Page 11

Sabtu Wage, 21 November 2015

Nasib Guru Honorer Memprihatinkan JAKARTA - Menyongsong peringatan Hari Guru Nasional 25 November nanti dan HUT ke-70 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), masih ada catatan-catatan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah saat ini. Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo kepada Wawasan, Jumat (20/11). Catatan itu, kata Sulistyo, di antaranya menyangkut nasib guru honorer (istilah pemerintah) istilah yang tidak terdapat dalam UU Guru dan Dosen maupun PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Pemerintah seharusnya tidak menggunakan istilah honorer untuk guru. Yang ada, kata dia, dalam PP 74 adalah Guru Tetap, yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu Foto: dok Sulistyo paling singkat dua tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada atau pemerintah daerah dan satuan administrasi pangkal pada melaksanakan tugas pokok sesatuan pendidikan yang memiliki bagai guru. izin pendirian dari pemerintah “Nah, guru tetap seperti ini

berhak memperoleh TPG atau tunjangan profesi guru berdasar PP 74 Pasal 15 Ayat (2) huruf d. Maka guru honorer yang sesungguhnya adalah guru tetap mestinya dapat ikut sertifikasi sehingga berkesempatan memperoleh TPG. Sayangnya kebijakan saat ini justru guru honorer tidak boleh ikut sertifikasi dan tidak berhak memperoleh TPG. Ini kebijakan yang menyesatkan,” kata Sulistiyo yang juga anggota DPD RI ini. ■ Peningkatan Mutu Berkenaan dengan peningkatan mutu dan pofesionalisme, Sulistiyo berpendapat bahwa sesungguhnya akhir 2015 ini seluruh guru sudah harus berkualifikasi S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik dengan di-biayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan UU Guru dan Dosen Pasal 82 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1). “Tetapi apa yang terjadi sekarang baru sekitar 50 persen guru bersertifikat pendidik dan 40 persen guru yang berkualifikasi

S1 tau D4. Pemerintah justru membuat kebijakan guru yang belum sertifikasi harus membayar sendiri yang belum berkualifikasi S1 atau D4 akan diberi sanksi,” tuturnya. Yang sudah bersertifikat pen-

didik pun TPG yang diterima tidak tepat waktu dan tidak tetap jumlah. Bahkan Kemdikbud membuat aturan guru yang sakit satu hari pun dipotong TPG-nya satu bulan. Guru yang umrah pada 27 September dan kembali

pada 10 Oktober dipotong dua bulan. Bahkan di Tangerang ada guru yang naik haji berangkat akhir bulan dan pulang awal bulan ketiga dipotong tiga bulan.■ Ct-jie

Jokowi Siap Hadiri HGN JAKARTA - Pada 25 November mendatang, insan pendidikan di Indonesia akan memperingati Hari Guru Nasional (HGN). Tahun ini, peringatan HGN mengusung tema “Guru Mulia Karena Karya” dengan dua rangkaian acara besar, yakni Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan serta Acara Puncak HGN. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemen-terian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan hadir pada Acara Puncak HGN, Selasa (24/11) mendatang di Istora Senayan, Jakarta.

“Presiden dijadwalkan hadir pukul 09.30 WIB dan itu sudah dirapatkan dengan rumah tangga kepresidenan. Acara puncak tersebut akan dihadiri total 10.926 peserta,” ujar Pranata, di Kemendikbud, Jumat (20/11). Para peserta tersebut, ungkap Pranata, terdiri atas masingmasing 1.000 peserta dari Disdik DKI Jakarta, Depok, dan Bogor, 500 peserta dari Disdik Tangerang dan Tangsel, 2.891 peserta simposium, 3.000 pe-serta dari asosiasi profesi, serta 1.035 peserta dari mendaftar online. Sehari sebelum perayaan puncak Hari Guru Nasional, panitia akan menghelat simposium yang akan dihadiri 4.391

peserta. Terdapat 250 karya guru, seperti metode pembelajaran, alat peraga pendidikan, inovasi pembelajaran, yang akan disajikan dan dipamerkan. “Pendaftar simposium ini online. Ada 3.366 pelamar, tetapi kami menyeleksi karya mereka dan hanya mema-merkan 250 karya. Sedangkan yang lainnya akan dipublikasikan melalui website,” ucapnya. Pranata menambahkan, tujuan simposium untuk pembelajaran. Pasalnya, selain mendapat hadiah, karya terbaik akan diunggah ke website sehingga bisa menjadi open source untuk peningkatan kualitas pendidikan.■ oz-jie

Mahasiswa Berpolitik, Tak Harus Berdemo SEMARANG- Untuk tahu dan terlibat dalam politik, mahasiswa diharapkan tidak harus terjun dalam politik praktis. Namun sebagai kelompok cendekiawan, harus lebih elegan dalam berpolitik. ‘’Menyuarakan aspirasi, tidak perlu turun ke jalan dengan demo. Jangan masuk dalam pusaran demokrasi yang kebablasan. Tapi sebagai akademisi, harus tahu bagaimana cara mendemonstrasikan aspirasi dengan lebih elegan. Caranya, bisa lewat tulisan, atau melakukan pencerahan kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara,’‘ jelas Rektor Unissula, Anis Malik Thoha, Jumat (20/11). Dia bicara itu dalam seminar SEMINAR: Plt Asisten Kesra Setda Provinsi Jateng Taufik Hidayat saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Miniatur Pemerintahan di Perguruan Tinggi, yang berlangsung di FE Unissula, bertajuk Miniatur Pemerintahan di Perguruan Tinggi yang Semarang, Jumat (20/11).■ Foto: Siti KH

berlangsung di Fakultas Ekonomi (FE) Unissula, Jalan Kaligawe, Semarang. Hadir dalam kesempatan itu, Wakil DPRD Jateng Sukirman dan Plt Asisten Kesra Setda Provinsi Jateng Taufik Hidayat. Lebih lanjut menurutnya, yang penting mahasiswa justru harus bisa menjunjung tinggi martabat bangsa di mata dunia. Sebab, mahasiswa ke depan akan menjadi pemimpin dan memegang pemerintahan negara ini. ‘’Mahasiswa juga harus bisa berdiplomasi dalam menyerukan apirasinya,’‘ jelasnya. Di satu sisi, yang terpenting dilakukan oleh mahasiswa adalah terus berkarya, berprestasi dan mengembangkan potensi diri. Apalagi saat ini, pemerintah menyediakan beasiswa,’‘ jelasnya.

■ Belajar Berdemokrasi Sementara itu Taufik Hidayat mengatakan, peran mahasiswa dan kampus sangat urgen dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Kontrol itu bisa dilakukan dengan damai, dalam menganalisa dan menyorot suatu kasus. Menurutnya, di satu sisi kampus adalah miniatur negara. Sehingga ada pemerintahan di dalamnya. Kegiatan kampus pun bisa seperti pemerintahan, ada legislatif dan eksekutif. Mahasiswa harus bisa belajar politik di dalamnya. Di antaranya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi lainnya dan didukung sejumlah kegiatan untuk belajar demokrasi. Termasuk menuangkan kritik, lewat koran atau majalah kampus.■ skh-jie

500 Siswa SMK Ikuti Uji Kompetensi Peserta KKP Diminta Mampu Berbahasa Internasional MUNTILAN – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menetapkan SMK Pangudi Luhur (PL) Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1). Di Jateng, ada tujuh SMK lain yang mendapatkan LSP P1. Diantaranya SMKN 7 Semarang, SMKN 6 Surakarta, SMKN 2 Purworejo, dan SMKN 2 Kota Magelang. “Kami menjadi satu-satunya sekolah swasta dan ini sebagai prestasi yang patut kami banggakan,” kata Kepala SMK PL Muntilan, Bruder Yustinus Tri Haryadi SPd, kemarin, didampingi Ignatius Triasnanto Ketua Tim Penguji (Asesor). Sebe-narnya, menurut dia, ada dua SMK yang diusulkan untuk meraih predikat LSP P1. Tetapi satu SMK lainnya, dinyatakan belum memenuhi

syarat, sehingga SMK PL menjadi satu-satu sekolah swasta yang menyandang status LSP P1. Terlepas dari itu, siswa atau sekolah (SMK) diwilayah ini, tidak perlu jauh-jauh lagi mengikuti ujian kompetensi. Dalam rangka peluncuran

LSP P1, SMK PL Muntilan mengadakan uji kompetensi bagi 500 siswa dari 25 SMK se Kabupaten Magelang. 17 SMK dari uji kompetensi teknik kendaraan ringan dan delapan lainnya masuk uji kompetensi teknik permesinan. ■ TB-jie

UJI KOMPETENSI: Para siswa SMK yang mengikuti uji kompetensi teknis kendaraan di SMK PL Muntilan. ■ Foto: Tri Budi Hartoyo

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan berpesan kepada para peserta Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) agar memiliki kemampuan berbahasa daerah, berbahasa nasional dan berbahasa internasional. Apalagi pada Januari 2016 nanti, kata dia, Indonesia akan resmi menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Bahasa internasional bukanlah bahasa asing, melainkan bahasa yang digunakan percakapan internasional,” kata Anies di Jakarta, kemarin. Di PBB, misalnya, ada enam bahasa internasional yang resmi digunakan yaitu bahasa Inggris, Arab, Cina, Prancis, Rusia dan Spanyol. ‘’Anda saat ini sedang

menyiapkan masa depan. Anda nanti tidak akan hanya jadi penonton, karena Anda bisa berkomunikasi dengan bahasa internasional,’‘ jelasnya. Untuk mampu menulis dan berbahasa internasional, lanjut dia, para peserta KKP untuk banyak membaca, karena pemimpin masa depan adalah orangorang yang bisa menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan. “Kita harus bisa menyampaikan gagasan kita dengan menulis. Jangan anggap menulis hanya untuk mereka yang ada di bidang sosial dan sastra,” tuturnya. Selain itu, Mendikbud juga memberikan tugas kepada para peserta KKP agar membuat tulisan tentang pengalaman mereka

selama mengikuti KKP. Para pengurus OSIS dari SMP, SMA dan SMK di 34 provinsi itu juga harus membuat curriculum vitae (CV) atau riwayat hidup. Setelah mereka menuliskan nama di CV, kata Mendikbud, di bawah nama itu mereka harus menulis satu paragraf yang mendeskripsikan secara singkat siapa diri mereka di tahun 2030. ‘’Siapa Anda pada tahun 2030? Misalnya tulis bahwa saya seorang Sarjana Kimia, menguasai teknik industri, memimpin komplek industrial dengan 15.000 karyawan, dan lain-lain. Saya meminta Anda menuliskan mimpi Anda dalam bentuk CV,’‘ terangnya.■ SMNetwork/nya-jie

Cegah Kebakaran dengan Konservasi Kubah Gambut SEMARANG – Pasal 28H ayat 1 Amandemen UUD 1945 dan pasal 64 UU Lingkungan Hidup No 32/2009, dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Hampir kurang lebih empat bulan masyarakat di wilayah Riau, Sumatera Selatan dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang terpapar kabut asap, akibat dari pembakaran lahan. Dampaknya pun bisa ditebak, jumlah penderita infeksi saluran nafas didaerah tersebut meningkat, bahkan ada yang meninggal dunia, 40 juta jiwa terkena dampak langsung, kerugian material hingga hilangnya sumber daya alam hutan,” papar dosen Governance Lingkungan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika Soegijapranata Hotmauli Sidabolak, dalam seminar “Pasca Kabut Asap : Tinjauan Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan”, di kampus Unika Bendan Dhuwur Semarang, Jumat (20/11). Namun ironisnya, ada beberapa pihak yang menuntup mata dengan kejadian tersebut, terma-

suk pemerintah. Salah satunya dengan program kebijakan proyek lahan gambut sejuta hektar. Kebijakan tersebut memperbolehkan para pengusaha atau investor untuk mengeringkan rawa-rawa gambut dan dialihfungsikan sebagai hutan tanaman industri, termasuk kelapa sawit. “Keuntungan menggiurkan dari industri kelapa sawit menyebabkan pembukaan dan perluasan kebun, cenderung dilakukan dengan cara-cara yang mudah dan murah, tanpa mempertimbangkan resiko lingkungan. Mulai dari perambahan, pembalakan, pengeringan rawa gambut hingga pembakaran hutan,” tandasnya. ■ Dicacah Sementara Ketua Kelompok Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan dan Gambut (Pokja Karhutla) Prof Dr Azwar Maas mengungkapkan kebakaran gambut terjadi karena kubah gambut dicacah dan diberi saluran pembuangan, sehinga air mengering. Selain itu lahan gambut di drainase untuk sawit dan hutan tanaman industry (HTI), sehingga tidak memperhatikan po-

sisinya terhadap zonasi satuan hidrologis. Akibatnya air tanah menyusut karena tidak ada sumber air pengisinya berupa luapan pasang surut, hujan atau kubah, sedangkan zona perakaran juga menjadi dangkal kering. Gambut yang semula suka air (hydrophilic) pun menjadi tidak suka air (hydrophobic), kering dan berdebu.” Tanaman penutup tanah, cover crop dan rumput atau semak menjadi kering karena zona perakarannya tidak mampu menyerap air. Ini yang menjadikan lahan gambut menjadi mudah dibakar,” paparnya. Melihat kondisi tersebut maka muncul beberapa solusi baik jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk solusi jangka pendek terkait permasalahan teknis kedaruratan, yaitu aplikasi teknis untuk mengatasi kebakaran. Jangka menengahnya prioritas utama terkait teknis non kedaruratan. Sedangkan untuk jangka panjang, yaitu membuat perencanaan strategis tentang bagaimana peraturan perundangan yang sebaiknya diterapkan, peraturan teknis, peraturan-peraturan lain yang mendukung

peraturan mendasar. Ahli Gambut Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut menambahkan, pemerintah sudah punya payung hukum penyelamatan gambut dari kebakaran, yakni PP No 71/2014

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. “Untuk itu kita berharap aturan ini bisa ditegakan,” tandasnya. Selain keduanya, hadir sebagai pembicara Endang Wahyati dengan materi ‘Tanggung Jawab Pe-

meirntah dalam Pelayanan Kesehatan pada Bencana Kabut Asap’, serta Prof Dr A Widianti S SH CN dengan ‘Penanggulangan Bencana Asap dalam Perspektif Anak dan Perempuan’. ■ rix-jie

MEMAPARKAN : Para pembicara dalam seminar “Pasca Kabut Asap : Tinjauan Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan”, di kampus Unika Bendan Dhuwur Semarang, Jumat (20/11). Foto Arixc Ardana

Profile for KORAN PAGI WAWASAN

WAWASAN 21 Nopember 2015  

KORAN WAWASAN

WAWASAN 21 Nopember 2015  

KORAN WAWASAN

Advertisement