Page 9

KORAN JAKARTA

IHSG

DOW JONES

EKONOMI HANGSENG

DOLLAR AS

®

EURO

Jumat 19 JUNI 2009

18 Juni 2009

MINYAK

EMAS

-3,65%

-0,09%

-1,70%

0,18%

0,94%

-0,15%

0,36%

1.950,99

8.497,18

17.776,66

Rp10.268 per Dollar AS

Rp14.326 per Euro

70,92 dollar AS per barel

939,40 dollar AS per Toz

*Hingga 117/6

10 SAHAM MARGIN TERAKTIF 18 JUNI 2009

Volume

Frek

BUMI

Kode

362.682.500

10.285

LPKR

99.920.000

2.498

700

INCO

25.917.000

2.223

4.000

PGAS

31.258.500

2.078

2.900

ADRO

62.030.000

2.055

1.180

BDMN

20.395.000

2.018

4.075

PTBA

8.492.000

1.753

11.750

BMRI

23.975.000

1.585

3.000

5.637.500

1.570

21.200

234.236.500

1.541

620

ASII MIRA

Penutupan 1.950

Sumber: BEI

Inco Menukik Tajam 4.750

*Hingga pukul 19.00 WIB

3.100

Rumah Murah Tanpa Listrik Puluhan ribu rumah sederhana sehat belum mendapatkan pasokan listrik. Perusahaan Listrik Negara berdalih pihaknya mengalami keterbatasan daya akibat minimnya dana investasi.

R

Saham INCO FEBRUARI 18

MARET

22

27

1

Mei

9

4

12

17

Juni

JAKARTA – Harga saham PT International Nickel Indonesia (Inco) menukik tajam hingga 9,09 persen pada perdagangan kemarin. Hal yang sama juga dialami oleh saham-saham pertambangan dan komoditas lainnya di lantai bursa. “Penurunan ini tidak lepas dari menurunnya harga minyak dan komoditas,” ujar Cece Ridwanulloh, analis dari Asia Kapitalindo, di Jakarta, Kamis (18/6). Cece mengatakan selain Inco, kemarin sahamsaham pertambangan dan komoditas juga turun 6 hingga 7 persen. “Inco secara umum sama seperti saham-saham pertambangan dan komoditas lainnya yang terkena sentiment negatif dari harga minyak dan komoditas,” katanya. Cece belum bisa mengatakan berapa target harga saham berkode ini pada perdagangan selanjutnya. Namun yang pasti, jika harga minyak turun di bawah 70 dollar per barel, kemungkinan saham Inco juga masih akan turun. Tapi, Cece menilai, bisa saja ada sentimen positif dari dalam negeri jika harga minyak bisa menembus angka di atas 72 dollar per barrel dan indeks Wall Street mengalami kenaikan. “Jika ini terjadi, maka saham-saham pertambangan dan komoditas, termasik Inco, ada kemungkinan naik,” katanya. Kemarin, saham berkode INCO ditutup pada angka 4.000 rupiah atau turun 400 poin (-9,09 persen) dari sebelumnya 4.400 rupiah pada sesi pembukaan. Inco mencatatkan transaksi sebanyak 2.223 kali dengan volume 25,92 juta lembar saham yang bernilai 107,905 miliar rupiah. Pada kuartal I 2009, kinerja Inco tertekan. Laba bersih perseroan menukik tajan 87,67 persen menjadi 17,176 juta dollar AS dibanding periode sama tahun lalu 139,603 juta dollar AS. Merosotnya laba bersih Inco dikarenakan menurunnya penjualan dan harga pokok penjualan perseroan dibanding Q1 2008.  wiw/E-8

STATISTIK Kurs Transaksi BI (Rp) Mata Uang

Kurs Jual

Kurs Beli

8.219,08

8.133,75

85,33

Euro

14.399,13

14.252,72

146,41

Pound Inggris

172,30

Dollar Australia

^ Spread

16.914,90

16.742,60

Dollar Hong Kong

1.331,48

1.318,15

13,33

Yen Jepang (100)

10.775,90

10.668,27

107,63

Ringgit Malaysia

2.928,62

2.896,39

32,23

212,98

210,79

2,19

7.099,42

7.021,99

77,43

Peso Filipina Dollar Singapura Baht Thailand Dollar AS

302,43

298,83

3,60

10.319,00

10.217,00

102,00

Sumber: Bank Indonesia

18 JUNI 2009

Bursa Regional Indeks IHSG Jakarta Frankfurt Dax Index* Hang Seng Index

17 Juni

18 Juni

^%

2.024,96

1.950,99

-3,65

4.799,98

4.792,20

-0,16

18.084,60 17.776,66

-1,70

Singapore Strait Times

2.271,45

2.237,20

-1,51

Kuala Lumpur Composite Index

1.070,90

1.054,41

-1,54

Tokyo Nikkei 225

9.840,85

9.703,72

-1,39

Shanghai SE A Index

2.949,71

2.995,83

1,56

Philipine SE Index

2.441,75

2.434,26

-0,31

Stock Exchange of Thai Dow Jones Ind Average** Sumber: Bloomberg

586,14

570,43

-2,68

8.504,67

8.497,18

-0,09

*Hingga19.00 **Hingga 16/6 & 17/6

*Hingga pukul 19.00 WIB

Program Bersubsidi I Sepuluh Persen dari Harga RSH untuk Biaya Penyambungan PLN

3.925

Rp4.025

9

eal Estate Indonesia (REI) melansir, sejak tahun 2003 lalu, sekitar 48.000 unit rumah sederhana sehat (RSh) belum teraliri listrik. Angka tersebut belum termasuk rumah yang dibangun anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang mencapai 20.000 unit serta Perum Perumnas 22.000 unit. Selain itu, terdapat 22 twin block rusunawa yang sudah rampung dibangun, namun masih gelap gulita. Menurut Ketua Umum DPP Apersi Fuad Zakaria, kesulitan memperoleh suplai listrik hampir merata terjadi di seluruh daerah. Sejak 2003, sebanyak 20.000 unit RSh yang sudah selesai dibangun anggota Apersi hingga kini tidak juga dialiri listrik. Kondisi tersebut disebabkan beberapa kendala, antara lain tidak adanya daya, biaya pemasangan yang terlalu mahal, dan tidak tersedianya komponen peralatan yang dibutuhkan semisal tiang atau KWH meter. “Di wilayah Jawa-Madura-Bali yang dikatakan masih tersedia daya listrik, kadang prosesnya berbelit-belit. Pengembang tetap harus memakai skema biaya penyambungan Mandiri yang biayanya bisa mencapai 3,5 juta rupiah per rumah. Padahal ini rumah buat rakyat,” ungkapnya seusai acara Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, pekan lalu. Persoalan listrik yang belum mampu diatasi tersebut cukup mengganggu pengembang. Menurut Fuad, pembangunan RSh baru mungkin sulit terealisasi karena pengembang tidak berani membangun sebelum ada kepastian mengenai pasokan listrik. Sementara jika tetap memaksa membangun, dikhawatirkan rumah yang sudah selesai tidak akan terserap pasar akibat belum mendapat aliran listrik. Selama ini pengembang mendapat komplain dari konsumen meski sebenarnya pengembang sudah berusaha

Proyek Sejuta Rumah Pemerintah menargetkan pembangunan rumah murah sebanyak 1,3 juta unit sampai akhir 2009. Namun, banyak pengembang mengeluhkan harga jual yang telah dipatok karena terbebani biaya penyambungan istrik yang mahal. Jumlah Rumah Sederhana Sehat (RSH) Tahun

Jumlah RSH

2005-2009

Target 1,3 juta unit rumah

November 2007Desember 2008

114.525 unit tersebar di 1.086 lokasi diseluruh Indonesia

2008

Terbangun 1.200.000 unit rumah

Jan-Juni 2009

Terbangun 20.000 unit rumah dengan total RSH diseluruh Indonesia 87ribu unit rumah

Skema Pembiayaan dalam Pelayanan Listrik

BP-S (Standard)

Besarnya Rp. 300/VA

Calon pelanggan PLN membayar kepada PLN ditingkat UPJ (Unit Pelayanan Jaringan) kemudian disambungkan setelah masa tunggu yang normalnya maksimal 10 hari

BP-MT (Mandiri)

Biaya penyambungan masa transisi yang besarnya 21/2 BP-Standar atau sekitar 2,5xRp 270.000 (900 watt) atau sebesar Rp 810.000900.000/unit.

Daya 900 watt per unit hanya diperlukan biaya sebesar Rp. 270.000 Skema ini sudah tidak tersedia terutama bagi pemukiman.

Skema ini sudah mulai ditinggalkan oleh PLN

BP-Natura

Biaya per unit dengan daya 900 watt, biayanya lebih besar dari Rp 2,8 juta/unit. Skema ini diberlakukan di daerah distribusi Jawa- Madura dan Bali (JAMALI)

Dari berbagai sumber

keras guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Tapi, membayar tarif Biaya Penyambungan (BP) saja tidaklah cukup untuk mengalirkan listrik ke setiap rumah. Pengembang masih harus menambah lagi dana untuk uang jaminan pelanggan (UJP), dana taktis, biaya gambar instalasi, dan instalisasi hingga rumah. Kalau memilih skema BP Mandiri, total biaya yang harus dikeluarkan pengembang mencapai sekitar 3,5 juta–4 juta rupiah atau mencapai 10 persen dari total harga jual RSh yang dipatok sebesar 54 juta rupiah per unit. Bahkan, menurut Dirut Perum Perumnas Himawan Arif Sugoto, sekarang pihaknya terpaksa harus menyediakan sendiri gardu (trafo) dan jaringan listrik. Padahal, sebelumnya cukup hanya membayar BP dan UJP kepada PLN. Hal ini menyebabkan biaya produksi bertambah sehingga harga jual rumah menjadi semakin mahal dan memberatkan

KORAN JAKARTA/GANJAR DEWA

« PLN menerapkan kebijakan yang mencekik leher. Persoalannya ini adalah rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah yang seharusnya dibantu, bukan dipersulit.

»

Enggartiasto Lukito ANGGOTA KOMISI V DPR RI

konsumen. “Meski sudah membiayai jaringan sendiri, prosesnya tetap saja lambat,” tandasnya.

Mencekik Leher Ketua DPP REI Teguh Satria juga menyoroti kebijakan PLN di sejumlah daerah yang memberlakukan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPn) dalam proses serah terima operasi jaringan listrik dari pengembang ke PLN. Pajak tersebut, ungkapnya, se-

mestinya tidak perlu dibebankan lagi, mengingat pengembang sudah membayar biaya jaringan dari gardu yang seharusnya menjadi tanggung jawab PLN sebagai perusahaan penyedia listrik. “PLN menerapkan kebijakan yang mencekik leher. Persoalannya ini adalah rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah yang seharusnya dibantu, bukan dipersulit. Kalau begini pola kerja PLN, tentunya pengembang tidak mau lagi memikirkan perumahan rakyat,” tegas Anggota Komisi V DPR RI Enggartiasto Lukito. Sejumlah pengembang RSh di daerah juga menyampaikan keluhan yang sama. Bahkan, persoalan yang mereka hadapi lebih pelik. Ketua DPD REI Sumatra Selatan, Oka Moerod, menyebutkan di PLN Sumsel, sambungan baru dengan daya 900 watt sudah tidak ada lagi, yang tersedia 1.300 watt. Padahal UU mewajibkan PLN untuk tetap menyediakan daya sebesar 450-900 watt. Direktur Utama PLN Fahmi

Mochtar mengakui pihaknya tidak memiliki solusi jangka pendek untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik bagi RSh dan rusunawa tersebut. PLN, menurutnya, minim dana untuk melakukan investasi, seperti penambahan mesin pembangkit dan jaringan, sehingga defisit daya listrik yang cukup besar masih berlangsung. “Masalah backlog daya listrik untuk RSh ini mungkin baru bisa diatasi kalau proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt yang sedang dikerjakan rampung tahun depan,” tandasnya. Ketua Komisi V DPR RI Achmad Muqowam meminta PLN menerapkan biaya penyambungan listrik yang paling terjangkau agar tidak memberatkan masyarakat konsumen RSh dan rusunawa. “Dewan mendesak PLN agar menyediakan kebutuhan listrik bagi RSh dan rusunawa dengan membuat rencana pasokan jangka pendek dan panjang,” kata Ahmad Muqowam.  mri/E-8

Daya Tawar Pengembang Sangat Rendah

S

ulit untuk menuntut konsistensi PLN dalam memenuhi pasokan listrik bagi RSh dan rusunawa. Sebagai pemain tunggal di bisnis penyediaan listrik, daya tawar pengembang sangat rendah. Berlindung di balik alasan keterbatasan dana investasi, PLN tak jarang memberlakukan kebijakan yang memberatkan. Selain tarif tinggi, pengembang diminta menyediakan sendiri gardu dan jaringan listrik hingga lokasi proyek. Untuk itu, Ketua Umum Apersi Fuad Zakaria mengusulkan agar pemerintah mengupayakan bantuan subsidi listrik bagi RSh

10 BURSA EFEK Investor Asing » Setelah terjadi di pasar obligasi, keluarnya dana asing juga terjadi di pasar saham. Investor asing merealisasikan keuntungan setelah rally saham yang signifikan dalam tiga bulan terakhir.

dalam anggaran subsidi prasarana dan sarana utilitas (PSU). Teguh Satria, Ketua Umum DPP REI, juga berkomentar senada. Menurutnya, pembangunan gardu dan jaringan listrik seharusnya dibiayai pemerintah dengan mengalokasikan dana di PSU. Keberadaan subsidi akan meringankan beban konsumen karena selama ini konsumen terpaksa menanggung biaya pemasangan gardu dan jaringan sebesar 3,5 juta–4 juta rupiah yang diakumulasi pengembang di dalam harga jual. REI menawarkan dua alternatif subsidi kepada

pemerintah, yakni seluruh beban biaya penyambungan listrik ditanggung dan dibayar pemerintah kepada PLN atau konsumen membayar biaya penyambungan listrik dengan cara mengangsur ke bank pemberi KPR namun dengan bunga yang disubsidi dan jangka waktu tertentu. Kemenpera mengaku sedang mengaji pola subsidi penyediaan listrik bagi RSh. Plt Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Tito Murbiatoro mengatakan pengadaan fasilitas listrik sepatutnya merupakan bagian dari fasilitas umum (fasum) yang disubsidi

13 EKONOMI MAKRO Fluktuasi Minyak » Dunia usaha diminta berhati-hati dalam menyikapi kenaikan harga minyak. Pemerintah berharap harga barang dan jasa tidak ikut naik karena akan memperlemah konsumsi.

oleh pemerintah. Selama ini pemerintah sudah memberikan beberapa subsidi listrik seperti kepada PLN maupun instansi lainnya. Untuk itu, menurutnya, perlu dilakukan pemetaan subsidi listrik yang sudah ada sehingga bisa ditentukan alokasi untuk subsidi listrik RSh. Deputi Menpera bidang Perumahan Formal Zulfi Syarif Koto menyebutkan payung hukum soal penyediaan subsidi listrik untuk RSh bisa dikeluarkan Menteri Koordinator Perekonomian atau Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Jika kesepakatan dicapai dan ada dukungan

payung hukum, ujarnya, Tahun ini, Kemenpera mendapatkan subsidi perumahan sebesar 2,5 triliun rupiah, namun dana tersebut ditujukan untuk subsidi selisih bunga bagi konsumen RSh atau rusunami. Itulah mengapa dana tersebut tidak mungkin dialokasikan untuk institusi (PT PLN). Menurut Zulfi, karena ditanggani secara parsial dan per kasus, jumlah rumah yang tidak mendapat pasokan listrik terus bertambah sekitar 15 persen setiap tahun akibat tidak ada kebijakan yang bersifat terpadu (menyeluruh).  muhammad rinaldi/E-8

15 SEKTOR RIIL Aktivitas BBJ » Bursa Berjangka Jakarta kembali mendesak Badan Pengawas Bursa Berjangka Komoditas mengeluarkan aturan yang mewajibkan pialang untuk ikut memasarkan instrumen transaksi multilateral.

EDISI 369 - 19 JUNI 2009  

EDISI 369 - 19 JUNI 2009

EDISI 369 - 19 JUNI 2009  

EDISI 369 - 19 JUNI 2009

Advertisement