®
Putusan MK
Hanura Dapat Tambahan Kursi JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sengketa hasil pemilihan umum Partai Hanura. Dengan putusan ini, Hanura berpeluang mendapat tambahan satu kursi DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, yang sebelumnya diperoleh Partai Golongan Karya. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Mahfud MD ketika membacakan putusan dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/6). Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, Mahkamah berpendapat telah terjadi penggelembungan oleh Partai Golkar. “Bahwa dari hasil penghitungan Mahkamah terbukti adanya penggelembungan yang dilakukan untuk Partai Golkar sebesar 3.302 suara berdasarkan Formulir C1 dan Model DA-B,” kata Arsyad Sanusi. Dengan putusan MK itu, kuasa hukum Hanura mengatakan partainya berhak mendapatkan satu kursi DPR RI dari daerah pemilihan I Sulawesi Selatan yang sebelumnya diperoleh Golkar. “Atas nama caleg Dewi Yasin Limpo, adik gubernur,” kata Gusti Randa, kuasa hukum Partai Hanura. Selain mengabulkan permohonan di Daerah Pemilihan I Sulawesi Selatan, Mahkamah mengabulkan permohonan Hanura di Batang Hari III, Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison, Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Laut I, dan di Kabupaten Blitar II sepanjang Kecamatan Sanan Kulon. Mengaku Kecewa Sementara itu, kuasa hukum Golkar yang turut hadir dalam persidangan mengaku kecewa atas putusan ini. Dengan putusan ini, Golkar terancam kehilangan satu kursi di DPR. “Kursi itu milik caleg Golkar, Sam Abbas,” kata Victor Nadapdap, kuasa hukum Golkar. Sedangkan perjuangan pengacara kondang, Elza Syarief, untuk melangkah ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kandas di MK. Putusan itu terkait ditolaknya permohonan sengketa Partai Hanura di daerah pemilihan Bandar Lampung II. “Kursi Elza tidak bisa diselamatkan,” kata kuasa hukum Partai Hanura, Gusti Randa, seusai persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/6). Dalam permohonannya, Hanura menyatakan telah terjadi penggelembungan di daerah Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan. Penggelembungan itu disebutkan untuk Partai Gerindra, PKB, dan PAN. Menurut Hanura, penggelembungan itu dilakukan PAN yang menempati peringkat kesembilan. Hanura merasa kursi kesembilan itu haknya. har/P-1
LIH
UM
I
Selasa
AN
23 JUNI 2009
» Sengketa Pemilu
3
KOMENTAR PEMILIHAN umum tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Sikap mengotot berbagai pihak untuk dapat mengubah putusan MK terkait dengan pemilu dapat disimpulkan sebagai upaya elite tertentu yang sangat haus akan kekuasaan. (Koran Jakarta, 22/6). Di ranah publik tentu tidak ingin berkembang suatu persoalan baru terkait ngototnya sejumlah pihak terhadap putusan MK. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu mesti tegas dalam menjalankan putusan MK agar tidak menimbulkan multitafsir. 08111892xxx
BILIK SUARA Yudhoyono Janji Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
KORAN JAKARTA/RAMDANI
»
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (kanan) berdiskusi dengan Hakim Konstitusi A Mukthie Fadjar (tengah) dan Arsyad Sanusi (kiri) saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (22/6). MK mengabulkan permohonan Partai Hanura untuk dapil Sulawesi Selatan I.
Debat Capres I Perubahan Format Tidak Substansial
Moderator Dibolehkan Kembangkan Pertanyaan Setelah mendapat kritik dari publik tentang pelaksanaan debat calon presiden 18 Juni lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresponsnya dengan melakukan perubahan format debat. JAKARTA – KPU mengubah format debat capres-cawapres. Tetapi perubahan yang dilakukan tidak substansial. Dalam pertemuan antara KPU dan tim kampanye seluruh pasangan calon, kemarin, hanya disepakati bahwa perubahan yang ada hanya mendorong moderator agar lebih jeli dalam menggali pertanyaan. “Kami ingin membuat bagainana suasana debat lebih hidup. Moderator bisa menggali tanggapan, pembahasan, dan pertanyaan atas jawaban yang diberikan kandidat,” ujar anggota KPU Endang Sulastri, Senin (22/6). Endang menjelaskan dalam pertemuan tersebut perubahan yang disepakati adalah memotong waktu penyampaian visi misi dari calon. Awalnya, waktu yang disediakan adalah 10 menit, namun pada debat selanjutnya hanya diberikan tujuh menit. Menurut Endang, pemotongan waktu ini dalam rangka memberikan porsi yang lebih banyak pada moderator untuk menggali pandangan para calon. Dia menjelaskan nantinya moderator dapat memberi-
kan pertanyaan kembali atas jawaban calon. Dalam artian, kata dia, lebih menajamkan jawaban dari sebelumnya. Selain itu, pada debat selanjutnya juga tidak akan dipandu oleh seorang host. Pada debat capres pertama yang dilakukan pada 18 Juni lalu, forum ini dipandu oleh oleh Helmi Yahya. Endang mengatakan tujuan dihilangkan host itu untuk lebih memfokuskan debat pada jawaban-jawaban calon. “Karena kita ingin menjadikan debat ini menjadi forum yang berwibawa,” ujarnya. Berdasarkan jadwal, debat selanjutnya akan berlangsung Selasa (23/6). Kali ini, giliran para cawapres yang maju memaparkan visi misi dan programnya. Debat mengambil tema pembangunan jati diri bangsa yang dimoderatori oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat. Debat kali ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi SCTV. Forum tanya jawab antar capres atau cawapres tetap ditiadakan. Tujuannya, kata Endang, untuk menghindari debat menjadi ajang yang kurang
terhormat. Menurutnya, debat itu tidak harus saling memojokkan. Lagi pula, masyarakat tidak akan menyukai apabila debat ternyata hanya menjadi ajang saling serang antarcalon. Hal lain yang akan mengalami perubahan pada debat adalah posisi berdiri dari calon. Endang mengatakan posisinya tidak lagi berdiri sejajar, tetapi akan dibentuk agak saling berhadapan dengan membentuk hampir setengah lingkaran. “Tidak akan berhadapan secara persis. Hanya membentuk seperti setengah lingkaran,” ujarnya. Harus Sama Endang mengatakan posisi sejajar tadinya dipilih agar tidak ada calon yang diuntungkan atau dirugikan. Dalam posisi tidak sejajar pun setiap calon tidak boleh ada yang dirugikan. Artinya, kata Endang, ada peran dari media yang menyiarkan debat. Dia mencontohkan pengambilan gambar terhadap salah satu calon harus sama durasinya dengan calon lain. “Jangan sampai calon yang satu lebih sering disorot (kamera),” ujarnya. Perwakilan tim kampanye pasangan JK-Win, Indra J Piliang, membenarkan bahwa dalam pertemuan dengan KPU disepakati bahwa moderator diberikan kebebasan menggali visi misi dan program setiap capres-cawapres. “Moderator tidak hanya menanyakan setuju atau tidak
setuju kepada calon, tapi harus mempersilakan calon untuk mendebat calon lainnya,” kata Indra. Indra mengingatkan moderator supaya jangan berkalikali mengingatkan capres-cawapres tentang waktu yang telah digunakan. Soalnya, tim masing-masing capres sudah memberikan kode dan isyarat pada masing-masing capresnya. Sekretaris tim kampanye nasional SBY-Boediono, Marzukie Alie, membenarkan ada beberapa perubahan format debat. “Kita ingin debat yang lebih berwibawa, tidak harus sama dengan debat di negara-negara liberal, tapi harus mengacu pada demokrasi pancasila,” katanya. Dia menyambut baik setiap calon dalam debat kali ini tidak dalam posisi sejajar, tapi melihat satu sama lain. Perwakilan tim kampanye Mega-Prabowo, Abdul Haris Bobihoe, menambahkan perubahan format dalam debat memang dirasa perlu. Alasannya, debat pertama lalu masih belum maksimal dalam menggali visi misi dan program calon. Dia mengatakan pihaknya sudah siap mengikuti debat dengan format baru ini, termasuk posisi debat yang saling berhadapan. har/P-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
Kinerja KPU
Pemilu Ulang Terancam Tidak Serentak JAKARTA – Kendati sebelumnya telah disepakati bahwa pelaksanaan pemilu ulang di beberapa daerah akan dilakukan secara serentak, hingga saat ini, belum ada satu pun persiapan yang dilakukan terkait penyediaan logistik surat suara. Demikian diungkapkan Wakil Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Jakarta, Senin (22/6). Menurutnya, melihat makin mepetnya waktu pelaksanaan, pemilu ulang pun terancam tidak serentak. “Ada kemungkinan tidak bareng dengan pilpres,” ujarnya. Boradi mengaku hingga saat ini belum pernah menerima laporan terkait rencana membarengkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilpres di beberapa daerah. Tidak pernah ada perintah resmi dari KPU
M IS
UM
PEMILU 2009
P E MI
KORAN JAKARTA
✓
KO
untuk mempersiapkan logistik pemilu ulang. Dia mengatakan kendati mengetahui dari pemberitaan media mengenai rencana pembarengan pelaksanaan pemilu, pihaknya tidak berani melakukan pencetakan surat suara tanpa surat yang jelas. “Saya sendiri belum tahu yang akan pemilu ulang itu apa saja, apakah DPRD provinsi atau apa. Kami juga tidak berani action jika belum ada permintaan resmi dari KPU, sebelum ada hitam di atas putih,” tegasnya. Sebagaimana diberitakan, MK melalui putusannya memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di tiga daerah, yakni dua kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Kabupaten Nias Sela-
KORAN JAKARTA/RAMDANI
«
Kami juga tidak berani action jika belum ada permintaan resmi dari KPU.
»
Boradi WAKIL KEPALA BIRO LOGISTIK KPU
tan (Sumut), dan 37 distrik di Papua. Atas putusan tersebut, KPU diberikan waktu untuk
melaksanakannya paling lambat 90 hari setelah putusan dibacakan. Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan pemilu ulang di tiga daerah tersebut, dan daerah lainnya, dilaksanakan berbarengan dengan Pilpres 8 Juli. Hafiz beralasan, hal itu dapat meminimalisasi pengeluaran anggaran dan menjaga kondisi psikologis pemilih agar tidak terlalu jenuh akan pemilu. Kesulitan Logistik Sementara itu, Boradi menandaskan, kesulitan yang ada dalam pelaksanaan pemilu secara serentak tidak hanya terkait dengan penyediaan logistik. Beberapa waktu lalu, lanjutnya, KPU Sumut telah mengutarakan bahwa mereka tidak
sanggup untuk melaksanakannya secara serentak. Alasannya, pada pilpres ini, banyak PPK di Nias Selatan yang harus diganti. Namun, Boradi menegaskan pihaknya siap melaksanakan segala perintah dari KPU untuk membarengkan pemilu. Menurut perhitungannya, 28 Juni nanti adalah batas terakhir seluruh surat suara pemilu ulang sampai di kabupaten/kota. Apabila melewati tanggal tersebut, kemungkinan besar distribusi ke TPS tidak akan terkejar pada 8 Juli. “Jika sekarang atau besok dapat cetak, maka sampai di kabupaten/kota bisa Minggu (28/6),” ujarnya. Apalagi, kata dia, wilayah Nias Selatan dan Yahukimo merupakan daerah yang agak sulit dalam hal distribusi. har/P-2
PADANG – Calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun ke depan jika terpilih sebagai presiden periode 2009-2014. SBY menjanjikan hal itu saat kampanye dialogis dengan sekitar 3.000 rakyat dan simpatisan di GOR H Agus Salim, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (22/6). “Mengapa kita membangun? Tujuannya tak lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Yudhoyono. Menurutnya, rakyat dikatakan sejahtera jika tingkat kehidupannya makin baik. Kehidupan makin baik tersebut diukur dari kecukupan pangan, sandang, papan, peningkatan penghasilan rakyat, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, rasa aman, keadilan, kebebasan berekspresi, dan lingkungan hidup yang makin baik. Sementara itu, capres Jusuf Kalla berjanji akan meninjau draf RUU Rahasia Negara apabila dirasakan membatasi kebebasan publik mencari informasi. “Saya akan lihat kembali drafnya,” kata Kalla saat dialog terbuka Capres tentang UU Kebebasan Pers di Jakarta, Senin. Hal tersebut dikatakannya menanggapi permintaan anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang meminta pengesahan RUU Rahasia Negara ditunda karena konsepnya berbeda dengan negara demokrasi yang lain. Di dalam RUU tersebut, disebutkan setiap badan publik bisa mengklaim informasi publik sebagai rahasia negara. “Kalau untuk kepentingan keamanan negara kita sepakat dirahasiakan. Karena itu kita minta ditunda,” kata Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi. Di sela-sela kampanyenya di Jawa Tengah, cawapres Prabowo Subianto mengunjungi pabrik jamu tradisional Sido Muncul. Didampingi Dirut Utama (Dirut) Sido Muncul Irwan Hidayat, Prabowo melakukan dialog langsung dengan para pedagang asongan, kelompok tani, penjual jamu gendong, tukang ojek, dan lainnya. ”Produk yang dihasilkan Sido Muncul ini adalah sebagai penggerak ekonomi sektor riil yang harus mendapatkan perhatian karena menopang perekonomian nasional dan sebagai wujud kepeduliannya pada wong cilik,” ujar Prabowo, Senin (22/6). SM/Ant/kml/P-1
» Mencegah Kecurangan
ANTARA/ANIS EFIZUDIN
»
Seorang polisi mengawasi sejumlah petugas yang bekerja menghitung dan mengepak surat suara sebelum didistribusikan di kantor KPU kabupaten Temanggung, Jateng, Senin (22/6). Keberadaan petugas kepolisian itu bertujuan untuk mengamankan atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan, terhadap surat suara.
Percetakan Harus Mengganti Surat Suara yang Rusak JAKARTA – Laporan mengenai adanya surat suara rusak mulai bermunculan dari berbagai daerah. Pihak percetakan harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan surat suara yang dihasilkan dengan mengganti surat suara rusak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak melindungi percetakan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang melegalkan surat suara yang sebenarnya rusak. “Pertanggungjawaban atas kualitas cetak surat suara itu ada di pihak percetakan seluruhnya. Tiap kerusakan harus tetap diganti. KPU jangan lagi melegitimasi kerusakan dengan surat keputusan yang mereka buat,” ujar Koodinator Divisi Kepemiluan, Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, kepada Koran Jakarta, Senin (22/6). KPU, kata Said, terlihat terlalu melindungi kepentingan dari percetakan untuk tidak bertanggung jawab atas ketidaklayakan surat suara yang dihasilkan. Berkaca pada pemilu legislatif lalu, Said mengatakan setidaknya KPU melakukan empat kali perubahan terhadap aturan kelayakan surat suara. Hal itu, kata dia, selain menggampangkan pekerjaan dari percetakan juga menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, Wakil Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan pihaknya telah banyak menerima laporan surat suara yang rusak dari berbagai daerah. Kendati demikian, dia menegaskan jika jumlah kerusakan tersebut tidak banyak. Nantinya, kata dia, surat suara tersebut harus tetap diganti oleh percetakan. “Sudah masuk laporan adanya surat suara rusak. Kalau totalnya mencapai 10 ribu surat suara,” ujarnya. Menurut Boradi, kalau bisa seluruh permintaan surat suara rusak sudah masuk paling lambat pada 25 Juni. Tenggat tersebut, kata Bodari, ditetapkan agar ada waktu yang cukup untuk mencetak dan mengirimkan surat suara. har/P-1