2
NASIONAL & POLITIK
Sabtu
21 MEI 2011
®
Pengelolaan Lingkungan I Aparat Harus Diberi Kemudahan Lakukan Pengawasan
VARIA
Pemerintah Terbitkan Perpres Kawasan Hutan Lindung
» Parade Budaya
Pemohon izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan. ANTARA/A A GDE AGUNG
Seorang remaja berperan sebagai Garuda Pancasila yang » diarak berkeliling dalam Parade Budaya Grebeg Aksara memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2011, di Bedugul, Tabanan, Bali, Jumat (20/5). Kegiatan yang melibatkan para seniman itu bertujuan mempererat persatuan bangsa melalui peringatan ke-103 Hari Kebangkitan Nasional.
Warga Italia Kembalikan Dana Jasa Konsultan Fiktif Rp6,5 Miliar JAKARTA – Kejaksaan Agung menerima pengembalian kerugian negara dari seorang tersangka kasus korupsi proyek jasa konsultan di Dirjen Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tersangka itu warga Italia, Giovanni Gandolvi. “Hari ini kami menyelamatkan uang negara 6,5 miliar rupiah. Penyelamatan ini merupakan lanjutan pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh warga negara Italia, Giovanni Gandolvi,” kata Direktur Penyidik Jampidsus Jasman Pandjaitan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (20/5). Giovanni Gandolfi merupakan Kepala Perwakilan C Lotti & Associati for Indonesia. Dia diduga melakukan praktik jasa konsultan fiktif pada kegiatan Water Resources and Irrigation Management Project (WRIMP) di Ditjen Sumber Daya Air pada 2007-2009. Proyek tersebut dikerjakan oleh C Loti dengan nilai kontrak 27,7 miliar rupiah dan 876.600 dollar AS. Jasman melanjutkan, uang itu akan langsung dimasukkan ke kas Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah ini, sambungnya, masih bersifat sementara dan kasus ini akan dikaji lebih lanjut dan menunggu besaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Bank Dunia mensinyalir ada penyimpangan 3,5 miliar rupiah. Penyidik menemukan kerugian 8 miliar rupiah, biaya telepon 150 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah tidak ada pertanggungjawaban,” jelas Jasman. Selain Giovanni, Kejaksaan juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Sumudi Katono dan Bambang Turyono. Mereka bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam kasus tersebut. Jasman menyebutkan, penyidik terus membidik satu tersangka lain, yakni staf di C Loti berinisial R. Diduga, R adalah tangan kanan Giovanni di perusahaan C Lotti dan dinyatakan buron. � eko/Ant/Ar-1
JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah. Perpres itu mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono pada 19 Mei 2011. “Perpres ini sangat penting bagi pengelolaan hutan lindung dan pengembangan industri panas bumi di Indonesia. Diharapkan pemda yang memiliki potensi panas bumi namun ada kaitannya dengan hutan lindung bisa mempelajari ini sehingga tak ada tuntutan yang tidak diharapkan dari berbagai pihak,” kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kantor Sekretaris Negara, Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (20/5).
Perpres itu menyatakan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang memunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft), atau terowongan (tunnel), atau terowongan buntu termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung. “Perpres itu menyatakan penggunaan kawasan hutan
lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah harus mendapatkan izin dari menteri terkait. Izin menteri itu melalui dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung,” tegas Dipo. Pemohon izin harus melampirkan data kelayakan usaha di bidang pertambangan, keputusan kelayakan lingkungan berdasarkan hasil penilaian AMDAL, rekomendasi bupati/wali kota, dan pertimbangan teknis dari BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan apabila areal yang dimohon merupakan areal kerja BUMN tersebut. Perpres tersebut juga mencantumkan kewajiban pemohon untuk menyerahkan kompensasi lahan dengan rasio paling sedikit 1:2, jika pemohon mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan lindung dengan kompensasi lahan bagi pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30
persen. Jika luas kawasan hutannya di atas 30 persen, maka pemohon wajib membuat pernyataan kesanggupan membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan pernyataan kesanggupan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio paling sedikit 1:1. Buat Pernyataan Pemohon izin juga harus membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan lindung yang sudah dipergunakan, perlindungan hutan, pencegahan terjadinya perusakan hutan. Mereka juga harus memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi, menanggung biaya pengukuhan lahan kompensasi, dan melaksanakan reboisasi lahan kompensasi. Setelah izin pinjam pakai hutan lindung diterbitkan,
pemohon bisa melakukan penambangan bawah tanah paling lama 20 tahun sesuai dengan studi kelayakan. Izin itu dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam Inpres penundaan pemberian izin baru itu akan diberlakukan selama dua tahun ke depan. Dipo Alam mengatakan Inpres ini mulai berlaku Jumat (20/5). Inpres moratorium tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta upaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). � ito/AR-1
» Peluncuran Buku Menteri Kelautan » dan Perikanan, Fadel Muhammad (kanan) bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gusti Mohammad Hatta (tengah) dan Duta Besar Australia, Greg Moriarty, menghadiri peluncuran buku berjudul “ Terumbu Karang dan Perubahan Iklim” dan “ Karbon Biru” di Jakarta, Jumat ( 20/5). Buku terjemahan itu dapat digunakan sebagai referensi dalam menyikapi terjadinya perubahan iklim.
Jaksa Ajukan Kasasi Vonis 10 Tahun Gayus JAKARTA – Jaksa memutuskan untuk mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Halomoan Tambunan. “Untuk perkara Gayus yang diputus sepuluh tahun penjara, hari ini jaksa ajukan kasasi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi, di Jakarta, Jumat ( 20/5). Alasan jaksa mengajukan kasasi adalah karena vonis hakim Pengadilan Tinggi DKI masih belum mencapai dua pertiga dari tuntutan jaksa. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhir tahun lalu, jaksa menuntut Gayus hukuman penjara dua puluh tahun dan denda 500 juta rupiah. Dengan demikian, baik jaksa maupun pihak terdakwa sama-sama mengajukan kasasi atas putusan banding hakim Pengadilan Tinggi. Sebelumnya pada 11 Mei 2011, Gayus melalui kuasa hukumnya, Dion Pongkor, juga mengajukan kasasi. “Vonis itu sangat berat dan kami akan kasasi,” kata Dion. Gayus divonis sepuluh tahun penjara oleh hakim banding Pengadilan Tinggi DKI yang dipimpin Rosdarmani pada 3 Mei 2011. Hukuman itu tiga tahun lebih tinggi dibanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim berpendapat Gayus layak dihukum sepuluh tahun penjara karena dua hal. Pertama, Gayus divonis berat karena dinilai melakukan empat tindak pidana sekaligus. Kedua, perbuatan yang dilakukan Gayus selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak bisa membuat masyarakat enggan membayar pajak karena khawatir setorannya diselewengkan. � eko/Ant/AR-1
KORAN JAKARTA YUDHISTIRA SATRIA
Pendidikan Nasional
Nilai Matematika dan Bahasa Indonesia Jeblok di UN JAKARTA – Nilai Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA/ SMK jeblok pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Keduanya menjadi penyebab utama tingginya tingkat ketidaklulusan siswa. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia menjadi dua teratas mata pelajaran yang menyebabkan ketidaklulusan siswa di UN jenjang SMA/MA/SMK. Dari 11.443 siswa yang tidak lulus ujian nasional tahun ini, sebanyak 2.392 siswa (51,44 persen) tidak lulus Matematika dan 1.786 siswa (38,43 persen) tidak lulus Bahasa Indonesia.
PPTKIS Belum Sesuai Standar
Suap Sesmenpora
JAKARTA – Sistem dan kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) belum sesuai standardisasi proses penempatan dan perlindungan TKI sehingga perlu segera dilakukan pembenahan. “Seluruh PPTKIS harus dibenahi sehingga sesuai dengan standardisasi,” kata Menteri Tenaga Kerja KJ/WACHYU AP dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai pertemuan dengan Muhaimin Iskandar sekitar 150 perwakilan asosiasi dan PPTKIS di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (20/5). Pembenahan tersebut, menurut Muhaimin, dapat berbentuk pembinaan dan pengawasan melekat kepada para anggotanya secara terus-menerus. Hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja PPTKIS di seluruh Indonesia. “Agar dapat meningkatkan perlindungan terhadap TKI dan mencegah pengiriman TKI ilegal,” imbuhnya. Sebagai mitra kerja, pemerintah dan PPTKIS sudah seharusnya bekerja sama dalam penempatan dan perlindungan TKI, baik di dalam maupun luar negeri. Selama ini, tugas perlindungan sering kali dipahami hanya menjadi domain pemerintah, padahal perlindungan TKI juga menjadi tanggung jawab PPTKIS sebagai perusahaan yang melakukan penempatan ke luar negeri. � cit/AR-1
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi selidiki asalusul dan jumlah harta kekayaan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang. Tersangka kasus suap proyek wisma atlet Sea Games XXVI Jakabaring, Palembang, ini mengaku memiliki banyak usaha. “Usaha Bu Rosa antara lain meubeler, jasa pengangkutan, dan jual beli pasir dan batu,” kata pengacara Rosalina, Jufri Taufik, usai mendampingi Rosalina, di Kantor KPK, Jumat (20/5). Menurut Jufri, nilai kekayaan Rosa belum dibeberkan ke penyidik. Dia enggan menyebutkan nama perusahaan yang membawahi segala usahanya tersebut. “Itu usaha warisan keluarga,” kata Jufri Taufik.
“Kami belum tahu kenapa bisa banyak yang tidak lulus di bahasa Indonesia,” kata Nuh, di Jakarta, Jumat (20/5). Tingginya angka ketidaklulusan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ironis. Terlebih lagi di tengah gencarnya pemerintah menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai langkah untuk menangkal gerakan radikalisme yang mulai menyusup di lembaga-lembaga pendidikan. Nuh mengingatkan kepada sekolah yang memiliki kesenjangan cukup signifikan antara nilai UN dan Nilai Sekolah, hal tersebut akan berpengaruh pada penentuan akreditasi sekolah ke depannya.
KORAN JAKARTA/M FACHRI
Mohammad Nuh
“Maka akan menjadi bahan rekomendasi atau pertimbangan penentuan akreditasi sekolah. Artinya, sekolah itu bagus tapi sifatnya hanya lokalistik dan tidak nasional,” tegas Man-
tan Rektor ITS Surabaya ini. Pernyataan Nuh tersebut diperkuat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas Mansyur Ramly yang menengarai adanya ketidaktelitian serta menurunnya minat baca siswa, sehingga menyebabkan nilai pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tidak mencapai standar nilai minimal, yakni 5,5. Ia juga menilai siswa terlalu terburu-buru dan kurang cermat membaca soal-soal materi uji Bahasa Indonesia. “Sementara mayoritas soalnya berbentuk soal cerita, maka perlu dibaca seksama,” terang Mansyur. Ke depannya, Mansyur mengimbau agar guru mengubah me-
tode dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa, yakni dengan lebih sering mengajari anak untuk terbiasa membaca dan memahami konteks. Hasil UN murni menunjukkan, dari total 11.443 siswa yang tidak lulus, sebanyak 5.590 siswa mendapat nilai rata-rata kurang dari 5,5 dan 5.853 siswa di atas 5,5. Sebanyak 3.219 siswa (57 persen) tidak lulus karena nilai rata-rata semua mata pelajarannya di atas 4 tetapi tidak sampai 5,5. Selain itu, terdapat pula 4.648 siswa (79,41 persen) yang tidak lulus karena hanya karena ada satu mata pelajaran yang nilainya 4. � cit/AR-1
KPK Selidiki Asal Usul dan Harta Rosalina Rosa bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharram, serta Manajer Marketing PT Anak Negeri Muhammad El Idris, menjadi tersangka dugaan suap proyek berbiaya 199 miliar rupiah. Ketiganya, pada 21 April lalu, dicokok di Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga bersama cek tiga lembar senilai 3,2 miliar rupiah. Duit ini yang diduga suap, diberikan oleh Rosalina dan Idris ke Wafid. Sebulan sejak ditangkap, Jufri mengaku bahwa Rosa sudah ditanya sebanyak 50 pertanyaan. “Sebagian sudah masuk ke teknis,” ujarnya. Namun apa saja materi pertanyaan tersebut, Jufri tak bersedia menjelaskan. Beberapa di antaranya seputar usaha Rosa,
pekerjaan dan perannya di dugaan suap itu. Jufri mengatakan, Rosalina hanya mendampingi Idris dan duit itu merupakan dana talangan wisma atlet. “Sebagian lagi untuk pengiriman atlet ke luar negeri,” kata Jufri. Rosa juga enggan berkomentar. Usai diperiksa penyidik, dia langsung beranjak ke mobil tahanan sambil tersenyum dalam diam. Komisi Pemberantasan Korupsi juga sedang berupaya mencocokkan suara asli Mindo Rosalina Manulang dengan hasil sadapan penyidik saat menelusuri proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang. “Belum ada hasilnya,” kata Jufri. Pemeriksaan pencocokan
suara itu dilakukan penyidik sejak Rabu lalu. Soal teknis pencocokan ini, Jufri mengaku tidak mengetahuinya karena tak mendampingi ketika proses perekaman suara berlangsung. Jufri menyatakan, apa pun hasil pencocokan suara tersebut tidak memengaruhi keterangan Rosalina sebelumnya yang sudah diubahnya. “Kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya,” ketika diminta tanggapan soal hasil rekaman nantinya justru membenarkan keterangan Rosalina sebelumnya yang menyebut nama Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kepada penyidik, pada 27 April, Rosa mengaku Nazaruddin adalah atasannya di PT Anak Negeri. Dia mengenal
Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, tersangka dugaan suap wisma atlet, bersama Rosa dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Muhammad El Idris karena diperkenalkan oleh Nazaruddin di salah satu restoran di sekitar Senayan pada pertengahan 2010. Pada pertemuan yang membicarakan proyek wisma atlet itu, Nazaruddin merekomendasikan PT Duta Graha sebagai kontraktornya. Dari proyek berbiaya 199 miliar rupiah ini, Nazaruddin disebut memperoleh success fee sekitar 25 miliar rupiah dan Wafid sebesar 2 persen. Belakangan Rosa membantah sendiri semua keterangannya, kemudian mengubahnya di hadapan penyidik. � Alv/AR-1