Page 2

KORAN MADURA 2 Utama Berita

KORAN MADURA

RABU 22 JANUARI 2014 | No. 0285 | TAHUN III

RABU 22 JANUARI 2014 | No. 0285 | TAHUN III

UNDANG-UNDANG PILPRES

MK Gelar Sidang Perdana Permohonan Yusril JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana permohonan Yusril Ihza Mahendra yang menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pelaksanaan pemilu serentak. “Saya minta MK menafsirkan bahwa pemilu dilaksanakan serentak, tidak terpisah seperti sekarang,” kata Yusril saat sidang di MK Jakarta, Selasa. Yusril menguji pengujian Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Yusril, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial. Apabila dikaitkan dengan sistem ini, lanjutnya, maka maksud frasa dalam norma Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) yakni pemilihan umum dilaksanakan”’setiap lima tahun sekali” untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah pemilihan umum itu dilakukan serentak dalam waktu yang bersamaan. Dalam sidang ini, ahli hukum tata negara ini juga menyinggung hakim MK untuk menghasilkan tafsir yang otoritatif dari para hakim yang merupakan “Negarawan yang memahami konstitusi” bukan tafsir para legislator di DPR dan Presiden yang terkadang bias dalam menafsirkan norma konstitusi ke dalam undang-undang karena

berbagai kepentingan politik yang melatar-belakanginya. Sidang panel pengujian UU Pilpres ini terdiri dari Fadlil Sumadi sebagai ketua didampingi Harjono dan Maria Farida sebagai anggota. Pada awal sidang Fadlil Sumadi menyinggung permohonan Yusril memiliki norma yang sama dengan putusan sebelumnya dan permohonan Effendi Gazali dkk yang juga meminta Pemilu Serentak. Pernah ada putusan terkait Pasal 3dan selanjutnya juga akan ada putusan Kamis. Oleh karena itu, karena putusan PUU itu bersifat ‘erga omnes’ (menyeluruh terhadap warga negara) meski diminta oleh perorangan, saya terlebih dulu, bertanya apakah ada sikap-sikap tertentu terhadap permohonan saudara,” tanya Fadlil. Menanggapi pertanyaan ini, Yusril menegaskan bahwa permohonannya berbeda dengan pemohon sebelumnya. “Saya mohon majelis hakim bersikap adil serta menjauhkan sikap apriori. Saya sebagai pemohon tentu sudah melakukan penelitian terhadap permohonan-permohonan sebelumnya. Saya yakin permohonan saya tidak akan nebis in idem, pasal-pasal batu uji beda,” tegasnya. =ANT/JOKO SUSILO

2

Teroris Surabaya Alumni Poso Pernah Latihan Militer Selama Enam Bulan

JAKARTA- Salah satu terduga teroris yang ditangkap di Kenjeran, Surabaya, Isnaini Romdoni (30), diketahui telah mengikuti latihan militer atau “Tadrib Askira” dengan Santoso selama enam bulan di Poso, Sulawesi Tengah. “Enam bulan dia (Doni) ada di Poso,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar usai diskusi ber-

tajuk “Gerakan Nasional Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas” di Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Boy sebelumnya membenarkan dua terduga teroris tersebut juga teridentifikasi dalam jaringan Santoso yang masuk dalam daftar percarian orang (DPO). “Mereka adalah satu kawan, satu kelompok yang memang terindikasi pernah melakukan kegiatan pelatihan,” katanya. Dia menambahkan setelah dilakukan penyisiran terhadap tempat latihan di Poso, banyak di antara mereka yang melarikan diri, meninggalkan Poso.

“Jadi, antara lain ada yang lari ke Jawa Timur, termasuk dua terduga teroris yang ditangkap kemarin di Surabaya,” kata Brigjen Boy Rafli . Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Polda Jawa Timur menggerebek dua terduga teroris di sebuah kontrakan di Jalan Tanah Merah Sayur I, Kenjeran, Surabaya, pada Senin (20/1) malam pukul 19.00 WIB. Kedua terduga teroris itu bernama Isnaini Ramdoni alias Doni (30) yang beralamatkan di Probolinggo dan Abdul Majid (35), beralamat di Kenjeran, Surabaya. Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono, penggerebekan itu sebetulnya dimulai dari pengintaian tim Densus 88 dan Polda Jatim sejak Minggu (19/1) malam. “Akhirnya, Senin (20/1) malam pukul 19.00 WIB terlihat dua pelaku di sekitaran SPBU Kedungcowek, Surabaya, lalu diikuti dan ditangkap tanpa perlawanan,” katanya. Dalam penggerebekan itu, ditemukan rangkaian bom di rumah kontrakan yang berjarak hanya satu kilometer dengan Jembatan Suramadu tersebut. Bom tersebut berbentuk “switching” dan tabung yang memiliki panjang sekitar 30 cm, diameter 5 cm, berisi paku serta rangkaian tersebut menggunakan “timer”. =ANT/ JUWITA

SUAP IMPOR DAGING

KPK Geledah Kantor PT Indoguna

ant/m agung rajasa

UJI MATERI UU PILPRES. Calon Presiden Partai Bulan Bintang yang bertindak selaku Pemohon, Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang perdana Pengujian UU No 42. tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (21/1). Yusril Ihza Mahendra merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

JAKARTA- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor PT Indoguna Utama terkait penyidikan tindak pidana korupsi kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dengan tersangka Maria Elizabeth Liman (MEL). “Sejak pukul 13.30 WIB, tim penyidik menggeledah PT Indoguna Utama di Jalan Taruna 8 Pondok Bambu, Jakarta Timur,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Selasa. Maria sendiri menjadi tersangka karena dugaan ket-

erkaitannya dalam pemberian uang Rp1 miliar kepada Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Penyuapan itu dilakukan agar Indoguna mendapat tambahan kuota impor daging sapi di Kementan. Maria diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu. Maria Elisabeth Liman sebagai Dirut PT Indoguna Utama

menjadi tahanan KPK setelah komisi antigratifikasi itu menangkap Fathanah yang menerima suap dari petinggi Indoguna. Sementara itu, Fathanah dan Luthfi sudah disidang dan divonis bersalah karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Fathanah divonis pidana penjara 14 tahun dan denda Rp1,3 miliar, sedangkan Luthfi penjara 16 tahun penjara. =ANT/ANOM PRIHANTORO

e Paper Koran Madura 22 Januari 2014  

Satu Hati untuk Bangsa

Advertisement