Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 17 MARET 2014 | No. 0322 | TAHUN III
9
Jalan Utama Akan Berbayar SURABAYA – Kemegahan, keruwetan, kemacetan semakin terasa di Surabaya. Kota yang semakin metropolitan ini makin mirip Jakarta soal jalanannya. Kemacetan semakin sering terjadi di mana-mana, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Angka pertambahan jumlah kendaraan bermotor di kota Pahlawan yang meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini menyebabkan arus lalu lintas di ruas-ruas jalan kota Surabaya semakin padat. Untuk mengatasi kemacetan di kota Surabaya, pemerintah pusat maupun pemerintah kota Surabaya telah membuat berbagai macam kebijakan. Kebijakankebijakan itu salah salah satunya yakni dengan penerapan konsep harga jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Cara serupa sedianya juga akan dilakukan di sejumlah jalan raya di wilayah DKI Jakarta. "Penerapan ERP merupakan salah satu cara untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak. Harapannya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum massal," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso dalam keterangan tertulis yang diterima di KORAN MADURA, Minggu (16/3). Menurut dia, pemerintah pusat akan segera menerapkan ERP dan sebagai proyek percontohan selain akan diterapkan di DKI Jakarta juga di Kota Surabaya. Ia mengemukakan, percepatan penerapan ERP merupakan salah satu rekomendasi dalam Sidang Anggota ke-12 Dewan Energi Nasional di Kantor Kemenhub, Maret 2014. "Jalan-jalan mana yang akan di terapkan ERP di DKI Jakarta dan Surabaya nantinya, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemda setempat," ujarnya. Namun, ia memaparkan bah-
wa jalan yang akan diberlakukan ERP adalah jalan-jalan protokol yang sering dilewati kendaraan dan mengakibatkan kemacetan. Dengan demikian, di Surabaya terdapat kemungkinan besar akan diterapkan di ruas Jalan Achmad Yani, dimana ruas jalan ini adalah ruas jalan dengan volume kendaraan padat terlebih ketika memasuki hari efektif dan jam kerja. "Kami koordinasikan dengan Pemda setempat. Apakah mulai dari luar atau cukup di dalam (tengah kota)," ucapnya. Menurut Suroyo, jika pemerintah bisa menerapkan ERP di beberapa titik jalan protokol, energi yang berkurang akan sangat luar biasa. Selain itu, dana yang masuk dari penerapan ERP juga diharapkan harus digunakan untuk kepentingan trasportasi seperti memperbaiki angkutan umum masal yang digunakan oleh masyarakat banyak, bukan untuk membiayai proyek lain. Namun, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub itu juga mengingatkan agar, sebelum ERP diberlakukan, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan persiapan matang mencakup kesiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur. ERP merupakan sistem jalan tol otomatis di mana tidak lagi diberlakukan gerbang tol tetapi di setiap kendaraan dipasangi alat yang akan mendeteksi kehadiran kendaraan tersebut di jalan-jalan tertentu. Negara pertama yang menggunakan ERP adalah Singapura sejak 1998, dan semenjak itu mulai diterapkan di sejumlah negara lainnya seperti Kanada, Inggris, Swedia, dan Uni Emirat Arab. = G. ARMADIANTO SEMERU
g.armadianto semeru/koran madura
MACET. Sejumlah kendaraan terjebak macet di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Minggu (16/3). Meningkatnya jumlah kendaraan mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah ruas jalan akibat minimnya ketersediaan angkutan umum. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah merencanakan dua proyek transportasi massal, yakni Monorel dan trem yang belum jelas perkembangannya.
PEMILU
Timsel Umumkan 20 Calon Anggota KPU Tulungagung TULUNGAGUNG - Tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengumumkan 20 nama peserta yang dinyatakan lulus ujian dengan nilai terbaik, untuk selanjutnya diikutkan dalam seleksi wawancara. "Pagi tadi kami (lima anggota tim seleksi KPU Tulungagung) sudah menggelar rapat pleno dan menentukan 20 nama yang
dinyatakan lolos ujian tulis, kesehatan, serta psikotest," terang Sekretaris Timsel KPU Tulungagung, Wiwieko Darmaidi Ningrum, Minggu (16/3). Ia tak mau membocorkan nama-nama peserta seleksi calon komisioner KPU Tulungagung yang masuk 20 besar, dengan dalih pengumuman resmi baru akan dipublikasikan pada hari Senin (17/3), melalui dua media
lokal setempat, yakni Radar Tulungagung dan Memorandum (keduanya Jawa Pos Group). Namun informasi dari sumber internal menyebut tiga komisioner KPU Tulungagung periode 2009-2014 (Suyitno Arman, M Fattah, dan Suprihno) serta Ketua Panwaslu Tulungagung, M Fadiq, masuk dalam 20 nama peserta yang dinyatakan lolos. Wiwieko mengisyaratkan,
penentuan 20 nama yang dilakukan setelah merangkum hasil ujian tulis, tes kesehatan, serta psikotes yang dilakukan mulai tanggal 7-14 Maret 2014. "Dari situ kami mengambil 20 peserta dengan nilai terbaik untuk kemudian dilakukan seleksi wawancara dan disaring lagi hingga tinggal 10 nama peserta untuk diajukan ke KPU Jatim," terangnya. Sejumlah peserta seleksi calon komisoner KPU Tulun-
gagung sempat mengutarakan kesangsian mereka terhadap netralitas dan obyektifitas penilaian oleh tim seleksi. Selain proses perekrutan dari awal yang dicurigai kurang transparan, ketidakindependensian timsel terhadap salah satu organisasi masyarakat (ormas) tertentu, mereka juga curiga tata cara penilaian tidak diumumkan secara terbuka. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK