®
M IS
I
UM
UM
PEMILU 2009
P E MI
KORAN JAKARTA
✓
KO
LIH
Rabu
AN
13 MEI 2009
Pemilu Legislatif I 9 Parpol Mengadu ke Bawaslu
Pemutakhiran Pemilih
KPU Gunakan Cara Manual
KOMENTAR
Penghitungan Kursi Tidak Transparan
JAKARTA – Proses perbaik- ke kabupaten/kota untuk dian terhadap data pemilih un- lakukan perbaikan. tuk pilpres yang dilakukan KPU “Tapi sayangnya, tidak seternyata masih menggunakan mua kabupaten/kota mengcara manual. Padahal sebelum- gunakan sistem ini. Hampir 90 nya, KPU menegaskan agar persen tidak terhubung sistem persoalan DPT pemilu legislatif yang baru diperkenalkan ini. tidak terulang, akan digunakan Jadi, KPU kembali ke sistem sistem elektronik. manual,” ungkapnya. Hal tersebut diungkapkan Kornas Komite Pemilih un- Bertolak belakang tuk Indonesia, Jeirry SumamPekan lalu, anggota KPU pouw, di Jakarta, Selasa (12/5). Endang Sulastri menegaskan untuk memperbaiki Menurutnya, cara data pemilih lewat manual yang masih DPTools, KPU sediterapkan KPU jusluruh provinsi dan tru akan membuka kabupaten/kota tepeluang potensi terlah dibagikan softjadinya ketidakakucopy-nya. ratan data. “Soft copy-nya “Mestinya, KPU sudah dibagikan ke konsisten, karena KPU provinsi dan persoalan kekiskabupaten/kota. Diruhan DPT bukan harapkan, 471 kamasalah kecil. Sebupaten/kota akan hingga perlu pemDOK. KJ terhubung secara benahan yang lebih Abdul Aziz nasional,” katanya. serius,” ujarnya. Namun, kata AbMenanggapi hal dul Aziz, fakta di itu, anggota KPU Abdul Aziz mengatakan karena lapangan bertolak belakang. hanya 12 persen yang menggu- Pasalnya, tidak semua KPU pronakan sistem elektronik, maka vinsi dan kabupaten/kota bisa dalam proses perbaikan, KPU mengakses sistem tersebut. “Dengan tidak maksimalkembali ke sistem manual. “Dari 471, hanya 60 kabu- nya usaha yang dilakukan KPU paten/kota yang mengguna- tersebut, tentu saja tidak ada kan DPTools,” ujarnya. jaminan daftar pemilih akan Aziz menjelaskan DPTools lebih baik dari sebelumnya,” merupakan peranti lunak yang ujar Jeirry. dapat mendeteksi adanya Seperti diberitakan, KPU teduplikasi pada DPS, seperti lah melakukan pemutakhiran nama ganda, pemilih di bawah DPS pilpres mulai 10 April-10 umur, dan di atas umur. Mei 2009. Pada 11-17 Mei, DPS Jadi, dengan adanya data diumumkan di kelurahan-ketunggal DPS seluruh Indone- lurahan, untuk mendapat resia, kesalahan yang ada pada spons masyarakat. Kemudian, pemilu legislatif dapat dimi- pada 18-24 Mei 2009 akan dinimalisasi. Perbaikan akan lakukan penetapan DPT yang dilakukan di tingkat pusat se- diikuti rekapitulasi di tingkat telah KPU kabupaten/kota kabupaten/kota. “Rekapitulasi di tingkat mengirimkan DPS yang ada di daerah masing-masing. Se- provinsi antara 25-27 Mei 2009 telah itu, apabila setelah di- dan penetapan tingkat nasioperiksa ditemukan kesalahan, nal pada 28-31 Mei,” pungmaka data akan dikembalikan kasnya. har/P-2
3
PENETAPAN kursi tahap ketiga oleh KPU berpotensi kisruh. Sejumlah elite partai politik, seperti PDI Perjuangan dan Partai Hanura, menolak mekanisme ala KPU. PDI Perjuangan diperkirakan kehilangan dua kursi dari 95 kursi bila memakai mekanisme ala KPU. (Koran Jakarta, 12/5).
Ketertutupan dan keterlambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merespons protes elite parpol terkait mekanisme penghitungan kursi pemilu legislatif memunculkan kecurigaan pada lembaga penyelenggara pemilu itu.
perolehan yang dihasilkan berbeda dengan yang diumumkan KPU. Dalam simulasi itu, Cetro telah menyamakan cara perhitungan seperti yang dijelaskan KPU tentang penafsiran perhitungan tahap ketiga. Sisa suara pada tahap itu hanya diambil dari dapil yang masih memiliki sisa kursi.
KPU menggelar pertemuan dengan saksi parpol sebelum melakukan penghitungan sisa suara di dapil yang memunyai sisa kursi. 08569261xxx
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta transparan membuka mekanisme atau cara penghitungan pembagian kursi hasil pemilihan legislatif. Hingga saat ini, masih terdapat perbedaan mencolok antara hasil penghitungan KPU dengan simulasi yang dilakukan oleh Center for Electoral Reform (Cetro) . “Kami melakukan simulasi dengan memakai data yang sama dan juga cara perhitungan sesuai dengan yang dikatakan oleh KPU. Anehnya, hasilnya ternyata berbeda. Ini pasti ada yang tidak nyambung. KPU harus transparan membuka bagaimana sebenarnya cara perhitungan mereka.” kata Direktur Eksekutif Cetro, Hadar Navis Gumay, di Jakarta, Selasa (12/5). Hadar mengingatkan, KPU seharusnya telah memberikan penjelasan tentang tata cara penghitungan kursi itu sejak 9 Mei lalu, saat lembaga itu melakukan menghitungan kursi untuk kepentingan persyaratan pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi, hal itu tidak dilakukan KPU. Sikap KPU itu menimbulkan kecurigaan. Apalagi, kemungkinan besar hasil perolehan kursi yang telah diumumkan KPU itu
Anggap Remeh Hasil simulasi terbaru Cetro, Partai Hanura yang sebelumnya mendapat 15 kursi menjadi 18 kursi, PAN berubah dari 42 menjadi 43 kursi, PKB bertambah satu kursi menjadi 27 kursi. Sedangkan PDIP naik dari 93 menjadi 95, Demokrat juga naik menjadi 150 kursi, sedangkan Gerindra turun dari 30 menjadi 26 kursi, PKS dari 59 menjadi 57, Golkar dari 108 berubah ke 107, dan PPP turun dari 39 menjadi 37. Menurut Hadar, KPU tidak dapat menganggap remeh tahapan ini. Apalagi, suasana yang berkembang belakangan adalah KPU dalam memutuskan sesuatu selalu bersifat tertutup. Kemarin, sembilan parpol mengadu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka protes terhadap ketertutupan KPU dalam melakukan penghitungan kursi. Mereka meminta KPU diberikan sanksi atas sikap tertutup tersebut. “Itu harus diselesaikan pada forum yang sama. Bukan main belakang,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Abdul Haris Bebihoe. har/P-1
JAKARTA—Sebanyak 18 partai politik (parpol) dan 14 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mendaftarkan gugatan hasil pemilihan umum legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK) . MK telah menutup pendaftaran gugatan sengketa pemilu, kemarin. “Dua yang sudah diregistrasi ialah Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Pemuda Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (12/5). Janedjri mengatakan mayoritas gugatan yang diterima adalah kasus penghitungan suara di DPRD tingkat kabupaten dan kota, sedangkan DPRD tingkat provinsi empat kasus. “Kasus untuk tingkat DPR pusat belum ada,” kata Janedjri. MK juga telah menerima 14 gugatan calon anggota DPD dari 11 provinsi. Dari semua kasus itu, baru tiga perkara yang diregistrasi. har/P-1
akan berubah. Hasil lengkap penghitungan kursi KPU 9 Mei adalah Hanura 15 kursi, Gerindra 30 kursi, PKS 59 kursi, PAN 42 kursi, PKB 26 kursi, Golkar 108 kursi, PPP 39 kursi, PDIP 93 kursi, dan Demokrat 148 kursi. Salah Data Wakil Sekretaris BP Pemilu PDIP Arif Wibowo menjelaskan perolehan PDIP akan menjadi 95 kursi. Adanya perubahan itu karena KPU sebelumnya salah dalam melakukan entry data. Tambahan dua kursi itu berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII atas nama Hasto Kristianto dan dapil Riau II untuk Marsiaman Saragih. Dengan perubahan yang terjadi pada perolehan kursi PDIP, dipastikan komposisi perolehan kursi partai lain juga akan berubah. Kesulitan yang ada dalam melihat perbedaan itu, sampai sekarang belum ada pengumumkan secara terperinci perolehan kursi per dapil. KPU sendiri belum mau berkomentar mengenai hal ini. “Padahal, keterbukaan KPU di sini sangat dibutuhkan untuk memperjelas persoalan ini,” tegas Hadar. Pasalnya, berdasarkan simulasi dari Cetro, ternyata
BILIK SUARA 18 Partai Gugat Hasil Pemilu
Pilpres Sebaiknya Satu Putaran MAKASSAR – Relawan Susilo Bambang Yudhoyono yang tergabung dalam Gerakan Pro SBY kembali mendeklarasikan jejaringnya untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar, kemarin. Sebelumnya, GPS se-Sumatra juga sudah dideklarasikan 7 Mei lalu di Medan, dilanjutkan untuk wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT tanggal 9 Mei di Jakarta. Ketua Umum GPS Suratto Siswodihardjo didampingi Sekjen Turino Yulianto mengatakan deklarasi GPS untuk Indonesia Timur tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku dan Papua. “Melihat kondisi dan animo masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan Yudhoyono memimpin kembali negeri ini, GPS berharap pemilu bisa berlangsung satu putaran,” kata Suratto di Makassar, kemarin. Selain menghemat biaya, GPS juga melihat bahwa masyarakat sudah mulai jenuh dengan proses politik dan menginginkan agar ekonomi riil bisa bergerak kembali secara normal. MK/P-1
Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
PERKIRAAN SEMENTARA DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DPR-RI 2009-2014 Revisi UPDATE : 8 Mei 2009 NO
DAPIL
KURSI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
15
DIY
PEROLEHAN SUARA
PEROLEHAN KURSI
PKS
159,132
1
AGUS POERNOMO, SIP
31,533
PAN
243,416
1
H. TOTOK DARYANTO, SE
96,729
PARTAI
PKB
43,932
274,679
2
H. DJUWARTO
51,935
PKS
95,779
1
MUSTAFA KAMAL, SS
31,293
DRA. EDDY MIHATI, M.SI
35,290
P. GOLKAR
372,826
2
P. DEMOKRAT
327,799
2
KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO
97,643
AGUS BASTIAN, SE. MM
26,750
47,327
1
AGUNG JELANTIK SANJAYA
11,460
327,124
2
GDE SUMARJAYA LINGIH, SE
42,211
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SH
37,079
681,089
4
DR. IR. WAYAN KOSTER, MM
185,901
DRS. I MADE URIP, M.SI
135,415
298,602
2
IR. JERO WACIK, SE DRS. I WAYAN SUGIANA, MM
33,760
RAHMAN AMIN
27,078
PAN
105,797
1
H. SUKIMAN, S.Pd. MM
64,323
IR. H. ZULFADHLI
PPP
120,945 466,012
1 3
USAMAN JA’FAR, H DR. KAROLIN MARGRET NATASA
PAN
230,639
87,019 242,578
2
1 2
87,614
SUMSEL 2
9
6
PPP
18,954
169,254
1
SELINA GITA
38,262
116,184
1
H. IRSAL YUNUS, SE, MM
43,007
P. DEMOKRAT
219,446
2
DR. INDRAWATI SUKADIS
53,008
SULUT
P. GERINDRA
1
H. AHMAD MUZANI
24,723
1
DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF
46,205
PAN
196,330
1
H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM
96,888
P. GOLKAR
164,829
1
DRA. TRI HANURITA, MA, MM
40,445
PDIP
209,498
2
SUDIN
45,294
IR. ISMA YATUN
35,016
P. GERINDRA
120,236
2
1
DARWIN ZAHEDY SALEH, SE, MBA
50,175
H. HERIANTO, SE, MM
45,457
GUNADI IBRAHIM
31,824
PKS
170,909
1
KH. IR. ABDUL HAKIM, MM.
55,258
PAN
88,018
1
IR. ALIMIN ABDULLAH
31,459
PKB
94,731
1
CHUSNUNIA
30,901
P. GOLKAR
Sumber: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Provinsi, diolah oleh Research CETRO
256,831
2
SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.SOS.I
59,163
1
USMAN M. TOKAN
20,728 28,633 41,447
PKS
122,323
1
KH. BUKHORI, LC, MA
40,484
98,919
1
HANNA GAYATRI, SH
363,332
2
TANTOWI YAHYA
DR. AZIS SYAMSUDDIN
89,200
DRS. H. RISWAN TONY DK.
49,124
25
250,350
1
H. DUDHHIE MAKMUN MUROD, MBA
67,335
283,625
2
PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP, OG (K)
75,695
JUHAINI ALIE, SH, MM
28,398
43,291
1
HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN
11,481
124,344
1
DRA. HJ. CHAIRUN NISA, MA
40,017 29,230
PPP
53,138
1
NORHASANAH, HJ. DRA. Msi
PDIP
217,606
2
ASDY NARANG, SH, M.COMM. LAW
44,430
SUGIANTO
41,337 29,581
113,378
1
DIDIK SALMIJARDI
66,479
1
DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
P. GOLKAR
304,098
2
ADITYA ANUGRAH MOHA, S. Ked
PDIP
290,448
2
PKB
PPP P. DEMOKRAT
5
PPP
PPP
27
BANTEN 1
48,937 114,627
IR. EDWIN KAWILARANG
99,608
OLLY DONDODAMBEY, SE
114,258
VANDA SARUNDAJANG
97,346 130,882
191,573
1
E.E. MANGINDAAN, S.IP
94,392
1
ABOE BAKAR, SE.
57,253 38,597
61,972
1
DRS. BAMBANG HERI PURNAMA, ST
143,462
1
IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
42,946
98,003
1
H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI, MS
41,477
108,714
1
DRS. H. TAUFIQ EFFENDI
47,261
PAN
39,671
1
PROF. DR. ISMET AHMAD
11,074
PKS
61,966
1
HB. IR. NABIEL AL MUSAWA, M.SI
31,390
P. GOLKAR KALSEL 2
30,505
6 PPP
26
BOBBY ADHITYO RIZALDI, SE, MBA, CFE
P. DEMOKRAT
P. GOLKAR KALSEL 1
33,948 209,044
PDIP
PKS
21,989
132,732
334,367
1
68,061
NURISWANTO, SH, MM
P. DEMOKRAT
22,827
PKS
P. DEMOKRAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
72,696
H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA
211,217
6
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
1
18,957
DRS. H.A. FAUZI ACHMAD, MBA
PAN
24
DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH, PH.
1
P. DEMOKRAT
157,651
54,696
1
P. GOLKAR KALTENG
33,206
IR. NAZARUDIN KIEMAS, MM
95,518
PAN
23
218,991
110,040
P. GOLKAR
39,224
PDIP
73,523
2
DODI REZA ALEX NOERDIN, LIC ECO, MBA DRS. KAHAR MUZAKIR
P. GERINDRA
PAN 22
35,747
P. GOLKAR
P. HANURA
PPP P. HANURA
222,021
73,537
DRS. H. AS’AD SYAM, MM
PPP
81,963
20,018
H. A. BAKRI HM, SE
P. DEMOKRAT
200,893
26,774
DRS. H. HENRI USMAN
RATU MUNAWARAH ZULKIFLI
PDIP
116,951
LIM SUI KHIANG DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH
8
54,803
1
2
SUMSEL 1
112,264
80,784
288,112
21
70,241
PKS
P. HANURA
9
43.691
PDIP
P. DEMOKRAT
LAMPUNG 2
USMAWARNIE PETER EDHY PRABOWO,MM, MBA
IR. DOLFIE OFP
20
60,737
1
LASARUS, S.SOS
9
44,444
IR. ATTE SUGANDI, MM
96,430
PDIP
LAMPUNG 1
ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA
2
P. GERINDRA
DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM.
19
1
379,840
75,374
P. GOLKAR
7
239,299
P. DEMOKRAT
SUARA
26,515
I GUSTI RAI WIRAJAYA, SE, MM
JAMBI
PDIP
CALON TERPILIH
GANDUNG PARDIMAN
9
PPP
PEROLEHAN KURSI
H. AGUS SULISTIYONO, SE
8
10
PEROLEHAN SUARA
PARTAI
1
P. DEMOKRAT
18
KURSI
1
NYOMAN DHAMANTRA
KALBAR
DAPIL
80,285
PDIP
17
NO
258,800
P. GOLKAR
BALI
SUARA
P. GOLKAR
P. GERINDRA
16
CALON TERPILIH
102,096
1
H. GUSTI ISKANDAR SUKMA ALAMSYAH, SE
38,933
PPP
53,469
1
H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH
30,318
PDIP
60,368
1
H. BAHRUDIN SYARKAWIE
15,828
P. DEMOKRAT
119,241
1
IR. H. ASFIHANI
39,381
P. GOLKAR
116,088
1
H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH
31,632
PPP
207,334
2
IRNA NARULITA, HJ. SE.
PDIP
120,399
1
P. DEMOKRAT
219,696
2
127,585
ACHMAD DIMYATIN, SH, MH, M.Si
27,187
TB. DEDI SUWANDI GUMELAR
42,659
6 HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE. MM
100,644
DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG
44,515
Bersambung, Kamis 14 Mei 2009