Page 1

Koran Rakyat SURAT KABAR SUMATERA SELATAN

EDISI :

20 Maret - 5 April 2019

Penerbit : PT. Intermedia Sindang Perkasa

Mengungkap Fakta Bijak Berkata

15 Tahun Vakum, HD Akhirnya Aktifkan Pelabuhan Laut TAA Banyuasin (KR) Setelah vakum sejak dibangun tahun 2004, Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin akhirnya resmi dioperasikan, Rabu (14/3) Siang. Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI R Agus H Purnomo, Ketua DPRD Sumsel Aliandra Gantada, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Bupati Banyuasin Askolani, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru dan Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya. Selain mengurai kepadatan di Pelabuhan Bombaru, keberadaan pelabuhan TAA ini diharapkan Herman Deru menjadi solusi tambahan selain jalan khusus untuk memudahkan angkutan distribusi batubara. Dengan adanya pelabuhan ini pula diharapkan produk komoditas andalan seperti kopi, dan beras makin dikenal sebagai produk asli Sumsel bukan diatasnamakan daerah lain.

“Kebun kopi kita ini terbesar ketiga di dunia. Tapi karena kita gak ada Pelabuhan untuk mendistribusikannya keluar, maka kita distribusi lewat Pelabuhan daerah lain, sekarang malah daerah itu yang terkenal. Nah dengan pelabuhan ini mudah-mudahan orang

Herman Deru didampingi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI R Agus H Purnomo, memecahkan kendi pertanda Pelabuhan TAA resmi beroperasi. Tampak mendampingi juga Ketua DPRD Sumsel Aliandra Gantada, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Bupati Banyuasin Askolani, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febrita Lustia Herman Deru dan Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya.

Romahurmuziy

suap untuk seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Rommy ditetapkan sebagai tersangka korupsi bersama dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Haris

80% Karhula Terjadi Disengaja Manusia

Palembang (KR) Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo dalam arahannya mengatakan, penyebab Karhutla 99 % perbuatan manusia dan 1% karena faktor alam, ada

2 penyebab kebakaran yang 99% dari manusia yaitu disengaja 80% dan tidak disengaja 20%, Pernyataan itu disambersambung ke hal 11

www.koranrakyat.co.id

Wagub: Sumsel Siap Turunkan Angka Korupsi Sampai 0 Persen Jakarta (KR) Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya berkomitmen mendukung keinginan Presiden untuk memberantas korupsi sampai 0 persen, khususnya untuk Sumatera Selatan. Hal itu dikatakannya seusai mengha­ diri penyerahan dokumen Aksi pencegahan Korupsi dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yanh diselenggarakan oleh KPK RI dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/3). Saat dite­ mui seusai aca­ra Mawardi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan bersama Pemprov Sumsel akan memakMawardi Yahya simalkan upaya pencegahan korupsi sampai ke akarnya, dengan ber­ bagai perencanaan. “Dalam dua tahun ini kita berusaha memulai pencegahan itu mulai dari tahapan-tahapan urusan birokrasi dan macam-macam perizinan. Habis ini kita akan rapatkan dan akan memulai rencana strateginya, tapi presiden mengucapkan bukan hanya strategi namun benar-benar mengimplementasikannya,” ungkapnya. Wabup juga megatakan upaya pencegahan korupsi juga menjadi tugas masyarakat Sumsel secara keseluruhan. Diharapkan bersambung ke hal 11

bersambung ke hal 11

Romahurmuziy Diberhentikan Pengamat: Ini Krisis Moral Politisi Jakarta (KR) Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, Muhammad Romahurmuziy diberhentikan tetap dari jabatan ketua umum atas permintaan sendiri, karena tersangkut kasus hukum. “Mas Romy (Romahurmuziy) menyatakan mengundurkan diri melalui pernyataan tertulis. Selanjutnya Pengurus Harian (PH) DPP PPP yang dipimpin Arsul Sani, melaksanakan rapat di kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Sabtu petang. Rapat kemudian menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Suharso Monoarfa, sebagai Plt ketua umum,” kata Arsul Sani, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu malam. Romahurmuziy ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (15/3) oleh penyidik KPK atas dugaan

Harga Rp. 4.000 Berlangganan Rp. 20.000 / Bulan

Hasanudin dan Kepala Kanwil Kemenag Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi. Rommy pun diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang Kakbah itu dan digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa selaku Pelaksana Tugas Ketum PPP. Menurut Arsul Sani, Suharso Monoarfa, kemudian akan dikukuhkan sebagai Plt ketua umum pada rapat kerja nasional (Rakernas) PPP yang akan diselenggarakan secepatnya. Menurut Arsul, pemberhentian Romahurmuziy yang tersangkut kasus dugaan suap, sesuai aturan dalam AD/ART PPP, di mana kader partai yang tersangkut kasus hukum dan telah berstatus sebagai tersangka, akan diberhentikan. “Dalam rapat bersambung ke hal 11

Polres OKUS Kembali Tegaskan, Kasus Hibah 5 Lapbol Tiga Dihaji Berlanjut OKUS (KR) Meski memakan waktu cukup lama, upaya penyelesaian penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kemen­ terian Pemuda dan Olahraga, untuk pembangunan lapangan bola di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Tiga Dihaji, masih tetap berlanjut. ‘’Tidak mungkin kasus ini dibekukan. Apalagi tahapannya sudah Dik (penyidikan-red), dan SPDP-nya sudah diberikan ke kejaksaan. Saat ini kami masih menyempurnakan berbagai data yang didapat, baru kemudian menetapkan siapa-siapa tersangkanya,’’ ujar Kapolres OKU Selatan AKBP Deni Agung A, SIK. MH, melalui Kasat Reserse AKP Awie SIK, menjawab konfirmasi Koran Rakyat, melalui sambungan telepon Kamis (21/3/2019) sore. AKP Awie juga menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini -- meski prosesnya sudah

AKBP Deni Agung SIK, MH

hampir dua tahun -- tetap akan berlanjut. Tim Tipikor Polres OKUS, sudah mene­ rima perhitungan kerugian negara dari BPKP. Namun, ada beberapa hal yang masih memerlukan konfirmasi, terutama terkait data yang diperolah dari (Kemenpora). Menaggapi beredarnya

Lapangan Bola milik dekolah ‘dipakai’ untuk laporan dana hibah

isu bahwa dugaan penyimpangan dana hibah Kemenpora, yang totalnya hampir Rp 1 Miliar ini, sudah ‘terhenti’ dan tidak akan ditindak lanjuti, Awie tegas membantah. ‘’Sampai sekarang penanganan perkaranya, masih dilakukan dan sudah dilaksanakan secara maksi-

mal. Untuk saksi - saksi sudah diperiksa, bahkan sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen,’’ ujarnya. Dikatakan bahwa proses sekarang yang masih ditunggu hanyalah, konfirmasi dan validasi data dari sejumlah bersambung ke hal 11

Petani Karet Sumsel Gantungkan Harapan pada Jokowi Ribuan petani karet dari berbagai daerah berdutun-duyun datang Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3). INi adalah moment berhar bagi mereka, menyusul ketangan Presiden Jokowi ke tempat ini. Setelah jumpa mereka pun berkeluh kesah. Tenda besar yang disediakan, tak jauh dari perkebuna karet, begitu padat dan hingar bingar. Ribuan petani karet hari itu sengaja datang menyusul saran dari kepala desa masing-masing agar dapat menghadiri temu ramah dengan Presiden Jokowi, yang berkunjung

untuk silataurahmi dengna masyarakat Sumsel. Mereka mayoritas datang beromongan sejak pagi. Bahkan ada yang berangkat sejak subuh dari rumah. “Saya bersama rombongan dari subuh perginya sampai sini pukul 8.00,” ujar Petani Karet yang ada di Air Kumbang, Tarmini. Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa ia bersama rombongannya ingin melihat dan bertemu dengan pak Jokowi. Kalaupun tidak bisa menyapa secara langsung menurutnya para petani lainnya pasti sama ingin memintak harga karet stabil. “Kami berharap harga karet stabil karena selama ini harganya naik turun dari Rp

7000 sampai Rp 9000. Kalau Rp 9000 itu jarang sekali, tiba-tiba naik dan turun ya tidak stabil. Kami berharap pak Jokowi bisa menstabilkan harga,” ungkapnya.

Menurutnya harga yang turun dan tak stabil ini sejak pemerintahan Jokowi. Terlebih pada waktu Pak SBY harganya bisa sampai Rp 23 Ribu. Namun sejak Pak Jo-

kowi harganya anjlok. Rupa nya , menjelang siang presiden juga belum muncul. Partani pun mulai gelisah, namun mereka tetap di tempat karena informasinya selepas zuhur presiden bersama beberapa menteri dan gubernir Sumsel, Herman Deru pasti

datang. Benar saja, sekitar pukul 14.00 Wib, presibersambung ke hal 11


2

Koran Rakyat

OPINI

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Editorial

Jangan Rusak Pemilu karena Pemilih Asing MENJAMIN hak pilih warga negara menjadi salah satu tolok ukur legitimasi Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April. Pemilu mempunyai legitimasi bila sepenuhnya menjamin hak pilih setiap warga negara dan memastikan orang yang tidak berhak dibersihkan dari daftar pemilih. Legitimasi itu sama sekali tidak berkorelasi dengan kuantitas pemilih. Seorang saja warga negara dihilangkan hak pilihnya, legitimasi pemilu patut dipertanyakan. Begitu pula sebaliknya. Seorang saja yang tidak berhak tapi ikut memilih, misalnya orang asing, kualitas hasil pemilu pun terdegradasi. Pengejawantahan terjaminnya hak pilih dalam pemilu tergambar melalui daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat dan kredibel, tepat mengakomodasi semua warga negara yang punya hak pilih, tidak kurang dan tidak lebih. Hingga 41 hari menjelang hari pencoblosan, persoalan akurasi DPT masih mengemuka, di antaranya mengenai terdaftarnya 103 warga negara asing (WNA) yang tersebar di 17 provinsi dan 54 kabupaten/kota. Padahal, semestinya DPT steril dari WNA. WNA berpotensi masuk DPT karena mereka memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang memang dibenarkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Saat ini terdapat sekitar 1.600 WNA yang telah memiliki KTP-E. Akan tetapi, WNA pemegang KTP-E tidak dibenarkan masuk dalam DPT karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah menikah atau pernah menikah. Karena itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus bergerak cepat melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual untuk mengeliminasi pihak-pihak yang tidak berhak masuk dalam DPT. KPU patut diapresiasi karena sudah bergegas menyisir DPT dan melakukan verfikasi faktual. Persoalan lain terkait hak pilih ialah menyangkut kewajiban penggunaan KTP-E dan pencetakan surat suara untuk pemilih yang pindah tempat memilih. Padahal, belum seluruh WNI yang punya hak pilih mendapatkan KTP-E sehingga hak pilih mereka terancam gugur. Saat ini terdapat sekitar 4 juta orang belum mempunyai KTP-E. Pemilih yang berpindah tempat memilih hingga pertengahan Februari sebanyak 275.923 yang tersebar di 87.483 TPS di 496 kota/kabupaten di Indonesia. Mereka potensial kehilangan hak pilih karena ketentuan perundangan bahwa setiap TPS hanya menyediakan surat suara sesuai jumlah DPT ditambah 2% sebagai cadangan. Persoalan perlindungan hak pilih itulah yang mendasari uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu saja MK berpacu dengan waktu untuk segera memutuskan perkara. Uji materi itu patut didukung. Mestinya identitas untuk bisa memilih tidak dibatasi hanya pada KTP-E, cukup menunjukkan akta kelahiran. Harus diakui bahwa pengurusan KTP-E masih belum sepenuhnya berjalan lancar. Begitu juga menyangkut perpindahan penduduk yang dalam perundangan yang dibatasi 30 hari sebelum pencoblosan. Pembatasan 30 hari itu akan berpotensi menghalangi hak rakyat untuk memilih. Mestinya pemilih pindahan dibolehkan hingga sehari menjelang hari pemilihan. Ketentuan yang tidak kalah peliknya ialah aturan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara. Jika jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) banyak, penghitungan suara membutuhkan lama dan bisa selesai pada hari berikutnya. Jika penghitungan selesai pada hari berikutnya tentu melanggar undang-undang. Harus jujur diakui bahwa UU Pemilu belumlah sempurna untuk menjamin sepenuhnya hak pilih warga negara. Hak pilih itu tidak bisa digugurkan hanya karena persoalan teknis administrasi. Karena itulah uji materi UU Pemilu yang saat ini berlangsung di MK perlu dikawal. Jangan sampai ada celah mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. (mi)

SURAT KABAR SUMATERA SELATAN

Koran Rakyat Mengungkap Fakta Bijak Berkata

Penerbit : PT. Intermedia Sindang Perkasa (Akte Perusahaan : No.01 Tgl. 1 Juli 2014 Notaris Agustin Barbara, SH) Pengesahan Menkum HAM Nomor: AHU-16595.40.10.2014 Pemimpin Umum : H. Helmy Marsindang (KWU No:221-WU/DP/VI/2017) Pemimpin Perusahaan : M.G. Cindarbumi Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab: Dahri Maulana (WU 12659-LPDS/WU/DP/III/2018) Marketing & Sirkulasi : Firdaus Iklan/Advertorial: Mulyadi Reporter: Ridho Agung Pratama, M.Israhadi (Muaradua - OKU Selatan), Sudirman (Kec. Bd.Agung, Mekakau Ilir, BPR, Waras) Alamat Redaksi, Iklan & Sirkulasi : Jln. Brigjen HM. Dhani Effendie Blok 47 No.5 Palembang 30135 Telp. (0711) 313333 - 366555 - 364555 email: redaksi.koranrakyat@yahoo.co.id website: www.koranrakyat.co.id Rekening: Bank J Trust Indonesia Cabang Palembang Jl. Kebumen Darat No.834 16 Ilir Palembang No.rek: 32010001978764-002 A/n: PT. Intermedia Sindang Perkasa Percetakan: PT. Sumsel Media Grafika Jl. Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No.120 (Isi diluar tanggungjawab percetakan) Wartawan Koran Rakyat dilengkapi identitas dan tidak diperkenankan meminta uang atau materi dengan cara melawan hukum untuk kepentingan pribadi.

TARIF IKLAN 1. ADVETORIAL / PARIWARA FC 1 Halaman BW 1 Halaman FC ½ Halaman BW ½ Halaman 2. BANNER / PENYULUHAN FC/dpn 6 cm x 7 kolom/Edisi FC/dlm 6 cm x 7 kolom/Edisi BW/dlm 6 cm x 7 kolom/Edisi 3. INFORIAL / SOCIETY FC 1 Halaman BW 1 Halaman FC ½ Halaman BW ½ Halaman

Rp 13.000.000 Rp 10.000.000 Rp 9.000.000 Rp 8.000.000 Rp 2.500.000 Rp 2.000.000 Rp 1.750.000 Rp12.000.000 Rp10.000.000 Rp 8.000.000 Rp 7.000.000

Kontak Pemesanan Advertorial/Iklan 081270011121

Gawat Darurat Korupsi Dana Pendidikan Oleh: Marthunis SEKTOR pendidikan seharusnya menjadi sektor yang bebas dari praktik korupsi karena wajah intregritas bangsa tecermin dari apa yang dihasilkan sektor ini. Alih-alih menjadi pengawal moral, institusi-institusi pendidikan malah menjadi lahan subur tumbuh dan berkembangnya praktik korupsi. Menurut pemetaan yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW), tercatat bahwa dinas pendidikan, universitas, hingga sekolah menjadi lembaga yang sangat rentan dengan korupsi (Tribunnews.com, 24/4/2017). Berdasarkan data yang dirilis ICW, setidaknya ada 425 kasus korupsi terkait dengan anggaran pendidikan terjadi pada periode 2005-2016, dengan kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun dan nilai suap Rp55 miliar (Kompas.com, 17/5/2016). Bahkan, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan lahan paling empuk terjadinya perilaku koruptif karena anggaran besar (20% APBN) yang dikucurkan ke sektor ini sehingga potensi untuk diselewengkan cukup besar pula (Detik.com, 19/3/2018). Korupsi dana pendidikan Substansi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas seakan kehilangan makna karena banyaknya oknum korup di lingkungan pendidikan yang melancarkan aksinya dengan begitu terorganisasi dan sistematis. Oknum di tingkat Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sering kali menyulap berbagai proyek fiktif demi mendapatkan fee dari anggaran pendidikan yang diperoleh. Di tingkat kepala se-

kolah, penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga cukup rawan terjadi. Proses penerimaan dana BOS di banyak sekolah negeri yang biasanya hanya melibatkan kepala sekolah, mulai proses pencairan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, telah membuat praktik koruptif berpeluang besar dilakukan. Itu karena mekanisme kontrol yang seharusnya dapat dilakukan para pemangku kepentingan di sekolah; murid, guru, dan orangtua siswa hampir dapat dipastikan sulit untuk diakses. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang ditelusuri Detik.Com pada Minggu (17/2) dengan seorang guru yang pernah menjabat sebagai bendahara sekolah, disampaikan bahwa kepala sekolah sering kali menjadi satu-satunya orang yang mengetahui dengan rinci ke mana dana BOS tersebut disalurkan. Sementara itu, bendahara sekolah hanya nama administratif di atas kertas yang tidak pernah tahu kemana rincian dana itu mengalir. Dana BOS yang diterima pada setiap triwulan dengan nominal yang cukup besar membuat banyak kepala sekolah gelap mata dan akhirnya berperilaku korup. Sebagai contoh pada 2018, seorang kepala

sekolah SMK Kerabat Kita Bumiayu, Brebes, ditahan Kejaksanaan Negeri Brebes karena diduga menyelewengkan dana BOS dengan total kerugian negara mencapai Rp2 miliar lebih (Tribunjateng.com, 15/10/2018). Bahkan, dalam sebuah jurnal berjudul Korupsi dan Pembangunan Pendidikan di Indonesia yang ditulis Titik Handayani (2009), peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, melansir data yang dirilis ICW 2009 mengungkapkan dari 142 kasus korupsi pendidikan yang terjadi, sebanyak 46 kasus di antaranya terjadi di tingkat sekolah/madrasah. Fakta itu tentu cukup mencengangkan, di saat kita berharap institusi pendidikan menjadi tempat menyemai harapan akan nilai jujur dan integritas, tetapi realitasnya menunjukkan potret yang berbeda. Mengawal penggunaan Berdasarkan laporan yang dikeluarkan United Nations Development Program (UNDP), indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada 2016 berada pada urutan 113 dari 188 negara. Peringkat itu menurun dari 2015 yang berada di posisi 110 (Detik. Com, 24/3/2017). Sejatinya, IPM seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di sebuah negara.

Tidak mengherankan jika IPM Indonesia mengalami kemerosotan karena di saat yang sama, anggaran pendidikan yang luar biasa besar itu dikelola oknum-oknum yang tidak amanah sehingga penggunaannya yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas pendidikan negeri ini malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Perlu dilakukan upaya-upaya konkret guna mengawal pemanfaatan dana pendidikan ini. Di tingkat satuan pendidikan, akses pengelolaan dana BOS harus dapat dimonitor para pemangku kepentingan di sekolah/ madrasah; murid, guru, dan orangtua karena semakin banyak pihak yang dapat memonitor, semakin kecil peluang untuk diselewengkan. Alokasi dana BOS yang akan dipergunakan dalam satu tahun pelajaran haruslah melibatkan para guru mulai proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) hingga pengeksekusiannya. Besaran proyeksi pendapatan sekolah dalam satu tahun pelajaran dan ke mana saja serapan belanjanya akan didistribusikan haruslah melalui diskusi bersama yang setidaknya melibatkan kepala sekolah dan para guru. Melalui besaran

dana BOS yang diestimasikan diperoleh, kepala sekolah dan para guru dapat menyusun skala prioritas serapan belanjanya untuk jenis kegiatan apa saja. Menerjemahkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan juknis (petunjuk teknis) BOS juga harus diperhatikan dengan baik agar dalam prosesnya tidak terjadi penyalahgunaan. Hal itu karena banyak kepala sekolah yang akhirnya harus berhadapan dengan penegak hukum karena alokasi dana BOS yang dipakai tidak sesuai dengan juknisnya. Setelah rincian kegiatan berikut matriks timeline-nya dalam satu tahun pelajaran berhasil disusun, para guru kemudian diharuskan membuat proposal pengajuan dana kepada pihak sekolah untuk mengeksekusi kegiatan yang telah dirancang. Pada tahap pencairan dana BOS, bendahara sekolah harus terlibat aktif bukan hanya sebagai petugas administratif keuangan. Namun, secara kritis menyisir alokasi penggunaan maupun laporan pertanggungjawabannya serta bertanggung jawab memberi pertimbangan dari setiap rupiah dana yang dikeluarkan. Fungsi kepala sekolah dalam hal ini hanya bertindak sebagai pihak otoritatif yang menyetujui atau tidaknya proposal pengajuan kegiatan/pembelian yang diusulkan para guru. Melalui mekanisme itu, kepala sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang dapat mengakses dana BOS tersebut karena sejak awal aksesnya telah dibuka kepada seluruh guru dalam menentukan porsi alokasinya. Maka dari itu, pada akhirnya elemen yang ada dalam satuan pendidikan tersebut bertanggung jawab penuh dalam mengawal dana pendidikan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (*) Direktur Sekolah Sukma Bangsa Pidie, Aceh

Memelihara Kewibawaan Agama Oleh: Nasaruddin Umar

sekat agama dan kepercayaan.

KITA perlu hati-hati jika memberikan pernyataan atas nama agama. Jika mengeksploitasi keinginan subjektif dengan menggunakan agama, sering kali kita membelokkan makna agama ke dalam wilayah yang mengancam kewibawaan agama itu. Kepentingan jangka pendek tokoh-tokoh dan pemimpin agama sering kali membuat nilai-nilai agama termarginalkan. Akhirnya yang terjadi ialah saatnya agama mengalami krisis kepercayaan di dalam masyarakat. Apa jadinya sebuah masyarakat religius seperti di Indonesia jika nilai dan norma ajaran agamanya mengalami marginalisasi? Masih mampukah mereka terus menjadi dirinya sendiri atau malah justru mengalami alienasi, disorientasi, hipokrit, atau bekerja di bawah standar? Jawaban ini semuanya terpulang kepada setiap individu. Marginalisasi nilainilai dan norma ajaran agama tidak mesti diartikan lantaran pemerintah tidak mengakomodasi pertimbangan agama di dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Akan tetapi, bisa juga karena arus kuat modernisme yang melanda umat manusia secara universal. Modernisme kini sudah seperti stateless values, sebuah tata nilai yang bebas negara. Modernisme memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas geografis bangsa dan negara, merasuk ke lapisan-lapisan budaya, dan menerobos sekat-

Deprivasi politik Memang lebih parah lagi jika ada kesengajaan negara untuk mereduksi atau melakukan disfungsionalisasi ajaran agama di dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi di sejumlah negara sekuler. Kemal Ataturk ketika menjadi penguasa Turki yang berpenduduk 97% muslim, pernah melarang warganya untuk menggunakan simbol-simbol Arab di negerinya, seperti atribut pakaian, termasuk penggunaan azan di masjid-mesjid dengan bahasa Arab. Masyarakatnya dipaksa menjadi modern dan sekuler. Namun, apa jadinya? Bukannya mengantar Turki menjadi lebih baik dan lebih bermartabat, bahkan turki yang pernah menjadi pusat kerajaan Ottoman/Usmani malah terjun bebas ke bawah ditinggalkan sejumlah bangsa dan negara yang pernah menjadi protektoratnya. Marginalisasi ajaran agama oleh negara yang diwakili pemerintah di dalam masyarakat religius, selain akan melahirkan deprivasi politik juga berpotensi melahirkan ketegangan horizontal sesama warga bangsa. Apalagi jika marginalisasi itu dirasakan kaum mayoritas, itu akan dimaknai dengan berbagai makna yang tendensius. Di antaranya mereka akan membaca pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan deret ukur populasi agama mayoritas tersebut. Persis seperti ini yang pernah diingatkan Gus Dur, bahwa hati-hati jika pertumbuhan ekonomi itu

hanya dirasakan kelompok agama tertentu dan tidak ikut dirasakan penganut agama mayoritas. Hal itu berpeluang menjadi potensi konflik baru di masa depan. Masyarakat Indonesia tidak perlu diragukan religiositasnya. Secara konsepsional juga penempatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila menjadi bukti kuat akan hal ini. Perolehan kemerdekaan yang amat heroik dan historis juga tak dapat dipisahkan kentalnya faktor agama di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Jadi, sebaiknya kita konsisten semua pihak menggunakan bahasa dan spirit agama di dalam mempertahankan dan membangun bangsa ini. Dengan menggunakan bahasa agama, partisipasi aktif masyarakat pasti akan terwujud karena mereka yakin membela Tanah Air ialah ibadah. Rasulullah Saw pernah bersabda, “Setiap seratus tahun perjalanan sejarah umatku selalu lahir seorang pembaharu (ulama besar).” Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ajaran Islam yang bersifat fleksibel dan dirancang menjadi agama akhir zaman, selalu terbuka peluang untuk melakukan reinterpretasi dan reartikulasi ajaran demi memenuhi tuntuan perkembangan zaman. Beri pencerahan Agama seharusnya selalu menjanjikan ketenangan, kedamaian, kearifan, keadilan, dan ketenteraman kepada pemeluknya. Namun, itu semua bisa terjadi jika agama diberi peran efektif untuk memberikan pencerahan terhadap umatnya. Persoalan-

nya sekarang, siapa yang bertanggung jawab untuk mengaktualkan fungsi pencerahan agama di dalam masyarakat? Efektif atau tidaknya sebuah agama mencerahkan dapat diukur bagaimana pemeluknya. Jika agama semakin menyatu dengan pemeluknya berarti pencerahan agama efektif. Akan tetapi, sebaliknya jika agama dan pemeluknya semakin berjarak, pertanda pencerahan agama itu tidak efektif. Fenomena dalam kehidupan masyarakat juga bisa diukur, yaitu apa kata agama dan apa yang dilakukan pemeluknya? Jika masih berseberangan, misalnya agama menyerukan ke kanan tetapi pemeluknya kebanyakan ke kiri, pertanda bahwa agama itu tidak lagi efektif melakukan pencerahan terhadap umatnya. Kenyataannya sedang terjadi fenomena yang tidak menggembirakan, paling tidak terdapat fenomena yang kontradiktif, di dalam masyarakat kita hubungan antara agama dan pemeluknya. Memang sedang terjadi kesemarakan beragama, tetapi tidak diikuti dengan penghayatan dan kedalaman makna. Akibatnya, sering kita menyaksikan adanya fenomena kepribadian ganda (split personality) bagi umat beragama, khususnya umat Islam. Di kalangan umat Islam sedang berada di persimpangan jalan. Dalam urusan agama seolah mereka mengesankan agama terlalu dogmatis, sedangkan realitas sosialnya begitu rasional. Agama dirasakannya lebih membatasi sementara realitas kehidupannya begitu

liberal. Agama dikesankan terlalu berorientasi masa lampau, sedangkan lingkungan profesinya sangat berorientasi masa depan. Pranata sosial keagamaan dirasakannya begitu konservatif sementara lingkungan kerjanya sedemikian canggih. Norma-norma agama dirasakannya sedemikian statis dan terkesan kaku, sedangkan dunia kerjanya sedemikian dinamis dan mobile. Suasana batin keagamaan dikesankan amat tradisional, sedangkan dunia pergaulan sehari-hari di tempat kerja dan lingkungannya sedemikian modern. Kajian-kajian keagamaan dirasakan terlalu tekstual, sedangkan kajian ilmu-ilmu umum sedemikian kontekstual. Pendek at a n-pendek at an agama terkesan begitu kualitatif-deduktif, sedangkan semetara pendekatan keilmuan sosial sedemikian kuantitatif-induktif. Split personality ini menurut Clifford Geertz, berpotensi melahirkan berbagai kemungkinan, antara lain reformasi sporadis atau gradual, reformasi radikal/liberal, revivalisme-puritanis, revivalisme-radikal, termasuk teroris, atau tidak tahu menahu apa yang terjadi di luar sana. Yang penting dia bisa hidup dan menghidupi keluarganya. Mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap agama sebagai way of life. Meskipun masih tetap mencantumkan Islam dalam kolom KTPnya., sama sekali tidak lagi menjadi referensi di dalam menentukan mana yang baik mana yang benar, (*) Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta


Koran Rakyat

PALEMBANG EMAS

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

YLK Sumsel Masih Temukan Produk Jajanan Berbahan Kimia Palembang (KR) Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan masih menemukan jajanan atau produk makanan dan minuman yang diolah secara tradisional menggunakan pewarna tekstil atau bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, masyarakat diimbau untuk mewaspadai peredaran jajanan atau produk makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia berbahaya itu, kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan, Hibzon Firdaus di Palembang, Selasa. Selain makanan dan minuman menggunakan pewarna tekstil, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai peredaran makanan dan minuman yang telah habis masa pakai atau kedaluwarsa. Peredaran makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi itu perlu diwaspadai karena jika tidak teliti bisa saja menjadi sasaran pedagang yang berbuat curang dengan sengaja memasarkan makanan dan minuman yang berkualitas buruk dan berbahaya. Untuk menghindari menjadi korban sasaran peredaran makanan dan minuman

yang mengandung pewarna berbahaya dan kedaluwarsa, katanya, masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa ini perlu meningkatkan kewaspadaan dengan mengecek kemasan produk dan bentuk fisik barang yang akan dibeli. Dengan kewaspadaan yang tinggi, masyarakat bisa menghindari makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi, serta dapat melakukan protes kepada pedagang atau melakukan tindakan hukum kepada penjual yang “nakal” itu. Menurut dia, tindakan menjual makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi merupakan perbuatan merugikan konsumen dan melanggar Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sanksi hukum yang cukup berat. Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ujar Hibzon. (ant)

Pemkot Palembang Gelar Sosialisasi Kearsipan Palembang (KR) Sekertariat Daerah (Sekda) Harobin Mustofa mengatakan arsip merupakan hal yang penting dalam penguatan bukti yang ada, khusunya mengurusi peninggalan yang ada di Kota Palembang. “Saya harap OPD yang ada harus bekerja dengan baik, karena melalui prestasi yang sudah didapatkan, kota kita harus menjadi contoh dalam kepengerusan arsip ini. Arsip itu adalah segala-galanya dimana peninggalan dan harta yang ada di Kota Palembang ini harus di urusi dan dijaga,”katanya saat Pemerintah kota (Pemkot) Palembang menggelar sosialisasi pengawasan kearsipan internal tahun 2019 di Hotel Horison Rabu,(13/3) yang diikuti Dinas dan camat sekota Palembang. Ia juga menambahkan jangan badan arsip ini dinilai sebagai tempat pembuangan terakhir dalam mengurusi semua aset yang ada dikota. Jadi selama ini sering kita lihat penataan araip yang ada selama ini kurang tertata. Maka dari itu saya

mengajak teman-teman OPD kerja keras untuk membenahi semua ini. Kepala Badan Kearsipan Kota Palembang Gunawan, mengatakan jika pelaksanaan ini bertujuan untuk kembali menertipkan kearsipan yang ada di kota Palembang tujuannya penyelenggaraan ini untuk menyelamatkan kearsipan yang ada di Organisasi Perangkat Darah (OPD) kota Palembang. Ditempat yang sama, Kepala pusat kearsipan Nasional Rudi Anto mengatakan, Palembang masuk peringkat ke- 9 dari 514 Kabupaten dan kota peserta secara nasional dalam audit kearsipan kota Palembang. Artinya kota Palembang sudah menyaingi kabupaten dan kota se-Indonesia. “Kedepan ini akan menjadi tantangan kami dalam membenahi arsip yang ada dikota Palembang, selama ini memang kurang tertata sejak dulu, maka dari itu akan kita benahi karen kita sudah mendapatakan peringkat ke-9 peserta se Indonesia dalam kota. (hms)

Fitri Minta OPD Harus Respon Masalah Warga

Palembang (KR) Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Rabu (13/3/2019) kembali blusukkan di bagian hulu Kota Palembang, kali ini Kantor Kelurahan 7 Ulu dan beraudiensi dengan warga di seputaran Kampung Kapitan. “Setiap OPD yang bersinggungan langsung dengan warga, harus cepat tanggap dengan keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Khususnya yang bisa langsung dikerjakan,” tegas Fitri usai beraudiensi dengan masyarakat di Kampung Kapitan. Menurut Fitri, masyarakat juga harus aktif dalam menyampaikan apa saja yang menjadi permasalahan di seputar lingkungannya terkait pelayanan publik, infrastruktur hingga layanan umum lainnya baik melalui kontak personal Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

terkait, melalui website pengaduan maupun sosial media resmi OPD tersebut. “Ya kami kinta warga juga bersabar untuk dapat bantuan terkait laporan mereka. Apalagi bila itu terkait bantuan dengan nomimal tertentu seperti pembangunan saluran irigasi yang harus dianggarkan secara khusus dan melalui lelang tender untuk pengerjaannya,” paparnya. Sekali lagi, dirinya menegaskan telah menegaskan kepada pihak terkait untuk menyegerakan proses bantuan kepada warga yang membutuhkan. “Kalau bisa saat itu juga sudah dikerjakan, tapi memang ada hal yang harus diproses secara administratif dulu sebelum pengerjaannya. Jadi mohon bersabar ya, semua keluhannya sudah saya tanpung dan saya teruskan kepada pihak terkait,” pungkasnya. (hms)

3

Pemerintah Palembang Bangun 6.034 Jaringan Gas Tahun 2019 Jakarta - Walikota Palembang H Harnojoyo Menyamut gembira rencana pemeirntah pusat akan mebangun jaringan has rumah tanggadi kota Palembang sebanyak 6.000 sambungan lebih dalam waktu dekat. Kepastian pembangunan tersebut, tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2019 antara Kementerian ESDM dan Walikota/Bupati se-Indonesia, yang ditandatangani Rabu (13/3), di Jakarta. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Prof Syakhroza, serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto. Walikota Palembang H Harnojoyo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga bagi warga Kota Palembang. Menurutnya, pembangunan jaringan gas bumi bertujuan untuk efisiensi dan merubah perilaku masyarakat sehingga tidak lagi menggunakan tabung gas elpiji.

H Harnojoyo memberikan sambutan sebagai kepala daerah yang wilayahnya telah lebih dahulu mendapat pembangunan jaringan gas se-Indonesia.

“Kami mendukung pembangunan jargas ini. Wujud dukungannya adalah dengan percepatan proses perijinan, serta penanganan dampak dari pembangunan jaringan gas bumi,” ujarnya. Dihadapan Sekjen ESDM, Harnojoyo menjelaskan, pembangunan jaringan gas bumi telah tertuang dalam perencanaan RTRW serta RPJMD Kota Palembang Tahun 2019. Mengingat dampak positif bagi masyarakat, Pemerin-

tah Kota Palembang mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan jargas sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat. “Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya. Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan ba-

gian dari upaya diversifikasi energi yang dilakukan pemerintah. Pada Tahun 2019 melalui APBN Kementerian ESDM akan membangun 78.216 jargas di 18 kabupaten/kota di Indonesia. “Kami berharap bupati/ walikota dapat membantu percepatan proses perijinannya. Dan kami berharap pembangunannya selesai di 2019,” ujarnya. Pada Tahun 2019, Kementerian ESDM akan membangun 6.034 jaringan

gas sambungan rumah tangga (SR) di Kota Palembang untuk 5 kecamatan. Distribusi pembangunannya meliputi Kecamatan Sematang Borang di Kelurahan Srimulyani 974 SR dan Kelurahan Lebung Gajah 1.024 SR, Kecamatan Sako di Kelurahan Sako 1.371, Kecamatan SU I di Kelurahan 7 Ulu 374, Kecamatan SU II di Kelurahan Tangga Takat 637 SR, Kecamatan Jakabaring di Kelurahan 8 Ulu 856 SR dan Kelurahan 15 Ulu 798 SR. (*)

Harnojoyo Sampaikan Tahun ini Harus Menjadi Terbaik Palembang (KR) Wali Kota Palembang, Harnojoyo menargetkan memberikan pelayanan terbaik untuk warga kota ini. Bahkan, demi terwujudnya keinginan tersebut, Harnojoyo meminta dukungan kepada Ombudsman Republik Indonesia (RI) agar menjadi kota terbaik dalam pelayanan. “Ke depan, kami terus meminta bantu kepada Ombudsman agar Palembang mendapat predikat pelayanan terbaik, sehing-

ga akan membawa dampak positif untuk pembangunan. Target kita tahun ini harus menjadi terbaik,” kata Harnojoyo. Hal ini dikemukakan Harnojoyo usai menghadiri seminar internasional dalam rangka Hari Jadi Ombudsman ke-19, dengan tema A Better Public Service Delivery in the Era of Disruption, di Hotel Novotel, Palembang Senin (11/3). Orang nomor satu di Palembang ini menyebutkan, banyak indikator penilaian

yang harus dipenuhi, seperti pelayanan bisa diakses 24 jam, kemudian tidak ada pungutan liar dan lainnya. “Ini memacu kita untuk jadi lebih baik lagi. Kita juga mengucapkan selamat datang dari berbagai negara karena acara digelar di Palembang,” ujar Harnojoyo, seraya juga mengucapkan selamat hari jadi ke-19 Ombudsman RI. Ketua Ombudsman RI, Prof Amzulian Rifai, mengatakan, dalam menghadapi era disrupsi diperlukan

kesiapan seluruh pemangku kepentingan. “Saat ini, hampir seluruh sektor mengalami disrupsi. Era disrupsi yaitu masa ketika perubahan terjadi amat cepat dan sulit dlprediksi. Perubahan tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pemangku kepentingan jika tidak ingin ditinggalkan atau digllas oleh perubahan,” ujar Amzulian. Ia menjelaskan, disrupsi dalam pelayanan publik sangat signifikan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Di saat masyarakat mendambakan pelayanan publik yang berkualitas, murah, cepat, dan terjangkau, kebutuhan masyarakat juga terus herkembang. Bahkan melampaui instrumen penyelenggara layanan. Amzulian menambahkan, dalam pengembangan pelayanan diarahkan pada pengembangan pemanfaatan teknologi lnformasi. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyadari pentingnya memahami kebutuhan masyarakat. (*)

KPU Palembang Temukan 600 Lembar Surat Suara Rusak Palembang (KR) Komisi Pemilihan Umum Palembang, Sumatera Selatan, menemukan sekitar 600 surat suara Pemilu 2019 rusak dalam proses pelipatan surat suara yang berlangsung sejak 9 Maret. “Surat suara yang rusak akibat adanya noda tinta dan robek itu adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPD dan DPR,” kata anggota Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Palembang, Yetty Oktarina, di Palembang, Rabu. Sementara surat suara untuk tiga jenis pemilihan lainnya yakni DPRD provinsi, DPRD kota, dan pemilihan presiden/wapres belum diketahui jumlah kerusakannya karena masih dalam proses kegiatan pelipatan. Untuk melakukan pelipatan surat suara pemilihan anggota legislatif serta pemi-

lihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, pihaknya melibatkan 300 tenaga pelipat surat suara. Jumlah tenaga pelipat surat suara itu cukup untuk melakukan pelipatan lima jenis surat suara mencapai di atas lima juta lembar yang ditargetkan selesai pada akhir Maret 2019 ini. Dia menjelaskan, sejak dimulainya kegiatan pelipatan surat suara pada 9 Maret 2019 hingga sekarang ini telah diselesaikan pelipatan dua jenis dari lima jenis surat suara untuk Pemilu 17 April 2019. “Kegiatan pelipatan surat suara yang dilakukan sejak 9 Maret hingga kini berjalan lancar sesuai rencana, hingga kini telah diselesaikan pelipatan surat suara berwarna merah untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan surat suara berwarna

kuning.untuk pemilihan anggota DPR,” ujarnya. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya, karena dilakukan pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten/kota hingga pusat serentak dengan

pemilihan presiden dan wakil presiden. Menghadapi Pemilu serentak tersebut pihaknya menyiapkan lima jenis surat suara yang dibedakan dengan warna yakni untuk pemilihan anggota DPD surat suaranya berwarna mer-

ah, untuk pemilihan anggota DPR surat suaranya berwarna kuning. Kemudian untuk pemilihan anggota DPRD provinsi surat suaranya berwarna biru, untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota surat suaranya berwarna hijau, serta untuk pemilihan presiden dan wakil presiden surat suaranya berwarna abu-abu. Pada Pemilu 2019 ini tercatat 1.126.087 masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil pemutakhiran 2 (DPTHP2) dan diperkirakan akan bertambah jika masuk daftar pemilih tambahan (DPTb). Masyarakat yang memiliki hak suara itu tersebar di 4.805 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam wilayah 18 kecamatan, mereka diharapkan dapat menggunakan haknya dengan baik sesuai hati nurani pada 17 April 2019, ujar dia. (ant)

Palembang Catat Rekor Muri Peserta Kaligrafi Terbanyak Palembang (KR) Kota Palembang kembali memecahkan rekor Muri dengan kategori lomba Kaligrafi Aksara Arab. Pemecahan rekor muri melibatkan sebanyak 1.000 orang peserta yang terdiri dari siswa SD dan SMP se Kota Palembang. Lomba kaligrafi pemecahan rekor Muri yang digelar di Pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (16/3/2019), merupakan rangkaian kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Palembang 2019. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang, H Harnojoyo. Dirinya sangat memberi apresiasi setinggi-tingginya atas

digelarnya lomba kaligrafi untuk pemecahan Rekor Muri tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hal yang sangat luar biasa. Dan juga melatih para pelajar dalam meningkatkan tulisan Arab. “Pesan saya semoga kaligrafi yang dituliskan berisi pesan-pesan dan dapat direalisasikan. Jangan hanya pandai menulisnya tapi juga bisa melakukannya, bukan hanya sekedar seremonial pemecahan rekor saja,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut. Dirinya mencontohkan, bila kita bisa menuliskan ‘Kebersihan adalah Sebagian Daripada Iman’, maka harus

pula mampu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Apa yang kita tulis seharusnya bisa dipraktekkan secara langsung. Contoh ya seperti

tadi,” jelasnya lagi. Pada kesempatan tersebut Wali Kota Palembang menjelaskan program unggulan Kota Palembang. Pertama, yaitu salat subuh

berjamaah. Dirinya mengajak para pelajar untuk bersama-sama meramaikan masjid dan mushalla untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Kedua, ialah program gotong royong, dimana dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan gerakan gotong royong. “Ini adalah revolusi mental untuk mengubah perilaku kita agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan,” tutupnya. Dalam kesempatan tersebut, H Syofwatillah Mohzaib. Sebelum lomba dimulai, didaulat untuk memperagakan penulisan kaligrafi Arab dihadapan peserta. (hms)


4

Koran Rakyat

SUMSEL GEMILANG

Tidak Puas Dengan Layanan Publik, Lapor Ombudsman Palembang (KR) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru memberikan apresiasi atas di resmikannya Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumsel yang terletak di Jalan Radio, 20 ilir Palembang, Kamis (14/3). Dengan adanya gedung Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumsel tersebut, Ia berharap masyarakat Sumsel dapat banyak mengetahui apa peran dari Ombudsman. “ Saya baik selaku pribadi maupun sebagai pemimpin di daerah ini, berharap setelah ada kantor ini diresmikan, tentu masyarakat banyak tau apa peran ombudsman,” ungkapnya. Kehadiran Ombudsman RI ini menurutnya, mampu menjembatani antara masyarakat dan penyelenggara publik di daerah dalam hal menerima penyampaian berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dalam kinerja pelayanan. ‘‘Saran Saya bukalah pintu kantor ini seluas luasnya untuk menerima keluhan masyarakat, Pastikan tidak ada Kesalahan administrasi maupun pelayanan, Saya menghimbau ramah-ramahlah dalam melayani masyarakat,” tuturnya. Sementara Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rivai, S.H LLM, Ph.D menegaskan, pelayanan publik

garda terdepannya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Ombudsman salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik atau yang lebih dikenal dengan good governance. Dia berharap lembaga ini dapat menekan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam layanan publik di suatu daerah. “Ketika negara dengan pelayanan publiknya baik dapat dipastikan tingkat korupsinya rendah, sebaliknya negara yang tingkat korupsinya tinggi pasti pelayanan publiknya tidak baik.Kita semua berdoa semoga daerah kita bisa menjadi lebih baik dalam hal pelayanan,” tuturnya Dia menambahkan Ombudsman merupakan jembatan masyarajat untuk bicara mengenai pelayanan publik. Di Indonesia masih banyak yang diskriminatif dalam memberikan layanan publik seperti pungutan liar. “Nah Ombudsman salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan baik atau yang lebih dikenal dengan good governance,” pungkasnya. Hadir pula dalam kesempatan ini, Sekjen Ombudsman RI Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumsel M. Adrian Agustiansyah S.H., M. Hum, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Drs Zulkarnain Adinegara, Bupati Banyuasin Askolani. (red)

Gubernur Apresiasi Pembangunan Pendidikan Islamic Center Palembang (KR) Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru begitu peduli dengan dunia pendidikan berbasis agama. Karena itu dia sangat mendukung program dari pengurus Masjid Darul Muttaqin yang akan Pusat Pendidikan Islamic Center. “Saya mendapat informasi bahwa di Masjid ini akan membuat ruang Islam terpadu yaitu Islamic Center, saya tertarik dapat membantu untuk mempercepat pelaksanaannya,” ujar Herman Deru dalam Safari Jumatnya di Masjid Darul Muttaqin Masjid Besar Kecanatan Alang-alang Lebar Jalan Ahmad Dahlan Kompleks Maskarebet Palembang, Jumat (15/3).

Tak hanya Islamic Center, orang nomor satu di Sumsel juga meminta agar Masjid ini dapat mendirikan rumah Tahfidz yang kebetulan itu merupakan program Pemerintah Provinsi Sumsel. “Pemerintah Provinsi punya program minimal di satu desa satu Rumah Tahfidz. Aku ingin di Masjid Darul Muttaqin menjadi suatu tempat untuk memacing ditempat yang lain dalam hal ini. Terlihat keinginan kepengurusan masjid ini patut di hargai dan diapresiasi untuk membangun masjid ini lebih baik lagi,”katanya. Dijelaskannya, safari jumat ini sudah dijalankannya sejak 14 tahun yang lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati . (hms)

Kepala Desa KOTA DALAM Syamsul Nasution Ketua Forum

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Deru Apresiasi Pengadilan Tinggi Canangkan Zona Bebas KKN Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menghadiri Pencanangan zona integritas bebas KKN di Pengadilan Tinggi Palembang, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Palembang, Jl. Jend. Sudirman. Selasa (12/03). Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menuturkan, Pengadilan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum yang dihadapi. Sebagai tempat untuk mencari keadilan kepastian hukum tersebut tentunya institusi/ lembaga peradilan harus terlebih dahulu bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, penyelenggara negara yang bebas dari KKN merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. “Selama Saya menjabat sebagai Gubernur Sumsel

OKI (KR) Memasuki 6 bulan dirinya menjabat sebagai Gubernur Sumsel, Herman Deru gencar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah Kabupaten. Paling baru Dia melakukan lawatannya ke Ponpes Walisongo Serabuk Jaya Rantau Durian I Lempuing Jaya OKI, Kamis (14/3) siang. Selain menyapa warga se-

Kepala Desa KEPAYANG Sukran MS

Wakil Ketua Forum

Kepala Desa KEMANG BANDUNG

Kepala Desa SINAR MARGA Ilhamidi

Kepala Desa KOTA BARU Tanzili

Anggota

tinggi kode etik profesi. Selain itu pencanangan Zona Integritas dapat dikuti oleh semua pengadilan dalam wilayah hukum Provinsi Sumsel. Untuk itu kami mengharapkan agar pihak Pengadilan Tinggi Palembang menyiapkan sarana pendukung agar zona integritas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama. “Karena layanan-layanan sudah pakai e- semua jadi saya harapkan Pengadilan Tinggi Kota Palembang ini yang memang nama baiknya sudah terjaga, makin di jaga dan makin terjaga terhadap pencanangan ini,” ungkapnya Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Kota Palembang

Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum menambahkan, Pencanangan zona integritas pada pengadilan tinggi Palembang dan seluruh pengadilan negeri sewilayah hukum pengadilan tinggi di Palembang ini, merupakan tahapan pembangunan ZI yang akan diusulkan dan di laporkan pada dirjen peradilan umum guna di assesmen lebih lanjut. “Olehnya mohon doa restunya semoga mendapatkan nilai yang terbaik sebagai pilot projeck dan ben machmark, seperti halnya, ketika Pengadilan Tinggi Palembang dan pengadilan negeri yang ada di jajarannya telah ter Akreditasi dengan predikat A EXcelen sebelum kegiatan Zl ini,” katanya

Menurutnya, pencanangan pembangunan zona integritas pada pengadilan tinggi Palembang ini adalah untuk menjadikan Pengadilan tinggi sebagai wilayah yang WBK dan WBBM sangat di tentukan oleh kapasitas dan kualitasnya integritas dan konsistenitas mekanisme kerja, maindset dan culture set untuk menuju pada tujuan dan sasaran. “Oleh setiap sebab itu pula Zona integritas diharapkan tidak ada lagi yang melakukan korupsi kolusi dan nepotisme apalagi sampai yang terkena OTT dan Pengadilan Tinggi Palembang beserta seluruh PN di wilayahnya akan terus meningkatan kualitas pelayanannya,” tandasnya

Kunker ke Lempuing, HD Guyur Dana Perbaikan Jalan

Kepala Desa TANJUNG BESAR Adbul Muhin Anggota

H. Herman Deru sudah ada dua lembaga vertikal yang mencanangkan zona integritas menuju layanan bebas korupsi dan menuju bersih melayani. Saya sangat yakin komitmen ini terbangun bukan karena aturan tapi dari hati. Cuma Ssya ada permohonan agar ini terinfo ke masyarakat agar masyarakat juga memahami bahwa tidak ada upaya lagi untuk mendekati personal,” tuturnya Herman Deru berharap, Pencanangan Zona Integritas ini diawali oleh para Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Pengganti, dan seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang, dengan berperilaku terpuji dan berintegritas serta menjunjung

MA. Karpop Anggota

Anggota

tempat, kedatangannya kali ini dalam rangka menghadiri Tabligh Akbar dan Ngaji Bareng KH.Abdul Mutholib (Kerah Sakti) dalam Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus Khatam Alfiyah Ibnu Malik serta Harlah Ponpes Walisongo XI. Tak hanya itu Herman Deru juga membahas masalah jalan rusak di OKI dan mengecek harga karet di kalangan petani.

Kepala Desa PERE’AN Karim Anggota

“ Selain kangen, saya datang kesini karena di medsos, fesbuk lagi ramai yang berendam di jalan rusak. Sudah saya anggarkan tahun ini sekitar hampir Rp70 miliar untuk perbaikan jalan di OKI. Biar nanti Bupatinya yang melakukan perbaikannya. Kalau ini baik tentu akan ditingkatkan jumlahnya,” ujar Herman Deru. OKI lanjutnya merupa-

kan kabupaten yang sangat luas di Sumsel hampir setara luas Provinsi Bengkulu. Karena itu perbaikan jalan dan segala permasalahannya perlu diatasi bersama dengan pemprov, Bupati, ulama, dan warga itu sendiri. Setelah mengucurkan dana perbaikan infrastruktur Gubernur Sumsel itu meminta semua pihak tidak hanya fokus dalam pengerjaan

Kepala Desa TELUK AGUNG Sarjahadinata Anggota

jalan. Melainkan juga pasca perbaikan, agar jalan-jalan ini tidak rusak kembali. Di antaranya menertibkan truk-truk pengangkut karet yang membawa cuka para, asam semut dan tawas untuk pembekuan. Menurutnya air-air keras yag dibawa tersebut kerap menetes di sepanjang jalan dan membuat jalan lebih mudah rusak. (*).

Kepala Desa PULAU DUKU Rasdin

Anggota

Kepala Desa SELABUNG BELIMBING JAYA Asnawi

Kepala Desa AIR BARU

Kepala Desa BUNUT

Risoleh

Supriyadi

Kepala Desa GALANG TINGGI Darwin

Kepala Desa SUKARAJA Sihardan

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Desa SRIMENANTI Rahman Asnawi Anggota


Koran Rakyat

EKBIS - INFRASTRUKTUR

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Gubernur: Memorandum of Action Mendesak untuk Tanjung Carat

Palembang (KR) Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. Pelindo II (Persero) dengan Pemprov Sumsel, tentang pengembangan Pelabuhan Laut Dalam (deep sea port), di Hotel Aryaduta Jumat (15/3) malam.

Herman Deru menargetkan, kerjasama ini tak hanya sekedar kesepakatan hitam di atas putih, melainkan segera ada action yang nyata. Harapannya dengan kehadiran pelabuhan laut dalam

Karet, Kopi dan Kelapa Jadi Unggulan Ekspor Sumsel Palembang (KR) Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru melepas ekspor komodinas pertanian Sumatera Selatan bertempat di pelabuhan Boom Baru Palembang, Jumat (15/3). Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dikesempatan ini mengajak semua unsur di Sumsel untuk terlibat dalam mengairahkan kembali ekspor produk hasil pertanian di Sumsel mengingat daerah ini masih memiliki komoditas yang dapat jual ke luar negeri bukan saja karet, kopi dan kelapa saja. Namun pihak Balai Karantina Pertanian Sumsel juga diharapnya proaktif dalam mempasilitasi eksportir lokal. Dengan memberikan pelayanan yang tidak berbelit dan pengurusan perizian yang mudah. Demikian juga dengan pihak pelabuhan diharapnya memberikan kemudahan jangan sampai terjadi penumpukan terlalu lama di pelabuhan karena sesuatu yang tidak begitu penting. Masyarakat petani di Sumsel juga kita ajak ayo. Kita garap potensi pertanian ini dengan serius jangan tanggung. Kalau bisa kedepan kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan baku lagi. Tapi bagaimana kita jual produk dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk olahan. ‘‘Contohnya kalau selama ini kita Ekspor bulat kedepan kenapa kita tidak manfaatkan sabutnya untuk keset kaki atau tali kapal dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan harga jual dan nilai tambah bagi masyarakat,” harap Herman Deru. Lebih lanjut Gubernur menegaskan, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam lalu lintas perdagangan ekspor ini sudah dilakukan salah satunya ditandai dengan diresmikannya pelabuhan laut Tanjung Api-api beberapa hari lalu. “Para perusahaan juga kita harapkan untuk taat aturan. NPWP harus dibuat di wilayah Sumsel. Jangan lagi diluar wilayah,” ajaknya. Sementara itu Kepala Karantina Pertanian Kelas I Palembang, Bambang Hesti Sosilo menegaskan, berdasarkan data diatem aplikasi Perkarantinaan pada tahun 2018 lalu. ekspor komoditas pertanian dari Sumsel berupa karet sebanyak 249.000 ton dengan nilai Rp 3.980.767.105.600,. Kelapa bulat sebanyak 129.001 ton dengqn nilai Rp 245.101.901.90.- dan Kopi sebannyak 2.195 ton dengan nilai Rp 39.507.458.400,-. Sedangkan untuk ekspor kali ini dengan negara tujuan ekspor di antaranya Jepang dan Filandia berupa karet dengan jumlah 1.108 ton, dengan nilai Rp 21.6 miliar atau setara dengan 1.55.00 USD. (*)

ini dapat semakin memperlancar arus distribusi barang dari dan ke wilayah Sumsel. Terlebih Sumsel memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang banyak di bidang pertanian, perkebunan juga pertambangan. Setelah ada MoU ini dia yakin akan ada percepatan karena semua pihak seperti Pemprov dan Pelindo sudah sepakat bahwa sudah ini tidak ada MoU tapi Memorandum of Action (MoA). Langkah percepatan itu dijelaskannya meliputi investigasi dari pihak Pelindo tentang draft hingga rencana bisnisnya kedepan. “Akhirnya mimpi kita memiliki Pelabuhan Laut Dalam mendekati kenyataan. Bahagia betul saya dua hari ini sampai gak berhenti bersiul. Kemarin sudah mengoperasikan Pelabuhan Laut TAA yang sudah 15 tahun

dibangun. Tadi pagi juga saya melepas ekspor komoditas di Boombaru dan ini MoU soal Tanjung Carat. Semoga ini bukan sekedar MoU tapi MoA (memorandum of action)” ujar Herman Deru.

Meski baru sebatas MoU lanjut mantan Bupati OKU Timur tersebut, beberapa perusahaan sudah berminat menggunakan jasa pelabuhan.laut dalam itu salah satunya adalah PT.Pusri. Jika

ini nanti beroperasi tentu kata HD, para pengusaha ekspor di sumsel ini tak perlu jauh-jauh lagi ke Lampung dan Bengkulu atau Padang untuk mengirim barang. “ Nanti di Pelabuhan

laut dalam ini kapal-kapal eemuatan 30.000 ton bisa masuk dengan minimal draft 10.000 ke atas. Besar pelabuhan yang akam dibangun juga tidak tanggung tapi luas pelabuhan harus dipersiapkan sampai masa mendatang dan tidak sempit,” tambahnyam Menurut HD ia sangat senang membayangkan Sumsel segera memiliki Pelabuhan baru selain Bombaru. Karena jika ini terealisasi kemajuan akan berdampak langsung pada ekspor komoditas Sumsel seperti kelapa, kelapa sawit dan lainnya. “Pelabuhan Bombaru sudah sangat padat dan di tengah kota,” imbuhnyam Bekerjasama dengan Polda Sumsel, iapun berharap pelabuhan ini tidak hanya meningkatkan Sumsel dari sisi perekonomian tapi juga mencegah barang haram

5

seperti narkotika masuk ke wilayah Sumsel. “Tanpa dukungan semua pihak kerjasama ini bisa jadi hanya hitam di atas putih saja. Makanya kita minta dukung karena kita punya komoditas banyak, “jelasnya. Dirut IPC Elvyn G Masassya mengatakan IPC menjalin sinergi usaha dengan bentuk penyiapan rencana kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman bersama terkait pengembangan pelabuhan laut dalam (deep sea port) dan sekitarnya serta kelancaran arus barang di Provinsi Sumatera Selatan yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan perekonomian nasional di Indonesia pada umumnya. (hms)


6

Koran Rakyat

ADVERTORIAL

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

OKU Segera Memiliki Kantor Pelayanan Unit Kerja Keimigrasian BATURAJA -- Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) H Kuryana Azis melakukan paparan mengenai rencana pendirian Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Baturaja dengan Direktoran Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta dua hari lalu. Pendirian Kantor UKK di Kota Baturaja dianggap tepat sebagai langkah strategis percepatan pelayanan publik di bidang keimigrasian. Hal ini terlihat dari Posisi Strategis dari aspek kewilayahan dan aspek perekonomian regional kabupaten OKU. “Sebagai daerah perlintasan ekonomi dan jasa, Baturaja berpotensi besar untuk menjadi kawasan ekonomi regional,” jelas Kuryana. Selain itu, jumlah jamaah haji dan umroh di 4 Kabupaten tetangga meningkat pesat. Selama ini para jamaah mengurus paspor mereka di Muaraenim dan Palembang. “Hal itu sangat membebani jamaah karena jarak yang jauh,” jelas Kuryana. Guna mendukung pendirian UKK di Baturaja, Pemerintah Kabupaten OKU telah mengalokasikan anggaran untuk jaringan sistem aplikasi dan sarana prasarana. “Saat ini masih dalam persiapan tender dan pemesanan,” ungkap Kuryana. Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan H Sudirman D Hurry sangat mendukung inisiatif Bupati OKU ini. Diharapkan Kantor UKK OKU dapat melayani masyarakat OKU Raya, Way Kanan, Pesisir Lampung dan sebagian Wilayah Muara Enim. “Makanya kita teruskan usulan ini ke Pusat,” ujar sudirman. Dikatakan UKK Keimigrasian akan memberikan kualitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Ini merupakan kewajiban dari instansi pemerintah selaku pelayan publik. Menurutnya, untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, suatu instansi pemerintah, memang harus saling bekerjasama dan bersinergi. Seperti halnya saat ini yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemente-

Bupati OKU Kuryana Azis ketika beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan H Sudirman D Hurry, membicarakan persiapan Kantor UKK di Baturaja

rian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten OKU dalam upaya pendirian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten OKU. ‘’Kanwil Kemenkumham Sumsel benar-benar serius dalam memfasilitasi Pemkab. OKU untuk pendirian UKK cabang Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di Kabupaten OKU ini,’’ katanya. Menurut Sudirman, Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. “Jadi, tepat sekali jika didirikan UKK di Kabupaten OKU ini,’’ tambahnya. Selain menjadi perpanjangan kewenangan dari Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) induk, nantinya juga bisa menjalankan fungsi pengawasan Keimigrasian di daerah, khususnya di Kabupaten OKU dan sekitarnya. Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi Keimigrasian dan mendekatkan pelayanan Keimigrasian ke-

Bupati Kuryana menghadiri langsung rapat pemaparan teknis pembentukan UKK Baturaja

pada masyarakat di daerah, tentunya menjadi harapan bersama antara Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan Pemkab OKU. Lebih lanjut, Sudirman mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Divisi Keimigrasian sangat mengapresiasi dan memberikan support untuk memfasilitasi Per-

janjian Kerjasama yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI dengan Pemerintah Kabupaten OKU tentang UKK Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim di OKU. Menurutnya, pendirian UKK ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-

02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Keimigrasian dan Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor: IM-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Keimigrasian. Hadir dalam pertemuan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham RI Ronny F Somfie. Ia menyambut baik atas inisiatif

Bupati OKU untuk mengajukan usulan pendirian Kantor UKK. Hal ini sejalan dengan program peningkatan pelayanan keimigrasian Kemenkumham RI. “Jarang ada bupati yang mengerti keinginan masyarakat,” puji Ronny. Tinjau Gedung Rencana pembentukan

UKK yang akan beroperasional di OKU sebenarnya sudah diutarakan Bupati OKU, Drs. H. Kuryana Aziz pada pertemuan dengan Kakanwil Kumham Sumsel Sudirman D Hury, Senin (20/8/2018) lalu. Pertemuan dihadiri juga oleh Kepala Rutan Baturaja, Kepala Rupbasan Baturaja, dan Kepala Cabang Rutan Muara Duadi ruang kerjanya. Dalam perbincangan tersebut Bupati OKU Kuryana mengatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten OKU sangat mendukung rencana akan di bentuknya UKK di daerahnya. “Ada satu gedung di lingkungan perkantoran Pemkab OKU yang bisa dijadikan tempat untuk oprasional UKK kedepan”, Ujar Kuryana Bupati OKU. Untuk itu dirinya mengatakan “Silahkan di tinjau terlebih dahulu apakah gedung yang dimaksud sesuai dengan standardisasi dalam rencana pembentukan UKK nantinya”, tambahnya. Menyambut pernyataan tersebut Kakanwil Kumham Sumsel Sudirman menyatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas dukungan Bupati OKU yang dengan cepat menanggapi dengan memberikan fasilitas pada Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan guna rencana pembetukan UKK di Kabupaten OKU. “Kehadiran UKK ini untuk mempermudah masyarakat yang akan membuat paspor di wilayah OKU Induk, OKU Selatan, OKU Timur, Kab. Wai Kanan, dan Lampung Barat, karena tidak perlu jauh-jauh datang ke Kanim Muara Enim atau Kanim Palembang yang jarak tempuh hampir memakan waktu 6 s.d. 8 jam perjalanan”, ungkap Sudirman. Selanjutnya, “Pendirian UKK di OKU tidak akan terjadi jika tidak didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten OKU, dimana nantinya pertemuan ini akan kami laporkan dan segera ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian”, terangnya. Setelah itu, rombongan Kakanwil Kumham Sumsel pun diajak oleh Sekda Kabupaten OKU untuk meninjau langsung rencana gedung oprasional Unit Kerja Keimigrasian OKU. (hms)

Suasana rapat teknis, rencana pembentukan UKK Baturaja, yang dihadiri Bupati dan para pejabat keimigrasian Sumatera Selatan

Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Sumatera Selatan H Sudirman D Hurry meninjau gedung yang akan dijadikan kantor UKK

Bupati OKU dan Kakanwil Kemenkum HAM beserta para staf foto bersama


Koran Rakyat

ADVERTORIAL

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

7

Gubernur Sumsel Dampingi Presiden Buka South Sumatera MRSF 2019 Membludak Dipadati Millennial Sumsel PALEMBANG - Usai senam bersama Srikandi Jokowi di Jakabaring Sport City (JSC), Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Ketua TP PKK Sumsel Febrita Lustia Herman Deru ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, membuka acara South Sumatera Millennial Road Safety Festival (MRSF) di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Sabtu (9/3) pagi. Kegiatan bertema “Mewujudkan Millennial Cinta Lalu Lintas Menuju Indonesia Gemilang” ini membludak dipadati ratusan ribu massa. Tak hanya di pelataran BKB, kedatangan Presiden Jokowi ini juga menyedot perhatian warga hingga memenuhi badan jalan Jembatan Ampera. Dalam sambutan singkatnya di hadapan millennial Presiden Jokowi berpesan sejumlah hal salah satuga meminta para generasi bangsa ini berhati-hati saat berkendara. Mulai dari pengecekan kondisi kendaraan yang akan digunakan meliputi lampu, spion dan helm. “Saya ingin titip gak banyak-banyak. Kalau mau berkendaraan tolong dicek betul. Pertama lampunya nyala gak. Spion harus komplit sebelum berkendaraan, helm harus siap dan dipakai. Dan kalau berkendaraan lebulih baik pakai sepatu untuk keselamatan,” himbaunya Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengimbau agar pengendara muda ini memastikan kelengkapan surat menyurat sebelum bepergian seperti STNK dan SIM agar aman saat di jalanan. Terpenting lagi kata dia adalah saat berkendara anak-anak muda ini disarankannya untuk tidak sambil telpon-telponan karena dapat membahayakan keselamatan jiwa. “Yang naik mobil pun berbahaya kalau nyetir sambil main hanphone. Karena kita ini kalau pergi itu ditunggu keluarga dan orang

Gubernur Sumsel ketika mendapingi presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana, membuka acara South Sumatera Millennial Road Safety Festival (MRSF) di BKB, Sabtu (9/3) pagi.

tua di rumah. Jadi sekali lagi saya minta hati-hati dalam berkendara siapkan cek semuanya kelaikan kendaraan,” tambahnya. Menurut Jokowi himbauan ini sangat beralasan karena korban meninggal yang diakibatkan kecelakaan di Indonesia menempati urutan kelima. Sementara tertinggi disebabkan penyakit jantung, paru-paru diabetes dan lainnya. “Makanya kalau naik kendaraan tidak usah ngebut-ngebut,” ujarnya. Di sela memberikan sambutannya, presiden Jokowi sempat memberikan hadiah foto kepada dua peserta Millennial Road Safety. Hadiah tersebut menjadi istimewa karena dibuat khusus khas dari istana negara. Sebelumnya kedua peserta itu juga

Gubernur Sumsel didampingi Walikota Palembang Harnojoyo mengiringi Presiden Jokowi

tak lupa diwanti-wantinya untuk selalu berkendara sesuai standar guna menekan angka kecelakaan di Indo-

nesia. Sesaat setelah memberikan sambutan, Presiden Jokowi, Menhub RI Budi

Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumsel

Herman Deru didaulat membuka secara resmi South Sumatera Millennial Road Safety Festival (MRSF)den-

gan menekan tombol sirine dari atas panggung utama. Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Polda Sumsel tersebut. Karena dengan cara ini diharapkan efektif menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar dan anak muda di Sumsel. “Sosialisasi ini sangat tepat. Karena kita tahu sekarang ini sebagian pengguna jalan raya dan kendaraan ini adalah kalangan millennial. Pastinya ini kita dukung karena manfaatnya banyak sekali,” jelasnya. Selain penayangan video testimoni para korban kecelakaan kendaraan, rangkaian kegiatan yang telah digelar sejak 2-17 Maret itu juga diisi dengan Pembacaan Deklarasi pelopor Millennial dan pemecahan rekor Muri dengan pembentangan Kain Jumputan Khas Palembang sepanjang 500 meter. Acara itu sendiri dipandu oleh MC terkenal ibukota yakni Raffi Ahmad dan Yuki Kato. Sebelum acara utama dimulai, Presiden Jokowi dan rombongan sempat melintas di Jembatan Ampera yang disesaki ribuan warga. Konvoi iringan kendaraan Jokowi mendapat antusias luar biasa dari masyarakat. Warga bahkam rela datang sejak pagi sebelum. acara dimulai demi melihat langsung Presiden RI tersebut. Untuk diketahui dalam lawatannya kali ini ke Sumsel, Presiden Jokowi melakukan serangkaian kegiatan yakni senam di kawasan Jakabaring Sport City (JSC), membuka South Sumatera Millennial Roda Safety, serta bersilaturhami dengan ribuan petani karet Sumsek di Balai Panelitian Sembawa Kabupaten Banyuasin. Selain Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, tampak hadir juga Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan SIP. M.Hum mengiringi Presiden RI.

Ibu negara Iriana berinteraksi langsung dengan kaum millenial yang hadiri di MRSF Palembang

Presiden berjalan santai di Jembatan Ampera

Berdialog dengan pemuda

Presiden memberikan sambutan


8

Koran Rakyat

BERITA DAERAH

Jalan Beton Desa Watas OKUS, Selesai Dikerjakan

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Popo Ali: Prosfek Wisata OKUS Butuh Sinergitas Semua Pihak Muaradua (KR) -- Bupati OKU Selatan Popo Ali M, B.Com menjadi narasumber pada Dialog Interaktif yang digelar Radio Republik Indonesia (RRI) Palembang dengan tema ”Mengembangkan Potensi Pariwisata Guna Menunjang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah OKU Selatan,” (ju-

Jalan Desa Watas Dusun Pondok Pangkul yang sudah mulus

Kades Watas, Pardianto

Muaradua (KR) Proyek pembangunan jalan beton, di ruas Desa Watas - Dusun Pondok Pangkul, Kecamatan Sindang Danau OKU Selatan, selesai dikerjakan dan sudah dapat digunakan. Menurut Kepada Desa Watas, Pardianto, pembangunan jalan desa ini dilaku-

kan sejak beberapa bulan lalu dan selesai tepat waktu dengan kualitas mutu terbaik. Sumber dana pembangunan proyek berasal dari APBD Pemkab OKUS. Pardianto yang juga Ketuo Forum Kades Kecamatan Sindang Danau, mengatakan dengan dibangunnya jalan ini, mobilitas transportasi masyarakat sudah lancar dan tidak terhambat lagi. Sebelumnya jalan desa Watas hanya jalan tanah yang bila hujan seringkali berlumpur dan sulit dilalui. ‘’Masyarakat kami sangat bersyukur, Bapak Bupati OKU Selatan memberikan perhatian besar dengan mengalokasikan angggaran untuk membangun akases jalan ke desa kami. Warga pun juga tak sulit lagi membawa hasil kebun untuk dijual atau dibawa pulang,’’ ujarnya. (red)

Dialog interaktif yang mengudara secara langsung ini, dipandu oleh moderator Rian Apriandhani, SE dan Nova Ariana. Juga hadir untuk menjadi Narasumber Sekretaris Komisi II DPRD OKU Selatan Adrian Gama, SH dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan Darmawan, SE MSi. Turut hadir dalam kesempatan ini Asisten III, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol. Dialog interaktif yang digelar di pendopoan Kantor Bupati OKU Selatan ini, membahas mengenai pengembangan wisata di Kabupaten OKU Selatan, serta tantangan-tantangan apa saja yang ditemui dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Dalam hal ini Bupati OKU Selatan menyampaikan bahwasannya Kabupaten OKU Selatan mempunyai geografis alam yang sangat luar biasa dengan potensi wisata alam yang banyak.

Ada banyak hambatan dan tantangan dalam mengembangkan potensi wisata yang ada, diantaranya bagaimana masyarakat sekitar dapat menerima industri wisata yang ada, karena tanpa ada dukungan dan kesadaran akan adanya industri wisata dari masyarakat sekitar tentunya pengembangan wisata tidak akan maksimal. Selanjutnya akses lalu lintas menuju OKU Selatan, terkait hal ini Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terus berupaya bagaimana agar akses ke OKU Selatan dapat dijangkau dengan mudah diantaranya revitalisasi bandara Banding Agung dan akses jalan darat. Bupati OKU Selatan juga menyampaikan terkait pengembangan potensi wisata yang ada dalam rangka meningkatkan PAD ini tidak akan berjalan maksimal, tentunya harus ada sinergitas dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan tentunya masyarakat.

Dalam kesempatan ini juga Adrian Gama menjelaskan, terkait peningakatan PAD dari sektor pariwisata ini DPRD OKU Selatan telah mendukung visi misi Pemkab OKU Selatan, dan anggaran-anggaran terkait pengembangan fasilitas sudah disetujui. Dari pihak legislatif mengungkapkan bahwa potensi Pariwisata di OKU Selatan sangatlah banyak dan jika ada sinegritas dari Pemrintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maka potensi-potensi pariwisata yang ada akan maju. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan terus berupaya mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten OKU Selatan, yang mana pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan, hal ini didukung dengan tingginya potensi wisata yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Pada dialog interaktif ini juga dibuka beberapa pertanyaan dari para pendengar

RRI Palembang, salah satunya Sita dari Palembang yang bertanya langsung dengan Bupati OKU Selatan terkait potensi-potensi wisata apa saja yang ditawarkan oleh Pemkab OKU Selatan. Bupati OKU Selatan menjelaskan untuk saat ini Pihaknya masih fokus pengembangan wisata di Danau Ranau yang mana kawasan wisata Danau Ranau ini destinasi wisatanya sangat kompleks, yang mana Danau Ranau ini mempunyai alam yang indah untuk dinikmati diantaranya Danau Ranau, Gunung Seminung, Pantai, Air Terjun, dan fasilitas water sport seperti Rafting, Jet Ski, dan Banana Boat. Tidak hanya itu juga ditawarkan hasil alam dan UMKM. Terkait hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan juga menjelaskan bahwa ada banyak potensi wisata yang ditawarkan. Pemkab OKU Selatan juga menggelar berbagai event besar yang berfungsi untuk me-

ngundang para wisatawan untuk berkunjung ke OKU Selatan. Untuk tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mempunyai kalender event diantaranya JASS#8, Rafting Competition, Festival Danau Ranau, Tour The Ranau yang merupakan event Nasional. Dalam kesempatan ini juga dijelaskan rencananya pada Agustus tahun 2019 ini akan digelar event nasional yaitu Tour The Ranau, salah satunya Gran Fondo bersepeda dengan lintasan disepanjang garis pantai Danau Ranau. Pemerintah Kabupaten OKU Selatan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan berbagai strategis. Untuk itu diharapkan dukungan semua pihak termasuk organisasi perangkat daerah dalam berpromosi dan dukungan-dukungan lain yang sifatnya mengembangkan potensi wisata yang ada (hms)

Tiga Tahun Popo Ali - Solehien Abuasir Memimpin OKU Selatan

Banyak Kemajuan Pembangunan dan Prestasi Diukir

SILATURAHMI TIGA CALEG: H. Eddy Santana Putra Caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil Sumsel I (kiri), H Helmy Marsindang Caleg DPRD OKUS Partai Gerindra Dapil-4 (Tengah) dan Aljuandi Caleg DPRD OKUS Partai Gerindra Dapil I (kanan), belum lama ini melakukan silaturahmi.

Bupati OKU Targetkan Angka Kemiskinan Menurun

Baturaja (KR) Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kuryana Azis menargetkan menurunkan angka kemiskinan di wilayah setempat dari saat ini yang masih pada persentase 12,61 persen turun menjadi satu digit atau di bawah 10 persen. “Angka kemiskinan di Ogan Komering Ulu (OKU) ditargetkan turun menjadi satu digit dari persentase saat ini yaitu 12,61 persen,” kata Bupati OKU, Kuryana Azis saat rapat koordinasi Musrenbang tingkat kabupaten setempat bersama sejumlah instansi terkait di Baturaja, Rabu. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut harus dilakukan program dan kegiatan yang lebih nyata dampaknya bagi masyarakat setempat. “Termasuk lebih memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat OKU,” kata dia. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah setempat sedang melaksanakan program transformasi pembangunan yang mengarah pada

sektor industri dan perdagangan. Menurut Kuryana, program tersebut berdampak pada serapan tenaga kerja di OKU akan terbuka 4,5 persen sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. “Namun skill tenaga kerja yang tersertifikasi menjadi prioritas utama agar melahirkan angkatan kerja yang profesional,” jelasnya. Sementara Kasubdit Analisis Sosial dan Ekonomi Regional Kementerian PPM/ Bappenas, Zulfikar menambahkan untuk Kabupaten OKU memang belum ada yang masuk dalam bagian prioritas dari program nasional pemerintah pusat. “Di OKU induk ini belum ada lain halnya seperti Kabupaten OKU Selatan yang sudah ada program nasional yaitu Bendungan Tiga Dihaji,” ujarnya. Untuk itu lanjut dia, diharapkan Kabupaten OKU bisa membuat program daerah yang singkron dengan program pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ant)

Muaradua (KR) Bertepatan dengan hari Selasa, 22 Januari 2019 lalu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan menapak usia 15 tahun. Dan ini merupakan tahun ketiga pasangan Popo Ali dengan Sholehien Abuasir melaksanakan amanah menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021. Dalam menjalankan pemerintahannya, sudah banyak prestasi yang diperoleh oleh kedua pasangan tersebut, diantaranya empat kali berturut-turut memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, memperoleh rekor MURI dan lain sebagainya. Pada HUT OKU Selatan ke-15 kali ini begitu sepesial, karena baru kali ini Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama keluarganya menginap langsung di kediaman Bupati OKU Selatan Popo Ali. Dari pantauan media juga hadir mulai dari Anggota dan Calon DPR RI, Anggota dan Calon DPD RI, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Wakapolda Sumsel, Ketua, Wakil dan Anggota DPRD OKU Selatan, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam, Bupati Lampung Barat, Wabup OKU Johan Anuar, Dandim 0403/OKU, Kajari, mantan Kapolres OKU Selatan, mantan Bupati dan Tokoh Masyarakat OKU Selatan H Muhtadin Serai serta undangan lannya. Perayaan hari jadi Kabupaten OKU Selatan tersebut mengambil tema “Kita Wujudkan Masyarakat Yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Menuju OKU Selatan BERSAMA”. Rangkaian HUT dimulai dengan beberapa kegiatan mulai dari Jalan Sehat, Jumat Bersih, Pelayanan Perekaman e-KTP, Pelayanan Kesehatan, Lomba Memancing, Tabliqh Akbar dan Pemberian Santunan Anak Yatim, Welcome Dinner dengan Gubernur Sumatera Selatan, Sidang Paripura

Gubernur didampingi Bupati dan Wakil Bupati OKUS dan Pimpinan DPRD

DPRD serta ditutup dengan Malam Hiburan Rakyat yang dilaksanakan di Terminal Muaradua OKU Selatan. Pertama-tama Ketua DPRD OKU Selatan Yohana Yudayanti, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa moment kali ini sangatlah tepat kiranya jika kita semua mengingat kembali akan sejarah perjuangan pemekaran Kabupaten OKU Selatan kepada tokoh-tokoh pendahulu kita yang saat ini sempat menghadiri sidang paripurna yakni orang tua kita yang terhormat H. Muhtadin Serai dan tokoh masyarakat lainnya yang bahu-membahu memperjuangkan pemekaran sehingga terbentuk Kabupaten yang kita peringati ke-15 kali ini. Kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan terbentuknya Kabupaten OKU Selatan, untuk mendorong dan memotivasi kita semua bekerjasama, bekerja nyata, bahu membahu, dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat sesuai kapasitas, kewenangan dan kemampuan yang kita miliki. Ujar Ketua DPRD OKU Selatan dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut. Selanjutnya, Bupati OKU

Gubernur Herman Deru berfoto dengan Kades Muara Sindang Ilir, Edwen Jonilson yang juga hadir para HUT OKUS ke - 15

Selatan Popo Ali menyampaikan, bahwa kesempatan ini merupakan salah satu satu bagian penting bagi Kabupaten OKU Selatan, mengingat status sebagai daerah pemekaran yang dahulunya tergabung di OKU Induk 15 tahun yang lalu. Sudah sepatutnya kita semua merasa bersyukur dan berterima kasih baik kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten OKU Selatan, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi OKU Selatan yang ke-15, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah, kesehatan lahir dan batin agar kita semua dapat melangkah bersama-sama bergandengan tangan melaksanakan pembangunan, ujarnya. Ditambahkan Bupati OKU Selatan, diusianya yang ke-15 tahun Kabupaten

OKU Selatan sudah banyak perkembangan yang dicapai baik di bidang pembangunan infrastruktur, gedung dan bangunan serta beberapa penghargaan baik dari Provinsi, maupun penghargaan di tingkat Nasional lainya. Hal tersebut bukanlah suatu yang mudah untuk dicapai, banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan. Semuanya tidak terlepas dari dukungan jajaran Pemkab OKU Selatan, DPRD OKU Selatan, Tokoh Agama dan khususnya masyarakat OKU Selatan. Ditempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, ingin berbuat sepenuhnya untuk OKU Selatan. Membentuk OKU Selatan perlu upaya dan kerja keras, melihat dan mengingat perjuangan para tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam memekarkan OKU Selatan tidaklah mudah. Di usianya

ke-15 tahun banyak kemajuan dan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintahan yang sekarang maupun pemerintahan yang sebelumnya. Dengan kemajuan jaman yang begitu pesat dan kecanggihan teknologi elektronik, jangan sampai budaya dan kearifan lokal tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tu sendiri. Jangan sampai adanya perkembangan tersebut menjadi penyebab hilangnya budaya dan adat istiadat yang menjadi kearifan lokal serta menjadi kekayaan budaya asli Kabupaten OKU Selatan. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya agar program-program yang telah berjalan agar cepat kita realisasikan terutama di bidang insfrastruktur jalan dan lainnya. Tutur mantan Bupati OKU Timur 2 periode ini. Gubernur Sumsel berharap kepada Bupati OKU Selatan Popo Ali yang lulusan luar negeri dan jajaranya agar dalam mengambil kebijakan sedapat mungkin menyentuh masyarakat dan jangan pernah tinggalkan kearifan lokal yang sudah dimiliki Kabupaten yang biasa disebut “Bumi Serasan Seandanan”. Begitupun peran perempuan jangan dkecilkan, karena untuk memajukan daerah tidak bisa dipungkiri pentingnya peran serta kaum perempuan. Keberhasilan kepemimpinan kaum pria tidak terlepas dari peran perempuan di belakangnya. Herman Deru juga meminta untuk Musrembang jangan hanya menjadi serimonial saja, kedepannya harus dilakukan secara kongkrit begitu juga dengan perencanaan yang matang agar bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi sehingga akan tercapai visi misi Sumsel maju sebagaimana yang dicanangkan dalam kampanye pilkada yang lalu. (*) Advertorial


Koran Rakyat

BERITA DAERAH

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

KPK Berikan Nilai Terbaik Kepada Pemkab Musi Rawas

Bupati Hendra Gunawan bersama Korsupgah KPK

Musi Rawas (KR) Masyarakat Kabupaten Musi Rawas patut berbangga, Pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memberikan penilaian terbaik tingkat Propinsi Sumatera Selatan ( Sumsel ) dalam Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi KPK Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penghargaan ini diraih karena dari target yang ditetapkan di Propinsi Sumsel sebesar 75 persen namun Pemkab Musi Rawas melebihi dari target yakni 77 persen. Khusus di Propinsi Sumatera Selatan hanya tiga daerah yang dapat memenuhi target, yakni Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin 74 persen, dan Kabupaten Muara Enim 72 persen. Sedangkan Kota Prabumulih 69 persen, Kabupaten OKI 68 persen, Banyuasin 64 Persen, Kota Palembang 64 persen, Provinsi Sumsel 63 persen, Kota Lubuklinggau 62 persen, Pagaralam 59 persen, Kabupaten Ogan Ilir dan PALI 50 persen. Lalu Lahat, Empat Lawang, dan OKU Selatan berada di bawah 50 persen. Sementara capaian terendah terdapat di Kabupaten

Muratara 34 persen, OKU Timur 30 persen, dan Kabupaten OKU 27 persen. Raihan ini diketahui setelah Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan mendengarkan laporan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koodinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Aida Ratna tentang evaluasi capaian rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2018, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (19/03/2019) yang juga dihadiri hampir seluruh kepala daerah, Pimpinan DPRD dan Sekda di Provinsi Sumatera Selatan. “Program ini memang baru dicanangkan tahun 2018, sehingga masih banyak waktu untuk lebih meningkatkan presentase capaian kinerja aksi kabupaten/kota. Kita harapkan bisa di atas 70 persen,”ucap Aida. Adapun delapan program tersebut yakni perencanaan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penguatan Kapabilutas, manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi penerimaan daerah dan manajemen aset daerah. (rey)

Bupati Lantik Pejabat Esselon II Dan III Muratara

Muratara (KR) Bertempat diruang Rapat Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), lantai dua, Jumat (15/03) pukul 14.30 wib, Bupati H.M Syarif Hidayat melantik 9 orang pejabat yang bertugas di muratara, 9 orang pejabat tersebut terdiri dari 7 orang pejabat Esselon II serta 2 orang dari pejabat Esselon III. Adapun 7 orang pejabat yang di lantik adalah Suharto menjabat sebagai Asisten II, Sukamto menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), H. Saidi menjabat Sekretaris DPRD, Ir.Titin Martini, MM menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbutpar), Hj. Gusti Rohmani menjabt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-P3A), Abdurrahman Wahid menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Erdius Lantang sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muratara. Sementara untuk jabatan Esselon III adalah Susianto, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Abdul Kadir sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Muratara. Pelantikan yang dilakukan tersebut tersebut guna mengisi posisi jabatan yang selama ini diduduki sebagai Plt di OPD. Pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Muratara, H.M Syarif Hidayat, Plt. Setda Muratara, H. Zainal Arifin Daud, Asisten III Sudartoni, Kepala BKD-SDM Anggota Dewan Muhammad Ali dan kepala OPD serta Camat dalam lingkungan Pemda Muratara. Bupati Muratara, H.M Syarif Hidayat dalam sambutanya mengatakan, Dirinya berpesan kepala pejabat yang baru di lantik serta

OPD lainny agar bekerja dengan baik dan sesuai aturan. “Untuk Kadis Pariwisata, Kita sebagai tuan rumah di STQ Tingkat Provinsi Sumsel tahun 2019 ini yang dihadiri 17 Kabupaten/ Kota, Saya minta sebagai Kadis Pariwisata harus ada motivasi dan inovasi dalam pengembangan danau rayo sebagai aikon Muratara,” Pinta Bupati. “Wisata Danau rayo harus ditatah dan dijadikan pusat wisata untuk peserta STQ nantinya, Termasuk tempat wisata lainya yang ada di Kabupaten Muratara,” jelas Bupati. Lanjut Bupati menjelaskan, Tak hanya itu, Bupati juga berpesan kepada Kadis Disdik yang baru untuk banyak turun kelapangan melaksanakan peninjauan di sekolah-sekolah. Jangan sampai ada lagi sekolah yang tidak layak huni. Sedangkan untuk Kadis PMD-P3A Muratara, Bupati meminta tegas kepada kadis yang baru agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan DD, agar jangan sampai Kades Tersandung hukum karena penyalagunaan DD. Untuk kadis Ketenagakerjaan, Juga harus sering turun kelapangan dan data betul Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Muratara. Walaupun mereka sudah legal. Sementara data tenaga kerja di perusahaan harus juga dipantau mengenai upah mereka. Sedangkan untuk kadis PUBM diminta oleh bupati supaya cepat melaksanakan lelang kegiatan pembangunan tahun 2019. Terutama untuk pembangunan pelebaran jalan dan jembatan. Dan terakhir untuk Sekwan saya minta jangan menjadi DPR, karena Sekwan adalah perbanjangan tangan bupati dan menjadi penghubung DPR dengan pemerintah,” ujar Bupati. (rey)

9

Mendag RI Resmikan Unit Metrologi Legal Musi Rawas Bandung (KR) -- Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita meresmikan Unit Metrologi Legal Kabupaten Musi Rawas bertempat di Halaman Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat langsung didampingi Bupati Musi Rawas H.Hendra Gunawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan beberapa pejabat dari Kementerian Perdagangan, Rabu ( 20/03/2019). Puncak Peringatan Hari Konsumen Nasional ke-7 Tahun 2019 dibuka langsung oleh Menperindag Republik Indonesia. Sebelum acara di mulai, Para tamu undangan, Gubernur, Bupati, dan Walikota dari Kabupaten/ Kota se-Indonesia, disuguhkan tarian kolaborasi yang menampilkan kesenian dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, mereka pula mengajak tamu yang hadir untuk turut serta dengan membunyikan kentongan. Bupati Musi Rawas H.Hendra Gunawan menyampaikan, Bahwa membentuk Unit Metrologi Legal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, Sehingga seluruh perdagangan yang ada di dalam

Mendag Enggartiasto Lukita menandatangani prasasti

pasar maupun di luar pasar bisa tertib ukur. Adapun timbangan yang harus tertib ukur seperti bahan sembako, sayur, buah dan barang makanan lainnya. “ Untuk kehadiran Unit Metrologi Legal di Kabupaten Musi Rawas, Selain menertibkan ukur dalam timbangan pasar, juga untuk meningkatkan perdagangan lokal seiring dengan makin bertumbuhnya pasar modern yang sudah berdiri disegala sisi jalan. Kita berharap den-

gan masyarakat dan para pedagang untuk menguji timbangan dagangnya baik manual maupun digital bisa mendatangi Unit Metrologi Legal,” jelas Bupati. Sebelum acara para tamu (Gubernur, Bupati, Walikota red.) dari Kabupaten/ Kota se-Indonesia disuguhkan tarian kolaborasi yang menampilkan kesenian dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, mereka pula mengajak tamu yang hadir untuk turut serta dengan

membunyikan “kentongan”. H.Hendra Gunawan (H2G) menyampaikan bahwa membentuk Unit Metrologi Legal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perdagangan yang ada di Kabupaten Musi Rawas, sehingga seluruh perdagangan yang ada di dalam pasar maupun di luar pasar bisa tertib ukur. Adapun timbangan yang harus tertib ukur seperti bahan sembako, sayur, buah dan barang makanan lainnya.

“untuk kehadiran Unit Metrologi Legal di Kabupaten Musi Rawas, selain menertibkan ukur dalam timbangan pasar, juga untuk meningkatkan perdagangan lokal seiring dengan makin bertumbuhnya pasar modern yang sudah berdiri disegala sisi jalan, kita berharap dengan masyarakat dan para pedagang untuk menguji timbangan dagangnya baik manual maupun digital bisa mendatangi Unit Metrologi Legal,” pungkasnya. (aldi)

Even ‘Bekereto Behame’ Musi Rawas Diramaikan Peserta Berbagai Provinsi Musi Rawas (KR) Ribuan peserta yang datang dari berbagai Provinsi di Indonesia ikut meramaikan acara atau perlombaan Bekereto Behame Musi Rawas (BBM), baik peserta yang datang dari Provinsi Sumatera maupun Provinsi Jawa ikut memeriahkan acara yang pertama kali di adakan di Kabupaten musi rawas. Perlombaan tersebut dilaksanakan di Bukit Botak Desa Sukakarya Kecamatan STL Ulu Terawas, Minggu, (3/3/19) Pk.06.30 Wib Bupati Mura, H. Hendra Gunawan dalam sambutannya mengatakan, Perlombaan BBM ini untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) kabupaten Mura yang ke-76, Sekaligus menjadikan perlombaan tersebut sebagai ajang silaturahmi. “Ini bukan sekedar perlombaan semata, namun dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjalin silaturahmi sesama kita. Kita memperkuat ikatan persaudaraan kita, dengan ini kita menunjukkan kalau kita ini satu,” ujar Bupati. Lebih lanjut Bupati mengatakan, Dirinya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua unsur yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan tersebut. “Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat dalam acara tersebut, karena terlaksananya acara ini atas partisipasi dan gotong royong, semua turut andil dan berpartisipasi,” ucap Bupati. Sementara itu di tempat yang sama, ketua pantai pelaksana ( Panpel ), Tedi Lazuardi saat di wawancarai wartawan mengatakan, Event BBM yang diadakan di Musi Rawas ini pertama kali di adakan di kabupaten musi rawas dalam rangka touring atau adventure, berolahraga, berwisata dan beribadah, di ikuti dari berbagai provinsi di indonesia. ” Peserta yang ikut

Para peserta Bakareto Basamo yang diikuti peserta dari berbagai provinsi (foto atas), dan pembagian hadiah bagi pemenang (foto tengah), dan para peserta berfoto bersama (bawah)

event tersebut banyak dari luar wilayah, dikarenakan event tersebut bersifat open atau terbuka dan siapa saja boleh ikut event tersebut. Dan untuk yang paling jauh yakni dari provinsi Jawa Timur, orangnya pernah menjuarai tingkat Asia untuk the adventure ini,” jelas Tedi.

Lanjut Tedi mengatakan, Para peserta akan melintasi berbagai panjang trek sesuai dengan yang mereka ikuti, ” Untuk trek ada yang panjangnya 25 km dan 10 km, kalau yang 25 km untuk kelas yang elit, kelas master, women dan junior. Sedangkan untuk yang 10 km itu

eksekutif yang di ikuti oleh porkopinda, bapak bupati, bersama bapak-bapak kepala daerah,” papar Tedi. Saat ditanya mengenai berapa jumlah peserta yang mengikuti lomba sepeda ini, Tedi mengatakan, Jika peserta yang ikut dan sudah terdaftar lebih dari seribu

orang. ” Kalau peserta yang dari luar daerah jumlahnya berkisar 650 – 700 untuk yang umum, Kalau perangkat daerah beserta masyarakat sekitar hampir seribu orang, dan mereka akan merebutkan hadiah yang cukup bervariasi, Bahkan kita juga menyiapkan motor sebagai hadiah,” ungkap Tedi. Di akhir acara, Panitia mendapatkan para juara dari berbagai kategori dalam event tersebut, Peserta berhak membawa pulang hadiah yang mereka dapatkan. Untuk kategori Master, juara 1 di dapat atas nama Andi Jo yang berasal dari Musi Rawas, juara 2 Febri Latra dari Polres Muara Enim, juara 3 Candra dari Rejang Lebong, juara 4 Andre dari Kepayang, dan juara 5 Herusam dari Rejang Lebong. Untuk pemenang kategori elit, juara 1 Ahmad Zainal Fanani dari Jawa Timur, juara 2 Robin Subianto dari Rejang Lebong, juara 3 Ronal Fahremi dari Rejang Lebong, juara 4 Asri Wijaya dari Lubuklinggau, dan juara 5 Rusli Efendi dari Rejang Lebong. Dan untuk kategori junior, juara 1 M. Arif Maulana, juara 2 Egi Tama Farendi putra, juara 3 M. Aji Pangestu, juara 4 M. Arsal Rifanda, dan juara 5 Frangki A. Sementara kategori Women Open, juara 1 Marliana dari Bengkulu, juara 2 Liza Oktaviani dari Musi Rawas, juara 3 Windi Delfi dari Jambi, juara 4 Nabila Virginia Putri dari Bengkulu, dan juara 5 Maria Ningsih dari Lubuklinggau. Acara tersebut dihadiri Bupati Mura, H. Hendra Gunawan, Dandim 0406, perwakilan Kapolres, Dansupom, ibu Kapolres Musi Banyuasin (Muba), jajaran pemerintah kabupaten Mura, rekan instansi vertikal, komunitas sepeda se-Indonesia, dan seluruh unsur masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. ( Adv – Aldi )


10

Koran Rakyat

RAGAM BERITA

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Danrem Apresiasi Keberhasilan TMMD Ke-104 Kecamatan Nibung Musi Rawas (KR) Diakhir kunjungannya di wilayah Kodim 0406/Musirawas, Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono memberikan arahan kepada ratusan anggota Kodim 0406/Musirawas bertempat di Aula Markas Kodim Jln. Garuda Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Jumat (15/3/2019). Hadir dalam pengarahan Danrem 044/Gapo tersebut Dandim 0406/Mura Letkol Inf M. A’an Setiawan S.Sos, M.I.Pol., Kasdim Mayor Inf Budiman Hutauruk, para Perwira Staf dan Danramil jajaran Kodim 0406/Mura, Dansubdenpom II/4-5 Lubuklinggau, Karumkitban 02.09.02 Lubuklinggau Kapten Ckm Muhidin, A.Md., para Bintara, Tamtama dan PNS Kodim 0406/Mura. Dalam arahannya, Danrem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono mengatakan, bahwa ke-

marin saya berjalan-jalan penggecekan kegiatan TMMD ke-104 di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Nibung, luar biasa sudah ada sebagian pembangunan selesai dan di harapkan kegiatan TMMD ke-104 biasa berjalan dengan tepat waktu, dan para unsur disini semuanya kompak. “Saya apresiasi pelaksanaan kegiatan TMMD ke-104 Kodim 0406/Mura dapat berjalan dengan baik, pelihara Kemanunggalan TNI dengan Rayat seperti terlihat dalam kegiatan TMMD, rakyat berbaur kerjasama, bergotong-royong, bahu membahu dalam mengerjakan fasilitas umum yang dibangun”, terangnya. Lanjutnya, dalam arahannya Danrem 044/Gapo berpesan, bahwa sebagai prajurit dan PNS TNI kita harus selalu meningkatkan kemampuan perorangan sesaui dengan tugas pokok serta mahir di bidang jabatan masing-masing. Bekerjalah dengan senang hati

dan jangan merasan ada tekanan tetapi jangan seenaknya sendiri. “Kemimanan dan ketaqwaan sebagai landasan moral, laksanakan pembinaan satuan secara optimal serta terus menerus sehingga tugas pokok dapat terwujud dengan baik. Lakukan konsep TNI berdulur yaitu dengan persatuan, jiwa korsa positif, persaudaraan/ kebersamaan, anggung jawab, tolong menolong dan rasa peduli”, urai Kolonel Sonny. Hindarin pelanggaran sekecil apapun yang dapat merugikan prajurit itu sendiri maupun keluarga dan satuan, seperti penyalahgunaan narkoba, pemerasan, asusila dan lakalalin. Dan laksanakan konseling dengan atasan atau sesama. “Setiap prajurit harus tetap menjaga kedisiplinan dan loyalitas kepada atasan dan selalu menjadi contoh serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari”, pungkasnya. (penrem)

‘‘Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital’’

BAPPEDA Kab Muratara

INSPEKTORAT Kab Muratara

Erwin Syarief, ST, MT ( Kaban )

Romsul Panani, S.Ip ( Inspektur)

BKD Kab Muratara

DINAS PENDIDIKAN’ Kab Muratara

H. Duman Fachsyal, SE.MM ( Kadis )

DISPORA Kab Musi Rawas

Tingkatkan Kemampuan, Prajurit Yonif 141/AYJP Gelar Latihan Menembak Muara Enim (KR) Dalam rangka meningkatkan kemampuan prajurit, Batalyon Infanteri 141/AYJP (Aneka Yudha Jaya Prakosa) melaksanakan latihan menembak senjata ringan Triwulan I TA 2019 bertempat di lapangan tembak Yonif 141/AYJP Karang Raja, Muara Enim, Kamis (14/3/2019). Komandan Yonif 141/AYJP Letkol Inf Aswin Suladi S.E., M.AK. selaku penanggung jawab latihan menyampaikan, bahwa latihan menembak senjata ringan merupakan latihan program yang dilaksanakan setiap Triwulan. Pada latihan tersebut ada hal terpenting dan paling ditekankan dalam latihan tersebut adalah utamakan faktor keamanan dan keselamatan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan

latihan. “Saya harapkan kepada tiap-tiap kordinator menembak, baik koordinator menembak pistol maupun senjata laras panjang agar melaksanakan pengecekan sesuai prosedur yang berlaku dalam latihan”, ujarnya. Sesuai dengan program kerja serta kalender latihan Yonif 141/ AYJP TA 2019 bulan Maret masuk pada Triwulan I dengan jadwal latihan menembak senjata ringan. Pelaksanaan latihan sesuai dengan program yang sudah ada dengan arahan dari komando atas yang dilaksanakan oleh satuan bawah termasuk Yonif 141/AYJP sebagai satuan Batalyon Infenteri di bawah naungan Korem 044/ Garuda Dempo. “Kemampuan menembak merupakan salah satu kemampuan dasar bagi seorang prajurit

Ratnawati, M.Pd ( Plt. Kadis )

DINAS PENDIDIKAN’ Kab Musi Rawas Irvan Evendi, M.Pd ( Plt. Kadis )

H. Herianto, S.IP. M.Si ( Kadis )

dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Kemampuan menembak yang telah dimiliki prajurit haruslah senantiasa dipelihara dan ditingkatkan melalui pembinaan latihan secara terencana dan terprogram dengan tepat serta dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus”, pungkas Danyonif. Adapun kegiatan latihan menembak ini diikuti oleh seluruh prajurit Yonif 141/AYJP yang dilaksanakan dengan tiga sikap untuk menembak senjata laras panjang yaitu sikap tiarap, duduk dan berdiri, sedangkan untuk menembak senjata Pistol dilaksanakan hanya dengan sikap berdiri. Sebelum melakukan tembakan penilaian didahului dengan tembakan koreksi masing-masing perorangan. (penrem)

BAPPEDA Kab Musi Rawas

BKPSDM Kab Musi Rawas

Dr. Ir. Nanti kasih, MT ( Kaban )

H. Rudi Irawan, S.Sos. MM. ( Kadis )

BPP & Retribusi Kab Musi Rawas

Dinas Pertanian & Peternakan Kab Musi Rawas

H. Dian Candra, M.Si ( Kaban )

Tohirin, SP ( Plt. Kadis)

DISBUDPAR Kab Musi Rawas

DINAS KESEHATAN Kab Musi Rawas

Amrullah, ST. MT ( Kadis )

Drg. Hj. Mifta Hulummi, M.Kes ( Kadis )

IKLAN UCAPAN SELAMAT Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan

Diberikan Kepada Bupati Mura H Hendra Gunawan di Jakarta Selatan, Selasa ( 26/2/19 ) Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Keuangan ) ( Kabag Umum )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Penghargaan Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Predikat B Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Nasib bn Bejo (47) Anggota DPRD Mura, Sabtu (26/01/2019) Pukul 23.00 Wib di Muara Beliti

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas 3 Tahun Kepemimpinan Syarief Hidayat H.Devi Suhartoni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muratara (17 Februari 2016 - 17 Februari 2019)

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Hj. Nurleli (76) Binti H.M.Tab, Ibunda Bupati Mura H. Hendra Gunawan Rabu, (16/01/2019) di RS Sobirin

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Tahun baru 2019 Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Penghargaan Dari BPJS Ketenagakerjaan Diberikan Kepada Bupati Mura H Hendra Gunawan di Jakarta Selatan, Selasa ( 26/2/19 )

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

H.A. Suhadak ( Wakil Ketua II)

Drs. H. Saidi, SH. MH. ( Plt. Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Nasib bn Bejo (47) Anggota DPRD Mura, Sabtu (26/01/2019) Pukul 23.00 Wib di Muara Beliti

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas 3 Tahun Kepemimpinan H. Hendra Gunawan Hj. Suwartisebagai Bupati dan Wakil Bupati Mura (17 Februari 2016 - 17 Februari 2019)

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Ke-73 (9 Februari 1946 - 9 Februari 2019) di Jawa Timur Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

DPRD Kab Muratara mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Ke-73 di Jawa Timur (9 Februari 1946 - 9 Februari 2019)

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas 3 Tahun Kepemimpinan Syarief Hidayat H.Devi Suhartoni sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muratara (17 Februari 2016 - 17 Februari 2019)

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat 3 Tahun Kepemimpinan H. Hendra Gunawan Hj. Suwarti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mura (17 Februari 2016 - 17 Februari 2019)

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Tahun Baru 2019

Rabu, (16/01/2019) di RS Sobirin

Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Terlaksananya Even Bakareto Basamo Rangkaian HUT Kabupaten Musi Rawas

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Hj. Nurleli (76) Binti H.M.Tab, Ibunda Bupati Mura H. Hendra Gunawan

(17 Februari 2916 - 17 Februari 2019) Hendri ( Wakil Ketua I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Terlaksananya Even Bakareto Basamo Rangkaian HUT Kabupaten Musi Rawas

DPRD Kab Muratara mengucapkan Selamat Atas 3 Tahun Kepemimpinan H. Syarief Hidayat Hj. Devi Suhartoni sebagai Bupati dan Wabup Muratara Efriansyah, S.Sos ( Ketua)

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Atas Penghargaan Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dengan Predikat B

Yudi Pratama, SH ( Ketua )

H. Muzakir Mahmud , SH.MSi ( Wakil Ketia I)

Ir. H. Ismun Yahya ( Wakil Ketua II)

Sekretariat DPRD Kab Musi Rawas mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional Ke-73 (9 Februari 1946 - 9 Februari 2019) di Jawa Timur Amir Hamzah, HK ( Sekwan )

Amri Aziz ( Kabag Persidangan )

Drs. Hadi Wijaya, MM H.A. Novandi.F, SE, M.Si ( Kabag Umum ) ( Kabag Keuangan )

DPRD Kab Muratara mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya H. Zainal Arifin Daud, S.Sos sebagai Plt. Sekda Muratara oleh Bupati Muratara H.Syarief Hidayat Rabu (02/01/2019)

Efriansyah, S.Sos ( Ketua)

Hendri ( Wakil Ketua I)

H.A. Suhadak ( Wakil Ketua II)

Drs. H. Saidi, SH. MH. ( Plt. Sekwan )

Efriansyah, S.Sos ( Ketua)

Hendri ( Wakil Ketua I)

H.A. Suhadak ( Wakil Ketua II)

Drs. H. Saidi, SH. MH. ( Plt. Sekwan )


Koran Rakyat

SAMBUNGAN

Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Wagub: Sumsel Siap ke depan, tidak ada lagi caracara suap atau gratifikasi dalah mengurus sesuatu yan berhubungan dengan tugas aparatur negara. Sementara itu pada saat acara berlangsung Presiden Jokowi Widodo menuturkan bahwa ia yakin kepada semua pemimpin yang hadir untuk memiliki semangat yang sama untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dan ia mengapresiasi dan

mengargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam 4 tahun terakhir kita gencar dan terus menerus menekan perilaku korupsi. “Indeks persepsi korupsi kita membaik dari skor 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018, kemudian saya dapat informasi bahwa berdasarkan survei dari LSI atau ICW bahwa pelayanan publik juga smkin bebas pungli, surveinya tun-

Petani Karet Sumsel den sudah berada di tengah ribuan petani yang memadati lokasi acara. Sebelum berdialog dengan petani, Jokowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan harga getah karet petani, demi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat. Menurut presiden kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil berdampak besar dengan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia. Namun demikian lanjut dia, Pemerintah sudah berupaya meningkatkan harga beli getah karet patani. Meski harus bersaing dengan negara tetangga yang juga menjadikan karet sebagai produk utamanya yakni negara Malaysia dan Thailand. “Kita juga telah mencoba melakukan bembicaraan terkait persoalan karet ini. Alhamdulillah tinga minggu yang lalu kita berhasil berbicara dengan Malaysia dan Thailand. Imbasnya dua minggu ini harga karet mulai terdongkrak naik,” ucap Presiden dihadapan para petani Karet Sumsel di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sabtu (9/3).

.. ............................................................................................................................ Sambungan dari hal.1 adalah musuh bersama sebagai bangsa dan penyakit yang gerogoti kesejahteraan rakyat dan dinding yang halangi rakyat untuk bergerak maju. “Tidak ada alasan yang benarkan korupsi dan tidak ada alasan bagi kita untuk menunda aksi berantas korupsi, saya apresiasi gerak cepat timnas pencegahan korupsi untuk pastikan stranas stratengi nasional pencega-

han korupsi segera kita laksanakan,” ungkapnya. Dan ia kembali tegaskan kepada semua pimpinan daerah yang hadir bahwa sudah dituangkan dalam aksi pencegahan korupsi agar dilaksanakan dan jangan hanya dibaca serta jangan lagi ada ego kementerian dan sektoral karena rakyat tak sabar menanti dan melihat ingin merasakan indonesia yang bebas dari korupsi. (hms)

............................................................................................................................ Sambungan dari hal.1

Jokowi berharap kebijakan yang diambil pemerintah akan terus dapat mendongkrak harga getah karet petani. “Kita harapkan kebijakan yang saya lakukan harga karet naik. Akan saya pantau terus jangan sampai harga karet menurun lagi dan saya harap harga karet ini terus naik, naik, naik dan naik,” harapnya. Masih Jokowi, karena keadaan ekonomi dunia itu masih pada posisi yang belum baik, tetapi akan menuju normal. Jika keadaan sudah normal lanjut Presiden nanti harga karet juga kembali pada posisi yang normal. Selain itu untuk mendorong naiknya harga karet ini, Jokowi meminta pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menambahkan campuran karet untuk pengaspalan jalan. Sehingga jangan tergantung pada pasar dunia. Disamping akan membangun unit usaha berupa pabrik pengolahan yang berbahan baku karet. “Pertama tadi kita sudah bicara kepada Negara Malaysia dan Thailand sehingga hasilnya kelihatan. Kemudian saya juga sudah

Polres OKUS Tegaskan Kembali institusi di Jakarta, seperti Kemenpora. ‘’Selanjutnya menetapkan tersangka untuk proses lebih lanjut, mohon masyarakat tidak termakan isu yang tidak benar,’’ tambah Awie.. Sebagaimana diberitakan media ini pada edisi sebelumnya, proses penanganan kasus ini memang membutuhkan waktu panjang, karena harus meminta keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian melakukan pendampingan terhadap tim ahli politeknik melakukan pemeriksaan lapangan, serta melakukan koordinasi dengan BPKP. Memang, sejak dilaporkan masyarakat di awal tahun 2016 silam, hingga sekarang kasus ini terus jadi perbincangan masyarakat OKU Selatan. Tim Tipikor Polres OKU Selatan pun terus mengumpulkan data. ‘’Kami memastikan kasus ini tetap lanjut,’’ ujar Kapolres sebelumnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus ini berawal dari pengajuan proposal yang dibuat oleh AM Cs, pengurus salah satu parpol, yang juga masih bersaudara dengan oknum Camat Tiga Dihaji, ZM, kepada Kemenpora pada pertengahan 2015 lalu. Proposal tersebut, dite-

jukkan pungli layanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen, namun 5 persen masih besar Pungli pelayanan catatan sipil turun dari 31 persen menjadi 17 persen. Itu angka masih besar,” ujarnya. Maka dari itu ia ingin turun sampai 0 persen. dan semuanya bisa bekerja lebih cepat dan giat serta dalam melawan korupsi karena menurutnya korupsi

perintahkan Menteri PUPR agar mengaspal jalan itu dicampur dengan karet, saat ini baru di coba di tiga Provinsi Sumsel, Riau dan Jambi,” sambungnya. Dia juga meminta kepada BUMN untuk membeli karet-karet yang ada di rakyat. Beli dengan harga yang baik sehingga para petani juga mendapatkan keuntungan pembelian dari BUMN-BUMN. Disamping itu dia juga mengharapkan produksi diatur sedemikian rupa, lahan kosong yang belum digarap dimintanya untuk ditanami tanaman yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi serta dibutuhkan di pasaran. “Kita akan lihat daerah itu cocok apa dan kita akan nanti berikan bibit,” tambah Jokowi sembari menambahkan, dirinya telqh merintahkan Menteri Pertanian untuk mengirimkan pupuk dalam jumlah besar ke Sumsel. Sementara itu Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, Sumsel memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah seperti tambang, minyak bumi, perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan dan semuanya

harus dioptimalkan untuk mewujudkan Sumsel maju untuk semua. Dia menilai, perkebunan di Sumsel merupakan salah satu sektor unggulan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkebunan salah satu pengerak utama ekonomi di Sumsel. Dengan rincian perekebunan di Sumsel seluas 3,8 juta hektar. Komoditi yang diusahakan yaitukaret seluas 1,3 juta hektar, ini merupakan luasan kebun karet terluas di Indonesia. Kemudian 1,1 juta hektarnya sawit, bahkan untuk kopi 250 ribu hektar terbesar di Indonesia, serta 65 ribu kelapa dan sisanya aneka tanaman seperti tebuh, teh, lada, tembakau, aren, gambir dan lain-lain. “Perkebunan salah satu pengerak utama atau pilar utama ekonomi di Sumsel. Karena sebaranya yang sangat luas dan melibatkan 1.234.962 KK petani, data tahun 2017. Jika diasumsikan satu KK empat orang maka 4.8 juta jiwa atau 58.54 persen dari 8.2 juta jiwa penduduk di Sumsel,”katanya. Lanjut orang nomor satu di Sumsel itu, karet luasnya sudah 1.3 juta hektar dan 95 persen milik rakyat. Namun dibalik kontribusi karet yang

nyata, masih tersimpan masalah yang nyata dan perlu dipikirkan pemecahan masalahnya. Seperti semakin banyak perkebunan yang tua dan rusak. “Saat ini ada 172.193 hektar tanaman perkebunan yang tua dan rusak yang didominasi tanaman karet rakyat seluas 129.222 hektar dan ini perlu peremajaan,” jelasnya. Lebih lanjut Herman Deru mengatakan, harga komiditas ditingkat ekspor yang saat ini ditentukan dunia mengacu kepada Singapore comodity. Untuk itu peningkatan harga petani dilakukan melaui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Oleh karena itu, dengan petani karet bergabung ke UPPB maka penjualan karet dari petani bisa dilakukan dengan sistem lelang atau kemitraan langsung dengan perusahaan, sehingga harga yang diterima petani bisa lebih baik dari pada dijual sendiri. “Saat ini di Sumsel sudah terbentuk 177 UPPB. Kedepan perlu ditingkatkan di setiap desa atau Kapupaten/Kota. Karena UPPB ini yang meningkatkan kualitas, sehingga harga juga terbaik,” tutupnya. (red)

................................................. ................................................ Sambungan dari hal.1

ken lima kepala desa yang isinya meminta bantuan dana untuk pembangunan lapangan sepakbola mini di Kecamatan Tiga Dihaji OKU Selatan. Masing-masing adalah Desa Peninggiran, Desa Surabaya, Desa Karang Pendeta, Desa Kuripan I dan Desa Sukabumi. Akan tetapi saat penganjuan proposal tersebut AM Cs, sama sekali tidak melibatkan lima kades tersebut. Mereka langsung berangkat sendiri ke Kemenpora di Jakarta. Bahkan pihak Dispora di Kabupaten OKU Selatan pun tidak diberitahukan. Sepulang dari pengejuan proposal, AM Cs barulah mendatangi para kades memberi­ tahukan hal ini, sekaligus meminjam KTP kelima kades dengan alasan untuk membuat rekening desa di bank. karena dana bantuan atas proposal yang diajukan itu, akan ditransfer ke rekening desa, tidak bisa diambil tunai, Para kades pun tak banyak tanya itu ini, apalagi AM Cs mengatakan bahwa ini perintah Camat. Kemudian pada akhir Desember 2015, dana bantuan itu direalisir oleh Kemenpora. Transfer dilakukan ke rekening lima kepala desa yang tadi dibuat d BRI. Saat itu pula oknum Camat Tiga Dihaji mengajak para kades datang ke BRI untuk menandatangani pencairan dana

bantuan itu yang besarnya Rp 190 juta per desa. Sejak itu pula para kades ini tahu bahwa dana bantuan Kemenpora untuk pembangunan lapangan bola mini di desa mereka itu, sudah siap. Dan lapangan bola tersebut harus dibangun di atas tanah hibah dengan luas 50 x 50 lengkap dengan tempat duduk penonton. Tahap pertama, pada 28 Desember 2015, Oknum Camat mengajak Kades Karang Pendeta, Syamsul Bahri dan Kades Peninggiran (waktu itu masih Plt), mencairkan uang di rekening atas nama mereka masing-masing sebesar RP 190 Juta. Menyusul pada bulan Januari tiga Kades lain­ nya melakukan hal sama. Awalnya para kades gembira adanya dana bantuan itu. Tapi sayangnya kegembiraan itu hanya sekejap, Sebab, setelah dicairkan dana tersebut semuanya langsung diminta oleh Camat ZM. Seperti diakui Kades Syamsul Bahri, usai mendatagani berkas pencairan, uangnya langsung diminta oleh ZM lalu dibawa pulang ke rumah. Begitu juga dengan kades Peninggiran, Sukri. Ia tak bisa membantah ketika dana tersebut diinta Camat. Apalagi di hari pencairan itu, Camat dan dua kades ini memang berada dalam satu mobil.

‘’Seingat saya, setibanya di rumah camat, saya hanya diberikan uang Rp 4,5 juta. Itu pun titipan untuk upah tebas dan membuat parit di sekeliling tanah hibah yang bakal dijadikan lokasi lapangan sepakbola mini itu,’’ ujar Syamsul ketika dikonfirmasi lewat selular. Pengakuan sama juga diutarakan Sukri, kades Peninggiran, dan tugas tebas semak belukar serta membuat parit itu sudah dilaksanakan. Selanjutnya mereka mengaku sudah tidak tahu menahu soal pembangunan lapangan tersebut, karena orang-orang suruhan Camat ZM bergerak sendiri. ‘’Orang pak Camat kerjakan sendiri, kami sudah tidak tahu perkembangan selanjutnya,’’ ujarnya. Selanjutnya pada akhir 2016, tiba-tiba para kades ini disodori berkas laporan untuk pertanggungjawaban (LPJ) soal proyek ini, yang harus diteken. Tentu saja mereka menolak, karena dari awal mereka merasa tidak dilibatkan. Lagi pula pembangunan fasilitas lapangan bola mini untuk kegiatan pemuda tersebut, dinilai warga dikerjakan asal jadi. Mayoritas pengerjaan terkesan ‘seadanya’ saja. Akibatnya, fasilitas itu tak bisa dimanfaatkan masyarakat desa untuk berolahraga. Dan belakangan

hampir semuanya ditumbuhi semak belukar. Ironisnya lagi, di Desa Peninggiran, lapangan bola malah dibuat di areal halaman SD Negeri 1 yang jelasjelas lahan milik pemerintah. Lagi pula lahan lapangan SD itu sudah lama ada, bukan lapangan baru. Tapi dilaporkan lapangan baru. Yang dibuat hanya tribun tempat duduk penonton ukuran kecil. Atas penolakan inilah kemudian kasus ini terkuak ke publik dan dilaporkan masyarakat ke Tim Tipikor Polres OKU Selatan. Sejak itu pula kasus ini ditangani. Babkan di awal tahun 2017 kasus ini menjadi salah satu target utama yang harus diungkap tuntas pada tahun 2017. Keseriusan itu dibuktikan tim tipkor Polres OKU Selatan dengan sudah dikirimnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri OKU selatan Adanya SPDP ini dibenarkan pejabat Pidsus Kejari OKU Selatan ketika dikonfirmasi Koran Rakyat beberapa waktu lalu. Sumber ini menjelaskan bahwa SPDP tersebut telah diterima sekitar tiga bulan lalu. ‘’Kita akan koordinasi, untuk tindak lanjut yang telah dilakukan Tipikor Polres OKUS tersebut,’’ ujarnya. (tim)

15 Tahun Vacum ........................................................................................ ................................................

akan tahu ada Kopi Sumsel, dan ada beras Sumsel karena memang dikirim dari sini,” jelas Herman Deru. Menurut mantan Bupati OKU Timur dua periode itu memang butuh keberanian untuk bisa mengoperasikan Pelabuhan yang sudah dibangun sejak 15 tahun silam tersebut. “ Setelah dilantik 1 Oktober 2018 saya sengaja kesini bersama Forkompinda dan pejabat lainnya. Waktu itu saya sudah mantapkan bahwa ini harus beroperasional bagaimanapum caranya karena dana pusat dan daerah sudah banyak tercurah kesini. Modal saya cuma yakin, ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Tidak ada langkah besar tanpa dimulai dari langkah yang kecil. Bismillah saja ini saya buka,” tegasnya. Lebih jauh dikatakannya peresmian ini pasti akan memberikan nilai tambah terutama bagi penyerapan tenaga kerja dan aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Sementara untuk di dermaganya sendiri ten-

tu akan untuk menampunh kapal-kapal berbobot maksimal1000 DWT “Ini berkah bagi Sumsel karena Dirjen sudah memberi rekomendasi ini dioperasikan. Pasti ini berguna sekali karena saat ini kapal-kapal berbobot tersebut sudah memadati Bombaru. Akibatnya lalu lintas macet dan mengganggu aktivitas warga,” terangnya. Agar pengembangan pelabuhan ini semakin cepat Herman Deru mengaku sudah merangkul semua pihak mulai dari Bupati Banyuasin, Walikota Palembang, TNI, Kepolisian Danlanal hingga Danlanud untuk bergerak bersama membuat kantor terpadu. “Makanya saya undang semua. Kita harus bersyukur ini diresmikan. Ke depan jika memang berdasarkan kebutuhan butuh pendalaman kita bisa keruk, atau nanti kalau dermaga perlu diperpanjang akan kita perpanjang. Yang penting ini sudah membuat bangga Sumsel dulu. Selain

sawit, kelapa dan beras serta kopi dan lainnya haraoan saya ini juga jadi terminal laut untuk distribusi batubara,” jelasnya lagi. Peresmian ini lanjutnya hampir dipastikan mencuri perhatian pelaku ekspor impor. Sebab ini menjadi gerbang pelepasan barang. Sehingga dibutuhkan support keamanan dari masyarakat sekitar. “ Minat orang sudah banyak kesini jadi masyarakat juga harus bantu dari segi keamanannya. Apalagi di sebelah ini ada pelabuhan penyebrangan ke Bangka. Nanti kita siapkan juga aksesorisnya termasuk ,” ujar HD. Di tempat yang sama Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, R Agus H Purnomo, menjelaskan semula ia sempat pesimis pelabuhan ini akan diresmikan, namun melihat Gubernur Sumsel Herman Deru sangat bersemangat iapun menjadi ikut terpacu. Dijelaskannya selama 4 tahun terakhir pemerintah

memang konsentrasi membangun infrastruktur termasuk pelabuhan. Hal ini bertujuan meningkaykan konektivitas dan membuka keterisolasian untuk memudahkan dan memurahkan logistik. “Pembangunan ini untuk mempersatukan Indonesia bukan cuma meningkatkan perekonomian,” jelasnya. Menurut Agus adanya infrastruktur yang baik dapat mendukung proses distribusi barang dan meningkatkan daya saing internasional. Karena itu dipeelukan pondasi yang kuat dengan membangun infrastruktur yang rata di Indonesia. “Izinkan saya mengaoresiasi semua pihak yang terlibat terutama Gubernur dan Bupatinya. Pengoperasian ini menjadi sejarah bagi Sumsel,” jelasnya. Pada peresmian awal ini diakuinya banyak tugas yang menanti KSOP di antaranya penerapan SOP dan melengkapi perkantoran dan pelayanan pelabuhan. Seperti misalnya ada penerangan, manajemen sampah dan

Sambungan dari hal.1

lainnya serta penentuan pengelolaan oleh pihak ketiga. “Saat uji coba pelabuhan ini melayani 10 unit kapal bongkar muat dan curah. Awalnya ini dibangun untuk komunitas batubara tapi sekarang bisa jadi pelabuhan pendukung aktivitas di boombatu yang meningkat. Harapan kita ini berubah menjadi pelabuhan angkutan barang dan jasa di wilayah Sumsel,” jelasnya. Sementara itu Kepala Otoritas Syahbandara Pelabuhan (KSOP) TAA Mugen S Martoto menjelaskan proses pembangunan Pelabuhan TAA sangat panjang. Dibangun sejak 2004 berlanjut sampai 2007, vakum kemudian di bangun lagi 2015 dan 2017 dengan sumber pendanaan APBN senilai RP 175,1 miliar dan APBD Rp 69,8 Miliar. “Pelabuhan ini ada di atas lahan 80,5 hektar dan merupakan milik Pemda. Fasilitas yag terbangun di dermaga sebesar 50 x 20 meter,” jelasnya. (hms)

Romahurmuziy ....... tadi sore forum menyepakati untuk menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum,” katanya. Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, AD/ART PPP secara jelas mengatur, antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi atau misalnya kejahatan serius lainnya, termasuk narkoba, terorisme, oleh Kepolisian RI atau Kejagung RI, maka diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara. “Itu ketentuan yang ada di dalam Anggaran Rumah Tangga PPP pasal 11,” kata Arsul. Sebelumnya, KPK pada Sabtu siang, telah menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Diduga Romahurmuziy menerima dana sekitar Rp300 juta, untuk membantu meloloskan seleksi. JK Prihatin Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa prihatin atas penangkapan Romahurmuziy oleh KPK ini. “Pak Rommy itu adalah ketua partai yang kelima yang terkena masalah hukum, ada empat ketua umum partai yang ada di penjara sekarang ini. Ini sangat memprihatinkan,” kata Wapres saat berdialog dalam acara Silaturahmi Jenggala Center bersama Jusuf Kalla di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Minggu. Romahurmuziy menambah daftar panjang politikus dan pejabat negara di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Menurut JK, hal itu menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap kejahatan korupsi di Indonesia dilakukan dengan tegas dan serius. JK menyebut hingga saat ini sudah ada sembilan menteri yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, ada 19 gubernur, hampir 200 bupati, dan lebih 100 anggota DPR tertangkap karena korupsi. “Jadi kalau dari segi penegakan hukum (korupsi), ini luar biasa, Tidak ada negara yang sekeras kita ini, yang seefektif di Indonesia ini. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa penegakan hukum itu cukup keras di negeri kita ini, malah kadang-kadang memprihatinkan,” katanya.

Sambungan dari hal.1

Terkait dengan penggantian ketum di tubuh partai pengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf tersebut, JK selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional menilai ada dampak negatif bagi pemenangan pasangan tersebut. “Ya, setiap masalah yang negatif tentu ada pengaruhnya, berapa besar itu, ya, saya tidak tahu. Akan tetapi, pasti ada pengaruhnya, sama seperti dulu terjadi di Golkar, Demokrat, PKS, itu pasti ada efeknya,” ujar JK. Krisis Moral Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, Muhammad Romahurmuziy diberhentikan tetap dari jabatan ketua umum atas permintaan sendiri, karena tersangkut kasus hukum. “Mas Romy (Romahurmuziy) menyatakan mengundurkan diri melalui pernyataan tertulis. Rapat kemudian menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Suharso Monoarfa, sebagai Plt ketua umum,” kata Arsul Sani, kepada antaranews.com. Rapat Pengurus Harian (PH) DPP PPP yang dipimpin Arsul Sani, dilaksanakan di kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Sabtu petang. Menurut Arsul Sani, Suharso Monoarfa, kemudian akan dikukuhkan sebagai Plt ketua umum pada rapat kerja nasional (Rakernas) PPP yang akan diselenggarakan sece[atnya. Menurut Arsul, pemberhentian Romahurmuziy yang tersangkut kasus dugaan suap, sesuai aturan dalam AD/ART PPP, di mana kader partai yang tersangkut kasus hukum dan telah berstatus sebagai tersangka, akan diberhentikan. “Dalam rapat tadi sore forum menyepakati untuk menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum,” katanya. Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, AD/ART PPP secara jelas mengatur, antara lain dalam hal ketua umum atau pengurus harian lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi atau misalnya kejahatan serius lainnya, termasuk narkoba, terorisme, oleh Kepolisian RI atau Kejagung RI, maka diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara.(ant)

80% Karhutla ........... paikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Sumsel TA 2019, di Auditorium Graha Bina Praja Jln. Kapten A. Rivai Kota Palembang, Selasa (12/3/2019). Kegiatan Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Monardo, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Irwan, S.IP., Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Arh Sony Septiono, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, Marsda TNI (Purn) Abdul Muis, Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi, Deputi Klimatologi BMKG Sumsel, Dirdarurat BNPB Pusat Bpk Yolak Dalimunthe, Kepala BBPD Prov. Sumsel H.Iriansyah, Kepala Restorasi Lahan Gambut Ir.Nazir Foead, Asops dan Aster Kodam II/ Swj, Danlanal Palembang, Danlanud SMH Palembang, para Dandim jajaran Korem 044/Gapo, para Kapolres jajaran Polda Sumsel, Deputi BNPB Pusat Dodi Ruswandi dan para Kepala BPBD 16 Kab/Kota se-Sumsel. Kesimpulanya, menurut Letjen Doni, Karhutla terjadi karena manusia ingin memenuhi kebutuhan hidup dan kurangnya lahan pekerjaan. “Kedepan BPBD sumsel tidak hanya menjadi penolong pada setiap bencana alam saja tetapi akan kita tetapkan juga sebagai pemadam kebakaran untuk memadamkan lahan dan perkampungan yang terbakar agar tidak meluas”, terangnya. Dikatakan tahun 2018 lalu BPBD Sumsel telah menghabiskan uang 1 Triliun untuk pemadaman Api di lahan gambut atau 1 Ha lahan gambut dapat menghabiskan uang 141 juta. Dari pada uang tersebut habis untuk memadamkan api lebih

11

Sambungan dari hal.1

baik uang tersebut diberikan kepada masayarakat. “Saya berharap kepada jajaran TNI, Polri dan unsur Pemda agar bekerjasama dalam merawat masyarakat kita, untuk dilakukan pembinaan tentang Karhutla. Sehingga lebih baik mencegah serta membina masyarakat di sekitar lahan gambut sebelum terjadinya kebakaran yang dapat menghabiskan uang ratusan Miliyar untuk memadamkan api”, jelasnya. Menurutnya, pemberdayaan masayarakat menjadi prioritas untuk memanfaatkan lahan gambut yang bisa menjadi tanaman ekologis dan ekonomis seperti kopi liberica, sagu dan pohon aren. “Saya perintahkan kepada para Ketua BPBD dan perangkatnya yang ada di Provinsi dan Kab/Kota untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan gambut untuk membuka perkebunan terutama pada daerah yang mudah terbakar dan sering terjadi kebakaran disetiap tahunnya pada daerah tersebut”, pungkasnya. Sementara itu Kepala BPBD Prov.Sumsel H. Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kondisi lahan dan kerawanan kebakaran di Provinsi Sumsel seluas 8.370.281 Ha, terdiri dari kawasan hutan 3.478.468 Ha, perkebunan 1.800.000 Ha, pertanian 752.000 Ha, lahan lain 1.564.320 Ha dan lahan gambut 1.483.862 Ha. Lahan ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasln, Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas. “Terdapat 9 Kab/ Kota daerah rawan Karhutla yakni Kab. OKI, Kab. OI, Kab. PALI, Kab. Banyuasin, Kab. Muba, Kab. Muara Enim, Kab. Mura dan Kab. Muratara, namun yang paling rawan adalah Kab. Ogan Ilir (OI)”, terangnya. (red)


Koran Rakyat

ADVERTORIAL & SOCIETY Edisi : 20 Maret - 5 April 2019

Mengungkap Fakta Bijak Berkata

12

Kabupaten Muara Enim Gelar MTQ Ke-36 dan Festival Seni Islam

Bupati: Ini Moment Silaturahmi dan Ajang Penggalian Bakat SDM Muaraenim - Ditandai dengan pemukulan beduk, Bupati Muaraenim Ir. H. Ahmad Yani, MM Secara Resmi Membuka Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-XXXVI Tingkat Kabupaten Muaraenim, di Lapangan Merdeka Kabupaten Muaraenim, Senin (18/3/2019). Bupati Muaraenim dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaraenim akan melaksanakan 25 festival pada tahun 2019, dimana MTQ salah satunya festival tersebut. Selain menjadi ajang silaturahmi, pelaksanaan MTQ ini juga menjadi ajang untuk mempelajari, mengkaji dan memperdalam ilmu agama islam, khususnya dalam mempelajari ilmu al-quran. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran XXXVI ini bagi Kabupaten Muara Enim tahun 2019 mempunyai peran penting dalam penyeleksian para kafilah yang mengikuti seleksi Tilawatil Quran dan Hadits ke-25 tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 24 hingga 30 Maret 2019 nantinya diharapkan kafilah kita mampu berlomba dengan kafilah kafilah kabupaten lain dan selanjutnya dapat mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional bahkan internasional. “Sehingga dengan adanya kegiatan ini menjadi momentum dalam mempererat tali silaturahim serta menjadi bagian penting dalam proses seleksi untuk menjaring peserta untuk diikutkan pada MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di Kabupaten Musi Rawas Utara April 2019 mendatang,” Katanya. Lanjutnya, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Muaraenim mendapat dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Muaraenim karena merupakan kegiatan yang sangat baik untuk

Bupati Muara Enim Ahmad Yani memukul beduk pertanda dibukanya kegiatan MTQ

Bupati memberikan sambutan

Para peserta MTQ utusan berbagai kecamatan yang mengikuti MTQ dan festival Seni Islam

Bupati menyerahkan Piala Bergilir kepada Ketua Penyelenggara

meningkatkan sumber daya manusia(SDM) khususnya di bidang keagamaan yang sejalan dengan Visi Kabupaten Muaraenim #MERAKYAT, Muaraenim untuk Rakyat, yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera. “Kami telah memberikan pelatihan 1000 guru ngaji dalam program muda tersenyum yang diambil dari perwakilan desa-desa dalam Kabupaten Muara Enim. Salah satunya, ustad Wahy-

udin telah berhasil membentuk 50 orang hafiz. Kalau program pemuda tersenyum ini tercapai, maka akan ada 50 ribu orang hafiz dan insya Allah Muara Enim Agamis dapat tercapai,” ujarnya. Selain MTQ dalam waktu yang akan datang akan dilaksanakan festival anak yatim. Saat ini sebanyak 2500 anak yatim, yatim piatu, duafa dan miskin telah terdata dan dilatih. “Ke depan anak yatim, duafa dan anak miskin yang

Pelantikan tim juri MTQ dan tim juri festival seni

belum terdata akan diverifikasi kembali. Untuk itu, peran serta seluruh stakeholder, dalam mendukung dan mensukseskan program ini sampai ke pelosok-pelosok. Ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara dan agama, sehingga Muaraenim agamis ke depan tercipta.

Atas nama Pemkab, MTQ ke 36 dinyatakan dibuka,” Katanya. Ahmad Yani juga menyampaikan bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, kini sudah tidak asing lagi bagi seluruh umat Islam di tanah air karena kegiatan ini merupakan penyelenggara

pada setiap tahun dimulai dari golongan anak-anak hingga dewasa. Musabaqah Tilawatil Quran ini tentu tidak hanya sekedar bermakna sebagai penguatan syiar agama Islam semata tetapi mempunyai daya tarik ruang tersendiri bagi kehidupan

Ditutup Gubernur dengan Harapan Anak-anak Sumsel Makin Melek Al-Quran Muaraenim (KR) Melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Muaraenim, Gubernur Sumsel H.Herman Deru berkesempatan menutup kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) XXXVI dan Pagelaran Seni Islam tingkat Kabupaten Muara Enim, di Lapangan Merdeka Muaraenim, Sabtu (23/3) siang. “ Saya bangga dengan Muaraenim karena satu visi dengan Pemprov. Sudah semestinya pemerintah jangan hanya mensukseskan masyarakat dari sisi ekonomi tapi juga iman dan takwa melalui pendidikan. Apalagi tadi saya dengar ada gerakan 1000 guru mengaji, saya apresiasi sekali ini,” tegasnya. Lebih jauh kata mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut gerakan 1000 guru mengaji di 4 desa itu patut mendapatkan penghargaan. Dengan gerakan itu ia berharap anak-anak Muaraenim segera terbebas dari buta huruf Alquran. Peraih penghargaan Pemimpin Muslim Pilihan 2018 itupun mengimbau agar upaya memberantas buta huruf Alquran

ini diteruskan dan jangan pernah kendur. Bila perlu pemerintah bekerja keras mengupayakan masyarakat Muaraenim menjadi masyarakat yang agamis. “Saya dengan pak

Mawardi sangat bangga melihat animo masyarakat yang sangat tinggi menjadi masyarakat yang agamis. Kenapa? karena ini memang menjadi program kami saat menyampaikan visi misi di

DPRD. Itu kami mulai dengan program 1 Desa 1 Rumah Tahfidz,” jelasnya. Menurutnya penanaman nilai agama saat penting saat ini, terutama untuk membentengi kaum milenial

agar tidak tergoda hal negatif termasuk terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Atas dasar itu pula pada kesempatan menutup gelaran MTQ ia menghimbau agar para pengasuh Ponpes terus

Gubernur didampingi Bupati Muara Enim turun pentas menyambangi peserta MTQ sambil membawa hadiah berupa

dan jangan lelah membina dan memberikan ilmu kepada anak didik. “Bukan tidak mungkin target Muaraenim menjadi Kabupaten destinasi wisata religi. Teruslah berbuat baik

masyarakat mengingat kejadian selain menjadi media dakwah dan syiar keagamaan yang efektif juga sebagai sarana yang terbukti mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan daerah. Kembali ditegaskan oleh Bupati bahwa pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran menciptakan nuansa religius dan menghadirkan suasana yang memberikan kesejukan batin bagi masyarakat serta dapat dijadikan sebagai ajang silaturahim yang mengandung nilai-nilai positif dalam memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan lintas etnis dan agama sebagai sesama masyarakat Kabupaten Muara Enim. urainya. Selanjutnya bupati Muara Enim juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pelatih dan official dari seluruh kecamatan kabupaten yang ikut dalam kegiatan ini atau berpartisipasi merupakan penyelenggara Musabaqah Tilawatil Quran ke 36 dan Pagelaran Seni Islam tingkat Kabupaten Muara Enim 2019 sebagaimana kegiatan itu merupakan salah satu dari bagian upaya pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan pembinaan sumber daya manusia di bidang keagamaan sehingga visi misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang #MERAKYAT dapat terwujud bersama kita bisa untuk Kabupaten Muara Enim. Sementara itu Plt Kepala Bagian Kesra Pemkab Muaraenim sekaligus panitia Zulfikar mengatakan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran XXXVI dan pergelaran seni islam tingkat Kabupaten Muara Enim dengan tema “Kita jadikan Kabupaten Muaraenim yang agamis” akan dilaksanakan di Kota Muara Enim dari tanggal 17 Maret -23 maret 2019. “Untuk pesertanya akan diikuti oleh peserta di 20 kecamatan yang ada di Muaraenim, dimana dimasing-masing kecamatan Kecamatan berjumlah 52 Orang termasuk pelatih dan official,dan untuk perlombaannya sendiri akan digelar di 12 masjid yang ada di kecamatan Muaraenim,” Katanya. (adv) semoga Allah SWT meridhoi,” tambahnya. Sementara itu berdasarkan pantauan, acara penutupan MTQ XXXVI yang digelar di Lapangan Merdeka Muaraenim siang itu sangat meriah. Saat tiba, Gubernur Sumsel besert rombongan langsung disambut dengan penampilan marching band dari anak-anak MIN 1 Muaraenim, dilanjutkan marching band SMAN 1 Muaraenim. Kemudian Gubernur Sumsel Herman Deru yang saat itu didampingi Bupati Muaraenim Ahmad Yani juga disuguhkan penampilan hapalan Surah Al Balaq dari para santri TPA Jamiatul Muhajirin Muaraenim. Hapalan anak-anak dengan suara yang merdu ini tak pelak memantik perhatian Herman Deru. Sambil mengetes bacaan anak-anak, Gubernur mengguyurkan bantuan untuk pembinaan TPA ini uang tunai senilai Rp 10 juta. Saat tanya jawab dengan para santri ini, Herman Deru meminta para santri yang ditunjuk untuk membaca Surah Al-Balaq ayat 13, 14 dan ayat 18. Dengan fasih anak-anak itupun membacakan ayat yang diminta beserta artinya dengan suara yang sangat merdu. “ Pemprov akan selalu mendukung acara seperti ini mulai dari STQ, MTQ biar anak-anak Muaraenim semakin melek Alquran,” tandasnya. (adv)

Profile for dahri maulana

Koran_rakyat_Edisi_April_2019  

Koran_rakyat_Edisi_April_2019  

Advertisement