Page 22

F

PAMEKASAN

KORAN MADURA

RABU 22 JANUARI 2014| No. 0285| TAHUN III

Belum Ada Relokasi Pasar Pemerintah Menyiapkan Rp 1 Miliar untuk Sedandang PAMEKASAN – Rencana pemindahan (relokasi) pedagang yang saat ini menempati Lapangan Sedandang milik Komando Distrik Militer (Kodim) 0826 Pamekasan, belum ada tanda-tanda akan segera dilaksanakan. Padahal ditargetkan pemindahan itu akan dilakukan akhir bulan ini sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dengan Kodim setempat. Di bekas lokasi Pasar Gurem, tempat yang direncanakan sebagai lokasi pengganti Pasar Sedandang, belum terlihat adanya penyiapan areal. Bahkan tumbuhan perdu yang memenuhi tempat itu dan puing-puing bekas los belum dibersihkan. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran akan tertundanya kembali rencana relokasi tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya setempat, Muharram mengatakan saat ini persiapan relokasi itu sedang dimatangkan, mulai dari perencanaan tata letak kios hingga rencana pengadaan fasilitas pendukungnya agar pedagang bisa lebih nyaman menempati lokasi tersebut. Diantara fasilitas yang dinilai sangat dibutuhkan antara lain penyediaan sarana air bersih dan sarana MCK (mandi cuci dan kakus), pengerasan jalan di dalam pasar, dan lampu penerangan. Fasilitas itu akan segera diadakan sebelum relokasi dilaksanakan. Pemerintah setempat, kata Muharram, sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk penyiapan lokasi tersebut.

tidak akan serta merta melakukan pengosongan meski hal tersebut berdasar perintah dari Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya, karena pertimbangan kemanusiaan. “Mereka menempati lapangan

milik TNI AD itu untuk mencari nafkah. Karenanya, kami akan melakukan pengosongan jika tempat pengganti bagi mereka untuk tetap bisa mencari nafkah sudah tersedia,” katanya, beberapa waktu lalu.

Anggaran itu sudah tersedia dan tinggal menunggu proses pelaksanaan. “Saat ini sudah proses finalisasi rencana sambil menunggu turunnya anggaran untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas pendukung tersebut,” katanya. Pengerjaan pembangunan fasilitas itu akan dilaksanakan setelah rekanan pelaksana sudah ditentukan melalui lelang. Ia memperkirakan pengerjaan baru akan dimulai pada bulam April mendatang sehingga baru bisa ditempati pada bulan Juli. Untuk itu, pihaknya meminta kepada semua pihak agar bersabar hingga lahan tersebut siap ditempati. Ia memastikan relokasi pedagang Pasar Sedandang itu bisa dilakukan pada tahun ini, karena anggaran yang akan digunakan sudah siap. Komadan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm. Mawardi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemkab setempat dan melakukan pendekatan kepada semua pedangang, agar relokasi itu tidak memunculkan masalah baru. Menurut Dandim, pihaknya

Rencana pengosongan lapangan itu sudah sejak lama disampaikan ke para pedagang dan mereka meminta agar disediakan lahan pengganti. “Penyediaan lahan itu menjadi kewenangan dari Pemkab. Dan hasil koordinasi kami, Pemerintah Pamekasan menyatakan siap. Karenanya, kami tidak akan terburu-buru melakukan pengosongan sebalum lahan penggantinya siap,” katanya. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan penyediaan lahan pengganti untuk para pedagang tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menyediakan sarana bagi pengembangan ekonomi masyarakatnya. Selain itu, Pemkab juga akan mendapatkan keuntungan dari penyediaan lahan itu berupa pertambahan pendapatan daerah melalui retribusi. “Relokasi itu sudah pasti harus dilaksanakan karena lokasi yang saat ini ditempati para pedagang merupakan lahan milik TNI dan akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Namun, hal itu menunggu rampungnya penyiapan lahan,” katanya. Rencana pengosongan Lapangan Sedandang yang saat ini berfungsi sebagai pasar pakaian itu sudah diumumkan sejak setahun lalu. Lokasi tersebut akan dipergunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, taman kota, dan tempat olahraga. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

RAPERDA HIBURAN

Polemik di Internal DPRD PAMEKASAN – Meski baru sebatas rancangan Peraturan Daerah (raperda), raperda Penyelenggaraan Hiburan, Seni, dan Kebudayaan di Pamekasan sudah menjadi polemik di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi sebelumnya menginginkan agar raperda tersebut secepatnya disahkan menjadi perda dan ditargetkan tuntas menjadi perda sebelum pemilu. Sebaliknya, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris meminta agar pembahasan raperda tersebut tidak terburu-buru disahkan menjadi perda. Sebab rap-

erda tersebut dinilai masih rancu antara judul dan isi raperdanya. Juga redaksional kalimatnya masih sangat subur. Politisi Partai Bulan Bintang ini justru meminta agar peraturan daerah tentang hiburan, seni, dan kebudayaan dievaluasi kembali. Sebab, menurutnya, judul dan batang tubuh isi raperda tersebut tidak nyambung sehingga perlu dikaji ulang. Menurut Suli, dalam judul disebutkan penyelenggaraan hiburan, seni, dan kebudayaan, sementara dalam isi raperda tidak menyebutkan regulasi secara khusus masing-masing penyelenggaraan tersebut. “Tidak

ada dalam raperda itu penjelasan secara detail tentang hiburan, seni, dan kebudayaan yang menjelaskan secara terpisah, sehingga kami nilai raperda tersebut gamang,” bebernya. Tidak hanya itu, kata Suli, penyertaan judul dalam raperda tersebut dinilai memakan redaksi yang terlalu panjang. Sebaiknya menggunakan redaksi yang simple (pendek), tetapi memiliki makna yang menyeluruh, seperti raperda pariwisata. “Hiburan, seni, dan budaya itu, masuk pariwisata semua, usulan saya diganti raperda pariwisata,” saran Suli Faris. Ia menjelaskan pemerintah

dan DPRD Pamekasan diharapkan tidak hanya mengejar target, bisa menuntaskan raperda menjadi perda, melainkan diharapkan juga mampu menghasilkan perda yang berkualitas dan bisa merangkul semua kepentingan komponen masyarakat Pamekasan. “Tidak ada gunanya mempercepat pembahasan, sementara kualitas perdanya rendah,” kata Suli Faris. Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam, yang disebut-sebut sebagai kelompok yang kontra terhadap pelaksanaan hiburan yang tidak berbasis islam, juga diminta untuk dihadirkan dalam pembahasan raperda tersebut. “Barangkali mereka me-

miliki usulan yang baik tentang isi raperda tersebut,” lanjutnya. Selama ini, yang diundang hanya penggiat seni dan hiburan, LSM, maupun pengamat, sedangkan tokoh masyarakat dan ulama’ serta ormas islam belum tersentuh untuk dilibatkan dalam pembahasan raperda tersebut. Sekretaris Daerah Pemkab Pamekasan, Alwi Beik mengatakan Pemkab Pamekasan sudah mengundang semua pihak, mulai dari penggiat seni, LSM, ormas Islam, MUI, pengamat hukum, untuk menyamakan persepsi, agar raperda tersebut secepatnya disahkan menjadi perda. =FAKIH AMYAL/RAH

e Paper Koran Madura 22 Januari 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Advertisement