

Sementara itu Ketua Usaha Kecil Menengah (UKM) Kec.Sutojayan Slamet Kismanto Sag selaku Ketua UKM Kecamatan Sutojayan sangat berterima kasih atas kehadiran Ketua DPRD pada Pembukaan Graha Center Mebeller dan Wisata Kuliner di Eks kec Sutojayan itu. Petuah yang disampaikan oleh Ketua DPRD diharapkannya dapat memotifasi dan memicu semangat para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Blitar ini, karena sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Blitar. “Dengan dibukanya acara

ini, tentunya akan membawa dampak positif khususnya bagi pengerajin mebel dan umumnya pengusaha produk-produk unggulan lainnya, serta membuka kemungkinan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama dinas yang membidangi seperti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan UMKM, Bagian Perekonomian serta dinas-dinas terkait lainnya,” ujarnya. Slamet juga berharap agar Pemkab Blitar lebih memperhatikan para pelaku usaha khususnya para pengusaha industri kecil. “Dengan dibukanya Graha Mebel dan Wisata Kuliner,

mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang ada di Kab Blitar untuk melakukan dialog interaktif dengan Pemkab Blitar tentang peluang pemasaran, permodalan dan pelatihan,” ujarnya. Dia sangat berharap bahwa bila ada kunjungan dari daerahdaerah lain agar Pemkab Blitar mengarahkan ke Graha Center untuk menyaksikan produkproduk unggulan Kabupaten Blitar. “Siapa tahu dari kunjungan tersebut nantinya banyak peluang pemasaran, dan dapat memajukan pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Blitar ini,” pungkasnya. | Fauzy

HALAMAN 13

NO. 253. ‰ TH XIII

TRANS JABAR

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Jalur Soekarno-Hatta Sering Digenangi Banjir | Polda Jabar Akan Panggil Pihak Terkait Bandung, Trans - Polda Jabar akan memanggil pihak-pihak tertentu terkait peninggian ruas Jln. Soekarno-Hatta, persimpangan Jln. Rumah Sakit-Gedebage. Hal itu dilakukan akibat terjadinya kemacetan sangat parah yang terjadi, Rabu (19/9). Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Martinus Sitompul, Kamis (20/9) mengatakan, sejak awal

pelaksanaan pembangunan jalan tersebut, pihak kepolisian tidak pernah menerima koordinasi dari instansi yang melakukan pengerjaannya. Termasuk meminta pendapat terkait kemungkinan munculnya gangguan lalu lintas. Seharusnya menurut Martinus, sebelum dilakukan peninggian jalan pihak pimpro melakukan koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak

kepolisian, terutama Direktorat Lalu lintas Polda Jabar, minimal Satlantas Polda Jabar. Pasalnya jalur Soekarno-Hatta atau tepatnya perempatan Gedebage, sering digenangi banjir cileuncang jika hujan turun. “Saat banjir cileuncang biasanya pihak lantas mengalihkan lajur kendaraan dari jakur lambat ke jalur cepat untuk menghindari kemacet-

an. Sedangkan saat ini di jalur cepat sedang dilakukan peninggian. Itulah penyebab kemacetan yang terjadi Rabu kemarin,” katanya. Terkait kejadian tersebut, Ditlantas Polda Jabar akan memanggil pimpro perbaikan jalan tersebut. “Kami akan panggil pihak-pihak yang melakukan peninggian jalan untuk meminta penjelasan. Proyek tersebut dilakukan (pemerintah)

pusat, itu bukan jalan provinsi. Sampai saat ini tidak ada koordinasi dari mereka dengan Polda, dalam pertemuan nanti akan dibicarakan solusinya,” katanya. Sementara hujan deras yang menguyur wilayah timur Kota Bandung menyebabkan meluapnya banjir di Jln. Soekarno-Hatta, perempatan Jln. Rumah Sakit, dan kawasan Gedebage. Arus lalu lintas di jalan

pilgub jabar

Cikapundung Bersih Belum Perlihatkan hasil Signifikan Untuk membersihkan sungai itu, diterjunkan sebanyak 2.050 orang, mulai dari unsur warga sipil, TNI, Polri, serta jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Bandung. Kota Bandung, Trans - Gerakan Cikapundung Bersih yang digelar Pemkot Bandung sejak tahun 2004, hingga saat ini masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Belum ada perubahan mendasar, terutama kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Saat ini, masyarakat masih banyak yang menganggap sungai yang membelah Kota Bandung itu sebagai tempat sampah raksasa. Gerakan itu pun terkesan hanya berjalan pada saat seremonial dilakukan. Saat digelarnya pencanangan program Cikapundung Bersih tahun 2012, di kawasan dekat PLN Cikapundung, Sabtu (22/9). Baru saja dibersihkan, sungai itu kembali kotor akibat ulah oknum warga yang membuang sampah ke sungai. Dan ironisnya, pemandangan itu pun disaksikan langsung Wali Kota Bandung, Dada Rosada yang mencanangkan program tersebut. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Abdul Rakhman Baso, Dandim 0618/BS Letkol Ujang Sudrajat, Ketua TP PKK Ny. Nani Dada Rosada, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Gita Edi

FOTO | IST

Pelaksanaan kegiatan susur sungai Cikapundung.

Siswadi, dan sejumlah pejabat publik Kota Bandung. Wali Kota Bandung itu terlihat geram ketika menyaksikan masih ada sampah di sungai tersebut. “Kenapa tadi sudah dibersihkan, sekarang masih saja banyak sampah dan kotor. Kesadaran masyarakat memang masih rendah dan masih ada saja yang membuang sampah ke sungai,” kata Dada kesal, saat melihat sejumlah staf dan komunitas warga kerja bakti membersihkan Sungai Cikapundung, di dekat PLN Cikapundung, Sabtu (22/9). Pada saat program Gerakan Cikapundung Bersih 2012 itu digelar, sejumlah titik memang dibersihkan. Mulai dari jembatan Siliwangi, Sabuga, Balubur, di belakang

kampus Unisba Tamansari, Pajajaran, Kebon Sirih, Viaduct, PLN Cikapundung, Unpas Lengkong serta Pasar Kordon. Untuk membersihkan sungai itu, diterjunkan sebanyak 2.050 orang, mulai dari unsur warga sipil, TNI, Polri, serta jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Bandung. Disinggung soal masih rendahnya kesadaran masyarakat, Dada mengakui dan menilai hal itu sebagai bagian yang harus diselesaikan. Ia menilai, perubahan perilaku memang bagian yang cukup sulit untuk dilakukan. Namun demikian, meski tidak menyebut angka, Dada menilai saat ini warga yang membuang sampah ke sungai sudah berkurang dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. “Masyarakat memang masih saja ada yang membuang sampah ke sungai, tapi saya rasa sudah mulai berkurang jumlahnya. Seperti masyarakat di dekat kawasan Sungai Cidurian, mereka sudah memiliki komitmen untuk tidak membuang sampah ke sungai. Ada sekitar tiga RW disana yang sudah mau tidak membuang sampah ke sungai,” ungkapnya. Selain perilaku masyarakat, kata Dada, rendahnya kualitas Sungai Cikapundung juga disebabkan buruknya kualitas air dari hulu sungai yang ada di wilayah Kab Bandung Barat. Di hulu, air sungai masih dicemari oleh limbah kotoran sapi dari sejumlah peternakan di ka-

Independen Butuh 1,5 Juta Dukungan

wasan Lembang. Kondisi itu, diakui Dada belum tertangani sepenuhnya meski kordinasi antarpemerintah daerah sudah dilakukan. Bahkan menurutnya, sudah ada kesepakatan antara seluruh pemimpin daerah yang wilayahnya dialiri Sungai Cikapundung. “Kalau memang kondisinya seperti ini, masih kotor, berarti realisasi kesepakatannya belum maksimal,” kata Dada. Lebih lanjut Dada menuturkan, dana untuk membersihkan Sungai Cikapundung tergolong besar. Karena itu, ia meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. “Sayang kalau dana yang dikeluarkan besar, tapi hasilnya tidak optimal. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan masyarakat,” paparnya. Sementara itu, Dirut PD Kebersihan Kota Bandung, Cece H. Iskandar mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa volume sampah yang dibuang ke aliran Sungai Cikapundung setiap harinya. Hanya saja jika ada kegiatan pembersihan, pihaknya menyiapkan sekitar 10 truk pengangkut. Dalam kegiatan yang dilakukan itu, pengangkatan sedimen sebanyak 1.880 m3, pembersihan rumput sebanyak 18.500 m3, dan pengangkatan sampah sebesar 150 m3. “Tapi itu juga tidak semua truk sampah penuh. Tapi ya kami menyiapkan 10 armada truk untuk angkut sampah,” kata Cece. Cece mengklaim, jumlah sampah di aliran sungai sudah berkurang. Itu karena sering dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan disediakan juga TPS di beberapa titik di bantaran sungai. “Jadi masyarakat yang sudah sadar lingkungan membuang sampah ke TPS. Sementara masyarakat yang belum sadar, ya buang sampah ke sungai,” imbuhnya. | Arso

Pemkot Bandung Tambah Bantuan Keuangan Sebesar Rp20 Miliar Kota Bandung, Trans - Pemkot Bandung menambah bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar pada anggaran perubahan 2012. Saat ini, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 di perubahan mencapai angka Rp3.632.608.590.640,25. Selain bantuan keuangan, anggaran pun lebih diprioritaskan untuk infrastruktur dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Harian Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar. Penandatanganan KUA - PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Platform Pelaksanaan Anggaran Sementara) APBD perubahan 2012 ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Jumat (21/9). Dikatakan Tomtom, pada perubahan ini ada tambahan bantuan keuangan sebesar Rp20 miliar. Bantuan keuangan ini terbesar dia-

FOTO | IST

Wali Kota Bandung, Dada Rosada.

lokasikan untuk Bawaku (Bantuan Wali Kota Khusus) Kesehatan sebesar Rp12 miliar. Sisanya untuk Bawaku Pangan, keuangan, dan bantuan masyarakat lainnya. “Bantuan sosial pada perubahan tidak ada penambahan. Kalau

bantuan keuangan ada penambahan Rp20 miliar, awalnya Rp435 miliar di APBD murni jadi Rp455 miliar di perubahan ini,” ujar Tomtom. Saat ini, kata Tomtom, total APBD 2012 di perubahan mencapai Rp3.632.608.590.640,25. Ada

penambahan anggaran sebesar Rp200 miliar lebih dari APBD 2012 murni yang mencapai Rp3.390.453.856.339,25. Pada pembahasan anggaran perubahan, awalnya ada defisit sebesar Rp 248 miliar. Namun defisit tersebut akhirnya bisa diseimbangkan dari peningkatan pajak dan retribusi, sisa hasil lelang, bantuan provinsi dan efisiensi. “Ada tambahan pendapatan dari penghasilan pajak, efisiensi dari sisa lelang, efisiensi beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah), pengurangan makan-minum, perjalanan dinas, pengadaan birokrasi sehingga akhirnya defisit bisa di-balance dengan tambahan pendapatan ini,” ungkapnya. Penambahan pajak sebesar Rp159,3 miliar, retribusi Rp1,8 miliar, pendapatan lain-lain Rp 25 miliar, bantuan provinsi dan sisa hasil lelang Rp43 miliar. “Penambahan

tersebut mengalami kemacetan total hingga 3 km. Bahkan kemacetan meluas hingga ke Jln. A.H. Nasution. Kondisi ini diperparah oleh genangan banjir cileuncang setinggi 15 cm sehingga laju kendaraan melambat. Sistem buka tutup di jalur itu pun menjadi penyebab lain kemacetan dari Cibiru hingga hampir mencapai kantor Dispenda Jabar (Samsat) yang berjarak sekitar 8 km. | Arso

pendapatan ini sebagian dialokasikan untuk kegiatan pemenuhan defisit, tapi ada juga yang direlokasikan untuk kegiatan lanjutan seperti di DBMP (Dinas Bina Marga dan Pengairan),” tutur Tomtom. Sementara Sekertaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi mengatakan, baru kali ini APBD perubahan mengalami defisit yang cukup besar. Awalnya mencapai Rp543 miliar dan kemudian bisa ditekan hingga tidak ada defisit. Defisit ini terjadi karena banyak usulan baru dari SKPD dan aspirasi masyarakat yang belum diproses serta usulan baru. “Kita respons tapi juga harus hati-hati. Lembaga yang mengajukan pun harus sesuai persyaratan normatif dan diakui BKPPM (Badan Kesatuan Bangsa, Persatuan dan Pemberdayaan Masyarakat) serta direkomendasikan oleh SKPD terkait,” ujar Edi pada wartawan kemarin. | Tim Trans

Bandung, Trans - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat memprediksi, jumlah dukungan untuk calon perorangan (independen) pada Pemilu Gubernur (Pilgub) Jabar pada 2013 mendatang mencapai 1,5 juta. Diasumsikan jumlah penduduk Jabar sekitar 50 juta dan dukungan untuk calon perorangan menurut UU Pemilu sebanyak 3 persen dari jumlah penduduk. Selain itu, bagi warga Jabar yang berminat maju menjadi calon gubernur dari jalur perseorangan, jumlah dukungan harus terkumpul hingga 5 Oktober 2012. Artinya, calon harus mampu mengumpulkan jumlah dukungan minimal 1,5 juta suara dalam waktu sekitar 10 hari. Dalam rakor calon perorangan yang difasilitasi KPU Jabar di kantor KPU Jabar, Jln. Garut Bandung, Kamis (20/9), muncul empat nama yang berminat mencalonkan diri menjadi gubenur pada Pilgub Jabar, yakni Didik M. Arief Mansyur, Deddy Supriadi (Deddy Dores), Endang Ilyas, dan Maman Daning. Ke-4 calon tersebut tidak hadir dan hanya mewakilkan kepada orang kepercayaannya. “Selain calon dari parpol, kami pun dituntut untuk memfasilitasi calon perorangan. Dalam pertemuan tadi (kemarin, red) ada beberapa nama yang sudah muncul untuk mencalonkan dari perorangan. Seperti Didik M. Arief Mansyur, Deddy Supriadi (Deddy Dores), dan Endang Ilyas,” ungkap Sekretaris Pokja Pencalonan KPU Jabar, Teppy Wawan Dharmawan kepada wartawan. Diakuinya, jumlah dukungan 1,5 juta itu masih prediksi karena daftar pemilih tetap (DPT) baru akan ditetapkan pada 27 September mendatang. KPU saat ini sudah mengalkulasi dan mengestimasi kegiatan, program, dan anggaran untuk memfasilitasi calon perorangan. Sebab jumlah dukungan itu harus diverifikasi. Pihaknya sudah menghitung untuk 1,5 juta dukungan itu sekitar 750.000 lembar kertas. Untuk verifikasi faktual jumlah dukungan tersebut membutuhkan dana sekitar Rp4,5 miliar, dengan asumsi satu dukungan bisa diverifikasi Rp3.000. Biaya ini belum termasuk distribusi jumlah dukungan untuk diverifikasi ke kabupaten/kota. “Ini baru satu satu calon perorangan, belum kalau tiga pasang. Berapa biaya, tenaga, dan peralatan lainnya yang harus disediakan oleh kami. Makanya, jika lebih dari tiga pasangan calon perorangan, kami pun berencana menyewa tempat lain selain di Kantor KPU untuk menyimpan dokumen para calon. Yang sudah dirancang adalah di GOR Saparua dan Stadion Siliwangi,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga menyiagakan beberapa perangkat lainnya untuk memverifikasi calon perorangan. Misalnya, KPU Jabar sudah berkoordinasi dengan pokja pencalonan di KPU kabupaten/kota. Untuk tenaga kerja, pihaknya akan merekrut mahasiswa setingkat D1 untuk membantu dalam memferifikasi calon perorangan. “Sementara untuk anggaran kita menggunakan anggaran yang sudah ada yakni Rp759 miliar. Jika kurang maka kita akan mengajukan anggaran tambahan ke Pemprov Jabar,” ungkapnya. | Tim Trans

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Sumatera Selatan : H Erikson S.Sos; Perwakilan Jawa Barat : Surasdi Arso (Kep Perw), Syahirwan S. Kota Bandung : M Rechan RR, Elvin Yos, Novianto

Sidang Lanjutan Dana Bantuan Sosial | 7 Terdakwa Setor Rp 3 Miliar Bandung, Trans - Tujuh terdakwa korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, menitipkan sejumlah uang kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) kelas 1 Bandung senilai Rp3 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi bansos di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jumat (21/9), yang sempat molor beberapa jam dari jadwal sebelumnya. Dalam sidang yang akhirnya digelar sekitar pukul 17.00 WIB itu, pihak penasihat hukum memberikan tanda bukti penitipan uang senilai Rp3 mi-

liar di Rupbasan kepada majelis hakim. Dana yang dititipkan tersebut atas nama tujuh terdakwa, yakni Rochman, Firman Himawan, Lutfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia, dan Ahmad Mulyana. “Hari ini (kemarin, red) tujuh terdakwa telah menitipkan sejumlah uang ke Rupbasan,” kata Ketua Majelis Hakim, Setyabudi Tejocahyono dalam persidangan. Sebelumnya, para terdakwa juga telah menitipkan dana senilai Rp5 miliar kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Jika mengacu pada total kerugian negara versi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hanya tinggal sedikit lagi besaran dana yang dapat dilunasi oleh para terdakwa. BPKP menghitung kerugian dana bansos tahun 2009-2010 sekitar Rp9,8 miliar. “Jadi ini merupakan barang titipan, yang mengacu pada permohonan dari terdakwa beberapa waktu lalu. Kemudian ditetapkanlah surat penetapan dari majelis hakim dan ini bukti penyerahan atas nama tujuh terdakwa tersebut,” kata salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU), Usa kepada wartawan, usai persidangan. Dalam bukti tersebut tercantum jika masing-masing terdak-

wa telah menyetorkan uang ke rekening Rupbasan. Terdakwa Rochman Rp600 juta, Firman Rp400 juta, Lutfan Barkah Rp400 juta, Yanos Septadi Rp400 juta, Uus Ruslan Rp400 juta, Havid Kurnia Rp400 juta, dan Ahmad Mulyana Rp400 juta. Sementara pihak penasihat hukum enam terdakwa, mengaku hanya melaksanakan surat penetapan majelis hakim. Surat penetapan tersebut turun pada tanggal 20 September lalu. “Saya hanya menjalankan perintah sesuai permohonan terdakwa dan mengacu pada surat penetapan majelis hakim,” jelas Koordinator Tim Advoka-

si Pemerintah Kota Bandung, Winarno Djati. Ditanya asal muasal uang sebesar itu, Winarno mengaku tidak tahu. Ia hanya menerimanya dari terdakwa untuk dititipkan berdasarkan surat penetapan hakim. “PH (penasihat hukum) hanya menerima untuk dititipkan. Kalau uang tersebut dari mana, ya saya tidak tahu,” tuturnya. Di tempat berbeda, penasihat hukum Rochman, Erdi Soemantri mengaku tidak mengetahui mengenai adanya penitipan uang tersebut. Padahal, Rochman tercantum dalam berita acara telah menitipkan dana senilai Rp600

juta ke Rupbasan. “Saya sama sekali tidak tahu. Bahkan klien saya belum pernah cerita telah menitipkan sejumlah dana ke Rupbasan,” katanya. Sebelumnya dalam persidangan, penasihat hukum bagi empat terdakwa, yakni Firman Himawan, Lutfan Barkah, Yanos Septadi, dan Uus Ruslan, menyerahkan bukti baru kepada majelis hakim dan JPU. Bukti baru tersebut berupa rekap data penerima dana bansos dari BPKP. “Kita akan menyampaikan rekap data dari BPKP tahun 2009 dan 2010,” kata Koordinator Tim Advokasi Pemkot Bandung, Winarno Djati dalam persida-

ngan. Namun, JPU merasa keberatan dengan bukti baru tersebut. Pasalnya, rekapan tidak dilegalisasi langsung oleh BPKP. “Mohon maaf majelis, ini rekapan tidak dilegalisasi oleh BPKP,” kata JPU Usa sambil mengacungkan rekapan yang dibungkus map hijau tersebut. Majelis hakim kemudian meminta kepada penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan petugas dari BPKP untuk memastikan jika rekapan penerima tersebut benar didapatkan dari BPKP. “Sidang dilanjutkan hari Selasa, 25 September 2012,” kata Setyabudi. | Tim Trans

KORAN TRANSAKSI THN 13

SMP N 3 Lubukbasung Lakukan Persiapan Sekolah Unggul Agam, Trans - SMP Negeri 3 Lubukbasung Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan persiapan menuju sekolah unggul di daerah tersebut. Kepala SMPN 3 Lubukbasung Firzal mengatakan, sekolah RSBI di Kabupaten Agam saat ini belum ada, tetapi untuk penilaian RSBI FOTO | SH sekolah SMP N 3 Lubukbasung telah diverifikasi baik Firzal lokasi harus memiliki sertifikat dan luas harus 1 hektar maupun prasarana pendukung lainnya. “Kita telah memiliki sertifikat tanah dan luas lahan sebanyak 1,6 hektar, sedangkan untuk tiap kelas, kita juga mempersiapkan 2 kelas unggul untuk masing-masing tingkatan yang keseluruhannya 6 lokal,” tambahnya. Kata dia, saat ini SMPN 3 Lubukbasung merupakan salah satu dari tiga Sekolah Standar Nasional (SSN) di Kabupaten Agam selama tiga tahun berturut-turut dan Juli 2012 akan berakhir. “Selama menjadi SSN selama tiga tahun, kami di bantu subsidi oleh pemerintah pusat, dimana sekolah selama satu tahun berjalan terus dilakukan penilaian oleh pusat,” tambahnya. | Sh/Uci

SMAN 2 Lubukbasung Studi Banding Ke Jatim Agam, Trans - Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Lubukbasung, Kabupaten Agam, melakukan studi banding untuk mempelajari Adiwiyata ke daerah Provinsi Jawa Timur, karena daerah tersebut telah sebanyak 72 meraih penghargaan dibidang lingkungan ini tingkat nasional, mandiri dan FOTO | SH Asean. Studi banding diikuti Ke- Aswirman, SE. MM. pala SMAN 2 Lubukbasung Baharudin Lubis dan didampingi Kepala Bidang Pengendalian Konservasi Sumber Daya Alam Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Agam Edi Jupriadi. Kepala BPLH Kabupaten Agam Aswirman mengatakan, SMAN 2 Lubukbasung ditunjuk oleh Bapedalda Provinsi Sumbar, karena SMAN 2 Lubukbasung telah meraih penghargaan Adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2012. Atas dasar itu, SMAN 2 Lubukbasung melakukan studi banding ke beberapa wilayah di Jatim untuk mempelajari program-program yang telah dilakukan di daerah tersebut, karena Jatim telah meraih 72 penghargaan Adiwiyata tingkat nasional, mandiri maupun tingkat ECO (Asean). “Apa-apa yang telah dipelajari di Jatim tersebut, pihak SMAN 2 Lubukbasung dapat menerapkan ilmu tersebut di sekolahnya,” kata Aswirman. Setelah itu, SMAN 2 Lubukbasung harus membina sebanyak 10 sekolah di Kabupaten Agam dibidang Adiwiyata dan ini merupakan salah satu syarat untuk melaju penghargaan kelebih tinggi. Dengan cara itu, pihaknya berharap SMAN 2 Lubukbasung mendapatkan penghargaan Adiwiyata lebih tinggi yaitu mandiri dan Asean. | Sh/Uci

W ART A WAN PROFESIONAL ARTA TUNJUK AN JA TI DIRI TUNJUKAN JATI Perwakilan Sumatera Barat : Amir Husin Koto, Syahrul Hamidi Koto, Sudirman Dt. Rky Endah

Disdikpora Agam Kumpul Foto Sekolah

SMP se Kabupaten Agam untuk SMP mengantarkan dukumen KTSP ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Dijelaskannya, selambat-lambatnya pada Jumat 28 September 2012 diserahkan pada ke Disdikpora. Peningkatan kapasitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu terus dilakukan, termasuk dalam implementasi KTSP sesuai dengaan verifikasi KTSP SD dan SMP di wilayah Agam.

pendidikan

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Untuk Kelengkapan Basis Data

Disdikpora Agam Verifikasi Validasi KTSP SD & SMP di 16 Kecamatan Agam, Trans - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD dan SMP. “Kegiatan verifikasi dan validasi KTSP SD dan SMP dalam rangka untuk pengembangan untuk SD, SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Fauzir, Rabu (19/ 9). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Kepala UPT TK/SD dan LS, kepala

NO.253. ‰ TH XIII

TRANS SUMBAR

HALAMAN 14

| Sh/Uci

Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Agam meminta kepada seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Agam mengirimkan foto kondisi sekolah. “Permintaan foto kondisi sekolah itu diminta bertujuan untuk Basis Data pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,” ujar Drs Fauzir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jumat (21/9). Menurut Fauzir, permintaan tersebut telah diberitahukan kepada seluruh kepala sekolah se-Kabupaten

Agam melalui surat yang telah dibagikan mulai kemaren. Ketentuan foto kondisi sekolah yang akan dikirimkan tersebut seperti foto kondisi sekolah secara utuh dari keempat sisinya, foto kondisi sekolah masing-masing ruangan, termasuk plapon serta mobilernya. Untuk pengambilan foto diminta memakai kamera digital dengan kualitas baik tidak dibolehkan pengambilan foto memakai hanphone (HP), pengambilan foto kondisi sekolah secara berurut serta tanpa melakukan editing atau

orisinil dan foto disimpan dalam media Compact disk (CD) dengan format JPEG. Setiap foto yang sudah disimpan dalam CD diberi nama atau label dengan nama sekolah dan di serahkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Bidang Pendataan, Teknologi informasi dan Manajemen Mutu selambat-lambatnya (1/10). Fauzir berharap kerjasamanya kepada seluruh kepala sekolah agar bisa mengirimkan fotonya untuk kelengkapan basis data di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. | Sh/Uci

Disdikpora Agam Layani Penggantian Blanko Ijazah Secara Kolektif Kepala sekolah diminta untuk memberitahukan kepada orang tua siswa untuk melakukan pemeriksaan atas data yang tertulis dalam ijazah. Agam, Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Agam melayani penggantian blanko ijazah secara kolektif aki-

bat kesalahan penulisan, cacat dan hilang untuk seluruh sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Agam. Hal itu dilakukan beradasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Nomor.421/12587/DIKDAS/2012 perihal Blanko Ijazah Tahun Pelajaran 2011/2012. Pemberitahuan tersebut telah disampaikan kepada seluruh kepala sekolah SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Agam dan seluruh kepala sekolah SD melalui Kepala UPT Pendidikan TK/Sd/LS se-Kabupaten Agam melalui surat dari Disdikpora Agam nomor 10441/I08.21/LL2012 tertanggal 17 September 2012 perihal Blanko Ijazah Tahun

FOTO | SH

Drs. Fauzir, Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pelajaran 2011/2012. “Berdasarkan itulah kami meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk memberitahukannya kepada orang tua siswa

melakukan pemeriksaan atas data yang tertulis dalam ijazah. Jika tidak sesuai kami segera lakukan penggantian blanko ijazah secara kolektif,” ujar Drs Fauzir, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Rabu (19/9). Sebelum itu, pihak Disdikpora juga meminta pelaporan pemakaian blanko ijazah berupa rekap jumlah ijazah yang diterima/dipakai/tidak terpakai maupun rusak. Disdikpora juga meminta berita acara penyerahan blanko ijazah dari UPT ke sekolah dari sekolah ke siswa serta daftar penyerahan ijazah ke siswa sesuai denga format terlampir. “Laporan pertanggungjawaban pemakaian blanko ijazah

tersebut telah kami terima selambat-lambatnya (8/10) 2012, untuk SD diserahkan pada Bidan Pendidikan SD dan SMP, SMA maupun SMK di Bidan Pendidikan SMP, SMA/SMK,” katanya. Sedangkan untuk penghapusan blanko ijazah yang tersisa atau tidak terpakai atau salah tulis atau cacat kami mengagendakannya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Kamis (20/12). Fauzir mengharapkan adanya perhatian, kerjasama seluruh kepala sekolah agar bisa memenuhi dan menyelesaikan sesuai agenda, sehingga nantinya tidak ada lagi ditemui kedepan blanko ijazah yang salah untuk Tahun Pelajaran 2011/2012 ini. | Sh/Uci

Bolos Saat PBM, Pol PP Agam Jaring 13 Pelajar Agam, Trans - Sebanyak 13 orang pelajar bolos terjaring Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam, saat melakukan patroli rutin penegakan disiplin. “Kita menjaring pelajar yang sedang berkeliaran dijam sekolah saat Pelaksanaan Belajar Mengajar (PBM) berlangsung di sejumlah lokasi yang tidak jauh dari lingkungan sekolah mereka,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam Olkawendri, Rabu (19/9). Dikatakannya, saat penjaringan pertama terjaring sebanyak 6 pelajar yakni, AR (17) dari SMK Bundo Kanduang, RB (17) dari SMK Bundo Kandung, AS (17) dari SMAN 3 Lubukbasung, AD (15) dari SMAN 3 Lubukba-

sung, AM (15) dari SMAN 3 Lubukbasung dan AS (15) dari SMAN 3 Lubuk Basung. Lalu, RSM (19) dari SMKN 2 Lubukbasung, FM (16) dari SMKN 2 Lubukbasung, NM (16) dari SMKN 2 Lubukbasung, MZA (16) dari SMKN 2 Lubukbasung, AD (16) dari SMKN 2 Lubukbasung, SN (16) dari SMKN 2 Lubukbasung dan DYP (16) dari SMKN 2 Lubuk Basung. “Siswa SMKN 2 Lubukbasung ini kita amankan di salah satu tempat kos sedang tidur-tiduran dan ini merupakan hasil pengembangan terhadap salah satu pelajar,” tambahnya. Anggota langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesampai ditempat kost, didapat tujuh orang pelajar se-

FOTO | SH

Kasi Operasional Satpol PP Agam sedang melakukan Pembinaan pada siswa yang terjaring di Kantor Sat Pol PP Agam.

dang tidur-tiduran dalam kamar kost, anggota langsung mengamankan mereka.

Satpol PP Agam Amankan Pasangan Bukan Muhrim Agam, Trans - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam, melakukan patroli rutin ke sejumlah penginapan di Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Menindak lanjuti laporan masyarakat, Satpol PP menggelar kegiatan rutin yakni razia pekat disejumlah penginapan di kawasan Maninjau. Dalam patroli tersebut petugas berhasil menggrebek pasangan bukan muhrim, yang sedang berduaan di dalam kamar penginapan pada salah satu wisma penginapan di Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Rabu (19/9) pukul 17.00 WIB langsung dipimpin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam Olkawendi. Pada penggerebekan tersebut, pasangan laki-laki berhasil kabur, namun tim pekat berhasil mengamankan satu unit kendaraan bermotor, serta kartu identitas pasangan tersebut. Sepasang sejoli itu ad-

alah berinisial H (40) dengan pasangannya inisial MS (37) yang menurut informasi masing-masing sudah mempunyai keluarga. Kepala Satpol PP Agam, Olkawendi, menjelaskan, wanita dibawa kemarkas Satpol PP untuk dimintai keterangan, namun laki-laki yang melarikan diri akan dicari. “Dia tidak akan jauh larinya karena kami sudah memiliki barang bukti serta alamatnya, berdasarkan keterangan dari teman wanitanya, “ujar Olkawendi. Pihak keluarga belum mendatangi markas Pol PP. “Namun, kami sudah memanggil keluarga guna meminta keterangan yang lebih jelas. “Kalau mereka memang merupakan pasangan kekasih tentu mereka akan dikembalikan pada keluarganya, tapi kalau ternyata si perempuan berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), maka akan dikirim kepanti rehabilitasi untuk diberi pembinaan,” tambah Olkawendi. | Sh/Uci

Saat dilakukan pemeriksaan ditempat kost tersebut ditemukan beberapa alat permainan,

seperti anak dadu trombol, dan juga tiga buah tongkat stik trombol, semuanya langsung diamankan anggota. Ketujuh pelajar yakni RSM (19), FM (16), NM (16), MZA (16), AD (16), SN (16) dan DYP (16) kesemuanya berasal dari SMKN 2 Lubuk Basung. “Semua pelajar yang sudah kita jaring, akan diminta keterangannya, dan menanda tangani surat pernyataan dan perjanjian, sebelum diserahkan pada pihak sekolah,” ulasnya. Olkawendri menghimbau semua pihak supaya ikut mengawasi anak kemenakan yang sedang belajar, karena tanggung jawab mendidik bukan saja berada di sekolah akan tetapi semua pihak bertanggung jawab. | Sh/Uci

PWI Agam Bebenahi Anggota Agam, Trans - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Agam, Sumatera Barat sedang berbenah, ungkap Ketuanya, Deny Sastra Yuza, Rabu (19/9) di Lubuk Basung. Menurutnya, kini sedang dilakukan pendataan, untuk mengetahui wartawan anggota PWI Perwakilan Agam yang masih aktif. Data yang akurat juga akan digunakan untuk penertiban, penerbitan “Buku Putih” PWI Perwakilan Agam. Buku putih tersebut berguna sebagai bahan bagi mitra PWI Perwakilan Agam, untuk mengetahui siapa saja wartawan yang tergabung dengan PWI Perwakilan Agam, dan di media apa mereka bertugas. “Sudah banyak pihak, termasuk kepala SKPD di jajaran Pemkab Agam meminta agar PWI Perwakilan Agam mem-

FOTO | SH

Deni Sastra Yuza, Ketua PWI Agam.

buat semacam referensi yang memuat nama dan media para anggota PWI Perwakilan Agam. Makanya kami akan menerbitkan buku putih,” ujarnya. Menjelang tahun baru 2013, buku putih itu, menurut Deny, sudah bisa diedarkan kepada yang membutuhkan. Dengan demikian tidak ada lagi keraguan para mitra kerja tenang status kewartawanan mereka yang mengaku anggota PWI Perwakilan Agam. | Sh/Uci

Jadikan Satpol PP Dihargai

FOTO | SH

Bupati Agam menyematkan Tanda Kepangkatan kepada Drs. Olkawendi sebagai Kasat Pol PP Yang baru

Agam, Trans - Bupati Agam menjadi Inspektur Upacara dalam Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam dari yang lama Drs.Masri ke yang baru Drs.Olkawendi di Halaman Kantor Pol PP, Selasa (19/9). Bupati dalam sambutannya mengatakan, berbeda dengan pimpinan pada unit kerja lainnya, serah terima jabatan Kepala Satpol PP dilakukan melalui upacara di lapangan terbuka karena dimensi tugas Satpol PP sebagian besar berada di lapangan. Bupati menambahkan, kegiatan sertijab Kepala Satpol PP yang baru saja dilaksanakan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan khususnya di Kabupaten Agam. Hal ini ber-

tujuan dalam rangka melakukan langkah-langkah perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik demi kelancaran tugas-tugas Satpol PP sebagai pelayan masyarakat pada masa yang akan datang. Untuk itu melalui sertijab ini akan diberikan penyegaran dan suasana baru, sehingga menimbulkan gairah dan semangat kerja bagi pejabat yang ditugaskan di tempat kerjanya yang baru dan akan berdampak positif kepada peningkatan kinerja Satpol PP ke depan. Satpol PP memiliki tugas dan fungsi yang strategis dan memiliki tantangan, resiko kerja yang berat oleh karena itu setiap tindakan penertiban harus diawali dengan penelitian mendalam dari segala aspek terutama terhadap perkiraan dampak yang mungkin timbul.

Akan tetapi, harus dibangun komitmen untuk menjadikan masyarakat dan Pemda Kabupaten Agam dalam menjalankan segala aktifitasnya akan merasa aman, tertib dan nyaman, kepentingan umum harus diletakkan diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan masyarakat karena hukum harus tetap ditegakkan. Kepada Kepala Satpol PP yang baru Drs Olkawendi diminta untuk melanjutkan langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh Kasat yang lama. Selain itu, melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi berbagai peraturan daerah serta produk hukum. Pelajari serta sempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan petugas Satpol PP dalam melaksanakan

tugas di lapangan. Bupati juga meminta agar dilakukan pembenahan prilaku sebagai upaya peningkatan SDM aparatur berupa pengiriman untuk mengikuti diklat, termasuk memberi fokus perhatian untuk membekali aparat. Drs Olkawendi juga diminta, lakukan pencegahan dari tindakan penertiban dengan meningkatkan koordinasi dengan SKD terkait dalam melakukan pengawasan, ikut mendukung serta mensosialisasikan program kegiatan actual Pemda Agam kepada masyarakat. Bupati berharap lakukan konsulidasi dan tindakan seperlunya serta jadikanlah Satpol PP kompak dan kedepan bukan saja Satpol PP dihargai di Kabupaten Agam saja tapi oleh semua pihak. | Sh/Uci

NO. 253. ‰ TH XIII

TRANS AGAM

HALAMAN 15

KORAN TRANSAKSI THN 13

SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

Pengembangan Wilayah

pendidikan

Sinergisitas Pembangunan Agam & Bukittinggi Untuk mewujudkan sinergitas pembangunan antara Agam dan Bukittinggi diperlukan dukungan yang lebih besar dan sungguhsungguh. Agam, Trans - Kehadiran Bupati Agam Indra Catri bersama Ny. Vita Indra Catri betul-betul sangat didambakan masyarakat Agam yang berdomisili di Kota Palembang yang tergabung dalam organisasi perantau Ikatan Keluarga Agam Bukittinggi (IKAB) Palembang. Acara Halal Bi Halal yang telah disusun secara apik oleh panitia pun membuahkan hasil. Saat itu, Minggu (16/9), selain Bupati Agam Indra Catri, ada juga Walikota Bukittinggi Ismet Amzis. Mereka menghadiri acara yang dipadati lebih dari 600 orang masyarakat Minang dari Agam dan Bukittinggi yang berada di Kota Palembang. Ada juga Walikota Palembang yang diwakili Kaban Kesbangpol Drs. Wancik Toha, Ketua IKAB Prof.Dr. Chaidir Anwar PhD, Tokoh Masyarat Nofrizon St. Rajo Agam dan ibu Sukawati, para Penasehat dan Dewan Pa-

FOTO | SH

Indra Catri, Bupati Agam.

kar IKAB, serta Ketua Panitia Marah Sulaiman. Pernyataan penting pun disampaikan Bupati Agam Indra Catri, yakni soal sinergisitas pembangunan antara Agam dan Bukittinggi dalam konteks pengembangan wilayah. “Untuk mewujudkannya diperlukan dukungan yang lebih besar dan sungguhsungguh dari berbagai pihak, termasuk para perantau dari seluruh nusantara,” ujarnya. Indra Catri juga memberitahukan kepada hadirin sesuatu yang patut disyukuri. “Hari ini kita juga patut bersyukur karena menerima hibah 2 Ha dari Ibu Endang Sukawati. Satitiak mari kito lauikan, sakapa mari kita gunuangkan. Mari kita rundingkan secara seksama tentang apa

Pasar Agam Diprioritaskan Dalam Revitalisasi Pasar Agam, Trans - Mengingat dahsyatnya keberadaan pasar, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melalui RPJM 2010 – 2014 melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Agam akan menjadikan pasar sebagai program prioritas melalui “Revitalisasi Pasar. “Reviltalisasi pasar, agar pasar berfungsi dalam meningkatkan taraf pelayanan dan tingkat kesejahteraan perekonomian rakyat,” ungkap Khairul Koto Kabid Pasar Kepala Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Agam, belum lama ini. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Jorong, Pasar Nagari dan Pasar Serikat, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pasar Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan dan Revitalisasi Pasar. Untuk itu, pasar sangat perlu dimenej secara baik, komprehensif dan progresif. Yang lebih utama, pengelola pasar harus mampu menjadikan pembeli merasa aman dan nyaman melaksanakan transaksi jual beli di pasar. Sementara itu, untuk itu, pengelola pasar, dalam konteks inilah, disatu sisi pengelola pasar perlu dibantu meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pasar, dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara mandiri dan terakomodasi dalam pertumbuhan pasar, sesuai dengan ketentuan, tuntutan perkembangan zaman. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, berkewajiban memfasilitasi dan memberikan fasilitas, perlindungan, pembinaan dan pelayanan melalui pembaharuan sikap dan mentalitas pengelolaan pasar tanpa meninggalkan unsur tradisional yang mencakupi penataan dan pembinaan kelembagaan. Sedangkan, pengembangan dan pengawasan, mulai dari perencanaan, arah kebijakan, administrasi dan keuangan, pengembangan serta penyerasian dan sebagainya. Salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional. | SH/Uci

yang akan dibangun diatas tanah yang sangat berharga tersebut,” ujar Bupati Agam. Dia mengajak semua pihak untuk membuat perencanaan yang matang. Kalau bisa bangunan yang didirikan oleh masyarakat Luhak Agam di Palembang, nantinya menjadi peninggalan sejarah yang monumental. “Nenek moyang kita telah mengajarkan kepada kita agar berfikir besar sebelum berbuat,” ucapnya. Sebagai contoh, kata sang bupati, seandainya sejak dulu orang Agam tidak berfikir jauh ke depan mungkin tidak akan terwujud Bukittinggi Koto Rang Agam yang saat ini menjadi salah satu kota perdagangan dan tujuan wisata terkemuka di tingkat na-

sional bahkan internasional. Khusus kepada Walikota Palembang, Bupati Agam menghimbau kiranya memberikan perhatian lebih bagi masyarakat Agam dan Bukittinggi. Senuah jaminan pyn disampaikan bahwa asal diikutsertakan, Insya Allah mengelola orang Minang tidak terlalu sulit. Pepatah mengatakan: “Adaik badunsanak jalang manjalang, Tuah basamo anjuang maanjuang, Kalau pandai baranak ka urang minang, Labiah bak cando baranak kanduang,” ucapnya. Seperti gayung bersambut, Walikota Palembang yang diwakili Kaban Kesbangpol Drs. Wancik Toha mengatakan bahwa kerukunan masyarakat Minang di Palembang terjalin sangat kuat dan kental. Bahkan, hubungan masyarakat Minang di sini dengan pemerintah daerah khususnya sangat kuat. “Kami mengetahui bahwa cukup banyak orang Minang dan Agam yang menjadi pionir atau pemimpin di Palembang ini. Mereka memegang posisi kunci sebagai alim ulama, guru, pejabat daerah, direktur perusahaan, pimpinan lembaga sosial politik dan lain sebagainya,” tandasnya. Semua itu menunjukan bahwa masyarakat Minang sudah membaur, bahu membahu membangun kota Palembang bergandengan tangan dengan suku bangsa yang lain. Khusus mengenai ajakan Bupati Agam untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat Minang khususnya Agam di Palembang, Walikota Palembang

malahan sangat berharap agar kontribusi masyarakat Minang terhadap Kota Palembang terus berlanjut, serta terus bergelora dan dapat ditingkatkan lagi pada masa mendatang. Tanda Tangani Prasasti Ketua Panitia, Marah Sulaiman menyampaikan halal bihalal ini sudah menjadi tradisi dan dilaksanakan sekali setahun. Kami bersyukur karena baru sekarang saatnya Bupati Agam dan Wako Bukittinggi berkesempatan hadir bersama-sama memeriahkan halalbihalal IKAB Palembang. “Mudahan tahun depan bisa kita ulangi dan diharapkan Bupati Agam dan Walikota Bukittingi membawa rombongan yang lebih besar lagi,” ujarnya. Sementara itu Ketua IKAB Prof Dr Chaidir Anwar PhD mengungkapkan bahwa 2 hektar tanah wakaf itu berasal dari Ahli waris Almarhum Bapak Muswanto, yaitu Ibu Endang Sukawati kepada IKAP. “Insyaallah tanah dimaksud akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna mendukung kegiatan masyarakat Minang khususnya Agam di kota Palembang ini”. Bupati Agam Indra Catri DT Malako Nan Putiah dan Walikota Bukittinggi Ismet Amzis DT Rajo Mangkuto, telah menandatangani prasasti pembangunan IKAB Islamic Center Palembang dalam acara Halal Bi Halal yang dimotori Ikatan Keluarga Agam dan Bukittinggi (IKAB) Palembang, Minggu (16/9) di Kompleks Grand Garden Palembang. | SH/Uci

Puskesmas Baso Syukuri Anugrah Citra Pelayanan Prima Agam, Trans - Puskesmas Baso mensyukuri anugrah yang sudah didapat dari Propinsi Sumatera Barat sebagai Puskesmas yang sudah memberikan pelayanan prima, adakan acara halal bi halal dengan tokoh masyarakat dan Bupati Agam, Selasa (18/9). Bupati Agam mengatakan, Puskesmas Kecamatan Baso sangat layak menjadi juara citra pelayanan prima, karena disini ninik mamak dan juga pemuka masyarakat sangat mendukung kegiatan puskesmas. Pelayanan di puskesmas itu sangat bagus. Ada tempat bermain anak-anak, sehingga orang tuanya juga bisa berkumpul disini, dengan berkumpul terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Puskesmas tidak lagi identik dengan yang sakit, akan tetapi juga sebagai tempat berkumpul dan bermain anak-anak, selain itu bagi ibu-ibu sebagi tempat bertanya tentang kesehatan dalam keluarga. Kecamatan Baso sangat istimewa. Pemuka masyarakat dan juga ninik mamak sayang dengan pelayan yang ada dipuskesmas, selain itu camat juga teladan, nagari juga juara satu nasional, sehingga baso sudah sering juara. Sementara itu Kepala Puskesmas Baso Dr.Fitri menyampaikan acar halal

FOTO | SH

Bupati Agam memberikan Piala Citra Pelayanan Prima kepada Kepala Puskesmas Baso.

bi halal ini dilakukan guna mensyukuri apa yang sudah didapat yaitunya sebagai juara citra penilayan pelayanan prima tingkat Propinsi Sumatera Barat yang diterima bulan Agustus yang lalu. Dengan anugrah yang didapat, puskesmas Kecamatan Baso akan mewakili Propinsi Sumatera Barat di tingkat nasional, sehingga semua yang sudah didapat perlu dilakukan acara syukuran.

Juaranya Puskesmas baso berkat kerja keras semua pelayan atau petugas dari puskesmas yang diberikan pada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan apa yang diberikan setiap berobat. Selain kerja keras juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat Kecamatan Baso yang berperan aktif mendukung kegiatan pelayanan di Puskesmas Baso, selain itu juga bimbingan dari pihak yang terkait. | Sh/Uci

Bupati Agam Sampaikan Dua Calon Wakil Bupati Agam, Trans - Bupati Agam Indra Catri menyampaikan dua calon wakil bupati ke DPRD Kabupaten Agam agar dipilih secepatnya dalam rapat paripurna. Bupati A mohon maaf karena terjadinya 3 kali penundaan penyampainan calon Wakil Bupati Agam dengan pertimbangan adanya gugatan terhadap salah satu partai pengusung yang sampai saat ini masih dalam pro-

ses banding di peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sementara itu partai pengusung yang terhimpun dalam gabungan Koalisi Agam Sakato telah menetapkan 2 orang definitif Calon Wakil Bupati Agam Periode 2010 – 2015 untuk diteruskan oleh Bupati Agam ke DPRD Agam agar dilakukan pemilihan oleh DPRD Agam. Secara remi usulan Calon Wakil

Bupati Agam terdiri dari Iwan Fikri, SE dan Syafrizal, SH sesuai surat nomor 300/1048/BKP/IX-2012 tanggal 17 September 2012 perihal Penyampaian Calon Wakil Bupati Agam. Bupati berharap semua tahapan pemilihan penggantian Wakil Bupati Agam Periode 2010 – 2015 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | SH/Uci

FOTO | SH

Ny. Vita Indra Catri selaku Bunda Paud beri sambutan dalam acara Rapat Koordinasi dalam mengevaluasi kegiatan Paud selama setahun.

Pengelola PAUD Lakukan Rapat Evaluasi Agam, Trans - Demi menunjang terbentuknya Pendidikan Paud yang cerdas dan bermutu, Ketua TP-PKK Kabupaten Agam sekaligus Bunda Paud se Agam Ny. Vita Indra Catri, belum lama ini, mengadakan Pertemuan Pendidikan Forum PAUD dan Forum Inpaudi se Kabupaten Agam dalam rangka Rapat Koordinasi dalam mengevaluasi kegiatan PAUD selama tahun 2012. Acara yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Agam Padang Baru Lubuk Basung itu dihadiri oleh Bupati Agam yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. Fuzir, ditambah sebanyak 250 pengelola PAUD se Agam. Pada kesempatan itu, Kadisdikpora dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pendidik dan Pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini, yang telah bekerja sama dengan PKK Kabupaten Agam dan Disdikpora. “Kami merasa bangga dengan tugas-tugas yang bapak ibu emban, dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini dari 0-6 tahun,” tukas Fauzir membacakan sambutan bupati. Fauzir berpesan, bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. “Dimana pada usia itu terdapat usia emas (Golden Age) yang kita harapkan nanti dapat menjadi pemimpin bangsa dikemudian hari,” harapnya. Sebelum itu, Bunda PAUD Kabupaten Agam Ny. Vita Indra Catri mengatakan bahwa momen seperti ini perlu dimanfaatkan selain melakukan rapat kerja, juga memperkuat hubungan silahturahim diantara sesama. “Kami sangat membutuhkan saran dari pengelola Paud, agar kami dapat mengevaluasi kekurangan terjadi pada Paud tersebut,” imbuh Ny. Vita Indra Catri. Ny. Vita Indra Catri berharap dengan mutu pendidikan Paud yang baik sehingga dapat mengejar kecerdasan yang ganda serta terus lakukan program inovasi sehingga ada perubahan untuk lebih baik. | SH/Uci

117 Sekolah Belum Entri Data Laporan Individu Sekolah 2012 Agam, Trans - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam menghimbau seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Agam yang belum mengentrikan Data Laporan Individu Sekolah 2012 berdasarkan hasil pemantauan melalui alamat : infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id. Drs Fauzir, Kepala Dinas FOTO | SH Pendidikan, Pemuda dan Drs. Fauzir, Kepala Dinas Olahraga Kabupaten Agam, Pendidikan, Pemuda & mengatakan bahwa sampai Olahraga Agam saat ini ada sekitar 117 sekolah yang belum mengentrikan data laporan individu sekolah 2012nya dengan perincian 17 SMP dan 100 SD. “Kami menghimbau berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 421 / 2492/DISDIK/2012 tentang kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan,” ungkapnya. Berdasarkan surat dari Sekda Prof Sumbar dan hasil pemantauan, pihaknya telah menyurati seluruh SD seKabupaten Agam melalui Kepala UPT TK, Sd/LS masingmasing kecamatan dan SMP langsung kepada kepala sekolahnya. Laporan Individu sekolah tersebut sangat penting karena akan dijadikan dasar kebijakan Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk penetapan dana BOS SD – SMP dan BOS Sekolah Menengah. Selain itu, untuk penetapan bantuan beasiswa miskin sekolah, penetapan tunjangan propesi guru dan tunjangan daerah khusus, penetapan bantuan rehap RKB dan RPL sekolah, dan bantuan financial pendidikan lainnya. “Batas waktu pengiriman tuntasnya 30 september 2012, jika sampai dengan batas waktu tersebut diatas pendataan sekolah tidak tuntas maka berbagai bantuan financial pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah tahun 2013,” ungkap Fauzir. Fauzir berharap adanya kerjasama yang baik dengan seluruh kepala sekolah yang belum mengentrikan datanya agar data Laporan Individu Sekolah 2012 itu masuk pada batas waktu yang diinginkan, sehingga semua bantuan apapun untuk sekolah tersebut untuk tahun 2012 ini tidak ada kendala. | SH/Uci

Investor Berminat Kembangkan Kawasan Pariwisata Pantai Tiku Agam, Trans - Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pantai, salah satu Investor berminat mengembangkan kawasan pariwisata Taman Marina Tiku, yang bertempat di pantai Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. “PT Sanola Utama sudah menyatakan minatnya, untuk mengembangkan pariwisata di pantai tiku dengan konsep baru, terutama memajukan pariwisata Agam,” kata Kepala Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Kabupaten Agam Fatimah, Selasa (18/ 9) Menurutnya, pengembangan kawasan pantai Tiku itu dilakukan Perusahaan Pengembangan Pariwisata yang berkoordinasi dengan Pemkab Agam, dimana diketahui Pantai tiku merupakan salah satu andalan pariwisata Kabupaten Agam. Sebelumnya, pengembangan pariwisata tertunda di tahun 2010, untuk tahun ini pi-

hak Sanola Utama kembali datang ke Agam melalui General managernya Khairul Hamdi dengan konsep baru yaitu pengembangan wisata yang asri dengan nama Taman marina Tiku. Setelah berkoordinasi dengan KPMPT Agam, maka pihaknya telah melakukan rapat dan dilanjutkan survey kelapangan pada tanggal 12 September 2012 yang dihadiri BPLH, PU, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Pertanahan, Kecamatan Tanjung

Mutiara dan Walinagari Tiku Selatan. Dari hasil dilapangan diambil kesimpulan, perlunya di buat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), sedangkan untuk dokumen lingkungan tersebut pihak perusahaan telah bersedia segera mempersiapkannya. Untuk itu, perlunya kerja sama dengan masyarakat sekitar mengenai pengembangan pariwisata disana terutama masalah tanah dan berkoordinasi dengan pihak DKP Agam karena di kawasan tersebut juga

akan dibangun Dermaga. Disisi lain, pihaknya terus berupaya menguatkan ekonomi rakyat dengan mengembangkan sejumlah objek wisata yang berpotensi ekonomis di wilayah itu, dalam upaya percepatan peningkatan ekonomi rakyat pemerintah daerah terus melakukan pembenahan kawasan objek wisata. Lebih lanjut dikatakan, untuk mengupayakan genjotan pendapatan asli daerah (PAD) dari objek wisata pemerintah daerah juga sudah mengusul-

kan agar dikelola sebagaimana berkembangnya objek wisata yang berkembangnya karena dikelola secara maksimal. Saat ini, pihaknya sudah membuka kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di objek wisata disebutkan itu, sehingga percepatan pengembangan terlaksana dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan wilayah itu akan lebih maju. Selain itu juga, masyarakat setempat memiliki berbagai sumberdaya alam manusia yang

dapat berkembang mendukung majunya kawasan wisata seperti adanya kerajinan tangan (soveunir), makanan khas serta mempertontonkan berbagai ragam seni budaya dimiliki daerah setempat. “Pemerintah daerah Kabupaten Agam saat ini sudah menerima para investor yang berminat mengelola kawasan wisata, karena kami yakin dengan demikian saling menguntungkan dan penguatan ekonomi rakyatpun beriringan,” pungkasnya. | SH/Uci

Ketua Dewan Pembina Mayjend TNI (Pur) H. Syamsu Djalal, SH. MH. Ketua Dewan Penasehat Mayjend TNI (Purn) H. Asril Hamzah Tanjung, SIp Ketua Umum Drs Syaiful Nazar

NO SKT : 097/D.III.1/1/2011 email : lsm_ncw@yahoo.co.id. | website : www.lsm-ncw.org

Kebun Kelapa Sawit K2i Banyak Dipanen Warga Pekanbaru, Trans - Kebun kelapa sawit Program K2i di Sepahat, Bengkalis banyak yang kini dikuasai dan dipanen masyarakat. Kadis Perkebunan Riau Zulher menolak menanggapi masalah tersebut. “Saya tidak mau gubris itu dulu,” kata Zulher tanpa memberikan alasannya kepada Riau terkini di Gedung DPRD Riau, Kamis (20/9). Zulher mengatakan, saat ini pihaknya menginginkan bagaimana kebun K2 I ini bisa berjalan dengan baik. “Terkait bagaimana kondisinya, infrastrukturnya bisa ditingkatkan dan kemiskinan bisa kita kurangi,” terang Zulher. Ketika disinggung bagaimana kepastiannya terkait banyaknya masyarakat yang memanen kebun K2 I ini. Lagi-lagi Zulher enggan menanggapinya, “No commentlah untuk K2 I ini,” terang mantan Sekdakab Kampar ini. Selain K2 I, ketika ditanya tentang izin perkebunan yang dimiliki oleh PT RAKA, dengan tegas Zulher mengatakan kalau pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin perkebunan PT RAKA tersebut. “Kami tidak pernah mengeluarkan izin PT RAKA itu,” tutup Zulher sambil bergegas menuju ke ruangan Umum DPRD Riau. | Tim NCW Riau

540 Kasus Tanah di Sumut Belum Terselesaikan Medan, Trans - Ratusan kasus pertanahan di Sumatera Utara (Sumut) hingga kini belum terselesaikan. Jika kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut belum berubah dalam menangani masalah pertanahan, terutama yang berkaitan dengan sengketa antara rakyat dengan pengusaha, maka kasus pertanahan tidak akan selesai sampai kapan pun. Dari pantauan Tim NCW Sumut, selama ini pemerintah tidak mempunyai visi yang tegas dalam penyelesaian masalah pertanahan. Keberpihakan pemerintah juga tidak jelas, apakah membela rakyat kecil atau pemilik modal atau pengusaha. Kini masih terdapat 540 kasus pertanahan yang belum terselesaikan. Jumlah ini berkurang dibanding Selain itu, tercatat 850 kasus pertanahan di Sumut yang penyelesaiannya melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sejumlah kasus pertanahan, seperti pendistribusian 5.800 hektare lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 yang hingga kini belum terelalisasi. Rencana pendistribusian lahan ini kepada rakyat yang berhak belum terlaksana, karena belum mendapat persetujuan pelepasan aset dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, Pemprov Sumut sudah diberi kewenangan mendistribusikan lahan itu. Karena berlarut-larutnya masalah ini, sebagian lahan itu bahkan sudah diserobot pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Asa sejumlah konflik pertanahan antara rakyat dengan perusahaan pemegang HGU di sejumlah kabupaten, seperti Labuhan Batu, Asahan, Deliserdang dan Simalungun. Sengketa ini kebanyakan berakhir konflik yang merugikan rakyat akibat diusir dari lahan yang sudah mereka kelola bertahun-tahun. Undang-Undang Perkebunan terlalu memihak kepada pengusaha, di mana masyarakat yang masuk ke kawasan yang diberi hak penguasaan untuk perkebunan bisa dikriminalisasi. Padahal, banyak pemberian HGU itu bermasalah. Berdasarkan sejarah, kasus pertanahan di Sumut mulai mencuat setelah berakhirnya rezim orde baru. Pada saat itu, banyak tanah yang awalnya dikelola rakyat kemudian diambil alih perusahaan perkebunan. Akibatnya, rakyat tergusur dan tidak mempunyai mata pencaharian. DPRD Sumut, Pemprov Sumut dan BPN diharapkan membentuk semacam kelompok kerja yang bertugas menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di Sumut. | Tim NCW Sumut

16

NO. 253 ‰ TH XIII SENIN, 24 SEPT - 7 OKT 2012

KORAN TRANSAKSI

Kejahatan PT Toba Pulp Lestari Di Tapsel Masyarakat akan terus melakukan sweeping terhadap angkutan kayu PT Toba Pulp Lestari. Padangsidimpuan, Trans – Berlangsung tegang dan penuh perdebatan sengit. Begitulah gelar-Perkara kasus kejahatan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang digelar di Ruang PPKO Mapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), Jalan SM Raja, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, belum lama ini. Dari pantauan Tim NCW Sumatera Utara (Sumut), pihak managemen TPL yakni Direktur Juanda Panjaitan yang diundang Kapolres Tapsel AKBP Subandriya dengan Surat No. B/975/IX/2012/Reskrim, tanggal 3 September 2012, terkesan takut mempertanggungjawabkan kasusnya, dengan tidak menghadiri gelar-perkara, pada Rabu (4 September 2012) itu. Sementara staf Dishut Tapsel tak mampu membantah paparan data dan bukti serta tuduhan masyarakat Sipirok, Angkola Timur dan Kota Padangsidimpuan tentang kejahatan TPL. Gelar-perkara yang dipimpin Kanit-IV/Tipiter Aiptu H. SB Siregar dan Kanit-III/Tipikor Aiptu Mazni Aries, dengan 32 orang perwakilan masyarakat Sipirok dan Angkola Timur beserta para aktifis. Gelarperkara juga dihadiri 3 staf Dinas Kehutanan (Dishut) Tapsel, yaitu P2LHP Mayor Siagian, Petugas Penagih Setoran DR & PSDH Irsan Nasution, dan P2SKSKB Anggara Harahap. Perdebatan sengit mulai terjadi ketika ketiga staf Dishut coba membuat penafsiran

FOTO | IST

Sidang Gelar Perkara di Ruang PPKO Mapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), Jalan SM Raja, Kota Padangsidimpuan.

berbeda tentang ketentuan pasal-pasal dalam Permenhut P.55/Menhut-II/2006, dan P.8/ 2009 Tentang PUHH (Penata Usahaan Hasil Hutan) dari Hutan Negara. Seperti pasal 6 ayat (7), (8), (10) serta ps 10 ayat (4) yang mewajibkan pemisahan KB (Kayu Bulat) dengan KBK (Kayu Bulat Kecil), pembuatan BU (Buku Ukur), pembuatan LHP (Laporan Hasil Penebangan) dibuat pegawai TPL di setiap Tpn (Tempat Penumpukan) dekat lokasi setiap Blok tebang. Kemudian P2LHP (Petugas Pengesah LHP) dari Dishut mengesahkan LHP juga di Tpn, berlanjut TPL bayar setoran DR & PSDH, baru kayu bisa diangkut dari Tpn di setiap Blok tebang seperti di Hotal, Panggorengan, Siturbis ke TPK di Maragordong. Sewaktu masyarakat memaparkan bukti-bukti beserta para saksi bahwa TPL diduga

keras menggelapkan volume hasil penebangan dengan taktik KB dan KBK yang ditebang tanpa ada BU, pengesahan LHP dan pembayaran DR & PSDH, buru-buru diangkut keluar lokasi Tpn, ketiga staf Dishut itu mulanya mau coba putarbelit membuat penafsiran sendiri terhadap Permenhut P.55/2006 dan P.8/2009. Namun, sewaktu diperlihat setiap huruf, kata dan kalimat dalam kedua Permenhut itu, akhirnya ketiga staf Dishut cuma becus membungkam. Perwakilan masyarakat Angkola Timur menuntut agar Polres memerintahkan TPL untuk stop menebang dan mengangkut kayu dari lokasi Siturbis/Simandalu, sebelum perkara perusakan tanah rakyat selesai. Untuk itu Polres diminta mengirim surat ke Kantor TPL serta memasang police-line di TKP. “Jika TPL masih nekat coba

angkut kayu dengan fisik kayu campur-aduk dan dokumen angkut FAKB fiktif manipulatif, kami massa akan tangkap dan serahkan lagi ke polisi. Biar kantor Polsek Sipirok dan Polres Tapsel penuh dengan truck kayu tangkapan rakyat”, ketus Ketua Kelompok Tani Simatoktong, Syawaludin Harahap beserta saksi pelapor Amin Siregar. Perwakilan dari Sipirok, Faisal Reza Pardede, Bobby Iskandar Siregar dan Zulfan Hutasuhut memaparkan kejahatan TPL menebang liar masuk areal Pertapakan kantor Pemkab Tapsel di Dano Situmba dan mencuri kayu. Faisal Reza Pardede, Bobby Iskandar Siregar dan Zulfan Hutasuhut pun menyerahkan peta lokasi pencurian kayu beserta dokumentasi photo. Selain itu, mereka memberikan bukti temuan kasus tronton TPL merk Hino No.Pol: BM-8962-AB

angkut KB campur-aduk KBK pakai FAKB tak jelas. “Masyarakat akan terus melakukan sweeping terhadap angkutan kayu TPL baik langsir dari semua Tpn ke TPK Maragordong maupun angkutan kayu dari TPK Maragordong ke pabrik TPL di Sosor Ladang Parmaksian Kab Tobasa. Semua kejahatan TPL akan ditindak tegas”, ujar Achmad Hutasuhut, juru bicara penutup dari perwakilan masyarakat, yang disambut tepukan tangan puluhan masyarakat yang hadir di Ruang PPKO Polres Tapsel itu. Ketika pihak Polres Tapsel selaku moderator Gelar-Perkara menawarkan usul pemeriksaan bersama Polres, perwakilan masyarakat dan Dishut, untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi penebangan TPL, juru bicara tersebut mengajukan prasyarat. “Terlebih dahulu semua berkas perencanaan dan penebangan TPL beserta administrasi Dishut Tapsel harus diserahkan, guna dapat diuji dan dibuktikan kesesuaian data administrasi TPL dan Dishut dengan fakta penebangan dan pengangkutan kayu,” tegas Achmad Hutasuhut. Menjawab prasyarat masyarakat, Kanit-IV/Tipiter AIPTU SB Siregar memberi waktu kepada Dishut Tapsel bersama managemen TPL menyerahkan semua berkas administrasi terkait. Beberapa pimpinan masyarakat Sipirok dan Angkola Timur menegaskan, “Kami akan mengikuti sikap Kapolres Tapsel melanjutkan penyidikan perkara kejahatan TPL sekaligus memantau ketegasan Bupati menindak persekongkolan Dishut yang diduga keras turut membantu kejahatan TPL”. | Tim NCW Sumut

Sejumlah Pejabat Gunakan Mobnas Lebih dari Satu Bagansiapiapi, Trans Perilaku kepala dinas/badan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir - Riau tidak menunjukkan pelayanan masyarakat, melainkan terkesan bermewah-mewah dengan uang rakyat. Ada kepala dinas/badan yang memiliki lebih dari satu mobil dinas (mobnas). Kondisi ini sempat membuat Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun berang, dan dia berkeinginan menarik mobil dinas bagi kepala dinas/badan yang memiliki lebih dari satu mobil dinasnya. Rencana penarikan mobil itu telah diucapkannya di Lantai IV Kantor Bupati Rohil, beberapa waktu lalu dalam sebuah rapat, yang dihadiri juga oleh sejumlah kepala dinas/badan yang ada dilingkungan Pemkab Rohil. Alasan penarikan itu untuk

efisiensi, karena bupati saja hanya memiliki satu mobil dinas. Prilaku sejumlah kepala dinas/ badan dinilai kurang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan. Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui sekretaris fraksinya Hj Rosmalita dalam pandangan umum fraksinya di DPRD terkait Perubahan APBD Rohil tahun 2012 pernah menyentil keberadaan mobil dinas tersebut. “Terkait dengan asset daerah, dalam bentuk mobil dinas, kami sarankan, agar yang telah memenuhi syarat untuk dilelangkan sebaiknya dilelangkan saja. Sehingga tidak menjadi beban anggaran daerah, “ pintanya. Pemkab Rohil melalui Wakil

FOTO | ILUSTRASI

Mobil dinas.

Bupati H. Suyatno menjawab pandangan umum fraksi di DPRD dengan saran untuk dihapuskan terhadap asset daerah, khususnya kendaraan dinas yang telah memenuhi syarat untuk dilelang. Dia menyebutkan, dalam melaksanakan pelelangan terhadap asset daerah ada beberapa tahapan yang perlu untuk dilaksanakan. Tahapan-tahapan tersebut, kata dia, memerlukan kesiapan yang matang, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Sebagai langkah awal, saat ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sedang melakukan inventarisasi asset daerah,” katanya. | Tim NCW Riau

PBS PT Windu Nabatindu Lestari Dituding Sebagai Perampas Lahan Katingan, Trans – Keberadaan Perkebunan kelapa sawit di sekitar Km.30-31 Desa Hampalit, Kec Katingan Hilir, Kab Katingan, Kalimantan Tengah, menimbulan kesusahan dan keresahan bagi masyarakat sekitar. “Tanah atau lahan tempat perkebunan dirampas oleh PT. Windu Nabatindu Lestari (WNL), padahal itu adalah tempat kami berkebun dan untuk mata pencaharian kami sebagai petani,” ungkap Edie HA kepada Tim NCW Kalimantan Tengah, belum lama ini. Tanah itu merupakan tanah adat/ulayat dan petani menggarapnya sejak tahun 1980. Edie mengatakan sudah membuat surat keterangan Tanah Adat pada tanggal 15 Juni 1999 dengan No : 021/SKTA/Des-Tel/VI/99, yang ditanda tangani Demang Kepala Adat Nurtinus Lui dan Kepala

Desa Telangkah Ernel Simbau. “Jadi, soal tanah/lahan tersebut tidak diragukan lagi statusnya,: kata petani yang bertempat tinggal di Km.31, Jalan Kasongan Sampit itu. Anehnya, kata dia, sudah bermacam cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, justru tidak kunjung selesai sampai sekarang. Bahkan, petani ikut sidang Paripurna DPRD Kotawaringin Timur Sampit pun, tetap saja tidak membuahkan hasil apa-apa. Meskipun, sekarang ditangani oleh DPRD Kabupaten Katingan, karena penggarapan lahan itu memasuki wilayah Kab Katingan dan PT.Windu Nabatindu membuka lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) kurang lebih 286 Ha. Lahan yang diklaim masyarakat seluas 188, 5 Ha , tetapi tidak ada tindakan yang berarti oleh pihak

aparat penegak hukum dan Menhut. “Padahal, sudah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PBS PT.WNL,” jelas Edie. Pada 31 Mei 2011, lanjut Edie, Reskrim dari Polres Katingan dan Kabag Humasnya melakukan pengepungan di rumahnya dengan bersenjata lengkap. Aparatur Kecamatan yang langsung dipimpin oleh Camat Cempaga, Mulyoto bersama dari Polsek Pundu, ikut mengepung rumahnya. “Kami ini bagaikan orang perampok atau teroris yang menjadi “buronan”, padahal apa salah kami yang menuntut hak kami atas tanah yang dirampas oleh PT. Windu Nabatindu Lestari (WNL) ataukah karena mereka punya power dan orang kuat di belakang PBS tersebut, sehingga kami ini di intimidasi/ditekan agar tidak berdaya menghadapi

mereka,” kata Cungli, yang juga anggota LSM “Jejak Reformasi” Provinsi Kalteng, yang dibenarkan oleh Kornelis Anggota Kelompok Tani “Ringgung Jaya.” Mereka pun mempertanyakan, apakah aparat keamanan itu menjaga kenyamanan buat masyarakat yang digaji oleh negara untuk melindungi segenap masyarakat yang minta keamanan ataukah menjaga keamanan buat PBS yang punya “masalah” seperti PT.Windu Nabatindu Lestari (WNL), yang jelas merampas hak masyarakat? Penyelesaian permasalahan tentang hak ulayat masyarakat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 dan UU. RI No. 18 Tahun 2004 dalam Bab III Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 10 Ayat (1 s/d 4). Selain itu, telah diterbitkan Perda Provinsi Kalteng No.1

Tahun 2010 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (19) dan Ayat (22) Tentang Tanah Adat dan Hak Ulayat. Telah keluar pula laporan dan Rekomendasi Tim Pansus PBS Sawit DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2011, yang disusul Surat Edaran Gubernur Kalteng, tanggal 13 Juni 2009. Esterica Tussi Raban, SH, MH yang merasa prihatin atas kejadian ini yang menimpa masyarakat kecil meminta kepada pihak PT Windu Nabatindu Lestari cepat menyelesaikan permasalahan ini dan jangan sampai masyarakat bertindak anarkis, sehingga timbul “korban jiwa”. Sebab, olah PBS tidak bertanggungjawab untuk membayar kerugian lahan yang diserobot PBS PT. Windu Nabatindu Lestari. “Ini murni untuk kepentingan masyarakat lokal,” katanya. Esterica minta perusahaan

secepatnya menyelesaikan permasalahan yang menimpa kelompok Tani “Ringgung Jaya”. “Kalau hal ini dibiarkan berlarut, kami akan menuntut agar dicabut izin PT Windu Nabatindu Lestari, dan dihentikan aktivitasnya untuk membuka kebun sawit, karena merampas tanah masyarakat. Anehnya, sampai sekarang hasil Pansus DPRD Kabupaten Katingan tidak ada tindak lanjut yang berarti. Padahal, masyarakat dan kelompok tani “Ringgung Jaya” sudah menaruh harapan agar bisa menyelesaikan masalah ini. Padahal, kelompok tani “Ringgung Jaya” tidak pernah melanggar Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. | Tim NCW Kalteng


Koran Transaksi Edisi 253