10
SUMENEP
SENIN 9 DESEMBER 2013 NO. 0256 | TAHUN II
ALIH FUNGSI
Resi Gudang Jadi Sekretariat Panwascam SUMENEP - Resi gudang di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, menjadi sekretariat panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam) setempat. Proyek APBN yang semestinya dijadikan penampungan hasil panen petani utamanya gabah dikala harga anjlok, kini menjadi kantor. Zaenuri, salah satu tokoh masyarakat setempat manilai, keberadaan resi gudang tersebut telah disia-siakan. Bahkan keberadaannya dinilai mubazir. ”Tentunya, tujuan utamanya kan untuk mensejahterakan rakyat, namun kalau seperti ini sudah keluar dari tujuan awal pemerintah,” katanya. Apalagi, keberadaan gudang tersebut telah dipakai sebagai perkantoran. Menu-
rutnya, hal itu sudah jelas melanggar aturan. ”Itu sudah jelas tidak tepat sasaran, karena itu tidak ada dampak positif terhadap petani,” terangnya Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan upaya-upaya sehinga keberadaan resi gudang itu dapat memberikan dampak positif terhadap petani. ”Makanya ini perlu ada kejelasan dari pemerintah itu sendiri, agar adanya program itu benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat,” tandasnya. Sementara Kepala Dinas Perdagangan (Disprindag) Sumenep, Syaiful Bahri, saat dihubungi Koran Madura melalui telepon genggamnya tidak merespon walaupun nada sambungnya terdengar aktif. (edy/mk)
OPERASI ZEBRA
395 Pelanggaran dalam 10 Hari
junaedy/koran madura
REMUK: Resi gudang yang berada di Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, menjadi sekretariat Panwaslu Kecamatan setempat, sekalipun kondisinya sudah rusak parah.
SUMENEP – Kesadaran masyarakat Sumenep dalam menaati peraturan lalu lintas bisa dibilang masih minim. Dalam razia selama 10 hari, jumlah pelanggaran yang berhasil diidentifikasi petugas mencapai 395 pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pengendara roda dua dan roda empat. Dari 395 pelanggaran tersebut, sebanyak 250 pelanggaran langsung ditilang, semantara 145 pengendara hanya mendapat teguran. Razia tersebut dilakukan di beberapa titik di jalan protokoler sampai jalan kecamatan. Razia tersebut dilakukan sejak 28 November dan akan terus dilakukan sampai 25 Desember 2013. Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kasat Lantas Hary Subagiyo menjelaskan, dari ratusan pengemudi yang sering melanggar, sebagian besar karena kendaraannya tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan orangnya tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Selain kelengkapan surat, jenis pelanggaran lain adalah kelengkapan kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. ”Untuk jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak dilengkapi surat kendaraan baik STNK maupun SIM. Kami juga melakukan penilangan dengan menyita kendaraannya jika pengendara kedapatan tidak membawa surak kendaraan,” imbuhnya. Untuk meinimalisir adanya pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara, dirinya akan intens melakukan operasi diberbagi tempat. Bahkan sampai di pelosok desa. ”Kegiatan serupa ke depan masih akan terus dilaksanakan. Dengan sering dilakukan operasi angka pelanggar lalin dapat ditekan,” imbuhnya. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memetuhi tata tertib lalu lintas. Sebab, tata tertib dibuat untuk keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. ”Saya harap selama berkendara, warga untuk mematuhi tata tertib,” pungkasnya. (edy/mk)
junaedy/koran madura
DIPERIKSA. Pengemudi kendaraan roda dua saat diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya di Jalan Tronojoyo, Minggu (8/12).
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak berhasil dalam membangun bangsa, khususnya di Madura. Salah satu penyebabnya, SBY tidak tegas dan ragu-ragu dalam bersikap untuk sesuatu menyangkut bangsa hari ini dan masa depan. Mengapa seperti itu, berikut penuturan ketua PMII Sumenep, Imam Syafii, kepada Koran Madura. Kabarnya Anda berunjuk rasa saat SBY bertandang ke Madura? Kami (PMII Madura) berniat bertemu dengan presiden. Selain untuk menyampaikan, kami ingin presiden menerima masukan dari luar struktural pemerintahan tentang Madura, dan tentang bangsa secara umum. Tetapi, polisi dan tentara tidak meng-
hendaki kami menyampaikan pendapat dengan alasan yang bisa dibuat. Menurut kami ini terlalu karena sebagai warga negara dihalangi untuk bertemu dengan presidennya. Padahal, menyatakan pendapat dilindungi undang-undang. Bahwa akhirnya petugas bersikap represif kepada kami yang tidak anarkhis, inilah yang tak bisa kami pahami. Sebenarnya apa agenda SBY ke Madura? Kami juga tidak mengerti. Seakan-akan ada misi terselubung yang tak terjelaskan dan itupun tidak kami pahami. Kami kira itu sah karena presiden bisa melakukan apa saja. Tetapi sebagai warga negara kami juga berhak tahu agendanya apa karena presiden itu jabatan publik. Menurut Anda, bagaimana kepemimpinan SBY? SBY itu abu-abu, tak jelas, dan peragu. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan tentang kegagalan SBY dalam perspektif kami khususnya menyangkut Madura. Pertama,
BBM Kepulauan Masih Langka Bupati: Kami Sudah Sampaikan ke Presiden dan Gubernur SUMENEP - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengentaskan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) berrsubsidi di kepulauan masih belum nampak keberhasilannya. Sampai saat ini, BBM bersubsidi masih terus kangka. Akibatnya, harga BBM mahalnya, dan aktivitas warga lumpuh. Warga di Pulau Sepudi dan Arjasa mendesak pemerintah untuk segera mencarikan solusi secepat mungkin. Hal itu untuk membantu warga kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Saat ini harga BBM jenis bensin di dua pulau tersebut kisaran Rp. 30 ribu per liternya. Ali Wafa, salah satu warga Pulau Arjasa, menjelaskan, pihak formpinka tak bisa berbuat apa-apa dan beberapa kesepakatan yang telah dibuat bersama tak kunjung dipenuhi. “Kami kasih waktu 20 hari kemarin, tapi sampai melewati waktu, pihak Forpimka tak dapat menyelesaikannya, sementara BBM masih langka dan harganya tetap mahal. Oleh karena itu, kami minta pemerintah harus bertindak tegas terhadap kelangkaan ini,” katanya, Minggu (8/12) Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan ada dua solusi, yaitu solusi jangka panjang dan jangka
SBY tidak bisa mengoptimalkan BPWS padahal aturannya sudah jelas. Sehingga, percepatan pembangunan Madura tertatih-tatih. Kedua, SBY tak bisa berbuat banyak soal hukum yang terjadi di Sampang kaitannya dengan aliran dan kepercayaan tertentu. Dalam hal ini SBY lamban sekali. Ketiga, SBY juga melakukan liberalisasi ekonomi dan tidak bisa mengatur impor. Bisa dibayangkan, kasus impor garam yang dituang ke Madura. SBY lupa bahwa Madura penghasil garam tetapi petaninya ditindih dengan garam impor yang mengakibatkan petani tak berdaya. Dalam kasus yang lebih luas, SBY hanya mengaku prihatin dalam Ambalat dan penyadapan Australia. Lalu Anda berunjuk rasa? Kami ingin berdialog tentang Madura dan bangsa secara umum. Lebih dari itu kehadiran SBY tak terjelaskan dengan baik sehingga banyak pihak yang menilai kunjungan ke Madura tak jelas. Bisa dibayangkan, untuk biaya atas kedatangan SBY saja di
pendek. Jangka panjanganya, kata Busyro, setiap kepulauan harus ada APMS. ”Jadi soal BBM itu, kami sudah berbicara banyak dengan Presiden kemarin dan presiden juga tahu mengenai hal itu. Kalau berbicara solusi jangka panjang, memang harus ada APMS,” jelasnya. Termasuk, pihaknya juga sudah menjalin pembicaraan dengan gubernur. “Dan juga punya solusi yang sama, katanya setiap kecamatan yang ada di kepulauan itu memang harus ada APMS,” imbuhnya. Ketika disinggung lebih jauh soal kepastian adanya APMS di masing-masing kepulauan, Busyro mengaku hal tersebut masih belum pasti. ”Yang penting sekarang masyarakat di bawah harus disiapkan tempat dan persyaratannya seperti ini. Karena begini, ada masyarakat yang siaptetapi modalnya masih pinjam sana pinjam sini. Aakibatnya, saat BBM turun dan didistribusikan,
masih saja diberikan kepada yang memberi pinjaman,” jelas Busyro. Itulah kata Busyro yang menjadi salah satu faktor, kelangkaan BBM dikepulauan masih terus terjadi. Oleh karena, kata Busyro memang harus ada warga kepulauan yang benar-benar siap membangun APMS lengkap dengan pendanaannya. Artinya, bukan lagi
pinjam dari para pengusaha yang kepentingannya hanyalah persoalan profit saja. ”Harus dengan dananya. Tidak kemduian ketika mau bangun harus pinjam sana sini dan akhirnya BBM itu tidak langsung sampai kepada masyarakat. Umumkan saja begitu, jadi nanti setiap kecamatan akan kami tambah APMS,” tegasnya. Berdasarkan hasil infor-
BIODATA Nama:
Imam Syafii Pendidikan:
S1 Pendidikan Matematika Jabatan:
Ketua Umum PC PMII Sumenep
Pengalaman:
Mantan Presiden Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep
Pamekasan dan Sumenep sudah mencapai Rp 3 miliar (Rp 2,2 miliar untuk Sumenep dan Rp 0,8 miliar di Pamekasan). Kami prihatin kepada SBY yang terlihat galau karena pembangunan tidak semakin baik pada hal lain walaupun pada hal-hal tertentu seakan nampak baik. Utang yang semakin besar dan menjadi tanggungan negara, ini sudah menjadi tanda bahwa SBY
tidak berhasil. Soal keberpihakan kepada petani garam? Kementerian Perdagangan tanggal 11 Februari 2013 menerbitkan sistem resi gudang (SRG). Kebijakan itu tertuang dalam Permendag No. 08/M-Dag/Per/02/2013, tentang perubahan Permendag No. 37/M-Dag/Per/11/2011, tentang barang yang dapat
disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Pemerintah mematok harga garam Rp 750 per kg, faktanya garam petani di Madura terbeli Rp 200 per kg. Ini kan masalah. Solusinya bukan garam impor didroping ke Madura. Nah, keberpihakn SBY di mana? Harapan Anda? Pertama, kami ingin petugas mengerti dan jangan se-
masi yang dihimpun oleh Koran Madura dari beberapa warga di berbagai wilayah kepulauan, kelangkaan BBM yang melanda kepulauan telah membuat denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat pulau menjadi lumpuh total. Para nelayan tidak melaut, pendapan pun mulai berkurang hingga harga sembako melambung tinggi. (sym/mk)
lalu memaknai unjuk rasa itu destruktif. Mestinya, petugas tidak mengamankan aktivis saat hendak berunjuk rasa kepada SBY. Kami kan hanya ingin bersilaturrahim dengan cara kami. Tetapi faktanya, kami dipukul mundur dan dipentungi aparat. Ini sungguh-sungguh terlalu. Bila SBY bapak bangsa maka kamilah anak bangsa itu. Tetapi inipun tidak bisa karena sebagian oknum aparat tidak sehaluan dengan pemikiran kami. Kedua, kami ingin presiden mengerti bahwa kondisi bangsa, Madura, tidak sepenuhnya seperti yang dilaporkan menteri, gubernur, atau bupati. SBY butuh opini pembanding dari kalangan lain agar dalam memutuskan kebijakan tidak salah dan tetap proporsional. Hanya, aparatur SBU dari tingkatan atas sampai bawah seringkali bersikap over acting karena kekhawatiran yang berlebihan. Padahal kami bukan siapa-siapa kecuali anak bangsa yang peduli dan antikekerasan. Kami hanya ingin konstruktif dan tidak destruktif. (rah)