Page 1

Rabu, 13 Januari 2010

KORAN JAKARTA Edisi 568/Tahun II

www.koran-jakarta.com

Terbit 24 Halaman

Harga Eceran erran e ra an nR Rp p2 2. 2.500 .5 50 00 (l ((luar lua ua Jawa+ongkos kirim)

3 I Kembalikan Surat

5 I Redakan Ketegangan

7 I Melangkah ke Final

DPR mengembalikan surat Presiden perihal pencabutan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

AS berusaha meredam ketegangan dengan Jepang terkait isu pangkalan militer di Okinawa.

Serena Williams dan Dinara Safina melangkah ke perempat final Medibank International Sydney.

REUTERS/YURIKO NAKAO

EKONOMI 9 I Dana Asing Naik Membengkaknya dana asing yang parkir di SBI bisa merugikan negara karena tidak membawa manfaat langsung bagi perekonomian nasional.

15 I Korporatisasi Pertanian Korporatisasi sektor pertanian diminta dibatasi karena investor tidak akan memikirkan kesejahteraan petani.

RONA

KORAN JAKARTA/WACHYU AP

17 I Keamanan Rusun Kelalaian orang tua menjadi faktor penyebab kecelakaan anak di rumah susun. Orang tua sebaiknya terus mendampingi anak-anak di bawah umur jika berada di tempat berbahaya, seperti gedung-gedung tinggi.

INDIKATOR Aset Tumbuh Pesat Meski ekonomi global sempat terguncang krisis, jumlah aset masyarakat Indonesia di bank umum melonjak tajam. Data per November 2009 menunjukkan jumlah rekening dengan nominal di atas satu miliar rupiah bertambah 20,4 persen atau 35.858 rekening. Total nilai rekening tersebut mencapai 1.045 triliun rupiah.

Jumlah Rekening di Atas Rp1 Miliar pada 2009 (Ribu unit) 214

Harga Promosi

Rp1.500

Paket Berlangganan Bulanan

Rp 33.000

12 Bulan

Rp 350.000

AFP/GREG WOOD

Skandal Perbankan I Kalla Sebut Kasus Century sebagai Korupsi

Pansus Gagal Lagi Gali Informasi Sepanjang pemeriksaan, Boediono tidak mau terjebak pada logika pertanyaan yang disampaikan para anggota Pansus. JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century DPR kembali gagal menggali informasi mendalam dari Wakil Presiden Boediono terkait skandal penggelontoran dana talangan (bailout) sebesar 6,7 triliun rupiah ke bank bermasalah itu. Dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Boediono diperiksa Pansus selama hampir tujuh jam. Namun, dalam pemeriksaan itu, Boediono sering kali bersikap defensif dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan krusial kepada Boediono antara lain yang disampaikan anggota Pansus Maruarar Sirait, yang mempertanyakan apakah uang yang dikucurkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi bagian dari keuangan negara. Sebab, mengacu pada pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan auditnya ke DPR, uang LPS adalah uang negara. “Pandangan pribadi saya tidak relevan di sini. Jadi saya serahkan nanti pengujiannya secara hukum oleh para ahlinya,” ujar Boediono. Pertanyaan senada ditegaskan politisi Partai Golkar, Ade Komaruddin. Namun, Boediono bersikukuh pada sikapnya bahwa masalah itu di luar porsinya. Sepanjang pemeriksaan, sangat kentara Boediono tidak mau terjebak pada logika pertanyaanpertanyaan yang disampaikan para anggota Pansus. Seperti, ketika ia menjawab pertanyaan yang bersifat konfrontatif terkait dengan pernyataan mantan pemilik Bank Century,

KORAN JAKARTA/M FACHRI

DIAMANKAN I Aktivis Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Laode Kamaluddin diamankan Pamdal Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1). Kamal digelandang ke Polda Metro Jaya karena berteriak dan mengganggu jalannya rapat Pansus Hak Angket Bank Century di DPR yang tengah mendengarkan keterangan Wakil Presiden Boediono. Robert Tantular, yang berpandangan Bank Century tidak perlu diberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). “Saya tidak ingat. Barangkali beliau (Robert) Bapak usulkan saja sebagai Gubernur BI,” jawab Boediono. Bahkan, dalam menjawab sejumlah pertanyaan terkait kewenangan dan pengetahuannya dalam pengucuran dana talangan, beberapa kali Boediono mempersilakan anggota Pansus mengecek sendiri fakta-fakta yang ada. “Biasanya hanya sampai tingkat direktorat dan deputi terkait, tidak sampai ke Gubernur (BI). Silakan dicek,” jawab Boediono terhadap pertanyaan apakah dirinya menge-

tahui surat yang diajukan oleh Bank Century ke BI merupakan repo aset, tetapi yang diberikan BI justru FPJP. Tidak heran, seusai pemeriksaan, sejumlah anggota Pansus berpandangan keterangan yang diberikan Boediono tidak berbeda jauh dengan keterangan yang disampaikannya pada pemeriksaan pertama, 22 Desember lalu. “Boediono tidak banyak bergerak dari keterangan sebelumnya,” ungkap anggota Pansus dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Menurut jadwal, hari ini Pansus akan meminta keterangan Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Sri Mulyani Indrawati, dan mantan Sekretaris KSSK, Raden Pardede.

Lalu, pada pukul 19.00 WIB, giliran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberi keterangan. Lebih Berbahaya Saat memberi sambutan pada acara peluncuran buku Korupsi Mengorupsi Indonesia, di Jakarta, kemarin, Kalla menyatakan terjadinya kasus Bank Century merupakan buah dari tindak pidana korupsi kebijakan dan korupsi pelaksanaan. Korupsi kebijakan dinilainya lebih berbahaya karena dapat berdampak buruk hingga satu generasi ke depan. “Kasus Bank Century saya kira keduanya, korupsi kebijakan dan pelaksanaan, atas nama krisis dan atas nama rampok duit,” ujar Kalla.

Menurut dia, korupsi kebijakan bersifat sangat terselubung dan halus sehingga koruptor dapat mengeruk uang dalam jumlah besar tanpa dapat diketahui. Ia mencontohkan apa yang dilakukan oleh mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, yakni dalam jangka waktu satu bulan ia dapat meraup uang 6,7 triliun rupiah. Pemberantasan korupsi kebijakan tersebut, lanjut Kalla, harus dimulai dari atas. “Memang hebat, apa pun faktanya, jika ingin memberantas, harus dimulai dari atas.”  har/cit/yst/ito/D-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 315 5106 SMS: 0813 8181 7227

211,8 Hakim Nakal

208

Mahkamah Agung Lecehkan Komisi Yudisial 202

194,3

196

190 Jul

Ags

Sep

Okt

SUMBER: LPS

Nov KJ/ONES

FILE Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Untung Sugiyono mengenai fasilitas mewah yang diberikan kepada Artalyta Suryani di Rutan Pondok Bambu. KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA

“Kami akui memberikan fasilitas untuk Artalyta. Itu hanya tempat untuk menerima keluarganya dan untuk kegiatan perusahaan milik Artalyta.” 11 Januari 2010

“Itu untuk umum. Siapa saja boleh menggunakannya untuk menghilangkan stres atau kesuntukan. Misalnya karaoke.” 11 Januari 2010

H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:

Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) dinilai telah melecehkan institusi Komisi Yudisial (KY) sebab melindungi dan menghalang-halangi pemanggilan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko dengan cara melakukan pemeriksaan internal pada saat yang bersangkutan harus datang ke KY. “Sepatutnya MA memberikan kesempatan kepada KY memeriksa Djoko Sarwoko lebih dulu. Pemeriksaan MA lebih bersifat melindungi ketimbang memberi sanksi pada Djoko. Ini benar-benar pelecehan,” tegas pengamat hukum, Margarito

Kamis, menanggapi sikap Djoko yang mangkir dari pemanggilan KY, Selasa (12/1). Djoko berarti telah dua kali mangkir dari pemanggilan KY. Pemanggilan pertama dilakukan pada 15 Desember 2009. Ketika itu ia mangkir dengan alasan baru menjalankan tugas luar kota. Menurut Margarito, sesuai konstitusi, KY memiliki kewenangan besar dan kokoh dalam mengawasi para hakim yang terbukti nakal. Sebaliknya, yang dilakukan MA terhadap Djoko hanya konsekuensi manajemen. “Kalau MA punya niat baik, ya duduk bersama KY bahas

kasus Djoko.” Ihwal pemeriksaan internal MA terhadap Djoko diungkapkan Juru Bicara MA Hatta Ali. ”Tadi siang (Selasa), MA memeriksa Djoko terkait dua kasus, yakni tentang suap dan putusan yang dikeluarkan Djoko.” Djoko seharusnya memenuhi panggilan KY, Selasa, untuk diperiksa terkait pengaduan masyarakat seputar dugaan pembiaran isu suap 5 miliar rupiah ke MA saat Djoko menjabat Ketua Muda Pengawasan MA. Djoko juga akan dimintai keterangan seputar putusannya dalam

menyidangkan perkara perdata antara Marubeni Corporation dan Sweet Indo Lampung (SIL) di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sugih, Lampung. Dalam putusan tersebut, ada satu hal yang perlu diklarifikasi, yaitu terkait kata Kompetensi Relatif (mengatur tentang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara) dalam putusan tersebut. Padahal, pihak Marubeni sendiri tidak pernah mengajukan Kompetensi Relatif. Kata Kompetensi Relatif tersebut membuat hakim menjadi berwenang menolak kasasi dan memindahkan sidang

ke PN Jakarta Pusat. Koordinator Bidang Antarlembaga KY Soekotjo Soeparto menyatakan Djoko, melalui kurir, telah mengirim surat yang berisi tidak akan memenuhi panggilan KY dengan alasan seluruh pertanyaan KY telah dijawab secara tertulis. Padahal, jawaban tersebut belum jelas. “Kami perlu klarifikasi lagi.” Dalam waktu dekat, KY akan menggelar pleno dan mengambil keputusan bagi Djoko. Didesak kapan KY akan melakukan pleno, Soekotjo hanya mengatakan segera. ”Dalam waktu dekat, segera.”  eko/SM/AR-2

Pembenahan Penjara

Kepala Rutan Harus Diproses secara Hukum JAKARTA – Berbagai ketidakberesan di penjara tidak cukup hanya diatasi dengan pencopotan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Pondok Bambu Sarju Wibowo dan rotasi semua pejabat pengelola serta petugas penjara. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum Koentoro Mangkusubroto dan pengamat hukum pidana dari Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Nyoman Sarekat Putrajaya, mengemukakan hal itu, Selasa (12/1). Mereka menanggapi respons Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar atas skandal pengistimewaan terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita alias Aling, dan

terpidana lima tahun kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan, Artalyta Suryani alias Ayin. ”Tidak (bukan pencopotan yang diharapkan). Kita harapannya ada perbaikan sistem di lembaga pemasyarakatan,” kata Koentoro. Tiga anggota Satgas, dalam inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (10/1) malam, menemukan sejumlah ketidakberesan, termasuk ruangan istimewa dengan fasilitas mewah laksana hotel berbintang untuk Aling dan Ayin. Sebelumnya, polisi mengungkap sejumlah kasus perdagangan narkoba yang pengendalian, bahkan produksinya, ada di dalam kompleks penjara.

Patrialis Akbar

tidak menimbulkan efek jera. “Harus dilakukan investigasi menyeluruh di setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Jika ditemukan unsur penyuapan atau tindak pidana lainnya, harus dibawa ke hukum pidana,” Selain itu, lanjutnya, perlu ada pembenahan, termasuk gaji dan fasilitas petugas penjara.

Menurut Nyoman, perlakuan istimewa dan ketidakberesan lainnya dalam pengelolaan penjara tidak cukup diatasi dengan pencopotan pejabat yang dinilai bertanggung jawab. Pasalnya, selama ini, pencopotan pejabat atau petugas terkait

Kerajaan Kecil Dalam merespons temuan Satgas, Menkumham Patrialis Akbar, Selasa, mencopot Sarju Wibowo dari jabatannya sebagai karutan. Patrialis menunjuk Catur Budi Patayin sebagai Pelaksana Tugas Karutan Pondok Bambu. Selain itu, dia akan

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA

segera merotasi semua pengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan. ”Saya melakukan program rotasi besar-besaran se-Indonesia, baik kepala lapas, kepala rutan, dan sipir-sipirnya,” kata Patrialis di Istana Negara, Jakarta, Selasa. Dia menambahkan, rotasi para kepala rutan dan lapas itu akan dilakukan secara berkala satu tahun sekali. “Kalau mereka terlalu lama bertugas di tempat yang sama, khawatirnya mereka bikin kerajaankerajaan kecil,” jelas Patrialis. Dia juga berjanji memindahkan Ayin dan semua penghuni rutan yang kasusnya telah diputus dengan vonis berkekuatan hukum tetap.  ito/don/SM/AR-3

edisi 568 - 13 januari 2010  

edisi 568 - 13 januari 2010

edisi 568 - 13 januari 2010  

edisi 568 - 13 januari 2010

Advertisement