Page 6

6

MEGAPOLITAN

Selasa 23 JUNI 2009

KORAN JAKARTA

®

HUT Kota Jakarta l Pembetonan Jalan Diharapkan Kurangi Kemacetan

KOMENTAR DKI Jakarta telah genap berumur 482 tahun. Meskipun demikian, daya saingnya terancam makin merosot karena Jakarta bakal makin terimpit persoalan-persoalan mendasar, seperti urbanisasi, transportasi, banjir, penyediaan sarana permukiman, dan kesempatan kerja (Koran Jakarta, 22/6). Dua tahun DKI Jakarta di tangan “ahlinya”, kok masih begini-begini saja? Kemacetan, kesemrawutan, banjir masih saja menghiasi wajah Ibu Kota ini. Mana ahlinya? 081384900xxx

Jangankan untuk mengatasi masalah banjir dan kemacetan di DKI, untuk soal pelayanan saja tak beres-beres. Masyarakat sudah jenuh dan stres dengan persoalan ini semua. Kita hanya ingin teratur dan nyaman. Tak lebih dan tak kurang, cukup itu saja. 081573727xxx

LINTAS WILAYAH Pemprov DKI Akan Hentikan Izin Mal Baru JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan pemberian izin pusat perbelanjaan (mal) baru, dan meninjau ulang perizinan mal lama. Pasalnya, perkembangan mal di Jakarta telah terbukti mematikan pasar tradisional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (22/6) terkait dengan keluhan ratusan ribu pedagang tradisional di lima wilayah DKI Jakarta. Saat ini, terdapat 151 lokasi pasar tradisional milik Pempov DKI. Namun, akibat berkembangnya pusat perbelanjaan modern, mereka terancam bangkrut karena pembeli banyak yang pindah ke pasar modern itu, karena jenis barang yang diperjualbelikan di mal hampir sama dengan pasar tradisional. Karena itu, kata Prijanto, ke depan Pemprov DKI tidak mengeluarkan izin untuk pusat perbelanjaan baru. Bahkan, lanjutnya, pengusaha yang sempat punya izin pendirian mal akan dikaji ulang. Jika izin lokasinya diketahui melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW), maka izin itu akan dibatalkan. “Jika terbukti melanggar peruntukan atau tidak sesuai dengan RTRW akibat prosesnya melalui KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) pemilik dengan oknum pejabat, akan kami batalkan. Dan, bagi pejabat yang diketahui menyalahgunakan jabatannya akan diberikan sanksi,” kata dia. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menambahkan pusat perbelanjaan yang lokasinya menyalahi RTRW harus ditertibkan, khususnya mal yang jaraknya berdekatan dengan pasar tradisional. Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada DPRD DKI Jakarta untuk merevisi sejumlah pasal dalam Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di DKI Jakarta. Menjamurnya pusat perbelanjaan di Jakarta ini juga mendapat kritikan dua pasangan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014 Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka menilai tidak adanya batas yang memadai antara pasar tradisional dan pasar modern akan mematikan pasar tradisional yang umumnya usaha kecil dan menengah.  rud/M-2

Program Andalan Tak Maksimal Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui program-program andalan untuk mengatasi kemacetan dan banjir belum maksimal. Kendala utama saat ini adalah membeludaknya penduduk DKI Jakarta. JAKARTA – Di usianya yang ke-482, berbagai program andalan Kota Jakarta masih jalan di tempat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini belum mampu menyelesaikan masalah Ibu Kota, seperti kemacetan, transportasi, dan banjir. “Hingga kini, Jakarta masih jalan di tempat. Program-program seperti Busway, Mass Rapid Transit (MRT), dan Kanal Banjir Timur belum tuntas,” ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Achmad Suaidy saat Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Jakarta, Senin (22/6). Menurut Achmad, untuk menyelesaikan semua persoalan itu, harus ada kesamaan visi dan misi dari seluruh elemen masyarakat. “Misalnya program pembangunan transportasi makro, seperti Busway,

MRT, maupun monorel, takkan bisa terwujud tanpa dukungan masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan pengusaha. Semua harus ada bersinergi,” lanjutnya. Selain itu, terang Achmad, masalah utama yang harus segera dibereskan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah masalah transportasi dan kemacetan, terutama untuk sepeda motor yang saat ini jumlahnya telah mencapai tiga juta unit. “Ini harus segera dibuatkan aturan tegas agar tidak terus menjadi masalah,” ujar dia. Hal senada diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ade Surapriatna yang menekankan agar Pemprov DKI Jakarta meningkatkan akselerasi yang berkesinambungan dalam pelaksanaan program pembangunan. “Terhadap beberapa prog-

ram dan berbagai proyek yang hingga saat ini belum terselesaikan, baik proyek pembangunan fisik maupun nonfisik, termasuk penanggulangan kemacetan lalu lintas, penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan lainnya, Dewan berharap eksekutif dapat melakukan kelanjutan program pembangunan secara optimal,” katanya. Menurutnya, pembangunan Kota Jakarta harus mampu memenuhi standar kota dunia dan persaingan global serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan warga Jakarta lahir dan batin. “Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatnya jumlah pendatang yang sulit diatasi sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan areal publik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial,” kata Ade. Belum Maksimal Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyadari hingga saat ini Jakarta masih memiliki banyak masalah. Fauzi Bowo menganggap masalah terbesar yang saat ini terjadi di Jakarta adalah mem-

beludaknya jumlah penduduk di Jakarta. Selain macet dan banjir, peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan sebagain besar lahan di Jakarta dipadati permukiman, sentra bisnis, dan perkantoran. “Permasalahan Kota Jakarta selama ini juga bersumber dari jumlah orang yang beraktivitas di Jakarta,” katanya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, hingga Januari 2009, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 8.511.168 jiwa. Dengan luas wilayah yang hanya 740,28 kilometer persegi, jumlah penduduk sebesar itu dirasa menjadi beban yang sangat berat. Menurut dia, kemacetan dan banjir adalah dua masalah utama yang mendapat sorotan dari masyarakat. “Saya tahu banyak kekurangan, tapi Jakarta punya daya tarik sendiri. Dengan semakin kuatnya dukungan dan adanya rasa memiliki warga, maka Kota Jakarta akan menjadi lebih baik,” katanya.

hasil memadai, Pemprov DKI memutuskan untuk membeton jalan di Jakarta agar lebih kuat menahan beban maupun banjir. Langkah itu dilakukan karena pelapisan aspal dinilai tak membuahkan hasil maksimal. “Ke depan akan diupayakan pembangunan jalan rawan rusak dengan konstruksi beton yang dilakukan secara bertahap, mengingat biayanya besar,” kata Fauzi Bowo. Selama ini, beban kendaraan yang besar dan banjir tahunan yang melanda Jakarta adalah dua penyebab utama rusaknya jalan. Rusaknya jalan itu kemudian menimbulkan efek domino semakin menambah kemacetan yang awalnya dipicu oleh rasio kendaraan dan panjang jalan yang tidak seimbang. “Kalau kita membuat jalan dengan aspal, musim hujan pasti rusak lagi. Makanya kita berpikir tidak apa mengeluarkan dana yang tinggi untuk betonisasi di awal tapi bisa awet,” ujar Wakil Gubernur Prijanto.  rud/M-1

Pembetonan Jalan Setelah melakukan pelapisan aspal bertahun-tahun tanpa

Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 315 5106 SMS: 0813 8181 7227

PENCEMARAN LINGKUNGAN l Seorang pemulung mengumpulkan botol air mineral bekas yang terdapat di sekitar lokasi pelelangan ikan Cilincing, Jakarta Utara, Senin (22/6). Pencemaran lingkungan di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan, salah satunya akibat pembangunan yang tak ramah lingkungan.

Kontribusi Reklamasi Ancol Berupa Lahan 2,8 Hektare JAKARTA – Pemberian kontribusi reklamasi Pantai Ancol Barat oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) kepada Pemprov DKI Jakarta bukan berupa uang, tetapi akan diwujudkan berupa lahan hasil reklamasi. Namun, penyerahan lahan itu baru akan dilakukan setelah ada persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Muhayat mengatakan hal itu di Jakarta, Senin (22/6), terkait dengan adanya saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemprov DKI segera menagih kontribusi reklamasi Pantai Ancol Barat senilai 180 miliar rupiah. “Kontribusi yang diharapkan Pemprov DKI Jakarta atas reklamasi Pantai Ancol Barat berupa lahan, bukan uang,” katanya. Terkait hal itu, sambungnya, Pemprov DKI telah mengirim surat ke Bappenas. Surat itu berisi usulan agar kontribusi diberikan berupa lahan hasil reklamasi yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga Jakarta. Menanggapi hal itu, Presiden Direktur PT PJA Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pihaknya bersedia menyerahkan kontribusi reklamasi Ancol Barat. Saat ini PT PJA telah menyediakan lahan seluas 2,8 hektare. Namun, penyerahannya masih menunggu jawaban resmi dari Bappenas. Menurutnya, kontribusi berupa lahan seluas 2,8 hektare itu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam surat Menteri Bappenas tahun 1997. Dalam surat itu, pengembang yang melakukan reklamasi wajib menyerahkan 5 persen dari luas areal yang direklamasi. Wakil Ketua Komisi A Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mukhayar menegaskan PT PJA harus menyerahkan kontribusi kepada DKI. Selain itu, pelaksanaan proyek reklamasi harus tetap memperhatikan kelangsungan biota laut dan lingkungan sekitarnya.  rud/M-2

JADWAL SIM/STNK KELILING

KORAN JAKARTA/M. FACHRI

Tata Kota

Pembangunan Butuh Keramahan

M

inimnya konsep pembangunan ramah lingkungan di DKI Jakarta berakibat luas dengan munculnya kekumuhan di Ibu Kota. Saat ini sedikitnya 265 rukun warga (RW) dari 2.670 RW di DKI Jakarta tergolong kumuh. Dengan demikian, meskipun usia Kota Jakarta sudah genap 482 tahun, syaratsyarat untuk menjadi most liveable city masih jauh dari harapan. Kekumuhan masih mewarnai Ibu Kota. Padahal, kekumuhan dapat menyebabkan bencana terselubung seperti kebakaran, penyebaran penyakit, dan buruknya sanitasi. Akibatnya, kualitas hidup juga menurun. Terjadinya kekumuhan di Jakarta salah satunya disebab-

kan arus urbanisasi yang tidak tertangani dengan baik. “Tidak jelasnya pembagian wewenang menangani urbanisasi antara pemerintah pusat serta Pemprov DKI menyebabkan Ibu Kota sebagai kota tujuan pencari kerja. Akibatnya, Jakarta bukan seperti kota metropolitan,” terang pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna, kemarin. Urbanisasi, kata Yayat, tidak hanya menjadi urusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena sifatnya yang hanya mencari data statistik tanpa mengenai apa inti permasalahannya. Pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, serta daerah harus bekerja sama agar perpindahan penduduk ke kota besar untuk

« Akibatnya, Jakarta bukan seperti kota metropolitan. » Yayat Supriatna PENGAMAT PERKOTAAN UNIVERSITAS TRISAKTI

mencari penghidupan tidak semakin meningkat. Asian Development Bank melansir dari segi pertumbuhan penduduk Jakarta akibat urbanisasi sangat pesat. Dibandingkan pada 1950, urbanisasi tahun 2007 meningkat 50 persen. Padahal, di India dan China hanya 30 serta 40 persen meningkat pada periode yang sama. Urbanisasi yang tinggi menimbulkan persoalan penyediaan permuki-

man. Padahal, di DKI Jakarta, pembangunan permukiman di tengah kota berupa apartemen atau kawasan superblok tidak diikuti dengan pembangunan jalan dan sarana transportasi. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal International Urban Development Association (INTA) Michel Sudarskis menyatakan superblok atau konsep property mixed use yang gencar dilakukan di Jakarta sebaiknya memiliki konsep mixed use society. “Artinya permukiman itu diperuntukkan bagi semua kelas sosial,” jelasnya. Caranya adalah dengan menjual tipe hunian dengan dua kelas. Namun, fasilitas umum yang ada di kawasan mixed use itu bisa dinikmati bersama antara masyarakat

menengah atas dan bawah. “Ini untuk menghilangkan gap antara kaya dan miskin. Konsep ini telah dijalankan negaranegara Eropa,” terangnya. Selama ini, jelasnya, konsep mixed use hanya diidentikkan dengan fisik gedung dan fungsinya yang beragam, mulai dari perkantoran, pusat perbelanjaan, permukiman, hingga fungsi lain. Mendirikan hunian bagi masyarakat kelas bawah di tengah kota, jelasnya, berarti menekan kemacetan. Hal seperti ini belum diterapkan di Jakarta. Selain itu, pembangunan di DKI Jakarta saat ini masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi ketimbang masalah lingkungan.  rudy kurniawan/M-1

Selasa 23/6 Jakarta Fair 2009

Kulit Telur Jadi Karya Seni Tinggi

WILAYAH

LOKASI

Jakarta Utara

Mega Mall Pluit (SIM), SPBU Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading (STNK)

Jakarta Selatan

Kebun Binatang Ragunan

Jakarta Pusat

Depan Kantor Pos Pasar Baru

Jakarta Timur

Masjid At- Tien TMII

Jakarta Barat

Depan LTC (Lindeteves Trade Centre) Glodok

WAKTU: Pukul 08.00 - 14.00 WIB Hari Senin hingga Jumat, pelayanan dimulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Sedang untuk Sabtu, pelayanan berlangsung antara pukul 08.00-12.00 WIB. Pelayanan SIM keliling hanya untuk memperpanjang SIM A dan SIM C. Jika masa berlakunya habis lebih dari 1 tahun tidak bisa diperpanjang di SIM Keliling, namun ke Satpas SIM di Jalan Daan Mogot KM 11 Cengkareng. Untuk Pelayanan STNK Keliling hanya perpanjang STNK setiap tahun dan bukan pengesahan atau habis masa pengesahan STNK 5 tahun atau perubahan kendaraan yang lainnya. Apabila ada keluhan atau masalah pelayanan tersebut, silakan hubungi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya 5276001. Sumber: TMC Polda Metro Jaya

JAKARTA – Bukan hanya ban bekas yang bisa dimanfaatkan perajin industri kreatif untuk dijadikan kerajinan tangan yang bermanfaat dan mendatangkan uang. Kulit telur pun, oleh seniman kita, dapat dijadikan sebuah karya seni yang indah dan bernilai jual tinggi. Adalah Wayang Art Dwiyono yang menggunakan kulit telur menjadi satu karya seni indah itu. Sang pemilik nama bahkan telah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas nama Teguh Joko Dwiyono sebagai seniman yang pertama kali menggunakan kulit telur sebagai media seni.

menjadi karya seni Wayang Art Dwinan indah dan beryono ini dipamerkan harga jual tinggi,” kata di Hall B arena Jakarta dia saat ditemui di JFK Fair Kemayoran (JFK) 2009, Senin (22/6). 2009. Antusiasme peDi arena JFK ini, ngunjung untuk mam11 Juni - 12 Juli 2009 Arena PRJ Kemayoran barang kerajinan dari pir di stan ini lumayan kulit telur itu dijual besar. Para pengunjung umumnya terkagum-kagum dengan harga bervariasi, mudengan keindahan seni yang lai dari 90.000 rupiah hingga 6 juta rupiah per unitnya. “Ini berasal dari kulit telur ini. Eryanti, 28 tahun, penjaga baru pertama kali saya ikut JFK stan Wayang Art Dwiyono, me- 2009. Dan, saya sangat senang ngatakan kulit telur yang oleh karena antusias pengunjung sebagian besar orang tak ber- yang membeli cukup besar,” guna, baginya menjadi barang kata Eryanti tanpa menyebutberharga yang menghasilkan kan nilai penjualannya selama uang. “Bagi saya, kulit telur JFK berlangsung. Teguh Joko Dwiyono, desainsangat berharga karena bisa K E M A Y O R A N

er sekaligus pemilik galeri kerajinan kulit telur itu, mengatakan ide awalnya serba tak terduga. Suatu ketika, Teguh menginjak pecahan telur yang dibuang ketika istrinya sedang memasak di dapur. Akhirnya dia mencoba menghasilkan kerajinan tangan dari media kulit telur. Selama dua tahun, Teguh terus bereksperimen untuk membuat kerajinan itu. Hasilnya, kulit telur yang dibuang tersebut menjadi kerajinan yang memiliki karakteristik dan nilai filosofis. “Ketahanan kulit telur punya kekuatan yang luar biasa,” kata Teguh. Menurutnya, kulit telur ta-

han terhadap api, tidak akan dimakan oleh rayap atau hama lainnya, serta tahan terhadap pergantian cuaca. Begitu pula bila kena sinar matahari, tidak akan memudarkan warnanya. Kulit telur ini seakan menyampaikan sebuah pesan khusus kepada setiap orang yang akan menggunakannya. Meskipun dipegang rapuh, kulit telur memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya ibaratnya rahim manusia. Bahan kulit telur yang digunakan yakni kerajinan yang berasal dari kulit telur ayam negeri, kulit telur ayam kampung, dan burung puyuh.  rud/M-2

EDISI 373 - 23 JUNI 2009  

Edisi 373 - 23 Juni 2009

EDISI 373 - 23 JUNI 2009  

Edisi 373 - 23 Juni 2009

Advertisement