Page 9

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 22 JANUARI 2014 | No. 0285 | TAHUN III

Wisnu Mundur dari DPRD SURABAYA - Wisnu Sakti Buana kemarin secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, karena harus mempersiapkan diri untuk pelantikannya sebagai Wakil Walikota Surabaya, menggantikan Bambang Dwi Hartono yang mundur karena maju dalam bursa pilgub Jawa Timur. Ia mundur, setalah partainya memproses dan menyetujui surat permohonan pengunduran dirinya dan ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (21/1). Usai mengikuti paripurna, putera kandung dari almarhum Sutjipto- tokoh senior PDIP Jatim ini, mengaku belum mengetahui secara pasti kapan jadwal pelantikannya dilakukan. Namun menurutnya, untuk jadwal pelantikan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Surabaya harus menyesuaikan dengan agenda Gubernur. "Kita menunggu hasil rapat Bamus mengenai jadwalnya, karena harus disamakan dengan jadwal gubernur," katanya sing-

kat. Sebelumnya mencuat kabar bahwa Wisnu Sakti Buana tidak akan dilantik sebagai wawali karena SK dari mendagri sebenarnya belum turun. Terhambatnya SK pengesahan Wisnu disebabkan karena ada laporan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan anggota panitia pemilihan wawali, pada rapat paripurna pemilihan wawali beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna tersebut, dari tujuh anggota panitia pemilihan, hanya tiga orang yang hadir,

Wisnu Sakti Buana

Wakil Wali Kota Surabaya Terpilih sementara lainnya melakukan boikot dengan tidak hadir dalam rapat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ketua DPRD Kota Surabaya M Mahmud. Meski tidak disampaikan secara gamblang mengenai alasannya, namun

mantan wartawan ini memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggelar rapat jika belum memenang SK dari Mendagri. "Sampai sekarang SK Mendagrinya saja belum ada, jadi tidak mungkin Banmus digelar, kecuali kalau SK-nya sudah ada, maka Rapat Banmus bisa digelar untuk dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pelantikan Wawali," ujar Mahmud. Ditanya soal SK yang masih dipersoalkan sejumlah anggota dewan lainnya, sebagai calon wawalikota yang akan dilantik, Wisnu berharap agar rapat banmus bisa yakin dan percaya, sehingga penjadwalan bisa dilakukan. "Penjadwalan bisa langsung dilakukan asalkan anggota Banmus bisa meyakini dan percaya soal keberadaan SK, karena hasil rapat antar pimpinan (rapim) tadi sudah bisa menyatukan presepsi soal itu (SK), namun demikian kita tunggu saja hasil banmus," pungkasnya. = E HANA DIMAN

PENGAMANAN

Polres Madiun Kota Gelar Razia Antisipasi Teroris MADIUN - Petugas gabungan Kepolisian Resor ) Madiun Kota dan Kodim 0803 Madiun, Jawa Timur, menggelar razia kendaraan bermotor di sejumlah titik perbatasan kota, Selasa (21/1), guna mengantisipasi keluar dan masuknya teroris ke wilayah setempat. "Razia kendaraan bermotor dilakukan menyusul penggrebekan terduga teroris di Surabaya oleh tim Densus 88 Antiteror kemarin. Razia tersebut bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang dicurigai, terlebih Madiun dekat dengan Surabaya," kata Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo kepada wartawan. Menurut dia, razia penting dilakukan mengingat Kota Madiun dan Kabupaten Madiun juga pernah memiliki riwayat sebagai tempat persembunyian teroris. Sesuai data yang ada, pada Oktober 2012, tim Densus 88 Antiteror pernah menangkap terduga teroris asal Jember, Agus Anton Figian, di rumah istrinya di Desa Sewulan Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Polisi juga menggrebek rumah kontrakan Agus Anton di Perumahan Puri Amarta di Jalan Cokrobasonto, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Di rumah kontrakan tersebut, polisi menemukan

ant/siswowidodo

ANTISIPASI TERORIS. Petugas melakukan pemeriksaan di dalam bus dari arah Surabaya menuju Madiun saat melintas di Kota Madiun, Jatim, Selasa (21/1). Polresta Madiun dibantu TNI melakukan pemeriksaan sejumlah kendaraan dari luar kota untuk mengantipasi dan membatasi ruang gerak teroris menyusul penangkapan dua terduga teroris di Surabaya Senin (20/1).

sejumlah bahan peledak dan bom rakitan. Anom menjelaskan, razia difokuskan pada kendaraan roda empat milik pribadi dan semua jenis angkutan umum. Barang bawaan para pemilik kendaraan dan penumpang angkutan umum juga diperiksa guna mencegah hal-hal yang negatif. Razia dilakukan di tiga titik perbatasan Kota Madiun

dengan wilayah lainnya. Yakni titik Nglames yang merupakan perbatasan Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun, lalu titik Tean yang merupakan perbatasan Kota Madiun dengan Kabupaten Madiun dan Ponorogo. "Serta titik razia Jiwan, yang merupakan perbatasan Kota Madiun dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan," ungkap Anom Wibowo.

Ia menambahkan, razia kendaraan tersebut akan digelar selama beberapa hari ke depan hingga keadaan di wilayah Jawa Timur kondusif pascapenggrebekan teroris di Surabaya. Sementara, hasil razia pada kali ini belum ditemukan kendaraan maupun pihak-pihak yang dicurigai sebagai teroris maupun pelaku kriminal lainnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

9

DPRD Sikapi Pemecatan 17 Buruh SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyikapi demonstrasi yang dilakukan ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bergerak terkait pemecatan secara sepihak terhadap 17 buruh perusahan emas di PT Untung Bersama Sejahtera. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Selasa (21/1), mengatakan demo para buruh mulai Senin (20/1) hingga Selasa ini perlu mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya. "Sampai saat ini, pihak buruh maupun perusahaan belum ada yang mengadu ke DPRD Surabaya," katanya. Untuk itu, pihaknya berharap Dinas Tenaga Kerja segera turun ke lokasi untuk melakukan mediasi antara buruh dengan pihak perusahaan. "Kami berharap Disnaker segera turun, sehingga aktivitas di perusahaan itu tidak mengganggu warga setempat," ujarnya. Baktiono mengatakan persoalan perusahaan emas di Kenjeran tersebut tidak terjadi kali ini saja, melainkan pernah ada persoalan lingkungan dan ketika itu warga sempat memprotes ke pihak perusahaan. "Dulu ada pertanian semangka terbaik, namun terkena limbah dari perusahaan, sehingga banyak tanaman yang rusak," katanya. Sementara itu, Koordinator aksi H. Kholik mengatakan aksi ini dipicu sikap perusahaan yang semena-mena, yakni melakukan pemecatan (PHK) secara sepihak terhadap 17 karyawan mereka. Karyawan yang bekerja sebagai petugas keamanan ini tidak dipekerjakan lagi tanpa diberi pesangon. Disamping itu, lanjut dia, upah yang diterima jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) yakni antara Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta per bulan. Upah lembur yang diterima juga berbeda dengan karyawan yang ada di bagian produksi. Jika bagian produksi upah lembur perjamnya sekitar Rp12.000, maka sekuriti hanya sekitar Rp 8.000. "Kami minta agar mereka yang di-PHK dipekerjakan kembali. Ketika dipekerjakan kembali, perusahaan harus menjamin bahwa tidak ada intimidasi terhadap mereka," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

e Paper Koran Madura 22 Januari 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Advertisement