Issuu on Google+

Online Email

HARIAN POLITIK PERTAMA & TERDEPAN DI LAMPUNG

: www.koraneditor.com : koraneditor@ymail.com

Telepon Redaksi : (0721) 782275 Iklan : (0721) 782275 Pemasaran : (0721) 782275

Dikelola : Aktivis ’98 Orang-orang muda

JUMAT

HARGA Rp. 3000

27 DESEMBER 2013

TERBIT 12 HALAMAN

KABAR DEWAN MUSA ZAINUDDIN Anggota DPRD Lampung

PERSEKUTUAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung yang dimulai baru- baru ini, setelah sadar gagal dengan gaya LSM dalam mendorong pemilihan gubernur (Pilgub) 2013, kini mulai menuai hasil, sukses dengan road show. Hingga disahkannya anggaran Pilgub. Dimulai dengan kun-

Dorong Toleransi MOMENTUM Natal dan Tahun Baru nampaknya menjadi tolok ukur bagi perjuangan PKB untuk senantiasa mendorong dan menjaga toleransi beragama dengan mempertahankan kerukunan antarumat yang selama ini terjalin baik. Anggota DPRD Lampung yang juga Ketua Baca Dorong... Hal. 11

jungan ke tiga organisasi agama terbesar di Lampung yakni NU, Muhammadiyah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Silaturahmi yang diakui komisioner KPU sebagai permintaan doa dan dukungan agar proses demokratisasi di Lampung berjalan dibanding membangun persekutuan, namun

BANDARLAMPUNG- Sekretrais Kabupaten (Sekkab) Lampung Timur, I Wayan Sutarja setelah diperiksa lebih dari tiga jam oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, mengakui hanya diperik-

CITRA KIRANA Pesinetron

WAYAN SUTARJA

sa sedikit. Hanya seputar pertanyaan umum dan diakui Sekkab Lamtim sejak Bupati Satono yang kini jadi buron itu, sekitar empat pertanyaan. Itu pun, seputar mekanisme penyusunan anggaran sampai pengesahan di DPRD Lamtim. “Kalau saya hanya sedikit, intinya paling tiga atau empat pertanyaan, pertanyaan umum,” kata Wayan Sutarja pada Editor di

Baca 450 ... Hal. 11

KABAR KOTA HERMAN HN

Walikota Bandarlampung

Ajak Pengusaha TST WALIKOTA Herman HN mengimbau pengusaha selaku objek pajak saling pengertian. Menurutnya, hubungan kerjasama antara pemerintah kota (pemkot) dan pengusaha, akan berlangsung baik jika saling tahu sama tahu (TST). "Inikhan justru sebaliknya, tak jarang pengusaha menghindar dari komunikasi yang dicoba Baca Ajak ... Hal. 11

GUBERNUR Lampung Sjachroedin ZP dan politisi PDI Perjuangan yang juga Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin, menyebut Sekretaris Provinsi (Sekprov) yang paling ideal adalah yang saat ini ada di daerah dengan karir cemerlang. Maka tak dapat dimungkiri, hanya dua orang kandidat terkuatnya. Yakni, Sekkab Pringsewu Idrus Effendi dan Sekkot Metro, Ishak. Dikonfirm a s i Editor, orang nomor satu di Lampung i t u dengan tegas menyatakan, menjadi Sekprov tidak cukup hanya bermodal pangkat dan pendidikan saja, namun pengalaman kerja dalam mengemban amanah jabatan, point penting penilaian. “Baik perempuan atau laki-laki semua bisa, yang penting sesuai kualifikasinya, jadi Sekkab atau Sekkot itu bisa, kualifikasi lolos, baru kita liat pengalaman kerjanya,” kata Oedin, sapaan akrab Sjachroedin ZP di ruang rapat gubernur, Selasa (24/12). Jadi Sekprov, menurut dia, ada mekanisme dan aturan yang jelas. Tidak bisa main- main. Maka dirinya menolak ide lelang jabatan meski belum menyetujui gagasan Assessment Center sebagaimana diungkapkan Akademisi Unila, Arizka Warganegara beberapa waktu lalu.

“Ada aturannya, jadi gak mungkin lelang jabatan, itu lah fungsinya Baperjakat untuk pegawai karier. Sekprov atau Esselon I itu SK-nya langsung Pak Presiden, nah untuk yang eselon II dan III itu Mendagri dan Gubernur,” kata dia panjang lebar dengan canda- canda khasnya. Meski menolak mengakui nama Idrus Effendi atau Ishak sebagai referensi pejabat di daerah dengan jawaban- jawaban diplomatis. Diketahui, penelusuran Koran Editor dari sejumlah pejabat yang namanya banyak disebut layak jadi Sekprov mulai Asiten I Fieter Syahboedin, Arinal Djunaidi, Elya Mucthar, Adeham, Theresia Sormin, Albar Hasan Tanjung dan Kadisdik Tauhidi. Termasuk sederet nama lain. Dihubungi terpisah, Sekkot Metro Drs. Ishak, MH, mengatakan dengan pengalaman kepemimpinannya di jajaran eksekutif Kota Metro, membuat para dinas mengalami perubahan yang signifikan. Hal itu berkat kerja keras, melakukan pekerjaan secara tepat dan disiplin. “Dengan seringnya melakukan sidak ke Satker-Satker, banyak pegawai merasa tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Mereka merasa sering diperhatikan, serta mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, termasuk perhatian dari atasannya,” Baca Nama ... Hal. 11

ruang lobi Kejati, Bandarlampung, Selasa (24/12), usai menjalani pemeriksaan dari jam 11.00 sampai jam 14.31 WIB. Diakui Sutarja, bersama dirinya diperiksa juga Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DP2KAD), Junaidi. “Ada juga Pak Junaidi di dalam, Kepala Keuangan,” kata Baca Sutarja ... Hal. 11

Tebar 100 Juta di Mesuji Timur

Nama Idrus dan Ishak Menguat KESUKSESAN pesinetron Tukang Bubur Naik Haji (TBNH) berimbas positif pada karir Citra Kirana. Memerankan karakter perempuan alim bernama Rumanah, Citra merasakan pengalaman syuting sinetron kejar tayang terpan

Baca Pesekutuan ... Hal. 11

Sutarja Mengaku Hanya Diperiksa Sedikit

SELEBPOLITIKA

450 Juta Sebulan

hal itu lebih mengetuk kesadaran dan membuahkan hasil. Dibanding, misalnya, mengundang aktivis agar berdemo, mengumpulkan koin Pilgub atau mendorong bakal calon gubernur ikut berembuk soal anggaran. Namun begitu, persoalan anggaran belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, setelah ketuk palu APBD 2014, jadwal Pilgub 27

MESUJI- Calon Gubernur (Cagub) Lampung, Berlian Tihang mulai intensif menyisir seluruh pelosok sai bumi ruwa jurai. Tak tanggung- tanggung, Cagub yang juga Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung itu menggandeng calon Anggota DPD yang juga incumbent Aryodhia Febriansyah SZP yang akrab disapa Yodhi. Keduanya berkampanye dengan ratusan masyarakat Kampung Tajungmas Makmur, Mesuji Timur yang didominasi ibu- ibu pengajian, kemarin (26/12). Tak tanggung- tanggung, Berlian Tihang menyerahkan bantuan uang Rp.100 juta kepada kelompok ibu- ibu pengajian itu di atas panggung. Kemudian, bantuan uang itu dibagikan oleh istri Bupati Mesuji, Khamami kepada jamaah, satu orang kebagian seratus ribu. “Alhamdulillah, saya diberi uang transport sama Pak Berlian dan Pak Yodhi, seratus ribu,” kata Minarsih (43) salah seorang ibu yang menghadiri acara yang dipusatkan di Mall Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji. Dikonfirmasi Koran Editor, dirinya mengaku hadir sebagai

ISHAK

Baca Soal ... Hal. 11

Dari Caleg Partai Hanura yang Bagikan PMT Depkes di Lamteng

Wahyu Akui Tak Terlibat, Diduga Milik Calon DPD Nomor 20 CALON anggota legislatif (Caleg) dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 (Lampung Tengah) membantah terlibat. Wahyu Bintoro yang kini menjadi Anggota DPRD Lamteng itu, mengakui kehadirannya ke Kecamatan Bekri pada Jumat (13/12) lalu hanya silaturahmi dengan tim bola volly. Tidak ada kaitannya dengan pembagian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil yang diprogramkan Departemen Kesehatan (Depkes) sebagaimana diberitakan Koran Editor edisi Senin (16/12) lalu.

Bahkan, dirinya mengaku tidak mengetahui bila ada PMT berupa biskuit sandwick yang biasa dibagikan Puskesmas dan Posyandu, dibagi- bagikan di lokasi saat dirinya bersama tim bola volly yang sedang berkumpul. “Saya tidak tahu ada PMT dari Depkes dan dibagibagi ke ibu hamil. Karena acara itu bersamaan dengan acara saya dengan tim bola volly, mungkin PMT Dekpes itu milik calon anggota DPD nomor 20,” katanya kepada Editor, Kamis (26/ 12). Wahyu Bintoro yang pernah menjadi Ketua DPC Hanura

Lamteng itu menegaskan bahwa apa yang ia lakukan pada saat itu, hanyalah memberikan bantuan kepada tim bola volly, bukan membagi makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil. “Sayakan memang sudah lama jadi pembina tim bola volly itu, dan karena mau tanding maka saya belikan bola sama net untuk latihan. Di situ juga tidak ada ajakkan kepada mereka supaya memilih saya,” ucap dia menjelaskan. Jadi, lanjutnya, terkait dengan adanya mobil Avanza silver di lokasi, Wahyu Bintoro mene Baca Wahyu. .. Hal. 11


2

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

PROVINSI PKS LAMPUNG

Lakukan Pembinaan Kader Rutin AGENDA Perkemahan atau yang disebut Mukhayam Menengah Gabungan (MMG) yang dilaksanakan dari Rabu s.d Sabtu (25-28/12) hakikatnya adalah salah satu bentuk pembinaan rutin tahunan yang harus di ikuti oleh seluruh kader PKS. Demikian disampaikan Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga DPW PKS Lampung, Cucu Mulyono di selasela padatnya agenda Mukhayam yang berlokasi di Taman Wisata Tahura Wan Abdul Rahman, Pesawaran, kemarin (26/12). Cucu juga menyampaikan bahwa agenda Perkemahan/ Mukhayam Menengah Gabungan ini membentuk soliditas, karena semua kader dari yang masih berpangkat kopral hingga jendral berada dalam satu arena mukhayam ini. “Susah-senang, sedih-bahagia, panas-hujan semua merasakannya” kata Cucu. “Contoh riilnya Pa Hantoni Hasan, disamping beliau Ketua MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) PKS juga beliau Pimpinan DPRD Lampung. Namun beliau tak canggung bersama-sama kader yang lain mengikuti perkemahan/mukhayam menengah gabungan ini” tambah Caleg DPRD Dapil Lamsel ini. Agenda Mukhayam (Perkemahan) Menengah ini kata Cucu lagi, di isi dengan berbagai kegiatan seperti outbond, training save defense, wawasan nusantara dan kebhinekaan, pertolongan pertama pada musibah dan terakhir puncaknya adalah apel siaga 1500 kader menghadapi pemilu 2014 yang dipusatkan di pantai Mutun pada 28/12. (rls/ari)

MUSDALUB GOLKAR LAMTENG DAN TANGGAMUS

Mustafa dan Indra Ismail Bersiap BANDARLAMPUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Lampung hari ini, Jumat (27/12) menggelar Musyawarah Daerah Luarbiasa (Musdalub) DPD II Golkar Lampung Tengah (Lamteng). Musdalub tersebut mengacu pada surat DPP nomor B-495/GOLKAR/XII/ 2013. Selain DPD II Golkar Lamteng, DPD I Golkar Lampung juga akan menggelar Musdalub DPD II Golkar Tanggamus pada hari berikutnya. Sekretaris DPD I Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan, sesuai dengan AD/ ART Golkar, Musdalub digelar oleh struktur setingkat diatasnya. Karenanya, jika DPD II yang tidak memiliki ketua defenitif, maka untuk menentukan ketua definitif, harus digelar Musdalub untuk memilih ketua definitif secara demokratis. “Untuk Lamteng, ketua sebelumnya

adalah Junaidi Sunardi, yang bersangkutan mengundurkan diri pada 11 Desember lalu, dan karena kami membutuhkan dirinya DPD I mengangkatnya kedalam kepengurusan DPD I. Nah, besok (hari ini) kita akan gelar Musdalub,” kata Ismet, kemarin. Kandidat ketuanya sendiri, lanjutnya, semua sudah melakukan komunikasi kepada pihaknya, termasuk Wakil Bupati Lamteng Mustafa dan Bupati Lamteng Pairin. “Ya, siapapun berhak mencalonkan dan dicalonkan juga memilih dan dipilih. Silahkan saja. Pairin dan Mustafa sudah ngobrol dengan saya,” tuturnya. Sama dengan Lamteng, DPD II Golkar Tanggamus pun melakukan hal yang sama. Menurut Ismet, Musdalub DPD II Golkar Tanggamus digelar lantaran ketua sebelumnya Aspin dimosi tidak percaya oleh 19 pengurus kecamatan (PK) setempat. Musdalub tersebut sesuai mandat DPP

Partai Golkar nomor B-490/GOLKAR/ XII/2013 tertanggal 24 Desember 2014. Untuk itu, pihaknya akan menggelar Musdalub Sabtu (28/12) pukul 8 pagi. “Sama saja dengan Lamteng, beberapa kader Tang-gamus sudah komunikasi ingin maju, termasuk Indra Ismail,” ucapnya. Dikatakannya, pergantian pimpinan di tubuh Partai Golkar ini harus dilakukan demi suksesi pemilu legislatif 2014. Karenanya, dirinya menghimbau agar seluruh kader dapat menjaga suasana kondusif dan tidak ada paksi-paksi dalam Musdalub. “Ya, bila perlu aklamasi agar lebih damai,” ujarnya. Dari pantauan Editor, diperkirakan Musdalub untuk dua kabupaten tersebut akan berlangsung sengit. Pasalnya, informasi yang berkembang, perebutan kursi ketua DPD Lamteng akan diramaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati setempat.

Demikian juga untuk kursi ketua Tanggamus yang santer terdengar akan diikuti oleh Salamun dan Indra Ismail. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, baik Pairin maupun Mustafa belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali Editor mencoba menghubungi keduanya enggan memberikan tanggapan. Berbeda dengan Pairin dan Mustafa, Indra Ismail yang sempat menjadi Plt Ketua DPD II Golkar Tanggamus enggan mengakui dirinya akan turut meramaikan bursa kursi ketua DPD Partai Golkar Tanggamus. Kendati demikian dirinya tidak menampik jika nanti para kader menginginkan dirinya. “Saya gak nyalon. Ya lihat saja Sabtu besok. Kalo perintah partai harus siap dong, kan yang milih PK, jadi terserah mereka saja,” kata Wakil Ketua DPRD Lampung itu dengan tawanya yang khas. (ari)

Bawaslu Intai Caleg Curi Start

EDITOR/ISTIMEWA

Cagub Lampung M. Ridho Ficardo berbaur dengan masyrakat saat mengikuti bakti sosial di Pendowo Asri, Dente Teladas, Tulangbawang, awal pekan lalu.

Pengumuman CPNSD Lampung Sempat Tertunda, Politisi Gerah

Kumpulkan Bukti Kecurangan, Siap Gugat BKD Penundaan pengumuman hasil seleksi CPNSD secara sepihak oleh Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung. Diakui atau tidak telah menimbulkan spekulasi beragam di masyarakat. Bahkan ada yang menilai hal tersebut adalah sebuah skenario kecurangan. Hal tersebut dinilai wajar oleh sejumlah politisi. Karenanya, DPRD mengaku akan menggugat BKD jika ada masyarakat yang memiliki bukti terkait dugaan kecurangan dalam seleksi CPNSD Lampung.

Ismet Roni

POLITISI Golkar Lampung yang juga Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan, BKD harus legowo jika kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sebagai kres minor dari penundaan tersebut. Kendati demikian, kata dia, BKD harus mam-pu membuktikan jika penundaan tersebut adalah murni karena kendala teknis, dan bukan lantaran intevensi pihak lain. “Besok (hari ini) hasil tes diumum-kan. Tetapi tentu kepercayaan ma-syarakat terhadap BKD sudah me-nurun. Kami berencana memanggil BKD, jika tidak

diumumkan besok, tapi jika diumumkan ya sudah. Kecu-ali ada masyarakat yang melaporkan kepada kami terkait adanya dugaan kecurangan dengan disertai buktibukti yang kuat, kita siap untuk meggugat,” kata Sekretaris DPD I Partai Golkar Lampung itu, kemarin. Dikatakannya, untuk sementara ini pihaknya mengajak masyarakat untuk tetap berfikir positif terhadap proses seleksi tersebut. Apalagi, BKD secara lembaga telah men-jelaskan beberapa alasan terkait penundaan tersebut. “Ya, seperti yang kita ketahui, kepala BKD berdalih ada kesalahan di pusat, yang membuat hasil seleksi CPNSD Lam-pung tidak bisa diumumkan tepat waktu, artinya kesalahannya bukan di Lampung. Nah, jika kesalahannya dipusat kita tidak dapat berbuat banyak. Baiknya kita berfikir positif saja lah,” tandasnya. (ari)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung memastikan akan terus memantau aktivitas para caleg, terutama terkait kampanye. Pasalnya, saat ini disinyalir banyak caleg yang melakukan curi start kampanye atau kampanye diluar jadwal. Seperti memasang iklan di media massa, pemasangan alat peraga tidak pada tempatnya dan sebagainya. Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Baawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, biasanya para caleg atau parpol kerap curi start kampanye dalam bentuk iklan dimedia massa. Hal tersebut, kata dia, bisa masuk keranah pidana. Karenanya, dirinya menghimbau agar parpol dan caleg tidak memasang iklan sebelum masanya. “Ya, pasang iklan sebelum waktu yang ditentukan bisa kena pidana,” kata pemilik sapaan Khoir itu, kemarin. PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, lanjutnya, wajib dipatuhi oleh seluruh parpol peserta Pemilu 2014, juga para caleg dan calon anggota DPD RI. “Selain iklan dimedia massa, pelanggaran kampanye juga kerap terjadi pada pemasangan alat peraga kampanye. Dalam PKPU 15/2013 juga diatur tentang pembatasan pemasangan alat peraga kampanye,” tuturnya. Dikatakannya, dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih, peserta pemilu tidak diperbolehkan memasang alat peraga kampanyenya di sembarang tempat. “Pemasangan alat peraga kampanye harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam PKPU,” tandasnya. (ari)


3

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

PROVINSI KPU TANGGAMUS

Kebut Validasi DPT KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Ta n g g a m u s m e n g a k u t e r u s m e lakukan validasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pileg 2014. M e n u r u t a n g g o t a K P U Ta n g gamus, Bambang Haryadi, validasi itu dilakukan karena KPU RI terus mengoreksi adanya DPT ganda, p e m i l i h b e r- N I K t i d a k b e n a r, d a n pemilih tidak ber-NIK. “Jadi sekarang ini kami hanya menerima data untuk diperbaiki dari pusat saja. Sebab disana yang mengoreksinya. Jika disana perintahnya coret maka kami coret,” ujar Bambang, Kamis (26/12). Ia mengaku validasi tersebut karena KPU RI memiliki data DPT dari seluruh kabupaten/kota seIndonesia. Jadi diketahui jika ada pemilih nama dan identitas sama namun ada di luar daerah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan U m u m ( K P U ) Ta n g g a m u s m e n g a k u bakal kembali menghapus sekitar 700 pemilih yang dinyatakan ganda lintas kabupaten dan provinsi. M e n u r u t a n g g o t a K P U Ta n g gamus Bambang Haryadi, ini khusus untuk penghapusan pemilih ganda, bukan pemilih berstatus NIK t i d a k b e n a r, a t a u t i d a k p u n y a N I K . S e m e n t a r a i n i D P T Ta n g g a m u s ada 452.495 pemilih, dan pastinya akan berkurang lagi. Sebab masih ada perbaikan DPT ganda, NIK tidak benar, dan pemilih tidak punya NIK. “Kami akan terus mempe r b a i k i d a t a , k h u s u s n y a p e m i l i h g a n d a s a m p a i 2 5 D e s e m b e r, k a r e n a KPU RI mengharuskan perbaikan DPT ganda,” kata Bambang, Senin (23/12). Ia menyatakan yang menentukan ada tidaknya DPT ganda adalah KPU pusat, sementara KPU daerah tinggal menerima instruksi jika ada perbaikan. (ham)

Parpol Belum Laporkan Dana Kampanye LAMTIM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Timur mengaku hingga sehari menjelang batas akhir pelaporan dana awal kampanye, belum ada satupun partai politik di daerah setempat belum memenuhi kewajibannya. Menurut Ketua KPU Lampung Timur Samsul Arifin berdasarkan Peraturan KPU No 17 Tahun 2013, KPU Kabupaten/Kota mestinya KPU setempat sudah menerima laporan dana kampanye dari parpol peserta pemilu. “Berdasarkan PKPU paling lambat 27

Desember pukul 16.00 wib, atau sesuai dengan jam kerja. Tapi hingga Kamis (kemarin) belum satupun parpol yang melaporkannya. Dan kami tunggu hingga besok (hari ini),” ujarnya, Kamis (26/12). Dikatakannya, sejauh ini dia belum menerima laporan resmi mengenai jumlah parpol yang telah menyerahkan sumbangan dana awal kampanye. “Kalau minggu kemarin, belum ada yang setor. Sampai hari ini pun (kemarin) saya belum terima laporan ada

atau tidak parpol yang setor dana kampanye itu,” terangnya. Belum adanya partai politik (parpol) di Lampung Timur yang memenuhi kewajiban menyetor dana kampanye disebabkan banyak parpol yang belum memahami tata cara pengisian formulir. Sementara anggota KPU Lamtim Bidang Kampanye, Budi Wahyono menambahkan, hingga pekan terakhir menjelang batas waktu penyetoran dana kampanye, pengurus parpol peserta pemilu di Lamtim baru sebatas

konsultasi kepada KPU mengenai tata cara pengisian formulir. “Mereka banyak yang tanya dan konsultasi ke KPU soal tata cara pengisian formulir. Ada beberapa poin yang membingungkan mereka. Misalnya soal tata cara sumbangan dari perorangan maupun kelompok tertentu,” terangnya. Menurutnya, formulir yang mesti diisi parpol sebagai prasyarat penyetoran sumbangan dana awal kampanye itu terdiri dari formulir DK1 sampai DK6. (pung)

Kinerja Panwascam se-Lambar Dievaluasi

Bupati Pesawaran Aries Sandi DP, SH, MH memberikan bantuan kepada ribuan penggiat keagamaan dan tempat ibadah hingga yayasan di kabupaten setempat, Kamis (26/12).

EDITOR/HUMAS

LAMBAR - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lampung Barat mengevaluasi kinerja anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) dengan menggelar rapat kordinasi (Rakor) tentang pengawasan tahapan kampanye. Kegiatan yang berlangsung di kantor AEKI kecamatan Balikbukit yang digelar selama dua hari sejak Selasa – Rabu (24-25/12) itu di ikuti sebanyak 78 anggota dari 26 kecamatan se-Lambar dengan menghadirkan pemateri Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, dan anggota Komisi pemilihan umum (KPU) Lambar serta jajaran anggota Panwaslu setempat. Ketua Panwaslu Lampung Barat Radityo Ariadi Nugroho, mengatakan dari hasil evaluasi atas kinerja

panwascam dalam membantu Panwaslu melakukan kegiatan pengawasan terhadap tahapan kampanye, masih ditemukan kelemahan anggota dalam adminitrasi, seperti dalam menyampaikan laporan tertulis terkait adanya pelanggaran oleh parpol dalam memasang alat peraga kampanye di zona larangan kampanye. Sehingga lanjutnya, juga akan dijadikan sebagai bahan pelaksanaan kinerja panwascam pada tahapan berikutya. Sebab, bagaimana dalam menjalankan tugas pengawasan, Panwaslu dituntut untuk bekerja profesional. “Ini untuk mengetahuai sejauh mana kinerja panwascam selama ini dan langkah apa yang harus dilaksanakan pada pengawasan berikutnya,” tandasnya. (irw)

Dewan PAN Minta Dinas PU tak Tutup Mata LAMTENG - Sudah sempit, rusak lagi. Itulah kondisi jalan Bandar Jaya menuju Menggala dan Kotabumi saat ini. Tak heran kemacetan terjadi setiap hari di ruas ini. Pasalnya, selain rusak, ruas jalan lintas Sumatera (Jalinsum) itu mapir setiap hari terjadi kemacetan panjang. Apalagi di tambah hujan yang menguyur Lampung Tengah kemarin mengakibatkan kemacetan kendaraan sepanjang 7 km dari arah Bandar Jaya ke Menggala dan Kotabumi atau sebaliknya. “Bayangkan, gara-gara jalan rusak ini membuat kendaran tersendat dari depan rumah makan siang malam sampai titik lokasi kemacetan yang berjarak kurang lebih 7 kilometer. Apa gunanya, kepala dinas PU, kita? masa jalan rusak parah begini dibiarkan,” ujar politisi PAN

Suyatno yang berdomisili di Lamteng itu, kemarin. Ia mengaku, jalan yang biasanya di lewati hanya membutuhkan waktu 15 menit, tapi karena macet ia harus menempuh selama 3 jam lamanya,”Dari Yukumjaya ke Terbanggi, itu biasanya cuma 15 menit, ini saya harus mengantri sampe 3jam,” ujarnya kepada Editor. Pihaknya berharap kepada pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. “Bupati seharusnya cepat memerintahkan, Kepala Dinas PU agar segera berkordinasi kepada dinas PU Provinsi untuk segera melakukan perbaikan, kalau memang dinas PU kita tidak bisa bekerja ya berenti aja atau mengundurkan diri, dari jabatannya,” tukasnya. (san)


4

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

DAERAH

Caleg PAN Bagi Sembako di Korban Banjir TULANGBAWANG - Sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat Kampung Bugis, Menggala Kabupaten Tulangbawang yang tertimpa musibah banjir, Caleg Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Hi. Bambang Sumantri AP, membagikan sembako kepada 85 rumah di RT.01 RW 01 kampung Bugis. Menurut Bambang Sumantri, pembagian sembako yang dilakukan terhadap

warga merupakan itu merupakan suatu bentuk perhatian sesama masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Sembako yang dibagikan kepada 85 KK di Kampung Bugis itu yakni berupa, 1 paket beras 5 Kg, gula 1 Kg, dan 5 bungkus mie instan. “Yang dibagikan hari ini telah disalurkan kepada 85 KK di Kampung Bugis, tepatnya di RT 01 yang terkena musibah

Banjir, dan selanjut bantuan juga akan diberikan kepada warga lainya yang juga terkena musibah banjir, tunggu aja semua masih di data,” terangnya. Caleg PAN nomor urut 5 untuk Derah Pemilihan satu (Dapil 1) Menggala dan Menggala Timur ini menambahkan, bantuan tersebut murni diberikan kepada warga tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

“Ini saya lakukan agar dapat mengatasi atau menguranggi beban warga, apalagi Kampung Bugis merupakan kampung orang tua saya, dan kebanyakan warga yang terkena musibah banjir adalah kelurga saya juga, ditambah selama tekena banjir warga mengaku belum mendapat apapun bantuan dari pemerintah. Ini bukan kampanye terselubung, ini murni bantuan, silahkan saja masyarakat yang akan menilai

sendiri,” jelasnya. Bambang berharap, agar kiranya bantuan yang diberikan kepada warga dapat bermanfaat, sehingga dapat menguranggi beban masyarakat yang sedang mengalami musibah banjir. “Saya menghimbau kepada warga agar tetap bersabar dalam menghadapi musibah ini, dan harus tetap waspada,” pesanya. (tri)

EDITOR/FIKRI

Bupati Waykanan Bustami Zainudin didampingi Kadis Pertanian dan Kepala Badan Ketahanan Pangan saat memberikan penghargaan kepada penyuluh teladan tingkat kabupaten Waykanan di Kasui.

Politisi Pesawaran Minta Kontrak PT CSL Diputus PESAWARAN – Para politisi yang saat ini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran mendesak PT Citra Salim Lestari untuk segera menyelesaikan proyek pelebaran jembatan Way Semah yang berada di Jalan, A Yani Kecamatan Gedong Tataan de-ngan kontrak yang telah ditentukan. Menurut politisi Partai Golkar Pesawaran Joni Corne pengerjaan pelebaran jembatan Way Semah itu dianggarkan sebesar Rp 3 miliar lebih yang bersumber dari APBD 2013 namun hingga akhir

tahun 2013 belum juga selesai. “Kepada rekanan supaya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai batas waktu yang telah ditentukan,” kata anggota DPRD Pesawaran itu. Dilanjutkannya, karena hingga tahun anggaran 2013 mau habis maka pihaknya menyarakankan kepada pihak satker terkait supaya dapat memutus kontraknya itu. Menurutnya, hal itu untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari. “Apabila sampai dengan batas waktu kontrak yang sudah diten-

tukan belum diselesaikan juga, maka diminta kepada dinas PU untuk memutus kontraknya atau mengurus andendum atas proyek itu,” tandasnya. Dilanjutkannya, selain itu, dinas PU juga diminta untuk menghitung volume progress pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan itu. “PU juga harus menghitung berapa volume progress yang telah dikerjakan rekanan itu, sehingganya, pekerjaan yang sudah dikerjaan tersebut nantinya dibayar sesuai dengan progress volume pekerjaan,” tegasnya. (med)


KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

HERMAN HN

Imbau Kendalikan Inflasi WALIKOTA Bandarlampung Herman HN mengharapkan Bank Indonesia dan Jajaran perbankan di Lampung membantu daerah dalam mengendalikan inflasi. Hal itu diungkapkannya, Kamis (26/12) mensikapi inflasi di Kota Bandarlampung hingga November 2013 mencapai 7,97 persen year on year (yoy), dan terpaut satu angka di bawah inflasi nasional. “Kami mengharapkan kerjasama dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat lebih ditingkatkan ke depannya, agar perkonomian tumbuh dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman HN. Calon gubernur Lampung ini mengungkapkan terimakasih kepada BI yang sebelumnya, yang dapat menghantarkan Bandarlampung sebagai salah satu provinsi yang mampu mengendalikan inflasi. Diungkapkannya, sebagaimana yang disampaikan, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung Bambang Widjonarko, di Bandarlampung, inflasi di Kota Bandarlampung hingga November 2013 mencapai 7,97 persen year on year (yoy), dan terpaut satu angka di bawah inflasi nasional. Angka tersebut naik sekitar tiga digit dibandingkan periode yang sama tahun 2012. “Ya ini sebagai akibat dari pola konsumsi masyarakat,” timpalnya. Dketahui, kenaikan harga bahan makanan akibat kenaikan bahan bakar minyak menjadi pemicu pertumbuhan signifikan laju inflasi di Bandarlampung sepanjang 2013. Sementara itu, pada Desember 2012, inflasi Kota Bandarlampung setara dengan nasional, yaitu sebesar 4,30 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender pada periode bulan yang sama juga berada pada angka 4,30 persen, untuk Kota Bandarlampung maupun nasional.(ist/sms)

5

TAPIS BERSERI

BKD Klaim CPNS Bersih Lempar Bola Panas ke Kemenpan

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung selaku Koordinator Seleksi Penerimaan CPNS 2013, akui tidak mengetahui sistem pengkoreksian dan penilaian hasil tes CPNS, yang diumumkan Jumat (27/12) hari ini, di Koran Editor dan enam media cetak lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Syarif Anwar mengungkapkan, dalam penilaian hasil CPNS, pemprov dan kabupaten/kota penyelenggara CPNS tidak dilibatkan. Penyelenggaraan sepenuhnya, dilakukan pemerintah pusat berkerja sama dengan 10 universitas (Tim Konsorsium) dipulau Jawa, sebagai pelaku pembuatan soal dan pengoreksian

test seleksi CPNSD 2013. Diungkapkannya, berbeda dari penyelenggaraan CPNS sebelumnya, kini Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi (Kemenpan) menggunakan sistem penilaian nilai ambang batas tes kompentensi dasar seleksi CPNS dari pelamar umum. “Hal ini dilakukan pusat agar image peneriman PNS bersih dari hal-hal negatif, dimana selama ini penerimaan PNS terindikasi dengan perbuatan kotor sehingga masyarakat meragukan penerimaan PNS bersih dari KKN,” ujarnya, di ruang rapat BKD provinsi, Kamis (26/12). Mantan Sekda Lampung Tengah tersebut mengungkapkan, dalam

peraturan Kemenpan Nomor 35 tahun 2013 tentang nilai ambang batas, setiap pelamar PNS yang masuk dalam nominasi lulus, harus memenuhi nilai yang telah ditetapkan oleh tim konsorsium mengunakan Computer Assisted test (CAT). Dibeberkannya, kriteria nilai ambang batas tersebut, yakni 108 atau 60 persen dari nilai maksimal tes karakteristik pribadi, 70 atau 50 persen nilai maksimal tes intelegensia umum dan 64 atau 40 persen dari nilai maksimum tes wawasan kebangsaan. “Kurang dari itu dipastikan tidak masuk dalam nominasi kelulusan,” timpalnya. Meski demikian, BKD mengha-

99,99 Persen Flyover Siap

PEMPROV LAMPUNG

Dapat Kompensasi Cukai Rokok PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung memberlakukan pajak rokok, sebagai sumber pendapapatan asli daerah (PAD) di tahun 2014. Sekretaris Provinsi (sekprov) Lampung Berlian Tihang mengungkapkan, selama ini provinsi hanya mendapatkan penerimaan pajak dari BBNKB, PKB, Air Permukaan dan juga retribusi. “Tapi mulai Maret 2014 mendatang kita akan mendapatkan pajak yang berasal dari cukai rokok,” kata dia, Kamis (26/12) melalui ponselnya. Khusus untuk penerapan pajak cukai rokok ini, Berlian mengaku sedikit berbeda dengan pungutan pajak pada komodiri lainnya,” Yang memungutnya pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mendapatkan bagian berdasarkan banyaknya batang rokok yang beredar di Lampung,” terangnya. Ia mengaku belum tahu berapa besar persentasenya. Berlian menduga, sistem bagi hasilnya mirip dengan bagi hasil migas. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lampung menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2 Triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari pajak daerah dan PAD baru yaitu pajak rokok. Dari pajak daerah yang ditargetkan Rp1,7 Triliun, dengan masing-masing sumber pendapat seperti dari PKB ditargetkan Rp544 Miliar, BBNKB ditargerkan Rp716 Miliar dan PBBKB Rp437 Miliar. Selain itu juga, pemprov menargetkan dana perimbangan Rp1,4 Triliun dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp1,4 Triliun. Di tahun 2014 nanti, ada sumber PAD baru yang didapatkan dari pajak rokok sesuai Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pemungutan pajak rokok, dengan menargetkan 89 Miliar yang akan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Ahmad Bastari, mengatakan rincian tersebut diharapkan dapat menopang PAD dan belanja daerah di tahun depan. “Itulah yang menjadi andalan kita untuk belanja 2014, harapannya dispenda melakukan langkah tepat dan cepat untuk mendorong potensi terbesar pendapatan kita yaitu PKB dan BBNKB tercapai seperti menagih tunggakan pajak kendaraan, misalnya ada 2,4 juta kendaraan bermotor, tertagih 1,6 juta kendaraan,”ujar Bastari di ruangannya, kemarin. (ist/sms)

rapkan adanya transparansi dalam cara pengkoreksian dan penilaian hasil tes CPNS 2013 ini. “Soalnya, sampai saat ini, kita juga belum mengetahui pasti bagaimana cara pengkoreksian dan penilaian hasil tes itu. Kami hanya mengikut aturan dari pusat saja. Dan yang kami ketahui hanya sebatas itu,” tandasnya. Meski demikian, bagi pelamar yang tidak puas, lanjut mantan Asisten I Pemprov Lampung ini, pihaknya mempersilahkan kalangan yang penasaran dapat menghubungi Kemenpan atau BKN langsung. “Nah, bagi yang tidak lulus dan merasa penasaran sialakan menghubungin kemenpan atau BKN,” pungkasnya. (tak)

EDITOR/JUNTAK

Diskusi publik refleksi akhir tahun tentang pelayanan publik dan korupsi, sebagai bentuk keprihatinan sebab suap dan pungli saat ini semakin diterima dan dianggap wajar, Selasa, (24/12) di GDM, Bandarlampung. Dari kiri, Ridwan Sayifulloh (Bappeda Metro), Ahmad Yulden Erwin (KOaK), Dr. Djauhari Zaelani (Akademisi) dan Endri Y (GM Koran Editor).

Distako Pastikan Tebang Reklame Tak Berizin BANDARLAMPUNG-Tidak ada kepedulian pengusaha reklame di Bandarlampung untuk mengurus perizinan membuat pemerintah kota (pemkot) geram. Melalui Dinas Tata Kota (Distako), Pemkot menjamin pelanggaran izin ini akan diungkap, sebagai bentuk shok terapi terhadap pengusaha yang mangkir akan kewajibannya dalam mengurus perizinan. Kepala Distako Effendi Yunus mengatakan, pihaknya tidak akan mentoleransi satu pelanggaran perizinan yang dilakukan pengusaha reklame. Dipastikannya, jika ditemukan reklame yang melanggar izin Distako akan melakukan penebangan ditempat.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan kembali menyisir sejumlah titik reklame yang diduga melanggar izin, yang ada di daerah Kecamatan Panjang.” kata dia, Kamis (26/12) melalui ponselnya. Diungkapkannya, kenapa di daerah Panjang yang menjadi perioritas, menurutnya, diduga pelanggaran izin titik reklame lebih banyak terjadi di daerah kecamatan Panjang dan sekitarnya. Dia menjelaskan sebelumnya tim Distako sudah sejak lama mengetahui dan pernah mengecek ke lokasi tersebut mengenai titik reklame yang diduga tak berizin. “Ya akan kami tebang bila tetap juga tak berizin. Dan kedepan, bukan

hanya daerah Panjang saja, namun daerah lainnya yang belum kami telusuri,” ungkapnya. Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung Benson Wertha mengatakan reklame yang berdiri tersebut harus berizin seperti izin pendahuluan membangun (IPM) dan lainnya. Pengurusan izin ini pun berkaitan dengan retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah (PAD). “Pengusaha reklame harus taat aturan dong. Harus mempunyai izin lengkap. Ini untuk kepentingan Pemkot dan pengusaha. Sehingga nanti tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” kata politisi Partai Golkar ini. (ist/sms)

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung terus mengejar target penyelesaian pem-bangunan flyover (jalan layang) yang rencananya akan diresmikan di malam pergantian tahun 2013. Saat ini kondisi pembangunan flyover (jalan layang) jalan Gajah MadaIr Djuanda sudah mendekati 100 persen penyelesaian. Sekretaris Kota (sekkot) Bandarlampung Badri Tamam mengungkapkan persiapan persemian flyover, sudah mencapai 99,99 persen. “Sudah 99,99 persen, sisanya 0,01 persen yakni tinggal dilaksanakan,” candanya, Kamis (26/12) melalui ponselnya. Diungkapkannya, Pemkot terus melakukan pengawasan, terhadap penyelesaian pembangunan flyover tersebut, sebelum benar-benar diserahkan oleh kontraktor dan dioperasionalkan penggunannya. “Termasuk bagian bawah kolong flyover, sebagaimana inst r u k s i Wa l i k o t a h a r u s s u d a h rapih sebelum diresmikan. Sehingga tidak ada lagi alat berat dan sisa pembangunan yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas,” ungkapnya. Berdasarkan pantauan, area bawah flyover sudah bebas dari alat berat dan papan pembatas pengalihan jalan. Sehingga arus lalu lintas di jalan ini kembali lancar. Begitupun dengan, lampung merah di perempatan jalan Gajah Mada-Ir Djuanda juga kembali berfungsi normal. Karena sebelumnya lampu merah ini sempat tidak difungsikan selama pembangunan. Pihak pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung sendiri berencana meresmikan flyover dengan panjang 500 meter ini pada malam pergantian tahun. (sms)

Dewan Khawatir APBD Dicoret Mendagri BANDARLAMPUNG - Meski telah disahkan dalam sidang paripurna APBD 2014, Selasa (24/12). Anggota DPRD Provinsi Lampung pesimis jika tidak terjadi evaluasi anggaran oleh kementerian dalam negeri (kemendagri). Mensiasati kemungkinan terjadinya pemangkasan anggaran, DPRD Lampung akan mengirimkan empat unsur pimpinan Komisi dalam rapat evaluasi tersebut. Wakil Ketua I DPRD Lampung Nurhasanah mengatakan, pihaknya berkeyakinan dirapat evaluasi APBD 2014 Lampung kecil kemungkinan akan terjadi pemangkasan anggaraan. “Kita sudah bahas sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, saya rasa tidak ada yang dicoret iya,” ujarnya, Kamis (26/12) melalui ponselnya. Kendati demikian, anggota fraksi PDIP tersebut mengatakan bahwa kemungkinan pencoretan anggaran dalam ma-

sing-masing SKPD masih bisa terjadi jika kemendagri melihat APBD Lampung tidak sesuai. “Setiap anggaran akan dikoreksi oleh kemendagri, jadi masih bisa juga dicoret anggarannya yang di SKPD, kalau secara keseluruhan tidak mungkin,” katanya. Diketahui, rapat evaluasi APBD tersebut yang akan dimulai pada tanggal (27/12) yang akan diikuti perwakilan DPRD Lampung, dan akan dibahas kemendagri dalam 14 hari massa kerja. “Saya dan unsur pimpinan yang lain akan ikut kesana hari Jumat (27/12), tapi senin sudah ngantor lagi, disana rencananya 3 hari saja tidak sampai selesai,” ungkapnya. Masih soal evaluasi anggaran, Nurhasanah menuturkan bahwa jika ada anggaran yang memang dinilai kemendagri perlu dijelaskan, maka pihak DPRD serta pemprov wajib menjawab keraguan

tersebut dalam bentuk surat resmi. “Biasanya mereka ada yang menanyakan hal-hal soal anggaran, bisa terjadi penyesuaian atau penambahan. Nah, kalau seperti itu DPRD bersama pemprov harus bersama-sama menyelesaikan dalam bentuk surat resmi,” bebernya. Terkait pengesahan APBD Lampung yang dilakukan pada malam hari Selasa (24/12), hal itu lantaran untuk menghidari pinalti dari Kemendagri. Pasalnya jika APBD terlambat disahkan sebelum akhir tahun 2013, maka dana dana alokasi umum (DAU) Lampung tahun 2014 akan berkurang. “ Kita hindari pinalti dari kemendagri, kalau lewat dana DAU Lampung berkurang. Tapi kita pastikan pembahasannya sesuai aturan, mulai dari KUA PPAS ke Komosi dan ke Banang,” pungkasnya. (tak)

Target Enam Perda Selesai Diawal Tahun BANDARLAMPUNG-Enam rancangan peraturan daerah (raperda) usul inisatif yang menjadi hutang DPRD Kota Bandarlampung dipastikan selesai di Januari 2014. Enam Raperda tersebut yakni Raperda tentang Nama-nama Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Perizinan Daerah. Kemudian Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Perlindungan Anak, dan Raperda tentang Tata Kelola Usaha Perikanan dan Hasil Olahan Ikan. Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bandar Lampung Wahyu Lesmono mengungkapkan, seharusnya pengesahan enam raperda

tersebut dapat disahkan akhir tahun 2013 ini, “Namun, karena terkendala waktu dan mepet, maka secepatnya akan kita sahkan pada akhir Januari 2014 mendatang,” dia, Kamis (26/12) melalui ponselnya. Diungkapkannya, faktor yang menyebab tidak selesainya pembahasan raperda tersebut, selain terkendala waktu, juga dikarenakan padatnya agenda pihak eksekutif. “Sebelumnya kami terus melakukan pembahasan dan hearing. Namun karena pihak eksekutif banyak kegiatan, pengesahannya belum kita lakukan, ditunda, dan Insya Allah awal tahun akan kita sahkan,” ujarnya. Anggota Komisi C DPRD ini menambahkan, dalam penundaan pengesahan enam Raperda Usul Inisiatif

ini, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. “Dan kita sudah rapat dan juga kita sudah koordinasikan dengan Banmus terkait penundaan pengesahan enam Raperda Usul Inisiatif ini,” ungkapnya. Dia menampik tertundanya pengesahan enam Raperda Usul Inisiatif tersebut dikarenakan padatnya jadwal pihak DPRD. “Bukan, bukan karena banyaknya agenda kami seperti r e s e s d a n l a i n n y a . Ta p i k a r e n a banyaknya agenda eksekutif, dan kami menunggu kesiapan mereka (eksekutif), dan kami pun akan terus berkoordinasi dengan pihak eksekutif,” pungkasnya.(ist/sms)


6

PENGUMUMAN CPNSD A.

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO JABATAN

PENDIDIKAN

NOMOR PESERTA NAMA

1 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-54323-6 2 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-54291-6 3 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-50947-6 4 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-54184-9 5 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-54251-6 6 DOKTER UMUM S.1 KEDOKTERAN 5900-3-55514-7 7 PERAWAT S.1 KEPERAWATAN 5900-3-53067-6 8 PERAWAT S.1 KEPERAWATAN 5900-3-54410-7 9 PERAWAT S.1 KEPERAWATAN 5900-3-53397-4 10 PERAWAT S.1 KEPERAWATAN 5900-3-53166-3 11 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-23288-9 12 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-23274-7 13 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22888-9 14 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22508-5 15 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22240-9 16 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22210-3 17 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22928-9 18 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-28935-2 19 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22858-7 20 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-23111-2 21 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-27442-7 22 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-25911-2 23 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22937-8 24 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-25922-7 25 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22998-3 26 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22462-3 27 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-29104-9 28 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-29062-3 29 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-23231-2 30 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-29184-9 31 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-23110-3 32 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-20319-2 33 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-28662-3 34 PERAWAT D.III KEPERAWATAN 5900-2-22328-9 35 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-21683-6 36 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-21468-5 37 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-23320-9 38 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-23333-4 39 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-23602-7 40 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-27142-3 41 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-25054-3 42 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-20480-9 43 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-25101-6 44 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-21899-6 45 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-27267-6 46 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-23627-6 47 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-29546-7 48 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-29494-3 49 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-21978-7 50 BIDAN D.III KEBIDANAN 5900-2-22051-6 51 ASISTEN APOTEKER S.1 FARMASI 5900-3-50678-3 52 ASISTEN APOTEKER S.1 FARMASI 5900-3-50706-7 53 ASISTEN APOTEKER S.1 FARMASI 5900-3-54342-3 54 ANALISIS D.III ANALISIS 5900-2-25586-7 KESEHATAN KESEHATAN 55 ANALISIS D.III ANALISIS 5900-2-25582-3 KESEHATAN KESEHATAN 56 ANALISIS D.III ANALISIS 5900-2-25610-7 KESEHATAN KESEHATAN 57 NUTRISIONIS D.III GIZI 5900-2-25290-7 58 NUTRISIONIS D.III GIZI 5900-2-25259-6 59 NUTRISIONIS D.III GIZI 5900-2-20814-3 60 NUTRISIONIS D.III GIZI 5900-2-20805-4 61 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-54552-9 PERTANIAN 62 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-51107-6 PERTANIAN 63 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-51487-2 PERTANIAN 64 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-50813-4 PERTANIAN 65 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-51378-7 PERTANIAN 66 PENYULUH S.1 PERTANIAN 5900-3-54530-7 PERTANIAN 67 PENYULUH D.III PERTANIAN 5900-2-26524-5 PERTANIAN 68 PENYULUH D.III PERTANIAN 5900-2-20527-2 PERTANIAN 69 PENYULUH D.III PERTANIAN 5900-2-26551-2 PERTANIAN 70 PENYULUH D.III PERTANIAN 5900-2-20379-6 PERTANIAN 71 TEKNIK TATA S.1 TEKNIK SIPIL 5900-3-51948-5 BANGUNAN DAN PERUMAHAN 72 TEKNIK TATA S.1 TEKNIK SIPIL 5900-3-51953-8 BANGUNAN DAN PERUMAHAN 73 TEKNIK TATA S.1 TEKNIK SIPIL 5900-3-55238-3 BANGUNAN DAN PERUMAHAN 74 TEKNIK TATA S.1 TEKNIK SIPIL 5900-3-52017-8 BANGUNAN DAN PERUMAHAN 75 PENYULUH S.1 PETERNAKAN 5900-3-53967-2 PETERNAKAN 76 PENYULUH S.1 PETERNAKAN 5900-3-53889-8 PETERNAKAN 77 PENYULUH D.III PETERNAKAN 5900-2-20763-6 PETERNAKAN 78 PENYULUH S. 1 PERIKANAN 5900-3-52514-7 PERIKANAN 79 PENYULUH S. 1 PERIKANAN 5900-3-52541-4 PERIKANAN 80 ANALISIS POTENSI S.1 EKONOMI 5900-3-51790-3 PENDAPATAN AKUNTANSI/ DAERAH AKUNTANSI 81 ANALISIS POTENSI S.1 EKONOMI 5900-3-55140-5 PENDAPATAN AKUNTANSI/ DAERAH AKUNTANSI 82 ANALISIS POTENSI S.1 EKONOMI 5900-3-55179-6 PENDAPATAN AKUNTANSI/ DAERAH AKUNTANSI 83 PRANATA KOMPUTERS.1 KOMPUTER 5900-3-50254-3 84 PRANATA KOMPUTERS.1 KOMPUTER 5900-3-54803-6 85 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-25991-2 86 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-27802-7 87 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-27887-2 88 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-24386-7 89 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-24165-4 90 PRANATA KOMPUTERD.III KOMPUTER 5900-2-27957-4 91 PENYIDIK PEGAWAI S. HUKUM 5900-3-53484-5 NEGERI SIPIL 92 PENYIDIK PEGAWAI S. HUKUM 5900-3-52843-6 NEGERI SIPIL 93 PENYIDIK PEGAWAI S. HUKUM 5900-3-53547-6 NEGERI SIPIL 94 PENYIDIK PEGAWAI S. HUKUM 5900-3-52932-5 NEGERI SIPIL 95 PENYULUH SOSIAL S.1 PSIKOLOGI 5900-3-53578-7 96 PENYULUH SOSIAL S.1 PSIKOLOGI 5900-3-53579-6 97 PENYULUH SOSIAL S.1 PSIKOLOGI 5900-3-53643-6 98 PENYANDANG CACATSLTA SEDERAJAT 5900-2-29353-8 99 PENYANDANG CACATSLTA SEDERAJAT 5900-2-29345-8 100PELATIH OLAHRAGA SLTA SEDERAJAT/ 5900-2-29381-4 DARI ATLET +SERTIFIKAT NASIONAL BERPRESTASI REGIONAL/ INTERNASIONAL

NILAI

MARICA HERVIATI ADI GUNAWAN YUSUF NOVA LESTARI CHINTYA MUTIARA SARI MELISHA LISMAN GAYA LEONARDO DANIEL MUSTOPO ATIN SOBARI TRI JENNI UTAMI SITI SYAMSIYYAH NUTOMO FITRI WULANSARI HENDRA DWI SAPUTRA LIA ROSITA NOVI DEFRIYANTINA MALINDA UTAMI RIFKI KAPITAN JUMHURIAH HANDAYANI MENTARI PERMATA SARI RENNY WALANDA IDA MARIYANA ELFINA MAHARANI RITA PURNAMA SARI NURMAN AZIZI WELIYA OKTAPININDA ADE GUNAWATI SANDI ALI DEPRI ADISYAH EKA YULIANA NATALIA SIMATUPANG FRANSISCA MELYANA UMRI AFRIZAL ADI FIKRINAS NATALIA LOSMA PUTRI GALUH INGGI M HOTMAN ARIFIN SIREGAR BAYU INDRAWAN CHICILIA JENNITA RULIYA SARI IIM ISTIKOMAH OKTA ROSALITA NI LUH NYOMAN MAITRI NANIK CATUR WULANDARI ASIH TRIYANTI RESY WULAN SARI VIA ARFIANI SITI WURYANI SURTIYEM FITRI NURLILAH ERNI APRIYANTI ARI KUSTANTI SUCI ANDRIANI PUTERI ELYANA NURUL KHUSNA HADIYATI RINI SANTIA RANGGA SELVI KUSUMA DEVI SARTIKA DEWI MANDALA SARI

392 392 384 383 381 380 435 382 374 356 428 402 393 384 383 379 378 378 378 377 376 376 374 374 373 373 373 371 371 370 370 370 370 369 448 443 438 409 399 395 392 391 389 387 387 385 384 383 382 381 365 361 352 387

TRI PUJI ASTUTI

379

ARDIANSAH

376

ANGGRENI MAYA SARI SEFTIANI FITRI FRANSISCA IVE MARYANI HUMAIROH DONY KUSUMAH SAPUTRA

417 379 379 378 468

MUHAMMAD LATIF

463

ELIZA FITRI

457

EKA KUSUMAWATI

451

JERY GADAVI

411

ERFAN ARDHITA PRIYOGI

389

AHMAD ARIFIN

395

RENI APRILIA PUTRI

379

SEFRINA

373

RIKA ARITINA

373

CITRA PRAHASTUTI

401

ARIF LOQMAN AFFANDI

398

MIKHA RIA PONGBALA

388

VINCENTIUS INRI SPERAVIANNO 384 HERU

389

AMELIA CITRA

380

EVA WIDOWATI

380

PREDINA BUTAR BUTAR

376

FATIHATUS SIYADAH

376

ARI BEN LAHAN

387

FIRNA EFRINSA

386

DIAH RAHMAWATI

375

RAKHMAN ADHIATMA WULAN DAMAYANTI TRI PUTRI NURHANI NESIASARI EK SEPTIAWAN YUNITA SARI MITRA TURAHMA APRIZAL IRMA ROSTARINA NOPRIWAN BINA SANG PUTRA

385 382 398 384 382 382 381 378 377

SANTY SETIAWATI

374

NURWINDA AYUTILLA

370

DESSY ANGGRAHITA

370

ERINA DEWI DIMAS SRIMANJAYA YOSEPHINE RETNO MAHARANI APRIGA PRANATA DEDI WAHYUDI ANDIKA ARLISTIANTO

448 392 381 390 385 356


KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

PENGUMUMAN CPNSD

7


8

PENGUMUMAN CPNSD

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013


9

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

Lamsel Kebut Prasarana Porprov

EDITOR/HUMAS TUBA

Penyerahan Basis Data PBB-P2 dan Penandatangan Naskah Perjanjian Kerjasama tempat pembayaran PBB-P2 oleh KPP Pratama Kota Bumi dan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Menggala dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulangbawang.

LAMSEL – Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza menginstruksikan kepada pelaksana pembangunan untuk terus bekerja keras guna menyelesaikan sarana dan prasarana stadion Raden Intan. Pasalnya, Lamsel menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Ke-VII. Dalam rilisnya yang disampaikan Editor, Bupati Lamsel Rycko Menoza S.Z.P didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lamsel Hermansyah Hamidi meninjau langsung lokasi pembangunan stadion Raden Intan, Kalianda, pada Senin (23/12) lalu mengatakan instruksi itu dalam upaya menggenjot pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Sebab, lanjutnya, di lokasi pem-

bangunan Stadion Raden Intan, Kalianda yang akan digunakan pada saat grand opening Porprov Ke-VII. “Untuk pelaksana pembangunan supaya dapat memaksimalkan pekerjaan dengan harapan, lapangan stadion dan fasilitas olahraga lainnya sudah selesai dibangun sebelum acara pembukaan,” tegasnya. Dikatakan Rycko, dari hasil tinjauan oleh pihaknya, pembangunan sarana dan prasarana stadion tersebut dinilai sudah cukup baik. Tinggal beberapa saja yang perlu dibenahi seperti ruang ganti, rumput, permukaan tanah, serta fasilitas pendukung lainya diharapkan dapat diselesaikan tepat dengan waktunya. “Persiapan stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Por-

PENGUMUMAN CPNSD

prov Ke-VII sudah 90 persen, tinggal dilakukan sterilisasi. Sehingga, siap untuk dilakukan uji coba,” ujarnya. Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Hermansyah Hamidi, menambahkan bila pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga yang akan dijadikan ajang pertandingan dalam rangka Porprov sudah mencapai 90 persen. “Untuk pembangunan fisik dan non fisik olahraga telah mencapai 90 persen selesai dikerjakan seperti Gedung Olahraga (GOR) dan Lapangan Raden Intan. Artinya, pada saat Porprov Ke-VII nanti, kami berharap sudah selesai pekerjaanya,” tandasnya. (hzd)


10 Ribuan Penggiat Agama dapat Bantuan PESAWARAN - Ribuan penggiat keagamaan dan tempat ibadah hingga yayasan di Kabupaten Pesawaran, kemarin (26/12) diberikan bantuan oleh pemerintah setempat dalam program tahun 2013 melalui bidang sosial kemasyarakatan yang diberikan secara simbolis oleh Bupati Pesawaran Aries Sandi DP, SH, MH. Acara penyerahan bantuan yang dilaksanakan di lingkungan Pemkab setempat dalam sambutannya Bupati mengatakan, kegiatan tersebut tidak kalah pentingnya dengan kegiatan pembangunan fisik yang terus dilakukan saat ini. Menurutnya selain dibidang tersebut juga sangat penting diberikannya apresiasi kepada umat muslim maupun non muslim yang selama ini telah bekerjasama untuk ikut menjaga kerukunan dengan sejuk dan harmonis. Adapun rincian penerima bantuan sejumlah nilai rupiah yang diberikan kepada guru ngaji sebanyak 1250 orang, penjaga makan 400 orang, P3N 144 orang, marbot 593 orang dan beberapa tempat ibadah seperti masjid sebanyak 523 tempat, mushola 510 tempat, gereja 25 tempat, pure 5 tempat hingga pendidikan bernuansa agama yang meliputi pondok pesantren sebanyak 40 tempat, madrasah 25 tempat dan TPA 286 tempat. "Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kegiatan serupa dibidang keagamaan setiap tahun ada program ibadah umroh dan perjalanan wisata rohani ke Yerusalem bagi non muslim," kata Bupati.\ Dengan demikian, dia juga mengharapkan agar antar umat beragama terus menjaga dan mempertahankan kondisi aman dan damai khususnya di Kabupaten Pesawaran hingga tetap kokoh dan kuat dimasa-masa yang akan dating, sehingga tidak ada siapapun yang akan memecah belah persatuan di Bumi Andan Jejama. (rus/med)

TUBA-TUBA BARAT-MESUJI-LAMPURA-WAYKANAN

KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

PN Panggil Kadistakopar Metro METRO - Sengketa informasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat Team 99 Pemburu Koruptor melawan Dinas Tatakota dan Pariwisata Kota Metro semakin meruncing. Ketua Pengadilan Negeri Metro memanggil resmi Kepala Dinas Tatakota dan Pariwisata (kadistakopar), Rudiyanto untuk menghadiri teguran terkait tidak diindahkanya putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 017/VI/KI-LPG-PSM-A/2012 dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung Nomor 23/G/ 2012/PTUM-BL serta penetapan ekskusi Pengadilan Negeri (PN) Metro. Ketua Lembaga Swadaya Mas-

yarakat Team 99 Pemburu Koruptor Edy Sunyoto menilai anmaning/teguran dari Ketua PN Metro tersebut sangatlah tepat dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan pasal 11, dinyatakan bahwa benar dan tepat langkah ketua PN itu. “Beliau dapat memanggil dan menegur Kepala Dinas Tatakota dan Pariwisata mengingat Ketua PN telah mengeluarkan penetapan ekskusi, namun kadisnya tak mematuhinya, ungkapnya, Kamis (26/12). Bila dalam pemanggilan dan teguran tersebut dalam jangka

waktu 8 hari dari tanggal 24 Desember 2013 tetap tidak dipatuhinya, maka Ketua PN dapat memerintahkan juru sita untuk mengambil paksa data tersebut, jelas Edy Sunyoto. Seperti diketahui, sengketa informasi tersebut berawal dari dugaan adanya korupsi di beberapa program di Dinas Tatakota dan Pariwisata Kota Metro Tahun anggaran 2010-2012. Besarnya dana dibeberapa program tersebut diantaranya program administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana aparatur dan peningkatan pelayanan jalan umum dan penghijauan kota. Untuk mendukung dugaan tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Team

99 pemburu koruptor meminta copy data program program tersebut, namun tidak diberikan. Sehingga melapor hal tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai dengan Undangundang nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP dan akhirnya Komisi Informasi Provinsi Lampung mengabulkan dan memenangkan Lembaga Swadaya Masyarakat Team 99 Pemburu Koruptor di tingkat pertama dan banding di PTUN Bandarlampung maupun ditingkat kasasi Mahkamah Agung. Ketika diklarifikasi terkait penetapan ekskusi PN oleh Edy Sunyoto beberapa hari yang lalu, pihak Dinas Tata Kota dan Peru-

Diskes KPB Tetap Programkan Jamkesda

DP2K Tuba Bentuk Tim Pengawas Banjir TULANGBAWANG - Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DP2K) Kabupaten Tulangbawang akan segera membentuk tim pengawas terhadap musibah banjir di areal persawahan dan perkebunan. Pasalnya, beberapa lahan persawahan maupun perkebunan di Kabupaten Tulangbawang telah mengalami kebanjiran. Sekretaris DP2K Tulangbawang Budi Sutomo mengatakan, tujuan dari dibentuknya tim pengawas tersebut guna meng crosek terkait musibah banjir yang menyerang lahan sawah dan perkebunan di Tulangbawang. Menurutnya, tidak semua lahan persawahan dan perkebunan di Tulangbawang masuk dalam kata gori musibah kebanjiran. “Contohnya , kalau lahan tersebut memang setiap tahunya selalu di serang banjir, Jadi tidak masuk dalam kata gori musibah , terkecuali kalau memang lahan tersebut memang baru kali ini terserang banjir baru di katakan terkena musibah dan akan kita bantu nantinya,” terangnya, Kamis (26/12). Budi menjelaskan tim pengawas tersebut akan di bentuk langsung dari DP2K Tulangbawang dan beranggotakan dari DP2K setempat. “Dan setelah tim pengawasnya di bentuk maka kami akan langsung turun ke lapangan ke lokasi lahan sawah dan perkebunan yang terkena musibah banjir,” jelasnya. Budi menegaskan apabila hasil dari cros cek tim pengawas pertanian di temukan adanya lahan yang tekena musibah banjir DP2K akan segera memberikan bantuan. “Sesuai dengan apa yang di butuhkan apakah, berbentuk bibit, pupuk, bahkan jalan usaha tani Jadi sesuai dengan yang di butuhkan para petani yang mengalami kebanjiran tersebut,” janjinya. (tri)

mahan telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada pengacara Pemkot Metro. Sementara saat dikonfermasi pengacara Pemkot Metro yakni diwakilkan Fredy memberikan keterangan bahwa pihaknya telah memenuhi panggilan PN Kota Metro pada tanggal 24 Desember 2013. Hasil pertemuan tersebut Pemkot Metro akan meminta persetujuan dengan Walikota Metro Lukman Hakim atas permintaan PN terkait hal tersebut. Mengenai waktunya sendiri kami belum bisa menentukan. Saat ini kan masih pada libur Natal dan mau tahun baru,” jelas Fredy kepada Editor saat dikonfermasi via phone. (rud)

EDITOR/HUM

Bupati Pringsewu H.Sujadi bersama Pj Bupati Pesisir Barat H.Kherlani saling tukar cineramata saat acara tasyakuran bersama kedua pemerintah daerah di Balongkuring Resort Hotel, Pringsewu Timur, Selasa (24/12).

Cakades Pelaku Penganiayaan Belum Diperiksa LAMTIM – Calon Kepala Desa Toba, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) yang melakukan penganiayaan terhadap salah seorang warganya sampai hari ini belum juga diperiksa. Hal ini dikatakan Kasatreskrim Polrest Lamtim, Iptu Zaldy. K kepada Editor di kantornya belum lama mini. “Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap saksi saksi, dan kita akan lakukan gelar perkara, baru kita akan lihat kejadiannya,” ujarnya. “Terlapor sampai hari ini belum kita periksa karena kita sedang menunggu hasil visum dan memeriksa saksi saksi. Sampai hari ini terlapor kita jerat

dengan pasal 351 Junto 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jika nanti dari gelar perkara kita punya bukti yang kuat, maka kasus ini akan berlanjut. Saya rasa tidak ada warga yang kebal hukum, jika salah, pasti kita proses,“ tegasnya. Sementara itu secara terpisah keluarga korban mengaharapkan keadilan dari proses ini. Abdurahman, juru bicara keluarga korban kepada Editor mengungkapkan kekecewaannya. “Saya berharap Kapolres Lamtim menindak lanjuti masalah ini. Kami minta keadilan dalam kasus ini. Kami sudah menghadirkan 3 orang saksi, dan kami sudah melakukan visum. Jadi kami menunggu agar terlapor segera dipanggil oleh pihak berwajib.

Ini adalah salah satu presedent buruk yang dilakukan oleh calon pemimpin. Inikan cara-cara premanisme yang dilakukan, yakni melakukan kekerasan terhadap warga. Saya kira pihak berwajib bisa melihat ini secara objektif,” ungkapnya. Seperti diberitakan sebelumnya, calon Kepala Desa 9cakades) terpilih Desa Toba Kecamatan Sekampung dilaporkan oleh Junet Iskandar ke Polrest Lamtim, karena melakukan pemukulan terhadap dirinya. Kejadian itu bermula saat Junet Iskandar hendak bertandang ke kediaman Jakfar pasca digelarnya pilkades. Junet iskandar menjelaskan kejadian bermula pada saat korban hendak datang bersilaturahmi ke rumah

kades terpilih itu bersama 2 orang temannya, kemudian korban duduk sejenak dan tak lama kemudian tadanglah Jakfar dan menegur korban. Lalu Jakfar menanyakan kepada korban dalam pemilihan pilkades, Desa Toba kamu memilih siapa kemarin, korbanpun menjawab dirinya memilih Jakfar. Lalu Jakfar mengaku tahu kalau Junet tidak memilih dirinya. Tanfa basa-basi Jakfar memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 3 kali dengan tangan kosong. Kemudian Jakfar mengusir Junet dan disuruh pulang sambil berkata jangan lagi kamu main-main kesini, kamu tidak memilih saya,” ujar Junet menirukan ucapan Jakfar. (pung)

PESISIR BARAT– Sejumlah masyarakat Kabupaten Pesisir Barat (KPB) khawatir dengan pelayanan kesehatan di kabupaten setempat. Tahun 2013 masyarakat telah mendapatkan program jaminan kesehatan masyarakat (kamkesmas), mereka juga mendampatkan program jaminan kesehatan gratis (PKMG) yang disubsidikan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) hingga tahun 2013 ini. Karena itu di tahun 2014 mendatang program PKMG tersebut dikhwatirkan tidak ada lagi di KPB. Seperti disampaikan Mulliyat (42), warga Kecamatan Karya Penggawa kepada Koran Editor mengatakan bahwa pihaknya khawatir jika nanti program PKMG yang sudah berjalan sebelumnya akan dihapus oleh pemkab Lambar karena pemkab Pesisir Barat yang merupakan pemekaran Lambar sudah memiliki APBD di 2014. Program PKMG tersebut disubsidi APBD Lambar ketika itu hingga 2013 ini. Jika program tersebut dihapus jelas akan berpengaruh kepada pelayanan kesehatan, khususnya warga miskin yang memang tidak mendapatkan kartu jamkesmas dan hanya mendapat PKMG saja, katanya. Untuk itu, Pemab Pesisir Barat harus dapat memberikan solusinya, sehingga PKMG dapat kembali dilanjutkan. Jangan sampai dihapus, adanya program itu sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk berobat ke puskesmas misalnya, karena memang sangat bermanfaat dan memberi dampak besar bagi masyarakat yang kurang mampu, katanya. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Pesisir Barat Bambang Purwanto S.KM., M,KES menjelaskan bahwa terkait ada program PKMG tersebut memang merupakan subsidi dari kabupaten induk Lambar hingga batas akhir 2013 ini. Artinya PKMG di KPB ini hanya sampai tahun 2013. Karena itu merupakan subsidi dari pemkab Lambar untuk di 2014 mendatang di Kabupaten Pesisir Barat ini akan memprogramkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Kabupaten Pesisir Barat yang disubsidi oleh pemkab setempat. “Nantinya diperuntukakan untuk keluarga miskin. (irw)


KORAN EDITOR Jumat, 27 Desember 2013

Direktur Utama Direktur Suprapto Saad Sobari General Manager / Pemimpin Perusahaan Penanggungjawab Wawan Sumarwan Endri. Y Wakil Pemimpin Perusahaan Pemimpin Redaksi Aliunsyah Ariyadi Ahmad Litbang Redaktur Pelaksana Wahid Hamdan Maryadi Wawan Sumarwan Sekretaris Redaksi Nur Hayati Redaktur Wawan S, Maryadi, Pracetak Aliunsyah, Ariyadi Ahmad, Iwan Maini, Edy, Ahmad Syamsu Manager Iklan Wartawan Aliunsyah Ariyadi Ahmad, D. Suciati Daud Simanjuntak, Wawan, Ruslan Edy , Budi Santoso. Manager Pemasaran (Bandarlampung) Teguh Tataraharja - (Lamsel), Purnama Hidayah (Lamtim), Staf Pemasaran Edyrudiyanto (Metro), Ramdhani Apri Yanta Angga Saputra (Lamteng), Ismet Inonu (Pesawaran), Manager Keuangan Arbi (Pringsewu), Irham Aliunsyah (Tanggamus), Irwandi (Lambar), Ishak Darmawan Penerbit (Tuba Barat), Triono (Tuba) CV. Civitas Karya Apriadi (Mesuji), Iwansyah Pratama Mega (Lampura), M. Fikri (Waykanan). Percetakan PT. Lampung Intermedia (Isi di Luar Tanggungjawab Percetakan)

Editor POLITIKA

11

NASIOINAL - PROVINSI - KABUPATEN

Bupati Ngada Blokir Bandara NTT – Demi menjaga kewibawaan Pemerintah, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur memerintahkan pasukan Satpol PP memblokir Bandara Turelelo Soa. Menurut Bupati Ngada, Marianus Sae, pemblokiran Bandara Turelelo Soa, Kabupaten Ngada, untuk menyelamatkan kewibawaan pemerintah. Marianus mengakui perbuatannya yang memerintahkan

petugas Salpol PP melakukan pemblokiran bandara itu merugikan banyak pihak. Untuk itu, dia meminta maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan. Menurutnya, yang dilakukannya itu untuk kepentingan masyarakat serta menjaga wibawa pemerintahan. Apalagi sebagai seorang pejabat publik, dirinya merasa telah dipermalukan.

“Perlu saya tegaskan bahwa, apa yang saya lakukan demi kepentingan masyarakat dan kewibawaan pemerintah,” ujar Marianus, Kamis (26/12). Dia menambahkan, sebelum pemblokiran bandara Sabtu 21 Desember, dia telah berulang kali memesan tiket pesawat jurusan Kupang-Bajawa (Ibu Kota Kabupaten Ngada) namun tak membuahkan hasil. Bahkan,

dia juga telah menghubungi pihak Maskapai Merpati untuk menyediakan tiket sehari sebelumnya. “Sudah saya dahului prosesnya dari jam 1 siang bolakbalik minta tiket sampai jam 4 sore sebelum penerbangan,” ujarnya. Kesal tak mendapatkan tiket, sang bupati memerintahkan belasan petugas Satpol

Demokrat Tuding Koalisi Khianat SBY

Alamat Kantor Redaksi dan Pemasaran : Jl. Zainal Abidin PA No.1 Rajabasa, Bandarlampung, Telp/ Fax. (0721) 782275, email: koraneditor@ymail.com, editorredaksi@gmail.com

Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar mencermati formulir DK 13, laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif dan daftar laporan sumbangan dana kampanye, milik Partai Gerindra di Kantor KPUD DKI (Kamis, 26/12).

450

..... Sam Hal 1

jang dalam kariernya. Bahkan, beredar kabar bayaran artis Terpavorit Panasonic Award 2013 itu, dibayar per episode Rp.15 juta. Penghasilan per bulannya, mencapai Rp.450 juta. “Aku bangga bisa gabung di sinetron ini. Dari sinetron sebelumnya ini memang yang paling lama,” ujar Citra. Tapi, di tengah rasa syukurnya karena TBNH bisa berusia panjang, diakuinya mulai diusik oleh rasa bosan dengan rutinitas syuting yang begitu pada setiap harinya. “Kalau boring kadang sih ya, nggak munafik. Kan selama dua tahun lebih ke lokasi yang sama dan orangnya sama juga,” aku dara 19 tahun asal Bogor ini. Tapi, hal itu tak lantas membuat Citra berpikir untuk mundur. Dia sadar, sebagai artis, dituntut untuk mengedepankan profesionalisme. Bukan egoisme pribadi. “Ya ini kan kerjaan aku,” cetus Citra. “Bersyukur banget, apa yang aku ingin sudah bisa aku dapatkan,” kata dia. Materi yang berlimpah juga kini didapatkan oleh Citra. Menurutnya, setelah sukses kehidupannya kini lebih baik. Meski begitu, menurutnya bukan perkara mudah untuk tetap eksis. Sebab, mengikuti jadwal striping, dia pun harus bekerja ekstra keras. “Aku setiap dua minggu sekali ada dokter yang kasih vitamin. Kalau sakit paling flu, nggak sampai parah,” papar Citra. Selain itu, dia juga harus kehilangan waktu bersama temantemannya. “Kalau sama teman jarang banget, tapi kalau keluarga masih bisa soalnya kalau aku sibuk, mereka yang nyamperin,” tuturnya. Karier Citra di dunia hiburan dimulai pada 2009. Wajahnya tak pernah absen di layar kaca melalui banyak sinetron: Nikita (2009), Safa dan Marwah (2009-2011), Putri Yang Ditukar (2010-2011), sampai TBNH. “Aku ingat, pertama kali main sinetron hanya dibayar Rp 1 juta per episode,” kenang Citra. (nas)

Dorong

..... Sam Hal 1

DPW PKB Lampung Drs H Musa Zainuddin mengatakan, komitmen mendorong kerukunan umat beragama dianggap sangat penting. Karenanya, toleransi antarumat beragama harus terus dipupuk, jaga, dan pelihara sampai kapanpun. “Kebersamaan di antara berbagai macam perbedaan itu sangat penting. Apalagi bangsa ini adalah bangsa yang plural dan multikultural,” kata Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) Lampung itu. Dijelaskannya, meski partainya lahir dari ormas keagamaan NU, namun dirinya menjamin bila ideologi adalah Pancasila dan UUD 45. Sehingga pihaknya meyakinkan jika PKB merupakan partai yang moderat dan terbuka. “NKRI akan kokoh jika persaudaraan kebangsaan di negeri yang majemuk ini senantiasa kita pupuk,” jelasnya. Seluruh kader PKB Lampung, lanjutnya, harus selalu mengedepankan sikap toleran. Mengingat semakin derasnya arus intoleransi di Indonesia. Sebab, bila situasi ini dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja, maka akan mengancam keutuhan NKRI. “PKB Lampung sudah membuktikan jika, partai ini sangat toleran. Anggota dewan kami ada yang non muslim. Artinya kami tidak menutup diri, dan membuktikan jika PKB adalah partai yang moderat dan terbuka,” tuturnya. Lalu, apakah pernyatannya tersebut berarti memperbolehkan kader PKB yang muslim merayakan Natal dan Tahun Baru? Musa mengatakan, agama adalah keyakinan dalam setiap keyakinan ada norma-norma yang menjadi batasan toleransi. “Artinya bukan berarti semua diperbolehkan, tapi sesuai dengan batasan-batasan beragama. Jika dalam konteks bernegara tentu kita sama dan harus saling menghargai dan menghormati, dan sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang sama,” tandasnya. (ari)

Ajak..... Sam Hal 1 jalin oleh Pemkot. Seharusnya, jika ingin Bandarlampung ini maju, ya kita harus tahu sama tahu, yakni dalam kewajiban dan hak-haknya," kata dia. Diungkapkannya, komunikasi akan berlangsung baik jika keduanya saling mengerti tanggung jawab masing-masing. "Kewajiban pengusaha membayar pajak dan pemkot tugasnya, mengalokasikan dana untuk mendukung pembangunan ekonomi, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang memadai," timpalnya. Calon Gubernur Lampung ini berandai- andai, jika pengusaha selaku objek pajak patuh akan kewajibannya, dapat dipastikan pembangunan ekonomi di Lampung, tidak jauh tertinggal dari daerah lainnya. "Ya kalau semua paham akan kewajibannya, Lampung pasti maju dan tidak ada lagi jalan berlubang," pungkasnya. (sms)

PP mengepung Bandara Turelelo Soa, untuk melakukan pemblokiran. Apalagi pada hari itu, Marianus harus kembali untuk menghadiri pengesahan APBD. “Ketika saya diperlakukan seperti itu makanya saya perintahkan Satpol PP. Saya ingatkan itu kepada Merpati hingga jam 4 sore sehari sebelum penerbangan,” tandasnya. (nas)

Persekutuan KPU Menuai Hasil .......Sam Hal 1 Februari yang banyak dinilai sepihak selain Gubernur Sjachroedin ZP sendiri masih belum yakin dan tidak mengakuinya, anggota DPRD serta beberapa politisi cenderung mengulur- ulur Pilgub. “Jangan dipaksakan jika memang tidak terkejar. Hasilnya tidak akan maksimal jika dipaksakan,” kata Wakil Ketua DPRD Indra Ismail. Lebih dari itu, lanjut politisi Golkar itu, jika mengacu pada surat edaran (SE) Mendagri Nomor 900/ 2288/SJ tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pilkada, pencairan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota dapat dilakukan paling lambat satu bulan sebelum tahapan persiapan dimulai. “Itu SE Mendagri pada 10 Juni 2010 lalu dan masih berlaku karena belum ada surat edaran terbaru. Maka perlu ditinjau ulang Pilgub 27 Februari itu oleh KPU. Sebab, jika kita membaca surat ini, Pilgub tidak rasional,” tuturnya. Senada, Ketua Komisi I DPRD Lampung yang juga sekretaris DPD I Partai Golkar, Ismet Roni mengatakan, sesuai dengan logika kerja sangat sulit Pilgub 27 Februari

dapat terlaksana. Karenanya, dirinya berharap jika jadwal tahapan Pilgub tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan KPU, maka KPU harus melakukan pleno ulang terkait waktu pencoblosan. “Semua harus maksimal, sesuai perencanaan. Jika tidak maksimal jangan dipaksakan,” kata dia. Sementara, Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono mengatakan, masukan-masukan dari akademisi dan aktivis selaras dengan harapan lembaga penyelenggara pemilu ini. Yakni pilgub berjalan baik dan lancar. Komisioner KPU juga harus solid dan jangan mudah bereaksi terhadap spekulasi-spekulasi yang berkembang terkait Pilgub. “Kan banyak yang berkembang isu-isu seputar pilgub. Supaya berjalan semua, kami secara resmi mau audiensi ke lembaga-lembaga formal. Seperti Korem 043 Gatam, Kejati, dan Polda Lampung. Bukan konteksnya mencari dukungan, apalagi sekutu. Tapi untuk berkoordinasi. Semua pihak harus terlibat,” kata Nanang yang mengaku keberatan jika KPU disebut mencari sekutu.

Terkait tahapan pilgub, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada menambahkan, setelah APBD 2014 disahkan pada Selasa (24/12) malam, maka lembaganya akan melanjutkan tahapan. Pengumuman lelang pengadaan logistik akan dilakukan hari ini, Jumat (27/12). Senada, komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan informasi kepada seluruh pasangan calon terkait jadwal tes kesehatan. “Ya, kami akan berkoordinasi dulu. Seluruh calon sudah kami informasikan, nanti kami akan beritahukan secara tertulis kepada setiap pasangan calon terkait kepastian jadwal yang disusun pihak RS dan IDI,” kata Handi, kemarin. Sebelumnya, lanjut Handi, pihaknya juga telah menerima surat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung yang merekomendasikan lokasi tes kesehatan calon. “IDI menilai RSUD-AM dan RSJ sebagai tempat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pasangan calon,” jelasnya. Menurutnya, koordinasi yang dilakukan dengan RSUD-AM dan RSJ yang dilakukan pihaknya tersebut, guna mengetahui dan

menyesuaikan jadwal rumah sakit dan para dokter. “Tentu kita perlu koordinasi, kita tidak pernah tahu jadwal RSUD-AM dan para dokternya. Misalnya apakah dokterdokter ahli diakhir tahun bisa mengatur jadwal,” tuturnya. Lalu, bagaimana dengan anggaran yang baru bisa dicairkan setelah dikoreksi Kemendagri dan penandatanganan Momorandum of Understanding (MoU) antara gubernur dan KPU? Handi mengatakan, pihaknya akan ikut saja prosedur yang ada dan menyerahkan sepenuhnya kepada sekretaris KPU sebagai kuasa pengguna anggaran. “KPU harus mengikuti prosedur. Sekretaris KPU yang paham hal ini, kami serahkan ke sekretaris,” tandasnya. Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, pihaknya terus bersinergi dengan KPU terkait Pilgub meski tidak menafikan beberapa kritik dan pengawasan untuk perbaikan demokrasi di Lampung. “Pilgub itu hajat bersama, jadi harus bersinergi dan bersama- sama menyukseskan, jangan sampai melanggar aturan,” kata Khoir.(tak/win/ari/dre)

Sutarja Mengaku Hanya Diperiksa Sedikit .......Sam Hal 1 dia. Terpisah, Junaidi kepada awak media juga menganggap pemeriksaan itu biasa. Sebagai Kepala Keuangan dirinya juga sudah memberikan data- data yang diperlukan pada Kejati. “Ya biasalah, diperiksa, kita berikan data-data yang ada,” kata dia. Junaidi sendiri diperiksa bersama dengan Sekkab I Wayan Sutarja, namun dirinya baru ke luar memberikan keterangan jam 16.56 WIB. Dikejar dengan apa saja yang ditanyakan Kejati, dirinya mengaku lupa dan tidak ada kendala apa- apa. “Enggak ada kendala, enggak ada apa- apa. Prinsipnya Kejati tanya, kita berikan data- data, mudahmudahan bisa clear,” ucap Junaidi dengan ringan dan terlihat enteng. Wajahnya juga, tidak menampakkan kusut usai diperiksa selama kurang

lebih 6 jam. Kejati sendiri mengakui tidak bakal tebang pilih dalam penanganan korupsi di Lampung. Sebelumnya, Senin (23/12), Sekretaris DPRD Lamtim Syahmin Saleh lebih dahulu diperiksa. Ketiga pejabat Lamtim itu diperiksa terkait kebijakan Pemkab Lamtim yang mendepositokan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 senilai Rp130 miliar ke Bank Lampung dan BRI Cabang Metro. “Kami masih sebatas meminta keterangan umum, prosedur penyusunan APBD Lamtim 2013,” kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Lampung Heru Widjatmiko. Dia mengatakan, proses penyelidikan ini akan dilakukan seobjektif mungkin sesuai dengan instruksi Kepala Kejati Lampung

Momock Bambang. “Kami tegaskan tidak akan ada tebang pilih dalam penegakan hukum termasuk dalam perkara ini, meski melibatkan pejabat tinggi di daerah tersebut,” katanya. Menurut Heru, setelah pihaknya menemukan dua alat bukti kuat adanya tindak pidana, perkara ini dinaikkan ke tahap penyelidikan. Proses itu dimulai dengan melakukan pemeriksaan tiga pejabat Lamtim. Lebih lanjut dijelaskan Heru, perkara tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang menduga adanya penyimpangan dalam pendepositoan sejumlah dana APBD Lamtim 2013. Hal ini bermula dari pelaporan bunga deposito yang tidak sesuai yang terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) 2012 Bupati Lamtim. Pihaknya mencurigai dana yang didepositokan di dua bank tersebut

tidak dikelola dengan benar. Laporan elemen masyarakat Lamtim menyebutkan, Pemkab Lamtim mendepositokan dana di dua bank. Yakni PT Bank Lampung dan BRI Kantor Cabang Kota Metro untuk mengejar target PAD bunga deposito melalui jasa giro atas penyertaan investasi jangka pendek. Hal tersebut pun dilakukan kembali pada APBD 2013 ini, sebanyak Rp130 miliar dana APBD yang didepositokan dengan harapan mendapatkan tambahan PAD Rp12,2 miliar. Heru menjelaskan, dalam pasal 193 ayat 1 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah memang diatur APBD tidak boleh disimpan atau didepositokan di bank nonpemerintah. “Kami akan melakukan penyelidikan kasus ini secara profesional dan objektif,” kata dia. (win/dre)

Nama Idrus dan Ishak Menguat .......Sam Hal 1 kata Ishak yang sejak jadi Sekkab Lamsel, sering m e n gg a l a k k a n d i s i p l i n n a sional pada jajaran PNS sebagai pelayan masyarakat. Di Kota Metro, Ishak sendiri

seling berkeliling ke dinas/ instansi dengan menaiki sepeda. “Kami dituntut untuk selalu mempunyai konsep yang baru dan mempunyai program kerja lebih baik, termasuk hasilhasil kerjanya harus terukur,”

kata Ishak pada Editor. Ishak yang pengalaman kerjanya di birokrasi Lampung cukup luas dan dapat dibilang cemerlang itu, pernah menjadi Camat Sukarame, Asisten Pemkot Bandarlampung,

Kadishub Provinsi, Sekkab Lamsel dan Sekkot Metro. “Jadi PNS itu mengabdi, jadi apa pun tugas dari atasan, harus siap di posisi apa pun dan dimana pung,” kata dia. (tak/rud/dre)

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menuding adanya penghianatan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan oleh partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Hal itu dapat dilihat dari adanya perbedaan dari anggota koalisi terhadap perpanjangan masa kerja Timwas Century dan Perppu MK dalam sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu. “Saat ini Pak SBY sering dikhianati. Kami ingin koalisi yang tulus, beretika, dan konstruktif,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Teuku Riefky Harsya di Senayan, Jakarta, Kamis (26/12). Peristiwa ini, kata Riefky, akan dijadikan pelajaran oleh partainya agar ke depan bisa menciptakan koalisi yang satu suara, tanpa ada perselisihan terutama dalam parlemen. “Ini pengalaman besar, catatan yang bagus untuk kami, dan semua partai,” tegas anggota Komisi VII DPR itu. Dalam voting yang dilakukan saat Paripurna itu, tercatat 157 orang yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP menolak memperpanjang masa kerja Timwas. Sedangkan fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Hanura yang total berjumlah 248 sepakat memperpanjang masa kerja Timwas. Di antara 560 anggota dewan, tercatat hanya 405 legislator yang mengikuti voting terkait Timwas Century ini. Dengan demikian, DPR sepakat untuk memperpanjang masa Timwas, dan keputusan ini langsung disahkan. Sementara untuk Perppu MK, Fraksi PKS dan beberapa anggota Fraksi PPP menolak diusulkannya Perppu penyelamat MK itu. (nas)

Adek Atut Ngotot Ingin Pimpin Golkar BANTEN - Niat Ratu Tatu Chasanah untuk menduduki kursi ketua DPD I Golkar Banten sudah bulat. Jelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Golkar yang akan digelar besok, Tatu sudah mempersiapkan dukungan dari para pemilik suara. “Kalau Musdalub tergantung punya suara. Siapapun yang terpilih sama saja, ngurus Golkar barengbareng,” kata Tatu usai menjenguk kakaknya Ratu Atut Chosiyah di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Kamis (26/12). Ratu Tatu Chasanah saat ini menjabat sebagai wakil bupati Serang. Dia juga menjadi pengurus Golkar Banten. Posisi ketua DPD lowong sejak suami Atut meninggal dunia pada November lalu karena sakit. Mengenai penolakan dari kalangan internal Golkar Banten terhadap pencalonan dirinya, Tatu mengatakan hal itu dapat dimaklumi. “Enggak apa-apa, saya ambil positifnya saja,” ujarnya. Musdalub Golkar akan digelar di kantor DPP Golkar Slipi, Jumat (27/ 12) hari ini. Seharusnya Musdalub digelar 24 Desember lalu namun diundur. Selain Ratu Tatu, beberapa nama yang disebut berpeluang menjadi ketua DPD I Golkar Banten adalah Tubagus Iman Ariyadi yang saat ini menjadi wali kota Cilegon, dan Ahmed Zaki Iskandar yang merupakan bupati Tangerang. Keduanya merupakan mantan anggota DPR 2004-2009 yang mundur karena menang dalam pilkada.(nas)

Wahyu Akui Tak Terlibat, Diduga Milik Calon DPD Nomor 20 .... Sam Hal 1 gaskan bahwa kendaraan tersebut bukan miliknya dan bukan dirinya yang membawa. Mobil itu yang membawa adalah tim sukses calon anggota DPD nomor 20. “Memang, selain tim bola volly yang saya kumpulkan, ada puluhan ibuibu juga dikumpulkan. Nah kalau yang ibu –ibu itu dikasih PMT Depkes, saya tidak tahu

menahu. Karena bukan saya yang membawanya dan yang membawa itu calon DPD nomor 20, nama tim suksesnya, Amien,” kata Wahyu. Di tempat terpisah, Agus, warga Bekri menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan Wahyu Bintoro bukan membagi- bagi makanan tambahan, melainkan memberikan pem-

binaan kepada tim bola voly dengan member bantuan bola dan net. “Yang benar itu, ngasih pembinaan dengan membantu bola dan net ke tim bola voly. Dan kalau yang bagi- bagi biskuit itu setahu saya dari tim calon anggota DPD nomor 20 namanya Suhendra Ratu Prawita Negara,” terangnya. Sementara anggota Panwaslu

Lamteng, Putu Suwaryana mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi, terhadap caleg, yang diduga ikut melakukan kegiatan yang menjurus ke pelanggaran tersebut. “Calegnya sudah kita klarifikasi, intinya caleg datang atas undangan dari tim bola voli, ibu- ibu kecamatan bekri,” ujarnya lagi.

Terpisah, Amien tim sukses Suhendra mengaku PMT itu memang dirinya yang membagi agar masyarakat Lamteng khususnya ibu hamil, mendapat makanana tambahan. Namun dirinya tak bisa merinci dari mana PMT Depkes itu didapatkan. “Itu urusan Pak Hendra,” kata Amien. (wan)


Jumat, 27 Desember 2013

Dinamika Lampung

GERAKAN Pramuka menjadikan kaum muda sebagai pemimpin yang berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai yan terkandung dalam Satya dan Darma Pramuka. Untuk itu, kegiatan Karang Pamitran dipandang dapat menambah pengalaman dalam membina peserta didik, sehingga kepramukaan sebagai proses pendidikan bagi kaum muda, dapat mewujudkan dirinya sebagai alat untuk mem-

bantu pemerintah dan masyarakat di bidang pendidikan. “Saya tidak begitu paham apa itu Karang Pamitran. Selama 17 tahun menjadi anggota pramuka saya belum pernah lagi mendengar kegiatan Karang Pamitran, dan baru kali ini diadakan kembali. Artinya mengingat waktunya yang sangat lama, bisa saya sebut kegiatan ini sempat vakum

12 Halaman, Harga

permanen,� kata Cagub Lampung itu, dalam sambutan saat penutupan Karang Pamitran Kwarda Gerakan Pramuka Lampung di Komplek Kwarda Lampung, Senin (23/12). Menurut Sekretaris Mabida Gerakan Pramuka Lampung itu, sedikit perjalanan terkait keseriusannya bergabung dengan anggota kepramukaan sejak kecil. Banyak pelajaran yang dirinya ambil

Rp. 3000

dari kegiatan kepramukaan yang sangat positif bagi kalangan generasi muda. “Jika saya sampai pada posisi hari ini tidak lain dan tidak bukan bahwa kemampuan saya dalam memimpin dan berorganisasi murni seratus persen dari pramuka,� tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung yang disambut aplus oleh peserta Karang Pamitran. (adv)


Koran editor jumat, 27 desember 2013