Issuu on Google+

Mahfud MD Siap Bukabukaan dan Berharap KPK Segera Periksa MK website : www.korannusantara.com email : red_korannusantara @yahoo.com

Simak beritanya hal : 5

Harga : Rp. 2.500,- ( Jawa ) - Rp. 3.000,- ( Luar Jawa )

KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011.

Simak hal : 5

Yunus Husein

Simak hal : 5

Komisi A Siap Menerima dan Melakukan Pembahasan Sampai Pelepasan Surat Ijo

Dispendik Jatim Larang Ada Tarikan Biaya Saat PSB SD

PPATK Temukan Lima Transaksi Mencurigakan Dalam Kasus Suap Pembangunan Wisma Atlet

Lemsaneg: Informasi Harus Diperkuat Oleh Kebijakan Keamanan dan Kepastian Hukum

Bila Melanggar, Kepala Sekalahnya Dicopot Simak hal : 4

Harun

Armudji

Simak hal : 2

Hallo Nusantara

S. Wanto, Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi

Sebagai Anak Bangsa Kita Patut Bersyukur Terhadap Pancasila Beberapa hari lagi merupakan hari bersejarah yang tak pernah pudar dari ingatan kita, tepatnya pada tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahirnya falsafah dan dasar negara RI “Pancasila� sebagai ideologo bangsa Indonesia. Pancasila yang dikumandangkan kelahirannya pada 1 Juni 1945, sekitar kurang lebih 66 tahun yang lalu. Namun dalam seiring perjalanannya selama ini, timbul multi penafsiran terhadap Pancasila yang gagasannya waktu itu dipelopori salah satu tokonya adalah Bung Karno. Tapi yang jelas para pendiri bangsa ini berharap agar negara yang baru lahir waktu itu memiliki pegangan dasar yang kokoh untuk mempersatukan etnis yang ada, agama, dan ideologi. Ideologi adalah sebuah ilmu gagasan mengenai citacita sebuah negara yang di dalamnya berdasarkan karakteristik bangsa, dan tatanan geografis wilayah. Fakta sejarah negara Indonesia berideologi Pancasila disepakati Bersambung ke hal : 11

Izin Minimart dan Supermart Yang Jelas Melangar RTRK Lolos Terus, Ada Apanya Di Dinas CKTR? Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya, seharusnya tanpa harus menunggu perintah atasan sudah bisa melakukan operasi penertiban perijinan minimart dan supermart sebelum menjamur di Surabaya sampai di pelosok perkampungan. Apakah mereka sudah mengantongi Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) ataukah belum, Mestinya untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Kota ditertibkan dan ditutup saja supermart dan minimart tersebut. Surabaya - KN Demikian yang dikatakan pejabat Dinas Cipta Karya dan

Tata Ruang Pemkot Surabaya, kepada Koran Nusantara Bersambung hal : 11

Pemain Muda Indonesia Segera Merumput di Liga Eropa

Simak hal : 10

Bila Tak Ingin Bermasalah Dengan Hukum, Walikota Harus Berani Menyatakan Lelang Pasar Turi Batal Terkait pembangunan Pasar Turi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tampaknya bernasib baik, karena Walikota di untungkan oleh kakalahan Pemkot atas gugatan seorang peserta lelang Pasar Turi di Peradilan TUN Mahkamah Agung. Dengan demikian Walikota tidak perlu lagi dipusingkan untuk membatalkan lelang BGS (Bangun Guna Serah) atau yang populer disebut lelang BOT secara “abal-abal� yang diduga memelintir ketentuan hukum untuk kepentingan tertentu, karena Walikota sudah cukup punya alasan yang kuat untuk menyatakan lelang Pasar Turi batal. Surabaya - KN Selama ini soal pembangu nan kembali Pasar Turi tersebut sepertinya buah simalakama bagi Walikota Surabaya yang baru Tri Rismaharini, yang disebabkan proses awalnya salah. Sehingga dengan kekalahan Pemkot atas guga tan salah satu peserta lelang PT Gala Bumi Perkasa di peradilan TUN Mahkamah Agung tersebut, memudahkan Walikota Surabaya untuk menata kembali rencana pem bangunan Pasar Turi dan mengembalikan prosesnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dilain pihak dengan keka lahan Pemkot tersebut dapat

memperkuat dugaan bahwa lelang Pasar Turi telah di lakukan dengan cara melawan hukum, karena proses lelang nya tidak menggunakan prose dur atau tata cara lelang BOT yang benar dan sesuai aturan dalam Permendagri 22 Tahun 2009 tentang tatacara kerja sama Pemkot dengan pihak ketiga dan PP 38 tahun 2008, perubahan dari PP 36 tahun 2006 serta Permendagri 17 tahun 2007 tentang pengelo laan barang milik daerah dan Peraturan Menteri Keuangan no. 96 tahun 2007 tentang tatacara kerjasama BOT. Seperti diketahui, kekala han Pemkot atas gugatan PT Gala Bumi Perkasa tersebut

pernah ramai diberitakan di berbagai media cetak dan

elektronik di Surabaya, karena itu untuk menyelamatkan 5.000 orang pedagang Pasar Turi, Walikota harus berani bersikap membatalkan lelang Pasar Turi, kemudian melaku kan lelang BGS ulang sesuai dengan mekanisme lalang BGS yang diatur dalam keten tuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak jadi

malapetaka terjerat hokum dikemudian hari. Seperti diketahui kesala han Pemkot Surabaya saat melakukan lelang Pasar Turi menggunakan dokumen lelang yang diatur dalam kepres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Bersambung ke hal : 11

Proyek PL Di Dinas Pertanian Diberikan Kepada Orang-Orang Titipan Surabaya - KN Ironis, disaat rekanan Pemkot yang biasanya mendapatkan proyek melalui PL menjerit karena proyek di Pemkot di sewakelolakan. Pasalnya, melalui sewakelola, mereka akan mati tak kebagian pekerjaan proyek di Pemkot. Sedangkan pekerjaan proyek sewakelola yang dijalankan Pemkot itu justru lebih berpihak pada orang-orang Pemkot sendiri, apalagi orang yang dekat dengan pejabat di lingkungan Pemkot. Ini yang berpeluang

terjadinya KKN. Tetapi disaat para rekanan menjerit karena tidak kebagian proyek PL, justru pekerjaan PL di Dinas Pertanian itu tidak diberikan kepada rekanan Pemkot, melainkan diberikan kepada orang-orang titipan pejabat. Hal ini diketahui dari ocehan salah satu rekanan yang tahun-tahun sebelumnya mendapat proyek PL Dinas tersebut. Namun ketika rekanan tersebut menemui Kabid Bersambung ke hal : 11

Jadilah Pemimpin Yang Bijak Kemajuan peradaban zaman membawa pengaruh global terhadap pola pikir dalam kehidupan bersosialisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua bagaimana kita membentengi diri sedemikian agar tidak terpengaruh hal-hal yang dapat mempengaruhi cara pandang dan berfikir kita. Demokrasi dalam hal ini merupakan bentuk kebabasan, bukan berarti kebebasan itu tidak ada batasannya semua ada aturan mainnya yang mana demokrasi itu sendiri merupakan bentuk penentuan pendapat ataupun gagasan. Tapi perlu juga kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum semua ada

aturan yang mengatur pada bidang dan fungsinya. Banyak kalangan yang mengatakan, bahkan mengatas namakan memperjuangkan demokrasi, tapi apakah mereka paham dan mengerti demokrasi itu sendiri. Menyuarakan memperjuangkan nasib rakyat rakyat mana yang mereka perjuangkan, jadi kita harus berfikir rasional jangan asal berbicara atas nama demokrasi karena berbicara teori itu lebih mudah dari pada menjalankannya. Inilah saatnya kita semua anak bangsa memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Bersambung ke hal : 11


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Antisipasi NII, Polrestabes Terjunkan 168 Anggota Babinkamtibmas

Surabaya – KN Untuk mengatisipasi dan mempersempit ruang gerak dari Negara Islam Indonesia (NII) tidak masuk wilayah Surabaya, Jajaran Polrestabes Surabaya menyiapkan seba nyak 168 anggota Babinkam tibmas untuk diturunkan ke semua kelurahan di kota Surabaya. “Sejak satu minggu lalu sebanyak 168 anggota Babin kamtibmas diterjunkan ke kelurahan untuk melakukan sosialisasi terkait bahaya gerakan NII,”ujar Kapolres tabes Surabaya, Kombes Pol Coki Manurung kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (20/5), lalu. Dikatakannya, dalam sosialisasi itu mereka dibekali materi sebanyak 16 Slide. Materinya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait Ciri-ciri gerakan NII, Metode Rekrutmen, Karak teristik NII hingga masalah cuci otak atau Brain Wash. Tak

hanya itu, Babinkamtibmas juga dibekali bagaimana ciri-ciri remaja yang terkena gerakan NII itu. Tujuannya adalah mem berikan pemahaman kepada masyarakat atas gerakan tersebut. Menurut Kombes Coki Manurung, Babinkam tibmas ini juga menggandeng sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh agama, Gerakan Karang Taruna dan forumforum pengajian. “Gerakan ini dapat dibrantas dengan kerjasama orang tua agar memantau keberadaan putra-putrinya agar tidak terjebak ke dalam gerakan NII. Terutama para orang tua yang memiliki anak yang tidak bertempat tinggal di satu wilayah. Misalnya, kuliah di luar kota,”tegasnya. Terhadap gerakan NII, Coki mengatakan, memang paling banyak dijerat dengan KUHP pasal 378 tentang penipuan. Sebab dari beberapa kasus yang ada unsur-unsur nya terpenuhi. Sementara jika dijerat dengan KUHP pasal 107 tentang Makar maka unsurunsurnya harus terpenuhi. Misalnya, ditemukan dokumen tertulis atau per nyataan yang menyatakan pindah ideologi dari NKRI ke NII. “Kalau dijerat dengan pasal makar maka harus ditemukan dokumen-doku men. Jika tidak selama ini ya dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan,” ujar Kapolrestabes Kombes Pol Coki manurung. (anto)

Pemberantasan Sarang Nyamuk Merupakan Program Utama Berantas DB

Surabaya – KN Upaya untuk meng antisipasi penyakit demam berdarah yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti belakangan ini, Dinas Kese hatan (Dinkes) Kota Surabaya mengintensifkan pengawasan dengan membentuk tim pe mantau jentik di lingkungan masyarakat sampai lingkungan sekolah. “Kami sudah adakan pelatihan dan pemberian pengetahuan pada ibu-ibu dan juga guru dan siswa yang ada di sekolah untuk menginten sifkan pengawasan nyamuk aedes aegypti, “ kata Kepala Dinkes Kota Surabaya, dr Esty Martina Rachmie di Surabaya, Senin (23/5). Dikatakannya tugas juru pantau jentik ini bukan sekadar melakukan monitoring, tetapi juga memberikan penyuluhan pada masyarakat akan pen tingnya pemberantasan sarang nyamuk seperti mengubur kaleng dan botol bekas, serta membersihkan tempat penyim panan air. Pemberantasan sarang nyamuk merupakan progam utama untuk memberantas penyakit DB. Sebab dengan mekanisme seperti itu nyamuk dewasa tak akan bisa menetaskan telurnya menjadi nyamuk baru. “Nyamuk ini

suka pada genangan air bersih, di sanalah mereka bertelur,” tuturnya. Untuk di sekolah, pihak nya membentuk tim yang meru pakan siswa pemantau jentik atau disebut juga wamentik. Sedangkan untuk di rumah dibentuk ibu pemantau jentik (bumantik). Dengan keterli batan petugas pemantau jentik ini diharapkan antisipasi bisa cepat dilakukan sehingga nyamuk tidak terlanjur menjadi besar. Dibentuknya tim pemantau jentik baik di lingkungan kecil seperti rumah maupun sekolah karena kedua lingkungan tersebut merupa kan tempat yang biasanya sering menjadi kawasan wabah nyamuk. “Inilah yang berupaya kita lakukan selain dengan fogging” ungkapnya. Berdasarkan data Dinkes Kota Surabaya, jumlah penderita penyakit DB selama Februari-Maret 2011 tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 289 orang. Data penderita DB tersebut terhimpun berdasar kan pasien yang berobat di Puskesmas hingga seluruh rumah sakit di Surabaya. Sedangkan jumlah pasien terbanyak masih ber asal dari kecamatan yang padat permukiman dan memiliki penduduk yang besar, yakni di Kecamatan Tandes, Kremba ngan dan Sawahan. Di Kecama tan Tandes, warga yang terkena DB mencapai 30 orang, sedangkan di Kecamatan Sawahan sebanyak 27 orang dan Kecamatan Krembangan 24 orang. (sus)

SURABAYA

Halaman : 02

Komisi A Siap Menerima dan Melakukan Pembahasan Sampai Pelepasan Surat Ijo Rencana pencabutan status tanah surat ijo oleh Pemkot Surabaya masih menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, utamanya mereka yang tempat tinggalnya di atas lahan berstatus surat ijo. Pasalnya, janji Pemkot hingga kini untuk mencabut surat ijo tak kunjung terealisasi. Surabaya - KN Sebagai upaya pencabutan surat ijo, Pemkot Surabaya sudah mengajukan usulan Raperda Pencabutan Surat Ijo ke DPRD Surabaya. Usulan tersebut lantas ditindaklanjuti

dengan membentuk panitia khusus (Pansus) pembahasan Raperda Pencabutan Surat Ijo. Dimana susunan anggota pansusnya dari anggota Komisi D DPRD Surabaya. Hanya saja, pembahasan

Dewan Tuding Pemkot Tak Serius Bahas RPJMD Surabaya - KN DPRD Surabaya menu ding Pemkot Surabaya tidak serius dalam menyusun Raperda Rencana Pembangu nan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015. Dalam penyajian data RPJMD itu, Pemkot diketahui masih menggunakan data usang. Hal ini disampaikan ang gota Panitia Khusus (Pansus) Raperda RPJMD DPRD Surabaya Tri Setijo Puruwito, tak hanya menggunakan data lama, Pemkot juga tak menyera gamkan tahun pengambilan datanya. Hasil itu tentu saja sangat berpengaruh pada tingginya margin error hasil akhirnya. “Ini bukti kinerja Pemkot asal-asalan. Misalnya untuk data proporsi penduduk

Tri Setijo Puruwito

dengan tingkat pendapatan yang kurang dari satu dollar per kapita per hari, yang digunakan data BPS 2008. Data ini tak fair,” ujarya. Dengan data lama itu, Pemkot justru mengklaim bisa mencapai target menurunkan jumlah penduduk yang berpenghasilan rendah. Sementara untuk mendapat data 2010 itu, Pemkot mengaku

kesulitan. Padahal pada sajian yang lain, terkait rasio kesempatan kerja, pemkot justru menyajikannya dengan data BPS 2010. “Ini harus ada keseragaman data,” tegas Tri Setijo Puruwito. Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini juga menuding, Pemkot dalam menyusun RPJMD ini tak mau susah. Ada beberapa masalah yang tak disajikan dalam data dari tahun manapun. Seperti masalah kemiskinan yang tanpa data, namun Pemkot menyimpulkan berhasil mengurangi angka kemis kinan. Karena itu, Tri meminta Pemkot lebih serius dalam membahas RPJMD. Karena RPJMD itu sangat berperan pada pembangunan kota ke depan. (Jack)

Komisi B DPRD Surabaya Sidak Pantau Langsung Pembayaran Pajak

Surabaya KN Komisi B DPRD Surabaya sidak pantau langsung pem bayaran pajak. Sidak yang dilakukan Komisi B ini merupakan kepedulianya dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Di Komisi yang membidangi masalah perekonomian dan keuangan ini ditentukan atas target pendapatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya yang kemudian dituangkan dalam APBD. Salah satu target yang ditetapkan itu adalah pendapa tan daerah yang salah satu item di dalamnya adalah pajak daerah. Item ini masuk dalam tugas pokok dan funsgi (tupoksi) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

(DPPK) Surabaya. Dinas yang bisa disebut sebagai benda haranya Pemkot Surabaya ini memiliki kewajiban memenuhi target yang telah ditetapkan. Tetapi Komisi B tidak lepas tangan. Dalam mematok target pendapatan tidak asal gedok, melainkan memperhitungkan potensi yang ada. “Meski demikian, Komisi ini pun juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong agar target bisa tercapai. Salah satunya dengan mendatangi DPPK pada 29 April lalu. Kami harus memas tikan semuanya berjalan ba gus. Selain target tercapai, jangan melupakan pelayanan yang terbaik kepada masyara kat, ungkap Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud.

Kedatangan Komisi B di DPPK ini merupakan respons aspirasi yang ditampung dari masyarakat. Machmud menga takan sebelumnya sudah ada keluhan tentang proses pembayaran pajak, salah satunya Pajak Bumi Bangunan (PBB). Dari aspirasi yang masuk, masyarakat kesulitan melakukan pembayaran. “Kami ingin tahu langsung, kesulitannya di mana dan kenapa bisa seperti itu,” tambahnya. Ketua Komisi B yang juga Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya ini menerangkan salah satu yang dialami oleh warga. Ceritanya ada warga yang ingin membayar PBB di UPTD tetapi ditolak karena dinilai ada tunggakan. Wajib Pajak (WP) ini kemudian disarankan membayar langsung ke DPPK. Padahal, WP ini mengaku tidak memiliki tunggakan. Pembayaran sebelumnya sudah ia lunasi via bank. Mochammad Machmud mengatakan, tidak semestinya Pemkot meng - ombangambingkan Wajib Pajak. “Kalau ini proses menuju perbaikan, tidak masalah. Tapi jangan WP dikorbankan, disuruh ke sana kemari,” Bersambung ke hal : 6

Raperda yang dilakukan pansus di Komisi D tidak sampai tuntas, dan akhirnya berkas-berkas Raperda dikem balikan ke Pemkot Surabaya. Tak tuntasnya pembahasan sampai pengembalian berkas itu, sudah terjadi sebanyak tiga kali. Mentahnya pembahasan Raperda oleh pansus di Komisi D sampai tiga kali sangat disayangkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Armudji. Menurutnya, de ngan mentahnya pembahasan Raperda Pencabutan Surat Ijo sampai tiga kali itu cukup menunjukkan ketidakseriusan Pansus dalam melakukan pembahasan. “Patut kita sayangkan, dilimpahkan ke Komisi D sampai mentah tiga kali. Artinya Komisi D tidak sungguh-sungguh dalam membahas surat ijo,” kata Armudji saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Senin (23/5). Untuk itu, jika nanti Pemkot Surabaya kembali menyerahakan draf Raperda Pencabutan Surat Ijo ke DPRD Surabaya, pihak Komisi A menyatakan siap meneriman dan melakukan pembahasan sampai tuntas. “Kalau nanti diserahkan lagi ke dewan, kita siap menangani surat ijo dan pembahasan Raperdanya sampai tuntas,” tandas Armudji. Politisi anggota dewan dari Fraksi PDIP ini memaparkan, pihaknya sanggup menyelesaikan per soalan surat ijo dengan alasan sudah mengetahui seluk beluk pertanahan di Surabaya. “Sebenarnya masalah tanah kita tahu, dan raperda sudah diajukan. Tapi kenapa di Komisi D dikembalikan? Saya tidak tahu ada apa kok tidak sampai tuntas,” katanya. Lebih lanjut Armudji menegaskan, jika nanti pihaknya diserahi untuk melakukan pembahasan Raper da itu, ia berjanji akan melaku kannya sampai tuntas. “Sejak awal kita ingin minta ini

dipansuskan lagi. Tanpa didesak masyarakat pun kita akan lepas,” tegasnya. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, masih belum jelasnya kapan realiasasi pencabutan status tanah surat ijo oleh Pemkot Surabaya kembali menimbulkan reaksi warga. Khususnya warga yang tempat tinggalnya berada di lahan surat ijo. Warga berharap bisa bertemu lang sung Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk membicara kan persoalan pencabutan status surat ijo yang hingga kini masih mengambang itu. Harapan warga itu diketahui dari kegiatan konsolidasi yang digelar di sebuah toko di Jl Bratang Gede Surabaya. “Kami minta Walikota bersedia menerima kami untuk membicarakan masalah surat ijo,” kata Ketua Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo, Bambang Sudibyo. Puluhan warga terlihat antusias mengikuti kegiatan konsolidasi. Mereka berasal dari beberapa daerah di Surabaya. Diantaranya, Nga gel Rejo, Jagir, Gubeng Kertajaya, Gubeng Airlangga, Dharmawangsa, Barata Jaya, Tambak Segaran, Wonorejo, Tempel Sukorejo, Dukuh Kupang, Karang Empat, Perak Barat, Perak Timur, Peneleh, Kusuma Bangsa, Pasar Kembang, Pucang Anom dan Gubeng Jaya. Menurut Bambang, sta tus surat ijo hanya bentuk mobilisasi pendapatan daerah dengan cara menyewakan tanah yang bukan milik Pemkot Surabaya. Dengan dihapus nya status surat ijo, bukan hanya pendapatan Pemkot Surabaya yang berkurang, tetapi justru beban ekonomi warga juga akan semakin ringan. “Kredibilitas Pemkot akan dijunjung tinggi oleh warga jika mencabut surat ijo. Tapi jika tetap diterapkan, maka terjadi pemaksaan secara struktural,” pungkasnya. (anto/wd/adv)

APBI Khawatirkan Kebijakan Baru Dispenda Soal PBBKB Disalahgunakan Surabaya – KN Kebijakan Dinas Pen dapatan Daerah (Dispenda) tentang besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen dikalikan dengan harga pokok dan jumlah bahan bakar yang dijual disorot tajam Asosiasi Pelayanan Bungker Indonesia (APBI) Bahkan Asosiasi Pelaya nan Bungker Indonesia (AP BI) mengaku khawatir kebija kan tersebut disalah gunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi. “Jika kondisi ini dibiarkan, yang rugi pemerintah ter masuk merugikan masyarakat Jawa Timur,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) APBI, Sofyano Zakaria, Minggu (22/ 5/2011). Berdasarkan surat dari Dispenda Jatim nomor 970/

14605/120.22/2011 tertanggal 17 Mei 2011, bahwa penjualan bahan bakar untuk kendaraan bermotor jenis kapal, trans portasi laut, angkutan sungai dan danau dikenakan PBBKB sebesar 5 persen dikalikan harga pengenaan pajak di kalikan jumlah bahan bakar yang dijual. PBBKB 5 persen tersebut tak berlaku bagi penjualan bahan bakar untuk kapal penangkap ikan. “Kita khawatir, kalau penerapan tarif 5 persen x 17 berpotensi disalahgunakan oleh penjual bahan bakar non subsidi. Tindakan ini bisa mengarah ke manipulasi pajak,” tuturnya. “Dengan besaran tarif itu, harga jual mereka akan murah tapi berpotensi merugikan pemerintah daerah,” jelasnya. (bud)


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Forum Rektor PTN se-Jatim Usulkan P4 Diajarkan Lagi

Surabaya – KN Semakin pudarnya nilai kebangsaan di dunia pendidi kan membuat Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Jawa Timur yang tergabung dalam Paguyuban Rektor PTN Jatim mengu sulkan mata pelajaran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) diajar kan lagi di sekolah dengan metode non-doktrinisasi. “Rektor dari sembilan PTN se-Jatim sepakat mengawal empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, Bhin neka Tunggal Ika, dan NKRI melalui usulan konkret,” kata Wakil Rektor I Unair Prof Dr Achmad Syahrani MS kepada wartawan di Surabaya, Jumat lalu. Disela peluncuran Web Blog Guru Indonesia menyam but Harkitnas, ia menjelaskan

usulan konkret yang dibahas rektor se-Jatim dalam perte muan rutin di kampus Unair pada Kamis (19/5) antara lain pengajaran P4 non-doktrini sasi sebagai implementasi Empat Pilar Kebangsaan. “Kami juga mengusulkan Upacara Bendera pada setiap hari Senin dijadikan tradisi lagi, termasuk menyanyikan lagu kebangsaan harus menjadi pembiasaan di dunia pendidi kan,” katanya. Menurut dia, usulan itu akan dimatangkan para rektor PTN se-Jatim untuk diimple mentasikan dan juga disam paikan ke Majelis Rektor PTN se-Indonesia serta diteruskan ke Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas. “Materi P4 nantinya akam mengedepankan keteladanan, kemajemukan, dan nilai-nilai puncak yang digali bangsa ini, apalagi kita mempunyai Laboratorium Pancasila di Universitas Negeri Malang,” katanya. Selain itu, Unair juga akan menjadi tuan rumah Kongres III Pancasila pada 31 Mei - 1 Juni mendatang yang akan dihadiri Ketua MPR Taufiq Kiemas, Mendagri Gamawan Fauzi, Prof Syafii Ma‘arif, Prof Bersambung ke hal : 6

Pemprov Dan Pusat Cari Solusi Terbaik Soal Tol Tengah Kota

Surabaya – KN Pro kontra rencana pem bangunan tol tengah kota di Surabaya yang akan dibangun di atas rel kereta api, dan sebelumnya menimbulkan banyak polemik itu kini Pemprov Jatim bersama de ngan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membahas alternatifnya. Rencanaya tol tengah kota tetap akan dibangun di atas rel mulai dari Juanda – Waru - A Yani. Namun dari kawasan Wonokromo-Gubeng sampai Semut karena di anggap wilayahnya terlalu padat, sehingga ada opsi lain untuk rencana pembangunan tol tengah kota dari Wono kromo dibangun di atas sungai. Gubenur Jatim Soekarwo saat ditemui di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (24/ 5) mengatakan, opsi pem bangunan tol di atas sungai itu bisa menjadi contoh solusi. Prinsipnya, kini Pemprov dan Pemerintah Pusat terus mencari opsi dan solusi yang terbaik untuk membangun tol, dan tidak harus di tengah kota sehingga tidak ada resiko penggusuran. Dalam hal ini, kata Soekarwo, otoritas pengatu ran pembangunan jalan tol ini adalah Kementerian PU. “Mumpung sekarang Pak Sekjen Kementerian PU hadir, maka kami akan berkoordinasi untuk mencari opsi dan solusi terbaik untuk tol tengah kota di Surabaya ini,” katanya. Sekjen Kementerian PU, Agoes Widjanarko menjelask an, target awalnya memang tol lintas tengah ini dibangun di atas rel. Namun adanya pro kontra, maka pembangunan di atas sungai cukup bagus untuk dijadikan opsi selan

jutnya. Ini karena dengan pembangunan di atas sungai tak perlu pembebasan lahan warga dan bisa jadi solusi terbaik. Agoes Widjanarko me ngatakan, untuk rencana pembangunannya dari wila yah Wonokromo bisa dibangun di atas Kali Wono kromo atau Kali Jagir sampai ke jalur MERR (Middle East Ring Road) hingga ke Jembatan Suramadu. Selain itu, bisa dijadikan opsi pula untuk pembangunan tol di atas sungai dari WonokromoGubeng lewat Kali Mas. “Tol di atas sungai ini juga bisa dikembangkan untuk melanjutkan jalur jika di tengah kota dianggap terlalu padat dari Wonokromo-GubengSemut yang rencana awal dibangun diatas rel,” ujarnya. Namun menurut Agoes, semua opsi ini harus ditin daklanjuti oleh Gubernur Jatim untuk berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Mengenai target Pemkot Surabaya yang bersikukuh untuk memprio ritaskan pembangunan Ling kar Timur dan Lingkar Barat juga diapresiasi positif olehnya. Untuk pembangunan jalur Lingkar Barat yang juga melintasi Legundi-Bunder Gresik ini juga cukup bagus. “Kalau Legundi Bunder jalannya bisa diperlebar dan diperbaiki, maka ini bisa nyambung dengan Tol Surabaya-Mojokerto dan Jalur Pantura, jadi bisa klop,” katanya. Seperti diketahui, jalur Legundi-Bunder yang menjadi jalur alternatif sepanjang 25,5 kilometer itu akan dilebarkan hingga mencapai tujuh meter dengan menggunakan APBD Provinsi Jatim 2011. (yok)

SURABAYA

Halaman : 03

Pansus DPRD BuatAturan Baru

Pejabat Yang Persulit Warga Urus Administrasi Kependudukan Didenda Rp. 1 Juta Surabaya - KN Dalam Raperda Adminis trasi Kependudukan, Panitia Khusus DPRD Surabaya sudah menetapkan agar kepas tian pengurusan administrasi tersebut harus selesai tujuh hari. Hal ini guna mempertegas regulasi untuk pelayanan umum tersebut. Tak hanya itu, Panitia Khusus DPRD juga membuat aturan memberlakukan sanksi

bagi petugas atau pejabat yang mengurusi masalah pelayanan umum tersebut. Selama ini, kata Ketua Panitia Khusus Agus Santoso, jika masyarakat ter lambat mengurus KTP, pasti akan kena denda, jadi sebaliknya jika petugas pelaya nan umum yang menangani pengurusan adminitrasi ke pendudukan tidak tepat sesuai aturan akan dikenai sanksi. “Pada aturan yang lama,

masyarakat selalu dirugikan. Tapi tak ada imbal baliknya dari petugas atau pejabat yang mengurusi administrasi kepen dudukan. Karena itu, kita juga mengusulkan sanksi untuk pejabat atau petugasnya,” kata Agus Santoso. Dalam Raperda itu, pejabat tidak boleh memersulit warga yang mengurus haknya. Jika terbukti memersulit hingga masyarakat sulit mendapatkan

administrasi kependudukan, maka Panitia Khusus mengatur masalah sanksi atau denda bagi pejabat yang bersang kutan, baik itu pejabat Dipen duk capil, Kecamatan maupun di Kelurahan. “Kita tetapkan agar yang menghambat masyarakat terkait pengurusan adminis trasi kependudukan, didenda Rp 1 juta,” jelas Agus Santoso. (Jack)

Komisi C DPRD Surabaya Perjuangkan Revitalisasi Pasar Tunjungan Komisi C DPRD Surabaya terus memerjuangkan tentang pembangunan fisik kota, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Salah satunya tentang pentingnya revitalisasi Pasar Tunjungan. Bila PD Pasar Surya tidak mampu mencarikan investor untuk membangun pasar yang kini kondisinya memprihatinkan itu, Komisi C bakal merekomendasikan penggelontoran anggaran untuk pembangunan pasar tersebut dengan sistem multiyears. Surabaya – KN Pasar Tunjungan adalah salah satu pasar yang terletak di pusat kota. Namun dibandingkan pasar lain, misalnya Pasar Genteng, kondisi Pasar Tunjungan sangat memprihatinkan. Bertahun-tahun sejak tahun 1980-an pasar ini mati suri. Bangunannya banyak yang rusak, 70 persen stan tutup dan pengunjung pun otomatis enggan mengunjungi pasar ini. Minggu lalu, Komisi C melakukan sidak ke pasar ini. Anggota dewan dari Komisi

bidang pembangunan ini, ingin melihat langsung kondisi di lapangan. “Ternyata kondisi nya memang memprihatinkan,”

kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy. Dewan mengambil lang kah cepat. Sebab, Komisi C tidak ingin situasi pasar di tengah kota seperti itu dibiarkan berlarut larut. Hal ini mengingat Pasar Tunjungan sebetulnya sudah mati suri sejak beberapa tahun silam. Faktanya PD Pasar Surya sebagai pengelola pasar tersebut belum mampu mela kukan revitalisasi. Padahal rencana revitalisasi sudah direncanakan sejak bertahun-

Akibat Miss Communication, Publikasi Pariwisata Kota Surabaya Minim

Surabaya – KN Kesamaan langkah pandangan adalah salah satu hal yang sangat penting. Kalau tidak antara satu bidang dengan bidang yang lain akan saling berjalan sendiri-sendiri. Bahkan tidak jarang akan terjadi Mis Communication. Ini berlaku juga bagi industri pariwisata di Kota Surabaya. Kesuksesan industri pariwisata juga akan mem berikan dampak pada bisnis hotel di Surabaya. Namun antara Pemerintah Kota Surabaya, Propinsi Jatim dan pengusaha juga harus membangun komunikasi yang terintegrasi. Bahan inilah yang menjadi agenda pembicaraan Casa Grande asosiasi para

General Manager (GM) dari hotel-hotel berbintang dan Golf Course dari Jatim. “Kita butuh support dari goverment (pemerintah, Red) untuk membangun pariwisata Surabaya. Kalau misal pariwisata di Surabaya jelas, kami juga akan mudah menarik turis untuk datang dan berwisata ke Surabaya,” kata General Manager Ciputra Golf, Club & Hotel Surabaya, Natalia C Tanudjaja saat ditemui di Ballroom lantai 2 Java Paragon Hotel, Sabtu pekan lalu. Bila Yogjakarta memiliki kraton dan banyak candi, lanjut Natalia, Bandung dengan pusat belanja outlet, Bali dengan adat tradisionalnya, lalu Surabaya menawarkan

apa? Selama ini, pengunjung Ciputra Golf, Club & Hotel lebih didominasi oleh pebisnis saja. Natalia dan beberapa GM hotel-hotel berbintang tak keberatan bila harus menge luarkan dana untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan Provinsi. Namun, yang mereka harapkan yakni adanya alur komunikasi untuk promosi dan marketting. “Promosi dan marketing itu sangat perlu supaya para turis tahu, agenda atau jadwal acara kesenian atau bahkan hari jadi kota. Bisa dengan memasang billboard di pinggir jalan, lewat media, apapun, yang penting, let’s the public as specially tourist know it,” terang General Manager JW Marriott Surabaya, Albert Kaindlbauer. Sementara di acara yang sama, Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur, Susari ningsih tak menyangkal masih ada miss communication antara pihak-pihak yang terkait. Menurutnya, memang perlu adanya pembenahan untuk menunjang keperluan promosi di Jawa Timur, termasuk Surabaya. “Buku ataupun jadwal even tahunan kami memang diusahakan selalu di-update tiap tahun, namun pasti ada kendala saat promosi keluar. Maka kami sangat membutuh kan dukungan dan kerjasama dari para pengusaha dan juga masyarakat untuk mensukses kan promosi kota dan provinsi,” tutur Susariningsih. (bud)

tahun yang lalu. “Masa pasar milik pemerintah pas di pusat kota kok mati? Jika PD Pasar tidak mampu mencari investor, kami akan memperjuangkan untuk membangun pasar ini dengan dana APBD,” terang Simon. Alasan yang dikemuka kan Simon cukup sederhana. APBD Surabaya memiliki salah satu kekuatan yang terbesar se-Indonesia. Bahkan dengan APBD, Pemkot mampu mem bangun Surabaya Sport Centre (SSC) dengan biaya sebesar Rp 452 miliar. “Membangun SSC saja Surabaya mampu, apalagi membangun pasar,” cetusnya. Menurut Simon, Komisi C pun sudah memiliki mimpi terhadap pasar ini. Setelah revitalisasi, pihaknya akan mengajukan draf agar Pasar Tunjungan diubah menjadi pusat seni dan handycraft. Simon mengatakan, mereka yang boleh berdagang di Pasar Tunjungan nanti adalah para pedagang kecil, logika berpikirnya sederhana. Ia menyebutkan pedagang kecil harus diberikan tempat yang bagus agar bisa berkembang. “Pedagang kecil jangan ditaruh di tempat yang jelek. Kalau seperti itu, kapan mereka bisa berkembang dan maju?,”

katanya. Mimpi ini didasari dari hasil studi banding Komisi C ke Pasar Kumbasari, Denpasar, Bali. Menurut dia, pengelolaan pasar Kumbasari sangat bagus. Nantinya Pasar Tunjungan akan dikonsep seperti di pasar tersebut, yang dilengkapi pula dengan penyajian cara membuat handycraft atau semacam workshop. “Pengunjung yang ingin membeli bisa langsung tahu cara pembuatannya. Mereka akan membeli, sekaligus bisa belajar,” tambah Simon. Hal yang sama dilontarkan Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar. Ia menyesalkan aset daerah yang terbengkalai karena tidak dimanfaatkan dengan baik. “Ironis jika Pemkot banyak mengeluarkan izin terhadap pasar moderen, tetapi serbaliknaya justru pasar milik sendiri tidak terawat,” kata Alim. Sachirul Alim Anwar menegaskan, harus ada langkah penyelamatan aset. Kata Alim, pasar bisa pula dijadikan pusat perkulakan untuk wilayah Surabaya dan bahkan Indo nesia Timur. Bisa pula dijadikan pusat perkulakan perangkat TI (teknologi dan informasi) atau yang lainnya. (anto/Jack/adv)

Festival Rujak Uleg Peringati Hari jadi Kota Surabaya Ke 718 Diikuti 1500 Peserta Surabaya – KN Festival Rujak Uleg Surabaya 2011 yang digelar di sepanjang Jl Kembang Jepun, Minggu 22-5), dikikuti siktar 1500 peserta. Festival rujak uleg ini digelar meramaikan hari Jadi Kota Surabaya Ke 718. Acara yang dibuka oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini ini diharapkan bisa melestarikan makanan khas Surabaya. “Kita harus bisa melestarikan khasanah budaya ini ke anak cucu kita, jangan sampai terputus,” kata Risma, Minggu (22/5). Risma mengharapkan Kota Surabaya boleh semaju apa pun, tapi jangan pernah lupa akan sejarah. “Kita boleh maju, Surabaya boleh modern, tapi kita tidak boleh lupa sejarah,” tambahnya. Setelah itu Walikota Surabaya Tri Rismaharini didampingi istri Wakil Walikota Diah Katarina menghampiri cobek besar. Mereka menge lilingi cobek besar dan mulai

membuat rujak di dalam cobek berdiameter 1 meter itu. “Wah rasanya gak karu-karuan ini, tapi kita senang bisa kumpul bersama warga Surabaya,” ujar Diah Katarina saat ditemui wartawan usai ngulek rujak bersama Risma. Dalam acara tersebut sekitar 200 personel gabungan dari Polrestabes Surabaya, Sat Linmas dan Dishub Kota Surabaya dikerahkan untuk melancarkan jalannya acara. Acara tersebut juga memecah kan rekor MURI dalam kategori Rujak Uleg dengan peserta terbanyak. Berbagai instansi di Surabaya ikut meramaikan kegiatan tahunan ini, yakni mulai dari instansi Pendidikan, Rumah Sakit, Pemkot, Bank hingga kelurahan berbaur untuk bersama-sama meracik rujak uleg. Salah satunya dari Bank BTN Surabaya, mereka adalah satu-satunya Bank di Surabaya yang mengikuti acara ini. (sus)


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Gus Ipul Harapkan Dunia Pendidikan Cetak Generasi Cyber

Surabaya – KN Kebutuhan gaya hidup, hiburan dan kesenangan masih menjadi pola prilaku masyarakat Indonesia, khu susnya Jatim. Hal ini menyebabkan masyarakat terbiasa menjadi masyarakat konsuftif, bukan masyarakat produktif. Sehingga Indonesia menjadi ladang subur para produsen dari China, Jepang, dan Amerika. Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf pada Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (SNASTIA), Sabtu (21/5) di Gedung Fakultas Teknik, Universitas Surabaya (Ubaya). Menurut Wagub yang akrab dipanggil Gus Ipul, salah satu buktinya adalah Indonesia merupakan salah satu negara pemakai Black berry terbesar di dunia. Sementara teknologi produk tif hanya mencapai sekitar 10

persen saja. Padahal menurutnya, teknologi produktif lebih bermanfaat dan menguntungkan, di antaranya inovasi teknologi Base Station GSM Open Source yang diper kenalkan Onno W Purbo, alumni Dosen ITB (Institut Teknik Bandung) sekaligus pembicara dalam seminar tersebut. Dalam kesempatan itu pula, Gus Ipul mengimbau, agar di dalam pendidikan, khususnya se tingkat perguruan tinggi (PT) untuk mengajarkan kepada maha siswanya, bagaimana cara mengembangkan teknologiteknologi yang bersifat produktif. “Dan terpenting juga dapat mendukung pembangunan bangsa,” tambahnya. Dalam seminar sehari itu, dihadiri mahasiswa dari universitas di seluruh Indo nesia dengan tujuan untuk peningkatan manfaat tekno logi informasi untuk mendukung pembangunan bangsa. Dengan semakin canggih nya teknologi khususnya intenet atau cyber dapat melahirkan generasi yang disebut generasi cyber,yang semua hidupnya tergantung pada internet. Hal itulah yang bisa membuat masyarakat khususnya dalam dunia Bersambung ke hal : 6

Pemakaian Obat Tradisional Harus Disertai Pengawasan Dokter Hati-hati, bagi masyarakat yang memilih obat tradisional sebagai alternatif harus disertai pengawasan dokter, tujuannya agar ukuran atau dosis dapat disesuaikan dengan kondisi pasien. “Kini negara-negara wilayah Uni Eropa telah memberlakukan standar pada obat tradisional yang beredar, dan mulai menarik beberapa obat tradisional yang tidak terdaftar di wilayahnya,” kata Kepala Poli Obat Tradisional Indonesia (OTI) RSUD Dr Soetomo, dr Arijanto Jonosewojo SpPD di Surabaya, Rabu (18/5). Surabaya - KN Masalah semacam ini juga menjadi perhatian di berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Bahkan menurut nya, pemerintah saat ini berencana menyusun RUU mengenai pengawasan obat, makanan, serta pemanfaatan obat asli Indonesia. Arijanto menambahkan, memang bagi sebagian masya rakat Indonesia, obat tradisio nal telah menjadi salah satu pilihan dalam hal medis. Namun meski memiliki banyak peminat, tidak semua jenis obat tradisional tersebut merupakan jenis pengobatan yang tepat. Pendapat yang mengata kan bahwa obat tradisional lebih aman daripada obat kimia, kata Arijanto hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena kenyataanya hanya obat kimia yang telah melalui uji standar, sedangkan obat tradisional belum melalui proses itu. “Kalau kita bilang obat tradisional itu 100% aman berarti kita menjerumuskan, karena kita justru harus hatihati dengan pemakaian obat tradisional karena kita tidak tahu pasti kandungan zat aktifnya,” jelasnya.. Setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan standar obat tradisional. Pertama, keamanan, yakni sejauh mana obat tradisional aman dikonsumsi masyarakat dan

tidak menimbulkan efek samping. Kedua, efikasi, manfaat apa yang dapat didapatkan dari mengkonsumsi obat tradisional. Apakah menyem buhkan atau hanya mencegah. Ketiga, kualitas, obat tradisio nal yang beredar tidak hanya aman tapi juga memiliki kualitas baik dan terjaga. Karena masih belum adanya standar itu, hingga kini obat tradisional dikategorikan sebagai obat komplementer alternatif. Penggunaannya digabungkan dengan obat konvensional (medis) atau minimal diagnosisnya ber dasarkan medis. Hal ini telah diterapkan oleh Poli OTI RSUD Dr Soetomo. Di poli ini, obat tradisional diberikan di bawah pengawasan dokter untuk memantau jika terjadi efek samping. “Kita tidak me nganjurkan untuk konsumsi obat tradisional saja tanpa konvensional, karena belum ada standar tetapnya,” kata dr Arijanto. Selain itu, penyusunan RUU ini juga dilatar belakangi oleh maraknya obat tradisional dari luar negeri, seperti Cina dan India, yang membuat tenggelamnya keberadaan obat tradisional asli Indonesia. “Kita punya banyak obat tradisional asli Indonesia tapi semua nggak terlihat. Karena itu harus dipecahkan dengan membuat UU, “ terangnya. (rif)

J A WA TIMUR

Halaman : 04

Gubernur :

Cabut Semua Ijin Trayek Armada PO Sumber Kencono Seringnya kecelakaan lalin yang menimpa PO Sumber Kencono membuat pemerintah Provinsi Jatim bersikap tegas. Jika Dishub LLAJ Provinsi Jatim hanya merekomendasi pencabutan ijin trayek bus PO Sumber Kencono yang terlibat kecelakaan, Gubernur Jatim Soekarwo lebih keras menyatakan ijin trayek semua armada PO Sumber Kencono harus dicabut. Surabaya - KN Hal ini terkait kecelakaan antara bus Sumber Kencono bernopol W 7666 UY yang menghantam truk bernopol AE 8804 yang berpenumpang. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan Kabupa ten Madiun, Minggu (22/5/ 2011) malam. Akibat kecela kaan itu, sembilan orang tewas di tempat dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

“Kecelakaan itu bukan hanya soal ketidak hati-hatian pengemudi, tapi sudah menjurus pada perbuatan crime (kriminal, red). Crime itu harus tetap diusut kepolisian, tidak hanya sekadar dicabut ijin trayeknya,” tegas Pakde Karwo kepada wartawan saat acara Rembuk Infrastruktur Jatim 2011 di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (24/5/2011). Pakde Karwo juga me minta Dishub LLAJ Jatim memperketat keluarnya ijin operasional perusahaan oto bus (PO) dan angkutan umum. Selain itu, seluruh angkutan umum yang ada di Jatim harus dievaluasi bersama aparat Ditlantas Polda Jatim, agar

tidak terjadi lagi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. “Kami minta Dishub LLAJ Jatim bersama kepolisian melakukan penyelidikan tun tas dan menjatuhkan sanksi yang tegas, jika ditemukan pelanggaran PO Sumber Kencono,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Kadishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan semua surat rekomendasi pencabutan trayek setelah seluruh proses penyidikan di tempat kejadian perkara (TKP) selesai. “Kami telah terjunkan 9 petugas Dishub LLAJ Jatim

dan Ditlantas Polda Jatim. Secepatnya kami akan mem berikan rekomendasi pencabu tan ijin trayek, jika memang terbukti PO Sumber Kencono melakukan kelalaian hingga menyebabkan 9 orang lebih meninggal dunia,” tegasnya. Selama ini, sanksi terberat yang pernah diterima PO Sumber Kencono baru sebatas peringatan. Ini karena jumlah korban yang meninggal ketika itu masih di bawah 9 orang. “Kalau lebih dari 9 orang itu sudah jelas terancam akan disanksi dengan pencabutan izin trayek, selama ini masih diperingatkan saja,” pung kasnya. (bud)

Dispendik Jatim Larang Ada Tarikan Biaya Saat PSB SD Bila Melanggar, Kepala Sekalahnya Dicopot (BOS) maupun bantuan operasional daerah (Bopda), tidak diperkenankan menarik biaya apapun. ‘’Yang men dapatkan dana BOS tidak boleh menarik biaya pada siswa, apalagi bagi sekolah negeri,’’ kata harun, Senin (23/ 5). Harun mengatakan, jika ada SD Negeri yang menarik biaya PSB, pihaknya akan meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi. ‘’Saya akan minta kepala dinas setempat memberikan sanksi,

Surabaya –KN Penarikan biaya pendaf taran bagi calon siswa Sekolah Dasar (SD) baru, mendapat perhatian serius oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur. Dalam hal ini, Dispendik melarang Sekolah Dasar Negeri (SDN) menarik biaya pendaftaran dalam penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran 2011-2012 nanti. Menurut Kepala Dispen dik Jatim, Dr Harun MSi, sesuai dengan aturan sekolah yang sudah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah

entah itu penurunan jabatan ataupun pencopotan jabatan. Penarikan untuk pendaftaran tidak diperbolehkan,’’ tegasnya. Selain itu, Dispendik Jatim juga melarang SD melakukan tes masuk, karena tes hanya dilakukan untuk sistem peneriman atau pendaftaran bagi siswa yang masuk SMPSMA/SMK saja. Namun, jika sekolah tetap melakukan tes dengan alasan menyaring siswa, kondisi tersebut bisa dilakukan, asalkan tes yang dilakukan bukan tes masuk,

melainkan tes memilah siswa yang berpotensi. Pasalnya, adanya kepas tian anggaran dari pemerintah, sekolah reguler maupun RSBI baik SD,SMP maupun SMA/ SMK dilarang untuk mela kukan pungtan atau menarik apapun kepada siswa baru. Karena biaya operasional sekolah sudah disediahkan. Termasuk untuk siswa dari masyarakat miskin (maskin) tetap bisa mengikuti seleksi dan diberiakn hak sama. (rif)

Komisi E DPRD Jatim Minta Kasus Penganiayaan PRT Diproses Secara Tuntas Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan sosial meminta agar kasus penganiayaan pembantu bernama Marlena diproses hukum sampai tuntas. Jika penganiaya pembantu yakni Tan Fang May beserta sekeluarga terbukti bersalah, harus dihukum seberat-beratnya.

Surabaya - KN Ketua Komisi E DPRD Jatim, Achmad Iskandar, yang dikonfirmasi, Selasa (24/5) mengatakan, dewan akan mengawal proses hukum kasus penganiaya pembantu itu

sampai tuntas, dan diharapkan tak ada permainan yang justru akan meringankan tersangka yang jelas terbukti melanggar hukum itu. Di sisi lain dewan akan membuat Rancangan Peraturan Daerah Pembantu

Rumah Tangga (Raperda PRT), sehingga ke depan para PRT mendapatkan perlindungan hukum. Meski begitu, kata Achmad Iskandar, agar Perda PRT ini berjalan dengan baik, pihaknya tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupa ten/Kota di Jatim. Ini dikare nakan berkaitan dengan antar wilayah yang berbeda-beda di dalam memberikan standar gaji bagi para tiap-tiap PRT di masing-masing daerah. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Fuad Mahsyuni, dalam masalah ini siapapun orang nya dan dari manapun, yang bersangkutan yang terlibat penganiayaan itu harus di proses hukum secara tepatdan dihukum setimpal dengan perbuatanya. Karena ini penting, agar nantinya dapat di contoh sekaligus menjadi efek jera bagi siapa saja yang melanggar hukum dan memperlakukan tidak manu siawi dan memandang rendah terhadap PRT. ‘Kami berharap ada hukuman seberat-beratnya

bagi mereka. Selain itu, kami bersama Komisi E berencana akan melihat secara dekat kondisi Marlena yang se karang dirawat di RS Bhayangkara Polda Jatim, dan sekaligus ke Polrestabes untuk mengetahui perkembangan kasus yang memilukan itu,’ paparnya. Aksi penganiayaan yang dilakukan Tan Fang May dan keluarganya terhadap Mar lena, pembantu rumah tangga (PRT) hingga mengakibatkan luka permanen mendapat perhatian serius dari Komisi E DPRD Jatim. Bahkan, komisi yang membidangi kesejah teraan sosial ini akan mengawal proses hukum Tan Fang May sampai tuntas dan setuju yang bersangkutan diberi hukuman seberat-beratnya. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto mene gaskan kasus penganiayaan terhadap PRT sebenarnya sering terjadi, namun tidak semuanya terungkap. Karena nya, dengan munculnya kasus Marlena itu, Komisi E akan terus mengawal proses hukum secara langsung bersama-

sama dengan pihak terkait diantaranya Disnakertransduk Jatim, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Biro Kesra Jatim. ‘Yang pasti kasus ini mendapat perhatian serius dari kami (DPRD) jatim, dan akan terus kami kawal sampai di kejaksaan dan pengadilan. Apalagi kini dewan sedang gethol-getholnya menggagas Raperda outsourcing, ternyata disisi lain ada kejadian terhadap PRT yang membuat hati kita tergerak untuk membuat Raperda PRT,’ ujar politisi asal Partai Golkar Jatim ini. Kodrat mengatakan, dalam Raperda PRT ini, nanti akan memberikan perlindungan kepada mereka para PRT, sekaligus terkait dengan upah yang akan dibayarkan dan kesehatanya. Dalam hal ini, Komisi E terus mendorong terealisasinya Reperda itu, meski kini masih dalam gagasan dan belum menjadi Prolegda (Program Legislasi Daerah. (ris)


website : www.korannusantara.com email : red_korannusantara @yahoo.com

Halaman : 5 - NUSANTARA

Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Sri Mulyani Layak Jadi Direktur IMF

Mahfud MD Siap BukaBukaan dan Berharap KPK Segera Periksa MK Jakarta - KN Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD siap buka-bukaan soal pemberian uang yang dilakukan Bendahara DPP Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar. Mahfud berharap KPK segera memeriksa MK. Hal ini disampaikan Mahfud dalam wawancara dengan Metro TV yang disiarkan secara live, Minggu (22/5). Mahfud menceritakan, pemberitaan mengenai pemberian uang Nazaruddin sudah sangat gencar ada di media massa. Seharusnya, KPK wajib untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat.”Saya nggak mau lapor KPK, tapi Anda (KPK) baca koran, ada berita itu, wajib datangi MK, periksa,” tegas Mahfud.

Jakarta - KN Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dominique Strauss-Kahn terhadap pelayan sebuah hotel beberapa waktu lalu, membuat ia harus harus meninggalkan jabatannya. Konon, nama Sri Mulyani juga diperbincangkan sebagai salah satu kandidat yang mempunyai peluang mengisi jabatan direktur eksekutif IMF tersebut. Menurut Ketua DPP PKB Marwan Jafar Sri Mulyani sangat layak menduduki jabatan bergengsi ini. Menurut politikus yang juga Ketua Fraksi PKB di DPR setidaknya ada tiga alas an yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, Sri Mulyani dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena negara berkembang harus diberi kesempatan memimpin lembaga tersebut, tidak dimonopoli oleh orang-orang Eropa. “Tradisi IMF harus selalu dipimpin orang-orang Eropa sangat tidak beralasan karena belum tentu akan lebih baik, sebab ini menyangkut SDM. Sri Mulyani secara intelektual dan pengalaman sebagai Menkeu RI, Kepala Bappenas, layak memimpin IMF,” jelasnya di Jakarta, Selasa (24/5/2011). Kedua, pengalaman sebagai direktur eksekutif IMF Asia Tenggara, tentu dia sudah sangat familier dengan lembaga tersebut, apalagi ditambah dengan pengalaman dia sekarang sebagai managing director Bank Dunia, tentu dia sudah paham budaya dan standar kerja Internasional. Ketiga, jika memang SMI dipercaya sebagai direktur pelaksana IMF, maka lembaga tersebut akan punya kredibilitas dan pengaruh kuat di negara-negara berkembang. Sebagai anak bangsa Indonesia, SMI tentu butuh dukungan kuat dari pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menduduki jabatan tersebutb. “Pengalaman dia sebagai ekonom terkemuka juga ikut menambah bobot dia jika terpilih sebagai direktur pelaksana IMF,” jelasnya. Disinilah, lanjutnya diperlukan solidaritas negaranegara berkembang untuk mendorong, minimal negaranegara dari kawan Asean yang baru saja menyelenggarakan KTT, di mana Indonesia sekarang menjadi ketua ASEAN. “Tentu sebagai ketua Asean akan sangat berpengaruh untuk meloloskan SMI sebagai direktur pelaksana IMF,” tukasnya. (dek)

PPATK Temukan Lima Transaksi Mencurigakan Dalam Kasus Suap Pembangunan Wisma Atlet Jakarta – KN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lima transaksi mencurigakan dalam laporan keuangan terkait dengan kasus dugaan suap di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. “Nilai transaksi dari Rp 1 juta sampai Rp 2 miliar lebih,” kata Kepala PPATK Yunus Husein kepada wartawan, Senin (23/5). Lima transaksi mencuri gakan ini melibatkan tiga orang di empat Bank. Kata Yunus, salah satu dari ketiga orang itu “Ada satu laporan mencuri gakan terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat.” Namun dia menolak membeberkan ketiga nama orang yang terlibat transaksi itu. Begitu pula keempat Bank yang disinyalir menjadi tempat transaksi mencurigakan itu,

sayangnya Yunus menolak menyebutkan namanya. Dia menambahkan, transaksi mencurigakan tersebut baru sebatas temuan. Kasus dugaan penyua pan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Sekretaris Kementerian, Wafid Muharam, pada 21 April lalu. Dia ditangkap di kantornya bersama manajer perusahaan kontraktor pembangunan Wisma Atlet PT Duta Graha Indah, M. El Idris, dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Rosalina Manulang. Dalam penangkapan ters ebut, KPK menemukan bukti cek Rp 3,2 miliar dan sejumlah amplop berisi uang dalam Bersambung ke hal : 11

Informasi ini, harusnya segera ditelusuri oleh KPK. Bukti-bukti yang dimiliki soal pemberian ini juga cukup banyak, termasuk soal bukti tanda pengembalian uang. Mahfud pun siap untuk memberikan segala informasi yang dibutuhkan KPK. “Saya akan datang atau Sekjen (yang) saya anter,” tandasnya. Seperti diberitakan pada Jumat lalu, Ketua Mahfud MD mengungkap Nazaruddin pernah menyerahkan duit sebesar 120 ribu dollar Singapura ke Sekjen MK Djanedjri M Gaffar. Uang itu kemudian segera dikembalikan ke Nazaruddin dan MK mengantongi bukti pengembalian dari penjaga rumah Nazaruddin. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD Bersambung ke hal : 11

DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas Soal NII - Al Zaytun Meski ada fraksi-fraksi di DPR RI yang kurang mendukung penuntasan kasus Negara Islam Indonesia (NII) dan Pondok Pesantren Al Zaytun, namun DPR tetap meminta negara bersikap tegas terhadap masalah tersebut. Alasanya, karena hal itu sudah menyangkut eksistensi dan dasar negara yang menjadi harga mati dan sudah final.

Karding, maka pihaknya meminta pemerintah melaku kan investigasi dengan melibatkan kepolisian dan intelijen. DPR juga akan mengkonfrontir pimpinan Al

Zaytun. Dengan demikian, lanjutnya, al Zaytun tidak dianggap sebagai pusat kaderisasi NII. “Jadi negara harus melakukan langkah cepat bahwa Al Zaytun ini terlibat atau tidak? Hanya saja caranya bukan dengan kunjungan seperti dilakukan Kemenag RI Suryadharma Ali, yang lang sung menjustifikasi kepada Al Zaytun dengan dasar dari penelitian Menag RI tahun 2002,” kata Karding.

Menurutnya, kunjungan itu sah-sah saja. Namun demikian hal itu tidak otomatis menjustifikasi posisi Al Zaytun. Apakah gerakan NII itu bisa disebut makar? Karding dan Zulkarnaen sepakat bahwa NII sudah menjadi gerakan makar. “Itu sama dengan negara dalam negara. Di mana di dalamnya sudah ada presiden, gubernur, menteri, bupati, camat dan sebagainya,” tutur Karding. (red)

Lemsaneg: Informasi Harus Diperkuat Oleh Kebijakan Keamanan dan Kepastian Hukum

Jakarta – KN “NII dan Al Zaytun harus dibahas, karena itu urusan dasar dan bentuk NKRI. Apalagi hal itu merupakan langkah untuk meruntuhkan dan mendegradasi NKRI dengan menggunakan agama

sebagai alat,” tegas Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding dan Zulkarnaen Jabar, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (20/5). Karena NII dan Al Zaytun sudah mengarah pada peng gerogotan NKRI, lanjut

Zaytun, Panji Gumilang de ngan pelaku yang pernah menjadi kader di pondok yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu. Hal itu penting bukan saja untuk memperjelas soal NII, tapi juga status pendidikan Al

Effendy Choirie : Pemerintah Telah Langgar UU Jakarta – KN Menurut pandangan Komisi I DPR RI, pemerintah sengaja membiarkan terjadinya pelanggaraan atas undangundang (UU) terkait rencana akuisisi PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) oleh PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK), yang juga memiliki SCTV. Kesengajaan itu terlihat dengan tidak mendasarkan rencana akuisisi itu pada UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta. Malah pemerintah menggunakan UU lain yaitu UU tentang Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang tidak ada kaitannya dengan akuisisi itu. “Apa yang dilakukan pemerintah terlihat bahwa lebih memihak ke pengusaha dari

pada menghormati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang punya wewenang soal itu. Sikap itu mencerminkan pemerintah membiarkan ter jadinya pelanggaran atas kasus itu. Itu berbahaya,” kata anggota Komisi I DPR Effendy Choirie di Jakarta. Sebagaimana diketahui KPI telah mengeluarkan pan dangan hukum atau legal opinion bahwa rencana

akuisisi itu melanggar UU Penyiaran. Alasannya, dengan mengambil alih Indosiar, PT EMTK nantinya memiliki tiga frekuensi sekaligus di Provinsi DKI Jakarta, yakni. SCTV, O Channel, dan Indosiar. Seka rang saja, PT EMTK sudah melanggar UU Penyiaran, karena memiliki dua frekuensi di Provinsi DKI Jakarta, yakni SCTV dan O Channel. Pemerintah melalui Men teri Komunikasi dan Infor matika Tifatul Sembiring, barubaru ini mengatakan, pihaknya akan menggunakan prosedur UU dalam akuisisi atau merger Indosiar dan SCTV yang dilakukan EMTK. Menurut Tifatul, pihaknya tetap me ngacu pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasalnya, dalam UU itu di sebutkan hanya mengizinkan Bersambung ke hal : 11

Surabaya - KN Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menyatakan, guna untuk mengantisipasi keama nan informasi saat ini tidak hanya mengandalkan kecang gihan teknologi saja, namun perkembangan informasi saat ini harus diperkuat oleh kebijakan keamanan informasi dan kepastian hukum. Deputi Bidang Pembina an dan Pengendalian Persan dian Lembaga Sandi Negara, Brigjen Ferdinand Imanuel usai sosialisasi Pengembangan Kompetensi Sandi Lembaga Negara RI di Hotel Ina Simpang Surabaya, Rabu (25/4) meng atakan, keamanan informasi baik berupa data maupun doku men adalah sangat penting. Oleh karena itu perlu ada upaya serius guna mening katkan kesadaran keamanan informasi (Information Secu rity Awareness) di lingkungan pemerintah melalui langkah kerjasama yang baik antar instansi pemerintah. Ia menjelaskan, dengan adanya atau diterbitkanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) merupa kan langkah positif dalam menangani kasus transmisi informasi melalui media elektronik di tanah air, yang salah satunya berupa transmisi informasi elektronik ilegal. “Jadi intinya pihak Lemsaneg ini yaitu memberi kan pengamanan dan perlin dungan terhadap informasi yang dimiliki oleh penyeleng gara negara baik dikomunika sikan maupun dalam bentuk data atau arsip,” tuturnya.

Contohnya, seperti kasus Wikileaks menjadi pelajaran penting tentang perlunya metode keamanan informasi melalui teknik kriptografi karena dokumen yang direlease oleh situs Wikileaks merupakan dokumen yang tidak terencrypt. Ketika ditanyai tentang antisipasi pihaknya mengata kan, perlu adanya pedoman klasifikasi informasi dengan dasar hukum yang lebih kuat, melalui RUU Rahasia Negara guna mengantisipasi permasa lahan serupa di tanah air. Yang kedua, yaitu teknik kriptografi sangat diperlukan dalam mengamankan informasi yang berklasifikasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia, sehingga dapat mencegah upaya penyadapan dan penyamaran. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan pening katan Information Security Awareness pada pengguna dan pengelola informasi di instansi pemerintah, sehingga tidak ada lagi data yang disadap oleh pihak luar. Ke depan diharapkan, dengan adanya bimbingan teknis ini menjadi substansi yang dapat menjadi aset kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan Tahun Anggaran 2011 serta menjadi wahana komunikatif dan akomodatif sekaligus mencarinya kendalakendala teknis persandian yang mungkin menjadi penyumbat penyelenggaraan persandian saat ini. (yok)


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Disalah satu sudut Kota

Pembaca Kita Sidak SPBU Raya Kupang Kemarin lusa saya membeli bensin di SPBU Raya Kupang dekat Cafe Bamboeden. Anehnya petugas kok melayani pengisian tanpa ada alat meter (display meteran SPBU) yang biasanya itu. Box besar warna merah. Disitu petugas hanya pencet alat yang tertutupi oleh kotak tanpa ada displaynya. Kita tidak tau apa benar kita mendapatkan hak (bensin) sesuai dengan yang kita pesan ? Mohon pihak terkait menertibkan SPBU yang enggan memakai box merah sebagai penunjuk angka literan.

Nama dan alamat pada redaksi

DAFTAR HARGA IKLAN Halaman Full Colour ( Warna ) 1 1/2 1/4 1/8 1/16

halaman halaman halaman halaman halaman

: : : : :

Rp. 15.000.000,Rp. 8.000.000,Rp. 4.000.000,Rp. 2.500.000,Rp. 1.500.000,-

Halaman Black White ( Hitam Putih ) 1 1/2 1/4 1/8 1/16

halaman halaman halaman halaman halaman

: : : : :

Rp. 10.000.000,Rp. 6.000.000,Rp. 3.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.000.000,-

Iklan hal. kuping cover atas Rp. Iklan hal. kaki cover bawah Rp.

: 2.000.000,: 1.000.000,-

PENGUMUMAN Redaksi Surat Kabar Umum

Tidak pernah mengeluarkan surat yang menggunakan kertas dengan kop surat koran Koran Nusantara selain : 1. Surat Tugas yang diberikan kepada instansi-instansi 2. Surat Penawaran Iklan Apabila ada orang yang menggunakan kertas kop surat Koran Nusantara selain keperluan di atas, bukan tanggung jawab redaksi. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih. Redaksi

LO W O N GAN WARTAWAN Dicari ........... Wartawan daerah dengan penempatan seluruh area Jawa Timur . Kualifikasi : - Pendidikan min S1 - Diutamakan punya pengalaman Jurnalistik - Jujur, ulet dan loyalitas tinggi pada profesinya. Kirim Lamaran ke :

Redaksi Koran Nusantara TEC Building, Lt. 1 - Kav. 28, Jl. Tunjungan No. 5 - 7, Surabaya email : red_korannusantara@yahoo.com SEMUA ANGGOTA REDAKSI DAN WARTAWAN KORAN NUSANTARA DIBEKALI DENGAN KARTU IDENTITAS DAN NAMANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI

SUSUNAN REDAKSI

Redaksi : TEC Building, Lt. 1 - Kav. 28, Jl. Tunjungan No. 5 - 7, Surabaya. Telp. 031 604 32 567

Surabaya, sekelompok orang yang tergabung dalam kelom pok Ludruk Irama Budaya sedang asyik mempersiapkan pertunjukkan. Wajah-wajah menor dan bau parfum menye ngkat menyeruak diseluruh sudut ruangan. Mereka adalah para tandak ludruk yang secara genital lelaki, tetapi setiap kali tampil diatas panggung ludruk dandan perempuan, bahkan tak jarang diluar panggung mereka juga tampak seperti ‘perem puan’. Sesekali diantara mereka penuh dengan senda gurau disudut-sudut ruangan yang (maaf: terkesan kumuh). Beraneka ragam cerita ditampilkan oleh kelompok ludruk ini, mulai dari konflikkonflik keluarga hingga tematema politik-pembangunan. Irama Budaya adalah sedikit kelompok ludruk tobongan yang masih tetap eksis di Surabaya. Mereka bersaing dengan industri kesenian, seperti teater, band, moderndance, dan masih banyak kesenian kontemporer lainnya yang syarat dengan modal besar. Akibatnya, ludruk kian terdesak dan hanya menempati lahan-lahan sempit di Surabaya. “Gedung Cak Dura sim bukan untuk pengemba ngan ludruk. Sebab gedung itu tempat bisnis, kami harus sewa untuk bisa memakai tempat itu. Dan jelaslah kami tidak akan mampu untuk membayar uang sewa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak pengelola”, ujar Sakia, tokoh Ludruk Irama Budaya. Ironis memang, Cak Durasim adalah tokoh seniman ludruk legendaris yang berani kritis terhadap kelaliman kekuasaan Kolonial Belanda dan Jepang. Lewat kidungan nya yang pedas, ia menyata kan pegupon omahe doro, melok nipon tambah sengsoro. Kini, Durasim telah “menjel ma” menjadi nama sebuah gedung pertunjukkan yang berharga secara rupiah, bukan berharga karena semangatnya. Sudah jatuh tertimpa tangga, demikianlah setidak nya kalimat yang patut untuk menggambarkan kondisi komu

OPINI

Ludruk Sebagai Teks Kekuasaan * OPINI

nitas ludruk sekarang ini. Dari segi pasar dan manajemen mereka kalah canggih dengan kesenian kontemporer, dari segi teks pertunjukkan mereka belum mampu membersihkan diri dari determinasi politik orde baru. Ini tampak dari teks pertunjukkan ludruk yang masih berbau pembangu nanisme. Sehingga ludruk belum merepresentasikan diri secara utuh sebagai suara orang pinggiran dan grassroot. Bandingkan saja dengan fenomena ludruk masa orde lama atau masa-masa sebelum nya. Dalam catatan yang dibuat oleh beberapa penulis ludruk seperti James Peacock (1967), Carl Hefner ( 1992 ), dan Issatriadi (1986) digambarkan ludruk sebagai media ritual yang bersifat kosmologis, khususnya bagi orang-orang Jawa masa itu. Melalui sema ngat ritual ini pula orang-orang Jawa mentransformasikan diri dan sosial. Seorang antropolog Belanda, Van Gennep melihat ritual orang Jawa sebagai media

Komisi B ... Sambungan dari hal : 2 paparnya. Dalam penilaiannya, orang yang sudah mau membayar pajak, berarti telah memiliki itikad baik. Niat itu harus disambut dengan memberikan kemudahan dalam pembaya ran. Sebaliknya jika prosedur nya dipersulit, WP menjadi enggan membayar. Jika hal tersebut terjadi, ada dua kerugian sekaligus. Pertama, Pemkot kehilangan pembaya ran pajak yang mestinya sudah terbayarkan. Kedua, WP itu bisa-bisa kena denda. Dalam kedatangannya di

DPPK, Komisi B sempat berdialog dengan para WP. Dari pembicaraan tersebut, umumnya tetap ada yang mengeluhkan belum siapnya tehnologi dan SDM di Pemkot. Dalam hal contoh seperti di atas, ada yang merasa dipingpong dari UPTD ke DPPK. Sebab prosedurnya memang tidak semudah yang dibayangkan. Setelah tiba di DPPK, petugas meminta bukti pemba yaran resmi dari bank. Padahal awalnya dia membawa lewat ATM, itupun sudah dilakukan

Gus Ipul ...

pendidikan berpikiran, bahwa tidak perlu adanya guru untuk membuat orang jadi pintar, karena semua ilmu pengeta

Sambungan hal : 4

Halaman : 06

perubahan identitas. Lewat teori yang ia istilahkan dengan Rite of Passage (ritus peralihan), Van Gennep menggambarkan ritus khitan, pernikahan, dan pemakaman adalah peralihan manusia Jawa. Khitan misalnya dipan dang sebagai peralihan iden titas dari anak-anak menjadi remaja. Pada titik ini ludruk, kemudian menjelma menjadi operator perubahan. Lebih dari itu, ludruk menjadi tempat kalangan grasroot untuk mendesemi nasikan gagasan kritis, dan blak-blakan atas realitas sekelilingnya. Dalam bukunya yang berjudul Rites of Modernization, Peacock sangat jeli memetakan “rasa kultural” dalam ludruk. Ia melihat genre ludruk tahun 60 an yang syarat dengan repre sentasi ideologi. Dilihatnya ludruk sebagai klasifikasi simbolik tindakantindakan sosial. Artinya, Peacock membuat kategori sosial secara diamatris antara kaya-miskin, alus-kasar, pema

sekitar setahun lebih. “Akhir nya saya harus ke bank lagi untuk minta bukti pembayaran PBB tahun 2010 yang resmi,” keluh seorang warga. Di sisi lain ada pula warga yang mengeluh lantaran tidak bisa untuk balik nama. Bagi warga yang tanahnya sudah sertifikat atau yang berstatus petok D, ketika jual beli dengan pemilik lama tidak lewat notaris (bawah tangan), maka PBB-nya tidak bisa dibalik nama. “Saya sudah bayar lunas tahun 2011, tapi ketika saya mau balik nama tidak bisa, katanya belum jual beli ke notaris,” kata Farid, seorang warga. (anto/Jack/adv)

huan ada di internet. Namun, Gus Ipul mene gaskan, semua masyarakat harus punya jati diri yang kokoh agar dapat menilai apakah ilmu pengetahuan yang ada dalam internet itu benar-benar ilmu yang ber manfaat atau malah ilmu yang merugikan diri sendiri,orang lain,dan bangsa ini. Dalam kesempatan itu pula gus ipul berharap kepada mahasiswa-mahasiswa untuk lebih meningkatkan teknologi yang produktif yang menguntungkan,bermanfaat,dan tentunya dapat mendukung pembangunan bangsa. (red)

kaian bahasa Indonesia-Jawa, rumah gedongan-gubuk, juragan-buruh. Potret klasifi kasi sosial itu mampu terekam secara utuh dalam teks-teks pertunjukkan ludruk. Sehingga orang diajak untuk mengidentifikasikan diri dengan karakter tokoh yang dibangun lewat ludruk. Dan selalu saja “tokoh” idola (protagonis) adalah orang kebanyakan. Hal ini mence rminkan representasi kelas sosial tertentu, bukan elit akan tetapi massa, tepatnya Jawa kelas bawah abangan. Restriksi Negara Hingar bingar muatan ideologis pada ludruk masa orde lama seolah menjadi angin lalu saja. Cerita-cerita ludruk yang menggambarkan perlawanan wong cilik mendapatkan keadilan yang seringkali ditampilkan oleh Ludruk Marhen dan Ludruk Lekra usai sudah. Tragedi G 30 S 65 menjadi momen krusial bagi per geseran orientasi pertunjukkan

ludruk. Seniman Ludruk Mar haen dan Lekra banyak yang dibantai dan di penjarakan. Berkuasanya orde baru yang begitu pongah, mampu “menghaluskan” teks pertun jukkan ludruk. Di Jawa Timur, kelompok-kelompok ludruk langsung berada dibawah binaan Kodam Brawijaya, sehingga tema-tema yang diangkat kian menjauhkan dari realitas ketimpangan yang dihadapi wong cilik. Lahirlah Ludruk Wijaya Kusuma. Ada pula Ludruk Tresno Enggal yang mengekor ke Kodam Brawijaya sejak orde lama. Apalagi dalam perkemba ngannya, Departemen Pene rangan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan “pembinaan dan penataran” kepada para seniman ludruk. Lewat program “pembinaan dan penataran” itulah dilakukan pencucian terhadap teks pertunjukkan ludruk. Sehingga tema-tema ludruk tidak lagi nakal, dan kritis terhadap kekuasaan yang lalim. Cerita-cerita tentang program pembangunan seper ti; KB, repelita, dan trans migrasi yang sifatnya negara sentris menjadi sangat dominan dalam teks pertun jukkan ludruk. Tak ayal lagi, banyak orang memandang ludruk tidak lagi menarik, sebab ludruk ter cerabut sebagai lidah grasroot. Bagi mereka ludruk telah menjadi teks kekuasaan. Kini, ketika kita memasuki iklim demokrasi, sejatinya masih ada kesempatan bagi seniman ludruk untuk mengambalikan lagi genre ludruk sebagai lidah rakyat. Mungkinkah ludruk bisa melepaskan diri dari ristriksi negara yang begitu kuat? Kita lihat saja (Red. Iwan Irawan Wijaya )

Forum Rektor ... Sambungan dari hal : 3

Jimly Asshiddiqqy, Gubernur Jatim Soekarwo, Pdt Simon Filatropha, dan pengusaha Alim Markus. “Yang jelas, upaya penga jaran yang berbasis Empat Pilar Kebangsaan itu penting untuk mengantisipasi marak nya gejala ekstrimisme, radika lisme, liberalisme, dan sejenis nya,” katanya. Secara terpisah, Rektor ITS Prof Triyogi Yuwono mengatakan para rektor PTN se-Jatim memang sepakat mengawal Empat Pilar Kebangsaan untuk menganti sipasi radikalisme ala NII. “NII itu organisasi eksklusif, karena itu pem binaan kegiatan kemahasis waan ke depan tidak boleh

eksklusif lagi. Kami sepakat untuk merancang kegiatan kemaha siswaan yang integral, sehingga ada keber samaan dalam kebhinne kaan,” katanya. Ia menilai eksklusifisme di k a l a n g a n mahasiswa itu karena ada sekelompok mahasiswa yang tidak “diopeni” (dilayani), karena itu kegiatan kemaha siswaan ke depan harus terintegrasi dengan melibatkan semua jurusan. Sementara itu, Kepala Humas Rektorat Unair Dr Mangestuti Agil Apt mengata kan para rektor PTN se-Jatim juga melakukan evaluasi pelaksanaan ujian nasional (UN), karena PTN menjadi Pengawas UN. “Hasil evaluasi kami masih ada nilai US (ujian sekolah) atau nilai rapor yang didong krak agar lulus, ada pengawas ruangan yang tidak menga wasi, dan percetakan yang jauh sehingga mem pengaruhi UN,” katanya. (irw)

Diterbitkan Dengan SIUP : NO. 503 / 1305 - A / 436.6.11 / 2010 Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi : S. Wanto. Dewan Redaksi : S. Wanto, Nobon, Ali Musyaffak, Aryadi Haris, Wahyu, Windi, Agus, Hadi Pranoto, SH, Dentuman Djati, SH, Didik Kuswindaryanto, SH. Redaktur : M. Said Staf Redaksi : Sukma, M. Yusuf, Budi Setiawan, Yani Elbanis, Yoyok, Ali Mahfud. Koresponden : Misbhakul, Ria Sovi Revianti, Fitri Rahmadania, Alfan Ridho, Sekretaris Redaksi /Perusahaan : Dietha Nawangsari, SE. Fotografer : Susilo Herphan. Manager Iklan : Widia. Penasehat Hukum : Hadi Pranoto, SH, Dentuman Djati, SH, Didik Kuswindaryanto, SH, Pemasaran : Nono. Sirkulasi / Distribusi : Jayus. Biro Daerah : (Sidoarjo) : H. Kartiman Afandi, Budi S, (Malang) : M. Zuhri, (Gresik) : Irwan Junaidi, (Kediri - Tulungagung) : Zainul Fuad, (Biro Matraman : Ngawi) : Imam Sampurno (Ka Biro), Warsono, (Kab. Madiun) : Kuncoro, (Kota Madiun) : Trias, (Magetan) : Siswanto, (Bali) : Patahul Bari, (Ponorogo) : Eka Ananta, (Bojonegoro - Tuban) : Nur Hidayat, Sutrisno, Hery Cahyono (Banyuwangi) : Muji Astuti, (Siitubondo) : Ari Maulana, (Jember) : Kristadi, (Lumajang) : Wiro S, (Bondowoso) : Yudi, (Semarang) : Eling Sasomo, (Pati - Kudus) : Sanusi, (Jakarta) : Yudi Kasturi, Dedek, (Bandung) : Andri Himawan. Percetakan : Surabaya Pagi (isi diluar tanggung jawab percetakan), (Alamat Redaksi) : TEC Building, LT. 1- Kav. 28, Jl. Tunjungan 5 - 7, Surabaya. Telp. (031) 604 32 567. Email : red_korannusantara@yahoo.com. Rekening : BNI Pemuda No. 0171162921 an. S. Wanto - BCA Tunjungan No. 0140256765 an. S. Wanto.


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Bank Jatim Mulai Bidik Kredit Untuk Pemda

EKBIS

Halaman : 07

Malaysia Airlines Bidik 32 Ribu Penumpang Asal Surabaya

Banyaknya infrastruktur daerah yang perlu dibenahi, menjadi inspirasi Bank Jatim untuk melirik memberikan kredit untuk pemerintah daerah, khususnya pemkab/pemkot se-Jawa Timur. Hal ini dilakukan oleh Bank Jatim karena mekanisme desentralisasi fiskal membolehkan pemda mengakses kredit ke perbankan dengan rambu-rambu tertentu. Surabaya – KN Pemimpin Divisi Kredit Korporasi Bank Jatim, Wong go Prayitno, mengatakan, kredit untuk pemda lebih banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur. Untuk kedit tersebut, pemda memerlukan persetujuan dari DPRD setempat. “Kita lihat pembangunan infrastruktur di banyak daerah itu masih harus terus dikembangkan, itu menjadi fokus penyaluran kredit untuk pemda,” ujar Wonggo di Surabaya, Senin (23/5). Saat ini sudah ada sekitar 7 pemkab/pemkot yang mendapat kucuran kredit dari Bank Jatim dengan bunga di bawah bunga komersial korporasi lainnya, yaitu sekitar 9%. Meski mulai gencar membidik kredit ke pemda, kata dia, Bank Jatim tetap berlaku profesional dalam memenuhi permohonan kredit dari pemda. Aspek-aspek bisnis benarbenar diukur sesuai dengan anggaran di masing-masing daerah alias APBD. “Kita perhatikan juga repayment capacity-nya, anggarannya disesuaikan. Tapi pastinya ini aman karena anggaran kan tersedia, hanya saja mungkin pencairannya butuh waktu,” ujar Wonggo. Sebelumnya Bank Jatim menargetkan penyaluran

kredit korporasi bisa menembus angka Rp3,25 triliun hingga akhir 2011 atau tumbuh 25% dari penyaluran kredit korporasi pada 2010 sekitar Rp2,6 triliun. Wonggo Prayitno, mengatakan, pihaknya akan tetap menjaga penyaluran kredit korporasi sekitar 20% dari total kredit Bank Jatim. Pada 2010, total kredit Bank Jatim mencapai Rp13,08 triliun dan pada 2010 ditargetkan naik menjadi Rp16,25 triliun. “Kita akan jaga porsi kredit korporasi di level 20% dari total kredit Bank Jatim,” ujarnya. Secara sektoral, sam bung dia, pihaknya akan fokus membidik kredit di sektor infrastruktur, energi, dan pelabuhan. Kredit-kredit ke sektor tersebut dipandang mempunyai prospek bisnis yang bagus, sehingga bisa meminimalkan potensi kredit macet. “Misalnya untuk kredit tol Gempol-Pasuruan, kita ikut sindikasi dengan lead BRI. Kita salurkan Rp200-300 miliar,” ujarnya. Demikian pula untuk ruas tol lainnya seperti MojokertoKertosono di mana Bank Jatim mengucurkan kredit Rp180 miliar. “Kita juga ikut sindikasi pembangunan pembangkit listrik bertenaga micro hydro Rp290 miliar,” tuturnya. (bud)

DPRD Jember Keberatan PD Perkebunan Kelola SPBU

Surabaya – KN Persaingan dunia pener bangan kian ketat. Tahun 2011, Malaysia Airlines menarget

penumpang asal Surabaya yang bepergian ke berbagai tujuan meningkat sekitar 10 persen dibanding tahun

Esia Akan Beri Kompensasi Untuk Gagal Panggil Jakarta – KN Hal ini berlaku untuk pembicaraan telepon yang telah berlangsung lebih dari 60 detik. Menurut Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom, Muhammad Buldansyah, tiap terjadi gagal panggil atau putus hubungan yang diaki batkan jaringan kami, maka akan ada pengembalian dana. Pelanggan akan men dapatkan talktime senilai Rp 100 apabila mengalami gagal panggil di tengah sambungan ke sesama pelanggan Esia dan telepon rumah. Sementara itu, untuk gagal panggil di tengah sambungan ke pelanggan operator telepon seluler, pelanggan akan mendapatkan talk time senilai Rp 500.

Tidak ada penggantian talk time untuk gagal panggil yang terjadi pada sambungan langsung internasional (SLI) dan telepon short code. Bul

belum maksimal, kok sudah buru-buru mengajukan penambahan usaha,” kata Asir anggota Komisi C DRD Jember. Asir menyatakan, saat peraturan daerah mengenai PDP diajukan, DPRD Jember belum menerima kajian akademis terkait perluasan usaha non-perkebunan. Asir mengakui, kemungkinan penambahan pendapatan bisa saja terjadi dengan adanya perluasan usaha. Tapi tetap saja PDP harus memak simalkan dulu lahan mereka sebelum berpikir unruk melakukan perluasan. “Kalau dipaksakan, akhirnya PD Perkebunan tak akan fokus. Kegiatan pokok perkebunan tak akan mak simal. Jika memang mau mela kukan penambahan usaha, sebaiknya sektor yang masih terkait, yakni pengo lahan produk pascapanen. Jadi PDP ini tak lagi menjual bahan mentah,” kata Asir. (an)

dansyah mengatakan, program pengembalian dana ini merupakan sebuah “terobo san yang memperlihat kan komit men dan tanggung

Kuala Lumpur pulang-balik seharga US$87 per orang. Sedangkan paket discount kelas bisnis sebesar US$ 269 per orang. “Discount ini berlaku ke sejumlah distinasi dari Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Promo ini bisa digunakan untuk pemesanan tiket hingga 31 Maret 2012,” tuturnya. Suzanna menerangkan, jumlah penumpang Malaysia Airlines dari Surabaya mulai tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, jumlah penumpang mencapai 23.000 orang. Pada tahun 2010 meningkat 25 persen, seba nyak 29.000 orang. “Insya Alloh dengan program promo discount tiket, capaian rencana load factor tahun ini bisa menjadi rata-rata 80 persen,” jelasnya. (ms)

jawab Esia terhadap kepuasan pelanggan”. Penegasan komit men akan kualitas jaringan ini juga sebagai cara mencegah orang berpaling dari Esia. Dengan mengusung teknologi CDMA 1x dan EVDO, Bakrie Telecom me miliki keunggulan teknis dibanding dengan teknologi nirkabel lainnya, yang memungkinkan Bakrie Tele com menampung pembicaraan telepon tiga kali lebih banyak dibanding operator GSM pada saat bersamaan. “Bahkan dengan kekua tan sinyal minim pun, pelanggan Esia masih bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Sesuatu yang sulit dilakukan dengan telepon nirkabel lainnya,” kata Buldansyah. Keunggulan jaringan ini akan jadi nilai pembeda Esia dengan operator lain. Menurut Buldansyah, banyak operator telepon terlalu

berfokus soal tarif tetapi tidak memperhatikan kualitas jaringan. Kalau pun kualitas jaringan dibicarakan, tapi hanya sebatas slogan tanpa adanya jaminan yang bisa dirasakan pelanggan secara langsung. “Murah itu baik karena membuka akses lebih luas pada masyarakat untuk menikmati layanan telekomunikasi. Tapi tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas jaringan sehingga pelanggan juga nyaman menggunakannya. Inilah nilai lebih atau value for money dari kami,” kata Buldansyah. Tingkat gagal panggil Bakrie Telecom saat ini ratarata 0,7 persen, sementara ambang batas yang ditetapkan pemerintah untuk gagal panggil adalah maksimal 5 persen. (ms)

Wow, Setahun Perkembangan Minimarket Naik 42% mencontohkan, melalui pro gram promosi diskon. Teru tama, kata dia, untuk produkproduk kebutuhan sehari-hari, seperti minyak Walaupun, lanjut dia, konsumen hanya mau berbelanja pada saat program diskon berlaku. Lonjakan penjualan mampu naik 50 persen pada akhir _ook_. “Pada akhirnya memang tidak ada loyalitas konsumen,” ucapnya.

DPRD Jember keberatan Perusahaan Daerah Perkebunan memperluas sektor usahanya di luar usaha perkebunan. Perusahaan itu sebaiknya memaksimalkan ribuan hektare lahan yang ada Jember - KN “Persoalan perkebunan dari tahun ke tahun dengan perubahan iklim, era gloalisasi, pasar bebas, akan membuat perusahaan perkebunan menjadi terpojok. Maka harus ada perangkat hukum yang memperbolehkan ekspansi pasar, ekspansi usaha,” kata Direktur Produksi dan Teknik PD Perkebunan Sudarisman. Sudarisman mencontohkan pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang diserahkan ke PD Perkebunan oleh Pemerintah Daerah yang terpaksa mandeg. Ini dikarenakan tak ada aturan yang melindungi pengelolaan SPBU oleh PD Perkebunan. “Apa iya akan memberikan kontribusi pendapatan. Saya ragu-ragu, apalagi dengan manajemennya. Perlu ada kajian komprehensif apakah memang betul-betul dibutuh kan penambahan usaha, seperti SPBU. Sementara itu 4000 hektare lahan kebun saja

sebelumnya. Selain memberi pelayanan prima, pihaknya berjanji memanjakan calon penumpangnya.

District Manager Surabaya Malaysia Airlines, Suzanna Shamsuddin mengatakan, kapasitas load factor armada pesawatnya pada 2011 dari Surabaya ke berbagai tujuan, ditargetkan meningkatkan 10 persen dari angka di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 70 persen. “Tahun 2010 sebanyak 29.000 orang. Pada tahun 2011 ini ditargetkan naik 10 persen atau sekitar 32.000 orang,” ujar Suzanna di sela-sela acara promo discount tiket ekonomi dan bisnis, Senin (25/4/2011). Ia mengatakan, untuk mencapai target meingkatkan jumlah penumpang dari Surabaya, Malaysia Airlines memberikan promo discount tiket ekonomi dan bisnis, selama sebulan mulai 25 April hingga 24 Mei 2011. Paket discount harga tiket ekonomi jurusan Surabaya-

Jakarta – KN Ekspansi minimarket di banyak daerah selama tahun 2010 naik hingga 42 persen menjadi 16.922 unit diban dingkan 2009 yang sebesar 11.927 unit. Sedangkan, jumlah total gerai hipermarket dan supermarket turun tiga persen menjadi 1.230 gerai diban dingkan 2009 yang mencapai 1.272 gerai. Executive Director Retail Measurement Services Niel sen Teguh Yunanto meng atakan, pada saat ini, total jumlah toko di Indonesia mencapai 2,524 juta gerai. Sebesar 57 persen di antaranya masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan 22 persen di Sumatera dan 21 persen di pulau lainnya. “Jumlah toko di Indonesia

tertinggi kedua setelah India. Di ASEAN, jumlah toko Indonesia tertinggi. Tapi, dibandingkan 2009 yang mencapai 2,558 juta gerai, terjadi penurunan jumlah sekira 1,3 persen,” jelas Teguh di Jakarta, Selasa pecan lalu. Menurut Teguh, peritel akan melakukan ekspansi di lokasi padat populasi, menyusul perpinda han pemu kiman ke daerah pinggiran. Sehingga, ujar dia, jumlah di daerah ping giran akan bertambah, berbeda dengan daerah perkotaan yang justru menurun. Sementara itu, kata dia, _ook dan pasar tradisional masih menjadi pilihan utama konsumen. Untuk menghadapi per saingan yang semakin ketat, kata Teguh, maka _ook-toko melakukan differensiasi. Teguh

Selain itu, menurut Teguh, _ook-toko juga melakukan differensiasi melalui speciality stores. Teguh mencontohkan, gerai-gerai yang khusus menjual produk-produk kese hatan (farmasi) dan kecantikan. Contoh lain, kata dia, geraigerai _ook modern yang mengkhususkan target pasar kelas premium. “Sementara itu, ada format lain yang justru menikmati peluang.

Yakni, semi ritel yang biasanya berlokasi di pasar tradisional. Dia melayani konsumen akhir dan peritel lain. Tahun 2009, jumlah semi ritel mencapai 52.500 unit. Naik lima persen pada 2010 menjadi 55.100 unit. Sedangkan, jumlah _ook kosmetik naik 17,3 persen menjadi 6.780 unit pada 2010 dibandingkan 2009 yang 5.782 unit,” papar Teguh. (de)

Produk China Serbu Jatim, Produk Lokal Terancam Gulung Tikar Surabaya – KN Akibat banyaknya produk China yang masuk ke Jawa Timur membuat beberapa industri local kelabakan. Tak terkecuali, industri sepatu sepatu Wedoro mengaku mengalami penurunan produksi hingga 45 %. “Pasca CAFTA, banyak industri sepatu seperti di Wedoro, Tanggulangin produksinya mengalai penurunan sekitar 45 persen, karena ditingkat agen dibanjiri produk-produk dari China,”

ujar Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur, Diar Kusuma Putra kepada wartawan di sela-sela acara jelang Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI Jatim di Hotel Majapahit Surabaya, Jalan Tunjungan, Jumat pecan lalu. Menurutnya, produksi produk lokal sejak diterapkan pasar bebas dengan ChinaASEAN selama setahun terkahir, membuat para

pengusaha muda berfikir keras untuk mempertahankan mau pun meningkatkan jumlah porduksi maupun daya saing dengan produk-produk negara China maupun ASEAN. “Karena itu, dalam Musda HIPMI Jatim ini, mengambil tema ‘Optimalisasi daya saing pengusaha muda Jatim di era perdagangan bebas’,” tuturnya. Diar yang tidak lama lagi akan meletakkan jabatannya Bersambung ke hal : 11


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011.

HUKUM - KRIMINAL

Halaman : 08

Hukuman Bahasyim Malah Diperberat Menjadi 12 Bulan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENAJDI UNDANGUNDANG. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan; b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional; c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;

Jakarta - KN Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terdakwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie dari sepuluh tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Selain itu, terdakwa juga diharuskan membayar uang denda Rp1 miliar atau kuru ngan lima bulan. Juru Bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ahmad Sobari, Selasa membenarkan putusan yang dikeluarkan pada 19 Mei 2011 itu dengan pimpinan majelis hakim ban ding, Jurnalis, anggota Har yanto, Sudiro, Abdurrahman Hasan, dan Hadi Widodo. “Putusannya, hukuman terhadap Bahasyim diper berat,” katanya. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Bahasyim divonis 10 tahun penjara dan Rp. 250 juta atau kurungan tiga bulan.

Menurutnya yang memper berat hukuman bagi Bahasyim diantaranya karena perbuatan terdakwa memberi dampak ekonomis yang besar. “Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh pada sistem budgeting,” katanya. Serta, perbuatan terdakwa juga masuk dalam kejahatan global yang berpengaruh pada nama baik pemerintah di mata dunia internasional. Di dalam putusan Penga dilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya di dalam dakwaan, jaksa Fachrizal mengungkapkan, berdasarkan rekening koran dalam kurun waktu sejak 2004 sampai 2010, terdapat mutasi berupa pengam

Selama Lima Bulan, Kejari Surabaya Menerima 1.250 SPDP

d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; bersambung .....................

Enam Berkas Penyidikan Industri Pencemar Kali Surabaya Dilimpahkan Ke Polres Setempat Surabaya – KN Dari hasil koordinasi Tim Patroli Air Terpadu dengan Polrestabes Surabaya, diketahui jika berkas penyidikan enam industri di kawasan Gresik yang diduga mencemari Kali Surabaya kini telah dilimpahkan kepada Polres Gresik. Kelima industri itu, yakni PT Unimos, PT Gloria Bisco, PT Sinar Sosro, PT Surya Agung Kertas, PT Wings Surya, dan PT Titani Alam Semesta. Koordinator Lapangan Tim Patroli Air Terpadu, Imam Rochani saat dikonfirmasi, Rabu pekan lalu mengatakan, dari enam industri itu, empat di antranya dilimpahkan pada 28 Juni 2010 dengan No Surat B/2438/VI/2010/ Satreskrim, yakni Unimos, Gloria, Sosro, dan Wings. Dua lainnya, yakni Surya Agung Kertas dan Titani dilimpahkan 20 April 2011 dengan No Surat B/1826/IV/2011/ Satreskrim. Dari data dan informasi pelimpahan berkas enam industri itu, selanjutnya Tim Patroli Air bakal mengkonfirmasi pelimpa han kasus pada Polres Gresik. “Dalam beberapa hari ke depan, kami akan menanyakan kelan jutan proses enam industri yang

sebelumnya ditangani Polwiltabes Surabaya (kini Polrestabes),” katanya. Selain itu, guna memak simalkan pemantauan pro ses penyidikan, pihaknya juga bakal menggandeng Badan Lingkungan Hidup (BLH) Gresik yang sebelum nya kurang kooperatif saat diundang inspeksi men dadak (sidak) Tim Patroli Air Terpadu. “Tiap akan sidak, tim selalu mengundang BLH Gresik. Namun, sejak dilaksanakan patroli pada November 2008 hingga April 2011, BLH Gresik hanya ikut tiga kali,” katanya. Ketidakaktifan ini sering dipertanyakan oleh tim gabungan. “Sangat ironis, jika BLH Gresik tak hadir dalam patroli, Gresik punya banyak sentra industri yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari lingkungan, yakni kawasan industri Gresik, kawasan industri Maspion, kawasan industri Bersambung ke hal : 10

bilan uang, pemindahbukuan, transfer atau uang ke luar sebesar Rp843,4 miliar. Kemudian terhitung sejak sekitar pertengahan April 2010,

Surabaya – KN Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya selama lima bulan ini, terhitung mulai Januari-Mei 2011 sudah menerima 1.250 Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dari aparat kepolisian Surabaya. Karena itu, para Jaksa di Kejari Surabaya harus berusaha lebih cepat lagi menangani perkara tindak pidana umum. “Perkara seperti pencurian yang paling banyak kami tangani pada 2011 ini,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Setyo Pranoto, dikantornya, Senin (23/5). Dia menjelaskan, Dari sejumlah perkara tersebut, ternyata cenderung lebih didominasi pada perkara pencurian, yakni sebesar 35%. Kemudian perkara narkoba 25%, dan sisanya perkara penggelapan, penganiayaan, perjudian serta KDRT. Setyo menambahkan, dari jumlah perkara tersebut, sekitar

95% terdakwa telah ditahan pihak Kejari Surabaya. Sedangkan sekitar 5% perkara yang terdakwanya tidak dilakukan penahanan. “Ter dakwa kami tahan ini cukup banyak dibandingkan yang tidak kami tahan, Artinya ratarata setiap hari jumlah tersangka yang ditahan mencapai 15 hingga 20 orang, jadi setiap hari kita kirimkan tahanan atau terdakwa ke rumah tahanan sekitar 20 orang,” terang Setyo Pranoto. Ketika ditanya seputar penanganan perkara, Setyo menjelaskan, semua penanga nan perkara yang ditangani sudah dilakukan dengan cepat dan tepat. “Misalnya bila sebelumnya berkas dilimpah kan ke pengadilan akan diberikan batas waktu tiga hari, akan tetapi untuk saat ini kami menargetkan pelimpahan langsung dilakukan hari itu juga begitu berkas telah lengkap dan selesai,” katanya. Tidak itu saja, apabila

pada saat berkas perkara sudah memasuki tahap II (kedua), maka di hari itu juga Kejari langsung mengirim berkas itu ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar penanganan kasus tidak ada yang terabaikan dan tidak ada tunggakan perkara,” ujarnya. Lebih lanjut Setyo menuturkan, rata-rata sebulan, Seksi Pidum menerima 200-250 perkara. Setelah menerima perkara ini, akan dilakukan tahap kedua yakni penyerahan barang bukti dan ter sangkanya. “Kalau belum melakukan tahap kedua, maka perkara ini tidak bisa dilimpahkan lanhgsung ke persidangan,” tambahnya. Setyo menambahkan, setelah tahap kedua sudah diselesaikan, maka perkaraperkara yang sudah dianggap P- 21 atau lengkap pada tahap pertama sudah bisa dilim pahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. “Kepastian waktu tahap kedua tidak bisa ditentukan, kalau bukti-bukti dan tersangka sudah diterima dan dipenuhi maka perkara ini sudah siap dilimpahkan ke pengadilan. Kami dari Kejak saan hanya menerima berkas perkara saja, kalau semuanya lengkap, mulai tahap satu dan tahap kedua dinyatakan lengkap maka kami segera melimpahkannya,” tandasnya.

saldo akhir pada rekening Sri Purwanti (istri Bahasyim) sebesar Rp41,7 miliar, katanya. “Bahwa jumlah harta kekayaan terdakwa berupa uang yang ditransfer tersebut mencapai

Rp932,2 miliar,” kata Fachrizal. Uang tersebut ditranfer ke rekening Sri Purwanti sebesar Rp905 miliar dan Winda Arum Hapsari (anak dari Bahasyim) sebesar Rp26,5 miliar. (red)

Korupsi Dana P2SEM, Istri Anggota DPRD Jatim Dituntut 1,5 Tahun Penjara Surabaya - KN Terdakwa kasus korupsi P2SEM Ratna Eni Sulistyo, isteri anggota Komisi C DPRD Jatim Basuki Babussalam dituntut 1,5 tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan JPU Rosita Melani saat persidangan di PN (pengadilan negeri) Suarabaya, Rabu (25/ 5). Selain itu, Ratna juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan penjara. “Agar terdakwa membayar ganti rugi negara sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak membayar, maka akan diganti hukuman penjara selama satu tahun,” kata Jaksa Penuntut Umum, Rosita Melani, dalam persidangan. Kasus tersebut berawal

dari pencairan dana P2SEM sebesar Rp 225 juta kepada LSM Adi Luhungyang berkantor di Jl Dupak, Surabaya . Dimana, Ratna menjadi bendaharanya. Pencairan dana itu, juga atas rekomendasi suaminya sendiri. Yakni, anggota DPRD Jatim bernama Basuki Babussalam. Sebab, untuk kucuran mendapatkan dana P2SEM syaratnya harus ada rekomendasi anggota dewan dan ada lembaga. Ratna, (31) yang ber KTP di Jl Pabean, Sedati, Sidoarjo, tersebut di duga ikut menyelewengkan dana P2SEM. Dari dana P2SEM sebesar Rp 225 juta yang itu, Bersambung ke hal : 10

Tiga Isu Penting Dalam Pembahasan RUU Intelijen

(bon)

Kejaksaan Agung Cekal 2 Tersangka Kasus Jasa Konsultan Kementrian PU Jakarta - KN Kejaksaan Agung (Keja gung) RI mencekal 2 tersangka kasus dugaan korupsi biaya jasa konsultan pada proyek di Ditjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kedua tersangka dicekal sejak 23 Mei 2011 kemarin hingga jangka waktu 1 tahun. “ Dua tersangka yang dicekal atas nama Bambang

Turyono dengan surat Kep159/D/Dsp.3/05/2011 tanggal 23 Mei 2011, dan atas nama Sumudi Kartono dengan surat Kep-160/D/Dsp.3/05/ 2011 tanggal 23 Mei 2011,” kata Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Fietra Sani, di Kejagung, Selasa (24/ 5). Dikatakannya, kedua tersangka ditetapkan dicekal

sejak Senin (23/5), kemarin hingga jangka waktu satu tahun. “Pencekalannya sejak kemarin hingga jangka waktu 1 tahun ke depan,” terangnya. Dalam kasus ini, kedua tersangka berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyetujui kelanjutan pekerjaan yang Bersambung ke hal : 10

Jakarta - KN Kalangan anggota DPR masih mempersoalkan jika Intelejen diberi wewenang melakukan penangkapan dan penahanan, dikawatirkan hal itu membuka potensi terjadinya pelanggaran. Anggota Komisi I DPR

Tjahjo Kumolo mengemuka kan, terdapat tiga persoalan krusial yang menjadi batu sandungan dalam pembaha san RUU Intelijen. Selama ini, kata Tjahjo, ketiga poin itu selalu disikapi berbeda oleh pemerintah dan DPR, sehingga Bersambung ke hal : 10


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Nasdem Ponorogo Kritisi Penanganan Kasus Korupsi Ponorogo – KN Sekretaris Nasional Demo krat (Nasdem), Muh. Yani, merasa sangat prihatin dengan penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi selama ini. Ini terjadi, karena masih adanya diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus hukum di daerah yang terkenal dengan Reognya itu. “Penegak hukum harus adil, jangan hanya menangani kasus kecil yang melibatkan rakyat biasa,” terang Muh. Yani kepada Pewarta HOKI, Kamis (19/05). Menurut Yani, aparat kepolisian selama ini hanya menangkap beberapa penge dar miras, togel dan kasus kecil lainnya, sementara, para pelaku Korupsi yang bernilai besar masih belum disentuh. Ini berbeda dari komitmen dan visi-misi Polri dalam meme rangi tindak kejahatan di Indonesia tanpa pandang bulu. “Saatnya Polri berkomit men seperti yang disampaikan Kapolri dalam visi-misinya yang memberantas kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotis

me (KKN), peredaran Nark oba, serta memerangi aksi terorisme,” jelasnya. Ditegaskan Yani, saat ini rakyat masih menunggu bukti ketegasan aparat penegak hukum di negeri ini, termasuk yang ada di Ponorogo. Selain itu pihak kejaksaan juga harus berani mengungkap dan memenjarakan para koruptor yang telah ‘memakan’ keringat rakyat. “Sudah saatnya kea dilan ditegakkan. Jangan sampai mereka (koruptor) lolos dari jeratan hukum. Mereka harus mendapat hukuman setim pal,” tegasnya keras. Yani juga mengajak se luruh elemen masyarakat untuk peduli dan mengawal segala proses penegakkan hukum dan meminta aparat penegak hukum di Ponorogo untuk terus konsekuen mena ngani dengan tuntas kasuskasus korupsi di Ponorogo. “Jangan diberi ampun mereka sehingga ke depan akan lebih baik dan membuat jera yang lain untuk mencoba melakukan korupsi,” pung kasnya. (red)

Warga Dsn. Gendong Diwek Tangkap Kelelawar Jadi-jadian Jombang - KN Kejadian aneh kembali muncul di Jombang. Warga Dusun Gendong, Desa Watu galuh, Kecamatan Diwek, Jombang, Rabu (25/5/2011). Warga menemukan seekor kelelawar bertelinga panjang mirip kelinci dan berjari lima. Warga menduga, kelelawar aneh itu merupakan hewan jadijadian. Hewan bertaring itu pertama kali ditemukan oleh Burhanudin (25), warga setempat. Saat itu, Burhan sedang melihat televisi di rumahnya. Nah, saat asyik di depan pesawat televisi itu tibatiba ia dikagetkan dengan kelelawar yang terbang di atasnya kepalanya. Awalnya, Burhan menganggap kelelawar itu adalah hewan seperti pada umumnya. Kecurigaan warga Dusun Gendong ini mulai muncul ketika ia dengan seksama melihat cara terbang kelelawar tersebut. Hewan itu terbang rendah dengan cara melompatlompat. Karena penasaran, Burhan akhirnya mengambil sapu. Saat hewan bertaring itu terbang rendah, pria yang bekerja di bengkel ini langsung menyabetkan sapu yang ia

pegang. Sekali pukul, kelelawar itu terjatuh. Selanjutnya, hewan tersebut dimasukkan ke dalam toples. Keesokan harinya, warga yang mendengar kabar penangkapan hewan tersebut berbondong-bondong ke rumah Burhan. “Kalau dilihat orang, kelelawar ini selalu menunduk malu,” kata Burhan keheranan. Warga menduga, kelela war berjari lima itu adalah hewan jadi-jadian atau yang biasa disebut ‘keblek’. “Menurut cerita orang-orang tua, hewan tersebut peliha raan seseorang dengan tu juan untuk pesugihan. Biasa nya disuruh mencuri uang atau beras,” kata Saiful warga lainnya. Meski demikian, baik Saiful maupun Burhan memastikan bahwasannya hingga saat ini belum ada warga Gendong yang kehi langan uang atau beras se cara misterius. Saiful menye but, keanehan secara fisik itu misalnya, telinga kelelawar tersebut panjang seperti telinga kelinci. Sudah begitu, hewan itu mempunyai lima jari. “Ini benar-benar aneh,” ujar Saiful. (zuh)

DAERAH

Halaman : 09

Hama Wereng Serang 75 Hektar Padi di Lumajang

Lebay, Belum Melunasi Tunggakan Warga, Lapindo Ngotot Mau Ngebor Lagi Surabaya – KN Rencana PT Lapindo Brantas Inc untuk ngebor lagi di Sidoarjo terancam akan mengalami kesulitan, menyu sul pernyataan Gubernur Jawa Timur agar Lapindo terlebih dahulu menyelesaikan pem bayaran ganti rugi ke warga korban lumpur Lapindo. “Ada tanggungan yang belum dibayar. Ini harus dibayar dulu kalau mau ngebor lagi. Ini rasa keadilan,” kata Soekarwo, kepada wartawan usai salat Jumat (20/5/2011) di Masjid Baitul Hamdi komplek kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan. Beberapa waktu lalu, La pindo berjanji akan menyele saikan sisa pembayaran yang belum terbayar pada 15 Mei. Untuk itu, gubernur akan mengecek terlebih dahulu, apakah sisa senilai Rp 452 miliar sudah diserahkan ke warga atau belum. “Mestinya sudah ram pung. Tapi batas memang sam

penyakit, termasuk wereng. “Dengan cuaca seperti ini, ada lagi pemicu lainnya yang disebabkan terjadinya migrasi hama wereng terutama jenis wereng coklat dari wilayah Kabupaten Jember yang awal nya ditemukan paling banyak di wilayah perbatasan seperti di Kecamatan Rowokangkung. Karena, hama wereng coklat ini bisa bermigrasi cukup jauh sampai 300 kilometer lebih,” bebernya. Kondisi inilah yang membuat Dinas Pertanian harus bergerak cepat dengan melakukan kerja ekstra untuk mempertahankan produksi beras Kabupaten Lumajang. “Minimal kita melakukan berbagai upaya untuk tetap bisa mempertahankan pro duksi beras seperti tahun kemarin. Meski, cukup banyak lahan yang terserang hama wereng ini,” jelas Kepala Distan ini. Pasalnya, jika tidak kita kendalikan dengan baik baka akan berdampak terhadap turunnya produksi beras. “Makanya kami mengimbau masyarakat petani, agar jangan memancing hama datang dengan melakukan penana man secara serempak,” urai Imam Suryadi lagi. Selain itu, Imam berharap petani juga harus menjaga kebersihan. Menanam tana man sesuai dengan wilayah nya. “Kalau bukan wilayahnya tanaman ketan, jangan mena nam ketan,” tegasnya. (red)

Kebacut, Pos Pantau Dishub Peterongan Jadi Tempat Judi pai akhir 2012. Tolong kalau mau ngebor lagi ya dipercepat pembayarannya. Itu pun kalau masyarakat di sekitarnya mau menerimanya,” tuturnya. Pengembangan penge boran (development) sumur lama di kawasan Tanggulangin direncanakan akan beroperasi sekitar Agustus 2011. Rencana penge boran itu juga sudah men dapatkan rekomendasi dari BP Migas. Meski men

dapatkan rekomendasi, guber nur maupun bupati Sidoarjo tidak akan mengizinkannya begitu saja. “Izinnya dari sana, tapi problem sosialnya ini semua dilimpahkan kepada bupati Sidoarjo dan gubernur. Kan nggak boleh. Sudah saya sampaikan ke perwakilan Bakrie. Jangan ngebor dulu, bayar dulu lah yang 452 itu,” jelasnya. (sus)

Gigi Dan Kacamata Anggota DPRD Kabupaten Malang Diasuransikan Jaminan kesehatan ini diberikan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang. Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Iriantor, kontrak asuransi kesehatan itu telah berlaku sejak Januari hingga akhir Desember 2011 mendatang. Untuk seluruh anggota DPRD beserta pimpinan yang berjumlah 50 orang. Malang – KN “Iya asuransinya bersama PT. Asuransi Umum Bumi putera Muda 1967,” jelasnya ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Jalan Panji, Selasa (24/5/2011). Penggunaan asuransi ini, lanjut dia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kini berjalan di tahun kedua. “Tahun kemarin yang pakai Bumiputera,” bebernya. Meski demikian, Iriantoro enggan menyebutkan berapa jumlah anggaran untuk asuran si ke-50 wakil rakyat itu. Hanya saja dikatakan, anggaran diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun 2011. “Kalau jumlahnya saya gak tahu, tapi ini diambil dari

Lumajang – KN Serangan hama wereng kembali beraksi dan membuat galau petani di wilayah Kabupaten Lumajang. Mema suki semester pertama 2011 ini, serangan hama jenis wereng coklat telah merusak lahan tanaman padi seluas 75 hektar. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Lumajang, Imam Suryadi kepada warta wan, Sabtu (21/5/2011) menye butkan jika lahan tanaman yang terparah di serang hama wereng coklat ini, terletak di dua kecamatan berbeda. Masing-masing di Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Kota Lumajang. Untuk keseluruhan kondisi serangan hama wereng tahun 2011 ini, keseluruhan menye rang 75 hektar dengan luas serangan ringan mencapai 62 hektar. Lahan padi yang ter serang hama wereng dengan kategori sedang mencapai 4,8 hektar dan berat 8,2 hektar. “Serangan terparah ter dapat di wilayah Kecamatan Sukodono dengan kategori berat seluas 8,2 hektar, sedang 0,.9 hektar dan ringan 0,6 hektar. Sedangkan di wilayah Kecama tan Kota Lumajang seluas 3,7 hektar dengan kategori sedang dan ringan 5,2 hektar,” jelas Imam Suryadi. Penyebab serangan hama wereng ini, masih menurut Imam Suryadi, salah-satuya karena disebabkan dipicu terjadinya anomali iklim yang memicu perkembangnya hama

APBD,” tegasnya. Asuransi kesehatan ini meliputi 31 poin, diantaranya general check up, jaminan rawat inap, jaminan rawat jalan, jaminan melahirkan, jaminan pemeliharaan gigi, jaminan pengganti kacamata, santunan duka, serta santunan cacat tetap. Dengan nilai keuntungan yang didapat bervariasi mulai Rp 45 ribu hingga Rp 42 juta. Seperti untuk jaminan gigi palsu per setnya senilai Rp 600 ribu, frame dan lensa kacamata per tahun sebesar Rp 1 juta. “Pemegang asuransi bebas, memilih rumah sakit rujukan. Tapi sesuai kesepa katan, dua rumah sakit menjadi rujukan utama. Yakni RSUD Kanjuruhan dan RSSA Ma

lang,” ujar petugas pendampi ngan klaim PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Salehudin Sutopo dihubungi. Dia menambahkan, proyek asuransi itu senilai Rp 370 juta. Harga yang sama juga berlaku pada tahun sebelumnya. Meski demikian, pihak nya menyayangkan, anggaran dari kontrak tersebut belum cair, hingga hari ini. Padahal, asuransi telah berjalan selama lima bulan, terhitung dari mulai kontrak dilakukan. “Katanya belum disetujui bupati,” tuturnya. Sementara Bupati Lum bung Informasi Rakyat (LIRA) Zuhdi Akhmadi menggangap pemberian asuransi pimpinan dan anggota dewan itu wajar. Karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kabupaten dan Kota. “Asuransi itu, kami nilai masih wajar,” katanya. (nul)

Jombang - KN Judi kalau sudah menjadi penyakit kronis, rasanya susah untuk dihilangkan. Di Peterongan Jombang, Pos pantau Dinas Perhubungan (Dishub) yang ada di dekat terminal Kepuhsari, dijadikan tempat berjudi oleh warga sekitar. Beruntung aksi itu tercium oleh petugas Kepo lisian. Selanjutnya, korps berseragam cokelat ini meng gerebek serta menang kap tiga orang yang sedang asyik berjudi. Ketiga penjudi itu adalah Mariono (42), warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Mega luh, Suwito (51), warga Desa Keplaksari, Kecamatan Petero ngan, serta Mualimin (30), warga Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang. “Ketiga kita jebloskan ke dalam tahanan,” kata Kapol sek Peterongan, AKP Sutikno, Rabu (25/5/2011). Sutikno menjelaskan, penangkapan itu

bermula dari informasi masya rakat yang kerap melihat per judian di pos pantau milik Dishub tersebut. Atas infor masi itu, petugas kemudian melakukan penyelidikan. Nah, ketika informasi valid, polisi kemudian melakukan penggere bekan. Saat itu tiga orang sedang duduk besila sembari me megang kartu remi. Di tengahnya, sejumlah uang taruhan nampak berserakan. Kedatangan petugas yang tiba-tiba ini membuat ketiga penjudi tak mampu berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah ketika di gelandang ke Mapolsek. Se lain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu set kartu remi, uang sebesar Rp 59 ribu, serta alas untuk berjudi yang terbuat dari kayu. “Mereka kita jerat pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancamannya 10 tahun pen jara,” pungkas Sutikno. (zuh)

Jadilah Pemimpin ... Sambungan dari hal : 1 dan terus mengisi kemerde kaan dengan cara berkarya sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Agar kita sebagai manusia tidak keluar dari fitroh kita sebagai manusia, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian maka disetiap dada manusia akan mempunyai keimanan yang

baik serta aklaq yang mulia. Kedamaian itu mahal tetapi lebih mahal lagi kalau tidak damai maka rakyat jangan dinodai, dan jangan ada lagi kemunafikan dan rencana lain di masa damai ini. Tumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa agar masyarakatnya adil dan sejahtera. (redaksi)


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Eropa dan bergabung dengan klub-klub elite di Benua Biru itu. “Tapi, hasilnya sebagian besar ditentukan oleh anak (pemain) yang bersangkutan. Kita berharap mereka bisa maksimal memnafaatkan ke sempatan tersebut.” Siapa saja ketiga pemian muda yang akan berkostum Vise itu? Demis memaparkan ketiga bocah itu ialah Yandi Sofyan Munawar (striker), Alfin Ismail Tuasalamoni (bek kanan), dan Yericho Christian toko (bek kiri). Dengan bergabungnya ketiga pemain muda tersebut, pemain seangkatan mereka (kelahiran 1992) yang masih bertahan di SAD Indonesia di Uruguay tinggal tujuh. Sebelumnya, dua pemain telah bergabung ke klub Uruguay Atletico Penarol dengan status pinjaman. Mereka ialah Mereka ialah Syamsir Alam yang perosisi sebagai striker dan M Zainal Haq yang posisi sebagai stopper. Adapun tujuh lainnya menurut Demis tengah dimi nati sejumlah klub papan atas di Uruguay dan Chile yang bermain di Liga Primer, divisi tertinggi di kompetisi negara Amerika Latin itu. (udi)

Kejaksaan Agung ... Sambungan dari hal : 8 dilakukan oleh konsultan. Kejagung telah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ini, yakni konsultan di Kemen terian PU, Giovanni Gandolfi dan 2 staf Kementerian PU, Sumudi Katono dan Bambang Turyono. Giovanni Gandolfi diduga melakukan pemalsuan doku men untuk mengajukan penagi han pembayaran jasa konsul tan pada kegiatan Water

Resources and Irrigation Management tahun 2007-2009 yang dikerjakan oleh C.LOTTI & ASSOCIATI Perwakilan Indonesia dengan nilai kontrak Rp 27,7 miliar dan US$ 876.600. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6,5 Milyar. Ia kini masih mendekam di Rutan Salemba cabang Kejagung. (red)

Tiga Issu ... Sambungan dari hal : 8 menjadikan pembahasan RUU berjalan alot bahkan deadlock. Poin pertama, ujar Tjahjo, terkait soal penangkapan atau penahanan. “Dalam hal ini, DPR berpendapat aparat inteli jen tak perlu diberi wewenang penangkapan dan penahanan, karena sesuai KUHAP, itu adalah wewenang polisi,” katanya, Kamis, (19/5). Poin kedua terkait soal penyadapan. Menurut Tjahjo Kumolo, penyadapan harus mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU Informasi dan Transaksi Elek tronik (ITE). “Penyadapan ha rus diatur secara rinci dalam UU Intelijen, karena ada hak privasi anggota masyarakat yang harus dihormati,” tegas Tjahjo. Di sisi lain, aparat intelijen juga berhak menya dap seseorang yang teridenti fikasi mencurigakan. Poin ketiga, terang Tjahjo, terkait soal pengawasan. Se lain pengawasan atas intelijen yang selama ini dilakukan oleh DPR, saat ini mereka memper timbangkan membentuk De wan Kehormatan Intelijen

Halaman : 10

Rencana Aturan Baru Bulutangkis, Pemain Putri Wajib Pakai Rok

Pemain Muda Indonesia Segera Merumput di Liga Eropa

Jakarta – KN Kabar baik terdengar dari dunia sepakbola Indonesia. Disaat PSSI lagi gonjang ganjing justru tersiar kabar ada beberapa pemain sepakbola Indonesia yang segera merumput di liga kompetisi Eropa. Bakal berkiprahnya ketiga pemain muda kelahiran 1992 itu tidak lepas dari sukses proyek Sociedad Anonima Deportiva (SAD) Indonesia di Uruguay dan pembelian klub Divisi II Belgia Vise oleh PT Pelita Jaya Cronus milik Nirwan Dermawan Bakrie. Penanggung Jawab proyek SAD Indonesia Demis Djamaoedin mengungkapkan ketiga pemain itu akan bergabung ke Vise dengan status pinjaman mulai awal musim depan 2011/2012 atau tepatnya pada Juli 2011. “Mereka akan dipinjamkan selama satu tahun. Kita ber harap mereka bisa tampil cemerlang di sana (Vise, Bel gia) sehingga dalam radar bidikan para pencari bakat klub-klub terkemuka Eropa),” ungkap Demis. Dia menekankan Vise menjadi pintu masuk bagi pemain yang bersangkutan untuk bisa tampil di kancah

OLAH RAGA

untuk mengefektifkan fungsi pengawasan itu. Sekjen PDIP itu berjanji, pihaknya akan terus menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mencari titik temu dengan pemerintah dalam membahas RUU Intelijen. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno, memandang penting disusunnya sebuah UU Intelijen. “Intelijen kita sekarang ini bekerja tanpa landasan UU kokoh,” ujarnya. Namun ia menekankan agar pembahasan RUU ini dilaku kan secara komprehensif dan obyektif, sehingga terhindar dari bias persepsi dalam dalam penafsiran pasal-pasalnya. RUU Intelijen memasuki babak baru. Pemerintah dan Komisi I DPR, kamis (19/5), mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Intelijen. Dalam pem bahasan RUU ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Per tahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Tim Lintas Depar temen Penyusun RUU Intelijen. (red)

Maskot SEA Games Harus Secepatnya Disosialisasikan Palembang – KN “Modo Modi” sebagai maskot SEA Games ke-26 di Indonesia yang akan digelar di Jakarta dan Palembang perlu segera disosialisasikan lebih intensif kepada masyarakat untuk mendukung sukses kegiatan itu. “Maskot SEA Games ke26 itu memang seharusnya sudah disebarluaskan, khusus nya di Provinsi Sumsel ini maupun secara umum di seluruh Indonesia,” kata Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Bihaqqi Sofyan, di Palembang, Minggu. Ia mengatakan, maskot SEA Games berupa binatang purba khas Indonesia yakni komodo itu semestinya sudah lama disampaikan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui secara meluas. “Perlu melibatkan kabupaten dan kota di Sumsel ini, untuk menyebarluaskan informasi

“Mereka yang keberatan dengan peraturan itu dapat mendesak dewan BWF untuk membatalkan keputusan yang akan disahkan itu dalam rapat umum tahunan organisasi pada 28 Mei di China,” katanya. Sebelumnya Wakil Presi den BWF, Paisan Rangsi kitpho, menolak bahwa pera turan itu merupakan suatu bentuk ekspoitasi terhadap wanita sembari mengatakan bahwa rok itu tidak mesti rok pendek. Namun, dia menekan kan bahwa harus ada sesuatu yang menjadi pembeda dalam sebuah pertandingan putri. “BWF tidak pernah punya maksud untuk memposisikan wanita sebagai objek seksual. Bukan itu yang sedang kami kerjakan saat ini,” katanya. “Peraturan itu merupakan bagian dari suatu kampanye besar kita untuk lebih meningkatkan profil olah raga bulu tangkis di masa depan. Ini hanya dimaksudkan untuk membantu olah raga ini menarik minat penggemar yang lebih luas. Penampilan para pemain yang gaya, menarik dan berestetika adalah inti dari Peraturan itu.’’ (ard)

Pengacau Kongres PSSI Harus Diberi Sangsi tentang maskot SEA Games itu,” katanya. Ia mengharapkan, pihak eksekutif dan legislatif ikut menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan SEA Games termasuk maskotnya. “Kami di Komisi V DPRD Sumsel selalu menyampaikan informasi mengenai pelak sanaan SEA Games ke-26 itu,” katanya. Ia juga berharap kepada panitia SEA Games khususnya bidang promosi untuk mulai

Korupsi ... Sambungan dari hal : 8 yang yang dipergunakan hanya Rp 7,6 juta. Sedangkan Rp 217,3 juta diduga masuk kantong pribadi Ratna. Selai itu, kasus P2SEM ini juga menyeret LSM Adi Luhung lain yang bernama Edi (adik Ratna, di sidang terpisah) dan Sutejo (sidang terpisah). Selama proses persida ngan Ratna menyatakan bahwa hanya Rp 50 juta yang penggunannya tak sesuai proposal. Bukan Rp 217 juta seperti tuduhan jaksa. Dan, Ratna telah me ngembalikan uang Rp 50 juta kepada jaksa, sebelum kasusnya di sidangkan di PN Surabaya. Kasus itu berawal dari dari rembugan antara seorang wartawan bernama Sutejo dengan Basuki Babussalam. Dikatakan, bahwa untuk men dapatkan dana P2SEM syarat nya harus ada rekomendasi angota dewan dan ada lembaga. ’’Kemudian Basuki meme rintahkan Sutejo untuk mem buat Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat (LPPM) Adi Luhung,’’ papar Rosita. Dalam lembaga yang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 2008 itu, istri Basuki, yakni Ratna Eni Sulistyo menjadi bendahara. Kemudian, adik Eni, Ratno Edi menjadi sekretarisnya. Setelah itu, Basuki memberikan rekomendasi kepada Bappemas Jatim, agar meloloskan proposal P2SEM senilai Rp 225 juta yang

Jakarta – KN Peraturan baru yang mewajibkan pemain putri mengenakan rok dalam sebuah pertandingan bulu tangkis diperkirakan akan dibatalkan. Hal ini menyusul keberatan China, Indonesia dan negara-negara Skandi navia. Demikian sebagaimana diungkapkan oleh petinggi Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) di Malaysia pada Sabtu pecan lalu. “Para pemain putri yang akan turun di turnamenturnamen level tertinggi BWF diwajibkan untuk mengena kan rok atau gaun yang mem perlihatkan sisi kewanitaan mereka. Bahkan, meskipun mereka tetap memakai celana pendek di dalamnya. Tidak diperbolehkan lagi memakai celana pendek saja dalam sebuah pertandingan,” demikian bunyi peraturan itu. “Ada kemungkinan bah wa peraturan itu akan diubah,” kata S. Selvam, mana ger pemasaran Super Series BWF, kepada AFP. Dia mengemukakan bahwa suara-suara keberatan yang sebelumnya berasal dari China, Indonesia dan India itu sekarang juga disampaikan oleh Denmark dan Swedia.

diajukan LPPM Adi Luhung tersebut. Dalam proposalnya, lembaga dadakan yang berkantor di Jl Dupak Pasar Baru, Surabaya itu mengaju kan tiga kegiatan yang masingmasing membutuhkan dana Rp 75 juta. Yakni, kegiatan pelatihan makanan olahan di Blitar, pelatihan ternak ikan hias di Tulungagung dan pelatihan pembuatan pupuk organik di Kediri. ’’Dalam proposal dirinci biaya dan tempat pelatihan maupun peserta pelatihan. Totalnya sebesar Rp 225 juta yang dicairkan oleh terdakwa,’’ ujar JPU Ratna Melani. Tetapi ternyata, kegiatan tersebut tidak pernah ada alias fiktif. Pertama, kegiatan pelatihan makanan olahan di Blitar tidak pernah dilaksana kan. Terdakwa memalsu pertanggungjawaban dan

gencar melakukan sosialisasi maskot SEA Games tersebut. Berdasarkan pantauan ANTARA di Palembang, maskot SEA Games itu sudah terlihat berupa banner dipa sang di simpang Rumah Sakit Charitas, dan dalam bentuk iklan layanan masyarakat di se jumlah koran lokal Palembang. Maskot SEA Games ke-25 pada 2009 di Vientiane, Laos, bernama “champa-champi”, berupa sepasang gajah. (red) bukti pembayaran dari Hotel Gita Puri, seolah-seolah kegiatan dilakukan di sana . ’’Dan seolah-olah ada kegiatan yang menelan dana Rp 75 juta,’’ ungkap Rosita. Kegiatan pelatihan ternak ikan hias di Tulungagung juga fiktif. Terdakwa Eni bersama Edi dan Sutejo memalsu bukti pembayaran dari Hotel Pantai Indah Popoh. ’’Seolah kegiatan itu dilakukan di hotel tersebut dan seolah memakan biaya Rp 75 juta, padahal semuanya tidak benar,’’ tegas Rosita. Hanya satu kegiatan yang memang benar dilaksanakan. Yakni, pembuatan pupuk organik di Hotel Surya, Kediri. Tapi, hanya menelan biaya Rp 7,6 juta saja. ’’Terdakwa memalsu kwitansi hotel, seolah-olah menyewa 52 kamar untuk dua hari dengan peserta 116 orang. Padahal, terdakwa hanya menyewa satu kamar untuk satu hari saja,” tandasnya. (bon)

Jakarta – KN Kacaunya pelaksanaan Kongres PSSI beberapa waktu, membuat posisi Indonesia semakin sulit. Kini PSSI hanya tinggal menunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh FIFA menyusul gagalnya kongres yang sedianya akan memilih ketua dan jajaran pengurus PSSI. Untuk itu, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Zul Fadlie, meminta, Komisi Disiplin PSSI bergerak untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang membuat Kongres PSSI berjalan kacau pada Jumat (20/5) pekan lalu. “Sanksi harus dikenakan pada mereka,” kata Zul, pada rapat dengar pendapat dengan DPR, di Jakarta, Selasa (24/5). Ia juga mendorong refor masi PSSI hingga ke level pengurus di daerah dan klubklub. “Anggota PSSI merupa kan pengurus di daerah. Kalau PSSI harus direformasi, maka mereka juga harus direfor masi,” ujarnya. Deddy Gumelar, rekan sejawat Zul Fadlie di Komisi X,

menyayangkan pernyataan beberapa pihak yang meminta Indonesia tidak perlu takut dengan Federasi Sepak bola Internasional (FIFA). Pernyataan itu justru memperkeruh suasana setelah kongres berujung tanpa hasil. “Bukan soal takut FIFA, tapi harus ada alasannya. Kalau bicara hukum internasional, maka kita harus taat FIFA,” kata pria yang akrab disapa Miing ini. Sanksi akan merugikan para pesepak bola tanah air, khususnya para pemain yang sempat berlatih di Markas Kopassus untuk persiapan SEA Games. Karena itu, Miing berharap Indonesia akan terbebas dari sanksi SEA Games. Ia menyarankan, Komite Normalisasi (KN) harus meminta waktu enam bulan untuk menggelar kongres bila Indonesia terlepas dari sanksi. “Ini untuk persiapan sekaligus evaluasi Pengprov selaku pemegang hak suara,” kata dia. (and)

Enam Berkas ... Sambungan dari hal : 8 Petrokimia, dan kawasan indus tri Driyorejo,” ungkpanya. Namun, selama ini tim hanya sidak di kawasan industri Driyorejo saja, lantaran saluran pembuangan limbah langsung mengarah ke Kali Surabaya. “Tak menutup kemungkinan, sidak akan dilakukan ke semua industri di Gresik,” tuturnya. Seperti diberitakan sebe lumnya, pelimpahan berkas ini dilakukan Polwiltabes Sura baya pasca likudasi pada 2010 yang kini menjadi Polrtestabes.

Berkas kasus terkait patroli air Kali Surabaya yang melintasi tiga daerah, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang pernah ditangani Polwiltabes telah dilimpahkan. Untuk kasus yang industrinya berada di wilayah Surabaya akan dita ngani oleh Polrestabes Sura baya. Sedangkan yang berada di wilayah Sidoarjo masuk ke Polres Sidoarjo dan wilayah Gresik dilimpahkan ke Polres Gresik. (sus)


KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Hallo Nusantara ... Sambungan dari hal : 1 dan disahkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi Indonesia menerangkan bagai mana sikap dan perilaku dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan sifatnya hierarkis, yaitu menyudut pada dua hal kefilsafatannya, yaitu: 1. Pancasila mempercayai adanya Tuhan sebagai Maha Pencipta 2. Pancasila mengkaji manusia dan secara khusus mengkaji manusia Indonesia dan aspek-aspeknya tersebut dalam setiap silanya. Pancasila dalam sejarahnya adalah ideologi yang bernafas kan nasionalisme. Nasionalis me yang berdasarkan pada karakteristik bangsa Indone sia. Nasionalisme yang merang kul seluruh agama, budaya, bahasa, dll. Hal ini menun jukkan bahwasannya Panca sila memberikan wadah kepada setiap golongan. Nasionalisme yang mem persatukan seluruh golongan. Bukan hanya merangkul pada satu golongan saja. Pemetaan disorientasi Pancasila terletak pada pendidikan kritis menge nai ideologi. Kita sebagai warganegara memiliki rasa

paradigma kepancasilaan, negara Indonesia tidak akan mudah dihasut oleh masalahmasalah yang mengandung sara. Sebagai anak bangsa seharusnya kita patut ber syukur karena telah memiliki ideologi yang bisa memper satukan anak bangsa yang tersebar diberbagai kepu lauan dan pulau-pulau kecil di seluruh polosok nusantara. Selain mempersatukan ber bagai etnis yang ada, Panca sila juga dapat memper satukan berbagai budaya yang ada, termasuk lahirnya bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia yang serumpun dengan bahasa Melayu. Jika dibandingkan de ngan bahasa melayu, maka bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu yang sudah dipergunakan oleh dua ratus juta lebih penduduknya. Maka jasa Pancasila tidak berlebihan jika ia dapat disimpulkan sebagai keu tuhan bangsa tidak diragu kan, kendati pernah ingin diselewengkan, bahkan ingin diperas menjadi trisila, yang berbuntut pada meletusnya G30S/PKI, namun berkat kesaktian Pancasila, gerakan tersebut dapat ditumpas,

Izin ... Sambungan dari hal : 1 beberapa waktu lalu. Dalam percakapannya di kantor Pemkot itu, mungkin pejabat ini tidak tahu sepak terjang bawahanya dalam hal ini bagian perijinan dan wastib, sehingga beroperasinya ratu san supermart dan minimart di plosok kampung-kampung di Surabaya yang diduga tidak dilengkapi perijinan yang benar itu aman-aman saja. Padahal lolosnya opera sional supermart dan minimart yang menjamur sampai di perkampungan penduduk tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruanglah yang paling besar peranya. Demi kian bila diukur dari dosanya, Dinas pelayanan yang paling basah di pemkot Surabaya tersebut yang paling besar punya dosa adminis trative, karena dengan cero bohnya dengan mudahnya memberi kan ijin perubahan peruntu kan lokasi dan perubahan bangunan. Sehing ga dengan dua ijin yang dike luarkan dalam satu lembaga Dinas tersebut, seakan para pengusaha minimart dan

supermart sudah boleh mengoperasikan usahanya, ditambah lagi setelah ber oprasi tidak ada pemeriksaan dari Satpol PP. Sekarang beban itu dilempar ke Satpol PP oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang, padahal seharusnya Dinas Cipta karya dan Tata Ruang menolak sejak awal pengajuan perubahan perun tukan sebelum pemohon mengantongi Ijin Prinsip dari Walikota dan Ijin Lokasi dari Badan pertanahan Nasional kota Surabaya. Anehnya, mudah sekali perijinan itu dikeluarkan oleh Dinas Cipta karya dan tata Ruang, ada apa dibalik mudahnya pemberian ijin itu?. Padahal amanat dalam aturan di Perpres 112 tahun 2007 dan Permendag 53 tahun 2008 telah jelas, pendirian supermart dan minimart harus punya ijin prinsip dan ijin lokasi lebih dulu, selain amdal dan bukan UKLl-UPL. Yang terjadi di Surabaya, ijin itu cukup SKRK (Surat ketera ngan Rencana Kota) atau

Proyek PL ... Sambungan dari hal : 1 Perikanan Dinas Pertanian, ternyata dijawab proyek sudah habis dibagikan kepada orang-orang titipan pejabat. “ Masak proyek 40 paket itu semua diberikan pada orang-orang titipan pejabat, kalau begitu kebagian apa rekanan -rekanan di Pemkot. Ini tidak fair, karena proyek dibagikan dengan cara KKN,” kata salah seorang rekanan yang tak mau disebut

namanya. Seperti diketahui, pada bulan Mei ini di Dinas Pertanian dan Perikanan sedikinya ada sekitar 40 paket pekerjaan PL yang nilainya dibawah Rp 100 juta. Mes tinya proyek PL itu diberikan kepada rekanan yang memang profesinya sebagai kontraktor di lingkungan Pemkot Sura baya. Tetapi kalau proyekproyek PL tersebut diberikan

Mahfud MD ... Sambungan dari hal : 5 menyuruh Sekjen MK, Janedjri M Gaffar mengembalikan uang pemberian dari Bendahara DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin. Ini dia alasan Mahfud memerintahkan anak buahnya itu mengembalikan duit Nazaruddin.

“Saya khawatir, orang ini (Nazaruddin) nanti, uang belum dikembalikan, dia teriak, ini MK kotor, sudah saya kasih uang,” kata Mahfud. Selain itu, uang tersebut ditengarai juga bisa menjadi

SAMBUNGAN

bahkan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan paham komunis, hal ini ditandai dengan keluarnya Surat Ketetapan MPR nomor 25 yang melarang paham komunis. Dalam hal keyakinan beragama, Pancasila jelas tidak bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Nasrani, Hindu, Budha. Hal ini terlihat dengan jelas sejak diberlakukannya dan dijadikan hari-hari besar setiap peristiwa penting yang diakui oleh agama-agama yang ada di Indonesia tersebut. Sesung guhnya kehidupan damai di antara umat beragama di Indonesia tetap terjaga, kendati di beberapa tempat telah timbul berbagai konflik disebabkan oleh masuknya doktrin-doktrin teroris, Negara Islam Indonesia (NII) yang lagi menghangat. Tindakan tersebut adalah mereka yang tidak senang dengan kedamaian antar umat beragama di negeri kita tercnta ini. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita tetap berpegang pada pemahaman yang terkandung pada batang tubuh Pancasila, kita tidak boleh berprasangka (Su’ud zon) di antara para penganut agama lain. Begitu juga sebaliknya, agar peganut agama yang satu dengan yang lainnya tersebut tidak saling mengecilkan peran masingmasing di dalam membangun bangsa dan negeri ini. Siapa

saja yang memiliki kemampuan tenaga dan materi, maupun ilmu, semuanya harus ikut membangun bangsa ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terbukti, Pacasila telah mampu memberi bukti sebagai ideologi bersama masih tetap relevan dibandingkan dengan ideologi yang lain. Oleh karena itu, bila masih ada kelompok masyarakat yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, apalagi yang tidak relevan dengan kultur dan budaya bangsa kita, hendaknya keinginan terse but lebih baik dibuang jauhjauh. Sebab masalah kita sekarang ini adalah bagaimana segenap rakyat hidup dalam kecukupan dan berkeadilan. Sebab secara pasti hanya para penghianat negara yang tidak suka Pancasila. Semua lembaga negara harus berkomitmen secara aktif mengambil tanggung jawab dalam menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sesuai dengan peran dan posisi masing-masing. Panca sila harus menjadi ideologi dan inspirasi untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang jujur, rukun, harmonis dan jauh dari sikap mementingkan diri sendiri. Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, empat pilar yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.***

perubahan peruntukan dan 1MB atau perubahan bangunan dari rumah tinggal ke bisnis yang dikeiuarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ditambah UKL dan UPL yang benderanya diduga banyak yang fiktif. BIDANG TATA RUANG Diperoleh informasi dari staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyebutkan, pengajuan perubahan perun tukan tersebut dilakukan dari UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap) di Manyar, kemudian oleh petugas UPTSA dikirim berkasnya ke Bidang Pengukuran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan di Bidang itu rata-rata cukup memakan waktu satu minggu. Selesai di Bidang pengu kuran, dikirim ke Bidang Peme taan dan Tata Ruang, dan disinilah hampir semua permo honan “ditolak” dengan ala san tidak sesuai dengan perda atau peruntukan. Anehnya dalam penolakan tidak dijelaskan melanggar perda pasal berapa dan apa bunyi pasalnya. Namun dibalik penolakan tersebut diduga kuat punya nuansa untuk menggiring agar

pemohon perubahan peruntu kan minimart dan supermart itu agar melimpahkan pemeberi jasa pengurusan untuk men datangi Bidang Pemetaan dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya. Disitulah banyak dugaan praktek “Transaksi” sehingga lolos semua tata ruang di Sura baya, mulai dari garis sempa dan bangunan, perubahan fasum, sampai jalan-jalan kampung pun bisa “dijua” seperti branggang Darmo Tegal, Darmo, ngagel, Jl kenari dan masih banyak lagi yang lainya. Disebutkan, di Bidang Pemetaan dan Tata Ruang DCKTR tersebut merupakan bidang “terbasah” di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, bahkan juga “terbasah” di jajaran Pemkot Surabaya, karena dengan selera “pe nguasa” bisa seenaknya menolak atau memberikan ijin yang terakhir disebutkan sebagai ijin SKRK tersebut. “Justru di bidang inilah yang bisa besiasat mengendalikan Kepala Dinas, termasuk Waiikota. Sehingga yang diatas tidak bisa berbuat apaapa ketika diberi argumentasi tata ruang “, kata sumber yang minta namanya tidak dkoran kan ini. (red)

pada orang-orang titipan, ini menimbulkan kecurigaan adanya praktek KKN di Dinas yang jauh dari lingkungan pusat pemerintahan kota tersebut. Kabid Perikanan Aris Munandar, yang dikonfirmasi melalui ponselnya mengata kan, proyek PL dibidangnya sudah habis dibagikan. Ketika didesak dibagikan kepada siapa, Aris mengaku kalau proyek PL itu sudah dibagikan kepada orang-orang titipan dan orang-orang yang direkomendasi oleh Kepala Dinas Samsul Arifin. Namun dia menolak menjelaskan

secara rinci siapa orang-orang titipan yang diberi proyek PL tersebut. “ Wah terlambat, pekerjaan PL sudah habis saya bagikan pada orang-orang titipan dan orang-orang yang direkomen dasi Kepala Dinas,” kata Aris Munandar melalui telepon, Rabu (25/5). Ketika didesak siapa saja orang-orang titipan yang disebutkan itu, titipan pejabat mana atau anggota dewan, Aris enggan menjawab. “Ya pokok nya ada orang titipan,” jawabnya singkat, kemudian polselnya terputus. (red)

senjata makan tuan bagi MK. Dengan keberadaan duit sebesar 120 ribu dollar Singapura, Nazaruddin bisa ‘menyandera’ putusan MK. “Sampai segitu kecurigaan saya. makanya saya bilang harus kembalikan sekarang juga,” tambahnya. Janedjri akhirnya mengem balikan duit itu kepada Nazaruddin melalui penjaga

rumahnya. Nazaruddin bahkan sempat menghubungi Jan dedjri kenapa uang pemberian itu dikembalikan. Nazaruddin menyebut uang itu sebagai ‘uang persahabatan’. “Dan ketika bicara itu (hubungan telepon), ada yang dengarkan, kepala biro, karena teleponnya dibuka, itu CDR (Call Data Record) bisa di cari,” tandas Mahfud MD. (red)

Halaman : 11

Bila Tak Ingin ... Sambungan dari hal : 1 oleh uang APBD atau APBN, sehingga cukup dengan surat perintah kerja yang ditandai oleh PPKM (Pejabat Pembuat Komitmen) saja. Demikian pula perjanjian kerjanya merupakan perjanjian kerja sebagaimana kontrak lelang pengadaan barang dan jasa. Padahal antara lelang pengadaan barang dan jasa dengan lelang BOT sangat jauh berbeda, disebabkan masuk ke wilayah hukum kerjasama pemanfaatan ba rang pemerintah yang tidak bergerak berupa tanah dengan pihak ketiga. Sehingga harus ada perjanjian antara Walikota dengan investor setelah mendapatkan persetujuan DPRD Surabaya. Sedangkan obyek yang dijanjikan, berubah tanah yang bersertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama Pemkot terlebih dulu atau minimal pararel pengurusannya, dan

harus ada hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain harus ada kontribusi tetap yang dihitung berdasar kan peraturan Menteri Keu angan no. 96 tahun 2007, dan juga harus ada bagi hasil keuntungan selama pengelo laan pihak ketiga. Kontribusi tetap tersebut ditaksir oleh tim penilai yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan harus ada penaksiran pembanding dari tim independen yang berpedoman dengan NJOP. Sedang nilai NJOP di kawasan Pasar Turi saat ini telah mencapai Rp 6 Juta lebih per meternya. Sementara kondisi Pasar Turi saat ini sudah terbangun tempat penampungan semen tara (TPS) yang dilakukan oleh Pemkot, namun proyek TPS senilai Rp 18,8 miliar itu pembangunanya juga tidak melalui lelang, melainkan dilakukan dengan cara penun

PPAT ... Sambungan dari hal : 5 berbagai mata uang, yaitu Rp 73,171 juta, US$ 128.148, Aus$ 13.070, dan 1.955 euro. Penangkapan ini diduga terkait dengan proyek pemba ngunan Wisma Atlet SEA Games XXVI senilai Rp 191 miliar, yang disebut-sebut melibatkan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin. Mantan pengacara Rosalina, Kamaruddin, mengatakan Ro salina menyebut Nazaruddin mendapat jatah Rp 25 miliar

sebagai fee 13 persen dari PT Duta Graha Indah. Sementara Nazaruddin, yang dimintai konfirmasi, membantah tudingan tersebut. KPK telah menetapkan Wafid, Rosa, dan Idris sebagai tersangka kasus dugaan sua tersebut. Ketiganya pun sudah diperiksa sebagai saksi untuk tiap-tiap tersangka. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan belum bisa memberi penjelasan terkait

Effendy Choirie ... Sambungan dari hal : 5 satu stasiun televisi di setiap provinsi untuk satu perusa haan. Namun, Tifatul memberi saran kepada PT EMTK dan Indosiar untuk berkonsultasi ke KPPU dan Bapepam LK agar tidak terjadi pemusatan kepemilikan dan monopoli. Saran ini dinilai sebagai sikap pemerintah yang tidak tegas melaksanakan UU. Menurut Effendy Choirie, sikap pemerintah yang tidak tegas ini jelas-jelas membunuh roh UU Penyiaran, yang lahir dari rahim reformasi dan semangat demokratis pasca tumbangnya Orde Baru. Effendy menegaskan, UU Penyiaran menjadi diversity of ownership (keberagaman kepemilikan) dan diversity of content (keberagaman kon ten), dan membatasi kepemi

likan frekuensi sebagaimana diatur dengan jelas pada PP No 50 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam PP itu, kata dia, disebutkan sebuah holding (perusahaan induk) hanya boleh memiliki satu frekuensi di sebuah provinsi atau setidaknya dua frekuensi di 2 provinsi berbeda. Artinya, EMTK yang sudah memiliki SCTV dan O Channel di satu provinsi kembali melanggar UU untuk kedua kalinya. “Kami minta pemerintah supaya menghormati UU yang ada. Jangan terus-terusan mengutak-atik UU lain yang sesungguhnya tidak relevan. Hormatilah KPI sebagai lembaga indepen den,”pungkasnya.

Produk China ... Sambungan dari hal : 7 sebagai Ketum HIPMI Jatim, meminta calon penggantinya mampu mempertahankan produk lokal bersaing dengan produk impor. Sekaligus meningkatkan jumlah para pengusaha muda di Jatim. “Ini menjadi tantangan bersama pengusaha muda di Jatim, bagaimana produk lokal mempunyai daya saing yang tak kalah dari produk China,” jelasnya. Dalam Musda HIPMI Jatim yang digelar selama dua hari 14-15 Mei 2011 di Hotel Majapahit, sebanyak 5 pengu saha muda yang mencalonkan dirinya menjadi bakal calon Ketum HIPMI Jatim yakni Giri Bayu Kusuma pengusaha yang bergerak di bidang advokat maupun kontaktor, Suryo Putranto yang bergerak di bidang transportasi dan migas, Thariq Ibrahim yang bergerak di bidang jasa konstruksi, Ubaidillah yang bergerak di bidang ekspor

impor dan M Ali Affandi pengusaha di bidang real estate. Mereka mempunya visi dan misi untuk meningkatkan daya saing produk lokal maupun merangsang lulusan maupun kaum muda menjadi pengusaha muda di Jatim. “Saya akan mencoba berkolaborasi dengan akade misi untuk menimbulkan jiwa mahasiswa maupun lulusan perguruan tinggi menjadi pengusaha,” ujar bakal calon

jukan langsung (PL) kepada PT PP dan PT Nidya Karya. TPS yang dibangun terkesan asal-asalan itu saat ini kondisinya sudah mempri hatinkan karena dibangun tanpa RKS dan TOR, sehingga tidak ada pedoman kontruksi yang kuat. Sedangkan biaya pemba ngunan TPS tersebut jika dibandingkan dengan pemba ngunan TPS untuk Pasar Wonokromo dan Pasar Tam bahrejo, nilai biayanya sangat jauh karena di TPS Pasar Wonokromo dengan 4000 pedagang biaya pembangu nannya hanya Rp 4,3 milyar, sedangkan untuk TPS Pasar Tambahrejo dengan 2800 pedagang biayanya hanya Rp 2,5 milyar. SEdangkan untuk TPS Pasar Turi yang dibangun hanya untuk 3600 pedagang saja biayanya mencapai Rp, 18,8 miliar dan faktanya juga aman-aman saja tidak ada yang menyentuh. Kendati sejak awal pekerjaan TPS Pasar Turi tersebut terkesan asal-asalan dan kualitasnya kurang layak. (red)

dengan temuan PPATK. “Kalau dikatakan terkait itu seperti apa, mencurigakan yang mana,” ujar Johan Budi. Dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, kata Johan, pekan ini KPK akan kembali me manggil saksi Julianis, yang merupakan anak buah Nazaruddin. Menurut Johan, pemang gilan Julianis dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Rosalina. “Soal hubungannya seperti apa, saya tidak tahu persis. Tapi yang pasti setiap saksi dipanggil untuk dimintai keterangan soal tersangka,” (red)

Seperti diketahui, rencana akuisisi ini bermula dari aksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), milik grup Salim yang mengakuisisi 56,4 persen saham milik PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), peru sahaan perkebunan milik keluarga Sariaatmadja. Sebagai gantinya, Salim menyerahkan saham Indosiar. Per 30 Juni 2009, mayoritas saham London Sumatera sudah dikuasai keluarga Salim. Di pihak lain, pada 1 Maret 2011, Elang Mahkota Tekno logi menandatangani jual beli bersyarat dengan PT Prima Visualindo terkait rencana pengambilalihan 27,24 persen saham Indosiar Karya Media dengan harga yang disepakati Rp 900 per saham atau total Rp 496,573 miliar. Berdasarkan peraturan, EMTK juga harus melakukan penawaran tender untuk saham-saham Indosiar yang masih ada. (ard)

ketum HIPMI Jatim, Thariq Ibrahim. “Globalisasi yang terjadi di negara maupun di tingkat Jawa Timur. Kita harus bisa bertahan bila mempunyai daya saing yang kuat. Kami ingin mengajak pengusaha muda mengambil peran di Jatim,” kata Suryo Putranto. “Para pengusaha muda harus mempunyai daya saing dan menjadi dinamisator ekonomi di Jatim. Menciptakan pengusaha muda dan mening katkan kualitas pengusaha dan menjaga perekonomian di Jatim,” jelas Giri Bayu Kusuma. (kar)


www.korannusantara.com KORAN NUSANTARA - Edisi : 061 / Tahun III/ Kamis, 28 April - 04 Mei 2011

Halaman : 12

Bintang Film Ayu Pratiwi : Turnamen Futsal Wartawan Antar Pokja Piala WW Cetak Wartawan Berprestasi di Bidang Olah Raga

Politisi Korupsi Malu Dong Ah.. Jakarta - KN Bintang film sekaligus Puteri Indonesia Pariwisata 2009, Ayu Pratiwi menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah politisi yang tersandung masalah dugaan korupsi. “Saya prihatin dan nggak percaya. Ternyata banyak politisi yang korupsi. Ini perlu tindakan yang tegas dari aparat hukum dan pemerintah terutama Presiden SBY,” pinta Ayu Pratiwi, pada wartawan, Selasa (24/5. Bintang film Kiamat Sudah Dekat ini juga yakin jika kepala pemerintahan tegas menyikapi tindak pidana korupsi, maka sebagai bawahannya di struktur pemerintahan akan mengikutinya dan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Seharusnya penegak hukum lebih tegas dalam mengambil sikap. Setiap pelaku tindak kejahatan korupsi harus diberikan sanksi yang tegas, tidak pandang bulu, berikan hukuman

Turnamen futsal WW Cup 2011 yang sedianya hanya untuk pokja wartawan se-surabaya, ternyata mendapat antusias dukungan dari wartawan luar daerah, terbukti dengan turut sertanya beberapa kontingen seperti wartawan pokja Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan dalam turnamen yang digelar pada 26 April-21 Mei 2011 lalu. Surabaya - KN Kesibukan memburu berita yang dilakoni oleh para wartawan ternyata tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap menjaga kesehatan dengan bermain futsal dengan teman-teman se profesinya. ini terbukti disaat digelarnya turnamen futsal WW Cup oleh wartawan pokja DPRD Surabaya yang berakhir pada 21 Mei 2011 kemarin. “Turnamen ini digelar dengan motto dari, oleh dan untuk wartawan, dengan harapan terjadi silahturahmi yang akrab antar wartawan antar pokja melalui olah raga, kami panitia berharap agar kegiatan ini bisa menjadi kalender tahunan kegiatan di kota Surabaya “ kata Arif Fatoni Ketua Pelaksana WW Cup 2011, saat memberikan sambutan malam inagurasi di rumah makan Hallo Surabaya, Sabtu (21/5). Setelah melalui babak penyisihan yang terbagi dalam 2 grup (A dan B), team yang masuk ke babak semi final berjumlah 4 team yakni Es Legen FC (wartawan pokja DPRD Surabaya), Pahlawan FC (wartawa pokja Provinsi Jatim), Sikatan FC (wartawan pokja Polrestabes Surabaya) dan Densus 87 (wartawan pokja Polda Jatim). Ternyata Pahlawan FC berhasil menaklukkan lawanlawannya dan berhasil menjadi juara pertama dengan hadiah 5 juta rupiah, disusul Densus 87 sebagai juara II dengan hadiah 4 juta, Es Legen juara III dengan hadiah 3 juta dan juara IV diduduki team Sikatan FC dengan hadiah 2 juta rupiah. Sementara Kuntoro dari team Pahlawan FC juga berhasil menjadi pencetak goal terbanyak dengan skor 24 goal dan berhak menerima hadiah 1 juta rupiah. Adapun pemain terbaik hasil penilain panitia dengan kriteria yang ketat, berhasil di raih Fiqyh Arfani pemain Sikatan FC yang juga mendapatkan hadiah 1 juta rupiah, dan team terbaik diraih Wanlam (wartawan pokja Lamongan) dengan

hadiah yang sama. Wakil Walikota Bambang DH yang hadir dalam acara inagurasi dan didaulat untuk menyerahkan hadiah utama kepada Phalawan FC, dalam sambutannya sempat berjanji akan menjadikan turnamen futsal antar wartawan sebagai kegiatan rutin tahunan, karena kegiatannya dianggap positip bagi semua pihak termasuk Pemkot dan DPRD Surabaya. (cox)

yang lebih berat, biar para pelaku tersebut jera dan kapok,” tutur Ayu Pratiwi bintang sinetron Tawakal itu. Artis kelahiran Jakarta, 23 Mei 1987 ini juga mengatakan, bagi penegak hukum harus menelusuri lebih jauh perihal keterlibatan para politisi yang diduga melakukan praktek korupsi tersebut, sehingga pengembangan penyelidikannya bisa lebih jauh dan menyeret rekan-rekan mereka yang lainnya. “Saya rasa kalau korupsi di suatu lembaga itu biasanya tak sendiri, pelakunya lebih dari satu orang. Jadi harus dikembangkan terus kasusnya sehingga korupsi bisa diberantas hingga ke akar-akarnya,” ungkapnya. Bintang film ‘Emak Ingin Naik Haji’ ini juga menghimbau terhadap masyarakat maupun para pejabat untuk menanamkan budaya malu terhadap korupsi dan taat akan peraturan hukum di negara Indonesia. “Politisi korupsi….malu dong ahh…,” pungkasnya. (dede)


Koran Nusantara Edisi 63