Page 7

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

rang hidup butuh semangat hidup. Tanpa semangat hidup, yang terjadi hidup jadi gamang tak bermakna. Terasa dunia begitu tidak indah, bahkan cenderung ingin segera mengakhiri. Begitu aneh jika sebaliknya, orang yang mendambakan hidup lebih lama, namun kurang memedulikan keadaan dirinya, lalai. Akibat kelalaian tidak sedikit orang menemui musibah. Lalai mengawal bicara dan tindakannya, kemudian terlibat konflik yang berujung pada penganiayaan bahkan pembunuhan. Begitu pun lalai ketika berkendaraan kerapkali menjadi penyebab terjadinya lakalantas. Insiden memilukan ini sudah sangat mengerikan. Karena dalam setiap jam tiga nyawa melayang akibat kecelakaan yang berawal dari kelalaian mengawal semangat kehidupan. Data yang dimiliki Polri pada tahun 2013 setiap hari terjadi 277 kecelakaan, 69 mati, 80 luka berat, 3310 luka ringan, dan kerugian material Rp 697 juta. Perbulan terdapat 8.420 kejadian, 2.096 meninggal, 2.6 luka berat, 9.428 luka ringan, dan kerugian material mencapai Rp 21 miliar. Jika dihitung pertahun, terdapat 101.037 insiden, 25.157 tewas, 29.347 luka berat, 113.131 luka ringan, dan kerugian material mencapai Rp 254 miliar. Angka kecelakaan dan korban itu sangat memiriskan hati. Terbayang betapa jiwa dan raga ini sudah tidak ada artinya. Bukan hanya ratusan, namun ribuan tubuh terkapar di jalan dengan menggoreskan duka di hati orang-orang terdekat yang menantinya di rumah. Padahal mereka masih sangat merindukan hidup bersamanya lebih lama lagi. Namun kerinduan untuk bersama itu tampaknya kandas, karena takdir telah memisahkan melalui tragedi laka. Memang tidak ada pihak mana pun, termasuk polisi sekali pun, yang bisa mengawal keselamatan seseorang, kecuali dirinya sendiri. Bila seseorang berupaya dengan sebaik-baiknya mengawal semangat hidupnya, maka kehidupan akan serasa lebih menyenangkan. (*)

Opini

RABU 22 JANUARI 2014 | No. 0285 | TAHUN III

77

Partai Politik dan Posisi Pemilih

alam Songkem

Kriminal Hidup

KORAN MADURA

RABU 22 JANUARI 2014 No. 0285 | TAHUN III

Waktu terus berjalan telah mengantarkan Indonesia memasuki Pemilu 2014 dimana gaungnya sangat terasa. Pemilu 2009 lalu yang lebih demokratis dibanding masa Orde Baru telah memperlihatkan berbagai fenomena dan hikmah seiring pergantian serta berjalannya pemerintahan. Sejak 1999 sampai saat ini, begitu banyak pelajaran penting yang dapat diambil oleh bangsa ini untuk menata kehidupan. Pemilu 1999 yang membawa harapan baru bagi rakyat ternyata dalam perjalanan roda pemerintahan hingga saat ini justru semakin membuat rakyat skeptis.

P

emilu 1999 dilaksanakan di tengah kondisi krisis multidimensi, terutama krisis ekonomi. Dalam kondisi ini, sebagian rakyat mudah sekali terkena money politics. Namun masalah penting lainnya setelah pemilu 1999 adalah semakin tegaknya korupsi dan amoralitas pada sebagian penyelenggara negara, sementara hukum semakin rebah. Adapun rakyat juga semakin sengsara akibat korupsi yang merajalela dan kenaikan harga yang menambah penderitaan rakyat. Ini merupakan kompensasi dari kegagalan dan ketidakmauan pemerintah memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Kompensasi yang teramat berat ini telah menimbulkan pertanyaan apakah setelah pemilu 2014 nanti korupsi akan kian merajalela dan tak terkendali?

Sebagian rakyat telah merasakan pahitnya kehidupan di tengah alam demokrasi. Mereka ada juga yang menyatakan telah salah memilih dalam pemilu 2009 lalu. Lontaran ini adalah bagian dari kekritisan rakyat, namun tidak memiliki posisi tawar terhadap parpol yang dipilihnya. Posisi tawar parpol sampai saat ini masih sangat kuat, dan sebagian besar parpol tersebut tidak memiliki daya akomodasi terhadap konsituennya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah (yang nota bene representasi parpol pemenang pemilu) yang nyaris tidak memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat. Beberapa partai besar yang duduk di pemerintahan secara umum tidak memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat, bahkan sebaliknya cenderung menyengsarakan rakyat secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun, harus diakui ada partai yang tetap kokoh terhadap rakyat. Janji kampanye yang kini duduk di pemerintahan pada pemilu 2009 lalu ibarat menulis di atas air. Mereka sebagian besar memberikan janji manis sekedar untuk mendapatkan suara rakyat, dan bukan mengakomodasi apa-apa yang diinginkan rakyat jika rakyat memilihnya kelak. Sebagai akibat ketiadaan daya akomodasi dari parpol kepada konstituen, maka peran legislatif menjadi ujung tombak kepentingan parpol, bukan kepentingan rakyat. Hal ini lantaran proses pemilihan presiden dan wakil presiden dipengaruhi kekuatan parpol di DPR. Kekuatan ini harus menjadi ujung tombak aspirasi rakyat terhadap pemerintah, dan bukan sebaliknya, terkadang mendukung pemerintah meskipun kebijakan pemerintah tersebut menyengsarakan rakyat. Fungsi pengawasan DPR akan berjalan bila presidenwakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian presiden mendapat pengawasan

oleh DPR karena DPR tidak menentukan terpilihnya presiden. Bila presiden keliru, mendapat kritikan dari DPR (bukan didukung). Pemilihan presiden secara langsung menimbulkan kekuatan posisi tawar para pemilih karena presiden yang terpilih adalah hasil dari suara rakyat Indonesia. Jika presiden melakukan kesalahan, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya di DPR, sementara DPR yang tidak terlibat langsung dalam pemilihan presiden akan lebih memiliki kekuatan untuk mengkritisi presiden. Apabila rakyat melihat presiden tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, pada pemilu berikutnya mereka akan memilih kandidat presiden lain. Demikian pula kekuatan parpol di DPR, bila rakyat melihat bahwa parpol yang mereka pilih tidak mampu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, mereka bisa memilih parpol lain. Namun tingkat pendidikan yang masih rendah membuat pola pikir yang berkembang relatif pragmatis dan sulit berpikir jauh ke depan. Tak heran bila rakyat dengan mudahnya merasa terapresiasi menjelang pemilu dengan pemberian uang ataupun asesoris parpol. Selain itu, anggapan yang masih melekat di masyarakat adalah feodalisme yang menyebabkan rakyat tertekan. Uniformisasi dalam kehidupan seakan membutuhkan figur untuk memimpin mereka terlepas baik atau buruknya sang pemimpin. Budaya feodal ini memungkinkan terjadinya praktek premanisme. Ini berbeda dengan budaya maritim yang menghormati kebebasan. Tak heran kota yang mengalami kemajuan pesat dalam sejarah dunia adalah kota yang terdapat pelabuhan. Pen-

didikan menjadi salah satu kunci utama bagi perkembangan pola pikir masyarakat yang sampai saat ini masih menyedihkan. Meski terjadi pergantian pemerintahan, kebebasan pers dan menyampaikan pendapat serta berorganisasi, nasib pendidikan tidak sepenuhnya bangkit. Padahal, pendidikan yang buruk akan menguntungkan penguasa yang korup. Hal itu menjelaskan daya akomodasi parpol masih lemah dan mungkin tidak akan mengakomodasi hal yang akan bertentangan dengan eksistensi parpolnya, meskipun hal itu pada dasarnya akan meningkatkan kualitas masyarakat. Tindakan parpol ini akan terus langgeng bila para pengambil keputusan lebih menyenangi status quo. Dengan demikian, bangsa ini sulit mencapai kemajuan dalam hal kualitas masyarakat maupun bangsa. Ini juga berpeluang dalam menyulitkan masyarakat dalam kekuatan posisi tawar pada pemilu. Fenomena ini juga menunjukkan ketiadaan kesadaran kolektif yang merupakan modal bagi pembangunan manusia yang lebih hebat. Lalu, jangan salahkan sebagian rakyat bila enggan mengikuti pemilu, karena merasa ditelikung. Hingga lebih setengah abad kemerdekaan Indonesia, mental untuk maju bersama justru semakin sirna. Entah siapa yang harus disalahkan, namun pihak yang seharusnya memiliki akses memperbaiki keadaan bangsa justru hanya berpikiran memajukan diri maupun kelompoknya saja. Tak heran bila kekuatan posisi tawar rakyat sebagai pemilih semakin tidak ada, akan menyebabkan rendahnya partisipasi rakyat dalam proses demokratisasi semisal pemilu.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

e Paper Koran Madura 22 Januari 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Advertisement