Page 1

CMYK

HARIAN POLITIK

Online Email

PERTAMA & TERDEPAN DI LAMPUNG

: www.koraneditor.com : koraneditor@ymail.com

Telepon Redaksi : (0721) 782275 Iklan : (0721) 782275 Pemasaran : (0721) 782275

Dikelola : Aktivis ’98 Orang-orang muda

SELASA

HARGA Rp. 3000

7 JANUARI 2014

TERBIT 12 HALAMAN

92

Hari Lagi

POLITIK DINASTI

Pasti Korup dan Otoriter KEKUASAAN dinasti dalam pemerintahan seperti terjadi di Banten dan Indramayu sudah dipastikan cenderung korup dan otoriter. Ironisnya, pola kekuasaan seperti itu dibenarkan secara Undang- undang (UU). “Cuma dari sudut kepatutan dan akhlak mulia ini patut dipertanyakan, yah masa sih, kalau sudah dua kali menjabat pantes ngggak untuk mengawetkan kekuasaan? Secara ini alam demokrasi,” kritik politisi Partai Demokrat, Nur Qomar di Jakarta, Senin (6/1). Baca Sulit ... Hal. 11

KABAR DEWAN MUSA ZAINUDDIN

Anggota DPRD Lampung

LAMSEL- Menanggapi pemeriksaan dua petinggi di daerah berjuluk Serambi Pulau Sumatera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, orang- orang terdekat Bupati Rycko Menoza SZP dan Wakil Bupati Eki Setyanto mengaku terkejut. Ketua DPC PDI Perjuangan, Hendry Rosyadi sebagai Ketua Tim Sukses Koky, sebutan untuk pasangan Rycko- Eki dalam Pilkada Lampung Selatan (Lamsel) 2010 lalu, terkesan menghindar dan mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu ada informasi itu,” kata Hendry Rosyadi yang kini jadi Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Lamsel itu pada Editor, kemarin. Senada, orang dekat Wabup Eki Setyanto

yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Lamsel, Harjono mengaku kaget dan tidak menyangka ketuanya bisa diperiksa KPK. “Pantas beberapa hari ini saya tidak bertemu Pak Ketua,” kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Lamsel itu. Menurut Harjono, dirinya juga tidak mengetahui persoalan kenapa Eki Setyanto diperiksa KPK dan terkesan menghindari kejaran pertanyaan Baca Orang . . . Hal. 11

PRD Dukung KPU, Oedin Tegaskan Bisa Dipenjara Tekan Angka Golput MENGHADAPI Pemilu 2014, setiap komponen politik Indonesia perlu mempersiapkan strategi yang matang untuk meyakinkan para calon pemilih. Hal tersebut guna menekan angka golput. Demikian dikatakan legislator PKB Lampung Drs H Musa Zainuddin, kemarin. Menurutnya, setiap suara yang diberikan dalam Pemilu 2014 mendatang sangatlah berharga. Sebab, akan membawa dampak di

BANDARLAMPUNG- Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung mendesak Pemprov dan DPRD untuk segera menetapkan APBD 2014. Pasalnya, tidak adanya kemauan Gubernur dan DPRD untuk segera membahas dan menetapkan Perda APBD

2014 dan mengeluarkan Pergubnya. Bahkan, dalam aksi ujuk rasa di bundaran gajah, Bandarlampung, Senin (6/1) disebut ada konspirasi kembali membatalkan jadwal Pilgub yang ketiga kalinya. Hal itu dikatakan Rismayati, salah satu pendemo dalam orasinya. “Hari ini kami melihat konspirasi, ada upaya Pemprov dan DPRD membatalkan Pilgub Lampung 27 Fe-

bruari 2014,” kata dia. Sayangnya, dukungan PRD pada KPU Lamupung agar menggelar Pilgub pada 27 Februari itu tidak sebanding dengan derasnya upaya kembali mengulur jadwal Pilgub. Selain tak lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2014, PRD juga tidak mempunyai wakil di DPRD. Semen-

tara, Golkar, PDIP dan PKS sudah dengan tegas menyatakan Pilgub 27 Februari tidak rasional dan terlalu mempet waktunya dengan Pileg 2014. Sementara, Gubernur Sjachroedin ZP dikonfirmasi Editor di Balai Keratun, kemarin, menyatakan

Punya Hak

PEMILU 2014

memeriksa kesehatan pasangan calon gubernur- cawagub. Lanjut Handi, pihaknya juga sudah menemui Asisten III Pemprov Lampung, sesuai petunjuk gubernur terkait teknis pencairan dana Pilgub. “Kami sudah menjalankan instruksi Pak Gubernur bahwa terkait teknis harus berkoordinasi dengan Asisten III, beliau juga setuju Pilgub digelar 2014, tapi harus menunggu anggaran diperdakan dahulu,” ucap Handi.

BANDARLAMPUNG- Calon Anggota DPD, Suhendra Ratu Prawiranegara (SRP) membantah jika dirinya memiliki pendamping makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil terbitan Departemen Kesehatan (Depkes) yang belaSUHENDRA kangan marak dibagi- bagikan caleg. Namun, kepada Editor, kemarin, SRP mengakui sebagai warga negara dirinya punya hak ikut membantu pemerintah demi kepentingan masyarakat termasuk membagikan PMT Depkes tersebut. “Tolong luruskan mengenai makna dan terminologi milik, saya coba analogikan dengan kata milik pada STNK/ BPKB atau sertifikat kepemilikan yang menyebut subyek hukum,” kata SRP, kemarin. Sebagai Calon DPD, dia mengaku tidak

Baca Soal ... Hal. 11

Baca Soal ... Hal. 11

FATIKHATUL KHOIRIYAH Bawaslu Lampung

Nanang & Firman ke Jakarta yang Lain Temui Asisten III

BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Lampung menemukan bahan logistik yaitu, kotak suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2014 berpotensi dan bisa untuk melakukan kecurangan. Pasalnya, kotak suara tersebut selain berbentuk knock down atau bersistem buka tutup, juga terdapat lobang di samping kiri- kanan. “Fungsi lobang itu meski untuk mengangkat, namun bisa dimasuki kertas suara sebelum pemilihan,” kata Ketua Divisi Hukum dan Baca Menerobos ... Hal. 11

BANDARLAMPUNG- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, dikejar waktu dan terus intensif membangun komunikasi untuk menyukseskan Pilgub 27 Februari. Bahkan, lima komisioner itu berbagi tugas menggarap Jakarta dan Lampung. Nanang Trenggono dan Firman Sponada ke Jakarta menemui KPU RI dan Bawaslu RI untuk menjelaskan persoalan Pilgub 27 Februari, semen-

tara tiga komisioner lainnya yakni Handi Mulyaningsih, Edwin Hanibal dan Solihin terus melobi para pemangku kepentingan. “Ya, mereka siap, tetapi mereka semua mau menunggu anggaran ada Perda dan Pergubnya,” kata Handi di Kantor KPU Lampung, kemarin. Pernyataan itu merespon hingga Senin (6/1) pihak RSUD Abdoel Moeluk dan RSJ masih belum mau

Dari Proyek DKP Tuba yang Rekanannya Diblacklist Bupati Hanan

Ternyata Perusahaan itu Milik Caleg NasDem Rekanan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tulangbawang (Tuba) yang mengerjakan pembangunan pabrik es di Kampung Kekatung, Dente Teladas, Tuba ternyata milik politisi yang saat ini maju sebagai calon legislatif (Caleg) di Partai NasDem berinisial ML (43). PROYEK yang mebuat orang nomor satu di Tuba, Bupati Hanan A Razak hingga bersuara dan menilai bermasalah itu. Dinilai sudah curang sejak proses tender. Bahkan, pernyataan Hanan yang memblack list CV Wira Jaya itu seketika direspon

CMYK

Baca Komisi ... Hal. 11

Soal PMT Depkes Calon DPD Akui

Baca Parpol.. . Hal. 11

Kotak Berpotensi Curang

Pilgub 27 Februari masih sulit terkejar. Namun begitu, Oedin, sapaan akrab Gubernur Sjachroedin ZP menyatakan, Pemprov sudah maksimal menganggarkan Pilgub. “Saya tidak mau mencampuri jadwal KPU, saya cuma sebatas memepercepat APBD, buktinya malam natal

Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tuba, IPTU Faturahman bersama anggotanya. Kemarin (6/1), Kanit Tipikor itu mendatangi Kantor DKP Tuba yang disinyalir menyelidiki kasus pembangunan pabrik es berkapasitas 10 ton

senilai Rp.1,7 miliar. Sayangnya, Kanit Tipikor Polres Tuba, Faturahman, enggan berkomentar kepada wartawan tentang maksud kunjunganya ke DKP. “Ini hanya pemeriksaan terkait kasus lama. Sudah dulu ya,” ujar dia. Berdasarkan pantauan Koran Editor, kedatangan Kanit Tipikor bersama dua orang anggotanya di DKP sekitar pukul 13.00 WIB. Ia masuk ke ruang bidang pengawasan lalu sekitar setengah jam dilanjutkan ke ruang Kabid Penetapan Pemasaran Hasil Perikanan (PPHP) dengan pintu tertutup rapat. Selain terdapat 3 polisi, di

ruang Kabid PPHP itu juga ada tiga orang PNS. Ketiga PNS itu yakni, Kabid (PPHP) I Gede Ketut Susilo, ditemani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) M.Raden Jhoni Irawan dan Arkom. Diketahui ketiga PNS ini mempunyai perananan penting terhadap sejumlah proyek pada DKP Tuba sepanjang 2013. Kabid PPHP DKP, I Gede Susilo kepada wartawan, membenarkan jika kedatangan Tipikor Polres Tuba ada kaitanya dengan sejumlah proyek yang bermasalah pada DKP Tuba. “Tipikor tadi mempertanyakan seputar pekerjaan proyek pada DKP 2013, karena saya

agak kurang paham maka tadi saya memanggil M. Raden Jhoni Irawan selaku PPK pada seluruh kegiatan di DKP dan Pak Arkom selaku bagian perencanaan untuk menjelaskan langsung kepada Pak Faturahman,” kata Gede. Sebenarnya, lanjut Ketut Susilo, yang lebih pas memberikan keterangan kepada anggota Tipikor Polres Tuba tersebut yakni Kepala DKP Tuba, Indra Bangsawan, selaku kuasa anggaran dari seluruh kegiatan dinas. “Saya kurang memahami dan tidak banyak mengetahui, serta tidak berkaitan,” kata dia. Baca Hambat... Hal. 11


2

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

PROVINSI CALEG HANURA MENIPU

KPU Lamtim Tunggu Putusan KASUS hukum yang menimpa Caleg dari Partai Hanura Lampung Timur, Supriyadi nomor urut 7 dari Dapil 5 terus bergulir. Kendati demikian, KPU setempat mengaku belum bisa memberikan keputusan lantaran belum ada putusan dari pengadilan. Ketua KPU Lamtim Samsul Arifin mengatakan, hingga saat ini KPU Lamtim belum menerima laporan dari pihak kepolisian terkait tetangkapnya Supriyadi. Selain itu juga KPU juga harus menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan terkait status Supriyadi. Dilanjutkannya, jika sudah ada ketetapan status hukum dari pengadilan, dan dinyatakan melanggar hukum, maka kata Samsul, Supriyadi akan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPRD Lamtim. “Yang jelas sampai saat ini, belum ada laporan resmi dari kepolisian kepada KPU Lamtim,” terangnya. Oleh karena itu, KPU Lamtim akan mengambil sikap jika sudah ada keputusan hukum tetap. Artinya, jika masih ada proses pengadilan lanjutan, maka tetap akan dihormati keputusan hukum itu. Samsul menjelaskjan sesuai SE KPU No 324/KPU/XIII/213 tentang pengunduran diri dan meninggal dunia calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pasca penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT) disebutkan dalam poin nomor huruf C yang mengatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merubah keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota serta model BC1/BD1/BE1, apabila calon Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka KPU akan menjatuhkan sanksi. “Untuk kasus Supriyadi ini kami akan tunggu kekuatan hukum tetapnya terlebih dahulu, jika sudah ada kekuatan hukumnya maka KPU akan melihat lagi aturan aturan lainnya yang mengatur tentang sanksi atau tindakan soal dihapus atau tidaknya caleg dalam pemilu nanti,” ujarnya. Diketahui, calon Legislatif (Caleg) Partai Hanura untuk DPRD Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) dari Derah Pemilihan V, Supriyadi dicokok polisi. Pasalnya Caleg yang bernomor urut 7 itu diduga menipu calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Supri ditangkap aparat Polsek Sekampung Udik berdasarkan laporan oleh korban yang bernama Ag, warga Desa Sribawono, Lamtim. Supriyadi ditangkap saat berada di rumah kawannya di daerah Purwo, sebagaimana dijelaskan Kapolsek Sekampung Udik, AKP Arjon Sapri pada Editor, Rabu (1/1) lalu. “Supriyadi kita tangkap kerena laporan dari saudara Ag atas dugaan penipuan yang dilakukannya dengan modus sebagai pengurus PJTKI, Supriyadi kita tangkap hari Senin 30/12 sekitar jam 11 malam,” kata Sapri. (pung)

Panwaslu Kota Kembali Kecolongan BANDARLAMPUNG – Bukan hanya tim seleksi, ternyata Panwaslu Bandarlampung juga kecolongan dengan fakta dua anggotanya tercatat sebagai karyawan di perbankan ternama dan satu orang lagi diduga terlibat tindak pidana narkoba, hingga masuk dalam daftar pencarian orang. Ketua Devisi SDM dan Organisasi Panwaslu Bandarlampung Yusrizal menyatakan berdasarkan laporan serta temuan di lapangan, oknum Panwascam Telukbetung Utara (TbU) berinisial HH terlibat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Hingga menyebabkan dirinya masuk dalam daftar pencarian orang oleh kepolisian setempat. “Sekarang dalam pengejaran polisi.

Itu hasil pengembangan orang yang tertangkap tangan sedang memakai,” terangnya, Senin (6/1). Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandarlampung memberhentikan sebanyak sepuluh Panwascam di daerah itu. Pemberhentian itu dilakukan karena mereka diduga tidak netral dan tidak professional serta berafiliasi kepada partai politik tertentu. Anggota Panwaslu Kota Bandarlampung Yusrizal menjelaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukan lembaganya dalam memberhentikan atau pemecatan itu dilakukan atas sejumlah laporan masyarakat dan temuan lembaganya atas prilaku menyimpang para panitia pengawas ditingkat kecamatan.

“Kami terpaksa memberhentikan mereka yang tidak netral dan tidak professional dalam bekerja. SK-nya tidak kami perpanjang pada tahun 2014 ini,” tegasnya saat di Kantor Bawaslu Lampung, Kamis (2/1). (win) Dikatakannya, anggota Panwascam yang dipecat diantaranya Mulyanto, Panwascam Rajabasa dengan tidak memperpanjang SK yang bersangkutan karena anaknya berstatus sebagai calon anggota legislatif dari partai Golkar. Dilanjutkannya, yang bersangkutan tetap diperpanjang, maka akan berpengaruh atas kebijakannya untuk memenangkan anaknya. “Dia kami berhentikan karena terindikasi akan memenangkan anaknya.

Sehingga untuk menghindari itu jabatannya tidak diperpanjang,” tandasnya. Selain memberhentikan Panwascam yang terindikasi tidak netral, Panwaslu Bandarlampung juga memecat Panwascam yang bekerja di sebuah perusahaan. Jika hal itu diteruskan maka yang bersangkutan waktunya akan dihabiskan untuk bekerja di perusahaan tersebut ketimbang menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. “Karena kinerjanya jeblok, tidak kami perpanjang karena dia tidak pernah memiliki waktu mengawasi tahapan pemilu akibat waktunya habis di perusahaan. Ada juga yang kami pecat karena tidak becus bekerja dan tak memahami tupoksinya,” jelasnya. (win)

KPU Tanggamus Ragukan Laporan Dana Kampanye Partai

EDITOR/IST

Ketua DPD PAN Bandarlampung Tobroni Harun memberikan ucapan selamat kepada pengurus PUAN Kecamatan se Bandarlampung usai dilakukan pengukuhan.

Hari Ini, Komisi I Undang KPU Lampung BANDARLAMPUNG – Hari ini Komisi I DPRD Lampung berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan K omisi Pemilihan U mum (KPU) Lampung terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur Lampung yang akan digelar pada 27 Februari mendatang. Berdasarkan sumber di Komisi 1 DPRD bahwa Komisi I telah mengirimkan undangan ke KPU Lampung. “Undangan sudah kita kirimkan ke KPU, kemarin mas,” ujar staf Komisi I DPRD Lampung. Terpisah, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung mengaku siap menghadiri rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Komisi I DPRD Lampung, hari ini (7/1). “Saya belum tahu, nunggu undangannya dulu. Masa cuma lisan. Pada dasarnya kalau diundang, kami siap menghadiri dari siapa saja,” kata Komisioner KPU Lampung Sholihin, melalui sambungan

telepon seraya menegaskan untuk tidak konfirmasi soal pilgub ter lebih dahulu, kemarin. Disinggung soal kesiapan KPU menggelar Pilgub yang waktunya menyisakan 53 hari lagi. Sholihin menegaskan bila lembaganya masih menunggu penetapan Perda APBD 2014 oleh pemprov dan DPRD Lampung. “Ya kita lagi nunggu Perda. Dan ini belum ada info dari sekda. Udah yah saya belum mau bicara pilgub dulu. Jangan dipancing-pancing lagi pertanyaanya,” ujarnya seraya tertawa kecil. Terkait wacana KPU yang akan mengunjungi Dandrem, Polda, Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu, Coing menjelaskan itu merupakan langkah agar semua pihak dapat saling bahu-membahu demi sukses pemilu baik pileg, pilgub maupun pilpres. “Secepatnya, mudah-mudahan dalam pekan ini ya,” seraya meng akhiri pembicaraan. (win)

TANGGAMUS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggamus meragukan laporan dana kampanye yang dibuat sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu 2014. Pasalnya, dari seluruh laporan yang diserahkan ke KPU tidak ada satupun Parpol yang melaporkan bukti telah menerima bantuan atau sumbangan dari pihak manapun, baik dalam bentuk dana, atribut, atau barang, melainkan hanya laporan dana yang telah di keluarkan oleh masing-masing Caleg atau Parpol saja. Padahal, berdasarkan pantauan dilapangan, contohnya ada beberapa Parpol telah menerima bantuan, seperti kendaraan roda empat sebagai kendaraan operasional, seperti yang dimiliki oleh DPD Partai NasDem Tanggamus. Menurut Murdi Umar, Komisioner KPUD Tanggamus, Pokja Kampanye, adapaun bantuan sumbangan dari pihak lain, baik berupa barang, atau uang dan jasa, kesemuanya itu wajib di laporkan ke KPU setempat. “Untuk kampanye, sebuah partai itu diperbolehkan menerima sumbangan, mulai dari berupa barang, jasa dan dana. Dan untuk barang misalnya, sumbangan kaos, bendera, spanduk dari Calegnya sendiri atau Pihak lain, ini perlu di laporkan,” terangnya. Sedangkan untuk sumbangan dana, lanjutnya, Parpol dalam hal ini juga diperbolehkan menerimanya, dan untuk besaran sumbangannya tentu harus sesuai dengan aturan yang ÅѪ. “kalau berupa dana bantuan, dan jika ada, semua Partai boleh menerima sumbangan itu, dengan jumlah maksimal Rp.1 milyar bagi penyumbang perorangan, sedangkan jika sumbangan dana itu berasal dari kelompok, badan usaha, itu maksimal Rp 7,5 milyar, sebab itu sudah di atur dalam PKPU No.17 Tahun 2013,tentang Laporan dana kampanye dan sumbangan dana kampanye,” kata Murdi. Namun disayangkan, sejauh ini, dari keterangan murdi, sekian banyak Parol Peserta Pemilu Legislatif (Pileg) yang telah melaporkan dana awal kampanye ke KPUD Tanggamus, ternyata tidak ada satupun dari Parpol itu dalam laporannya yang mencantumkan laporan berupa sumbangan, baik berupa barang, jasa apalagi menyangkut masalah bantuan dana, yang kemungkinan besar ada yang telah mengalir ke Parpol-parpol di Tanggamus. (ham)

Pemilih Pilgub di Lampung Selatan Berkurang LAMSEL – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ketapang Rohani mengatakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu untuk pemilihan gubernur (Pilgub) di kecamatan Ketapang, berkurang sekitar 84 suara dibanding dengan jumlah DPT Pemilu Legislatif. Sebab, menurutnya, pelaksanaan Pilgub lebih cepat dibanding pelaksanaan Pileg, sehingga jumlah DPT Pileg yang telah ditetapkan mengalami

penurunan sekitar 84 suara pada saat pilgub 27 Februari nanti. “Ada sekitar 84 suara DPT Pileg 9 April yang umurnya kurang dari 17 tahun saat dilaksanakan Pilgub pada 27 Februari,” katanya, di kantor camat Ketapang, Senin (6/1). Pleh karena itu, pihaknya sekarang ini terus melakukan validasi daftar pemilih untuk Pilgub. “Sekarang ini sedang mendata lagi,

dan pekan depan akan direkap,” katanya Ia mengaku, validasi itu atas instruksi dari KPU Lamsel karena tahapan pilgub sudah mulai berjalan. Dikatakannya, jumlah DPT Pileg di kecamatan Ketapang mencapai 34.910 orang, sementara pada saat pilgub berkurang menjadi 84 suara, menjadi 34.826 suara.”Hari ini kita akan menggelar rapat DPT Pilgub,” tandasnya. (hzd)


KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

3

PROVINSI

AMANKAN SUARA

PKS Bakal Terjunkan 1.266 Saksi PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) terus memantapkan tahapan langkah mencapai target tiga besar di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Di Lampung Utara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Lampura telah menyiapkan sebanyak 1.266 saksi untuk diterjunkan di 23 Kecamatan yang ada. Menurut Humas DPD PKS Lampura Nuzul Setiawan hal ini dilakukan untuk mengawal perolehan suara PKS dalam pileg mendatang. Sehingga target yang ditetapkan tercapai. Dikatakannya, dari 1.266 saksi tersebut, hari ini (kemarin) juga pihaknya mengirimkan data-data saksi tersebut ke DPW PKS Lampung, untuk selanjutnya akan diteruskan ke DPP. “Hari ini (kemarin) kita telah merampungkan seluruh saksi-saksi tersebut, insya allah bisa langsung kita sampaikan ke DPW untuk diteruskan ke Pusat. Hal ini kita antisipasi untuk mengatasi kemungkinan adanya kecurangan dari berbagai pihak,” ujarnya, Senin (6/1). Setelah data yang sudah ada di DPP, terus dia, maka pihaknya akan membekali seluruh saksi yang dipersiapkan, hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tugas dan pungsi kepada seluruh saksi, demikian pula kita telah mempersiapkan seluruh saksi yang akan di terjunkan di PPK dan KPU nantinya. “Selain kita mempersiapkan seluruh saksi di TPS dan PPS kita juga menyiapkan saksi yang akan diterjunkan ke PPK dan KPU. Dimana, saat ini kita telah menyiapkan minimal dua orang saksi di masing-masing tempat, guna mencegah adanya saksi yang berhalangan seperti sakit dan lain - lain, “ jelasnya. Disinggung apakah saksi yang sudah disiapkan tersebut sudah berpengalaman, dengan lugas Mas Nuzul sapaan akrabnya mengatakan secara teknis saksi yang dipersiapkan sudah berpengalaman dalam setiap pemilu baik pemilu tingkat nasional maupun lokal seperti Pilkada beberapa waktu lalu. “Secara SDM kader-kader kita sudah teruji dalam mengawal dan menjaga perolehan suara dalam setiap pemilihan, terbukti dalam mengawal perolehan suara AgungParyadi (Abdi) dalam pilkada tidak satu suara pun yang hilang dan dicurangi pihak lain. Ini membuktikan bahwa kita siap menyambut dan memenangkan Pileg mendatang sehingga target PKS tiga besar secara nasional dan mendudukan kader terbaik yang kita miliki menjadi Ketua DPRD Insya Allah tercapai, “ katanya. Ditempat yang sama, Sekretaris DPD PKS Lampura Hi. Agung Utomo membenarkan bahwa pihaknya saat ini telah menyelesaikan seluruh saksi baik tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten. “Insya Allah dalam waktu dekat ini pula kita akan segera membekali seluruh saksi-saksi tersebut, karena keberhasilan dan kemenangan PKS mendatang sangat ditentukan oleh kinerja kader dan simpatisan PKS, termasuk seluruh saksi yang akan mengawal perolehan suara yang akan diraih nantinya,” ucap Caleg Dapil III DPRD Lampura ini. Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh keluarga besar PKS tetap Istiqomah dan terus bekerja dan jangan lupa untuk menjaga stamina karena tahun 2014 ini adalah tahun politik dan kita akui juga seluruh anggota, kader dan simpatisan sudah menguras energi yang sangat besar pada Pilkada beberapa waktu. “Selain kita terus beristiqomah saya berharap juga kepada seluruh kader dan simpatisan untuk selalu bekerja, bekerja dan bekerja, agar seluruh target baik tingkat lokal maupun nasional akan tercapai,” pungkasnya. (wan)

Panwaslu Usut Pelanggaran Caleg Nasdem LAMPUNG UTARA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Utara segera mengusut kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan caleg Partai Nasdem Santoso Hamin nomor urut 1 dari Dapil II yang diduga melakukan tindakan politik uang. Bahkan dalam melakukan pengusutan, Panwaslu Lampura memerintahkan kepada Panwascam Sungkai Utara untuk mengumpulkan bukti. Anggota Panwaslu Kabupaten Lampura Zainal Bahtiar yang membawahi bidang Divisi Hukum dan Penindakan, menyatakan bila pihaknya akan memerintahkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sungkai Utara untuk mengkross chek kebenarannya dan mencari barang bukti. “Kami akan mengumpulkan barang bukti dan menyurati Caleg tersebut, jika kasus dimaksud sampai di pengadilan dan terbukti bersalah lalu berkekuatan hukum tetap (Inkracht) maka oknum caleg akan diberikan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai caleg, selanjutnya jika caleg tersebut sudah dilantik kemudian kasusnya di-

nyatakan Inkracht maka caleg tersebut bisa dikenakan pergantian antar waktu (PAW),” jelasnya. Dijelaskannya, sesuai dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 86 ayat 1 hurup J menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran. “Sesuai dengan peraturan yang berlaku kalau bukti-buktinya sudah sah dan meyakinkan maka caleg tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan yang saya sebutkan diatas,” ujar Zainal. Diberitakan sebelumnya, seorang caleg Lampung Utara dari Partai Nasdem, Santosa Hamin nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan (Dapil) II diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan membagi –bagi uang dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Pengurus Masjid Darussalam Desa Pemekaran Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Sabtu (4/1) lalu. Mirisnya lagi, kegiatan itu juga

dijadikan ajang sosialisasi cagub Lampung Herman HN. Bahkan penceramah kondang, ustad Cepot asal Jawa Barat dalam ceramahnya seringkali mengajak masyarakat untuk memilih cagub Herman HN. Selain itu juga, ustad Cepot memanggil Caleg untuk naik di atas panggung, dan ketika itu pula salah satu caleg dari Partai Partai Nasdem tersebut membagikan sejumlah uang kepada masyarakat yang mayoritas anak kecil dan orang lanjut usia. Setelah mereka membagikan uang tersebut satu-persatu caleg tersebut meneriakan dan mengajak untuk memilih dirinya masing-masing. Saat ditemui Editor ketua panitia kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Masjid Darussalam, Hadi menjelaskan, untuk kegiatan tersebut pihak panitia mengundang ustad Cepot asal Jawa Barat untuk memberikan tausiyahnya, dan pihaknya mengundang majelis taqlim di tiga disekitarnya dengan menyebar 100 undangan. “Kami mengundang ustad kondang asal Jawa Barat dalam maulid Nabi ini untuk memberikan tausiyahnya, dan

Banyak Caleg di Lamteng tak Patuh

EDITOR/TRIONO

Caleg DPRD Tulangbawang Dapil 7 Darsani saat menyambangi rumah batik tulis di Kampung Gedung Harapan Kecamatan Penawar Aji, Tulangbawang. Dirinya berharap Pemkab setempat terutama Dinas terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap putra terbaik Tuba yang mampu memproduksi batik tulis khas Lampung.

Ketua Baleg Tanggamus Optimis Rampungkan Prolegda TANGGAMUS – Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, masih mengaku optimis dapat merampungkan sebanyak 80 peraturan daerah (Perda) hingga Agustus 2014 mendatang. Menurut Ketua Banleg Ahmadi Sumaryanto target penyelesaian Perda yang saat ini sedang di godok di parlemen itu merupakan program kerja legislasi daerah (Prolegda) selama lima tahun terhitung sejak Agustus 2009 hingga Agustus 2014 mendatang. “Sampai akhir tahun 2013 ini kami sudah menyelesaikan sebanyak 68 Perda, sementara yang 2 lagi masih dalam pembahasan dan sudah menjadi rancangan

kami menyebar undangan sebanyak 100, tapi tidak disangka jamaah yang hadir lebih dari 500 orang,” jelasnya. Disinggung atas kehadiran Caleg yang hadir dan memberikan sejumlah uang, dirinya tidak mau berkomentar, dan dirinya menyatakan, bahwa pihaknya sama sekali tidak mengundang Caleg tersebut. “Kami tidak mengundang mereka (Caleg) kemungkinan mereka datang sendiri, kalau bagi-bagi uang dipanggung maaf saya tidak mau komentar mas,” tuturnya yang diamini salah satu panitia penyelenggara, Muhamad. Menyikapi adanya kejadian yang dilakukan cagub dan caleg, Divisi Pengawasan Panwaslu Lampura Tedi Yunada melalui sambungan telepon selulernya menyatakan sesuai PKPU nomor 15 tahun 2013, tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD, Pasal 32: ayat 1: yang berbunyi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang dalam huruf J, dengan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (wan)

Peraturan Daerah (Raperda),” kata politisi PKS itu. Dilanjutkannya, Perda yang kini sudah disahkan itu dan dirancang untuk kemudian dibuat berdasarkan hasil dari pengamatan mereka di lapangan, ternyata tidak semua aturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya Perda Kepelabuhan, dan Perda PBB. Sementara di sisi lain Perda yang dianggap berhasil, Ahmadi mengaku seperti, Perda yang mengatur Peredaran Minuman Keras (Miras), dan Perda tentang pengelolaan hotel dan restaurant. “Kami tidak ingin menutup-nutupi hal ini, memang hasil dari Realisasi Perda yang sudah kami sahkan itu, ada yang berjalan

sesuai dengan harapan(Optimal), ada juga yang tidak optimal, artinya Rata-rata Perda yang sudah ada tersebut berjalan standar saja,” kata politisi PKS itu. Ahmadi pun sempat menyatakan jika dihitung berdasarkan rata-rata selama pengabdian mereka yang bertugas di gedung DPRD Kabupaten Tanggamus, sebagai Badan Legislasi selama 4 tahun terakhir, yang telah melahirkan suatu Peraturan Daerah di Tanggamus sebanyak 18 Perda pertahunnya, dengan rincian 15 Perda berhasil di sahkan dengan memakan waktu selama 10 bulan dan 3 Perda berhasil di sahkan dalam waktu 2 bulan. “Menurut perhitungan kami, hingga akhir masa jabatan sebagai wakil rakyat

nanti, bisa jadi Perda yang terealisasi bisa lebih dari 80 Perda, sebab ada juga Perda yang menjadi iisiatif yang kami ajukan sendiri kepada pihak Pemkab Tanggamus,” katanya. Ditambahkan Ahmadi, jika Perda yang menyangkut tentang Miras yang telah mereka godok sebelumnya, dan kini telah sah menjadi Peraturan Daerah, mendapat respon positif dan apresiasi dari Pemerintah Pusat, dan dinilai paling sukses diantara perda-perda yang telah disahkan. “Di Indonesia ini, perda tentang miras baru di Tanggamus yang punya, oleh karena itulah keberhasilan kami membuat Perda miras, mendapat apresiasi dari Pusat,” tandas Caleg DPRD Provinsi itu. (ham)

Pelaksanaan Pileg di Metro sudah Siap METRO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro mengaku siap menyelenggarakan pemilihan legislatif (Pileg) 2014, pada 9 April mendatang. Pasalnya, dari pendataan jumlah mata pilih dan kelengkapan logistik di tempat pemungutan suara (TPS) telah dirampungkan dan disiapkan. “Total mata pilih di Kota Metro ini berjumlah 109.130 jiwa, yang terbagi 54.281 laki-laki, dan 54.849 perempuan. Namun pada 9 April bisa terjadi penambahan atau pengurangan jumlah mata pilih,” ujar Ketua KPU Metro Rahmatul Ummah, Senin (6/1). Dijelaskannya, bahwa penambahan atau pengurangan jumlah mata pilih bisa terjadi karena setiap hari ada warga Kota Metro yang meninggal dunia. Penambahan juga bisa terjadi

bila ada anggota TNI, atau Polri yang memasuki masa pensiun, yang secara otomatis masuk dalam mata pilih. “Bila ada warga yang umurnya 14 tahun tetapi sebelum 9 April sudah menikah juga masuk sebagai mata pilih. Artinya jumlah mata pilih ini dinamis, masih terus berubah. Kita terus melakukan penyemburnaan data sehingga tidak ada celah warga yang masuk sebagai mata pilih namun tidak terdata,” katanya. Diketahui, jumlah TPS di Kota Metro sebanyak 255 TPS, yang tersebar di Kecamatan Metro Pusat 82 TPS, Metro Selatan 25 TPS , Metro Utara 43 TPS, Kecamatan Metro Barat 46 TPS dan Kecamatan Metro Timur 59 TPS. Disetiap TPS, nantinya akan dipasang 4 kotak suara. (rud)

LAMTENG - Masih ada saja caleg yang tak patuh aturan pemasangan alat peraga atau media kampanye. Buktinya masih banyak caleg yang sembarangan dalam memasang alat peraga kampanye. Anggota Panwaslu Lampung Tengah, Putu Suwaryana mengatakan masih banyak caleg melakukan pelanggaran pemasangan APK. Hal ini menunjukan masih rendahnya caleg maupun partai politik dalam menaati regulasi pemilu. Diterangkannya, dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye, disebutkan bahwa alat peraga kampanye tidak boleh ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit, atau pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalanjalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana publik, taman dan pepohonan. Selain itu, pemasangan baliho atau papan reklame hanya diperbolehkan untuk patai politik atau calon anggota DPD. Itupun dalam pemasangannya hanya satu buah untuk satu kelurahan/ desa. Adapun dalam pemasangan bendera, umbul- umbul dan spanduk hanya boleh dipasang pada zona atau wilayah yang ditetapkan KPU. “Dalam praktiknya masih banyak baliho atau papan reklame yang dipasang ditempat yang tidak sebagaimana mestinya, bahkan ada alat peraga kampanye yang sudah lama direkomendasikan untuk ditertibkan sampai saat ini belum juga dilepas. Justru ada pemasangan yang baru, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih caleg yang tidak mau mengikuti aturan,” ujarnya kepada Editor. Senin (6/1). Sementara Panwas lanjut Putu, tidak punya wewenang melakukan pencabutan atau penertiban, akan tetapi hanya dapat merekomendasikan setiap pelanggaran kepada pemerintah daerah dan aparat setempat. “Kami (Panwas), sudah membuat rekomendasi ke KPU, untuk lebih memaksimalkan sosialisasi perundangundangan tentang pemilu kepada partai politik, dan juga memberi peringatan kepada parpol, karena hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi,” ujarnya lagi. “Kita juga sudah perintahkan ke jajaran panwas dari panwaskab, panwascam sampai PPL untuk lebih giat melakukan pengawasan kampanye, baik pemasangan APK, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau-pun kampanye dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan yang ada, dan segera melaporkan secepatnya kepada panwaskab bila ada indikasi melanggar aturan,” tutupnya. (san/asa)


4

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

Berawal dari Cinta

KABAR CALEG

Raden Mas Putra Mega, SE Caleg Partai Demokrat

Cukup Bermodalkan BEJO MOTO BEJO, Bersih Jujur dan Ojodumeh menginspirasi keinginan kuat Raden Mas Putra Mega, SE untuk maju ketiga kalinya, sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Lampung Utara. Caleg nomor 7 dari daerah pemilihan 1 yang meliputi kecamatan Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan dan Kotabumi Utara, dari partai Berlambangkan Mercy besutan Presiden SBY ini, selalu melekatkan dalam komitmennya untuk selalu menjadi orang Bejo. “Cukup BEJO, Bersih, Jujur dan Ojodumeh itu modal utama jika ingin terus dipercaya dan amanah dalam menjalankan kepercayaan rakyat,” kata dia, kepada Editor (6/1). Demikian juga, Lanjutnya, hal tersebut harus juga dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan di Kabupaten Bumi Ragam Tunas Lampung. Diungkapkannya, dirinya, sangat berapresiasi, kepada 74 pejabat baik eselon dua maupun tiga yang baru saja dilantik, Senin (6/1) sekira pukul 15.00 WIB di Aula Pemda Lampura, “Saya ucapkan selamat bekerja kepada 16 orang Pejabat Eselon IIb, 26 orang Pejabat Eselon IIIa dan 32 orang Pejabat Eselon IIIb,” ujar pemilik moto BEJO ini. Untuk itu, kiranya kepada seluruh pejabat untuk benar benar bekerja dengan baik dan menjalankan aturan dengan sungguh - sungguh. “ Kepada pejabat agar tetap bekerja dan menjalankan amanah dengan baik, karena dalam menciptakan pemerintah yang baik harus diperlukan sikap yang Bersih, Jujur dan jangan ojo dumeh,” kata Caleg nomor urut tujuh ini. Belajar dari pengalaman dua kali menjadi anggota DPRD lalu, dirinya optimis dapat mewakili kepentingan ma-syarakat terutama menjalakan tiga fungsi lembaga legislatif yakni penganggaran, legislasi dan pengawasan. Dimana banyak program - program yang di-kucurkan pemerintah pusat maupun daerah belum sepenuhnya berjalan efektif sebab badan legislatif saat ini belum men-jalankan t u p o k s i n y a khususnya pengawasan secara maksimal. “Harus terus ditingkatkan peranan dan tugasnya, ini menjadi komitmen saya se-bagai YUNISA PUTRA orang BEJO,” pungkasnya. (wan)

BERAWAL dari cinta, Drs Tamanuri mantan Bupati Waykanan mengaku akan berkiprah di Kursi DPR RI. Menurutnya, tak cukup baginya dimasa hidupnya jika tidak memberikan pengabdian terbaik kepada pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditemui Editor, Senin (6/1) di GSG Waykanan, upaya dirinya mengawali tonggak pembangunan di Kabupaten Waykanan harus terus diperjuangkan olehnya sebagai bentuk kecintaan terhadap masyarakat. “Kemajuan pembangunan dan upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waykanan, yang telah dibangun selama ini, harus terus dilaksanakan. Dan sejarah, yang telah dibangun selama ini, akan terus ditorehkan dalam bentuk pengabdian yang nyata kepada masyarakat,” ungkapnya. Baginya, sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Nasdem untuk Daerah Pemilihan Lampung 2, keter-

wakilan dirinya di Kursi Senayan diyakini akan dapat mempercepat pembangunan di Way Kanan dan daerah sekitarnya. “Apa yang selama ini saya rintis di Waykanan, akan saya teruskan di DPR. Dan akan lebih baik jika memang kita punya perwakilan di pusat yang tahu dan kenal wilayah Waykanan,” timpalnya.

M e n u r u t n y a , Wa y k a n a n harus dibangun dari orang yang benar benar mengenal dan peduli terhadap daerahnya. “Daripada pilih orang yang sama sekali belum dikenal, alangkah baik jika saya mampu dipercaya untuk menjadi wakil di DPR RI,” ujarnya. Dan berhasil atau tidaknya, lanjut Tamanuri,

DRS. TAMANURI

Y U N I S A

menjadi anggota di DPR RI, tentunya juga akan ditentukan oleh k e p e r c a y a a n m a s y a r a k a t Wa y kanan, yang akan diberikan pada bulan April mendatang. Untuk itu, pertemuan dan kebersamaan selama ini, dapat dijadikan catatan emas, untuk melanjutkan pembangunan di Ka bupaten yang berjulukan Mulang Tiyuh. “Jadikan saya emas 24 karat, yang selalu bersinar. Dan jangan jadikan saya loyang, yang hanya diperlukan sekali waktu,” tandasnya. Terkait kepemimpinan Bustami Zainudin 3 tahun, dengan bangga Perintis Waykanan ini menilai, pembanguna yang dilaksanakan secara berkesinambungan ini telah dilaksanakan baik. Hal ini, ditun-jukkan semakin meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dan penyerapan dana alokasi umum (DAU) yang dikelola oleh Pemkab Waykanan. Diingatkannya, sebagai rakyat ataupun aparat, harus memiliki loyalitas terhadap pimpinan. “Jangan dibiasakan omong dibelakang, dan jangan dibiasakan gugat menggugat ketika kalah dalam pemilihan.” pungkasnya.(fik)

P U T R A

Yang Muda Jauh Lebih Gesit BAGI Yunisa Putra calon anggota legislatif (caleg) DPRD Lampung Tengah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 5. Kaula muda harus dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan. Selama ini, dinilai olehnya, sebagian pemuda justru mensia siakan masa mudanya dengan kegiatan dinilai menghambur hamburkan waktu. Untuk itu, dihimbau kaum muda dapat fokus melakukan kegiatan yang positif terhadap pembangunan. “Banyak cara membangun pemuda di Lampung Tengah lebih baik lagi, dengan melakukan kegiatan positif, seperti hal kecil yakni melakukan olahraga,” kata dia, Kepada Editor, Senin (6/1) Ia juga mengingatkan agar tetap sehat warga harus mem-biasakan pola hidup sehat dengan berolahraga. “Pemuda

dan masyarakat harus membiasakan diri berolahraga sebagai wujud gerakan Indonesia se-hat,” bebernya. Namun demikian, diakui saat ini fasilitas dan prasana olah raga dan upaya mengembangkan kreatifitas pemuda, sangat jauh dari perhatian pemerintah. Untuk itu, menjadi targetnya, kedepan salah satu fokus yang akan diperjuangkan, ketika dirinya duduk sebagai anggota DPRD Lampung Tengah adalah merealisasikan fasilitas kegiatan yang mendorong kreatifitas pemuda untuk berkarya. “Berkarya untuk masyarakat itu tidak memandang usia. Jika niat kita baik Insya Alloh hasilnya juga pasti baik,” ungkapnya. Ditambahkannya, pemerintah Lampung Tengah kedepan sudah harus fokus dalam penciptaan generasi muda yang unggul. Apalagi, keberadaan Lampung Tengah yang berada di daerah pelintasan Sumatera, sangatlah rawan dihinggapi hal hal negatif. “Peredaran narkoba menyeluruh sampai di wilayah-wilayah terpencil. Ini dikarenakan keberadaan Lampung Tengah yang berada di daerah pelintasan Sumatera, hal ini yang harus diantisipasi,” ujarnya. Menurutnya, dengan menyediakan

berbagai fasilitas olah raga pemudapemuda akan lebih menghabiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih berarti. “Sehingga menciptakan pemuda yang unggul dan mampu menekan penggunaan narkoba.” tandasnya. Tak hanya itu, kepedulian pemuda terhadap warga sekitar, juga harus digugah sejah ini. Peran pemuda itu, tambah Putra, daat dilakukan dalam bentuk kegiatan bakti sosial. Pasalnya, kata dia, dengan kepedulian semua pihak, persoalan yang ada di masyarakat akan lebih mudah dan cepat diselesaikan. “Kegiatan seperti ini patut dicontoh oleh para pemuda lainnya. Pemuda juga harus punya perhatian terhadap masyarakat, karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata,” katanya. Dicontohkannya, mensikapi adanya perubahan iklim, pemerintah melalui satker terkait, sebenarnya dapat menggerakkan kaum muda muda, dalam melakukan penanggulangan bencana dan termasuk sosialisasi. “Nah kedepan, fasilitas seperti memberikan berbagai peralatan seperti pelampung untuk pemuda tim rescue juga harus menjadi perhatian khusus,” pungkasnya.(asa)


KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

5

TAPIS BERSERI

PEMKOT

Dua Satker Patut Dicontoh MESKI mendapatkan rapor merah atas hasil temuan Ombudsman RI terkait pelayanan publik di Kota Bandarlampung. Walikota Herman HN mengaku cukup berbangga atas kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintahan kota (Pemkot). Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berseri ini, mengungkapkan hasil temuan Ombudsman RI dengan menempatkan nilai rata rata 6,9 untuk nilai keseluruhan pelayanan publik di Satker di lingkup pemkot, masih diatas rata rata dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. “Sudah cukup baiklah, sebab masih ada kabupaten yang nilainya pelayanan publiknya rata rata 5. Kedepan nilai ini akan terus kita perbaiki,” kata dia, usai rakor yang berlangsung di Gedung Semergou Pemkot, Senin (6/1). Diungkapkannya, sebagai gebrakan perbaikan kedepan, calon Gubernur Lampung ini menuntut adanya perbaikan kinerja, bukan hanya di satker saja, akan tetapi juga dilakukan oleh jajaran kecamamatan dan kelurahan. “Camat dan lurah harus turus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat, sehingga masyarakat puas,” timpalnya. Tak hanya itu, Walikota juga meminta kepada setiap SKPD tidak mempimpong pengurusan apapun yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Jangan suruh warga ke sana ke mari saat urus apapun. Kita sebagai petugas yang jalan, karena itu sudah tugasnya kita sebagai pelayan publik, bukan warga,” tegasnya. Sementara itu, terkait hasil temuan Ombudsman yang disampaikan, Ketua Ombudsman Lampung Zulhemi bahwa dua satker mendapatkan nilai pelayanan publik yang baik. Herman HN menyatakan siap melakukan perbaikan. “Menurut temuan Ombudsman hanya Disdukcapil dan RSUD A Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung yang pelayanannya baik, lainnya masih rapor merah. Untuk itu, saya minta harus tingkatkan pelayanan di seluruh SKPD, karena tahun 2014 ini tahunnya pelayanan,” kata Herman. Sementara itu, dalam rakor dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Zulhemy. Di hadapan peserta rakor yang terdiri dari kepala dinas, kepala badan, camat, dan lurah, Zulhemy memaparkan mengenai tugas pokok Ombudsman serta standar pelayanan publik di instansi atau dinas. “Dalam pelayanan publik ini ada reward and punishment. Jika dinilai baik akan mendapat reward, dan jika dinilai buruk maka akan mendapat sanksi,” pungkasnya. (edi)

Walikota Siapkan MBP Kartu Kuning BANDARLAMPUNG-Walikota Herman HN mengaku telah menyiapkan kartu kuning untuk PT. Mitra Bina Persada (MBP) selaku pengelola parkir di Kota Bandarlampung. Orang Nomor Satu di Kota Bandarlampung ini, masih memberikan toleransi kepada pihak ketiga pengelola parkir untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan pemutusan kontrak. “Hasilnya, tanyakan sekda atau dishub. Tapi yang jelas lampu kuning untuk mereka dalam beberapa hari ini, masih bisa diperbaiki, jika tidak kita akan lakukan pemutusan kontrak,” ancamnya. Calon Gubernur Lampung ini, tampaknya berhati hati dalam me-

ngambil keputusan. Hal ini, dikarenakan akan semakin beratnya beban menggali pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir, jika dikelola oleh Dinas Perhubungan. “Untuk itu, saya serahkan sepenuhnya kepada Sekda selaku ketua tim anggaran dan dishub selaku satker pengelola jika menurut mereka putus atau lanjut, saya setuju saja putusan itu,” ungkapnya. Sementara itu, Sekeretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam setelah melakukan pemunduran rencana pengumuman hasil evaluasi kinerja yang direncanakan akan dilaksanakan Minggu (5/1) lalu, meminta para media bersabar menunggu hasil

evaluasi di pertengahan bulan Januari 2014 ini. “Kita tunggu waktu satu minggu lagilah, kita saat mendalami hasil evaluasi, pasti kita umumkan,” katanya. Diungkapkannya, senada dengan halnya Walikota, Pemkot tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan yang justru dapat merugikan dan mengancam PAD dari retribusi parkir kedepan, “keputusannya, saya sampaikan, tunggu hasil evaluasi apakah akan di perpanjang atau tidak pihaknya masih menunggu hasil laporan tinjauan lapangan dari dinas perhubungan.” paparnya. Sementara itu, petugas pengelola parkir lapangan PT. MBP ancam akan

LBH Gugat Kejati

EDITOR/EDI

MEWASPADAI musim penghujan Walikota Herman HN Herman meminta camat dan lurah untuk melakukan pengawasan terhadap drainase guna mengurangi genangan air di Kota Bandarlampung.

Data Kematian Disdukcapil Kota Bandarlampung Tak Akurat BANDARLAMPUNG-Walikota Herman HN mengungkapkan data kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah rill jumlah penduduk Kota Bandarlampung yang meninggal dunia. Pasalnya, data kematian yang terdapat Disdukcapil hanyalah merupakan data jumlah warga bandarlampung yang tercatat dalam mengurus surat kematian. “Kita tidak bisa mengacu pada data disdukcapil, itu adanya di dinsos. Untuk itu data dinsos lah yang harus dijadikan acuan, sebab yang didisdukcapil itu hanya data yang mengurus surat kematian,” kata dia, usai rakor SKPD di Ruang Semergow, Senin Senin (6/1). Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandarlampung sedang

melakukan demo, apabila Pemkot melakukan pemutusan kerja. “wah pak saya tidak terima ini. Apalagi kalau kita sampai diganti petugas parkir lainnya. Pokoknya ini lapak kami, jangan diganggu gugat,” kata Wawan (38) petugas parkir di Pasar Tengah. Menurutnya, selaku petugas parkir, tak jarang dirinya harus bersinggungan dengan masalah kriminal. “Kalau hanya mau jadi petugas parkir gampang, itu pikir masyarakat yang pelit itu, cukup tiup pluit dapet duit. Tapi ketika motor pengguna parkir hilang apa kita juga yang tidak repot dan dimintai keterangan berbelit dengan polisi,” timpalnya. (edi)

menyelidiki penggunaan dana kematian Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandarlampung senilai Rp2,5 miliar yang berasal dari bantuan sosial tahun 2012. “Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap dana kematian yang berasal dari anggaran bansos, sejumlah bukti awal telah dikumpulkan termasuk surat kematian yang saat ini tengah diteliti oleh bidang pidana khusus,” kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro, di Bandarlampung, Senin (6/1) . Dia mengatakan dana tersebut digunakan untuk 5.000 orang yang meninggal di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran bantuan Rp500 ribu per kematian. Untuk langkah awal kejaksaan melakukan pengumpulan alat bukti berupa 5.000 surat kematian. Ia melanjutkan penyelidikan didasari

dari angka kematian yang terlalu tinggi yakni mencapai 5.000 orang. “Angka tersebut terlalu banyak untuk Kota Bandarlampung, apakah di kota ini sudah ada wabah hingga sebesar itu jumlahnya?. Menurut saya itu sudah s a n g a t t i n g g i u n t u k K o t a B a ndarlampung. Apakah dalam satu tahun benar jumlah kematian mencapai segitu,” kata dia. Terkait penggunaan dana bansos dijelaskannya, bisa saja digunakan untuk dana kematian sebab sudah masuk dalam rumusan perda yang tergabung dalam struktur APBD Kota Bandarlampung tahun anggaran 2012. “Yang jadi masalah saat ini, apakah dana tersebut benar disalurkan secara keseluruhan atau penerima hanya menerima separuh dari dana yang diberikan,” katanya.

Ia mengungkapan pihaknya tengah meneliti data yang didapat, sebab ada kuitansi pembayaran yang perlu dicek satu persatu. Penyelidikan ini diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Widi melanjutkan dalam penyelidikan ini belum bisa dipastikan kapan akan meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan, sebab akan banyak pemeriksaan yang akan dilakukan. “Kami masih melakukan pemanggilan terhadap ketua rukun tetangga dari perwakilan warga,” kata dia. Pada tahun 2013 Pemkot Bandarlampung kembali menganggarkan dana sebesar Rp3 miliar yang diperuntukkan untuk enam ribu orang meninggal. Angka kematian bertambah sebanyak seribu kematian, begitu juga dengan anggarannya.(edi)

BANDARLAMPUNG-Prihatin melihat ketidakseriusan lembaga hukum di Lampung dalam menuntaskan kasus perkara korupsi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung resmi mendaftarkan gugatan terhadap Kejati Lampung. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (6/1), atas ketidakpatuhan Kejati Lampung dalam melaksanakan putusan majelis hakim Mahkamah Agung atas eksekusi uang pengganti terhadap terpidana Andy Achmad Sampurna Jaya Rp 20,5 miliar dan Satono Rp 10,5 miliar. Direktur LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengungkapkan gugatan tersebut dilakukan LBH Bandar Lampung, karena hingga mendekati batas waktu somasi yang dilayangkan ke Kejati Lampung belum juga ditanggapi. “Sudah satu tahun Kejati Lampung tidak melaksanakan eksekusi uang pengganti yang diputuskan majelis hakim Mahkamah Agung terhadap Andy Achmad Sampurna Jaya Rp 20,5 miliar dan Satono Rp 10,5 miliar. Saya mengaku prihatin karenanya,” kata dia, seusai mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung. Dibeberkannya, gugatan tersebut disampaikan gugatan terhadap Jaksa Agung Basrief Arief sebagai tergugat satu, Kajati Lampung Momock Bambang Samiarso sebagai tergugat dua, dan Kajari Bandar Lampung Widiyantoro. “Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor perkara 01/ PDT/6/2014/PNTK,” ungkapnya. Fauzi menyayangkan pihak Kejati Lampung, yang hingga saat ini belum juga mengeksekusi harta Andy Achmad dan Satono, dengan menyita dan melelang untuk negara. Padahal, lanjutnya, Andy Achmad merupakan terpidana 12 tahun penjara atas perkara korupsi APBD Lampung Tengah Rp 28 miliar. Sedangkan Satono merupakan terpidana 15 tahun penjara atas perkara korupsi APBD Lampung Timur Rp 111 miliar. Kedua perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. “tindakan kejaksaan, bertentangan dengan tugasnya yang diberikan tugas negara, yang tertuang dalam undangundang untuk melakukan penuntutan dan pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terpidana korupsi,” pungkasnya. (edi)

PU Kota Surati Binamarga Provinsi BANDARLAMPUNG-Kembali rusak parahnya Jalan Pramuka, Kemiling setelah dilakukan perbaikan untuk kedua kalinya oleh Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung. Mengundang Dinas Pekerjaan (PU) Kota Bandarlampung beraksi keras dengan akan memberikan teguran kepada DBM untuk melakukan perbaikan ulang di ruas jalan milik provinsi yang terletak di Bandarlampung. Kepala Bidang Bina Marga Samsul, mewakili Kadis PU Bandar Lampung Ibrahim mengungkapkan, surat yang akan segera dilayangkan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dari Camat Kemiling M Andi S Nurdin, atas rusaknya Jalan Pramuka, Kemiling, pascaperbaikan jalan itu untuk kedua kalinya. “Paling lambat suratnya kita kirimkan ke Dinas Bina Marga Provinsi lusa. Saat ini masih dikonsep dan sebelumnya dilaporkan dulu ke Sek-

retaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam,” kata Kepala Bidang Bina Marga Samsul, mewakili Kadis PU Bandar Lampung Ibrahim, melalui telepon, Selasa (6/1). Surat permintaan kepada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung tersebut, kata Samsul, merupakan tindak lanjut dari surat laporan dari Camat Kemiling Andi S Nurdin No: 620/290/ V.58/2013, perihal kerusakan parah Jalan Pramuka Kemiling. “Dalam surat itu diterangkan jika kerusakan parah jalan ini banyak dikeluhkan pengguna jalan.” timpalnya. Sementara itu, rusaknya ruas jalan provinsi Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembangunan jalan yang memang kurang optimal karena keterbatasan anggaran, selain itu curah hujan juga ikut mempengaruhi. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan ruas jalan provinsi di jalan lingkar Pramuka Kecamatan Rajabasa yang baru saja dibangun

sudah rusak kembali. “Selain jumlah kendaran yang memang banyak masuk di Lampung, hujan itu juga sangat mempengaruhi jalan jadi cepat rusak, ini memang menjadi perhatian serius bagi pemerintah bagaimana kita mensiasatinya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Ali Rahman, beberapa waktu lalu. Lebih jauh disampaikannya, bahwa rusaknya jalan provinsi di lingkar Pramuka masih menjadi tanggungjawab pihak kontraktor rekanan yang melakukan pengerjaan meskipun telah selesai. “kan masih ada masa perawatan selama 3 bulan setelah pengerjaan selesai,” terangnya. Kendati demikian ada jalan Pramuka yang rusak adalah pengerjaan ditahun anggaran 2012 tidak bisa masuk dalam perawatan oleh pihak rekanan, namun akan diperbaiki melalui dinas Bina Marga Provinsi dengan anggaran perbaikan tahun 2014.(edi)

Warga Miskin Kota Jangan Takut Berobat Pemkot Jamin Pendanaan BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menjamin warga miskin yang tidak terdata dalam kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) berobat gratis. Hal tersebut, ditegaskan Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Bandarlampung dr Amran, kepada Editor, Senin (6/1). “Ya kalau mereka (warga miskin) sakit jangan takut berobatlah. Datang aja ke diskes bagi masyarakat yang belum terdata dalam Jamkesmas atau Jamkesda kita akan buatkan surat pengantarnya. Semua pengobatan gratis, termasuk tidak ada biaya satu rupiahpun untuk pembuatan surat pengantar itu,” kata dia,

mensikapi adanya warga Bandarlampung, Tazkiyah Nursabita, bayi berumur delapan bulan yang mengidap penyakit tumor ganas. Menurutnya, sikap masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya administrasi, justru telah mengakibatkan dirinya kesulitan dalam menerima fasilitas yang telah diberikan pemerintah. “Padahal yang namanya administrasi itu, mudah loh. Apalagi semua sudah digratiskan oleh Walikota, tinggal bagaimana keinginan masyarakat untuk mengu-rusnya. Memang dikira berbelit, namun nyatanya tidaklah,” timpalnya.

Sementara itu, di ruang tunggu Kantor Walikota, Jamaludin (27) dan Catur Eka (27), orangtua Tazkiyah yang ingin mengadukan nasibnya, kepada Orang Nomor Satu di Kota Tapis Berseri ini gagal melakukan pertemuan. Kepada Editor, Walikota Herman HN menyarankan agar kedua orang tua bayi berumur delapan yang mengidap tumor ganas di perut untuk berobat. “Bawa aja ke rumah sakit. Di rumah sakit kan gratis untuk warga miskin. Ya, mau apa lagi. Minta dana untuk apa,” ujarnya, usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah SKPD di Gedung Semergou.(ist/sms)


6

PROVINSI

HISWANAMIGAS

Khawatir Elpiji 12 Kg Ditinggalkan PERTAMINA menambah pasokan elpiji 3 Kg sebanyak 120 ribu perhari khusus hari libur. Hal tersebut, disampaikan Ketua Hiswana Migas Lampung, Toto Herwantoko mengatakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan gas Elpiji 3 Kg akibat dampak migrasi masyarakat terhadap lonjakan harga gas 12 Kg. “Migrasi itu wajar, saya juga kalau ada yang lebih murah kenapa harus beli yang mahal, untuk mengantisipasi itu pertamina menambah pasokan untuk gas 3 kg yang sudah dilaksanakan minggu kemarin (5/12) dengan menyalurkan 120 ribu tabung se-Lampung, kita siasati dengan menyalurkan pada hari libur libur saja sampai situasi normal, karena barang subsidi itu harus terkendali baik jumlah maupun mutunya,” ujar Toto di ruangannya, Senin (6/1) Dia menambahkan tabung 12 kg sebetulnya diperuntukkan untuk masyarakat menengah atas, namun bila ada masyarakat menengah bawah menggunakan elpiji 12 kg dan beralih ke 3 kg, alternatif sementara dengan penambahan stok itu, untuk memantau agar elpiji subsidi itu tidak disalahgunakan oleh menengah atas atau digunakan oleh Horeka (hotel dan restoran), pertamina melakukan pengawasan yang ketat, bila pangkalan atau agen terbukti melanggar akan beri sanksi PHU. “Pemantauannya bisa kita lihat dari lonjakan permintaan, agen itu punya jadwal dan alokasi setiap pangkalan, nanti kelihatan kalau cepat habis, kita pertanyakan sama dia (agen/pangkalan),” ungkap dia. (ist)

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

BPS Dituding Hambat Program JKN BANDARLAMPUNG-Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota telah menyiapkan anggaran sebesar Rp98,13 miliar, untuk premi dan peserta bantuan untuk pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengungkapkan, penganggaran dana tersebut, dilakukan sebagai bentuk dukungan pemprov dan Kabupaten/ Kota dalam mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Pemerintah ini kan banyak program, tapi tetap kita dukung, program

jamkesmas dan jamkesda diganti JKN, dananya kita siapakan sampai dua tahun kedepan, saat ini ada Rp 98,13 miliar,” ujarnya, Senin (6/1) di Balai Keratun, acara breafing bulanan pemprov Lampung. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr. Reihana Mkes mengatakan, pihaknya terus menyiapkan kebutuhan program JKN yakni dengan menyiapkan sumberdaya manusia (SDM). Terkait pendaftaran JKN, Reihana menjelaskan bahwa masyarakat bisa langsung mendatangi kantor BPJS terdekat yang tersebar di kabupaten/

kota. “Bawa KTP, Kartu keluarga (KK) langsung daftar ke kantor BPJS, terserah masyarakatkan banyak pilihanya ada kelas III Rp 25000, kelas II, 45.500 dan kelas I Rp59.500,” ung-kapnya. Pemprov Lampung bersama BPJS Lampung sendiri, lanjutnya, di Senin (6/1) secara resmi baru membuka peluncuran program JKN dilapangan Korpri. “Tahap awal ini, pemerintah pusat dan daerah akan menanggung beban premi masyarakat yang tidak mampu mengunakan dana APBN dan APBD,” paparnya. Kendati demikian, ungkap mantan kepala Dinas Kesehatan Kota Ban-

Resiko Keuangan Lampung Besar

OEDIN

Menyesal 2013 Tak Ada APBD-P GUBERNUR Lampung Sjachroedin ZP kembali menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan provinsi Lampung untuk fokus dengan program yang sudah disusun dan dijalankan dengan semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan guna menutup hutang pemprov lampung ditahun 2013 dengan melakukan percepatan APBD di Mei 2014 mendatang. “Awal tahun angaran 2014 semua SKPD harus pandaipandai dalam menjalankan tugasnya, sehingga program yang telah disusun dan terlaksanan dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dimana pengalaman pemprov lampung di tahun 2013 tidak adanya APBD P 2013 jangan lagi terulang di tahun 2014,” kata dia, saat menggelar Breafing dengan SKPD dilingkungan pemprov Lampung, di Balai Keratun, Senin (6/1). Diungkapkannya, setiap SKPD dapat bercermin dan mengevaluasi program kegiatan di tahun 2013. “Siapkan laporan dan lakukan persiapan pelaksanan APBD 2014 dengan matang,” ujarnya Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut. Menurutnya, setiap SKPD harus mematuhi peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menggunakan anggaran APBD yang bersumber dari masyarakat. Tak hanya itu, Oedin mengaku pengalaman tidak adanya APBD Perubahan 2013 yang membuat pemprov Lampung mempunyai hutang mencapai Rp 200 miliar lebih, “maka mudah-mudahan dibulan mei kita bisa buat APBD Perubahan lebih cepat untuk menutup hutang kita ditahun 2013 lalu, kalau kemaren defisit ya memang tidak ada anggarannya gimana,” katanya. Diketahui, berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Lampung bahwa hutang Provinsi Lampung senilai Rp290,34 miliar yang terdiri dari kewajiban hutang jangka pendek atas pembayaran dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota tahun anggaran 2012 dan 2013 yang tertunda pembayarannya tahun lalu sebesar Rp237,182 miliar, serta kewajiban yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2012 sejumlah Rp53,158 miliar. Dimana pada tahun 2014 APBD Lampung sebesar Rp 4,3 Triliun dengan alokasi anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya dana Rp 4,2 Trillin tersebut dipergunakan untuk belanja daerah, yakni untuk elanja tidak langsung sebesar Rp 2,1 Trilliun dan belanja langsung Rp 2,2 Triliun. (tak)

KIP

Genjot Sosialisasi KOMISI Informasi Publik (KIP) Lampung terus melakukan upaya sosialisasi kepada lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai politik (parpol) dan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya informasi publik dalam pembangunan menjadi sebuah kebutuhan. Ketua KI Lampung Juniardi mengatakan tahun 2014 pembangunan suatu daerah harus sudah mengacu pada keterbukaan informasi publik, sebagai bukti dalam pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan bersih. “Sudah hampir 13 kab/kota yang kita kunjungi dalam mensosialisasikan UU nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukan infomasi publik, dan tahun 2014 ini kita masih terus lakukan dengan melihat sejauh mana pelaksanaannya,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (6/1). Menurutnya, pemahaman atas UU KI dapat dilihat dari beberapa indikator seperti laporan BPK Lampung tentang kasus penyelesaian laporan administrasi keuangan pemprov maupun pemkab. Selain itu, lanjutnya, laporan BPK tentang keuangan, kasus korupsi oleh pejabat birokrasi dan maraknya aksi demo dari LSM maupun masyarakat atas kurang terbukanya pemerintah, dinilai hanya sekedar menjadi angin lalu, tanpa tindak lanjut perbaikan. Sementara itu, lanjut mantan jurnalis ini, kewajiban pemerintah untuk tidak mempublis informasi publik hanyalah pada data yang bersifat rahasia negara yang akan membahayakan dan menyebabkan perpecahan negara. “Ada informasi yang memang wajib lembaga pemerintah berikan kepada masyarakat, misalnya Daftar pengguna anggaran (DPA), (RKA). Tapi ada yang memang tidak bisa di publis kepada masyarakat karena itu sifatnya rahasai negara/pemerintah,” pungkasnya. Untuk diketahui, di tahun 2013 KI telah melakukan sosialisasi keterbukan infomrasi, yakni Pesawaran 27 Agustus, Lampung Tengah 28 Agustus, Bandarlampung 2 September, Pringsewu 10 September, Waykanan 12 September, Metro 18 November, Lampung Timur 19 November, Tanggamus 20 November 2013, Lampung Selatan 21 November 2013, Lampung Utara 22 November. Lalu Pesisir Barat 25 November, Lampung Barat 27 November, Tulang Bawang Barat 2 Desember, Tulangbawang 4 Desember, Mesuji 5 Desember. Dan 15 Desember 2013 -Januari 2014 Monev SKPD Pemprov. “Di awal tahun ini, akan dilaksanakan kembali di Tulangbawan, Pesawaran dan Pringsewu,” pungkasnya.(tak)

darlampung ini, masih terdapat berbagi kendala dilapangan terkait program JKN yang mengakomodir masyarakat yang tidak mampu. Hal ini lantaran Badan Pusat Statistik Lampung (BPS) mengeluarkan data penduduk di Lampung tidak sesuai dengan jumlah penduduk saat ini. “jumlah masyarakat lampung sebanyak kurang lebih 7 juta jiwa, sedangkan data real dari tingkat kab/kota realnya kurang lebih 10 juta, itu membuat masalah buat kita, kita sudah sampaiakan kepada BPJS regional Palembang untuk mengunakan data baru yakni dari Kab/ kota.” beber-nya.(tak)

EDITOR/IST

KEPALA Diskes Lampung dr Reihana M.Kes memberikan keterangan tidak akuratnya data penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Lampung (BPS)>

Kemendagri Siapkan Desk Pengaduan e-KTP MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemberlakukan efektif kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) secara nasional mundur dari rencana semula 1 Januari 2014, karena banyak warga belum merekam data kependudukan dan memiliki fisik e-KTP. “Ini sebenarnya banyak yang belum (merekam). Kalau berlaku, sudah mulai berlaku. Tetapi efektif 100 persen (secara nasional) itu bisa kita geser tanggalnya,” kata Gamawan di Jakarta, Senin (6/1). Dia mengatakan banyaknya warga yang belum merekam itu disebabkan masih enggan mendatangi kantor kecamatan, selain itu juga ada warga yang tinggal di pedalaman sehingga sulit dijangkau petugas pencatatan. “Ada warga yang sudah memiliki KTP seumur hidup dan berpikir tidak perlu membuat KTP elektronik lagi karena sudah berlaku seumur hidup. Itu kan sebenarnya mereka sendiri, maka kami imbau merekamlah yang belum merekam,” tambah Gamawan. Meskipun belum efektif secara

nasional, e-KTP sudah dapat digunakan untuk keperluan instansi atau lembaga pelayanan publik dan program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Target perekaman data e-KTP telah mencapai 175 penduduk, namun hingga awal 2014 masih banyak warga yang sudah merekam data kependudukan namun belum menerima fisik kartu e-KTP. Terkait akan hal itu, Mendagri meminta aparat di daerah untuk aktif mencari keberadaan fisik e-KTP warga tersebut. Dia mengatakan keberadaan fisik eKTP yang belum diterima warga tersebut kemungkinan besar terselip di kecamatan lain, karena Pusat sudah mendistribusikan semua e-KTP ke daerah. “Semua yang sudah merekam itu akan kami periksa lagi, sehingga akan ketahuan dimana (e-KTP) itu,” ujarnya. Sementara itu, dibenarkannya banyak aparat di daerah yang belum membagikan kartu tanda penduduk

elektronik (e-KTP) yang sudah dicetak kepada masyarakat. Untuk itu Kemendagri akan membuat desk pengaduan e-KTP. “Saya menemukan banyak yang belum membagikan (eKTP) di daerah. Karena itu, kami akan membuat desk pengaduan,” ujar Gamawan. Dia mengatakan, pihaknya telah menyerahkan seluruh e-KTP yang sudah dicetak. Artinya, jika masih ada warga yang belum menerima, sebaiknya mereka melakukan pengecekan ke aparat daerah setempat. “Kalau yang belum dapat fisik KTP elektronik, ya mestinya dicek di daerah masing-masing, karena kami sudah mengirim ke daerah. Yang belum menerima itu, saya curigai tertahan di daerah sendiri, karena kami kan sudah mengirim semua yang sudah dicetak itu ke daerah,” ujar Gamawan. Dia mengatakan, sejak 1 Januari 2014 lalu, pemda telah diberi tanggung jawab untuk mencetak e-KTP. Sebelumnya, pencetakan e-KTP dilakukan terpusat di Kemendagri, Jakarta.(nas)

BANDARLAMPUNG-Industri keuangan telah berkembang pesat dengan berbagai macam produk dan layanan, sehingga mutlak diperlukan pengaturan dan pengawasannya dengan lebih baik dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur Lampung MS Joko Umar Said, Senin (6/1) pada peresmian Kantor OJK Provinsi Lampung di Bandarlampung. “Industri keuangan dapat diibaratkan sebagai ‘pelumas’ untuk melancarkan roda perekonomian yang pada akhirnya berkontribusi positif pada kemajuan pembangunan,” kata dia, dalam sambutannya. Menurutnya, Kantor OJK Lampung diperlukan dalam rangka menjawab kebutuhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri keuangan yang lebih baik dan terintegrasi. Pemerintah lanjutnya, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tersebut telah mengamanatkan kepada para pemangku kepentingan untuk mendirikan suatu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Wagub mengungkapkan dengan keberadaan industri keuangan yang beragam, terdiri atas bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank perkreditan rakyat syariah, asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Provinsi Lampung memiliki potensi maupun risiko keuangan yang perlu diawasi dan ditangani dengan baik serta hati-hati. “Berbagai tantangan ekonomi yang dapat memicu potensi ancaman krisis pada industri keuangan hendaknya dapat diminimalkan dengan keberadaan lembaga otoritas independen ini,” timpalnya. Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, memiliki kepentingan dan perhatian yang besar terhadap kegiatan industri keuangan agar dapat berjalan dengan baik, khususnya terhadap ketersediaan akses keuangan, keamanan dana masyarakat dan peran serta dalam mendukung program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap dengan berdirinya lembaga baru ini, akan melengkapi dan memperkuat sinergisitas antar lembaga dalam mendukung programprogram pemerintah daerah,” pungkasnya. (tak)

Harga Elpiji Turun, Rugi Resiko Pengecer

BANDARLAMPUNG-Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan bahwa kenaikan elpiji 12 kilogram merupakan kewenangan Pertamina dan pemerintah pusat. Oedin, sapaan akrabnya, justru mempertanyakan mengapa Menteri ESDM Jero Wacik tidak mengetahui kenaikan harga elpiji itu. “Masak Menteri ESDM nggak tahu kalau Pertamina naikin harga elpiji.

Kan aneh itu,” ujar Oedin seusai brifing dengan pejabat eselon II dan III di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Pemprov Lampung, Senin (6/1). Sementara itu, Menteri ESDM RI, Jero Wacik menegaskan kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg merupakan wewenang PT Pertamina (Persero). Pemerintah menilai kebijakan ini sama halnya dengan BBM Pertamax yang bisa dinaikkan kapan saja oleh

perusahaan. “Dengan kata lain tindakan Pertamina dalam menaikkan harga elpiji 12 kg tidak harus menunggu persetujuan pemerintah. Pertamina bebas menaikkan harga produk nonsubsidi tersebut,” tuturnya. Menurutnya, elpiji 12 kg masuk kategori nonsubsidi, sehingga menjadi kewenangan korporat. Lain halnya dengan elpiji 3 kg jika mau dinaikkan harus dilaporkan terdahulu ke pemerintah atau DPR. Jero mengatakan, keputusan lebih lanjut mengenai kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina. Lain halnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan terlihat bersemangat saat menyampaikan penurunan harga epliji kemasan 12 kilogram dari Rp 3959 per kilogram menjadi Rp 1000 per kilogram tanpa berbasa-basi. Hal itu dilakukan Dahlan saat menggelar konferensi pers bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Saya langsung saja. Pemegang saham memutuskan rapat kenaikan yang tiga ribu lima ratus dianggap terlalu tingi. Kenaikannnya seribu rupiah saja,” kata Dahlan. Sementara, sejak harga dipastikan naik pada 1 Januari 2014 lalu, para pengecer sudah terlanjur membeli elpiji 12 kg dengan harga yang tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Hiswanamigas Lampung Toto Herwantoko mengatakan, hal tersebut sudah merupakan risiko pedagang. Lagipula, kata dia, tidak bisa juga barang yang sudah dibeli dikembalikan lagi. “Ya, sudah jadi risiko pedagang itu. Kalau mereka sudah beli dengan harga tinggi, ya, sudah risiko. Toh, agenagen juga kan beli dari Pertamina dengan harga yang sudah naik itu,” ujar Toto melalui sambungan telepon, Senin (6/1). Seperti diberitakan, harga gas elpiji 12 kilogram mengalami kenaikan pada 1 Januari ini. Di Jakarta, gas elpiji 12 kilogram yang sebelumnya seharga Rp 78.000 melonjak drastis menjadi Rp 138.000. Kenaikan mencapai 68 persen. Akibatnya, beberapa masyarakat beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram yang disubdisi pemerintah. Banyaknya masyarakat yang beralih ini membuat tabung gas elpiji 3 kilogram semakin sulit ditemukan di pasar. Pertamina berdalih pihaknya terpaksa menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebagai akibat dari bisnis yang terus merugi. Untuk tahun 2013 saja, Pertamina mengklaim merugi sampai sekitar Rp 7 triliun. Kerugian ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang akhirnya ditindaklanjuti Pertamina dengan menaikan harga gas non-subsidi tersebut.(tak)


7

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

15 RIBU SEKOLAH

Ditargetkan Isi PDSS SNMPTN 2014 PANITIA Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menargetkan sekira 15 ribu SMA dan sederajat di Indonesia melakukan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Sekadar diketahui, pengisian PDSS sebagai tahapan awal SNMPTN 2014 telah dibuka per hari ini Senin, 6 Januari 2014 sampai 6 Maret 2014. Pengisian pun dilakukan langsung ke laman PDSS di https:// pdss.snmptn.ac.id/. “Tahun ajaran 2012/2013 tercatat 12 ribu sekolah terdaftar di PDSS. Tahun ini kita menargetkan menjadi 15 ribu sekolah,” harap Ketua Panitia SNMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia, seperti dikutip dari laman Unpad, Senin (6/1). Pengisian PDSS kali ini merupakan pengisian kedua sejak diterapkan pertama kalinya pada 2013 lalu. Disampaikan Ganjar, bagi sekolah yang telah mengisi PDSS sebelumnya dapat kembali mengisi dengan memasukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan password untuk mengakses laman. Pengisian PDSS dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah. Adapun untuk tahun ini, pengisian PDSS meliputi nilai prestasi akademik seluruh siswa dari semester I sampai semester VI serta catatan prestasi lainnya. Setelah pengisian PDSS oleh pihak sekolah, siswa langsung memverifikasi data tersebut hingga 6 Maret 2014. “Apabila sekolah tidak mengisi PDSS, maka siswa sekolah tersebut tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi SNMPTN 2014. Ini juga termasuk sekolah-sekolah yang di-blacklist karena melakukan kecurangan,” tutup dia. Sekolah yang tidak mengisi PDSS, maka siswa sekolah yang bersangkutan tidak bisa mendaftar dan mengikuti SNMPTN 2014. “Ini juga termasuk dengan sekolahsekolah yang diblacklist karena melakukan kecurangan,” tegas Ketua Panitia SNMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia. Kendati demikian, pihak panitia SNMPTN mengaku akan membuka ruang bagi sekolah-sekolah yang diblokir sistemnya untuk melakukan klarifikasi. Pihak sekolah pun bisa langsung menghubungi tim panitia penyelenggara yakni Universitas Padjadjaran (Unpad). “Jika memang tidak bisa masuk ke sistem, bisa langsung hubungi Unpad selaku panitia penyelenggara. Kita akan melakukan klarifikasi dan jika lolos maka pemblokiran akan dibuka,” jelas Prof. Ganjar. Dirinya pun berharap jika semua sekolah segera mengisikan PDSS. Panitia pun telah siaga dengan membuka layanan call center SNMPTN 2014. Layanan ini dapat dihubungi di 08041450450. Di sisi lain, tambah Prof. Ganjar, dengan adanya kemudahan di dalam pengisian PDSS, setiap sekolah di penjuru Indonesia dapat mengisi PDSS sehingga siswanya bisa mengikuti SNMPTN 2014. (*/mar)

KKP Gandeng Unila Eksplorasi Pulau Sumatera BANDARLAMPUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Lembaga Penelitian Universitas Lampung (Lemlit Unila) untuk menggarap dan mengembangkan daerah di ujung timur Pulau Sumatera. “Eksplorasi tersebut dilakukan terkait masih rendahnya penanganan daerah pesisir maupun pulau terluar di Lampung,” ujar Ketua Lemlit Unila Admi Syarif, Sein (6/1). Ia mengatakan, Unila ditunjuk sebagai lembaga partner atas dasar keberhasilan mengeksplorasi hutan mangrove di Lampung Timur seluas 1.000 hektare. Ke depan, Unila akan memfokuskan diri pada penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah

pesisir dan pulau terluar. Dengan mengeksplorasi wilayah tersebut, menurutnya akan mampu memberdayakan masyarakat sekitar sehingga dapat menaikkan derajat hidup masyarakat. “Kegiatan ini bisa memberi nilai tambah masyarakat. Sebab, kami akan memberi pelatihan dan pengabdian, sehingga wawasan makin bertambah baik. Mereka dapat mengelola lahannya dengan baik dan hasilnya memiliki harga jual yang tinggi,” kata dia. Untuk mewujudkan kerja sama tersebut, pihaknya akan melibatkan semua fakultas. Akan tetapi untuk tahap awal, Fakultas Hukum (FH)

yang akan turun terlebih dulu. Saat ini FH Unila tengah menyusun peraturan desa (perdes) setempat sebagai payung hukum yang mengakomodasi kehidupan masyarakat. Kemudian kerja sama akan dilanjutkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) dan Fakultas Pertanian (FP). Yakni dengan memberikan pemberdayaan pendidikan dan olah tanah. Selain itu, peran para peneliti dari mahasiswa Universitas Sriwijaya di Jepang dan Center for Internasional Foresty Research (Clifor) yakni lembaga riset center dari beberapa negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sedang bekerja

Buku Materi Iklim Dianggarkan APBD 2014

EDITOR/DOK

Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMP berlansung secara hikmat, mengingat Senin (6/1) merupakan hari pertama masuk sekolah.

Kurikulum 2013 Diterapkan Tahun Pelajaran 2014 KEPALA Unit Implementasi Kurikulum Kemendikbud Tjipto Sumadi memastikan kurikulum 2013 akan diterapkan 100 persen pada tahun pelajaran 2014, mulai jenjang SD kelas I, II, IV, dan V, SMP kelas VII dan VIII, serta SMA dan SMK kelas X dan XI. “Jumlah sekolah sasaran pada pelaksanaan kurikulum baru pada tahun ajaran 2014 nanti sekitar 280 ribu sekolah dengan 31 juta siswa. Terkait hal ini, sekitar 1,3 juta orang guru, baik dari SD maupun SMA, akan kami latih. Materi sedang kami siapkan,” ujar dia, Senin (6/1). Mekanisme pelatihan guru tersebut, kata dia, meliputi narasumber nasional (NS) yang terdiri 1.557 guru dan 912 kepala sekolah dan pengawas sekolah. NS akan melatih instruktur nasional (IN), yang terdiri 33.106 guru, 11.234 kepala sekolah, dan 2.306 pengawas sekolah.

sama juga dilibatkan. “Salah satu agenda menanam mangrove massal di sana,” paparnya. Sebelumnya, ia merilis Lampung memiliki perairan laut seluas 24,820 km persegi atau 41,2 persen wilayah Provinsi Lampung, panjang garis pantai 1.105 km. Dengan 130 buah pulau pesisir maupun terluar bisa menjadi tempat obervasi, pendayagunaan, hingga objek wisata. Untuk argowisata terus di lakukan, jadi pesisir tidak hanya pulau yang sedikit atau tanpa tuan, juga ramai wisatawan. “Itu membuat potensi pulau pesisir dan terluar kita dikenal banyak orang,” urainya. (*/mar)

“Selanjutnya, IN akan melatih guru sasaran sebanyak 1,107.129 guru, termasuk kepala sekolah berjumlah 158.997 orang dan pengawas sekolah berjumlah 20.497 orang,” ujar dia. Tjipto menjelaskan peserta terbaik pelatihan ini akan menjadi guru pendamping. “Fungsi guru pendamping sangat membantu guru sasaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Guru pendamping akan ditentukan setelah pelatihan, tetapi proyeksi jumlahnya sudah disiapkan oleh direktorat terkait,” ujar dia. Ia menambahkan tugas guru pendamping juga mendampingi guru yang saat pelatihan masih kurang memahami isi pesan model pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013. Terkait anggaran implementasi kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru,

Sekretaris Balitbang Kemendikbud Dadang Sudiyarto mengemukakan Kemendikbud telah menyiapkan anggaran untuk implementasi kurikulum 2013 terkait penyiapan naskah buku, penggandaan, dan distribusi buku semester I melalui dana BOS. “Selain itu, pendanaan juga dialokasikan guna memberikan pelatihan instruktur nasional dan sebagian guru sasaran, serta penyiapan materi dan bimbingan teknis pendampingan dan monitoring dan evaluasi,” ujar dia. Sementara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, ujar dia, bersama-sama akan menyiapkan dukungan anggaran untuk penggandaan dan distribusi buku semester II sampai ke sekolah. Dukungan anggaran ini ditujukan kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI. “Penyiapan anggaran ini berlaku bagi pemerintah

kabupaten/kota yang tidak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan.” Kesepakatan lainnya, kata Dadang, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama-sama menyiapkan dukungan anggaran peningkatan kapasitas guru berupa pelatihan guru sasaran kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI. Berikutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bersama-sama menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di tingkat sekolah. “Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjuti implikasi penerapan kurikulum 2013, antara lain tentang muatan lokal, kepramukaan, dan peminatan,” ujar dia. (*/mar)

BANDARLAMPUNG - Program inisiasi Universitas Lampung (Unila) terkait adaptasi perubahan iklim makin mendapat perhatian khusus pemerintah kota Bandarlampung. Di antaranya dengan dianggarkannya pencetakan buku materi kurikulum iklim melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 senilai Rp400 juta. Koordinator Program Peningkatan Kapasitas Guru dan Siswa terhadap Perubahan Iklim Kota Bandarlampung Maulana Mukhlis mengatakan, selama dua tahun pencetakan buku telah dilakukan Unila bersama Mercy Corps. “Pencetakan sebanyak 7.500 eksemplar dibagikan gratis kepada sekitar 38 guru dan 1.853 siswa yang terlibat. Ke depan, pencetakan buku tidak hanya didukung dana APBD tetapi diupayakan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian diharapkan setiap siswa memiliki buku penunjang,” ujarnya, Senin (6/1). Dosen FISIP Unila ini menerangkan, buku materi perubahan iklim bukan buku khusus melainkan materi yang berisi beberapa mata pelajaran SD maupun SMP. Dalam buku tersebut disisipkan beberapa materi perubahan iklim yang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD) masing-masing pelajaran. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Bandarlampung Tatang Setiadi menambahkan, penganggaran pencetakan buku kurikulum iklim dilakukan untuk mendukung rencana Dinas Pendidikan Kota Bandarlampung mereplikasi atau menerapkan materi perubahan iklim di seluruh SD dan SMP di Bandarlampung. Program ini, kata dia, telah diuji coba secara matang selama dua tahun pada empat sekolah. Yakni SDN 1 Karangmaritim, SDN 1 Langkapura, SMPN 27, dan SMPN 7 Bandarlampung. “Memasuki tahun ketiga, tepatnya ajaran baru mendatang akan kami terapkan di seluruh sekolah,” ujar Tatang. Ia menyatakan, program inisiasi Unila bersama Mercy Corps dalam program Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) ini tergolong sukses. Dengan terpilihnya dua sekolah uji coba, yakni SMPN 7 dan SDN 1 Langkapura sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kota Bandarlampung 2013. (*/mar)


8

LAMBAR - PESAWARAN - PRINGSEWU - TANGGAMUS - PESISIR BARAT ELPIJI

Kenaikan Harga Beratkan Ibu-Ibu KENAIKAN gas elpiji berat 12 Kg memberatkan ibu-ibu rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Pasalnya, sebelumnya gas elpiji berat 12 Kg seharga Rp85 hingga 90 ribu/tabung, kini mencapai Rp140 hingga Rp150 ribu/ tabung. Hal tersebut akibat dampak dari kenaikan elpiji 12 kg juga terjadi di Tanggamus. Dimana, harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp85-90 ribu/tabung, kini mencapai Rp 140150 ribu/tabung. Hal ini diungkapkan oleh seorang konsumen, akhmad yang merasa terbebani dengan kenaikan elpiji 12 kg. “Kenaikan tersebut, mulai dari awal Januari 2014. Dan tentunya dengan kenaikan harga elpiji ini, kita sebagai konsumen merasa sangat terbebani. Namun tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Akhmad, warga Baros, Kotaagung, Senin (6/1). Sementara itu, pedagang pengecer elpiji di Jalan Samudra Kotaagung, Rudi mengakui naiknya harga gas elpiji 12 kg di mana kenaikan terhitung sejak 1 Januari 2014. “Jangankan pembeli, kami penjualpun kaget ketika membeli ke distributor dengan harga sekitar Rp130.000/tabung,” kata Rudi. Akibat elpiji 12 kg naik, lanjutnya, banyak pengguna gas 12 kg beralih menggunakan gas ukuran 3 kg. Memang harga elpiji 3 kg sendiri tidak naik, masih sekitar Rp18.000/ tabung. “Persediaannya pun cukup, sehingga banyak pengguna tabung gas 12 kg, beralih menggunakan tabun 3 kg,” jelasnya (ham)

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

Jalan Penghubung Kabupaten Rusak Parah

PRINGSEWU - Kondisi ruas jalan yang menghubungkan kabupaten Pringsewu-Pesawaran cukup parah. Selain badan jalan banyak yang rusak dan berlubang, setiap kali diguyur hujan, badan jalan akan digenangi air dan sepintas menyerupai kubangan kerbau. Kondisi ini seperti yang terjadi di ruas jalan mulai dari Pekon Wonosari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menuju Desa Sidodadi,

Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Pantauan Editor di lapangan, tidak sedikit pengendara roda dua berusaha ekstra hati-hati untuk bisa menghindari percikan air dan roda kendaraan terjebak pada lubang badan jalan. Hal ini juga yang dikeluhkan warga setempat, Nur Yahya Anwar. Ia berharap, akses jalan penghubung antar kabupaten itu bisa diperbaiki

sehingga akan lebih memudahkan moda transportasi. “Jalannya rusak mas. Selain itu juga dipenuhi air, karna badan jalannya berlubang,” ucapnya, Senin (06/1). Anwar berharap, pemerintah daerah bisa berkoordinasi guna memperbaiki jalan yang ada. “Karena, banyak juga warga sini yang memanfaatkan jalan itu di setiap harinya. Termasuk, warga dari Desa Sidodadi juga melintasi jalan itu saat

Empat Kecamatan Gelar Sertijab

PEMKAB PRINGSEWU

Ajak Bergotong Royong PEMERINTAH Kabupaten Pringsewu mengajak masyarakat berpartisipasi untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Upaya tersebut, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pringsewu Yanuar Haryanto, sebagai langkah menangani banjir. “Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan salah satu penanganan kedaruratan dalam menangani banjir. Hal ini sebagaimana hasil rapat yang dipimpin Bupati Pringsewu Sujadi Saddat, Senin tadi di kantor pemda baru,” papar Yanuar, Senin (6/1) sore. Menurut Yanuar, rapat tersebut dihadiri oleh Asisten 2, dan kepala satker terkait diantaranya BPBD, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas PU, Dinas Pasar, Bagian Perizinan dan Bagian Keuangan. Dalam rapat itu, tambah Yanuar, disimpulkan bahwa penyebab banjir yakni penyempitan, penyumbatan, dan pendangkalan drainase/siring. “Rapat juga membahas upaya yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, kemudian juga penanganan kedaruratan diantaranya mengajak masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan dan adanya action dari pemerintah,” paparnya. (jon/mar)

Terima Hibah Kendaraan dari Kemensos PEMERINTAH Daerah Kabupaten Pringsewu menerima bantuan hibah kendaraan operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dari Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut untuk menunjang kinerja dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien, Senin (6/1). Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan LK3 merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. “Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain dalam hal pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif,” katanya. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, kata Hi.Sujadi, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. “Saya berharap adanya kendaraan bagi penunjang kegitan oprasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Peringsewu sebagai sarana transportasi, tentunya akan lebih meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal, efektif, dan lebih baik, dalam rangka mewujudkan keluarga sejatera di Bumi Jejama Secancanan Pringsewu Bersenyum Manis, yakni Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman, Unggul, Maju dan Mandiri, serta Aman dan Agamis, “ harapnya. (jon/mar)

mereka ada keperluan ke gadingrejo,” tambahnya. Ungkapan senada disampaikan Hendri, warga Pekon Wonosari lainnya yang berharap, kerusakan jalan bisa segera diperbaiki. “Kalau terus didiamkan begitu, justru badan jalan akan semakin rusak. Apalagi, jalan ini juga selama ini dimanfaatkan siswa saat mereka hendak menuju SMAN 2 Gadingrejo,” pungkasnya. (jon/mar)

EDITOR/HUM

KETUA TP-PKK Pringsewu Ny.Hj.Nurrohmah Sujadi didampingi Sekkab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi menyerahkan bantuan berupa mesin jahit dan obras kepada sejumlah kelompok pengrajin di Desa Siliwangi dan Desa Gemahripah. Penyerahan dilakukan di halaman pendopo pemkab setempat.

Belum Miliki Lembaga Konsultasi Hukum TANGGAMUS - Pemkab Tanggamus hingga saat ini belum memiliki lembaga konsultasi bantuan hukum bagi pegawai yang tersangkut dengan masalah. Sementara kondisi yang ada saat ini wadah tersebut dinilai penting mengingat tak jarang pegawai di lingkup pemkab setempat yang bersinggungan dengan hukum. Kasubag umum dan kerjasama dari kantor korp pegawai RI (Korpri) Sekretariat Pemkab Tanggamus Syai-

fuddin mengatakan, bahwa saat ini Pemkab Tanggamus belum memiliki lambaga konsultasi bantuan hukum bagi pegawai. “Kami memang pernah merencanakan untuk merealisasikan wadah itu, tapi mengingat anggaran pada akhirnya lembaga hukum khusus PNS ini jadi sangat sulit di bentuk. Wadah ini dinilai sangat penting, serta setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum,”

katanya, Senin (6/1). Melalui lembaga ini bisa diterapkan pelatihan pemahaman tentang tatanan hukum yang belaku dan akan ada pengacara. “Disini bidang itu sudah ada draf aturannya, cuma memang wadahnya saja yang belum terbentuk. Untuk itulah kami akan mencoba berkonsultasi dengan pihak-pihak lain dan lembaga hukum untuk mendongkrak dalam membentuk lembaga bantuan hukum PNS ini,” kata dia. (*/mar)

Bupati Intruksikan Jum’at Bersih PESAWARAN - Bupati Pesawaran Aries Sandi, DP, SH, MH., mengintruksikan Jum’at bersih, mendapat respon positif mulai dari unsur pemerintah desa hingga kabupaten. Hal ini seperti yang terlihat di Desa Waylayap, Kecamatan Gedongtataan yang terus aktif menjaga kebersihan yang juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan pembangunan. Menurut Kepala Desa Waylayap Zainudin, setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk membangun dan memajukan desa, masyarakat Desa Waylayap dan aparatur pemerintahan desa setempat selalu mengadakan gotong-royong. Hal tersebut juga sesuai dengan intruksi langsung dari Bupati Pesawaran. “Dalam membangun dan membenahi sarana dan prasarana yang ada di desa, kami selalu mengadakan

gotong-royong bersama masyarakat, seperti yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu di Dusun Cempaka,” kata Zainudin. Zainudin menjelaskan, pada 2014 mendatang dirinya memprogramkan akan membuka jalan penghubung antar desa/tembus ke Pemkab Pesawaran sepanjang 1km yakni dari Dusun Cempaka ke arah perkantoran Pemkab setempat. “Ini merupakan hasil rapat kordinasi desa, maka kita bergotong royong bersama aparat desa dan masyarakat setempat membuka jalan baru,” paparnya. Zainudin mengimbau kepada masyarakat Desa Waylayap agar bisa selalu menerapkan kegiatan gotongroyong dilingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal tersebut harus dilakukan guna meningkatkan kebersamaan antar warga yang juga bisa lebih meningkatkan tali sillaturahmi

yang semakin baik. “Budaya gotong-royong ini harus terus kita terapkan, sehingga rasa kebersamaan dan saling membantu antar warga bisa terus tercipta,” tandasnya. Hal senada juga disampaikan Inanu warga setempat yang secara otomatis ikut mendukung program gotong royong yang dilaksanakan di desanya sebagai bentuk pencegan sekaligus pemberantasan penyakit yang disebabkan oleh kotornya lingkungan setempat. Dengan demikian, dia berharap agar kegiatan tersebut dapat terus digalakan dan menjadi contoh untuk desa-desa yang lainnya. “Warga setempat selalu mendukung hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kebersihan menjadi salah satu faktor terwujudnya masyarakat yang sehat,” tandasnya. (rus/med)

PESAWARAN - Sebanyak empat kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran masing-masing Waykhilau, Kedondong, Waylima dan Negerikaton secara bergiliran selama empat hari yang diawali mulai kemarin, (6/1) melaksakan serahterima jabatan (Sertijab) sebagai camat baru diwilayah itu. Kegiatan sertijab dimulai di Kecamatan Waykhilau ini, dalam sambu-atan Bupati Pesawaran Aries Sandi, DP, SH, MH., mengatakan sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari sebuah pelantikan. “Pelantikan sudah saya lakukan pada 27 Desember 2013 yang lalu. Pengarahanpun telah saya sampaikan pada saat itu. Saya yakin saudara masih ingat apa yang saya sampaikan dan apa yang harus sau-dara lakukan,” katanya. Bupati menegaskan untuk segera laksanakan orientasi internal dan external. dengan cara beradaptasi (penyesuaian) diri yang diawali dalam lingkungan kantor. “Kenali personil saudara, ketahui asset yang ada dan periksa administrasi. Setelah itu lakukan konsolidasi (pemantapan) dengan menggelar rapat staf,” imbuhnya. Selain itu, dia juga meminta untuk melakukan orientasi eksternal. atau orientasi yang disebut orientasi lapangan. “Mulailah kanali dan dekati unsur pimpinan kecamatan yakni Danramil dan Polsek. Kemudian instansi vertikal dan terkait serta tokohtokoh. Lalu lakukan konsolidasi (pemantapan). Ini modal besar saudara untuk melangkah melakukan pekerjaan dilapangan. Lebih lanjut kenali aparat desa dan perangkatnya yang ada di wilayah suadara. Lakukan invertarisasi asset yang dimiliki masing-masing desa dan tertibkan administrasinya. Lalu lakukan rapat koordinasi 1 (satu) bulan sekali,” pesanya. “Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bupati Pesawaran mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada A. Razak, S.Sos. atas pengabdiannya selama bertugas sebagai Camat Way Khilau. Saya juga mengucapkan selamat bertugas kepada Sdr. Muntasir,SP.,MM. yang telah diamanahkan menjadi Camat Way Khilau yang baru,” harapnya. Adapun beberapa pesan yang disampaikan kepada camat baru diantaranya untuk dapat berdomisili di wilayah Kecamatan. Segera lakukan konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran uspika, kepala desa serta unsur dinas/instansi kecamatan, melakukan optimalisasi penagihan PBB khususnya sektor perdesaan dan perkotaan demikian juga bagi para Kepala Desa, dan meminta agar camat dapat mendorong dan membantu memfasilitasi kegiatan PKK di Wilayah masing-masing. (rus/med)

BKD Tempatkan Guru di Daerah Terpencil TANGGAMUS - Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Tanggamus bakal menempatkan 40 guru hasil rekrutmen CPNS 2013 ke daerah terpencil. “Perioritasnya memang ke daerah terpencil, kalau untuk lingkup kecamatan belum tahu,” kata Barmawi Harun, Kepala BKD Tanggamus, Senin (6/1/2014). Ia menambahkan, selain daerah terpencil diperioritaskan juga untuk sekolah baru, baik itu SD, SMP dan setingkat SMA. Hal ini menanggapi imbauan DPRD Tanggamus agar guru-guru baru ditempatkan ke

daerah-daerah terpencil untuk mengatasi masalah kekurangan guru. Menurut Barmawi Harun, Kepala BKD Tanggamus, untuk selanjutnya berkas guru tersebut akan dibawa ke BKN. “Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP), didasari persyaratan yang diserahkan,” kata Barmawi, Senin (6/1/2014). Ia menambahkan, dengan genapnya para CPNS yang daftar ulang nantinya tidak akan ada pengganti dari hasil rekrutmen

2013. “Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan pendidikan di daerah terpencil dengan memberdayakan sarjana pendidikan dalam rangka pembekalan calon pendidik profesional,” kata dia. Guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil tersebut nantinya akan diberikan beberapa kemudahan, misalnya mendapatkan beasiswa untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan catatan, guru tersebut minimal harus sudah mengajar

selama setahun di daerah terpencil. Selama mengajar di pelosok, tenaga pendidik akan menerima biaya hidup Rp 2 juta per bulan. Setelah kembali dari tempat bekerja, mereka akan dapat kesempatan mengikuti PPG. Begitu lulus, mereka berhak mendapat predikat sebagai guru profesional. “Namun, jika sebelum waktunya tenaga pendidik sudah meninggalkan tugasnya, mereka akan diberi sanksi, seperti mengembalikan biaya yang telah diberikan kepadanya,” kata dia. (*/mar)


KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

Tingkat Perceraian di Lamsel Tinggi LAMSEL - Pengadilan Agama (PA) Kalianda tampaknya akan terus berbenah guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Hal ini diungkapkan Kepala Pengadilan Agama Lamsel Drs. Taufik, SH saat ditemui Koran Editor di ruangannya, Kemarin (6/1). Taufik menjelaskan, tingkat persentase perceraian di Lamsel masih cukup tinggi. Ini dapat terlihat dari jumlah perkara yang masuk di PA Kalianda, "Untuk tahun 2013 tercatat 957 perkara gugatan cerai yang masuk ke kami, rinciannya sisa perkara tahun 2012 sebanyak 132 perkara, sisanya 957 perkara tahun 2013 ini. Sedangkan perkara yang terselesaikan pada tahun 2013 sejumlah 890 buah, dan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2013 sejumlah 199 perkara. "Sisa perkara tahun lalu merupakan perkara yang baru masuk pada akhir tahun, sehingga kami akan lanjutkan pada tahun ini," ungkapnya. Disamping itu, banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan suami-istri. Alasan yang paling vital pada faktor ekonomi," bebernya. Dia juga memaparkan motto kerja yang dia canangkan yaitu pelayanan prima. Dengan motto tersebut diharapkan mampu memenuhi target yang cepat dan biaya ringan," paparnya. Terlebih program pusat bagi warga miskin yang akan mengajukan gugatan cerai tidak dipungut biaya apapun, asal mampu menunjukkan surat keterangan miskin yang diketahui camat," tambahnya. "Ini bukan berarti kami mendukung orang untuk bercerai lho, tapi kami memudahkan bagi kaum menengah kebawah untuk dapat mendapatkan hak-haknya apa bila sudah tidak mengalami kecocokan terhadap pasangan hidunya," guraunya. (*/mar)

9

LAMTIM - METRO - LAMTENG - LAMSEL

Pelayanan Puskes Metro Rendah METRO – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Metro dinilai masih rendah. Untuk itulah, maka komisi II DPRD Lampung Tengah (Lamteng) meminta pelayanan kesehatan di Puskesmas harus ditingkatkan. Pasalnya, puskesmas memiliki peran sangat strategis dalam pelayanan kesehatan, setelah adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Anggota Komisi II DPRD Kota Metro Nasrianto Effendi menuturkan Permenkes No. 416 Tahun 2011 pasal 1 ayat 5 menyatakan, puskesmas meru-

pakan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama atau PPK tingkat pertama. Itu meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama. “Untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama bersifat umum seperti keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya," ujarnya, Senin (6/1). Hal itu menunjukkan bahwa puskesmas merupakan tempat layanan primer di masyarakat. Layanan dasar yang di butuhkan masyarakat misalnya dokter umum dan klinik. Bah-

kan di daerah tertentu, ada puskesmas yang telah memiliki dokter spesialisnya, sehingga pelayanannya lebih optimal. Kenyataannya, dewan melihat pelayanan puskesmas yang ada di Kota Metro selama ini belum optimal. Dia mencontohkan belum dikter berpraktek di puskesmas, mereka kurang masih malas meluangkan waktu untuk bertugas di sana. "Itu dikarenakan terkendala fasilitas dokter yang tidak memadai, insentifnya kecil sehingga tidak sesuai dengan beban kerja,” tambahnya.

Selain itu di puskesmas juga minim sarana peralatan kesehatan, serta obat yang terbatas terbatas. Saat ini diketahui, tidak ada satupun puskesmas di Kota Metro yang memiliki apoteker, sehingga obat yang diberikan cenderung adalah obat-obat yang kurang bagus. "Sakit apapun, obat yang diberikan sama," tuturnya. Karenanyalah, menyebabkan peserta penerima jaminan kesehatan menyerbu RSUD Ahmad Yani. Padahal seharusnya RS adalah tempat pelayanan tingkat sekunder. Karena itu, ia

Korupsi Mantan Kepala Inspektorat Disidangkan

Dinkes Lamsel Data Peserta JKN LAMSEL - Dinas Kesehatan Lampung Selatan (Lamsel) mulai melakukan pendataan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendataan dilakukan dengan cara memasukan warga miskin yang berobat baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Namun, warga miskin tersebut belum memiliki kantor Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Jaminan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamsel Sumedi, Senin (6/1), melalui telepon selulernya. Saat ini, kata dia pemiliki kartu jamkesmas di Kabupaten Lamsel berjumlah 416.172 jiwa. Dimana, secara otomatis pemilik kartu jamkesmas adalah peserta JKN. Selain itu, untuk jumlah peserta jamkesda di Kabupaten Lamsel mencapai 20 ribu jiwa. Data inilah yang sedang di lakukan pendataan oleh Dinkes setempat. Dia menjelaskan pentingnya pelaksanaan JKN sebagai program prioritas pemerintah saat ini. “Dalam sistem JKN, perawatan kesehatan dilakukan mulai dari tingkat bawah. Yakni dari puskesmas hingga jenjang bertingkat pada rumah sakit rujukan terakhir. Tergantung dengan tingkat kondisi perawatan yang harus di lakukan,” jelasnya. Sumedi mengungkapkan, selama ini masyarakat enggan untuk berobat ke puskesmas dan lebih memilih langsung ke RSUD. Padahal saat ini untuk program JKN, sistem pelayanan berjenjang sejak dari tingkat dasar di puskesmas. “Selain pembangunan 10 puskesmas rawat inap yang ada di Lamsel, pemkab melalui Dinkes Lamsel juga nantinya mendapatkan bantuan 16 tenaga dokter baru. Rencananya para tenaga medis itu akan ditempatkan di rumah sakit serta di beberapa puskesmas nantinya. Adapun rinciannya 10 orang di rumah sakit dan 6 orang nantinya di puskesmas,” paparnya. (*/mar)

Metro Gelar Fit and Proper Test Bagi Pejabat METRO - Wali kota Metro Lukman Hakim menyatakan mengawali perbaikan kinerja PNS di 2014, Pemkot merencanakan fit and proper test bagi para pejabat. Hal tersebut guna menjawab keinginannya menjadikan tahun ini penyempurnaan pelayanan publik. Dia mengakui kinerja pegawai kerap menjadi sorotan. Karena itu, dibutuhkan pejabat yang memiliki kemampuan dan kepatutan serta memiliki intgritas dan professional. “Dibutuhkan pejabat yang juga mampu mempertangungjawabkan amanah,” ujarnya, baru-baru ini. Pasalnya, ke depan kualitas pelayanan publik harus lebih baik lagi. “Secepatnya di awal-awal tahun ini fit and proper test bisa dilaksanakan, kini sudah dalam persiapan," kata dia. Melalaui fit and proper test, diharapkan orangorang yang akan menduduki jabatan akan lebih berkualitas. Lukman Hakim mengatakan Metro ke depan membutuhkan PNS yang memiliki kompetensi dan profesional dalam jabatannya. Ia menginginkan pejabat tidak hanya berkutat pada hal yang sifatnya rutinitas, tetapi harus memiliki inovasi. Karena itu, fit and proper test perlu dilakukan agar kualitasnya bisa lebih baik lagi. “Kita butuh PNS yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam jabatannya,” ujarnya. Dia mengatakan untuk menentukan jabatan di daerahnya, selama ini selalu dilakukan melalui uji kepatutan. "Tahun ini merupakan tahun penyempurnaan. Kelemahan tahun lalu ke depan harus lebih baik,” ujarnya. Karena itu, Pemkot akan kembali melaksanankan uji kepatutan bagi pejabat. Tahun 2014 ini juga Lukman menginginkan semua program kerja bersinergi dalam rangka mewujudkan visi Metro, sehingga ia meminta seluruh satker berinovasi dalam rangka mempercepat terwujudnya visi kota tersebut. Menurutnya, berbagai upaya sudah dilaksanakan, tinggal mewujudkannya, di antaranya tahun ini anggaran sudah mencapai peruntukan yang berimbang antara belanja pegawai dan belanja publik. Lukman berharap upaya mewujudkan kesejahteraan bisa terus mengalami penyempurnaan, yakni dengan terus dilakukan peningkatan peruntukan anggaran prorakyat. (rud)

meminta Pemkot Metro segera memperbaiki atau meningkatkan pelayanan di puskesmaspuskesmas. "Masalah-masalah yang terjadi di puskesmas harus diatasi, juga menyiapkan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti daerah lain," tambahnya. Dikatakannya, BPJS dibentuk sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Terhitung 1 januari 2014, PT Askes berubah menjadi BPJS. (*/mar)

EDITOR/HUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menerima bantuan hibah kendaraan operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dari Kementerian Sosial RI dalam rangka menunjang kinerja dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien, Senin (6/1).

Diskoperindag dan UKM Lamsel Gelar OPM LAMSEL - Dinas Koperasi, Perindustrian, Pedagangan dan Usaha Kecil Menengah (Diskoperindag dan UKM) Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) gas elpiji ukuran 3 Kg, Senin (6/1). Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji ukuran 3 Kg di Kecamatan Way Sulan dan Palas. Hal ini diungkapkan Kepala Diskoperindag dan UKM Lampung Selatan R.Sri Hartati, di ruang kerjanya, Senin (6/1). Menurut R. Sri Hartati, dari

hasil pendataan Diskoperindag dan UKM baru 2 Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamsel yang terjadi kelangkaan gas elpiji ukuran 3 Kg. “Ya, baru 2 Kecamatan yakni Kecamatan Way Panji dan Palas yang mengalami kelangkaan gas elpiji ukuran 3 Kg. Sedangkan, Kecamatan yang lain gas elpiji ukuran 3 Kg masih aman,”ujar dia. Kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Lamsel meluas. Setelah Kecamatan Sidomulyo, Waypanji, Rajabasa, Ketapang, juga terjadi di Kecamatan Way

Sulan dan Palas. Sejumlah warga mengaku sulit mendapatkan gas elpiji ukuran 3 Kg. Warung atau kios-kios yang menjual tabung gas elpiji mengaku kehabisan stok. "Saya sudah cari setiap kios-kios yang biasa menjual tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram, tapi katanya stoknya habis. Nggak tahu harus cari ke mana lagi," kata Sunarsih salah seorang ibu di Kecamatan Palas. Yulianti (27), warga Kecamatan Way Sulan yang berjualan gas elpiji, mengaku, sejak

beberapa pekan terakhir pasokan gas elpiji dari agen berkurang dan jarak pengiriman tidak menentu. Ia berharap pemerintah bisa mengatasi kelangkaan gas elpiji dan masyarakat tidak kesulitan lagi mendapatkannya. ”Sekarang ini gas elpiji 3 kg sulit didapat. Kalaupun ada, harganya sudah naik. Kini saya menjual gas elpiji seharga Rp19 ribu per tabung. Tapi, kemudian barang tidak ada. Biasanya agen datang setiap beberapa hari, tapi sekarang hanya seminggu sekali," ujar Yuli. (*/mar)

Korupsi, Kepsek SMPN 3 Gunung Sugih Diahan LAMTENG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Sugih, Lampung Tengah (Lamteng), menahan Kepala SMPN 3 Gunung Sugih Dra Asniawati (53), warga Bandarjaya Barat, Terbanggi Besar, Lamteng. Kasi Intel Kejari Gunung Sugih Murary Azis, SH., MH, didampingi Kasi Pidsus Ricky Setiawan menjelaskan, Asniawati ditahan atas dugaan mela-

kukan penyimpangan dana dalam rehab berat ruang gedung kelas SMPN 3 Gunung Sugih yang berada di Kampung Buyut Udik pada Tahun 2012 lalu. "Intinya, dalam rehap berat empat ruang kelas, Asniawati tidak membentuk panitia pembangunan sekolah atau P2S. Namun dikerjakan sendir, alis dikelola secara pribadi," jelas Murary, Senin (6/1).

Menurut Murary, dari hasil penyidikan pihaknya menemukan banyak penyimpangan dalam rehab empat ruang kelas dan diduga telah merugikan negara. Asniwati ditahan merujuk ke sprin 01/M.8.18/FT.1/01/ 2014, tertanggal 6 Januari 2014. "Pelaku dibidik dengan pasal 2-3 junto pasal 9. Junto pasal 18, ayat 1 huruf B, UU RI No 31. Tahun 1999, Junto UU RI No.

20 tahun 2001. Tentang Tipikor," ujar Murary. Sementara itu Herman Asbulah, tersangka korupsi dana Bansos 2007, yang ditahan pihak Kejari, saat ini sedang dalam pendalaman tersangka baru. "Besar kemungkinan mantan pejabat Lamteng, dan sejumlah pejabat yang masih aktif, akan ikut dijebloskan kepenjara," terang Murary. (san/asa)

Puting Beliung Hancurkan 9 Rumah LAMTIM - Sedikitnya sembilan rumah warga di Dusun Sinardewa Timur dan Dusun Setiabatin, Desa Rajabasa Induk, Kecamatan Labuhanratu, Lampung Timur (Lamtim) rusak akibat diterjang angin puting beliung, Senin (6/1) sekitar pukul 17.00. Terjangan angin selama tiga menit itu juga merobohkan sebuah musola berukuran 6x8 meter.

Kepala Desa Rajabasainduk Yahya Nuri mengatakan angin yang menyertai hujan deras itu menyapu dua dusun. "Kalau mulai turun hujan sekitar pukul 15.00 WIB, dan angin cukup kencang, sehingga selain sembilan rumah dan musolah yang rusak, pohon-pohon juga tumbang," kata Yahya. Menurut Yahya, sembilan rumah yang disapu angin yaitu

milik, Selamet, Burhan, Tarom, Juar, Paimin, Sutris, (dusun Sinardewa Timur), selanjutnya Sutopo, Margono, Saidi, dan Musolah Nurul Janah (Dusun Setiabatin). Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan sangat banyak. Sebab menimpa Sembilan rumah. Menurut Herman, warga lain-

nya angin puting beliung tampak bergulung-gulung dan bergerak dengan cepat," kata dia. Menurut Herman, saat itu banyak warga yang melihat fenomena angin puting beliung itu. "Waktu kejadian semua kendaraan berhenti. Sepertinya angin bergerak ke arah Gelogor Carik dan Sesetan. Angin bergulung dan membumbung di angkasa," jelasnya. (*)

LAMTIM - Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin (6/01) menyidangkan kasus korupsi di Kabupaten Lamtim dengan terdakwa M. Indrajaya bin Lambung Ratu selaku Inspektur Pemerintah Kabupaten setempat dan Desi Fitriyana binti Abdul Hamid selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Pemkab Lamtim. Menurut Eri Yudianto selaku Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, Indra dan Desi mulai bulan Maret hingga Desember 2013 bekerjasama melakukan korupsi. “Mereka berdua (Indra dan Desi, red) bekerja sama melakukan pemotongan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, dan uang perjalanan dinas dalam daerah,” kata Eri. Kedua tersangka diduga melakukan korupsi pemotongan insentif beban kerja di Inspektorat Lamtim tahun 2012. Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut, lanjut Eri, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.116.320 miliar. “Mereka berdua secara sah bekerja sama memperkaya diri sendiri,” lanjutnya. Akibat perbuatan kedua terdakwa, tambahnya, dapat dijerat Pasal 14 ayat (f) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diketahui dari dugaan pemotongan ini terdapat sekitar Rp1,1 miliar yang dikorupsi, yakni pemotongan kepada 40 orang pegawai selama satu tahun di 2012. nilai Rp1,1 miliar berasal dari mata anggaran tunjangan kinerja dan SPPD. Untuk SPPD sekitar Rp850 juta, lalu dari pemotongan tunjangan kerja Rp260 juta. Dalam perkara ini tidak ditemukan kerugian negara. Karena, negara sudah membayar insentif secara penuh dan utuh tunjangan tersebut. namun insentif tersebut dipotong, sehingga tidak sampai 100 persen ke pegawai. Meski tidak ada kerugian negara, namun unsure ke UU tipikornya terpenuhi. Jadi delik nya tindak pidana pemotongan. tetap menggunakan UU nomor 31 tahun 1999 karena ada yang dirugikan dan ada perbuatan melawan hukum. Untuk pasal yang dapat dikenakan adalah pasal 12 e dan f tentang pemotongan tunjangan UU Nomor 31 tahun 1999. (*/mar)

Distan Lamteng Pantau Padi Terendam Banjir LAMTENG - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan TPH), Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), terus memantau debit air di Kecamatan Bekri, yang merendam padi sawah seluas 42 hektar, akibat banjir beberapa waktu lalau. "Petugas kita di lapangan, terus memantau dan memberikan informasi secara rutin," kata Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Pengembangan

Lahan (RPL) Edi Daryanto, Senin (6/1). Edi mengatakan, bila debit air tidak surut dalam waktu dua hari, maka besar kemungkinan tanaman padi tersebut akan mati. Terlebih lagi ketinggian air melebihi tingginya tanaman padi. Sehingganya petani tidak punya pilihan, kecuali menggantinya dengan tanaman baru, setelah air surut. "Ya mau gimana lagi, nama-

nya juga musibah," jelasnya Untuk itu, pihaknya akan melakukan perhatian khusus pada lahan sawah seluas 42 hektar, berisi tanaman padi usia dua bulan, yang sudah terendam air sejak Minggu 29 Desember 2013 lalu. Menurut Edi, jika banjir datang pada usia tanam padi masih dibawah 20 hari, maka dianggap gagal tanam, tapi bila usia tanam padi sudah diatas 30 hari, maka dianggap gagal pa-

nen alias puso. "Untuk dua jenis kegagalan tersebut, pemerintah hanya akan memberikan bantuan kepada petani, yang tanaman padinya berusia diatas 30 hari. Sedangkan untuk padi usia 20 hari, resiko kerugian ditanggung oleh petani sendiri," ujarnya lagi Dijelaskan Edi, untuk tanaman padi yang dianggap puso, pemerintah memberikan bantuan benih, melalui program

Cadangan Benih Nasional (CBN). Khusus untuk tanaman padi yang terkena banjir di wilayah Bekri, pihak Distan Lamteng akan melihat dan mengkelompokannya sesuai usia tanam. "Hasil pendataan ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah setempat, selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah propinsi, melalui Dinas Pertanian," tutupnya. (san/asa)


10 Gedung SDN Pulau Panggung Tak Dianggarkan LAMPUNG UTARA - Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara Budi Utomo mengaku tidak bisa menganggarkan dana untuk rehab bangunan SDN 1 Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi. Pasalnya, dalam pembangunan awal rehab gedung menggunakan dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari pusat. Sehingga pihaknya tidak bisa lantas menganggarkan dana untuk memperbaikinya. “Mesti dicari terlebih dahulu penyebab kerusakan itu, dan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab,” katanya Diberitakan sebelumnya, baru setahun dibangun, atap bangunan SDN 1 Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara mulai ambruk. Berdasarkan pemantauan di lapangan, rehab SDN 01 Pulau Panggung dilakukan pada akhir 2011 lalu, kini kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya gedung mulai ambruk, diduga kondisi saat rehab gedung menggunakan bahan bangunan asalan. Di sekolah tersebut terdapat tiga ruangan yang digunakan murid kelas 4, 5, dan 6. Karena kondisi gedung memprihatinkan, kini mereka belajar menumpang pada kelas di bawahnya. Pihak sekolah mengajukan perbaikkan pada Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan nomor: 800/74/LU/PP/2013 tertanggal 6 November. Namun, lebih kurang 3 minggu belum juga ada tindakan dari instansi terkait. Kepala SD setempat Eni Abadi, menjelaskan pihaknya hanya bisa pasrah menerima keadaan tersebut. Pasalnya, sejak awal bulan ini diajukan kepemerintah daerah, belum ada satu orangpun yang datang untuk sekedar berkunjung. (wan)

Penerimaan PBB Tuba Barat Over Target TUBA BARAT - Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2013 di Kabupaten Tuba Barat terealisasi sebesar Rp 3,2 miliar atau 190 persen dari target penerimaan sebesar Rp 1,7 miliar. Pencapaian tersebut dinilai sebagai salah satu dampak positif dari ada pendaerahan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah pusat. “Dari target Rp1,7 miliyar, perolehan PBB-P2 kita justru berhasil mencapai Rp3,2 miliyar atau sekitar 190 % dari target,” ungkap Drs. Khairul Amri, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Tuba Barat diruang kerjanya, Senin (6/1). Dikatakannya, dengan adanya hasil pencapaian tersebut, ia yakin bahwa perolehan PBB-P2 di tahun 2014 ini juga akan mengalami peningkatan. Bahkan, kata dia, pihaknya juga telah meningkatkan target tahun 2014 sebesar Rp 1 miliyar lebih dari target sebelumnya. “Target kita tahun ini meningkat menjadi Rp 2,75 miliyar, dan kami akan fokus pada objek-objek pajak baru untuk mencapai target itu,” terangnya. Meski secara umum over target, namun dirinya mengakui bahwa ada satu dari 8 kecamatan di Tuba Barat yang hingga saat ini belum lunas PBB-P2 yang dikelola pihak kecamatan, yakni Kecamatan Tulangbawang Udik. “Pihak kecamatan akan segera kita panggil, dan diharapkan Inspektorat Tuba Barat juga dapat segera turun ke kecamatan tersebut untuk mengetahui secara pasti penyebab tidak lunasnya PBB-P2 di kecamatan setempat,” tegasnya. Kemudian, lanjut Khairul, bagi kecamatan yang belum lunas PBB-P2 2013 tersebut, maka akan dimasukkan sebagai pajak terhutang. “Walau belum lunas tidak bisa hilang begitu saja, karena ini menjadi pajak terhutang dan kita akan selalu melakukan penagihannya ke pihak kecamatan hingga lunas 100%. Jadi, kami berharap pihak kecamatan dapat segera menindaklanjuti hal ini, dengan harapan kecamatan tersebut dapat segera lunas 100% seperti kecamatan-kecamatan lainnya,”cetusnya. Namun, imbuhnya, tidak lunasnya PBB-P2 di kecamatan itu tidak mempengaruhi pencapaian target secara umum. Sebab, lanjutnya lagi, meskipun satu kecamatan belum lunas, namun masih ada perolehan lain, yakni dari PBB sektor Perkotaan dan PBB Perusahaan, sehingga target PBB-P2 tahun 2013 tersebut dapat tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. “Tapi, sekali lagi kami tegaskan bahwa kecamatan yang belum lunas itu akan tetap kami tagih, karena itu adalah PAD Tuba Barat , terlebih kabupaten kita saat ini tengah gencar menggali potensi daerah yang bisa menjadi sumber PAD. Dan untuk diketahui, selain PBB-P2 yang mengalami over target, perolehan dari sektor Pajak dan Retribusi juga melebihi target, yakni Pajak mencapai 120% dan Retribusi tercapai 110% dari target,” pungkasnya. (ish/wan)

KORAN EDITOR Selasa, 7 Januari 2014

TUBA-TUBA BARAT-MESUJI-LAMPURA-WAYKANAN

Mesuji Masih Rawan Konflik MESUJI – Tahun 2014 mestinya menjadi harapan besar masyarakat, terutama masyarakat Mesuji untuk menuju perdamaian sehingga Mesuji menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing. Namun harapan itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, belum sampai satu minggu, Mesuji digoncang kerusuhan antar warga. Sehingga Mesuji memang layak disebut daerah yang rawan kerusuhan. Sebab, belum selesai kerusuhan di Moro-moro Register 45, akibat rebutan lahan hingga memakan korban jiwa. Kini giliran ratusan massa dari desa Harapan Mukti, Tanjungraya juga melakukan hal sama.

Bahkan, kedatangan ratusan massa ke Mapolsek Tanjungraya itu sambil merusak dan membakar barang bukti mobil pic up carry milik pelaku pencurian sawit yang diamankan di Mapolsek Tanjung Raya, Senin (6/1) siang. Aksi pembakaran barang bukti pic up itu diduga sebagai pelampiasan kekesalan warga atas maraknya aksi pencurian sawit di wilayah itu. Sebelumnya pada Minggu (5/ 1) lalu sekitar pukul 00.00 WIB, warga berhasil menangkap para pelaku pencurian buah sawit milik plasma di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Mesuji. Dan hasilnya, dua dari tiga orang pelaku berhasil dibekuk dan langsung

dibawa ke Mapolsek setempat. Kedua pelaku yang berhasil diamankan warga tersebut, adalah Prawoto (64) dan Jumari (34) keduanya merupakan warga desa Harapan Mukti, dengan barang bukti empat kwintal buah sawit dengan nominal 1 juta dan satu unit mobil pick-up jenis Mitsubishi colt T 120 bernomor polisi BE 9976 Q, warna hitam. Sementara satu orang pelaku lainnya berinisial RN (35) yang juga warga desa setempat, berhasil melarikan diri, dan saat ini masih dalam pengejaran anggota Satreskrim Polsek Tanjungraya. Kapolsek Tanjungraya Iptu. Kurmen Rubiyanto, SH, mendampingi Kapolres Mesuji AKBP.

Trisna Adhiarsa, S.IK, membenarkan peristiwa tersebut, pihaknya mengatakan, maksud kedatangan warga tersebut, ingin memastikan bahwa kedua pelaku pencurian buah sawit plasma itu dihukum sesuai aturan yang berlaku. “Kedua pelaku ditangkap oleh warga, dan langsung dibawa kepolsek. Mereka diamankan beserta barang bukti satu unit mobil pick-up berikut muatannya buah sawit, seberat empat kwintal,” ujar mantan Kanit Laka Polres Lampung Utara itu. Iptu. Kurmen Rubiyanto, SH yang baru satu bulan menjabat sebagai Kapolsek Tanjungraya, melanjutkan pada keesokan harinya, masyarakat Desa Harapan

Mukti datang ke Mapolsek menuntut agar kedua pelaku dihukum seberat-beratnya serta memastikan kedua pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku. Masyarakat khawatir pihak kepolisian membebaskan kedua pelaku,sehingga situasi sempat memanas dan berbuah pada aksi pembakaran mobil yang digunakan pelaku. “Saat ini kasusnya kami limpahkan ke Polres, serta kedua pelaku kita amankan di Polres dan akan dijerat dengan pasal 363 huruf 4 E, tentang pencurian dengan pemberatan dengan acamanan hukuman tujuh hingga sebilan tahun penjara,” ancam Kapolsek. (pri/wan)

2014, PNS Waykanan Harus Kerja Ekstra

EDITOR/HUMAS LU

Sekda Lampung Utara Rifky Wirawan sedang bersalaman dengan salah satu pejabat eselon II usai melakukan pelantikan, Senin (6/1)

Diakhir Jabatan, Zainal Rombak Kabinet LAMPURA – Di pengujung masa bakti Zainal Abidin - Rohimat Aslan, gerbong mutasi kem-bali bergulir. Perombakan “kabinet” ini disinyalir menyusul kekalahan Zainal Abidin pada Pilkada Lampura September 2013 lalu. Dari data yang diperoleh, jumlah pejabat dan pegawai yang terkena mutasi, mencapai 74 orang. Mereka terdiri dari 16 pejabat eselon II, 58 eselon III. Cuci gudang yang dilakukan bupati menuai anggapan, jika mutasi tersebut merupakan sebuah kegalauan dari kekalahan petahana dalam mempertahankan kursi BE 1 J, pada Pilkada September 2013 lalu. Kendati, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5333 SJ tertanggal 27 Desember 2012, enam bulan menjelang habis masa jabatan, bupati tidak boleh melakukan mutasi jabatan struktural.

Namun, proses pelantikan tetap digelar di aula Pemkab setempat dan diwakili oleh Sekda, Rifky Wirawan, dengan keputusan Bupati Lampura nomor 821.21/204/II/30-LU/2013 dan SK nomor 821.21/205/II/30-LU/ 2013, tentang pengangkatan dan alih tugas PNS kedalam jabatan structural eselon II dan III di lingkungan Pemkab Lampura. Dikonfirmasi usai pelantikan, Sekda Rifky Wirawan menjelaskan jika mutasi yang digelar merupakan kebijakan pimpinan (Bupati). Menurutnya, kebijakan itu diperuntukkan dalam rangka penyegaran dan memberikan nuansa baru. “Ini merupakan kebijakan pimpinan guna penyegaran,” katanya. Mengenai adanya tanggapan miring mengenai mutasi yang dilakukan, Rifki yang juga sebagai ketua Baperjakat itu, mem-

persilahkan saja orang-orang menafsirkannya, karena dirinya tetap memegang teguh jika rolling itu sesuai mekanisme, dan kedudukan yang diemban oleh pejabat yang baru merupakan hasil dari pengalaman-pengalaman yang bersangkutan. Ketika ditanya mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5333 SJ tertanggal 27 Desember 2012, enam bulan menjelang habis masa jabatan, bupati tidak boleh melakukan mutasi jabatan struktural, dengan lugas Rifky mengatakan tidak mengetahui hal tersebut,”Saya tidak tahui soal itu,”ucapnya Untuk diketahui, pejabat eselon II yang dilantik diantaranya, Kadispemda Fahrizal Ismail mendapat jabatan baru sebagai Asisten bidang Perekonomi Pembangunan, sedangkan posisinya digantikan Effendi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala

Bappeda. Sedangkan jabatan Kepala Bappeda diduduki Azwar Yazid yang sebelumnya mendapat jabatan sebagai Asisten Sekda bidang Perekonomi Pembangunan. Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Chaerun Abung, dipindahtugaskan menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang sebelumnya dijabat oleh Asmidi Ismail. Dan Asmidi Ismail menduduki jabatan baru sebagai Asisten Sekda Bidang pemerintahan dan hukum. Sementara pejabat eselon III yang dilantik diantaranya, Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Kependudukan Disdukcapil, dipromosikan menjadi Kepala kantor Penanaman Modal dan Perizinan menggantikan posisi Putra Muda. Sekretaris KPU Lampura, Firdaus menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum sekretariat DPRD. (wan)

Bupati Waykanan Bustami Zainudin,S.Pd. MH memeriksa kesiapan pasukan pada Apel linmas berlangsung dihal Pemkab, Senin (6/1) EDITOR/FIKRI

WAYKANAN - Memasuki tahun 2014, masyarakat berharap besar terhadap pemerintahan agar lebih baik lagi dalam soal kinerja dalam lingkungan instansi, terutama tentang pelayanan. Pasalnya, di tahun 2013 banyak program yang belum dicapai. Sehingga di tahun 2014 pemerintah akan menyelesaikan satu persatu program-program pemerintah yang belum terlaksana. Demikian, disampaikan Bupati Waykanan Bustami Zainudin saat menghadiri rapat kordinasi (Rakor) tingkat Kabupaten Waykanan, bahas tentang evaluasi di tahun 2013 dan rencana kerja (raker) Tahun 2014 di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten setempat, Senin (6/1). Dalam rapat yang dihadiri mantan Bupati Waykanan periode 1999-2010 yakni Tamanuri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Kampung. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten ini maka seluruh SKPD, Camat dan Kepala Kampung harus bekerja lebih ekstra lagi di tahun 2014 agar masyarakat dapat menikmati hasil yang di peroleh oleh pemerintah Kabupaten Waykanan. “Memang banyak yang belum terselesaikan namun mari bersama-sama kita selesaikan satu persatu permasalahan yang ada di Kabupeten ini. Kalau kita kerjakan sama-sama maka kemungkinan besar di tahun 2014 ini banyak permasalahan yang akan terselesaikan,” katanya. Selain itu, orang nomor satu di Waykanan itu juga meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Waykanan untuk ikut berperang. Menurutnya, pengertian perang itu, adalah bagaiamana para PNS mampu untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, sumber penyakit, dan keterbelakangan dalam kehidupan masyarakat. Sebab lanjutnya, PNS merupakan cadangan utama dalam program bela negara bukan memanggul senjata, namun mampu untuk mendukung dan mengentaskan permasalahan sosial yang ada, sehingga kesejahteraan akan mampu diwujudkan. “Seperti saat ini, dimana ada beberapa kampung yang ada di beberapa kecamatan sedang tertimpa bencana banjir, yang diakibatkan guyuran hujan. Dengan adanya musibah ini diharapkan para PNS bisa ikut berperang dan membantu sesama serta saling bahu membahu dalam meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana,” ujarnya. (fik)

Ratusan Hektar Sawah di Menggala Timur Terendam Air TULANGBAWANG - Ratusan hektar tanaman padi pada lahan sawah yang berada di tiga kampung Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulangbawang, terendam banjir. Ketiga kampung di Kecamatan Menggala Timur yang kebanjiran itu yakni, Kampung Bedaro Indah, Kampung Sungai Luar, dan kampung Kibang Pacing. Terendamnya ratusan hektar tanaman padi pada lahan sawah tersebut diperkirakan selain disebabkan karena tingginya curah hujan juga lantaran adanya banjir kiriman dari bendungan Way Rarem Lampung Utara. Menurut hasil laporan dari petugas lapangan, ada sekitar 647

hektar sawah yang sudah terendam, dari jumlah keseluruhan luas lahan sawah di tiga kampung setempat yang mencapai 771 hektar. Akibat banjir tersebut, dipastikan para petani di tiga kampung setempat akan mengalami gagal panen (fuso). Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten (DP2K) Kabupaten Tulangbawang Budi Sutomo, mewakili Kadis DP2K Donny Agung, membenarkan tentang adanya banjir pada ratusan hektar tanaman padi pada sawah di tiga kampung yang ada di Kecamatan Menggala Timur. Menurutnya, banjir pada se-

jumlah lahan sawah di wilayah setempat saat ini hampir terjadi disemua kecamatan yang ada di daerah sai bumi nengah nyappur tersebut. “Karena seperti kita ketahui bersama Kabupaten Tulangbawang merupakan dataran rendah dan mudah terkena banjir. Jadi pada saat curah hujan tinggi seperti saat ini maka kemungkinan banjir akan sangat besar. Jika memang nantinya terjadi gagal panen (puso), hal ini akan kita laporkan melalui petugas pengamat organisme penyakit tanaman dan dampak perubahan iklim,” paparnya. Budi menambahkan, biasanya bagi lahan sawah yang terkena

musibah banjir dan memang dinyatakan terjadi gagal panen atau puso, akan mendapatkan bantuan cadangan benih nasional, asalkan sudah sesuai dengan ketentuan. “Bantuan benih akan disesuaikan dengan kebutuhanya, sebenarnya petani juga harus lebih waspada dalam menghadapi iklim tersebut sebelum melakukan penanaman, karena ketika terjadi banjir seperti ini maka para petani itu sendiri yang rugi,” pungkasnya. Ia berharap, para petani di Kabupaten Tulangbawang dapat lebih peka terhadap cuaca ketika akan melakukan penanaman, sehingga volume kerugian akibat

bencana banjir akan dapat dikurangi. “Pasalnya banjir yang melanda wilaya kecamatan Menggala, Menggala Timur, Meraksa Aji, Gedung Aji Baru itu merupakan rentetan daerah yang rawan banjir, khususnya saat musim hujan tiba volume air akan sangat tinggi, hal ini tentunya menjadi pelajaran untuk para petani di Tulangbawang dalam menekan angka keru giaan,” pungkasnya. Sejauh ini lahan yang terendam banjir di Kabupaten Tulangbawang masih dalam pengawasan petugas di lapangan untuk mengetahui total jumlah lahan yang terendam banjir. (tri)


CMYK

Selasa, 7 Januari 2014

Dinamika Lampung

LAMTENG - Banjir kembali melanda Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng). Setelah lima dusun di Kampung Goras Jaya, Bekri sempat terendam beberapa waktu lalu, kini Kampung Terbanggi Besar dan Candi Rejo terkena luapan sungai Way Pengubuan. Hujan yang mengguyur sejak dua hari lalu membuat Way Pengubuan meluap. Akibatnya rumah di sepanjang sungai Way Pengubuan terendam air setinggi satu sampai 1,5 meter. Bupati Lamteng Ahmad Pairin dan Wakilnya Mustafa langsung meninjau lokasi banjir di Kampung Terbanggi Besar Ke-

CMYK

camatan Terbanggi Besar. Bupati Lamteng Ahmad Pairin dan Wakilnya Mustafa, langsung meninjau lokasi di Kampung Terbanggi Besar Kecamtan Terbanggi Besar. Bupati mengatakan, banjir ini disebabkan meningkatnya curah hujan. Pemerintah daerah sudah antisipasi melalui badan Penggulanggan Bencana sehingga cepat teratasi dengan membantu masyarakat yang rumahnya terendam banjir. "Kita juga selaku Pemerintah daerah sangat berterimaksih atas kesediaan warga yang telah menampung korban banjir,"

kata dia. Menurut Bupati, Pemda juga sudah memerintahkan Camat untuk mendata rumah rumah yang terkena musibah ini dan juga langsung memberikan bantuan berupa bahan-bahan makanan pokok. Kepala Kampung Terbanggi Besar, Muhamad Ali mengatakan banjir datang dari jam 4 pagi, namun warga sudah berjaga jaga karena melihat sungai Way Pengubuan sudah meluap sejak beberapa hari lalu. "Banjir ini datangnya dari daerah lampung utara,mungkin tingginya intensitas ujan di atas sehingga di bawah terkena dampaknya,"

12 Halaman, Harga

terangnya. Dia menjelaskan sekitar 53 rumah yang terendam, namun yang Parah 15 rumah terletak dusun 1 dan 2. Kebutuhan makanan sangat diperlukan untuk warga yang menumpang di rumah yang tak terendam. "Kita juga sangat berterima kasih pada pemerintah daerah yang langsung meninjau dan memberikan bantuan pada masyarakat kami yang terkena musibah," pungkasnya. Usai meninjau Kampung Terbanggi Besar, Wakil bupati juga melihat lokasi banjir di Kampung Candi Tejo Kecamtan Way Pengubuan.

Rp. 3000

Pemantauan Editor, di kampung ini puluhan rumah terendam dengan ketinggian air hingga setengah meter. Wabup Mustafa langsung menemui warga dan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya terendam banjir. Mustafa memerintahkan agar segera memberikan air mineral kemasan, karena banyak sumur warga yang terendam sehingga tidak dapat di gunakan untuk kebutuhan sehari hari. "Kami perintahkan Badan Penanggulangan Bencana,dan disosnakertrans untuk segera memberikan air minum," terangnya. (adv)

Koran Editor, Selasa 7 Januari 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you