Page 1

2

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

PROVINSI AWASI PEMILU

Muhammadiyah Kerahkan Kader Muda SETELAH menandatangani Momarandum of Understanding (MoU) dengan Bawaslu Lampung terkait Gerakan Sejuta Relawan Pemantau Pemilu. PW Muhammadiyah Lampung terus menyerukan kepada seluruh kadernya agar ikut melakukan pengawasan pemilu secara aktif. Tidak hanya itu, Ketua PW Muhammadiyah Lampung pun langsung mengerahkan semua kaum pemuda Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2014. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Muzakkir Nur mengatakan, semua kaum pemuda Muhammadiyah sudah diinstruksikan agar berperan aktif dalam Pemilu 2014. Selain dalam rangka memerangi golput, juga dalam rangka pengawasan. “Muhammaddiyah juga selalu menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyrakat, bahwa pemilu itu ajang untuk memilih pemimpin dalam memilih pemimpin yang jelas dan amanah adalah kewajiban setiap warga negara,” kata dia, kemarin. Menurutnya, kader-kader Muhammadiyah adalah orang-orang cerdas dalam memilih pemimpin. Karenannya, dirinya berharap dengan keterlinbatan langsung pemuda Muhamadiyah dalam pemilu akan menghasilkan pemimpin yang mementingkan masyarakat. “Orang sudah cerdas dalam meilih dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemilu. Bahkan kader Muhammadiyah juga banyak yang maju menjadi caleg. Tapi tetap taat aturan, salah satunya mundur dari kepengurusan bagi yang distruktur. Jangankan caleg nyalon gubernur, maupun presiden sekalipun dia harus mundur dari kepengurusan Muhammadiyah,” tegasnya. Menanggapi maraknya politik uang (money politik) di Lampung. Muzakkir mengatakan, pihaknya mengharamkan hal tersebut. Sebab, kata dia, hal itu sama saja dengan suap. “Ya, haram karena sifatnya menyuap kepada masyarakat agar memilih si caleg, yang keluar dari benak dia sudah negative pikiran-pikiran kotor yang akan dia lakukan seperti itu tadi memberi uang, sembako kepada masyarakat,” jelasnya. Dalam pengawasan yang dilakukan, lanjutnya, kader Muhammadiyah tentu harus mengenal praktik politik uang tersebut, agar dapat melaporkannya kepada Bawaslu atau pengawas setingkat dibawahnya. “Tentu jika menemukan praktik suap harus dilaporkan, jangan dibiarkan,” tandasnya. (eds/ari)

Tolak Anggaran Rp15 M, Bawaslu Usulkan Rp20,9 M BANDARLAMPUNG – Meski berdasarkan hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Lampung diketahui jika rasionalisasi anggaran Bawaslu Lampung hanya sebesar Rp15 miliar, namun lembaga pengawas tersebut menilai besaran anggaran pengawasan Pilgub Lampung itu tidak masuk akal. Karenanya, Bawaslu tetap mengajukan anggaran melebihi batas yang ditentukan dari hasil rapat, yakni Rp20.9 miliar. Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, besaran anggaran pengawasan Rp20,9 miliar ter-

Bimtek, Rakor, sewa peralatan kantor, sewa kendaraan, ATK, dan biaya Perjalanan,” tuturnya. Menurutnya, sebagai lembaga pengawas pihaknya tentu tidak akan melakukan protes apapunn meski pada pengesahan anggaran nanti ternyata anggaran yang diajukan pihhaknya mengalami penurunan. Sebab, bagaimana pun pengawasan Pilgub adalah tugas Bawaslu. “Kami pasrah saja, jika Banang mau potong lagi tidak apa-apa. Kami akan cari formulasi agar pengawasan tetap berjalan,” ucapnya. Lalu, strategi pengawasan seperti apa

yang akan digunakan Bawaslu denngan keterbatasan anggaran. Mengingat untuk honor lembaga ad hoc saja Bawaslu membutuhkan dana kurang lebih Rp13 miliar? Khoir masih enggan menjelaskan hal tersebut. Sebab, menurutnya pihaknya masih optimis Banang akan menyetujui besaran anggaran yang diajukan pihaknya. “Kita tunnggu saja dulu. Kami optimis tidak akan dipangkas lagi. Nanti jika sudah diketahui besarannya kita akan formulasikan lagi. Prinsipnya kami akann maksimalkan pengawasan meski keterbatasan anggaran,” tandasanya. (ari)

Pemilu 2014, Ujian Transisi Demokrasi

EDITOR/ISTIMEWA

Bupati Mesuji Khamimik terlihat akrab dengan Cagub Lampung M Ridho Ficardo. Ketua DPW PDK Lampunng tersebut bahkan mengungkapkan jika dirinya bangga dengan kedatangan Ketua Partai Demokrat Lampung M Ridho Ficardo kewilayah kepemimpinannya.

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Thohari menilai pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang merupakan ujian transisi demokrasi. “Jika sukses melahirkan pemimpin harapan rakyat, maka usailah transisi, dan demokrasi sudah benar-benar dimulai. Jika tidak, maka kita harus menunggu lebih lama lagi untuk melewati transisi ini,” kata Hajriyanto Y Thohari dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun Bidang Politik dan Pemerintahan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UM Malang, yang dirilis disejumlah media online tadi malam. Salah satu hal yang bisa menjamin terwujudnya hal itu, kata Hajriyanto, adalah tampilnya para pemimpin bersih yang membersihkan. Dia menilai, di tingkat elite ada pemimpin yang bersih dan ada yang kotor. Namun sayangnya kebanyakan pemimpin yang bersih adalah yang tidak berani membersihkan. Problem lainnya adalah semakin banyak undang-undang (UU) antikorupsi, maka semakin banyak pula koruptornya. Sementara itu pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro memandang rendahnya kualitas para pemimpin bangsa merupakan tanggung jawab partai politik parpol) yang dinilai terlampau sibuk mengurus dirinya sendiri dan lupa akan misi kebangsaan. (ist)

Dari Proses Pemeriksaan Komisioner KPU Metro Atas Dugaan Penipuan

Berbau Suap, Aktivis Prediksi Pelapor Bisa Jadi Tersangka

APK MELANGGAR

Caleg PAN Copot Sendiri, Caleg PDIP Baru Janji CALEG PAN untuk DPRD Bandarlampung Hamrin Sugandi ahirnnya menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasangnya tepat di depan Ramayana, Tanjungkarang. Penurunan tersebut dilakukan oleh Hamrin setelah mendapat teguran dari KPU atas rekomendasi Panwaslu Kota Bandarlampung, lantaran dinilai melanggar aturan tentang pemasangan APK yang telah disepakati. Ketua Panwaslu Bandarlampung Akhmad Hidayat mengatakan, kemarin tim pemenangan Hamrin Sugandi telah mencopot baliho yang dipasang di depan Ramayana tersebut. “Ya, Hamrin Sugandi sudah mencopot baliho itu, yang mencopot Hamrin itu sendiri setelah kita tegur,” kata Akhmad. Dari pantauan Edito Senin (9/10) malam, sejumlah tim orang yang diduga adalah tm pemenangan Hamrin Sugandi terlihat sedang membersihkan sisasisa baliho besar yang ditunkan dari tempat pemasangannya tepat di depan Ramayana, Tanjungkarang. Salah satu tim mengatakan, pihaknya akan memindahan baliho tersebut ketempat yang telah ditentukan dan tidak melanggar. “Kami akan pindahkan ketempat yang tidak melanggar,” kata pria yang enggan menyebutkan namanya itu. Disinggung apakah pemasangan baliho tersebut dipasang menggunakan jasa advertising, dirinya mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Kami hanya diminta melepas saja mas, kami tidak tahu apakah masang disini bayar atau tidak,” ujarnya. Sementara, meski sudah dua kali dilakukan peneguran oleh Panwaslu baliho Caleg PDIP atas nama Ariyanto Suparno masih berdiri kokoh diruas jalan Kartini, Tanjungkarang. Padahal, sehari sebelumnya Ketua Panwaslu Akhmad Hidayat mengatakan, caleg PDIP tersebut telah mengakui kesalahannya dann berjanji akan menurunkan balihonya. “Kami sudah dua kali lakukan peneguran, yang bersanngkutan sudah mengakui kesalahannya dan berjanji akann memindahkan baliho tersebut,” kata Akhmad belum lama ini. (eds/ari)

sebut, sudah melalui tahapan rasionalisasi. Karenanya, pihaknya menilai anggaran yang disetujui Komisi I DPRD Lampung sebesar Rp15 miliar tersebut tidak masuk akal. “Ya, anggaran Rp20.9 M itu sudah mentok. Kita sudah pangkas banyak program dan kegiatan,” kata pemilik sapaan Khoir itu, kemarin. Terkait apakah nanti disetujui atau tidak, lanjutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke Komisi I dan badan anggaran (Banang). “Kami pasrahkan ke Komisi I dan Banang. Kami sudah pangkas anggaran dari masa tugas Panwaskab dan Panwascam,

BASUKI Ketua HUMANIKA Lampung

PROSES Pemeriksaan terhadap Komisioner KPU Kota Metro, berinisial BS oleh Polresta Bandarlampung, atas dugaan penipuan proyek, dengan korban atas nama Agus Bhakti Nugroho, yang juga politisi dan caleg asal PAN untuk DPRD Provinsi Lampung dari Dapil 2, yang melaporkannya lantaran dijanjikan mendapat proyek di KPU setelah menyetorkan sejumlah uang.

“Ada kasus serupa sebelum ini. Ini masih buram, siapa sebenarnya yang menjadi korban pada kasus ini. Bisa saja justru dua-duanya jadi tersangka, atau malah pelapor berbalik menjadi tersangka, jika teryata dari hasil penyidikan ditemukan bukti upaya percobaan penyuapan. Dana Rp20 juta itu dana apa?” Dinilai sejumlah kalangan kental aroma suap menyuap. Ketua Humanika Lampung Basuki misalnya, yang menilai pelapor bisa saja menjadi tersangka, jika ternyata dalam penyelidikan yang dilakukan kepolisian ternyata ditemukan bukti bahwa pelapor Agus Bhakti Nugroho melakukann percobaan suap terhadap komisioner KPU, untuk mendapatkan sejumlah proyek.

“Ada kasus serupa sebelum ini. Ini masih buram, siapa sebenarnya yang menjadi korban pada kasus ini. Bisa saja justru dua-duanya jadi tersangka, atau malah pelapor, jika dari hasil penyidikan ditemukan bukti upaya percobaan penyuapan,” kata Basuki, kemarin. Dikatakannya, kisruh antara komisioner KPU Kota Metro dua periode dengan politisi itu, berujung di Polresta Bandarlampung dan menyebabkan BS diperiksa selama 24 jam. “Nah, sekarang uang Rp20 juta itu untuk apa? Jika untuk pelicin agar dapat proyek itu apa namanya?” ujarnya. Diketahui, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Dery Agung Wijaya sebelumnya membantah jika pihaknya menangkap anggota KPU Metro tersebut. Melainkan komisioner KPU tersebut datang memenuhi panggilan pihaknya. “Anggota KPU itu bukan ditangkap, tetapi memenuhi panggilan petugas untuk diperiksa terkait dengan

laporan penipuan dari korban,” kata Dery, beberapa waktu lalu. Lalu, kasus penipuan apa yang didugakan kepada anggota KPU itu, Kompol Dery Agung tidak mengetahui. “Hanya kerugian kasus dugaan penipuan itu, diperkirakan kurang lebih Rp20 juta,” ujarnya. Sayangnya, pelapor Agus BN saat itu selalu menghindar dari kejaran awak media. Dikonfirmasi berkalikali melalui telepon dan sms pada ponselnya, tidak ada yang merespon. Kendati demikian, salah satu teman dekat Agus BN membantah jika dana Rp20 juta tersebut adalah upaya suap yang dilakukan oleh Agus BN demi mendapatkan sejumlah proyek. “Tidak mungkin itu uang suap proyek. Proyek apa yang ada di KPU? Saya meyakini itu hutang piutang biasa. Saya mengenal Agus BN, setahu saya dia tidak main proyek,” ujar sumber yang enggan namanya di korankan. (ari)


Jelang Pemilu, Praktek Korupsi Berpotensi Meningkat

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

3

POLITIK DAERAH

HADAPI PILEG

Warga Tanggamus Masih Apatis PELAKSANAAN pemilu 9 April 2014 sudah diambang pintu. Berbagai persiapan sudah dilakukan para caleg, mulai dari penyiapan alat peraga seperti kartu nama, baleho, banner, bahkan lewat koran sudah diupayakan. Dengan semakin gencarnya para caleg bersosialisasi mengenalkan diri ke masyarakat masih ditanggapi dingin oleh masyarakat Tanggamus terutama masyarakat Kotaagung. Seperti yang diutarakan salah satu masyarakat di Kecamatan Kotaagung, Hadi Kusuma, kesuksesan pemilu legislatif mendatang bergantung pada kedisiplinan dan ketaatan peserta pileg terhadap peraturan pemilu yang ada. Oleh karena itu, siapapun caleg yang akan mewakili masyarakat Kotaagung di parlemen, diwajibkan harus mampu mewujudkan keinginan dan aspirasi masyarakat. “Ya, untuk menuju kesuksesan pada pesta demokrasi mendatang, dalam memilih wakil rakyat tentunya didukung oleh ketaatan terhadap peraturan KPU dan yang lainnya. Karena jika semua caleg pada saat pemilihan disiplin, maka itu tentunya juga adalah sebagai barometer pada saat menjadi wakil di parlemen untuk memenuhi aspirasi masyarakat.” ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa (10/12). Dikatakannya, terlebih dirinya menilai jika wakil rakyat yang saat ini duduk di parlemen Tanggamus, banyak yang melupakan janji yang diutarakan mereka pada saat ingin maju sebagai caleg dalam bersosialisasi. “Siapa pun calegnya, baik yang lama, maupun yang baru, terpenting saya berharap mereka bisa membawa perubahan dan mampu menjembatani setiap keluhan warga yang ada di Kotaagung ini, lagi pula kami juga tidak tahu apa saja yang sudah anggota dewan lakukan selama mereka duduk menjadi wakil rakyat di Tanggamus itu, karena dari segi pergaulan di masyarakat, para anggota dewan yang dari dapil II tidak ada yang menonjol dan terlihat kurang bergaul dengan kita selaku warga masyarakat,” katanya. Hal serupa juga dikatakan Lia winarti, salah satu tokoh perempuan Kotaagung. Menurutnya para caleg yang ada hanya memanfaatkan masyarakat seperti dirinya yakni untuk kepentingan sesaat. “Sekarang ini para caleg-caleg itu sok dekat dengan warga seperti kita ini, cuma mau minta dukungan dan dipilih oleh kita, kalo udah duduk sudah lupa dengan janji-janjinya, makanya sekarang gimana kitanya saja lah, mau milih ya milih, enggak juga enggak apa-apa,” tandasnya. (ham)

Ditemukan PNS Kampanye Caleg PESAWARAN – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dilarang ikut kampanye dalam pemilihan legislative (Pileg) mendatang. Pelarangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan PNS. “Pasal 4 angka 15 secara tegas menyebutkan larangan untuk terlibat dalam kegiatan kampanye dukungan salah satu calon,” ujar Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pesawaran Septawandra, S.Ag, Selasa (10/12). Menurutnya, hal tersebut terungkap

setelah diketahui adanya tindakan yang dilakukan oleh pegawai KUPT Pendidikan Way Lima, Pardi bidang pengawas TK/SD di kecamatan tersebut. Dikatakannya, tindakan pengawas TK/SD KUPT Pendidikan Waylima Pardi merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang kepemiluan, juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Kedisiplinan PNS. “Apa pun alasannya apakah itu suaminya, atau istrinya kalau ada PNS kemana- mana membawa mobil bergambar calon,

memakai seragam atau tidak memakai seragam, entah itu diluar atau dibawa ditempat kerjanya itu sudah tidak dibenarkan lagi,” katanya. Oleh sebab itu, dia mengharapkan agara PNS di Pesawaran dapat memahami tugas fungsinya, apa yang boleh dan yang benar- benar tidak diperbolehkan, PNS tidak boleh turut berkampanye. “Kita imbau untuk yang bersangkutan, dan seluruh PNS dikabupaten pesawaran, cobalah untuk sama- sama menjaga, agar pelaksanaa pemilu ini dapat bersih,” harapnya.

Empat Fraksi Minta Jalinbar Diawasi Ketat LAMPUNG TENGAH – Sejumlah Fraksi di DPRD Lampung Tengah mendesak Pemkab Lampung Tengah mengawasi secara ketat pembangunan jalan lingkar barat. Bahkan beberapa diantaranya mewarning agar rekanan yang mengerjakan tidak melanggar ketentuan. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yuni Hartati mengatakan anggaran sekitar Rp 20 miliar yang dialokasikan untuk jalan lingkar barat pada APBD Lamteng 2014 harus dimaksimalkan. Menurutnya, Pemkab Lamteng harus bisa memastikan rekanan membangun sesuai bestek. Jika tidak, sanksi berupa blacklist dinilai layak dikenakan. “Masyarakat dan seluruh elemen pemerintah harus awasi ketat lingkar barat, jangan sampai asal jadi,” kata Yuni mewakili fraksinya dalam rapat paripurna DPRD Lampung Tengah kemarin, Selasa (10/12). Lalu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Rosidi menambahkan jalan lingkar barat akan mengubah wajah Lampung Tengah. Sebab itu harus segera dilaksanakan dan diawasi bersama. Sementara itu juru bicara Fraksi Partai Golkar Roni Ahwandi mengatakan evaluasi terhad ap seluruh kegiatan harus dievaluasi. Termasuk nantinya persoalan jalan lingkar barat. “Kami menyetujui dan men dukung pembangunan jalan lingkar barat ini,” kata Roni. Hal senada juga dikatakan Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bica-ranya, Riagus Ria mengatakan selain lingkar barat, Pemkab Lamteng juga harus merencanakan pembangunan yang spektakuler untuk mengubah Lamteng. Menanggapi masukan- masukan dari beberapa fraksi, Bupati Lamteng Ahmad Pairin mengatakan jalan lingkar barat akan mengurai berbagai persoalan di Bandarjaya. Karena itu diharapkan pengawasan bersama. “Banyak persoalan diharapkan terurai dengan adanya jalan itu. Maka kami akan melaksanakan semaksimal mungkin,” kata Bupati. (San)

EDITOR/IWAN

CALEG PKB

Bersatu Rebut Kemenangan DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung Utara (Lampura) bersama calon legislatif (Caleg) baik pusat maupun daerah bersamasama turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk menarik simpati masyarakat. Selain untuk memenangkan Pileg, para caleg PKB juga memberikan pendidikan politik ke masyarakat agar memilih wakilnya nanti berdasarkan hati nurani serta siap menyerap aspirasi masyarakat. Ketua DPC PKB Lampura Tabrani Rajab mengatakan selain mensosialisaikan PKB ke tengah masyarakat, pihaknya juga menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga, kader terbaik PKB yang nanti terpilih dapat memperjuangkan aspirasi tersebut kepada pemerintah untuk dilaksanakan. “Memang sejak awal kita instruksikan kepada caleg PKB untuk mensosialisasikan diri ke tengah masyarakat, bila nantinya mereka diamanahkan oleh masyarakat mereka juga wajib menyalurkan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Karena PKB dari rakyat untuk rakyat, “ ujarnya. Selain kader dan anggota PKB menyosialisasikan diri ke tengah masyarakat, terus dia, pihaknya juga dibantu oleh Nahdatul Ulama (NU) baik kalangan kultural dan struktural, hal ini merupakan impelmentasi dan komitmen bersama antara keluarga PKB dan NU. “Artinya menangnya PKB adalah kemenangan NU begitupun sebaliknya, dan kita siap mengemban amanah keluarga besar NU demi kemaslatan umat beragama, “ jelasnya. Disinggung teknis sosialisasi yang dilakukan partainya, dengan lugas caleg DPRD Provinsi dari Dapil Kabupaten Lampura dan Waykanan ini menyatakan bahwa pihaknya bersama - sama caleg yang lain, saat ini terus menerus melakukan sosialisasi ke masyarakat, seperti yang baru dilakukan pihaknya bersama caleg kabupaten dan pusat. Seperti beberapa hari lalu kita melakukan sosialisasi bersama - sama di dua titik yakni di Desa Sidomukti, Abung Timur dan Desa Madukoro kecamatan Kotabumi Utara yang dihadiri dalam sosialisasi tersebut yakni caleg Kabupaten, Provinsi dan Pusat. “Untuk diketahui, Senin (9/12) sekira pukul 14.00. Wib kami bersama rombongan berada di Desa Sidomukti, kemudian ba’da Isya kami juga berada di Desa Madukoro dan dalam rombangan tersebut hadir juga Mbak chusnunia dari caleg DPR, Propinsi saya sendiri (Tabrani Rajab. Red) sementara caleg kabupaten Istiqomah dan Dedi Sumirat dn ini kami terus lakukan hingga pileg mendatang, seperti nanti malam akan melakukan sosialisasi serupa di beberapa titik. Sehingga nantinya PKB meraih kemenangan dalam Pileg mendatang, “ ungkapnya. (wan)

Mengenai yang bersangkutan apakah bakal langsung diproses atau masih akan mendatangi yang bersangkutan, Sefta mengatakan, sementara ini pihaknya masih ingin mencoba mengetuk yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatannya. “Sementara ya kita imbau dululah, kalau kemudian hari ternyata kita temukan masih juga, kita akan ambil tindakan dengan mengirim surat kepada BKD, melaporkan pelanggaran PNS tersebut untuk ditindak sesuai dengan jenis pelanggarannya,” tegasnya. (med)

PARA calon legislatif dari PKB, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang menggelar pertemuan dengan warga di Desa Sidomukti, Abung Timur dan Desa Madukoro kecamatan Kotabumi Utara.

Panwaslu Imbau Parpol Turunkan APK Melanggar LAMPURA - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Lampung Utara mengimbau pimpinan parpol dan calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah, serta calon anggota DPD untuk segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Menurut anggota Panwaslu Lampura Tedy Yunada, imbauan itu dilakukan sebelum tim penertiban melakukan penertiban APK yang melanggar. Selain itu, lanjutnya, juga mencegah kerusakan pada APK itu sendiri, hal ini juga untuk memberikan pendidikan politik kepada parpol dan caleg. Sebab, pihaknya juga yakin masyarakat juga akan memilih wakil - wakilnya nanti yang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. “Jangan sampai nantinya masyarakat menilai mereka (parpol dan caleg yang bandel. Red) paling banyak APK - nya yang ditertibkan, yang tentunya nanti berimbs masyarakat sendiri nantinya enggan memilih parpol dan caleg membandel disebabkan tidak

mematuhi aturan yang sudah dibuat,” ujarnya. Apabila APK tersebut ditertibkan sendiri, kata dia, tentunya APK tersebut sedikit atau bahkan tidak mengalami kerusakan saat ditertibkan sendiri dan hal ini dapat saja berbeda hasilnya bila ditertibkan secara paksa oleh tim penertiban. “Kalau APK itu ditertibkan sendiri, mereka pasti menertibkan dengan hatihati, nah, kalau tim penertiban yang melakukan, kemungkinan besar akan rusak dan kita tidak akan menyalahkan tim penertiban jika adanya kerusakan dalam penertiban APK tersebut, karena memang kita akui saat ini APK itu sendiri masih banyak yang semberaut,” jelasnya. Dilanjutkannya, kepada tim penertiban itu sendiri, agar dalam pelaksanaan penertiban nanti tidak tebang pilih dalam menertibkan APK caleg, sehingga tidak ada kecemburuan sosial atas akibat tebang pilih. “Kepada tim penertiban agar benarbenar dalam menertibkan APK itu,

jangan ada tebang pilih, yang berakhir adanya kecemburuan sosial, “ katanya. Sebelumnya, KPU Lampura Jumat (6/12) lalu mengadakan rapat koordinasi (Rakor) bersama Dinas Tata Kota, Kesbangpol, Pol PP, Kepolisian dan Panwaslu guna menjadwalkan penertiban APK diluar 251 zona kampanye yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Hasil Rakor tersebut membentuk tim penertiban yang terdiri dari Pol PP, Dinas Tata Kota, Panwaslu, KPU dan pihak kepolisian, untuk menertibkan APK di lingkar Kota dan wilayah lainnya yang pelaksanaanya dari 16 19 Desember 2013, hal ini dilakukan mengacu surat keputusan KPU Lampura nomor 52/KPTS/KPU LU.008.435560/ x/2013 tentang penetapan zona kampanye dalam Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD dan DPR RI tahun 2014. Dimana tercatat 251yang tersebar di 247 desa dan kelurahan yang ada di kabupaten Lampura dan juga dengan memperhatikan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (wan)

Jelang Pemilu, Praktek Korupsi Berpotensi Meningkat BANDARLAMPUNG – Praktek korupsi diprediksi bakal semakin menggila menjelang Pemilu 2014, terutama pada tahun 2014. Hal itu disebabkan ketatnya persaingan kekuasaan dalam pemilu di tengah minimnya modal politik yang dimiliki masing-masing partai politik (parpol). Untuk itu, butuhkan kekuatan masyarakat sipil untuk mengawasi berbagai potensi praktik curang yang akan menggerogoti keuangan negara tersebut. “Dalam keruwetan dan kemacetan lalu lintas politik, masyarakat sipil harus bisa mengembalikan politik ke khitahnya, sebagai sarana kewargaan untuk kebajikan kolektif, bukan se-

baliknya,” kata Direktur Eksekutif Lakra Lampung Antoniyus, kemarin. Menurutnya, bermacam cara akan digunakan para politikus untuk memainkan anggaran guna kepentingan pendanaan kampanye. “Ditahun politik ini memang sudah sangat rawan terhadap permainan anggaran dengan berbagai macam modus. Misalnya, di eksekutif pelakunya pasti berusaha meningkatkan anggaran yang mudah untuk dicairkan. Dan dari sisi pertanggungjawabannya juga itu tidak jelas,” ujarnya. Dicontohkannya, anggaran yang bisa dimainkan seperti dana bantuan sosial yang terkadang diklaim sebagai

programnya partai atau politisi tertentu. .“Pasti muncul mata anggaran dengan nama yang tidak lazim begitu, saya tidak bisa pastikan itu jenisnya, itu harus ditelusuri secara khusus. Tetapi itu bagian dari modus,” tambahnya Selain itu, tambahnya, model modus rawan lain yang kemungkinan dimanfaatkan oleh para politisi yaitu dengan modus yang saling terkoordinasi, anggaran dan proyek dari pemerintahan bisa jadi “mainan” para elite partai. Pada prinsipnya, lanjutnya, dana publik haruslah tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan untuk meningkatkan popularitas politisi atau parpol menjelang pemilu, apalagi jika

dana publik itu diselewengkan. Oleh karena itu, publik harus tetap kritis terhadap berbagai program yang digulirkan pemerintah maupun pemerintah daerah menjelang pemilu ke depan. Publik juga harus berani mendesak adanya transparansi program keuangan negara dari setiap program yang akan dijalankan. “Haruslah mulai dibangun kesadaran kolektif bersama untuk mengawasi penggunaan anggaran ke depan, termasuk keberanian publik untuk melaporkan jika ada hal-hal atau programprogram pemerintah yang dinilai keliru dan menguntungkan sekelompok orang saja,” ujarnya. (yon/wan)

KPU Lampung Utara Target DPT Selesai H-14 Pileg LAMPURA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara mentargetkan bahwa masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tuntas pada H-14 pemilu legislative 9 April 2014 mendatang. Menurut Ketua KPU Lampung Utara Marthon bila saat ini pihaknya sedang melakukan pengunggahan sebanyak 93.534 pemilih yang telah diverifikasi ulang terkait tidak tercantumnya NIK dan sedang menunggu pemberian nomor induk KTP dari Disduk Capil Lampung Utara kepada 28.622 pemilih invalid. “Kami saat ini sedang sibuk mengunggah data hasil verifikasi ulang pantarlih di lapangan, serta menunggu hasil pemberian ulang NIK oleh Capil. Mudah-mudahan

waktunya tidak lama lagi,”katanya, Selasa (10/12). Hal senada juga dikatakan Sekretaris KPU Lampung Utara Firdaus. Menurutnya, saat ini staf KPU masih mengerjakan hasil perbaikkan DPT yang telah selesai dilakukan Pantarlih. “Sedang tahap verifikasi ulang dibawah, saat diperintahkan data NIK invalid berjumlah 130.021. Setelah diturunkan panitia kebawah, didapat pemilih yang memiliki NIK 93.534,” ujarnya. Dilanjutkan, sisanya pihaknya meminta Disdukcapil untuk segera memberikan NIK. “Sisanya telah kami minta ke Disdukcapil untuk memberikan NIK. Sehingga tidak ada kejanggalan lagi saat pileg nanti,” tukasnya.

Terkait 6.040 pemilih yang tidak memenuhi syarat, pihaknya telah menghapus data tersebut dari DPT. Sehingga DPT saat ini berjumlah 440.560, dari sebelumnya 446.600 pemilih. Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampung Utara meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat untuk dapat menghapus 6.040 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditandai karena terindikasi bermasalah. Sebab, berdasarkan data di KPU, DPT Kabupaten Lampung Utara saat ini berjumlah 440.560. Dari jumlah itu, sebanyak 130.021 merupakan pemilih invalid dan sekitar 6.040 pemilih merupakan bermasalah. Setelah diaudit oleh KPU, dari jumlah

seluruh pemilih invalid, 93.534 telah diperbaikki, sedangkan 28.622 harus menunggu rekomendasi dari pusat. Dari jumlah pemilih ini masih ditemukan pemilih yang tidak bisa mencoblos, seperti meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, hilang ingatan, dibawah umur dan pemilih ganda yang jumlahnya mencapai 6.040 pemilih. Ketua Divisi pengawasan Panwaslu Lampung Utara, Tedi Yunada, menjelaskan bila pihaknya meminta KPU setempat untuk segera menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pasalnya, pada akhir bulan ini DPT akan disahkan, oleh karena kedepan tidak ada lagi pemilih bermasalah.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya telah menegur KPU untuk melakukan pencoretan terhadap nama-nama tersebut. Akan tetapi, pihak penyelenggara tidak bisa melakukannya karena terkendala aturan. “6.040 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), seharusnya sudah hilang dengan memastikan validitas data dari bawah. Bila ternyata benar, harusnya segera dihapus. Inikan tidak,” katanya. Sebab, Panwaslu, hanya mengawasi proses validasi DPT oleh KPU Lampung Utara dan memberikan arahan saja.”Kalau dia meninggal, tidak mungkin akan memilih, inilah tugas kami sebagai pengawas menegur mereka,” ujarnya. (wan)


4

KIPRAH CALEG

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

Selalu Bangun Kebersamaan dengan Warga Ali Kamal, SE

PEMILIHAN Umum Legislatif 2014 nanti adalah bagian terpenting untuk menentukan sikap, sehingga perhelatan demokrasi, tentu saja prosesnya akan memakan biaya yang sangat mahal. Namun, bagi Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Panjang, Ali Kamal tidak patah semangat maju sebagai calon legislative (Caleg) yang mempunyai biaya pas -pasan. Caleg PAN nomor urut 2 untuk DPRD Kota Bandarlampung yang maju di daerah pemilihan, Panjang dan Bumi Waras ini mengaku akan membangun semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Menurutnya, dengan kebersamaan itulah, akan menjadi kekuatan bersama dalam membangun wilayah supaya bisa lebih baik lagi. “Bebannya memang berat sekali, dan target kami adalah bagaimana memenangkannya sehingga dapat memperoleh kursi di parlemen,” katanya, kepada Editor, Selasa (10/12). Dilanjutkannya, selain membangun kebersamaan, semangat juang di kalangan kader serta simpatisan PAN harus terus

dibangun dan dikobarkan. “Jika it uterus kita lakukan maka akan menjadi kekuatan yang besar, sehingga dalam memajukan suatu daerah akan mudah terwujud,” ujar ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Bandarlampung itu. Pria yang lahir di Bandarlampung 27 Mei 1975 lalu ini melanjutkan, oleh karena itu dirinya selalu konsen pada pemberdayaan masyarakat dengan terlibat langsung dalam kegiatan social kemasyarakatan. “Saya selama ini juga konsen pada pemberdayaan masyarakat di pesisir dengan memberikan wawasan, karena selama ini masyarakat yang ada di Pesisir Kota Bandarlampung ini selalu menjadi korban,” terangnya. Bahkan, lanjutnya, dirinya juga melakukan pemberdayaan kepada kelompok pemuda melalui bidang olahraga sepakbola. Sebab, dengan memberikan pemberdayaan pemuda melalui olahraga itu jiwa semangat pemuda dalam membangun kebersamaan dapat terwujud. “Saya ini juga konsen pada pemberdayaan pemuda melalui bidang olahraga sepakbola, karena saya sebagai

Sekretaris club sepakbola Panjang,” ungkapnya. Oleh karenanya, tambahnya, dirinya sangat beruntung bisa terlibat langsung di tengah – tengah masyarakat, sehingga saya bisa memahami betul apa yang menjadi persoalan yang mereka hadapi terutama soal pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya, baik itu pelayanan, kesehatan, pendidikan, maupun infrastrukturnya. “Dengan saya maju menjadi calon legislative ini saya ingin berjuang supaya wilayah yang bakal saya wakili ini bisa menjadi lebih baik lagi, tentunya dengan membangun rasa kebersamaan,” tandasnya. Untuk itu, dirinya akan terus meminta doa dan dukungannya kepada masyarakat Panjang dan Bumiwaras supaya dalam pemilihan legislative mendatang dapat terpilih menjadi wakil rakyat. “Komitmen saya ketika saya terpilih menjadi anggota dewan, saya akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran saya untuk terus berjuang demi mewujudkan yang lebih,” tandasnya. (wan)

Pemkot Lakukan Pembiaran Fasum Dirusak KETUA Komisi I DPRD Kota Metro Fahmi Anwar mengaku prihatin dengan adanya pembiaran perusakan fasilitas public yang dilakukan oleh pengusaha ketika membangun ruko atau bangunan lain. “Mereka sering kedapatan membangun ruko membongkar trotoar di depan bangunan mereka tanpa izin,” ujar kader partai Demokrat itu, Selasa (10/12). Bahkan, lanjut, caleg DPRD Metro nomor urut 1 dari Partai Demokrat melalui daerah pemilihan Metro 3 ini, sering menjadi pemandangan setiap hari, karena para pengusaha itu tidak hanya membongkar trotoar, namun juga menutup saluran drainase tanpa izin. “Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tata Kota melakukan pembiaran alih fungsi sarana publik ini,” ketusnya. Karena itu, dirinya sebagai Ketua Komisi I mempertanyakan kinerja dinasdinas tersebut. “Itu menunjukkan bahwa satuan kerja perangkat daerah terkait tidak melakukan tugasnya dalam menegakkan aturan,” tambah politisi muda itu.

Oleh karena itu, tambahnya, pembongkaran fasilitas publik harus dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang diatur peraturan daerah maupun aturan lainnya. Untuk itu, ia berharap dinas melakukan fungsinya dengan baik, bilamana terus terjadi pembiaran, maka wali kota sudah seharusnya mengevaluasi kinerja dinas. “Kalaupun ada pembongkaran sarana publik yang diizinkan, ke depan kami meminta jangan mudah memberikan izin,” tuturnya. Menurutnya, trotoar adalah sarana milik masyarakat, yang juga mendukung keindahan kota. Apabila setiap ada pembangunan terjadi pembongkaran trotoar atau sarana publik lainnya maka imbasnya akan mengganggu keindahan kota. Dikatakanya, bila pihaknya telah berulangkali mengingatkan pemkot agar tidak membiarkan perusakan sarana publik. Namun sampai saat ini ia melihat perusakan masih saja terjadi. Kepada para pengusaha, Fahmi berharap tidak melakukan tindakan egois membongkar trotoar secara semena-mena. “Cukuplah dengan membuat akses

Fahmi Anwar Caleg Demokrat Metro

masuk ke bangunan milik mereka. “Ini kok lebar bangunannya 30 meter misalnya, ya 30 meter trotoar di depannya dihancurkan,” ucapnya. (rud)


KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

SEKKOT HERAN

Tanah Kuburan Sampai Berkurang SEKRETARIS Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam mengaku heran dengan terjadinya selisih penyediaan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di Perumnas Bukit Kemiling Permai (BKP) Kecamatan Kemiling seluas 1,2 hektare (Ha) dari masterplan seluas 3 Ha. Rencananya, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tata Kota (Distako) akan membentuk tim untuk menginventarisir sebab muasal dapat terjadinya selisih lahan yang diperuntukan untuk tanah kuburan tersebut. “Saat ini kami, tengah mempelajari permasalahan mengapa sampai kurang lahan untuk pemakaman tersebut,” kata Dia, di ruang kerjanya, Selasa (10/12). Diungkapkannya, telah diinstruksikan Distako Bandarlampung untuk melakukan inventarisi penyebab kurangnya lahan tersebut, “ini lagi di inventarisir oleh dinas tatakota,” timpalnya. Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapum) Pemprov Lampung ini, menyatakan belum dapat memberikan komentar banyak kepada jurnalis setelah diterungkap persoalan yang sebenarnya. “Nanti kita pelajari itukan untuk lahan pemakaman 3 hektar, kenapa tidak sampai 3 hektar itu yang baru sebatas dapat dijelaskan,” tuturnya. Sementara, kata Dia, seharusnya di masterplannya telah disiapkan anggaran dana untuk lahan pemakaman umum tersebut seluas 3 Ha. “Harus dibuat 3 hektar, kalau masterplannya itu, kita akan tugaskan Distako untuk melakukan musyawarah dengan pihak pengelola pereumahan BKP,” tandasnya. Sebelumnya, Warga Perumnas Bukit Kemiling Permai (BKP) Kecamatan Kemiling menuntut pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung merealisasikan lahan tempat pemakaman umum (TPU) seluas 3 hektare (Ha) sesuai master plan yang dibuat. Warga beralasan, lahan TPU yang direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) seluas 1,8 hektare selama ini telah menyalahi undang-undang yang berlaku. Terlebih, masih ada sisa 1,2 hektare lagi yang belum dipenuhi Pemkot yang merupakan hak warga BKP. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi A DPRD Bandarlampung bersama perwakilan warga BKP, pengembang perumahan, Dinas Tata Kota (Distako) dan lurah setempat, Senin (9/12). “Kami meminta Komisi A DPRD Bandarlampung untuk menindaklanjuti tuntutan kami ini. Karena dalam undang-undang juga diatur bahwa pengembang wajib menyediakan 3 persen lahan perumahan untuk fasumfasos (fasilitas umum-fasilitas sosial),” kata Fikram GST, usai hearing tersebut. Sementara Wakil ketua Komisi A, Fery Frizal Parinusa mengatakan bahwa hal wajar jika Pemkot saat ini kurang jelas terhadap masalah ini, lantaran terjadi perbedaan masa kepemimpinan yang jauh. “Pengembang memberikan uang Rp 153 juta kepada distako yakni pak Edi Heryanto selaku kepala dinas dan Soeharto selaku walikota, tanya sama mereka kemana uangnya dan kenapa hanya 1,8 Ha yang diberikan,” bebernya. (edi)

FLYOVER GAJAH MADA

Jadi Kado Tahun Baru PEMERINTAH Kota (Pemkot) akan menghadiahkan kado spesial kepada masyarakat Bandarlampung di malam pergantian tahun 2013 ke 2014. Tak tanggung, penyerahan kado spesial dalam bentuk diresmikannya flyover di Jalan Gajah Mada - Ir Juanda yang merupakan flyover terpanjang di Lampung. Dengan panjang 450 meter dan lebar 9 meter ini serta menggunakan dana APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp 92 miliar tersebut. Akan diserahkan langsung oleh Walikota Herman HN dan unsur pimpinan kota (uspika) Bandarlampung. Dipastikan malam pergantian tahun sekaligus peresmian jembatan layang (flyover) tersebut akan berlangsung meriah. Hal ini, dikatakan Sekretaris Kota (Sekkot) Badri Tamam, Selasa (10/12) Pasalnya, Pemkot Bandar Lampung berencana menggelar pesta kembang api, serta mendatangkan artis-artis lokal untuk menambah kemeriahan di malam tahun baru tersebut. “Ya, nanti saat peresmian sekaligus menyambut malam pergantian tahun, akan dibuat pesta kembang api. Juga ada artis-artis lokal yang kita datangkan untuk lebih memeriahkan acara tersebut,” ujar Badri, di ruang kerjanya. Badri pun mempersilakan seluruh warga Bandar Lampung untuk datang ke acara tersebut. Karena memang acara ini memang dipersiapkan sebagai pesta rakyat.“Ya perayaannya dilaksanakan untuk masyarakat umum, terbuka untuk umum. Dan rencananya akan dihadiri juga oleh Pak Wali kota (Herman HN),” terangnya. Menurut Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapum) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ini, progres pengerjaan pembangunan flyover ini sudah mencapai 97 persen. Saat ini, pihaknya bersama pengembang sedang melakukan pengecoran tiangtiang standar di lokasi flyover dan tak lama lagi akan selesai. “Pokoknya, malam tahun baru kita meresmikannya untuk fly over Jalan Gajah Mada ini. Bersamaan dengan itu, fungsi fly over ini sudah bisa digunakan,” jelas Badri. (sms)

5

TAPIS BERSERI

GPHK Desak Bongkar Tembok Hutan Kota BANDARLAMPUNG - Gerakan Penyelamatan Hutan Kota (GPHK) Way Halim kembali melakukan aksi. Kali ini, Selasa (10/12) para aktivis yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Walhi Lampung, LBH Bandarlampung, Mapala Unila, PuSSbik, LMD, dan puluhan lembaga lainnya, melakukan aksi moral di bundaran Tugu Adipura Bandarlampung. Dalam orasinya, sejumlah aktivis mengajak masyarakat mendukung pengembalian fungsi Hutan Kota Way Halim. Menurut Herman, koordinator aksi gerakan penyelamatan hutan, aksi kali ini merupakan yang keenam kali. “Biasanya kami aksi di lokasi Taman Hutan Kota, tapi kali ini, kita aksi di Tugu Adipura, untuk mengajak dan mengimbau agar peduli terhadap status Taman Hutan Kota Way Halim,” kata Herman, seusai aksi, Selasa (10/12).

Disampaikannya, Taman Hutan Kota (THK) adalah milik Negara, yang perlu diselamatkan untuk dikembalikan sebagai paru-paru kota Bandarlampung. Selain itu, peruntukkan hutan kota dijadikan sebagai kawasan bisnis dan komersial ditolak. Dan meminta kepada pemkot maupun pemprov Lampung tidak memberikan izin kepada pihak manapun untuk merubah status THK sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini menjadi alih fungsi (Perumahan, Ruko atau Hotel). “Kami menuntut pihak pemerintah kota agar mereka mau mengembalikan fungsi hutan kota, karena ini demi tercukupinya ruang hijau,” terang JDR Chandra Muliawan, koordinator aksi gerakan penyelamatan hutan kota. Chandra berharap agar aksi ini dapat menggugah hati para pejabat yang berwenang, agar dapat mengembalikan hutan kota kembali sesuai dengan

fungsinya. “Kami hanya berharap agar hutan kota kembali, itu saja, tidak lebih,” harapnya. Diterangkan Chandra, Kota Bandarlampung baru memiliki 11 persen RTH dan membutuhkan RTH yang lebih luas agar memenuhi kewajibannya 30 persen, hal ini sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No 26/2007 tentang penataan ruang dan Perda No 10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bandarlampung. “Hutan kota penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal, kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung terik matahari, kehidupan satwa dalam kota dan juga sebagai sarana rekreasi masyarakat kota Bandarlampung,” timpalnya. Tak hanya itu, GPHK mendesak Pemkot komitmen dengan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 141 tahun 2009 tentang penetapan areal tanah sebagai

taman hijau kota. “Taman hutan kota Way Halim ini tanah milik Negara. Kami minta agar dilakukan pembongkaran tembok yang telah dibangun oleh PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) milik Mintardi Halim alias Aming, kemudian harus dibangun kembali pintu masuk (Gapura) dengan tulisan Taman Hutan Kota Way Halim Bandarlampung,” kata dia. Selama ini, sambung dia, taman hutan kota telah dikuasai oleh PT HKKB yang telah diberikan sertifikat HGB melalui keputusan kepala kantor wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, tentang pemberian HGB atas nama PT HKKB. “Sedangkan dalam Perda No.10/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Taman hutan kota Way Halim tidak dimasukkan sebagai hutan kota, sehingga mengurangi kembali RTH yang semula 11 persen,” tukasnya. (edi)

DPRD Setuju Dibentuk Perda Pelayanan Publik

EDITOR/IST

AKSI DAMAI Gerakan Penyelamatan Hutan Kota (GPHK) Way Halim. Kali ini, Selasa (10/12) para aktivis yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Walhi Lampung, LBH Bandarlampung, Mapala Unila, PuSSbik, LMD, dan puluhan lembaga lainnya, melakukan aksi moral di bundaran Tugu Adipura Bandarlampung dan menuntut pembongkaran dinding tembok pembatas hutan kota.

Pemkot Ancam Batalkan Dump Randis BANDARLAMPUNG - Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam, segera membentuk tim penertiban piutang dump kendaraan dinas (Randis), yang nilainya mencapai Rp117 juta. Hal itu ditegaskannya, Selasa (10/ 12), di ruang kerjanya. Menurut Badri, tim penertiban akan melibatkan berbagai unsur seperti Pol PP, kepolisian dan pihak berwenang lainnya. “Setelah terbentuk, tim akan memberi surat peringatan kepada pemegang randis. Jika tidak ada iktikad baik maka dump akan dibatalkan dan ditarik kembali,” kata dia. Selama ini, kata dia, Bagian Perlengkapan Pemkot Bandarlampung memang tidak ada kekuatan untuk melakukan upaya penertiban. Sebab, karakter pemegang randis yang memiliki hutang beraneka ragam. “Ada yang komunikatif, mungkin ada juga yang suka marah. Makanya kita libatkan pihak berwajib untuk menghindari hal- hal yang tak dinginkan,” ujarnya. Selain itu, penertiban dump randis bertujuan untuk menertibkan laporan adminstrasi pemkot, yang kerap menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kondisi ini menjadi temuan BPK setiap tahun. Sesuai instruksi

walikota maka harus segera diselesaikan,” ungkap Badri. Badri menambahkan, Jika memang pemegang randis sudah tidak mampu membayar, silahkan buat surat pernyataan. Atau jika sudah meninggal dunia harus dibuat keterangan meninggal dunia. “Intinya, harus tertib administrasi. Sehingga tidak jadi temuan BPK,” kata Badri. Diketahui sebelumnya, Pemkot Bandarlampung masih memiliki piutang dump kendaraan dinas (randis) mencapai Rp117.386.990. Dengan rincian, pada tahun 2004 senilai Rp58.400.000, tahun 2009 sebesar Rp1.394.490 dan tahun 2012 sebesar Rp57.592.500. Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Kabag Perlengkapan Pemkot Bandarlampung, Kadek Sumarta mengatakan, pihaknya sudah berusaha menagih kepada yang bersangkutan. “Namun, pemegang randis masih bersikeras dan belum ada iktikad baik,” kata Kadek, belum lama ini. Meski demikian, kata dia, beberapa diantaranya sudah menyatakan akan bertanggung jawab dan segera melunasi hutangnya. Dia menambahkan, ada enam mantan pejabat yang belum melunasi hutang. Diantaranya, Mahyuzar Mas’ud total

hutang sebesar Rp 24.200.000 dengan jenis kendaraan yang didump Minibus Toyota Kijang BE 2046 AY. Selain itu, Zainal Fanani, BA dengan total tunggakan mencapai Rp 32.000.000 atas dump mobil jenis Minibus Toyota Kijang BE 2128 AY. Tak hanya itu, kata Kadek, pada tahun 2012 juga teradapat dua kendaraan dinas yang didump oleh dua mantan pejabat yang hingga kini belum lunas. Diantaranya, Bahruddin S.Sos dengan total hutang sebesar Rp 36.185.500 dan Zainal Abidin sebesar Rp 21.407.000. “Ada juga yang dump kendaraan roda dua, tapi nilainya tidak terlalu besar,” kata Kadek, didampingi Firdaus AK Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Bagian Perlengkapan. Dalam waktu dekat, Kadek berencana akan membentuk panitia gabungan penertiban piutang dump randis. “Tapi sebelumnya kami akan koordinasi dengan pimpinan,” ujarnya. Kadek menambahkan, diantara piutang dump randis di atas, ada yang tidak melalui proses dump sebagaimana mestinya. Randis roda empat yang dimaksud milik Mahyuzar Mas’ud. Kendaraan itu dibawa oleh yang bersangkutan setelah dia tidak lagi aktif menjadi pejabat di Pemkot. (ist/edi)

Terminal Rajabasa Tambah Armada Sambut Libur Natal dan Tahun Baru 2013

BANDARLAMPUNG-Libur Natal dan Tahun Baru 2013 sudah dimulai, diprediksi arus puncak akan terjadi pada 22 dan 23 Desember mendatang untuk seluruh angkutan, kendati peningkatannya tidak setajam jumlah pada saat musim mudik menjelang Idul Fitri. Kepala Terminal Rajabasa Antoni Makki menyatakan pihak Terminal Rajabasa menyatakan siap dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, menyambut libur hari raya Natal dan Tahun Baru. Salah satu upaya yang akan dilakukan, yaitu dengan menambah jumlah

armada bus, khususnya untuk jenis angkutan kota dalam provinsi (AKDP), pada hari H. “Kalau pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, penumpang yang mengalami lonjakan yaitu di bus AKDP. Jadi kita sudah siapkan penambahannya jika memang terjadi lonjakan yang cukup berarti di hari H,” terang Kepala Terminal Rajabasa Antoni Makki, melalui telepon, Selasa (10/12). Menurut Antoni, penumpang di hari raya Natal dan Tahun Baru ini banyak didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pelajar. Sementara itu, Kepala Humas PT

Kereta Api Indonesia (KAI), Sugeng Priyono mengatakan PT KAI tidak mengizinkan pegawainya libur atau mengambil cuti saat liburan Natal atau Tahun Baru. Dikhawatirkan, saat itu terjadi lonjakan jumlah penumpang. Itu terjadi mulai Ahad (22/12) hingga Rabu (25/12). Hal ini terlihat pada penjualan tiket PT KAI untuk keberangkatan tanggal tersebut yang telah 90 persen habis terjual. Untuk itu, lanjut Sugeng, PT KAI telah menyiapkan jumlah petugas jaga di beberapa daerah yang rawan terkena bencana longsor, banjir, dan bencana alam lain.(sms)

BANDARLAMPUNG-Rapor merah yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Lampung, untuk 24 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Bandarlampung atas hasil penelitian kepatuhan terhadap UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik menjadi tamparan pedas tak hanya untuk kalangan eksekutif. Kalangan DPRD Bandarlampung juga merasa prihatin, dan angkat suara pentingnya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang standarisasi pelayanan publik sebagai bentuk dukung legislatif dalam mendukung perbaikan pelayanan publik di Kota Tapis Berseri. Ketua DPRD Bandarlampung Budiman AS menyambut baik usulan Ombudsman RI perwakilan Lampung untuk direalisasikannya wacana pereda tentang pelayanan publik. Menurut Politisi Demokrat ini, ide pembuatan perda tentang pelayanan publik diakui bisa menjadi salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima kepada masyarakat. “Ide perda pelayanan publik cukup baik. Mudah-mudahan 2014 akan kita masukkan dalam prolegda melalui hak inisiatif DPRD,” kata Budiman AS, melalui sambungan telepon, Selasa (10/12). Diungkapkannya, adanya perda tentang pelayanan publik, kata Budiman, setidaknya ada payung hukum dalam mengatur pelaksanaan dan penerapan pelayanan publik di Kota Tapis Berseri ini. Sebelumnya, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandarlampung Nizom Ansyori meminta Ombudsman RI Perwakilan Lampung sampaikan data yang menjadi penyebab institusinya masuk dalam 3 besar dari 24 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkot Bandarlampung yang menyandang rapor merah hasil penelitian kepatuhan terhadap UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Demikian halnya, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bandarlampung juga banyak belum mengetahui dan menerima hasil penelitian Ombudsman RI Pewakilan Lampung, yang disampaikan, Minggu (8/12) pada peringatan Hari Antikorupsi, oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Zulhelmi. Saat dimintai, komentarnya, Nizom Ansyori enggan berkomentar banyak terkait hasil penelitian yang menempatkan instansi yang dipimpinnya masuk dari 24 SKPD dengan rapor merah dalam pelayanan publik. “Apa indikatornya saya belum tahu. Saya harus lihat dulu hasil penelitian itu, baru bisa berkomentar. Pelayanan bidang apa yang jeblok, kalau komentar tidak ada datanya, saya mau komentar apa,” kata Nizom saat dihubungi melalui ponsel, Senin (9/12).(sms)

Pemkot Ancam Alihkan Kepemilikan HGB Target PAD Izin HGB Ruko Pasar Tengah Tak Tercapai

BANDARLAMPUNG-Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akan mengambil langkah tegas, terhadap pemilik ruko di Kompleks Pasar Tengah yang hingga kini belum melakukan perpanjangan izin hak guna bangunan (HGB). Para pemilik ruko diberikan batas waktu hingga akhir tahun atau 31 Desember untuk melunasi izin HGB, dengan ancaman jika hal tersebut tidak dilakukan, kepemilikan penggunaan HGB akan dialihkan kepada pihak lain. Sekretaris Kota (Sekkot) Bandarlampung Badri Tamam mengatakan pihaknya siap akan melakukan eksekusi jika batas limit waktu yang diberikan Pemkot kepada pemilik ruko

untuk melakukan perpanjangan izin HGB tidak dilakukan. “Pemkot sudah tiga kali melayangkan surat peringatan kepada pemilik, agar segera melakukan perpanjangan izin. Namun, peringatan tersebut hanya diindahkan oleh beberapa pemilik ruko saja,” kata Badri, Selasa (10/12) di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah yang tepat untuk mengatasi wajib pajak, tidak patuh terhadap dalam mengurus perizinan. Langkah akhir yang akan diambil Pemkot adalah dengan mengalihkan penggunaan HGB nya kepada pihak lain, “sampai tanggal 31 Desember, belum juga diperpanjang kita akan alihkan peng -

guna HGBnya,” timpalnya. Badri mengungkapkan, selama ini Pemkot telah memberikan keringanan kepada pemilik ruko di Pasar Tengah dengan tidak menjatuhkan sanksi ditempat ketika izin HGB nya habis. “Banyak pengguna bangunan yang sudah berakhir izin HGB nya di 2014. Dan sebagian juga ada yang akan berakhir di 2014. Mereka semua sudah kita surati untuk mengurus perpanjangan HGB itu,” tandasnya. Meski demikian, saat Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapum) Pemprov Lampung ini dimintai data detail ruko yang belum melakukan perpanjangan izin. Kepada Editor, Badri berkilah dengan alasan jumlahnya

cukup banyak tidak dapat disebutkan satu persatu siapa pemilik ruko yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut, “cukup banyak datanya, saya gak tahu secara pasti jumlahnya,” ujarnya. Sementara itu, ditambahkannya, pada 2013 Pemkot telah mentargetkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumberkan dari perizinan HGB sebesar Rp19 miliar. Namun, sambungnya, sampai saat ini pemasukan kas daerah baru tercapai Rp13 miliar sampai Rp15 miliar. “Angka ini cukup besar diatas 10 miliar, akan tetapi target kita 2013 ini Rp19 miliar, sekarang sudah masuk Rp13 miliar sampai Rp15 miliar,” pungkasnya. (edi)


6

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

PROVINSI

PEMPROV

Minta Pertamina Awasi Ketersediaan Elpiji ASISTEN II Ekonomi Pembangunan Arinal Djunaidi menuntut PT. Pertamina melakukan pengawasan yang ketat terhadap agen agen dan penyalur elpiji 3 kilogram dan 12 kg. Kelangkaan elpiji yang terjadi di beberapa kelurahan di Bandarlampung, dikhawatirkan olehnya akan meluas hingga ke seluruh kabupaten/kota. “Saya minta segera ambil tindakan. Jangan sampai, kelangkaan meluas baru pertamina mengambil tindakan terlambat,” kata Dia, Selasa (10/12). Sementara itu, keberadaan tabung elpiji 3 kilogram di Kelurahan Jagabaya 1, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, mulai dikeluhkan oleh warga. Pasalnya, salah satu kebutuhan alat masak rumah tangga tersebut, kini hilang dari peredarannya. Langkanya ‘melon hijau’ tersebut, sudah berlangsung sejak tiga hari terakhir, dan tidak ada penjelasan dari sang pemilik warung yang menjualnya. Akibatnya, banyak warga yang resah karena tidak bisa memasak sehari-hari. Seperti diutarakan Ida (53), warga Jalan Gang Masjid mengungkapkan, tidak jarang elpiji 3 kg itu terkadang dalam sebulan bisa hilang peredarannya dari warungwarung yang berada di lingkungan rumahnya, selain itu kalaupun ada pedagang yang menjual, harganya bisa naik sampai dua kali lipat. “Sudah tiga hari ini saya mencari elpiji 3 kg, dari 10 warung yang menjual. Tidak ada satu pun stok elpiji yang bisa dijual, kalaupun ada harganya bisa mencapai Rp 25 ribu-Rp 30 ribu,” jelasnya, Selasa (10/12). Ia pun berharap kepada pihak agen ataupun Pertamina yang mengatur tentang penjualan elpiji tersebut, bisa lebih bijak dalam pembagian distributor elpiji ke daerahnya. “Masa rumah kita di sini (Jagabaya 1) belinya sampai daerah Pengajaran (Teluk), sudah itu harganya Rp 22 ribu lagi kan rugi besar,” terangnya. Bahkan, tidak jarang pemilik warung juga mengeluhkan pasokan elpiji yang diberikan agen. Hal itu disampaikan Alimi (56), tidak jarang pelanggan tetapnya sering mengeluhkan langkanya keberadaan elpiji tersebut. Dirinya juga, kerap kebingungan menjelaskan langkanya kepada para konsumen. “Saya juga bingung, kalau dari penjelasan agen elpiji langganan, katanya memang pasokan dari Pertamina yang mulai terhambat. Dan ada juga selintingan kalau langkanya elpiji ini harganya mau naik,” ujarnya, Lebih lanjutnya, untuk harga satu elpijinya dalam waktu normal, berkisar Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per tabungnya. Namun tidak dipungkiri terkadang bisa menjual dengan harga Rp 18 ribu kalau sedang mengalami kelangkaan.(sms)

Oedin Kaji Ulang Ketetapan UMP BANDARLAMPUNG-Meski telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp1.399.037 oleh Dewan Pengupahan Provinsi Lampung. Tak lantas, angka ketetapan yang telah disepakati tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan buruh Sabtu (7/12) lalu, akan menjadi ketetapan Gubernur. Kendati demikian, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP memiliki kewenangan untuk melakukan kajian kembali, apabila ketetapan yang akan ditelurkannya, berpotensi menimbulkan gangguan perekonomian dan gejolak dikalangan pengusaha dan

buruh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Herry Suliyanto mengungkapkan hasil penetapan UMP sebesar Rp 1.399.037 yang telah disesuaikan dengan KHL Lampung berpotensi terjadinya perombakan dalam kajian Gubernur. “Penetapan UMP ini telah disesuaikan dengan KHL buruh, meski UMP sudah ditetapkan tapi belum disahkan dengan oleh gubernur Lampung,” kata Dia, di Balai keratun, Selasa (10/12). Diungkapkannya, Disnakertrans

juga menunggu hasil kajian Gubernur sebelum disosialisasikan ketetapan UMP 2014 tersebut, kepada kalangan publik. “Masih menunggu waktu karena harus dikaji lagi, takutnya nanti ada perombakan lagi dari Pak Gubernur,” paparnya. Meski demikian, Heri Suliyanto menjamin, pengesahan tersebut tidak akan meleset hing ga tahun 2014. “pengesahan tersebut akan segera dilak sanakan tidak sampai awal tahun mendatang,” ujarnya Sementara itu, Gubernur mengharapkan pada pembahasan selanjutnya

Dewan Persoalkan Pembatalan Pajak Prograsif

EDITOR/SYAMSU

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sutoto, saat menunjukkan buku yang menunjang bacaan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekaligus menyatakan kesiapannya untuk menyumbang buku buku untuk menunjang proses belajar mengajar di PAUD yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Pemprov Agendakan Penyerahan DIPA BANDARLAMPUNG-Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengangendakan penyerahan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2014 kepada 14 kabupaten/kota dan lembaga vertikal lainnya, akan dilaksanakan 19 Desember mendatang. Hal ini, menyusul penyerahan DIPA 2014 untuk Lampung, Selasa (10/12), yang diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada seluruh kepala daerah dan kementerian. Menurut Berlian, DIPA 2014 yang diserahkan oleh Presiden SBY langsung Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yang menerimanya. “Iya, Pak Gubernur di Jakarta hari ini (kemarin) menerima DIPA (2014),” ujar Berlian, usai

dapat disepakati besaran kenaikan UMP mengingat mendekati akhir tahun. “Pengusaha dan buruh diharapkan menyepakati besarannya, sehingga UMP tahun 2014 dapat segera ditetapkan. Penetapan besaran UMP itu berdasarkan survei KHL di kabupaten dan kota se-Lampung. Penetapan UMP tidak boleh lebih rendah dari KHL atau minimal sama. UMP tahun 2014 dipastikan lebih besar dari tahun ini dengan melihat laju inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(tak)

menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Dharma Wanita ke-14 di Balai Keratun, Selasa (10/12). Berlian menambahkan, untuk penyerahan dari gubernur ke kabupaten/kota dan lembaga vertikal akan dilaksanakan pada 19 Desember mendatang. “Ya insya Allah disini 19 Desember (penyerahan dari gubernur ke kabupaten/kota dan lembaga vertikal lainnya). Awalnya, kata Calon Gubernur Lampung ini, Gubernur merencanakan 13 Desember, akan tetapi lanjutnya, hasil koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan itu akan dilaksanakan pada 19 Desember,” jelas Berlian. Meski demikian, Berlian belum dapat membeberkan nilai pasti dan sebaran DIPA untuk 14 kabupaten/kota dan lembaga vertikal laiinya yang me-

nerimanya. “Besarannya belum tahu, saya sendiri belum memegang datanya. Nantilah, saya khawatir salah sebut nilai,” pungkasnya. Jika DIPA 2014 untuk Provinsi Lampung belum diketahui berapa besarannya, berbeda dengan DIPA untuk Jawa Timur (Jatim). Provinsi yang dipimpin oleh Soekarwo itu mendapatkan DIPA dengan total sebesar Rp 89,18 triliun. Rinciannya, DIPA untuk Pemprov Jatim Rp 6,99 triliun, DIPA untuk pemkab/pemkot se-Jatim sebesar Rp 48,40 triliun, dan DIPA untuk lembaga dan satuan kerja vertikal di Jatim sebesar Rp 33,78 triliun. Nilai DIPA 2014 tersebut meningkat Rp 4,83 triliun dibandingkan DIPA 2013 yang hanya Rp 84,35 triliun. Tahun lalu,

Pemprov Jatim mendapat DIPA Rp6,54 triliun, DIPA untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp 4,96 triliun, dan DIPA untuk Lembaga dan kerja vertikal memperoleh DIPA sebesar Rp 30,00 triliun. Gubernur Soekarwo mengatakan, setelah menerima DIPA TA 2014 dari Presiden, pihaknya selanjutnya segera menyerahkannya kepada 38 Pemkab/ Pemkot dan lembaga vertikal tingkat provinsi yang ada di Jatim. “Dalam bulan ini juga (Desember) DIPA-nya akan saya serahkan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengingatkan seluruh penerima DIPA agar mengelola anggaran secara tepat, transparan, dan akuntabel. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran yang menjadi celah terjadinya korupsi. (nas/tak)

BANDARLAMPUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Lampung akhirnya menemui kata sepakat untuk meningkatkan sektor pendapatan daerah tahun 2014 dari Rp400 miliar menjadi Rp458 miliar, untuk ditetapkan dalam Sidang paripurna DPRD tentang APBD Provinsi Lampung pada 31 Desember mendatang. Berdasarkan pantauan Editor, terjadi alotnya pembahasan KUA PPAS 2014 terus terjadi antara Tim Badan Anggaran (Banang) dan Tim anggaran Pemerintah daerah (TAPD) yang berlangsung sudah dua hari sejak senin (9/10) dan kembali akan dilanjutkan pada Rabu (11/12) hanya untuk menetapkan kenaikan sebesar Rp58 miliar. Kedua kubu antara eksekutif pemprov Lampung menolak jika dinaikkannya sumber pendapatan daerah, sementara itu DPRD menuntut satker di lingkup pemprov Lampung bekerja maksimal untuk menggali potensi pendapatan daerah Lampung yang sangat besar. Bahkan, tak jarang terlihat, emosi yang berujung adu mulut dan tunjuk menunjuk dalam mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Rapat ini dilakukan, dengan maksud, untuk mensinkronkan beberapa kesepakatan pembangunan disegala bidang baik sisi infrastruktur, ekonomi maupun sumber-sumber pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan di tahun 2014. Kepala Bappeda Lampung Toni Lumban Tobing mengatakan dibatalkannya penarikan pajak progresif kendaraan, juga ikut menjadi pertimbangan tim banang dalam penetapan besaran pendapatan daerah 2014. “Pada intinya kita sudah sepakat untuk sektor pendapatan tahun 2014 mendatang dari Rp 400 miliar menjadi Rp 458 miliar, karena kita melihat proyeksi pendapatan dari beberapa aspek yang berpotensi untuk dilakukan kenaikan,” ujarnya, usai melakukan pembahasan, malam hari jam wib 22.00, Selasa (10/12). Lebih jauh Toni menjelaskan bahwa, hal tersebut mendapat tentangan dari pihak dewan yang minta agar proyeksi pendapatan lebih ditingkatkan lagi lebih tinggi. Kendati demikian, lanjutnya, TAPD sudah melakukan perhitungan yang realistis sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. ”Kita yang realistis saja lah, daripada tidak tercapai, itu sudah kita hitung cermat kok,” bebernya. Sementara rapat masih akan dilanjutakn pada Rabu (11/12), karena masih ada indikator pendapatan yang belum disepakati dari sektor pajak bea balik nama kendaran bermotor (BBN-KB) dan Pajak kendaran bermotor (PKB). “kita lanjutkan besok (Rabu 11/12), karena untuk PKB dan BBNKN belum ada kesepatan,” pungkasnya. (tak)

Mendagri Minta Pemprov Tiru Pemkot Ketertinggalan Sistem Keuangan

RAPAT kerja Gubernur se-Indonesia bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas beberapa poin penting. Satu di antaranya mengenai sistem keuangan yang dipakai pemerintah. Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan rapat tersebut membahas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2014 mendatang, termasuk dalam bidang keuangan. Nantinya, pemerintah akan menggunakan sistem akutansi berbasis akrual, yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas. “Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut UU itu, akuntansi kas harus diganti akuntansi berbasis akrual,” kata Gamawan. Dikatakannya, pihaknya seminggu yang lalu sudah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) yang baru tentang keuangan berbasis akrual.

Menurutnya, tujuan penerbitan Permendagri tersebut untuk menjelaskan maksud bidang keuangan berbasis akrual kepada pemda maupun masyarakat. Sebelumnya, Penerapaan sistem laporan keuangan berbasis akrual (Accrual Basic) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung yang merupakan pertama dilakukan Pemkot se Indonesia, mendapatkan rapor biru dari pemerintah pusat (Pempus). Selain itu, Rapor biru yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini diberikan kepada daerah yang paling rajin mengirimkan data-data pelaporan keuangan. Demikian diungkapkan Zaidirina, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, belum lama ini. “Selama ini kan kita rajin mengirimkan laporan ke pusat. Merekakan punya

kepantingan juga untuk mengetahui sejauh mana penyerapan dana yang diberikan pusat di daerah,” jelasnya. Keuntungan jika rajin melaporkan data kepusat, daerah akan mendapatkan bantuan sesuai dengan persentase keaktifan. “Pasti diuntungkan kalau rajin ngirim data, karena pusat akan mengetahui data terupdate, karena kan setiap tahun data tersebut selalu berubah,” bebernya. Biasanya, kata dia, dana dari pusat yang diperuntukan bagi pemerintah daerah akan masuk pada akhir tahun. Dan dana inilah yang nantinya akan mem-bantu pendapatan daerah pada akhir tahun. “Ya kita akan berjuang terus agar pusat memberikan dana lebih besar dari tahun lalu. Caranya dengan mengirimkan data-data terakhir perkembangan Bandar Lampung,” pungkasnya. (sms)

Pemprov Dorong Pemerataan PAUD BANDARLAMPUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memandang perlunya mendorong pemerataan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata di seluruh desa/pekon yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Lampung. Hal tersebut, terungkap pada acara rapat koordinasi PAUD holistik integratif kabupaten/kota se-Lampung tahun 2013. Acara berlangsung di Gedung Pusiban, Pemprov Lampung. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mewakili Gubernur Lampung Sjachroedin ZP dalam sambutannya mengungkapkan, pertumbuhan dan perkembangan PAUD saat ini

semakin pesat dan telah menempatkan PAUD sebagai salah satu program utama. Meski demikian, pertumbuhan PAUD ini belum seluruhnya menjangkau ke seluruh desa/pekon se Lampung. “Ini yang perlu menjadi fokus pembangunan pendidikan kedepan. pendidikan PAUD ini sangat besar manfaatnya untuk pertumbuhan psikologis anak sebelum menjalani pendidikannya ke jenjang pendidikan dasar,” kata Calon Gubernur Lampung ini, Selasa (10/12) Diakuinya, meski belum menjangkau secara keseluruhan, akan tetapi dari tahun ketahun, pertumbuhan PAUD ini menunjukkan kemajuan. Hal

ini dilihat dari kesadaran masyarakat, yang dengan sendirinya mendukung program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendirikan sarana pendidikan untuk anak usia dini di beberapa desa. “Pertumbuhan dan perkembangan lembaga PAUD nonformal melalui kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis di daerah Lampung, cukup menggembirakan. Keberhasilan ini antara lain atas dilaksanakannya kampanye PAUD di Lampung yang dilaksanakan sejak tahun 2002 oleh pemda bersamasama dinas/instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (sms)


7

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

Teknokrat Bakal Jadi Universitas BANDARLAMPUNG - Perguruan Tinggi Teknokrat segera bertransformasi menjadi Universitas pada tahun 2015 mendatang. Untuk menyiapkan diri, salah satu perguruan tinggi yang mengukir banyak prestasi ini sedang menggodok berbagai fdakultas dan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarannya. Ketua PT Teknokrat Nasrullah Yusuf mengatakan, setidaknya ada tiga fakultas yang akan dibuka di Universitas Teknokrat, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Komputer. “Di tengah berbagai persoalan bangsa mulai dari dekadensi moral, tawuran, dan korupsi ada setitik sinar cerah, yakni para guru yang mengabdikan diri dengan sepenuh hati,” kata Nasrullah pada pembukan seminar Kepemimpinan Pendidikan di aula Teknokrat, Selasa (10/12). Seminar ini bertema meningkatkan mutu pendidikan melalui

wawasan kepemimpinan kependidikan. Pemateri yang dihadirkan yakni Prof, Yatim Rianto (dari Unesa). Prof. Arif Hakim (dari Malaysia), Prof. Supriyono (UNM), Prof. Jamaris (UNP), dan Mike Ely Rose (kepala SMKN 1 Bandarlampung). Seminar ini dihadiri ratusan kepala SMA/SMK/MA se-Lampung dan dibuka langsung kepala Dinas Pendidikan Lampung Tauhidi. Tauhidi mengatakan, dalam kegiatan ini para peserta dapat mempelajari program The Leader in Me, yakni program terintegrasi yang menanamkan kepemimpinan di seluruh aspek sekolah. Para peserta juga mengetahui cara menerapkan dan kisah dari beberapa sekolah yang telah sukses menjalankan program tersebut. “Sesuai dengan misi kami untuk enable freatness in people and organization everywhere. Dunamis berharap dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan melalui penerapan program the leader in me di Indonesia,” kata dia.

Ia menjelaskan, program The Leader in Me sengaja dikenalkan untuk mendukung pembentukan karakter kepemimpinan anak Indonesia. Sehingga ke depannya, ia berharap mampu mencetak para pemimpin berkualitas melalui program tersebut. “Kita memiliki target memasyarakatkan sekolah berbasis karakter kepemimpinan di Indonesia. Bagaimana anak-anak bisa mandiri, bekerjasama dan beradaptasi dengan orang lain. Karena generasi muda Indonesia dibangun lewat sekolah,” ujarnya. Sebagai informasi, The Leader in Me adalah sebuah program terintegrasi yang menanamkan kepemimpinan di seluruh aspek sekolah. Dengan menggunakan metode pendekatan menyeluruh, program ini memberikan kesempatan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru, manajemen sekolah, hingga orang tua murid untuk memiliki karakter kepemimpinan. (*/mar)

Unila Targetkan Tiga Besar OSN BANDARLAMPUNG - Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung (Unila), Suharso targetkan tiga besar pada ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina 2013. “Setelah memborong semua jatah regional Sumbangsel tentu kita jauh lebih optimis dari tahun lalu. Tembus tiga besar di putaran final itu target kita,” ujar dia kemarin (10/12). Unila telah menempatkan lima orang wakilnya di putaran final. Pada putaran ini akan berlangsung babak penyisihan, delapan besar, dan empat besar untuk memperoleh tiga terbaik. Dari 22 regional yang ada, 110 mahasiswa berkompetisi menjadi yang terbaik. “Sepertihalnya tahun lalu babak penyisihan akan berlangsung uji teori. Kemudian uji esai untuk menembus delapan besar. Terakhir

uji presentasi dalam babak empat besar,” ujarnya. Lomba OSN kategori Teori diikuti 1030 peserta, dengan rincian 323 peserta bidang matematika, 195 peserta bidang fisika, 223 peserta bidang kimia, dan 289 peserta bidang biologi. Jumlah ini naik 83,92 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 560 peserta. Para peserta berasal dari Unila, STKIP Muhammadiyah Pringsewu, IAIN Raden Intan, UBL, Teknokrat, Poltekes Kemenkes Tanjung Karang, Perguruan Tinggi Mitra, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Lampung, dan Universitas Muhammadiyah Metro. Para peserta seleksi Teori dapat melihat pengumuman hasil seleksi pada 2 Desember mendatang melalui website OSN-Pertamina. OSN kategori Proyek Sains di-

ikuti oleh 15 peserta, dengan rincian 3 peserta aplikasi lunak, 6 peserta rancang bangun, dan 6 peserta produk riset. Para peserta berasal dari Unila dan IAIN Raden Intan. Hari ini peserta proyek sains mengikuti seleksi poster favorit dengan pemilih peserta seleksi teori. Pada pukul 12.00 WIB akan ditayangkan pengumuman peserta proyek sains yang lolos desk evaluation melalui website OSN Pertamina. Para peserta proyek sains mengikuti presentasi secara online (teleconference) di hari berikutnya. Pengumuman babak penyisihan proyek sains akan ditayangkan pada 29 November 2013. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti agenda babak final tingkat nasional. Kegiatan itu akan berlangsung di Kampus UI Depok pada 9–13 Desember mendatang. (*/mar)

EDITOR/DOK

Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D., Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung (FT Unila) terpilih, dilantik oleh Rektor Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.Sc di Aula Lantai 4, Rektorat Unila.

MKKS SMK se-Pesawaran Gelar Diklat PESAWARAN - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Pesawaran menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) sekaligus sosialisasi kurikulum 2013 di aula SMK Pelita Gedongtataan, Selasa (10/12). Dalam sosialisasi itu, dibuka langsung oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Ruspawati dan ketua MKKS SMK Kabupaten Pesawaran, Asep Sobandi. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Ruspawati menanamkan pentingnya sosialisasi kurikulum ini kepada para tenaga pendidik khususnya sekolah menengah kejuruan yang ada di

Kabupaten Pesawaran. “Kurikulum tahun 2013 lebih menitikberatkan kepada siswa yang aktif dan tidak ada lagi guru yang berada di luar kelas sehingga tujuan pendidikan akan tercapai”. Sementara itu, Ketua MKKS SMK Kabupaten Pesawaran, Asep Sobandi yang menjadi utusan dari Kabupaten Pesawaran untuk mengikuti sosialisasi kurikulum 2013 tingkat nasional menjelaskan bahwa tenaga pendidik memang disiapkan secara matang dalam kurikulum 2013 ini. “Kita berharap bulan Juli 2014 semua tenaga pendidik khu susnya sekolah kejuruan sudah siap me-nerapkan kurikulum 2013,” ujar dia. Sosialisasi ini diikuti oleh tenaga

pendidik yang ada di 14 sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan bekerjasama SMK N 2 Bandar Lampung, setelah sosialisasi dilakukan, maka MKKS akan melakukan sosialisasi lanjutan dengan mendatangi sekolah-sekolah kejuruan masing-masing. “Kita memaksimalkan waktu yang tersisa sekitar 6 bulan ini untuk menyiapkan tenaga pendidik mampu menjalankan kurikulum baru ini, selain itu sosialisasi ini untuk tingkat pendidikan menengah baru dilakukan oleh sekolah kejuruan, sekolah menengah pun bahkan belum melakukan sosialisasi sejenis,” kata Asep Sobandi. (med/ mar)

Mahasiswa STKIPM Gelar Seni Teatrikal PRINGSEWU - Mahasiswa STKIP Muhammadiyah Pringsewu Lampung semester V menggelar Seni Teatrikal Drama, di Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/12). Pergelaran ini menampilkan mahasiswa semester V jurusan Bahasa Kelas A. Seni teatrikal drama yang ditampilkan di acara ini adalah sebagai salah satu tugas ujian akhir dari mata kuliah Seni Tari dan Drama. Walaupun begitu penampilan dari setiap kelompok terlihat begitu luar biasa.

Didukung dengan kostum dan dekorasi yang membuat su-asananya begitu meriah dan mewah. Setiap kelompok menampilkan seni tari drama dengan tema pejuang bambu seribu. Tema yang mengangkat tokoh KH. Gholib Pringsewu. “Kami ingin masyarakat dan mahasiswa dapat mengingat sosok pejuang Islam di Kabupaten Pringsewu. Kisah ini memang kami ambil dari keluarga KH. Gholib. Dan kita menginginkan para penonton tergugah melihat kisah sosok KH. Gholib yang berjuang demi Pringsewu,”papar

sang sutradara Tri Yunitasari mahasiswa semester 5 kelas A didampingi Yahya Nur Afif tokoh KH. Gholib. Acara ini berlangsung cukup ramai dan disaksikan langsung oleh dosen STKIP Juruan Bahasa. Selain itu ada juga mahasiswamahasiswi kampus setempat yang ikut menyaksikan acara ini. “Kedepan kami berharap kegiatan ini dapat kembali terlaksana dalam bentuk Iven perlombaan. Karena kegiatan semacam ini dapat memacu mahasiswa untuk terus berkreasi,” tutupnya. (*/mar)


8

LAMBAR - PESAWARAN - PRINGSEWU - TANGGAMUS

KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

Isu Pengurangan, TKS Pol PP Tanggamus Resah TANGGAMUS – Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di jajaran polisi pamong praja (Pol PP) Kabupaten Tanggamus mengaku resah dengan beredarnya isu akan ada pengurangan anggota sebanyak 25 persen pada awal tahun 2014 mendatang. Anggota Pol-PP yang akan dikurangi yakni anggota yang masih berkedudukan sebagai TKS. Menurut salah satu anggota Satpol-PP Kabupaten Tanggamus, yang namanya tidak ingin disebutkan, mengatakan bahwa dirinya selama ini merasa resah dengan beredarnya isu yang akan ada pengurangan anggota Pol-PP yang masih berkedudukan TKS. “Kami selaku anggota Pol-PP yang masih berkedudukan sebagai TKS merasa resah dan takut, yang mana isu itu kami takutkan benar akan terjadi, kami hanya hawatir saja, bagai mana nasip kami,” katanya. Terpisah menurut Kasubag Tata Usaha (TU) Kantor Satpol-PP Kabupaten Tanggamus Royensyah mengatakan, jika isu akan adanya pengurangan anggota Pol-PP sebanyak 25 persen tersebut belum jelas adanya. Pihaknya memang setiap bulan atau pada akhir tahun mengajukan absensi keaktifan para anggotanya.

“Kita tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja, karena kebijakan, baik itu pengurangan ataupun penambahan anggota semua kebijakan dengan Bupati atau melalui Asisten yang membidangi. Sedangkan sementara ini Bupati hanya meminta absensi perDesember 2013 ini, “ jelas Royen, Selasa (10/12). Dikatakannya, terkait dengan keaktifan anggota Pol-PP, baik yang bertugas di lapangan dan diinstansi Pemkab Tanggamus, ataupun yang dikantor Satpol-PP sendiri. Menurutnya bahwa pihaknya sudah ngambil tindakan, melalui pemberitahuan keaktifan tersebut. “Kalau dengan adanya ketidak aktipan anggota kami, kita sudah mengambil tindakan, kita sampaikan kepada Bupati. Sedang untuk tindakan atasan sendiri kita tidak tau, ya, kalau menurut saya, ketika TKS tidak efektif kenapa dipelihara,” tegasnya. Dijelaskannya, anggota Pol-PP Tanggamus yang berkedudukan sebagai TKS sebanyak 197 orang. Dalam hal tersebut keseluruhan tenaga TKS itu sudah tersebar di lapangan untuk melakukan tugasnya masing-masing. “Ya sebanyak itulah anggota Pol-PP yang masih TKS, mereka setiap hari

kerja bertugas dimana mereka ditugaskan, ada yang tugas di dinas-dinas, ada yang disekretariat itu saja sudah 10 tenaga TKS per-harinya. Kalau yang dikantor Pol-PP sendiri ini sudah dikatakan sebagai stap PNS, artinya dari jumlah anggota Pol-PP yang TKS itu sudah terpungsi semua,” ung kapnya. Untuk daftar hadir (absensi) dan untuk mengetahui keaktipan mereka pada setiap hari, lanjut Royen, anggotanya selalu melakukan apel pada setiap pagi hari kerja. Mereka terlebih dahulu mengisi daftar hadir yang memang kantor Pol-PP menyiapkannya. Sedangkan kalau absensi mereka dimana tempat mereka ditugaskan itu sudah urusan dinas masing-masing. “Ya, pada setiap pagi mereka melakukan apel terlebih dahulu di kantor Pol-PP, setelah itu mereka mengisi absensi wajib mereka dikantor Pol-PP dulu, baru mereka pergi kemasingmasing instansi, untuk absen di masing-masing dinas mereka memang sudah memiliki daftar tersendiri yang sudah disiapkan instansinya. Nah jadi kembali dengan akan adanya pe ngurangan anggota tadi, kita kembalikan saja ke pimpinanan,” pungkasya. (ham/mar)

Kherlani Tarik Infestor ke Pesisir Barat PESISIR BARAT– Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan focus pada pembangunan peningkatan infrasrtuktur jalan dan peningkatan ekonomi kreatif. Dimikian disampaikan Penjabat (pj) Bupati Pesisir Barat (KPB) Kherlani di ruang kerjanya, Selasa (10/12) kepada Koran Editor. Dia mengatakan setelah dilakukan pengajuan dan persiapan secara maksimal pada tahun 2014 mendatang, berbagai program yang telah dipersiapkan, namun Pemkab Pesisir Barat lebih memfokuskan pembangunan peningkatan inferastruktur jalan, karena dengan adanya peningkatan jalan, akan menarik para infestor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Pesisir Barat, katanya. Untuk itulah, Pemkab harus menyiapkan dua fasilitas umum dan social, kalau dua fasilitas itu bisa terliasasi bisa dipastikan para infestor akan datang untuk menanamkan modalnya ke Pesisir Barat.

Pemkab Pesisir Barat dalam hal ini Dinas PU bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menargetkan untuk membangun jalan artarnatif dengan konsep awal yaitu lebar badan jalan enam meter dengan menyesuaikan sisi kiri dan kanan badan jalan, sehingga persiapan lahan sebanyak 25 meter luas yang disiapkan pemkab, ujar dia. Dalam pembangunan jangka pendek, seluas enam meter dengan sisi kiri dan kanan badan jalan menyesuaikan. “Untuk saat ini kita menyiapkan luas lahan 25 meter dengan panjang jalannya relative, jelasnya. Jalan artarnatif tersebut lanjut dia disebutkan dari titik pertama yaitu dari tugu Tuhuk, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah ke Pekon Walur, Kecamatan Krui Selatan menembus Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan. “Dari tugu Tuhuk masuk ke rumah tahanan Krui melintas kantor pos Krui

masuk Labuhan Juhung terus ke Walur dan tembus ke Mandiri Sejati. Saat ini jalan artarnatif akan segera dibangun yaitu jalan masuk Simpang Pahmung, terminal Waybatu Rawas dan Serai. Semua jalan artarnatif ini akan realisasi tahun 2014, namun untuk velome yang akan dibangun, belum bisa diketahui karena harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. “Bila infrastruktur itu terliasasi, otomatis ekonomi kreatif yang ada di Pesisir Barat bisa meningkat, karena dipastikan bakal banyak para pe-nanam modal ke Pesisir Barat yang akan mendongrak perekonomian di daerah otonomi baru (DOB) ini,” ujar dia. Dengan itu semua bisa teralisasi, para infastor akan dating, jika melihat adanya daya beli yang cukup menguntung di Pesisir Barat dan untuk meningkatkan ekonomi kreatif pemkab akan memberikan peluang pelatihan di berbagai dibidang usaha, pungkas Kherlani. (irw/mar)

EDITOR/HUM

Bupati Pringsewu H. Sujadi naik sepeda motor bersama dengan salah satu Pol PP usai melakukan pengajian akbar yang dipusatkan di halaman Balai Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara, Selasa (10/12).

Masyarakat dan Pemerintah Bersinergi Bangun Pringsewu PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar pembinaan mental melalui pengajian akbar di halaman Balai Pekon Giritunggal Kecamatan Pagelaran Utara, Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemkab setempat untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap jajaran aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Selain sebagai upaya peningkatan keimanan kepada Allah, pengajian bersama tersebut dimaksudkan untuk lebih mendekatkan antara aparatur baik pejabat maupun jajaran pegawai Pemkab Pringsewu dengan masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pringsewu H. Sujadi bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny. Hj. Nur Rohmah Sujadi beserta para kepala SKPD dan jajaran Pemkab Pringsewu, para camat se Kabupaten Pringsewu, uspika serta para kepala pekon se Kecamatan Pagelaran Utara, serta warga setempat. Bupati Pringsewu Sujadi berharap kegiatan

tersebut dapat lebih mempererat hubungan antara pemerintah dengan warga, sehingga dengan kebersamaan tersebut diharapkan ada sinergitas dalam rangka bersama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Pringsewu. “Saya juga berharap ke depannya dapat terjalin kerja sama dan sinergisitas dalam jajaran pemda, baik secara vertikal maupun horizontal, demi suksesnya program pembangunan daerah menuju Kabupaten Pringsewu Bersenyum Manis, yakni Pringsewu yang Bersih, Sehat, Ekonomis, Nyaman, Unggul, Maju dan Mandiri, serta Aman dan Agamis,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pringsewu juga memaparkan sejumlah program pembangunan terutama di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara, termasuk pembangunan jembatan Way Waya yang menghubungkan desa tersebut ke sejumlah wilayah yang beberapa waktu lalu putus diterjang banjir, dimana pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang. (jon/mar)

2.038 KK Dipastikan Tidak Dapat Dana PKH PESAWARAN – Sebanyak 2.038 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pesawaran dipastikan tidak akan menerima dana dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI. Padahal sebelumnya penerima PKH mencapai 11.570 atau hanya sekitar 9.532 penerima saja. Hal tersebut dibenarkan Plt. Kadis Sosnakertrans Pesawaran Toto Sumedi, S. Sos melalui Kabid Sosial Yurizal. Namun, meskipun demikian pihaknya akan melakukan validasi ulang oleh pendamping PKH. “Data itu kami terima dari Kemensos RI, maka dari itu, pendamping di minta mengkroscek ulang sebelum di tetapkan calon penerima PKH,” ungkap Yurizal. Lebih lanjut Yurizal mengatakan, terjadinya penyusutan jumlah calon penerima PKH tersebut dikarenakan tidak memenuhi kriteria atau syarat yang di tetapkan Kemensos RI. Dimana dalam hal pendataan sebelumnya pendamping PKH hanyalah mencocokan dari yang telah ada dari Kemensos. “Penyusutan dari 11.570 sasaran penerima

menjadi 9.532 orang itu di karenakan berbagai macam faktor, diantaranya adanya penerima ganda, pindah alamat serta telah mampu atau tidak sesuai ketentuan Kemensos,” jelasnya. Sesuai arahan Kemensos dalam waktu dekat para pendamping tetap harus mengkroscek ulang pendataan tersebut. Hal tersebut guna memastikan apakah data itu benar-benar telah valid. “Pengurangan calon penerima sasaran bantuan PKH ini juga masuk logika, lantaran data itu merupakan hasil pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 lalu. Jadi wajar kalau sebagian warga telah mampu perekonomiannya berarti mereka telah sejahtera,” ungkapnya. Saat di singgung kapan calon penerima tersebut dapat membuka rekening sebagaimana yang di wajibkan pada PKH. Dikarenakan bantuan Kemensos tersebut nantinya akan langsung masuk masing-masing ke rekening penerima PKH. “Kalau itu kita masih menunggu instruksi Kemensos, yang jelas setelah adanya penetapan jumlah pasti penerima PKH,” pungkasnya. (med/mar)

Berharap Lambar Wakili Lomba Kesrak Nasional LAMBAR - Bupati Lampung Barat (Lambar) Mukhlis Basri turut meninjau langsung pelaksanaan penilaian lomba kesatuan gerak (Kesrak) PKK, KB, dan Kesehatan tingkat Provinsi Lampung tahun 2013 di Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau, Selasa (10/12). Mukhlis mengutarakan, jika dalam lomba tahunan ini Lambar tidak bisa menjadi juara atau menjadi utusan Lampung ke kancah nasional, pihaknya memastikan pada lomba berikutnya akan mengundang tim pembina provinsi untuk memberikan pembinaan langsung. “Prestasi yang digapai Lambar untuk lomba kesrak ini belum sampai puncak, sementara program yang dilakukan sudah terukur mulai upaya pembinaan dan lainnya untuk menyajikan yang terbaik,” ujar Mukhlis. Turut hadir pejabat lingkup pemkab juga tim penilai dari provinsi yang diketuai Kabid Farmasi Makanan dan Minuman (Parmakmin) Diskes Lampung Uki Basuki. Tim penilai juga meninjau sajian olahan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Mukhlis dalam acara itu tanpa ragu juga mencicipi tiwul, yang menjadi makanan pokok pengganti beras yang disajikan para kader PKK. Bupati mengatakan pelaksanaan kegiatan Kesrak PKK-KB-Kesehatan di Lambar sudah menunjukkan

hasil yang menggembirakan, tampak dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap program KB dan kesehatan lingkungan yang terangkum dalam 10 program pokok PKK yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. “Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Nasional diharapkan bisa menjadi acuan semangat untuk membangkitkan gairah akan arti pentingnya kesehatan serta manfaatnya mengikuti KB, baik di Lambar,” katanya. Lebih lanjut dia mengungkapkan untuk mengikuti lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2013 tersebut, telah dilaksanakan berbagai persiapan, mulai lomba di tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dimana Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau telah ditetapkan sebagai yang terbaik, dan berhak mewakili Kabupaten Lambar di tingkat provinsi, hingga berhasil mewakili Provinsi Lampung di tingkat Nasional. “Sebagai peserta lomba, kami berharap meraih yang terbaik. Namun, semua itu kami serahkan sepenuhnya kepada tim penilai. Kami menyadari bahwa kemenangan bukanlah menjadi tujuan utama, melainkan sebagai evaluasi, upaya, dan motivasi untuk menyempurnakan kinerja selama ini,” ujar Bupati. (*/mar)

Pembangunan Poskeswan Diduga Tidak Sesuai Bestek PRINGSEWU – Pelaksanaan Proyek Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) di Pekon Way Ngison, Kecamataan Pagelaran, Kabupaten Pringswu dinilai tidak sesuai bestek. Proyek yang menelan dana sebesar Rp890 juta dari APBD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2013 tersebut diduga dikerjakan asal jadi. Masyarakat setempat mengaku banyak yang tidak mengetahui pembangunan poskeswan tersebut. Sebab dalam pelaksanaan pembangunannya tidak melibatkan warga setempat. “Proyek tersebut tidak melibatkan warga setempat. Gambarnya juga tidak dipasang di lokasi direksi kit,” kata salah seorang warga yang tidak mau disebut namanya. Hal tersebut justru membingungkan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh terkait pembangunan poskeswan. Namun belakangan beredar khabar kalau pembangunan-

nya sudah diserahkan ke pemkab Pringsewu. Ketua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suryo, Selasa (10/12) melalui telepon selulernya membenarkan kalau proyek tersebut sudah diserahterimakan dari pihak ketiga sebagai pemborong ke Pemkab Pringsewu. Suryo mengatakan dirinya bertanggungjawab apabila poskeswan terdapat kesalahan. “Sekarang masih dalam taraf pemeliharaan. Jadi apabila ada kerusakan kami akan meminta kepada pemborong untuk memperbaiki,” kata dia. Sementara itu, Ketua pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunaan tersebut, Nasrul menjelaskan pemborong belum melakukan perbaikan yang dianggap tidak sesuai dengan juklak dan luknisnya. Sementara masyarakat setempat mengharapkan kepada DPRD Kabupaten Pringswu agar dapat mengadakan sidak ke lokasi proyek tersebut. (jon)


KORAN EDITOR Rabu, 11 Desember 2013

PILKADES WAY HUI

Dilaporkan ke DPRD DUA calon kepala desa (cakades) Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan (Lamsel) masing-masing Ahmad Bahrudin dan Subagio mengadukan hasil pilkades di desanya tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel, yang di duga bermasalah. Dalam surat pengaduan tertanggal 4 Desember 2013 yang ditembuskan kepada ketua komisi A.DPRD Lamsel, Bagian Otonomi Daerah (Otda) dan camat Jati Agung, disebutkan masalah-masalah yang ada pada waktu Pilkades dilaksanakan yaitu jumlah mata pilih yang terdaftar belum valid dan dari hasil laporan panitia sejumlah 9100 orang, tingkat kehadiran pemilih hanya 5.983 orang. Menurut Ahmad Bahrudin pelaksanaan pemilihan kepala desa yang seharusnya dijadwalkan tanggal 8 Desember 2013 dimajukan tanggal 1 Desember 2013. Pejabat sementara kepala desa menolak menandatangani daftar pemilih tetap yang belum dievaluasi ulang oleh para kandidat dan RT serta kepala dusun setempat dari pihak panitia pemilihan kepala desa (rekapitulasi DPT belum valid) dengan alasan dikawatirkan akan timbul permasalahan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Alasan lain yaitu pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa atau jam pemilihan yang ditutup sampai pukul 13.00 WIB ternyata tingkat kehadiran peserta pemilih belum memenuhi qorum (2/3 suara sesuai dengan peraturan daerah yang ada). Atas kesepakatan ke-5 kandidat dengan pihak kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa dan menurut peraturan daerah yang ada harus ada penambahan waktu sebanyak 3 kali, akan tetapi baru 2 kali penambahan waktu pihak panitia menghentikan (menutup penambahan waktu). Padahal suara masuk baru sejumlah 5.983 suara. Banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tidak mendapatkan surat panggilan ke TPS untuk memilih, bahkan warga yang sudah pindah domisili terdaftar dan mendapatkan panggilan akan tetapi surat panggilan tidak dikembalikan ke panitia pemilihan kepala desa.Terbukti adanya warga Kelurahan Labuhan Dalam Bandarlampung ikut memilih dan tertangkap tangan oleh pihak tertentu dan segera diserahkan kepada polisi yang bertugas di acara pemilihan kepala desa tersebut dan undangan surat suara untuk umur 60 tahun tapi yang memilih umur 15 tahun. (*/mar)

9

LAMSEL - METRO - LAMTIM - LAMTENG

Polres dan ASDP Lindungi Pungli LAMSEL - Pelaku penganiayaan sopir truk pasir di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel) hingga kini masih terus dalam pengejaran petugas polres setempat. Hal tersebut dijelaskan Kasat Reskrim Polres Lamsel AKP Feria Kurniawan, S.Ik. “Saat ini kita sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku,” jelas Feria saat ditemui media koran ini diruangannya, mapolres Lamsel, Senin (9/12). Dikatakannya, beberapa hari lalu anggota Polres Lamsel telah melakukan penjemputan terhadap dua pelaku berinisial RI dan SA. “Anggota kita memang menjemput kedua pelaku, namun mereka tidak ditemukan, bahkan hingga ke rumah pelaku,” jelasnya. Terlebih, hingga saat ini AKP Feria Kurniawan menuturkan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. “Kami tidak melihat siapa dia dan dari mana dia kami hanya menjalankan tugas atas pengaduan korban kepada,” cetusnya.

Pirman (33) salah satu sopir mobil fuso yang sering kali harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa menyebrang ke Pulau Jawa. “Ya jalur tembak itu memang benar adanya, tapi ya mau bagimana lagi ya mas. Kalau tidak begitu bisa-bisa sehari-semalam kita menggantri dan bisa menginap di pelabuhan Bakauheni ini,” ujarnya. Hal ini tentu saja sangat memberatkan para supir-supir mobil truk, karena harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa menyebrang menuju pelabuhan merak dengan lancar. Diapun membeberkan jalur tembak yang ada di pelabuhan Bakauheni ini itu sudah biasa dan bahkan sudah di petapetakan dengan bayaran yang berbedabeda tentunya mulai dari Rp20 ribu sampai dengan Rp150 ribu. Bahkan jika pelabuhan Bakauheni ini mengalami kemacetan serta antrian yang panjan jalur tembak bisa mencapai Rp300 ribu rupiah. “Ya seperti saat ini saja saya haru mengeluarkan uang saku lagi sebesar

Rp50 ribu rupiah, tapi nanti malam bisa saja bertambah lagi nilainya karena jika malam hari mobil banyak yang datang,” jelasnya. Aris mengharapkan agar Polisi maupun Pemerintah Lamsel untuk saling bersinergi guna terciptanya rasa aman dan nyaman khususnya dipelabuhan Bakauheni. “Kalau tidak ditertibkan ya kita pasti ngerasa terganggu dan selalu merasa tidak nyaman,” keluhnya. Setiap mobil-mobil yang terjebak macet harus membayar sejumlah uang mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu rupiah kepada para petugas K3 untuk melewati jalur tembak guna terlepas dari antrian. Bahkan kalau macet parah bisa sampai Rp300 ribu,” ucapnya. Lain lagi dengan Ujang (43) salah satu supir mobil fuso bermuatan barang dari palembang ini. Ia mengatakan jika musim macet seperti harihari besar dan hari libur atau yang lainnya harga jalur tembak pun naik

Tanpa Perbup, Perda LP2B Sia-sia

DPRD LAMTENG

Penetapan Ibukota Dua Kabupaten Illegal DPRD Lampung Tengah (Lamteng) penetapan ibukota untuk dua Kabupaten Pemekaran Lamteng yang tengah dalam proses, yakni Seputih Timur dan Seputih Barat. Selain itu, DPRD juga menetapkan tujuh kampung pemekaran. Saat pimpinan dewan Lamteng Agustian Fadillah mengajukan persetujuan perda tentang pemakaran tujuh kampung dan penetapan ibukota Seputih Timur dan Seputih Barat, Zainudin salah satu anggota fraksi Aliansi Reformasi Pembangunan (ARP) mengajukan keberatan. Dia malah beranggapan paripurna tersebut illegal. Pasalnya, paripurna tersebut hanya dilakukan melalui kesepakatan ketua fraksi, yang langsung masuk dalam paripurna. Menurut Zainudin peraturan daerah tentang pemakaran tujuh kampung dan penetapan ibukota untuk dua kabupaten pemekaran menyalahi tata tertib DPRD Lamteng. Karena paripurna tidak melalui mekanisme yang benar. Dia menjelaskan sidang paripurna itu harus lebih dahulu melalui Pansus. “Peraturan daerah itu perlu dikaji ulang, harus dibahas melalui pansus kemudian hasil pansus di bahas di Banmus kemudian baru dapat di paripurnakan,” ujarnya. Jika ketentuan tersebut tidak ditempuh lanjut Zainudin artinya Paripurna tersebut menjadi Illegal Zainudin menuding, kali ini unsur pimpinan DPRD Lamteng salah dalam mengambil keputusan, karena posisi fraksi dianggap Zainudin berada diluar arena DPRD. (san/mar)

dua bahkan tiga kali lipat dari harga yang ada sebelumnya. “Ya kalau saya menilainya ini jelas ada kerjasamanya dengan oknumoknum petugas ASDP dan yang lainnya karena selamaini bahkan sampai detik ini hal ini masih saja berjalan yang lebih parahnya lagi yang ngabilin uang pungli tersebut malah berseragam security yang di sini seharusnya sebagai keamanan pelabuhan Bakauheni. Dia berharap pemerintah, aparat kepolisian serta PT. ASDP dapat menertibkan dan mengatur keluar masuknya kendaraan dengan lebih biak lagi jangan seperti sekarang ini, sehingga apa yang dinamakan jalur tembak itu dapat dihapuskan sesegera mungkin. “Sebagai supir jelas saya keberatan dengan adanya jalur tembak yang semakin hari semakin merajalela saja di pelabuhan Bakauheni ini. “Para sopir ingin seperti di pelabuhan Merak yang namanya jalur tembak itu tidak ada,” pungkasnya. (*/mar)

EDITOR/RUDI

Jajaran Polres Kota Metro melalui satuan lalu lintas tegah melakukan apa yang menjadi keputusan polri tentang harus diadakannya operasi zebra krakatau 2013.

Rapat Paripurna APBD Lamteng Molor 3 Jam LAMTENG – DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dan Pemkab setempat akhirnya melakukan rapat paripurna dengan agenda pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, (APBD) Tahun 2014 setelah tertunda 3 jam. Mulanya, rapat tersebut diagendakan pukul 09:30 WIB, dan baru terlaksana pukul 13:00 WIB. Jadwal terpaksa ditunda karena sesuai jadwal yang ditetapkan Bupati Pairin dan sebagian anggota DPRD setempat belum hadir. Anggaran belanja langsung pada APBD Lamteg 2014 jauh lebih kecil dibanding belanja tak langsung. Dari Rp1,9 triliun APBD, hanya 37,3 persen yang dialokasikan untuk belanja langsung. Sementara 62,7 persen untuk belanja publik. Hasil akhir ini dinilai jauh dari harapan mengingat pembahasan APBD

2014 sempat alot dan dibahas hingga di luar gedung dewan, yakni di Hotel Widara Bandarlampung. Bupati Lamteng Ahmad Pairin mengatakan sebagian besar belanja langsung digunakan untuk infrastruktur. “Kami gunakan untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pertanian. Terutama infrastruktur jalan,” kata Bupati. Meskipun sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja tak langsung, sebanyak 46 anggota DPRD Lamteng yang hadir pada rapat paripurna, Selasa (10/12) lalu menyetujui pengesahan. Pada pandangan fraksi, sejumlah fraksi memberi catatan terhadap RAPBD tersebut. Perwakilan Fraksi PKB Midi Iswanto mengatakan jumlah pendapatan yang diproyeksikan meningkat cukup sifnifikan, tetapi belanja langsung dan tak langsung

sangat tak berimbang, karena itu harus ditingkatkan pada periode selanjutnya. Selain itu peningkatan pendapatan harus diikuti dengan peningkatan pelayanan publik. Rosidi dari fraksi Demokrat menambahkan anggaran belanja langsung masih jauh dari mencukupi. Sebab itu evaluasi dan peningkatan harus terus dilakukan. Roni Ahwandi dari Fraksi Golkar meminta evaluasi pendapatan terus dilakukan karena potensi Lampung Tengah belum sepenuhnya tergali. Selain APBD, paripurna pada hari yang sama juga menyetujui pemakaran tujuh kampung dan penetapan ibukota untuk dua kabupaten pemekaran Lamteng yang tengah dalam proses, yakni Seputih Timur dan Seputih Barat. (san/mar)

LAMTENG - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng) harus segera menyusun peraturan bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut perda tentang lahan pertanian berkelanjutan (LP2B). Dalam perbup harus ditegaskan mengenai lokasi lahan di setiap kecamatan, jenis insentif dan fasilitas yang akan diberikan. Sebab tanpa Perbup, perda itu jadi tak memiliki kekuatan mengikat. “Dalam waktu satu tahun sejak disahkan, perda sudah harus jalan, maka penyusunan perbup harus segera dilakukan dengan memuat ketentuanketentuan itu. Sebab di perda tidak diatur,”ujar Ketua Banleg DPRD Lamteng Kaswan Sanusi, Selasa (10/12). Menurut Kaswan, diantara insentif yang bisa diberikan adalah PBB dinol persenkan, prioritas bantuan benih dan pupuk dan lain-lain. Sementara fasilitas yang mungkin diberikan seperti pembuatan embung untuk daerah yang kekurangan air. Dengan adanya insentif, maka pemilik lahan yang mengalihfungsikan lahannya bisa dikenai sanksi. “Insentif atau fasilitas itu nanti tergantung pemda yang pertimbangkannya anggaran,” kata Kaswan. Sebelumnya, Pemkab Lamteng menetapkan 71.791 ha sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B). Lahan yang masuk dalam pengawasan pemerintah seluruhnya seluas 71.791 Hektar (Ha.), yang tersebar di 28 kecamatan. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Lamteng, dari 71.791 Ha. luas lahan yang dilindungi, terdiri atas dua bagian, yaitu lahan LP2B 53.206 Ha dan lahan cadangan seluas 18.585 Ha. Kecamatan Seputihraman memiliki lahan terluas pertama, yakni 6.491 Ha. Selanjutnya Kecamatan Gunungsugih (4.268), Seputihmataram (3.699), Trimurjo (3.000). Sementara di 24 wilayah kecamatan lainnya, rata-rata memiliki luas dibawah 2.000 Ha. (san/mar)

KORAN EDITOR TEST PAGE 11 DESEMBER 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you