Page 13

KORAN JAKARTA

EKONOMI MAKRO

®

Jumat 19 JUNI 2009

Kasus BLBI I Mekanismenya Belum Menjamin Pengembalian Ekuivalen

KOMENTAR

Sita Aset Obligor BLBI Penyelesaian kasus BLBI sebaiknya ditangani KPK karena Kejaksaan selama ini dinilai lambat. Selain itu, penanganan BLBI oleh KPK juga relatif lebih aman dari intervensi pemerintah. JAKARTA – Mekanisme lelang yang diterapkan pemerintah dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai belum cukup. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak menjamin negara akan mendapatkan pengembalian yang ekuivalen. Karena itu, seharusnya negara langsung melakukan penyitaan aset. “Untuk menjalankan lelang, harus dihitung terlebih dulu berapa nilai aset dan dijamin apakah ekuivalen dengan pinjaman para obligor,” ujar penggiat pemberantasan korupsi Firdaus Ilyas, di Jakarta, Kamis (18/6). Sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto mengatakan bakal melakukan lelang dalam waktu dekat. Peme-

rintah menargetkan seluruh aset yang sudah masuk daftar selesai dijual melalui lelang pada akhir semester pertama 2009. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai aset delapan obligor yang berada dalam penanganan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Departemen Keuangan adalah 2,297 triliun rupiah. Delapan obligor tersebut ialah James Januardy dan Adisaputra Januardy (Bank Namura), Atang Latief (Bank Bira), Lidya Mochtar (Bank Tamara), Omar Putihrai (Bank Tamara), Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa), Agus Anwar (Bank Pelita/Istismarat), dan Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian). Akan tetapi, lanjut Firdaus,

aset yang diserahkan para obligor belum tentu sesuai dengan nilai pinjaman mereka. “Kalau mereka wanprestasi dan sisa kewajiban dibayar dengan penyerahan aset, biasanya nilainya kecil. Negara akan merugi,” jelas dia. Proses lelang, tambah Firdaus, tidak dijalankan dengan baik. “Artinya, hasil lelang tidak optimal dan nilai yang didapatkan tidak sesuai,” ujar dia. Seharusnya, menurut Firdaus, negara langsung melakukan penyitaan aset. “Yang disita bukan hanya yang dijamin, tetapi juga yang tidak dijamin. Ini untuk menutup kewajiban para obligor,” katanya. Jika negara melakukan penyitaan aset, kata Firdaus, bisnis para obligor dapat dihentikan, baik yang bersifat pribadi maupun perusahaan. “Bahkan penghentian bisnis bisa mencakup sampai anak perusahaan,” tutur dia. Akan tetapi, demikian Firdaus, negara masih lamban dalam mencari penyelesaian

kasus BLBI. “Ini akan jadi preseden buruk bagi kasus lainnya,” ungkapnya. Pada 1999, pemerintah menerbitkan obligasi rekapitalisasi bank dalam rangka penyehatan perbankan nasional. Hingga 25 Januari 2002, obligasi rekapitalisasi yang diterbitkan mencapai 698,99 triliun rupiah, termasuk 268,29 triliun rupiah yang ditempatkan di Bank Indonesia untuk BLBI. Padahal pembayaran bunga obligasi tersebut sangat membebani anggaran. Hingga Maret 2009, utang pemerintah mencapai 1.600 triliun rupiah, terdiri atas utang dalam surat berharga negara (termasuk obligasi rekapitalisasi) sebesar 968 triliun rupiah dan 732 triliun rupiah sisanya berupa utang luar negeri. Pada 2004, surat utang itu mulai jatuh tempo. Nilainya sekitar 70 triliun rupiah per tahun. Sedangkan surat utang eks BLBI kepada BI sebesar 129 triliun rupiah akan jatuh tempo pada 2033.

Ditangani KPK Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan penyelesaian kasus BLBI seharusnya tidak hanya dengan melakukan paksa badan (gijzeling) seperti diungkap pemerintah. “Paksa badan itu kan mekanisme perdata. Seharusnya, BLBI diselesaikan secara pidana,” papar Emerson. Karena itu, tambah Emerson, sebaiknya kasus BLBI diselesaikan KPK. “Dengan demikian, penyelidikan kasus BLBI dapat dilanjutkan. KPK tidak mengenal penghentian penyelidikan,” ujar dia. Penanganan BLBI oleh KPK, menurut Emerson, juga relatif aman dari intervensi pemerintah. “Waktu penyelesaian perkara dapat lebih cepat dan tidak rawan penyimpangan,” katanya.  aji/P-3 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227

» Defisit Anggaran

»

Sebuah proyek pembangunan jembatan yang tengah diselesaikan baru-baru ini. Untuk mempertahankan defisit anggaran 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pemerintah bisa melakukan dua langkah, yakni menurunkan belanja, sehingga besaran defisit anggaran menurun. Kedua, memperbesar volume belanja, sehingga besaran defisit tetap.

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS

Fluktuasi Minyak

Produsen Diharap Tak Naikkan Harga JAKARTA – Dunia usaha diminta berhati-hati dalam menyikapi kenaikan harga minyak. Pemerintah berharap harga barang dan jasa tidak ikut naik karena dinilai akan memperlemah konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan/Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan itu di Jakarta, Kamis (18/6). Dalam kontrak berjangka New York, harga minyak jenis light sweet untuk pengiriman Juli tercatat 71,18 dollar AS per barel, atau naik 15 sen dollar AS dibanding hari sebelumnya. Menurut Sri Mulyani, wajar bila dunia usaha mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak. Sejak 2003, industri memang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. “Selama ini, dunia usaha

memang tidak menikmati BBM bersubsidi. BBM yang mereka gunakan dan terhitung sebagai biaya produksi terus disesuaikan dengan perkembangan harga internasional,” papar Menkeu. Dalam tiga bulan terakhir, harga BBM nonsubsidi naik cukup signifikan. “Mungkin sekitar 30 persen. Komponen tersebut tentu berdampak pada dunia usaha,” kata dia. Namun tekanan yang dialami berbeda, bergantung pada sektor industri. “Sektor yang mengonsumsi banyak BBM tentu berbeda dengan yang less energy intensive,” ujarnya. Dunia usaha, kata dia, memiliki dua pilihan dalam menghadapi kenaikan harga minyak. “Pertama, meng-absorb dalam dirinya sendiri. Namun, itu akan ditentukan daya tahan keuangan perusahaan.”

« Selama ini, dunia

MENTERI KEUANGAN

“Konsumsi yang masih kuat didukung penurunan harga berbagai barang dan jasa. Namun, jika dunia usaha memutuskan untuk mengubah harga akibat kenaikan harga minyak, akan mengurangi daya beli masyarakat,” ujar Menkeu. Dampak dari pelambatan konsumsi masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. “Karena itu, dunia usaha tentu juga akan berhati-hati dalam memutuskan kenaikan harga produk,” kata dia.

Langkah kedua, membagi beban kepada konsumen. Pada triwulan pertama 2009, lanjut Sri Mulyani, daya tahan konsumsi masyarakat masih cukup kuat. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 5,8 persen.

Perubahan Rencana Kenaikan harga minyak saat ini sudah dirasakan dunia usaha. Ada kemungkinan harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat mengatakan

usaha memang tidak menikmati BBM bersubsidi. BBM yang mereka gunakan dan terhitung sebagai biaya produksi terus disesuaikan dengan perkembangan harga internasional.

»

Sri Mulyani Indrawati

13

kenaikan harga minyak berdampak pada dunia usaha. “Kalau harga minyak membumbung terus, akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Yang mengkhawatirkan, kenaikan harga minyak dapat mengubah rencana kami,” kata dia. Dengan begitu, bukan tidak mungkin akan terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Namun sampai saat ini, dunia usaha dinilai masih dapat mengatasi perubahan harga minyak. “Dengan tingkat harga sekarang, memang masih managable. Namun, pasti ada pengaruhnya,” ujar Hidayat. Pemerintah, tambah Hidayat, memang belum bisa melakukan kebijakan apa pun. Harga minyak merupakan faktor eksternal yang tidak berada dalam kontrol pemerintah.  aji/P-3

PERSOALAN penyerapan anggaran negara dinilai bukan sebatas target dalam angka, tetapi juga ketepatan waktu. Jika terserap optimal tetapi baru intensif pada akhir tahun, anggaran tidak akan berfungsi sebagai stimulasi ekonomi. Demikian ditegaskan Ketua Komite Tetap Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu (17/6) (Koran Jakarta, 18/6). Jadi, pemerintah tidak bisa sekadar pasang target angka, tetapi juga memperhatikan waktu penyerapannya. Jangan sampai ditumpuk di akhir tahun seperti sebelumnya. 0815-85714xxx

STIMULUS Tambahan Defisit Opsi Terakhir JAKARTA – Tambahan defisit anggaran 2009 seharusnya menjadi opsi terakhir. Sebelum memutuskan menambah defisit, sebaiknya pemerintah memanfaatkan sisa anggaran atau memangkas anggaran belanja. Demikian ditegaskan pengamat ekonomi dari Indef Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Kamis (18/6). Pemerintah mewacanakan penambahan defisit sampai 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dari defisit saat ini yakni 2,5 persen. Penambahan defisit tersebut untuk menampung kenaikan subsidi akibat lonjakan harga minyak. Selain itu, tambahan defisit juga untuk menutup kekurangan penerimaan negara, terutama pajak pertambahan nilai (PPN) impor. “Sebetulnya, penambahan defisit tersebut harus menjadi alternatif terakhir. Penambahan defisit akan berdampak di kemudian hari, terutama dari pinjaman yang akan dipakai untuk menutup defisit,” kata Erani. Jika subsidi melonjak, lanjut Erani, langkah pertama yang seharusnya dilakukan ialah memanfaatkan dana sisa anggaran yang tidak terserap. Pada 2008, sisa anggaran mencapai 51,3 triliun rupiah. “Bila langkah ini masih belum bisa menutup tambahan subsidi, pemerintah bisa mengurangi anggaran belanja instansi pemerintah,” papar Erani. Sedangkan jika masih belum cukup juga, pemerintah bisa melakukan renegosiasi pembayaran pinjaman. Pada 2009, pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tercatat 5,83 miliar dollar AS, sementara pinjaman obligasi yang jatuh tempo 39,04 triliun rupiah. “Itu semua harus dilakukan terlebih dulu. Bila sudah dilakukan, tetapi belum bisa menutup juga, maka kenaikan defisit baru bisa ditempuh,” jelas Erani. Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis, pemerintah memiliki dua opsi dalam pengelolaan defisit anggaran. Pertama, penurunan belanja, sehingga besaran defisit anggaran menurun. Kedua, dengan memperbesar volume belanja, sehingga besaran defisit tetap.  aji/P-3

Ketua BPK Harus Miliki Kapasitas Kebijakan Audit JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatang harus orang yang berani dan tegas karena lembaga tersebut juga berfungsi sebagai lembaga supremasi hukum. “BPK juga sebagai instansi yang menangani kasus besar, jadi kalau ketuanya tidak berani maka akan menjadi kelemahan BPK,” kata pengamat ekonomi dari InterCafe Iman Sugema, di Jakarta, Kamis (18/6). Selain itu, figur Ketua BPK yang baru harus memiliki kapasitas untuk menentukan kebijakan audit sehingga dapat memberikan perubahan signifikan terhadap fungsi BPK. Hal itulah yang membuat Iman lebih menyarankan agar kandidat ketua dan anggota BPK setidaknya memiliki integritas dan tata kelola pemerintahan yang tinggi, berpengalaman memimpin instansi pemerintah, setidaknya setingkat kementerian, serta sudah “makan asam garam” di bidang audit keuangan. “Ketua BPK itu hanya sebagai alat dan yang paling penting harus mampu membaca serta melakukan audit terhadap ribuan triliun duit negara yang tersebar di berbagai instansi pemerintah,” ujarnya. Poin penting yang harus diperhatikan pada figur Ketua BPK, lanjut dia, harus berani mengambil risiko dan memberikan perubahan signifikan terhadap BPK. Sebanyak 51 orang mendaftarkan diri ke Komisi XI DPR untuk menjadi calon anggota BPK. Namun, sejumlah pihak meminta Komisi XI DPR melakukan pendaftaran ulang calon anggota BPK, karena dari 51 orang itu, ada yang integritasnya dipertanyakan akibat tersangkut kasus suap. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Marwan Batubara menilai seleksi anggota BPK yang tertutup dan terburu-buru menunjukkan adanya keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan sesama partai dibanding ingin menjalankan prinsip good governance (tata kelola yang baik). “Kelihatannya lebih menjurus bagi-bagi kekuasaan dan mengabaikan pemilihan anggota BPK yang berkualitas dan amanah,” katanya. Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi berpendapat calon anggota BPK seharusnya mengikuti uji kompetensi, tidak hanya fit and proper test, di depan Komisi XI DPR. Apalagi ada calon anggota BPK yang saat ini masih menjadi anggota DPR. Menurut Hendardi, BPK harus dikembalikan fungsinya sebagai lembaga tinggi yang berperan mengaudit keuangan pemerintah sehingga harus terbebas dari campur tangan politik.  Ant/P-3

Pengadaan Barang

Pemda Lebih Antusias Jalankan Lelang JAKARTA – Antusiasme instansi pemerintah daerah (pemda) untuk membuat sistem pengadaan lelang elektronik atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dinilai lebih tinggi ketimbang instansi pemerintah pusat. Menurut Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Himawan Adinegoro, dari 87 instansi yang menjalankan program LPSE, instansi pemda paling banyak. “Di instansi pusat rata-rata kurang meminati untuk menyelenggarakan e-procurement (LPSE). Yang banyak justru dari

instansi daerah,” ujar Himawan, di Jakarta, Kamis (18/6). Saat ini, jumlah instansi yang mengimplementasikan LPSE mencapai 87 instansi, terdiri dari kementerian/lembaga (K/L), BUMN, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi. “Sistem ini memang masih pilot project. Kita harapkan tahun ini bisa sampai seratus instansi,” jelas dia. Implementasi LPSE, menurut Himawan, ditujukan untuk mendorong terciptanya pasar pengadaan nasional yang lebih terkonsolidasi serta dapat meningkatkan daya saing usaha nasional.

Sebelum meluncurkan LPSE di berbagai instansi, pemerintah melakukan uji coba di beberapa provinsi pada 2008, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Barat. Bersamaan dengan itu, pada tahun yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan LKPP juga mengujicobakannya di Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Pemkot Makassar. “Perkembangan terakhir terhitung fantastis karena awalnya hanya di delapan instansi pada 2008,” tutur Himawan. Dalam jangka panjang, tambah Himawan, LPSE akan dilepas dari instansi LKPP dan

diusulkan untuk diubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) tersendiri. Saat ini LPSE di masing-masing instansi masih menginduk pada instansi utamanya yang dikoordinasi LKPP. Tidak Wajib Sementara itu, Sekretaris Utama LKPP Agus Rahardjo menilai idealnya keberadaan LPSE secara nasional sebanyak 700, yaitu di seluruh K/L, pemda, dan BUMN. “Dalam revisi terbatas Keppres No 80/2003 (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), kita ajukan agar LPSE harus bisa terealisasi dalam waktu 2-3 tahun mulai 2010,” katanya.

Selama ini, menurut Agus, keppres tersebut memang tidak mewajibkan instansi membuat LPSE. “Padahal efisiensi yang bisa dihasilkan dengan sistem ini bisa mencapai 20 persen,” jelas dia. Ditambahkan Program Manager LPSE Pusat LKPP Farida Rahmawati, guna mengadopsi sistem LPSE, dibutuhkan dana sekitar 500 juta rupiah untuk kebutuhan perangkat keras dan komputer. “Kalau sistemnya sendiri kita sediakan gratis,” tutur dia. Sedangkan untuk LPSE yang sudah aktif dibutuhkan dana perawatan dan operasional 700 juta rupiah per tahun.  ito/P-3

» Belanja Masyarakat

AFP/LIU JIN

»

Seorang perempuan menggunakan telepon di depan sebuah toko yang memasang logo besar bertuliskan “Made in China” di Beijing, Kamis (18/6). Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China pada 2009 lebih didorong belanja masyakat, karena penerimaan dari ekspor melemah.

EDISI 369 - 19 JUNI 2009  

EDISI 369 - 19 JUNI 2009

EDISI 369 - 19 JUNI 2009  

EDISI 369 - 19 JUNI 2009

Advertisement