Issuu on Google+

CMYK

HARIAN UMUM www.koran-lampung.com

ALAMAT REDAKSI/ USAHA/IKLAN : Jl. Bumi Manti IV No. 113, Gg. Wartawan, Kampung Baru, Kedaton, Bandarlampung Telp: (0721)7691023 Fax: (0721) 7691024

Bersama Membangun Lampung

Edisi: 0554 Tahun Keempat | SELASA, 10 JULI 2012

Q Pepesan Kosong

Debu PT SBR Sungguh aneh, perijinan yang merupakan dasar hukum atas legalitas setiap aktifitas usaha di Lampung justru tidak berjalan dengan semestinya, bahkan masih saja ada perusahaan yang notabene memiliki resiko dampak lingkungan yang tidak sehat, bisa beraktifitas meski belum memiliki ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Seperti yang terjadi terhadap PT Juanda Hipni Sumatera Bahtera Raya (SBR) yang berada di Kelurahan Sukaraja, perusahaan batu bara ini mengaku belum memiliki ijin Amdal, namun tetap. Akibatnya, warga sekitar mengaku khawatir aktifitas PT SBR yang menimbulkan asap dan debu kotor ini mengancam kesehatan warga. Sudah saatnya pemkot selaku pemegang kuasa daerah untuk bertindak tegas, sebab jika hal ini dibiarkan akan berdampak tidak baik terhadap dunia usaha di Lampung, yang tidak menutup kemungkinan hal ini juga dapat dilakukan perusahaan lainnya, meski tidak memiliki Amdal. Selain itu, DPRD juga selaku wakil rakyat untuk bisa mengakomodir aspirasi rakyat, khususnya warga Sukaraja, yang pada kesempatan ini selaku pihak yang akan menerima langsung dampak akibat aktifitas PT SBR. “Warga Sukaraja khawatir kesehatannya terganggu akibat aktifitas PT SBR yang mengeluarkan debu batu bara. Ini tentunya mengancam kesehatan warga sekitar,” kata Mat Lobin. “Betul Mat, seharusnya pihak terkait melakukan peninjauan kembali terhadap keberadaan PT SBR, selain mengganggu kenyamanan warga, perusahaan ini juga belum memiliki ijin Amdal. Kok bisa tidak ada tindakan penghentian sementara, sampai perusahaan ini memiliki ijin Amdal,” tegas Mang Buloh. “Jangan sampai ada korban dulu baru pihak terkait melakukan tindakan, bayangkan jika debu batu bara itu masuk ke dalam pernafasan bisa-bisa TBC dan sesak nafas,yang lebih fatal bisa menimbulkan korban jiwa,” kata Mat LObin. “Yang menjadi pertanyaan, bagaiman mungkin pemkot atau pemprov bisa memberikan ijin penimbunan batu bara di tengah-tengah pemukimam masyarakat. Peran DPRD dalam hal ini sangat diperlukan, mengingat warga Sukaraja mengaku sudah gerah dengan PT SBR, betapa tidak masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam aktifitas perusahaan,” tegas Mang Buloh. “Untuk itu, pihak terkait setidaknya lebih berpihak kepada masyarakat dengan turut memikirkan keadaan masyarakat ke depan, jika perusahaan ini tetap beraktifitas di lingkungan pesisir Sukaraja ini,” harap Mat Lobin.

Rycko: Keberagaman Suku dan Agama Memiliki Potensi Konflik KALIANDA, KL Wilayah Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang terbuka. Penduduknya terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberagaman tersebut juga memiliki potensi konflik. Oleh karenanya pembinaan harus terus tingkatkan. Hal tersebut dikemukakan Bupati Lampung Selatan H. Rycko Menoza SZP ketika menerima siswa pra study kewilayahan Pasis Dikreg Seskoad, di Aula Rajabasa Pemda setempat, Senin (9/7).

Jawa akan melewati Wilayah Lampung Selatan. Untuk jalur darat akan melalui Pelabuahan Bakauheni dan untuk jalur udara akan melewati Pelabuhan Udara Raden Intan II. Dikatakan,permasalahan besar yang sering terjadi di Pelabuhan Bakauheni adalah terjadinya antrian kendaraan yang akan menuju Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena keterbatasan armada kapal dan kurangnya daya dukung dermaga yang

Menurut bupati, akses wilayah antar desa/kecamatan sudah dapat dijangkau dalam arti tidak ada wilayah yang masuk dalam daerah terisolir. Terdapat beberapa pulau yang terdapat di wilayah Lampung Selatan yaitu Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pulau Harimau. Rycko juga menjelaskan, wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki posisi sangat strategis karena berada diserambi Pulau Sumatra. Pada posisi ini, lalulintas orang dan barang dari Sumatra ke Pulau

bersambung ke hal 11

Tetap Beraktifitas, PT SBR Akui Belum Miliki AMDAL SUKARAJA, KL Perusahaan stok file batu bara, PT Sumatera Bahtera Raya (SBR) yang mengklaim sebagai pelabuhan transit batu bara ini mengakui jika pihaknya belum memiliki ijin Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Meski demikian perusahaan batu bara yang sempat ditolak keberadannya oleh warga Kelurahan Sukaraja ini tetap melakukan aktifitas. Akibatnya, warga sekitar mengaku khawatir atas polusi udara yang mengancam kesehatan warga.

>> SELEBRITAS

ZASKIA“Goyang Itik” Minta De Mocca Tuntut Label JAKARTA - Penyanyi dangdut Zaskia pemilik “goyang itik” digugat duo dangdut De Mocca dengan nilai kerugian materi Rp5 miliar. Gugatan De Mocca yang digawangi Dekha dan Aura Dewi diumumkan oleh kuasa hukum mereka, pada PENIMBUNANPenimbunan batu bara yang berada di Kelurahan Sukaraja, walaupun belum ada ijin Amdal, namun PT SBR ini tetap saja beraktifitas dengan lancer. Tampak sebagian batu bara sudah berada di lokasi penimbunan. Senin (9/7). KORAN LAMPUNG/Mroni

SKPD Tidak Siap, Pembahasan LKPj Tertunda Jumat 6 Juli pekan lalu. De Mocca adalah duo pemilik “goyang bebek”, mereka tidak terima Zaskia memiliki goyang yang dianggap mirip. Termasuk pemilihan nama. Menurut mereka, itik serupa dengan bebek. Zaskia mengaku sudah tahu gugatan terhadap dirinya. Namun, dia tidak akan menanggapi tuntutan De Mocca. “Iya, aku sudah dengar tentang (gugatan) itu. Tapi enggak mau banyak berkomentar apa-apa, takutnya nanti malah salah ngomong. Kalau mau nuntut, ya ke label aku saja, soalnya yang ngurusin kan label. Ini bukan kapasitas aku buat ngomong,” kata Zaskia, Senin (9/7). Pelantun “Satu Jam” itu memilih bungkam, lalu kembali menegaskan, “Aku takut salah ngomong, nanti malah aku masuk jeruji (penjara). Pokoknya kalau mau nuntut-nuntut, ya ke label aku saja, aku enggak ngurusin itu,” tegasnya. (net)

PENERBIT: CV CIPTA GRAFIKA LAMPUNG Harga Eceran: Rp3.000,-/Eks 12 Halaman

LAMBAR, KL Ketidaksiapan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) dalam melaksanakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPj atas penggunaan anggaran kembali tergambar pada rapat pembahasan antara Satker dengan Badan Anggaran (Banang) DPRD Lambar, Senin (9/7). Salah seorang anggota Banang DPRD Lambar Mirzalie, SS. SH., di sela-sela pembahasan yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Lambar itu, mengatakan, sudah

menjadi keharusan bagi masing-masing SKPD membawa seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dibahas. Sehingga, kata dia, tidak terulang ada SKPD yang mengaku belum siap dalam setiap pembahasan yang berakibat pada tertundanya pembahasan akibat tidak adanya data program yang akan dibahas. “Pada saat sidang komisi beberapa waktu lalu juga sudah kami tekankan agar masing-masing Satker menyiapkan semua data,” ujar Mirzalie. Pada pembahasan pelaksanaan program di Dinas Keseha-

“Kami mengakui belum memiliki Amdal, tapi semua perijinan baik dari wali kota maupun dari menteri dan rekomendasi DPRD sudah kami kantongi,” kata perwakilan PT SBR, Herizon, saat dihubungi via telepon, Senin (9/7) Dia mengatakan, pihaknya telah mengantongi ijin untuk melakukan aktifitas palabuhan transit batu bara di Sukaraja. Terkait dengan masyarakat sekitar, pihaknya berjanji akan memberdayakan 30 persen warga sekitar untuk dilibatkan sebagai karyawan. “Ya kami berjanji akan melibatkan warga sekitar sebagai karyawan,” jelasnya. Berkaitan dengan persoalan yang timbul di kalangan masyarakat yang mengaku ter-

paksa untuk memberikan ijin keberadaan PR SBR ini, Herizon mengatakan, jika pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan untuk meminta ijin lingkungan. Untuk itu, kata Herizon, pihak pada hari Kamis (12/7) nanti akan melakukan sosialisasi di kantor BPLH provinsi terkait dengan keberadaan PT SBR di hadapan sejumlah media dan LSM. “Kami akan melakukan sosialisasi di kantor BPLH provinsi hari Kamis, agar tidak terjadi persepsi yang berbeda atas keberadaan PT SBR,” jelasnya. Pada kesempatan yang berbeda, Titin warga Kelurahan Sukaraja, mengatakan, dampak bersambung ke hal 11

Agnes Monica Beri Bantuan SDN 2 Rawi Lamsel

tan misalnya, Mirzalie mengaku sudah menekankan pihak dinas untuk membawa semua data yang berkaitan dengan program yang akan menjadi topik pembahasan rapat. “Sidang kali ini berbicara masalah anggaran, jadi datanya harus dibawa. Pada saat di komisi saya sudah pernah tanyakan tentang jumlah pelayanan yang dilaksanakan. Saat itu dinas dengan lantang menjawab. Akan tetapi hari ini diberikan pertanyaan yang sama, malah tidak bisa menjawab. Dinas Kesehatan tidak

KALIANDA, KL Artis papan atas Agnes Monica, melalui menegemennya, Khoirul, Senin (9/7) memberikan bantuan berupa 50 unit kursi dan 25 unit meja belajar kepada SDN 2 Rawi, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Selain itu, juri Indonesian Idol ini juga memberikan bantuan berupa 90 paket tas sekolah, serta alat tulis ini langsung diterima Kepala Sekolah, M Dinar, yang disaksikan seluruh pelajar. Bantuan ini lantaran Agnes menihat kondisi sekolah ini melalui TV.

bersambung ke hal 11

bersambung ke hal 11

Caleg 2014 Wajib Test Kepribadian ? JAKARTA, KL Maraknya anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Karena itu, nantinya calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung dianjurkan ikut menjalani tes kepribadian. Direktur Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun mengatakan jika partai ingin menghasilkan caleg ber kualitas, setidaknya caleg harus memiliki beberapa kriteria. Salah satunya caleg harus memiliki integritas kepribadian yang baik dengan memiliki si-

fat jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurut dia kriteria caleg memiliki integritas kepribadian yang baik menjadi poin utama karena realitas politisi saat ini sedang mengalami erosi integritas.

kemarin. Salah satu parpol yang menyiapkan daftar caleg dengan menggunakan tahapan psikotes dengan melibatkan para ahli adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Salah satu cara untuk menghasilkan caleg berkepriba dian adalah dengan melakukan seleksi tes kepribadian atau psikotes. “Problem politisi kita ada pada miskinnya integritas kepribadian yang baik. Jadi, seleksinya tidak cukup sekali tes, bisa dua sampai tiga kali tes untuk mengetahui konsistensi integritas caleg ber sang kutan,” kata Ubedi di Jakarta

Rencananya PDIP akan bekerja sama dengan Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi). Proses ini nantinya akan memerlukan waktu kurang lebih 3–4 bulan untuk menyeleksi daftar caleg. Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, partainya sengaja melakukan psikotes dalam proses sele bersambung ke hal 11

Ingin Berlangganan Koran Hubungi Alex 081379717159

CMYK


koran lampung E-paper