Issuu on Google+


2

KomunikA satu kata Indonesia

BERANDA

Bantu Realisasi Program Penanganan Kemiskinan

Ekonomi Kerakyatan Jangan Sekadar Konsep

desain: ahass foto:sby.info, bf, net

Rusmanto Pedagang Purwokerto Jawa Tengah

Pemadaman Bergilir Indonesia sedang dalam krisis energi. Pemerintah melakukan pemadaman bergilir di beberapa daerah, bahkan berencana memberlakukan SKB penghematan energi dengan menggeser hari kerja menjadi hari sabtu-minggu. Untuk industri pabrik tanpa adanya SKB inipun tetap memperlakukan lembur kerja sabtu dan minggu. Sedangkan untuk perkantoran kegiatan ekonomi yang digeser sabtu-minggu dirasa tidak optimal, toh sama saja mereka tidak bisa bertransaksi,

Herianto Kepanjen, Malang

Selamatkan Bumi Bangsa kita sudah terbiasa apa-apa sudah ada, hanya mengambil dan tidak bisa merawat. Harusnya kita bersyukur dengan semua rejeki yang diberikan alam, dan kita harus bisa menjaganya. Tidak sulit, mulailah dari hal kecil. Saya sering melihat orang-orang kita terlalu berlimpah kantong plastik. Semua belanjaan di lapisi dengan kantong plastik, bahkan beli rokok sebungkus dan korek api pasti disediakan kantok kresek hitam. Bayangkan banyaknya sampah plasitik tersebut, padahal sulit untuk dicerna tanah. Mulailah dengan membawa kantong plastik sendiri ketika belanja, jika banyak menyimpan kantong plastik berikan pada penjual sehingga dia tidak perlu membeli kantok plastik baru. Bukan untuk berhemat tetapi mengurangi bertambahnya sampah tersebut. Mulailah dari membiasakan diri sendiri. Peni Widaningsih Wirausaha Souvenir Jakarta

foto:hboy

Pembangunan ekonomi tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh liberalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan persaingan atomistik, akumulasi modal, kurangnya intervensi pemerintah, dan orientasi pada pasar bebas. Di negara-negara Barat, sistem ekonomi kapitalis-liberalis ini dinilai berhasil menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun di Indonesia, sistem ini ternyata tidak bisa berfungsi sebagai obat mujarab bagi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Sebagai negara yang memiliki karakter sosial budaya khas, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi sendiri yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah ekonomi kerakyatan, yakni ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Istilah dan konsep ekonomi kerakyatan secara tersirat telah tercantum dalam TAP MPR XVI/1998, TAP MPR IV/1999, dan UU No-25/2000 tentang Propenas. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi pelaksanaan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan kontrol anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-perorang. Dalam sistem ekonomi ini, kemiskinan tidak dapat ditoleransi, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan kurang sejahtera. Mengapa ekonomi rakyat perlu? Karena saat krisis moneter tahun 1997, kekuatan ekonomi rakyat terbukti mampu bertahan. Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) III menunjukkan, sebanyak 70% rumah tangga justru meningkat standar hidupnya saat krisis berlangsung. Artinya, krisis moneter memang lebih dirasakan orang-orang kota yang lebih menggantungkan diri pada sistem ekonomi “persaingan monopolistik”, daripada ‘rakyat’ desa yang jumlahnya sangat banyak. Jelas bahwa dalam konteks ekonomi kerakyatan, rakyat selayaknya diterjemahkan sebagai kesatuan besar individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Karena kelompok usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di Indonesia. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan keberlimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional di masa lalu dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah. Sudah saatnya pengusaha kecil–menengah dan koperasi yang menjadi sendi ekonomi kerakyatan mendapatkan kesempatan untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi seharusnya dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi domestik dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan kesetaraan, meluasnya kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipatif, adanya persaingan yang sehat, keterbukaan/demokratis, dan pemerataan yang berkeadilan, yang merupakan ciri-ciri dari ekonomi kerakyatan. Tak berlebihan jika komitmen pemerintah saat ini terhadap ekonomi kerakyatan ditunjukkan melalui strategi penciptaan lapangan kerja (pro job) dan pengentasan kemiskinan (pro poor). Kebijakan tersebut dituangkan lebih konkrit dalam program aksi revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ada beberapa kebijakan subsidi bunga kepada petani untuk bertanam sawit, kakao, dan karet sebesar Rp 20 juta/ha sampai Rp29 juta/ha yang menjadi salah satu kegiatan penting dalam program tersebut. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana Rp51 triliun untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Ada pula key performance indicators seperti target tambahan lahan pertanian 24 juta ha, target tambahan produksi beras 2 juta ton, target tambahan produksi migas 30% menjadi 1,3 juta bph. Namun harus disadari, ekonomi kerakyatan bukan sekadar komitmen politik untuk mengubah kecenderungan sistem ekonomi yang amat membela kaum pengusaha besar menjadi ekonomi yang membela rakyat. Perubahan hendaknya dilaksanakan dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil melalui program-program operasional yang nyata dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan. Jika tidak, maka sekali lagi kita akan mengulangi kegagalan yang sama seperti apa yang terjadi di masa lalu. Ekonomi yang muluk-muluk di konsep, akan tetapi tidak membumi, sehingga gagal menjadi sarana utama perbaikan kesejahteraan rakyat.(g)

Untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial akibat kenaikan harga BBM, Pemerintah telah membuat program penanggulangan kemiskinan yang terbagi kedalam tiga pengelompokan (klaster). Klaster 1 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, misalnya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp100 ribu per bulan, Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Klaster 2 Program Pemberdayaan Masyarakat, berupa program-program yang tergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Fokus pada 5.720 kecamatan dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat Rp 3 miliar/ kecamatan/tahun Sementara klaster 3, yakni Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sasarannya adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk kredit Rp 5 juta ke bawah, penyaluran program pendanaan K/L. Semua program itu telah dilakukan dan diupayakan menjangkau semua masyarakat. Sebagai warga masyarakat sudah selayaknya kita mendukung dan menyukseskan program itu.

karena diseluruh duniapun mayoritas sabtuminggu itu waktu keluarga, yang artinya mereka memang libur. Dan harusnya pergeseran hari kerja dalam rangka menghemat energi listrik juga dilihat dari sisi urgensi-nya. Harus diperhitugkan apakah dengan menghemat sekian ribu tetapi menimpulkan kerugian lebih besar. Tidak bisa semua dipukul rata, harus ada perhitungan. Pemerintah bisa memberlakukan pemadaman bergilir di daerah perumahan, dimana penggunaan listrik hanya untuk konsumtif seperti kulkas, AC, TV, Lampu dan peragkat elektronik lainnya.Atau meliburkan beberpa tempat hiburan dan mall pada hari kerja, dipindahkan pada sabtu-minggu. Dan pastinya masyarakat indonesia yang bersifat konsumtif harus belajar untuk menghemat energi dan pemerintah mendorong percepatan penggunaan energi alternatif. Salam berhemat

Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh bersama Kepala Divisi Bisnis Mikro, Bank Rakyat Indonesia Wasito Pramono, Direktur Pemasaran PT Pos Indonesia Arief Supriyono, Direktur PLN JawaMadura-Bali Murtaqi Syamsuddin dalam Konferensi Pers di Departemen Komunikasi dan Informatika, Jumat (18/7)

Diterbitkan oleh: DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); H. Agus Salim Hussein, S.E. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Drs. Sofyan Tanjung, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Drs. Sugito. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Dra. Fauziah; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Koresponden Daerah: Amiruddin (Banda Aceh), Arifianto (Yogyakarta), Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Leonard Rompas. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.


3

Edisi 6/Tahun IV/Juli 2008

POLHUKAM

Yang Tersisa Dari Pilkada Langsung Tiga tahun sudah, sejak Juni 2005, pemilihan langsung kepala daerah atau yang biasa dikenal dengan Pilkada berlangsung di negeri ini. Seperti apa evaluasi Pilkada yang telah lalu? Dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari pemilihan langsung yang telah lewat? komunika mencatat beberapa torehan penting seputar pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Hal yang kerap menimbulkan masalah adalah lemahnya administrasi birokrasi dalam melakukan pendataan pemilih. Cukup mengherankan, bila perangkat pemerintah yang ada sampai tingkat terkecil, tak mampu memberikan data valid dan aktual perihal pendaftaran pemilih. Padahal bukanlah hal sulit meneruskan data demografi dari tingkat terkecil ke tingkat selanjutnya, tentu saja bila data tersebut tersedia. Dan faktor inilah yang kerap dituding menjadi biang dari kegagalan Pilkada yang ada. Mulai dari ketidakpuasan kandidat yang menilai adanya kecurangan dengan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap). Sehingga bagaimanapun hasil Pilkada nantinya, akan tetap muncul penolakan dan konflik dengan dalih keabsahan Pilkada yang diragukan. Pun dapat menurunkan angka partisipasi politik masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh terhadap legitimasi pemerintahan yang baru. Kelemahan “Administrasi” Hal lain juga yang kerap menjadi benih konflik adalah bentuk penyikapan terhadap aturan main yang telah dibuat. Baik pemerintah, partai politik dan elemen masyarakat seringkali memiliki kadar tertentu andil dalam menciptakan konlfik. Mungkin pelanggaran yang dilakukan kandidat lebih besar daripada aparat yang tersedia, namun setidaknya fungsi pengawasan dilakukan, semisal dengan melibatkan lembaga pemantau independen secara aktif. Masalah lain adalah faktor teknis yang timbul akibat ketidak hati-hatian dalam proses perhitungan dari mulai TPS sampai dengan rekapitulasi akhir. Kesalahan pada tahap ini akan mengakibatkan perbedaan data antara

Ada beberapa masalah dalam Pilkada, bukan berarti perjalanan demokrasi berhenti sampai di sini. perangkat pelaksana dengan saksi-saksi para kandidat. Dan tentu saja, lagi-lagi dapat memicu konflik dengan dalil netralitas pelaksana dan validitas perhitungan suara. Siap Kalah, Siap Menang Masalah yang juga masih menjadi momok menakutkan bagi setiap pelaksanaan Pilkada adalah persaingan yang tidak sehat antar para kandidat. Hal tersebut jika tidak diantisipasi sejak dini tentu dapat memicu konflik horizontal antar para pendukungnya, baik saat awal kampanye, bahkan setelah hasil Pilkada diumumkan. Ketidaksiapan para kandidat dalam menerima hasil pilkada menjadi salah satu faktornya. Pemerintah dapat mengupayakan sebuah kesepakatan awal antar para kandidat untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan Pilkada damai. Semisal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat “janji” kampanye damai dengan melibatkan 34 parpol peserta Pemilu 2009, beberapa waktu lalu. Anggaran dan Kualitas Calon Diakui atau tidak, biaya Pilkada, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun kan-

didat dan parpol, menggelembung sangat besar. Dengan kalkulasi sederhana saja, fakta di lapangan akan memprediksi angka triliunan rupiah untuk biaya administrasi sampai kampanye politik calon. Lihat saja bagaimana perangkat administrasi yang disiapkan, atau semaraknya pengusaha konveksi kala kampanye berlangsung. Berapa rupiah yang mengalir deras untuk hal semisal itu? Angka ini bukan tak mungkin akan terus membengkak, mengingat seratus lebih Pilkada akan berlangsung pada 2008 ini. Miris, bila membandingkan dengan minimnya anggaran pendidikan, kesehatan serta bantuan sosial. Pun dengan kualitas pemimpin yang tidak berbanding lurus dengan besarnya biaya yang dikeluarkan. Lihat saja, sampai saat ini, belum ada daerah yang menunjukkan prestasi signifikan dengan dipimpin oleh pemimpin hasil pemilihan langsung. Dan tentu saja hal ini akan sangat berbahaya, dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaksanaan Pilkada yang telah baku. Menjadi pekerjaan kita bersama untuk lebih mengedepankan kualitas dibandingkan uang untuk mengusung dan mendukung calon tertentu. Pemerintah daerah dalam hal ini harus lebih efektif dalam menyosialisasikan

Blokir Situs Porno Porno, Gunakan Internet Secara Sehat Salah satu dampak negatif yang mencuat dari perkembangan teknologi informasi, utamanya internet, di Indonesia adalah akses situs pornografi yang akhirakhir ini makin meresahkan, karena ternyata merebak lebih cepat dari perkiraan. Teknologi penyebaran konten negatif ini tidak hanya melalui komputer, melainkan juga lewat peralatan personal seperti telepon genggam dan layanan MMS. Untuk itulah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jum’at (18/7), meluncurkan kampanye Internet Sehat. Kampanye ini ditujukan untuk menggugah kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan piranti lunak guna memblokir akses yang mengandung konten negatif. ”Kita punya tanggungjawab agar jumlah pelanggan internet terus naik. Tapi, dalam saat yang sama, pemanfaatan internet untuk kepentingan yang tidak betul harus dikurangi,” kata Menkominfo Mohammad Nuh. Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo Cahyana Ahmadjayadi memaparkan, saat ini di internet terdapat lebih dari 103,4 juta website yang aktif. ”Yang terkait dengan Indonesia, baik yang didaftarkan di Indonesia maupun situs-situs dengan

domain dot co dan dot id ada 8 juta situs. Dari jumlah seluruh situs di internet itu 4,2 juta situs merupakan situs porno,” paparnya Selain itu, pendapatan dari bisnis pornografi di 4,2 juta situs ini mencapai 97 milyar Dolar AS. “Income dari bisnis pornografi ini lebih besar dari income lima perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia yakni Microsoft, Apple , Google , Yahoo , dan Earth Link,” jelasnya. Cahyana menambahkan, setiap hari ada 75 juta kata-kata ”seks” dari 1,4 milyar pengguna internet yang dikirim melalui mesin pencari data (search engine). ”Kami bekerjasama dengan Asosiasi Warung Internet Indonesia untuk melakukan blocking situs porno, perjudian, rasis, dan SARA,” katanya dengan menjelaskan, blokir situs dapat dilakukan melalui piranti lunak atau software maupun proxy server. Pemanfaatan piranti lunak sebagai alter-

natif, memiliki varian sejak diterapkan secara sentralistik pada pusat layanan jaringan (seperti Indonesia Internet Excahange, IIX), satuan kegiatan di server pada unit layanan serta secara individual pada komputer masingmasing. Pemilihan piranti lunak pun beragam sejak aplikasi prorietary hingga open source. Domain Name System filtering merupakan salah satu solusi yang memiliki keunggulan karena berbasis pemberdayaan komunitas atau masyarakat. Dirjen Aptel Depkominfo bekerjasama dengan Pengurus Pusat Asosiasi Warung Internet Indonesia (AWARI) mengenalkan solusi DNS Filtering sebagai pilihan cerdas dalam memanfaatkan Internet secara Sehat guna berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Menteri Kominfo menambahkan, pemblokiran situs porno tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah maupun komunitas. ”Produktivitas situs-situs baru, termasuk situs porno sangat besar, sehingga partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan,” kata Menteri. (media center)

informasi para kandidat dan membuat aturan main yang mengedepankan usaha mencerdaskan para pemilih. Jangan sampai negeri ini mundur ke belakang dengan kembali model penunjukkan kepala daerah dengan alasan efesiensi anggaran. Partisipasi Masyarakat Hal inilah yang paling ditakutkan dari setiap proses pemilihan. Perlahan, dan ditakutkan menjadi kepastian, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan Pilkada cenderung menurun. Semisal yang terjadi di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Angka partisipasinya hanya 57,77%, sementara sisanya, 42% tidak datang ke TPS. Mungkin masalah administrasi ikut menghalangi para pemilih melangkah ke TPS. Atau mungkin saja sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah tidak tepat sasaran. Tapi bisa jadi pula sikap apatis masyarakat kian meningkat melihat janji-janji kampanye kandidat. Atau ada anggapan masyarakat bahwa agenda demokrasi sudah menjadi rutinitas yang menjemukan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bila para kandidat yang maju ke Pilkada, tidak membumi di masyarakat. Sehingga rakyat pun memboikotnya dengan tidak datang ke TPS. Dan tentu masalah lain seputar Pilkada masih banyak dalam skala yang lebih kecil. Namun tentu saja, perlu kerja sama banyak pihak guna mewujudkan hasil Pilkada yang kita inginkan bersama. Sebab kita semua yang akan menentukan arah demokrasi negara ini. (dimas@bipnewsroom.info)


4

KomunikA satu kata Indonesia

PEREKONOMIAN Sudihardjono menggerutu saat mengeluarkan kembali kompor minyak tanah miliknya dari gudang. Sambil memasang muka masam, barang yang sudah di-“museum”-kan selama hampir enam bulan itu ia bersihkan lagi dengan kain pel tua. Sarang laba-laba dan debu yang menempel di badan kompor disaputnya dengan sikat gigi bekas yang dicelupkan ke dalam bensin. Sumbu kompor yang melesak ke dalam ia panjangkan satu-persatu dengan tang. Setengah jam kemudian, kompor berbahan bakar fosil itupun sudah nangkring di meja dapur dalam kondisi kinclong, siap untuk di-“revitalisasi”. Toh kening lelaki kelimis yang tinggal di kampung Bugangan, Wonosobo, Jawa Tengah ini masih juga berkerut. Apa lagi yang bikin gundah, kalau bukan kelangkaan elpiji yang memaksanya kembali menggunakan kompor minyak! “Saya memang agak kesal. Dulu diimbau agar mengganti kompor minyak dengan kompor elpiji. Saya sudah lakukan itu. Baru merasakan nikmatnya menggunakan kompor gas selama lima bulanan, eh, elpiji menghilang. Apa sekarang saya harus ganti memuseumkan kompor elpiji saya?” sungutnya. Sudihardjono memang warganegara yang taat pada kebijakan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk melakukan konversi energi dari minyak tanah ke gas. Bukan sekadar taat, namun ia juga sudah membuktikan, menggunakan elpiji ternyata jauh lebih irit daripada minyak tanah. Sejak menggunakan kompor gas, pengeluaran bulanannya di sektor energi menurun secara signifikan. Wajar ia merasa kelimpungan ketika tiba-tiba elpiji menjadi langka di pasaran. “Saya sudah mencari ke mana-mana, tapi stok elpiji untuk tabung ukuran 12 kg di seantero kota Wonosobo tidak ada. Adanya di depo elpiji di luar kota sana, itupun jumlahnya terbatas dan harganya sudah melambung tinggi di atas harga normal,” kata bujangan ini dengan wajah kecut. Ia mengaku kecewa, karena “menghilangnya” elpiji justru pada saat masyarakat mulai merasa membutuhkan gas penimbul api biru itu. “Dulu, waktu masih sedikit yang menggunakan kompor gas, elpiji mudah dijumpai di mana-mana. Sekarang,

saat sudah banyak yang meninggalkan kompor minyak, gas malah jadi langka. Saya kira ini ulah spekulan,” tukasnya. Tidak hanya di Wonosobo, di beberapa daerah baik di Jawa maupun luar Jawa, elpiji juga sempat langka di pasaran. Salim Suparlan yang tinggal di Banjarmasin misalnya, mengaku pernah “mengistirahatkan” kompor gasnya selama beberapa pekan, karena stok gas di depo-depo elpiji di kota itu kosong. Laiknya hukum ekonomi, kendati permintaan tetap tapi kalau jumlah barang yang tersedia terbatas, harga pun melambung tinggi. “Biasanya harga gas ukuran 12 kg plus ongkos antar sampai rumah hanya Rp 65 ribu, sekarang melonjak jadi Rp 85 ribu,” ujar bapak dua anak ini. Sama seperti Sudihardjono, pedagang bakso ini juga mencurigai spekulan bermain di tengah karut-marut kelangkaan elpiji. “Ini pasti ulah spekulan yang menimbun gas menjelang kenaikan harga kemarin. Mereka beli masih dengan harga lama, dan melepas gas ke pasaran saat harga baru mulai diterapkan. Tentu saja keuntungannya berlipat ganda, tapi imbasnya barang (gas— Red) jadi langka,” tuturnya. Naiknya harga dan langkanya elpiji ukuran tabung 12 kg di sejumlah wilayah, membuat Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiatoro, kaget. "Kita kagetnya yang langka 12 kg. Sebenarnya yang 12 kg tidak menjadi perhatian kita, yang menjadi perhatian kita adalah yang 3 kg. Karena elpiji 3 kg langsung ditangani oleh pemerintah untuk rakyat kecil yang

menggantungkan (diri pada—Red) minyak tanah," papar Purnomo. Menurut Menteri ESDM, kelangkaan ini disebabkan oleh panic buying baik di tingkat konsumen atau para agen. Adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji beberapa waktu lalu membuat beberapa kalangan seperti agen dan pengecer memborong dan menimbun elpiji ukuran tabung 12 kg, sehingga elpiji jenis ini langka di pasaran. Lebih jauh Purnomo mengakui, persoalan elpiji saat ini sama dengan BBM yaitu adanya disparitas harga antara elpiji yang disubsidi dan nonsubsidi, dimana pengguna elpiji nonsubsidi selalu berupaya mengunakan elpiji bersubsidi yang harganya lebih murah. Senada dengan itu, pengamat perminyakan, Kurtubi, juga menyatakan bahwa disparitas harga elpiji antara kalangan industri dan rumahtanggalah yang menjadi penyebab menghilangnya elpiji ukuran 12 kg dari pasaran. “Elpiji dalam tabung isi 50 kg untuk industri harganya hampir dua kali lipat lebih mahal daripada harga elpiji dalam tabung isi 12 kg untuk rumah tangga. Perbedaan harga yang tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan tata niaga yang memadai membuat kalangan industri berusaha mencari elpiji yang lebih murah, yaitu ukuran 12 kilogram. Jadi elpiji yang tadinya diperuntukkan untuk rumah tangga, diborong untuk industri,” ujarnya usai mengikuti rapat dengan Presiden Susilo

Apa Kabar Lembaga Berbasis Solidaritas? Koperasi, hampir di setiap instansi pemerintah ataupun pelosok desa dapat dijumpai intitusi ekonomi kerakyatan ini. "Koperasi bukan hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan secara sosial, dan mendatangkan pula rasa keadilan. Ini semua sesuai tujuan pembangunan dan harapan seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam puncak Peringatan Hari Koperasi ke-61 Tahun 2008, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/ 7)sore. Antara Tradisi dan Moderintas Solidaritas, itulah dasar lembaga yang sering dicap tradisional ini. Lembaga ini sebenarnya pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal “Revolusi Industri” di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi PraIndustri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk

memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan “Verordening op de Cooperatieve Vereeniging”, dan pada tahun 1927 “Regeling Inlandschhe Cooperatieve”. Efektif Kurangi Kemiskinan Menurut Presiden, koperasi adalah tiang dan sokoguru ekonomi Indonesia, ekonomi terbuka dan berkeadilan sosial. "Koperasi bisa mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar, demi pemerataan dan keadilan pembangunan. Oleh karena itu mari terus giatkan kegiatan koperasi bersamasama dengan usaha negara dan usaha swasta," ajak Presiden. Presiden menilai, koperasi serta usaha kecil dan menengah adalah yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan. Paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja di negeri ini. Peran koperasi dalam mengatasi dan memberikan jalan keluar pada krisis pangan dan energi sangat nyata. "Koperasi di seluruh Indonesia yang saya saksikan tahun-tahun terakhir ini melakukan kegiatan konkret untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan energi alternatif, dan ini usaha yang sangat tepat," tegas Presiden. Tantangan Kemandirian Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman ter*sebut. Jika semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi

sumber pertumbuhan, maka pergeseran ke arah peran swasta menjadi tantangan baru bagi lahirnya pesaing-pesaing usaha terutama Koperasi Unit Desa. Menkop dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, melalui tema Koperasi ke 61 yaitu "Revolusi Perkoperasian Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Rakyat", koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai gerakan eknomi yang mampu membawa perubahan besar bagi perekonomian bangsa, dengan menggerakkan eknomi rakyat secara mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam peringatan Hari Koperasi tahun ini Presiden menyerahkan penghargaan Satyalancana Wirakarya secara simbolis kepada Walikota Sawahlunto, Irman Nur Sumatera Barat, dan Dja'far Esfa, Kepala Dinas Koperasi Pinrang Sulawesi Selatan, Walikota Tomohon Jefferson Soleman MR, dan Bupati Malang H.Sujud Pribadi. Selain itu diberikan pula penghargaan kepada 10 orang penggerak Koperasi Beprestasi, diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, diantaranya kepada Syafik Umar, Dirut Harian Pikiran Rakyat, H. Imam Utomo Gubernur Jawa Timur, dan Koperasi Pegawai DKI Jakarta. (m)

Bambang Yudhoyono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Terlepas dari siapa yang memborong komoditas strategis ini, ujung-ujungnya tetap masyarakat yang menjadi korban. Hal ini karena pengguna elpiji ukuran 12 kg terbanyak memang dari kalangan rumah tangga. Banyak warga terpaksa kembali menggunakan bahan bakar konvensional seperti minyak dan kayu bakar, menyusul kelangkaan elpiji belakangan ini. Sementara beberapa warung makan terpaksa berhenti berjualan selama beberapa hari, menunggu sampai bisa mendapatkan gas untuk memasak lagi. Kondisi ini tentu sangat dikeluhkan warga. “Saya tidak mau menuding siapa yang salah dalam hal ini, tapi yang jelas kelangkaan elpiji membuat orang-orang kecil seperti saya kelabakan,” tutur Eko, pemilik salah satu warung makan di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ia mengaku sempat berhenti berjualan beberapa hari, lantaran tidak mendapatkan gas untuk memasak. “Mau memasak dengan kompor minyak ribet, karena selain harus beli kompor minyak baru, minyak tanah di Jogja juga langka. Sementara memasak dengan bahan bakar lain seperti kayu atau arang tak mungkin dilakukan di warung saya, karena setting lokasinya memang tidak didesain untuk bahan bakar yang mengeluarkan banyak asap,” keluhnya. Menanggapi kelangkaan elpiji ini, Ketua Komisi VII DPR RI, Airlangga Hartarto, meminta pemerintah segera mengusulkan subsidi bagi elpiji 12 kg guna mengatasi permasalahan kenaikan harga yang terjadi sekarang ini. Alasannya, bahan bakar tersebut kini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. "Elpiji kemasan 12 kg seharusnya mendapat subsidi negara seperti halnya kemasan 3 kg. Pemerintah bisa segera mengusulkannya ke DPR agar dapat dibahas," kata Airlangga di Jakarta, beberapa waktu lalu. Airlangga menambahkan, jika negara tidak mensubsidi elpiji kemasan 12 kg, perbedaan harga jual yang cukup besar dengan elpiji kemasan 3 kg dikhawatirkan menyebabkan konsumen elpiji kemasan 12 kg beralih ke kemasan kecil yang harganya disubsidi tersebut. Peralihan itu dipastikan mengganggu program konversi minyak tanah ke elpiji yang kini sedang digalakkan. Yang pasti, pemerintah bekerjasama dengan instansi terkait harus segera turun tangan mengatasi persoalan kelangkaan elpiji ini. Jangan sampai muncul tudingan bahwa konversi energi tidak dilaksanakan secara konsekuen, hanya karena masyarakat yang secara bertahap sudah mau beralih ke kompor gas jadi balik lagi menggunakan kompor minyak, lantaran tak menemukan elpiji untuk memasak. (gunarjo@bipnewsroom.info)


Edisi 6/Tahun IV/Juli 2008

Senin pagi, matahari baru sepenggalah naik. Pada saat seperti itu, Sutris (15) mestinya sedang tekun menuntut ilmu di sekolah seperti kawan-kawan sebaya di desanya. Namun bocah kecil yang tinggal di Singamerta, Kab Banjarnegara, Jawa Tengah ini justru sedang bersimbah peluh, bergelut dengan cangkul dan lumpur sawah. Kemiskinan membuat Sutris putus sekolah dan terpaksa ikut membantu ayahnya, Sudir (46), mencari rupiah dengan cara mengerjakan sawah milik tetangga. Salahkah Sutris yang sudah mengenal kerja di usianya yang masih belia? Atau salahkah ayah Sutris yang mengajak anaknya untuk bahu-membahu menegakkan ekonomi keluarga? Pertanyaan itu terasa aktual dikemukaan pada saat anak-anak sedang merayakan “ulang tahun”-nya, yakni Hari Anak Indonesia. Namun ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada Sutris dan Sudir, anak-bapak ini cuma angkat bahu. Sudir bahkan heran bukan kepalang, saat disampaikan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur melanggar peraturan. “Lo, kan baik anak saya latihan kerja membantu orangtua, apalagi hasilnya untuk makan sekeluarga, apanya yang melanggar?” kata lelaki yang berprofesi sebagai buruh tani ini tak mengerti. Sudir bahkan setengah menyalahkan aturan yang melarang anak-anak bekerja. “Mungkin aturannya yang keliru ya. Ini kan anak saya sendiri, saya ajari yang baik biar mengerti tanggungjawab kok tidak boleh, kan aneh?” tukasnya. Namun ketika dijelaskan bahwa anak seusia Sutris seharusnya mengisi masa anakanaknya dengan tumbuh dan belajar, bukan bekerja, Sudir tertunduk. “Kalau itu memang saya salah karena Sutris tidak saya sekolahkan, tapi bagaimana lagi, wong dananya tidak ada,” pupusnya. Hak Anak Sulit memang mengajak orang seperti Sudir memahami persoalan yang terkait dengan hak anak. Kendati sejak tahun 1989, anggota Majelis Umum PBB termasuk Indonesia sudah mensahkan Konvensi Hakhak Anak (KHA), akan tetapi lelaki yang tidak lulus SD ini tak bisa diajak bicara sampai ke sana. Ia hanya tahu bahwa anak harus diasuh dan dididik dengan baik, namun tidak paham bahwa anak-anak juga memiliki hak seperti halnya orang dewasa. Dalam KHA, batasan usia anak adalah 18 tahun, jadi seorang remaja belasan tahun juga masih tergolong sebagai anak. Adapun

KESRA

Pekerja Anak, Problema di Tengah Keterpaksaan hak-hak anak yang dijamin dalam KHA adalah: Hak anak untuk secara bebas menyatakan pendapat; hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama; hak anak untuk memperoleh dukungan dan bantuan khusus dari negara bila kehilangan keluarganya baik sementara maupun permanen; hak anak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan termasuk masalah gizi; hak anak atas pendidikan; hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan, yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak; hak anak untuk dilindungi dari bahaya narkotika; hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan anak; serta hak anak untuk tidak mengalami siksaan atau perbuatan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang manusiawi atau menurunkan martabat. KHA juga menjamin hak-hak anak yang mengalami cacat fisik maupun mental, diantaranya: hak untuk dapat menikmati kehidupan yang penuh dan layak dalam keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri, dan mempermudah peran serta aktif anak dalam masyarakat; dan hak atas pemeliharaan khusus, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk lapangan kerja, dan kesempatan untuk rekreasi. Paling Banyak Dilanggar Menghindarkan anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan memang hanya salah satu dari sekian banyak hak anak yang harus dipenuhi. Namun di banyak negara berkembang, justru hak inilah yang paling banyak dilanggar. Penyebabnya, karena tak banyak orangtua yang memahami bahwa mempekerjakan anak adalah sebuah kekeliruan, karena nilai-nilai kultural yang dianut sebagian besar masyarakat memang

tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. “Dalam pandangan berbagai suku bangsa di Indonesia misalnya, anak-anak bekerja adalah sesuatu yang biasa. Kita bisa melihat anak-anak berusia di bawah 18 tahun bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, produksi, transportasi, dan berbagai sektor lainnya. Belum lagi anak-anak yang ‘bekerja’ di sektor informal seperti menjadi pedagang asongan, penyemir sepatu, pengamen jalanan, dan sebagainya. Realitas ini menunjukkan bahwa fenomena pekerja anak bukanlah sesuatu yang dipandang aneh,” kata Prof Dr Mudiyono, pengamat sosial yang juga dosen pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Lebih jauh, pengajar mata kuliah Pembangunan Masyarakat ini menyatakan, tak bisa dimungkiri budaya Indonesia memang cenderung permisif terhadap eksploitasi hak anak, terutama eksploitasi di bidang ekonomi. “Masalahnya, jika secara kultural anak-anak bekerja bukan dianggap sebagai pelanggaran, sulit kita meluruskannya dalam waktu singkat. Budaya terbentuk dalam waktu lama, jadi mustahil bisa berubah hanya dalam hitungan bulan atau tahun,” imbuh Mudiyono. Oleh karena itu, kata Mudiyono, upaya memperkenalkan hak-hak anak yang sudah diakui secara universal ini harus dilakukan secara terstruktur, komprehensif dan berkesinambungan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. “Ini bukan masalah instan. Butuh internalisasi jangka panjang untuk mengubah pandangan masyarakat tentang hak anak, karena ini

Pembiayaan Rumah dari Bapertarum Seorang pegawai negeri di pusat mengeluh karena makin mahalnya harga rumah. "Bagaimana bisa dapat rumah jika begini terus?" keluhnya. Sementara sang kawan yang menawari harga rumah yang terjangkau tabungannya malah ditolak. Pasalnya lokasi rumah itu ada di luar kota, "bisa mati di ongkos," cetusnya. Tahun 2007 lalu lebih dari 1.154.776 pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia belum mempunyai rumah pribadi. Upaya pemerintah untuk membantu pengadaan rumah bagi PNS, banyak menemui hambatan. Selain masalah besaran kredit, kalangan PNS juga banyak menolak perumahan bagi mereka karena lokasinya tidak dekat dengan tempat kerja. "Dari 3.540.561 PNS yang terdata di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang belum memiliki rumah sebanyak 1.154.776 orang," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari. Memang, pemerintah, telah meminta Bapertarum untuk memberikan layanan semudah mungkin dan memberi pinjaman uang muka KPR (kredit pemilikan rumah) maksimal Rp 10 juta bagi PNS agar angsuran lebih ringan. Pangkas Birokrasi Badan Pertimbangan Tabungan

Perumahan (Bapertarum) akan memangkas birokrasi dan prosedur pengurusan produk layanan sampai dengan 50 persen pada tahun ini. "Caranya dengan desentralisasi verifikasi kredit dari bank pelaksana cukup melalui kantor cabang saja sehingga bisa lebih cepat," kata Kepala Bapertarum-PNS, Alisjahbana. Verifikasi ini sangat penting untuk mengetahui apakah pendapatan PNS mencukupi untuk mendapatkan fasilitas Pinjaman Uang Muka (PUM) Bapertarum sampai dengan Rp10 juta, jelasnya. Menurut Alisjahbana, kenyataan di lapangan banyak PNS yang ternyata tidak layak mendapat fasilitas pinjaman karena setelah diverifikasi ternyata pendapatan yang diterima sudah tidak utuh karena banyak potongan. Bapertarum pada 2008 merencanakan memberikan pinjaman, bantuan, serta pengembalian tabungan sebanyak Rp442,4 miliar, ditujukan bagi 112.745 orang PNS, kata Alisjahbana. Alisjahbana mengatakan, terkait dengan berbagai produk yang akan ditawarkan kepada PNS, Bapertarum pada tahun ini juga memprogramkan pelatihan, sebagai kelanjutan program serupa di Bali. Bapertarum, kata Alisjahbana, juga akan meningkatkan sosialisasi di berbagai media cetak, elektronik, tatap muka, call center, dan website agar PNS dapat lebih memahami hak dan kewajibannya.

Dijelaskan, total dana yang disalurkan Bapertarum PNS sejak 1993 sampai 31 Desember 2007 sebanyak Rp2,405 triliun bagi 1.867.147 orang PNS. Jumlah penyaluran pada 2007 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2007 sebanyak Rp282,2 miliar bagi 80.606 PNS dari target 107.554 PNS atau tercapai 74,94 persen, paparnya. Sedangkan total dana yang disalurkan dari 1993 sampai 31 Desember 2007 sebanyak Rp2,4 triliun bagi 1,9 juta PNS. Jadikan Prioritas Daerah Pembangunan rumah bagi PNS serta aparat TNI/Polri tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah. “Pembangunan rumah bagi PNS dan TNI/Polri memang perlu mendapat prioritas. Dan hal ini harus diperhatikan oleh setiap kepala daerah. Untuk memenuhi kebutuhan PNS serta TNI/ Polri yang masih belum memiliki tempat tinggal yang layak,” demikian diungkapkan Menpera Yusuf Asy’ari di Surabaya jelang akhir Juni lalu. Lebih lanjut, Menpera menuturkan, meskipun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) membuat harga barang kebutuhan lain naik, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh dalam hal pemberian subsidi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Pasalnya, Kemenpera telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari sebelumnya. Adanya slip gaji yang mereka miliki, kata Menpera, akan mempermudah dalam proses pembiayaan.(m)

persoalan terkait dengan budaya.” Salah satu yang menjadi kendala, kata Mudi, adalah masih kentalnya anggapan bahwa anak adalah ‘milik’ orangtua. Banyak orangtua berpikir mereka berhak melakukan apapun terhadap apa yang menjadi miliknya. “Jika dilakukan dalam konteks positif, seperti mendidik, membimbing, mengarahkan, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi jika ‘hak orangtua’ itu diaktualisasikan dalam bentuk negatif seperti pemaksaan atau eksploitasi, pengaruhnya pada perkembangan anak tentu tidak baik,” imbuh pria berambut putih ini. Sementara itu pemerhati anak, Kak Kusumo, saat ditemui di rumahnya di Kaliangkrik Magelang Jawa Tengah menyatakan, setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab eksploitasi anak di sektor ekonomi, yakni ketidaktahuan dan keterpaksaan. “Meskipun Indonesia sudah meratifikasi KHA 21 tahun lalu, namun hingga kini belum banyak anggota masyarakat yang memahami apa itu yang disebut hak-hak anak,” kata lelaki berpeci yang gemar memakai busana merah-putih ini. Namun, menurut Kusumo, faktor yang sangat berpengaruh terhadap maraknya pekerja anak adalah karena keterpaksaan. “Kemiskinan membuat orangtua tak mampu memenuhi hak anak karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Kemiskinan juga membuat orangtua mengarahkan anakanaknya untuk mencari nafkah dengan cara apapun untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka melakukan itu karena terpaksa,” ujarnya. Ia melihat, fenomena pekerja anak lebih sering terjadi di kalangan masyarakat ekonomi lemah, namun jarang atau bahkan tidak dijumpai di kalangan masyarakat yang ekonominya relatif baik. “Oleh karena itu, kalau ingin Indonesia bebas dari pekerja anak, perbaiki dulu ekonomi warga negaranya,” pesannya. Kendati demikian, Kusumo berharap seluruh pihak harus terus berupaya agar hakhak anak seperti yang telah diamanatkan KHA bisa dipenuhi. Pelanggaran terhadap KHA bukan saja melawan hukum, namun yang lebih mengerikan adalah bisa mempengaruhi tumbuh-kembang fisik dan mental seorang anak. “Jika hak-hak anak di sebuah negara tidak dihargai, maka ke depan bisa jadi akan timbul lost generation atau generasi hilang di negara tersebut. Jadi ini masalah yang sangat serius,” kata penutur dongeng di sebuah stasiun televisi ini. Sudir mungkin tidak tahu tindakannya mempekerjakan Sutris di sawah kelak bisa membuat anaknya tumbuh sebagai generasi yang lemah secara fisik dan mental. Jika ini terjadi hanya pada Sutris seorang, mungkin tak akan menjadi masalah yang sangat serius. Namun jika hal yang sama terjadi pada ratusan ribu atau jutaan anak di Indonesia, maka imbasnya pada kemampuan daya saing bangsa di masa depan akan sangat besar. Tugas kita semua untuk terus mensosialisasikan kepada seluruh anggota masyarakat, bahwa anak juga memiliki hakhak yang harus dipenuhi dan dihargai. Jangan biarkan anak-anak bergelut dengan pekerjaan yang sejatinya bukan tugas anakanak. Beri kesempatan pada mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari berbagai jenis eksploitasi. (gunarjo@bipnewsroom.info).

5


6

KomunikA satu kata Indonesia

"

Di tengah kesulitan akibat ancaman resesi ekonomi dunia, usaha kecil menjadi perhatian utama. Apa pasal? Krisis 20072008 membuktikan ketangguhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mampu bertahan dalam menghadapi amukan badai krisis. Pada tahun 2006, jumlah UMKM sebanyak 48,9 juta unit usaha atau merupakan 99,99 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Kontribusi UMKM pada penyerapan tenaga kerja mencapai 85 juta atau 96,18 persen, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto mencapai 53,28 persen. Dari seluruh UMKM itu, sampai saat ini yang telah mendapatkan kredit dari perbankan 39,06 persen atau 19,1 juta, sedangkan sisanya dianggap belum bankable. Tak berlebihan pula jika, bulan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2008 menyangkut implementasi atau percepatan dari penyaluran kredit usaha rakyat. Dalam Inpres tersebut terdapat pemberian peran yang lebih luas kepada Komisi Nasional Pemberdayaan Keuangan Mikro Indonesia, untuk menjalankan dan menyukseskan setiap upaya percepatan pengurangan kemiskinan dan tentunya melakukan percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. "Pertama, pemerintah pusat sendiri dibawah koordinasi Menko Kesra dan Menko Perekonomian dan para menteri terkait, lembaga-lembaga pemerintah non departemen terkait, termasuk badan-badan usaha milik negara. Yang kedua pemerintah daerah juga harus pro aktif harus gesit, untuk menyukseskan program ini, mulai dari gubernur, bupati, walikota dan jajaran pemerintah daerah. Ketiga, bank-bank pelaksana. Dalam catatan saya ada 6 bank yang secara eksplisit kita tugasi menyalurkan KUR ini, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri,” kata Presiden.

S

ebut saja namanya teh Isah. Perempuan berumur 35-an tahun warga Desa Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Dari perkawinan pertamanya si teteh punya seorang anak perempuan yang sebentar lagi masuk Sekolah Dasar. Digabung dengan anak dari suaminya yang kedua, keluarga Isah memiliki empat orang anak. Keseharian suami Isah adalah sopir angkutan kota yang melayani trayek Cileunyi–Cicalengka. Untuk membantu

Salurkan Untuk Ekonomi Produktif Program kredit usaha rakyat atau KUR dilaksanakan oleh enam bank pelaksana, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri dan dua lembaga penjamin yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Lewat program ini, ditawarkan kredit KUKM yang dijamin oleh pemerintah sebesar 70% dan oleh perbankan 30%. KUR disalurkan untuk sektor ekonomi produktif dengan bunga maksimum 16% per tahun dan jumlah kredit maksimum semula Rp500 juta per debitur, tapi kemudian diturunkan plafonnya menjadi di bawah Rp5-10 juta untuk mengakomodasi keperluan usaha mikro dan kecil. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. KUR akan dioptimalisasi untuk memperkuat dan meningkatkan akses permodalan bagi koperasi dan UKM. Proses Mudah Bukan Sekadar Cari Laba Realisasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga akhir Mei 2008 telah mencapai angka Rp6,158 triliun melayani 595.379 debitur di seluruh Indonesia. Proses KUR diawali dari pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan kredit dari calon debitur kepada BRI yang tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi antara lain wawancara, survey kelayakan usaha yang dijalankan guna menilai kemampuan pengembalian pinjaman dan tempat tinggal. “Bila memenuhi persyaratan maka realisasi kredit pun dapat dilakukan sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua belah pihak,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Wasito Pramono di Jakarta beberapa waktu lalu. Sekretaris Perusahaan BRI Hartono Sukiman,

ekonomi keluarga, Teh Isah berjualan makanan kecil di warung bilik bambu yang beromzet puluhan ribu rupiah saja. Seperti kebanyakan perempuan pekerja keras yang diterpa masalah ekonomi, sebelum membuka warung Isah sempat menjadi Tenaga Kerja Indonesia selama beberapa tahun di Jeddah dan Riyadh. Sebagai TKI, Isah pernah mengalami peristiwa traumatik yang membuatnya berhenti jadi TKI dan kembali ke kampungnya. Menjelang pukul 14.30 seorang lelaki pengendara motor berhenti di depan warung kecil Isah. Dengan bahasa sunda yang canggung bercampur bahasa Indonesia lelaki menyapa dan bercanda dengan Isah. Lelaki tadi mengeluarkan secarik potongan kupon berukuran kira 4 x 4 cm dari buku kerja yang sekilas terlihat logo dan tulisan sebuah koperasi. Isah pun mengambil potongan kupon itu sambil menyerahkan tiga lembar uang seribuan. Selepas lelaki tadi pergi Isah menyebutkan kalo yang datang itu “Bank Keliling” dengan menyebut nama seorang perempuan dari salah satu suku dari Sumatera sebagai bos utamanya. Tanpa menunggu pertanyaan keheranan dari kami, Isah menceritakan kalo yang dimaksud dengan “Bank Keliling” itu adalah semacam lembaga partikelir yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat desa dengan bunga pinjaman sampai 30% ditambah biaya administrasi Isah sendiri menuturkan bulan lalu ia meminjam uang sebanyak Rp100 ribu kepada “Bank Keliling” tadi. Dipotong biaya administrasi Rp10 ribu maka Isah hanya mendapatkan Rp90 ribu. Konon, bunga yang harus dibayarkan sebesar 30%. Berarti harus mengembalikan sebanyak Rp130 ribu yang dicicilnya Rp3 ribu/hari.

Tak kurang dari dan untuk Program Kredit Usaha sebagai usaha memenu yang mau dan bisa masyarakat diangkat melal nyata dengan keringat

mengatakan, dari sisi finansial, KUR relatif tidak terlalu menguntungkan dibandingkan dengan jenis kredit lain. Apalagi, kata Hartono, pemberian kredit di bawah Rp 5 juta membutuhkan keahlian, jaringan, dan biaya yang cukup besar. "Tapi, KUR dengan skim penjaminan ini sangat bermanfaat bagi bank dalam memperluas basis nasabah," tuturnya di Jakarta. Hartono menegaskan, KUR adalah momentum untuk mencari dan membina pengusaha-pengusaha mikro yang baru. "Selanjutnya, pengusaha mikro ini diharapkan terus tumbuh dan menjadi nasabah loyal sampai usahanya besar," kata Hartono. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Jatim Drs Braman Setyo MSi menjamin, KUR tidak akan memberatkan pengusaha kecil dan koperasi, pasalnya agunan yang akan dipakai tidak harus barang-barang berharga seperti sertifikat tanah atau surat kendaraan. “Usaha peminjam itu sendiri dapat dijadikan agunan,” kata Braman. Dia berharap, KUR dapat mempermudah UKM dan koperasi dalam mengakses permodalan perbankan, menggerakkan sektor produktif maupun meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan instansinya siap menambah dana penjaminan Rp1,8 miliar pada tahun ini, dan menggalang dana dari instansi yang lain. "Mungkin nanti setiap tahun, akan ada dana APBN untuk penjaminan KUR," ujar Mennegkop seusai rapat koordinasi soal kredit usaha rakyat (KUR) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Menurut Suryadharma, jika pada waktu tertentu dana penjaminan sebesar Rp1,45 triliun yang di Askrindo habis, pemerintah akan menambah kembali dana penjaminan itu. Gandeng Juga Koperasi Direktur Keuangan BRI, Abdul Salam, saat memberi penjelasan pada seminar nasional Perbarindo, yang dilaksanakan di Makassar, belum lama ini menagakui, jika potensi pemberdayaan usaha mikro dan kecil,

Konon, bunga yang harus dibayarkan sebesar 30%. Berarti harus mengembalikan sebanyak Rp130 ribu yang dicicilnya Rp3 ribu/hari. Kisah Teh Isah dengan bunga pinjaman 30% dan potongan 10% dari total pinjaman. Itulah yang kerap dialami masyarakat kelas bawah untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi mereka. Sebagai pedagang kecil dengan omzet hanya puluhan ribu rupiah dan pembeli dari kalangan anak-anak tentunya uang seribu sampai dua ribu merupakan jumlah yang sangat berharga bagi Isah. Untuk menarik keuntungan seribu rupiah Isah berarti harus bisa menjual sekitar 10 buah kue-kue atau minuman kecil. Tetapi walaupun Isah dihadapkan dengan kesulitan mengais keuntungan meskipun sedikit, menghadapi KomunikA yang dianggapnya sebagai tamu, tanpa sungkan Isah menyodorkan minuman buah segar seharga seribu ditambah tiga buah roti dalam satu piring sederhana. Memang minuman dan makanan itu adalah barang dagangan. Tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi Isah untuk tidak menghormati siapapun dia, kira-kira begitu prinsip Isah. Lepaskan Jerat Rente Kisah Isah mungkin juga dialami sebagian besar masyarakat kecil. Kesulitan permodalam membuat mereka mengambil utang dari bank keliling yang menawarkan bunga relatif tinggi. Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh menyatakan, pemberian kredit usaha rakyat atau KUR sangat strategis daripada para pengusaha kecil itu memilih meminjam uang untuk modal dari rentenir dengan bunga yang sangat besar. ”Di rentenir itu bunganya bisa satu persen per hari, atau satu tahun bisa 360 persen, atau hampir empat kali dari modal yang dia pinjam. Sedang di KUR, bunganya hanya 16 persen. Kalau orang pinjam di rentenir, jelas sekali bahwa mayoritas keuntungannya diberikan


7

Edisi 6/Tahun IV/Juli 2008

dana sebesar Rp14,5 triliun digelontorkan aha Rakyat (KUR). Hal itu mesti dimaknai enuhi kebutuhan permodalan bagi mereka bisa bekerja keras. Melalui KUR harga diri elalui inovasi inovasi dan membuat karya gat sendiri melalui fasilitasi pemerintah. banyak yang feasible namun belum bankable yang belum terjangkau jasa pelayanan keuangan perbankan. Khususnya bank umum dan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sementara itu, Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pembiayaan, Agus Muharram, menjelaskan, selain langsung lewat kepada nasabah, KUR juga dilaksanakan melalui Koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya. Agus menekankan, bila menggunakan linkage programme termasuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro atau koperasi-koperasi simpan pinjam, maka bunga kredit hingga tangan "end user" maksimal ditetapkan 24% per tahun. "KUR-LINKAGE merupakan kredit modal kerja dengan plafon kredt secara total eksposure sampai dengan Rp500 juta yang diberi pada BPR , KSP, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnyadengan pola pinjaman untuk kembali disalurkan kepada usaha mikro dan kecil,” papar Salam. Untuk sasaran KUR-LINKAGE adalah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Badan Kredit Desa (BKD), tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Malwa Tanwil (BMT), unit Usaha Simpan Pinjam, dan LKM lainnya. Mengenai prosedur dan evaluasi kreditnya, pemohon kredit harus diajukan oleh calon debitur BRI ke Kantor Cabang (Kanca) maupun Kantor Cabang Pembantu (Kancapen). Lalu, pihak pemohon pinjaman dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Dan penilaian rating dan evaluasi kebutuhan kredit oleh BRI Kembangkan Inovasi Kredit usaha rakyat ditujukan untuk membuka akses pengusaha kecil terhadap kredit bank. Dana sebesar 14,5 triliun untuk Program Kredit Usaha Rakyat mesti dimaknai sebagai sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan harga diri, yang dinilai melalui kerja dan hasil kerja, dan materi. Melalui KUR harga diri masyarakat diangkat kembali dengan memancingnya berinovasi membuat karya. Karya inilah yangk kemudian menjadi identitas dirinya di tengah-tengah masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ir.Gusnar Ismail,MM menjelaskan, dengan adanya penyaluran KUR dan KPP-E dari pemerintah maka akan sangat membantu para petani. Terutama dalam akses permodalan yang selama ini menjadi keluhan utama para petani. "Oleh karena itu diharapkan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota dapat meniliti dan membantu kelompok tani agar bisa memeroleh dan mengelola dengan baik, dana kredit yang disalurkan," ujar Wagub Gusnar Ismail. Wagub Gusnar Ismail menegaskan, pemberian KUR dan KPP tidak sama dengan Kredit Usaha Tani (KUT) yang digulirkan beberapa waktu lalu. Nilai pinjaman yang diberikan harus dikembalikan oleh petani. "Sehingganya dana kredit yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha," imbau Wagub Gusnar Ismail. (m) kepada pihak peminjam uang,” paparnya. KUR seolah menjadi jawaban dari kritikan yang selama ini muncul bahwasannya program pemerintah hanya karitatif semata. Melalui KUR, pemerintah sangat peduli terhadap taraf ekonomi masyarakat yang diperjuangkan melalui kerja keras. "Pemberian kredit dengan jaminan pemerintah ini diharapkan bisa membuat UMKM lebih berkembang. Kami memberikan kail agar bisa mencari ikan sendiri," tutur Presiden Yudhoyono saat pertama kali meresmikan program KUR di kantor pusat Bank Rakyat Indonesia Jakarta, awal November tahun lalu. Penyaluran kredit difokuskan pada lima sektor usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian, dan perdagangan. Konsep program kredit usaha rakyat yang diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada November 2007 itu, memang tidak mewajibkan calon debitor melengkapi persyaratan pinjaman dengan agunan tambahan. Para penerima KUR itu tidak disyaratkan memberikan jaminan tambahan kecuali usaha mereka itu sendiri. Sekalipun syarat-syarat untuk mendapat KUR ini sangat mudah, namun BRI tidak menginginkan para debitur menganggap uang yang mereka terima itu sebagai hibah atau pemberian gratis. "KUR bisa diterima oleh debitur-debitur kecil, seperti pedagang jamu," kata Direktur Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia. Namun, KUR tidak boleh dipakai untuk keperluan lainnya misalnya memperbaiki motor atau rumah, imbuhnya. Di kemudian hari ketika KUR berjalan optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang bisa membanggakan dirinya di tengah bangsa-bangsa lain. Pasalnya, pendapatan masyarakat diperjuangkan dengan hasil kerja keras mereka. Adalah kepuasan tersendiri ketika limpahan materi dihasilkan melalui kerja keras tanpa menindas rakyat miskin. Lewat KUR diharapkan tak perlu lagi ada pengusaha kecil dan menengah yang mengeluh karena tak bisa mendapat kredit permodalan. Tak perlu lagi ke lintah darat yang menghisap darah. Atau ke tempat-tempat lain yang memberi bunga tinggi. Yang penting mau berusaha dan bekerja keras. (delianur)

Panasnya sengatan matahari tak terlalu dipedulikan Agus. Di atas motor roda ia menggantungkan nasibnya bersama isteri dan dua orang anaknnya. Semangat warga RT 03/RW 13, Kampung Mteseh, Magelang Tengah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu seolah tetap membara mengalahkan panasnya sinar matahari. Sebagai tukang ojek, penghasilan Agus tentu saja tidak seberapa. Apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang harus dikeluarkan setiap harinya. Sebagai kepala keluarga, Agus harus menghidupi istri dan tiga orang anaknya. “Anak saya tiga orang, yang dua sekolah SD, satu lagi masih TK,” ujar Agus sambil menyeka peluh di keningnya. Untungnya, Agus tipe pekerja keras dan tak kenal putus asa. Selain itu, Agus juga mempunyai keterampilan memperbaiki motor. Sesekali dia membantu teman atau tetangganya memperbaiki motor yang rusak. Dari situ, terkadang Agus mendapat tambahan penghasilan berupa ”uang rokok” atau “uang terima kasih”. Dengan modal seadanya, Agus pun akhirnya memberanikan diri membuka usaha bengkel motor. Karena Agus tergolong telaten, banyak pelanggan yang puas dengan hasil kerjanya. Namun sayang, Agus tidak bisa mengembangkan usahanya dengan cepat, karena terbentur dengan modal yang terbatas. Ada memang yang mau memberikan pinjaman, tapi

mendapat KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp40 juta. Ali Akbar, Manajer Pemasaran BRI Banda Aceh, menjelaskan pada awalnya masyarakat masih merasa malu dan takut untuk memperoleh KUR. Namun, setelah diterangkan bahwa syaratnya mudah, yang utama harus punya usaha tetap minimal enam bulan, selanjutnya mengisi formulir dan menyerahkan identitas seperti KTP dan KK, barulah mereka berani meminjam KUR. Dengan sosialisasi yang telah dilakukan, diharapkan masyarakat mulai timbul keinginan untuk berhubungan langsung dengan BRI, sehingga mengetahui bagaimana cara serta persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan KUR. “Namun kami tetap memegang prinsip kehati-hatian, harus selektif, tidak asal memberi,” ucapnya. Sementara itu Noorwimil Alwi, Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Banda Aceh, mengatakan bahwa bidang usaha yang digeluti para penerima KUR sangat bervariasi, mulai dari usaha dagang kelontong, warung nasi, pedagang baju, dan pedagang keliling. “Rata-rata nasabah di sini berprofesi sebagai pedagang di pasar atau di rumah dan pedagang keliling,” tuturnya. Ngatiyem, yang tinggal di lingkungan Kemala No. 27 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, adalah pedagang jamu keliling. Ngatiyem pernah diundang Presiden Yudhoyono menghadiri acara gelar kebangkitan jamu Indonesia. Ibu tiga anak yang

bunganya sangat tinggi. Keinginan Agus untuk mengembangkan usaha akhirnya terlaksana setelah mendapat kredit usaha rakyat (KUR) dari BRI. Agus mendapat kredit sebesar Rp4 juta dengan cicilan Rp211.700 per bulan. Selain bunganya rendah, Agus bisa mencicil hingga dua tahun. “Saya sangat terbantu karena bunganya rendah, jadi pengembaliannya tidak berat,” ujar suami Tri Handayani ini sambi tersenyum. Berkat kredit lunak itulah, perlahan ekonomi keluarga Agus mulai membaik. Ia bisa menyekolahkan ketiga anaknya dengan baik. Apalagi, sebagian dari pinjaman KUR itu digunakan sang istri untuk membuka warung kecil-kecilan. Jadilah sumber pemasukan keuangan keluarga menjadi bertambah. Wajar jika kemudian Agus mampu membiayai anaknya untuk mengikuti les. Lain lagi cerita Bambang Eko Budi. Orang mengenalnya sebagai pedagang tanaman hias. Usahanya menjadi maju setelah menikmati Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pemerintah bersama beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. "Dengan hanya berbekal KTP dan KK saya bisa mendapatkan KUR senilai Rp5 juta hanya dalam waktu dua hari," kata seorang pedagang tanaman hias di Palangka Raya, Bambang Eko Budi. Bambang mengatakan, pinjaman KUR ini terutama akan dipakai untuk membeli berbagai peralatan, karena selain menjual tanaman hias, ia juga menyediakan jasa untuk membuat taman bagi para peminat di ibu kora Provinsi Kalimantan Tengah ini. Sementara itu, Miskan, pedagang besi tua yang juga mengumpulkan monitor-monitor komputer bekas, mengatakan bahwa setiap bulannya ia bisa mengirimkan berbagai barang rongsokan sebanyak dua kali ke Surabaya, Jawa Timur, dengan masing-masing pengiriman enam hingga tujuh ton. "Biaya pengiriman ke Surabaya itu bisa mencapai Rp6,5 juta karena harus menggunakan kapal laut," kata Miskan. Ia menjelaskan bahwa selain besi tua, maka ia juga memperdagangkan botol belas serrta kertas. Ia

berasal dari Solo, Jawa Tengah, ini sudah menetap di Aceh sejak tahun 1978. Ia mendapat pinjaman KUR dari BRI Unit Setui sebesar Rp5 juta. ”Saya senang sekali mendapat KUR. Alhamdulillah, bisa menambah modal,” ucap Ngatiyem. Tersalurnya KUR ini tidak terlepas dari peran mantri bank sebagai pelayan terdepan yang berhubungan langsung dengan para nasabah. Untuk mendapat bantuan ini para nasabah harus memenuhi persyaratan, seperti sudah mempunyai usaha minimal selama 6 bulan, menyerahkan KTP dan KK. Untuk mencek kebenaran ini, maka mantri bank sangat berperan dalam menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak menerima KUR, karena harus meninjau langsung keberadaan jenis usaha dan lokasi usaha nasabah. Emil, mantri bank di BRI Unit Setui, mengatakan, dengan adanya KUR para pedagang UKM merasa tertolong. “Mereka tadinya merasa malu dan risih untuk datang ke bank. Tapi, sekarang mereka merasa terbantu,” ungkap pegawai yang sudah mengabdi selama 12 tahun di BRI ini. Sejak November tahun lalu, berbagai pengusaha kecil, menengah dan koperasi telah mendapat KUR dari Bank BUMN lainnya sejumlah 3 trilyun rupiah lebih, senilai rata-rata di bawah 50 juta rupiah. “Program pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 diarahkan pada lima program pokok, yaitu program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pemberdayaan usaha skala mikro, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Program Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini memang ditujukan untuk memberdayakan pelaku UMKM agar dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Kredit dengan pola penjaminan adalah jalan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan tentunya juga jalan yang baik untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.


8

KomunikA satu kata Indonesia

WAWANCARA Kepala Divisi Bisnis Mikro Bank Rakyat Indonesia, Wasito Pramono

"Ada yang Salah Dipahami Soal KUR" Siapa yang tidak mengenal Bank BRI. Bank terbesar dan juga sangat tua di Indonesia. Jumlah nasabahnya konon hampir mencapai 40 juta. Karena jaringan yang sampai ke desa, dapat dipastikan pasar rural atau perdesaan adalah andalan Bank pemerintah ini. Berdiri sejak 1895, Bank BRI adalah bank yang konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil dengan fokus pada pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin dari terus meningkatnya kontribusi kredit segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari keseluruhan portofilio kredit Bank BRI. Kepala Divisi Bisnis Mikro BRI, W. Pramono menyampaikan tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di antaranya adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Kredit bagi akar rumput itu terbagi atas KUR Mikro senilai di bawah Rp5 juta dan program KUR itu sendiri senilai Rp5juta-Rp500 juta. Adapun premi yang diberikan Askrindo dan SPU kepada perbankan sebesar 1,5% dan bunga yang dibebankan kepada debitor sebesar 16%. �Juga untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM serta koperasi kepada lembaga keuangan, termasuk juga dalam rangka penanggulangan maupun pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,� katanya dalam acara konferensi pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika pada Jumat (18/7) lalu. Usai acara, komunika sempat berbincang dengan Pramono tentang penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digawangi oleh BRI bersama bank pemerintah lain, yakni BNI 46, Bank Mandiri, BTN serta Bukopin. Sejak program KUR diluncurkan pada November 2007, angka kredit macet tercatat 0 persen. BRI menjadi acuan karena menguasai 60 persen KUR. Bagaimana sebenarnya kontribusi BRI dalam Program pemerintah itu? KUR dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden pada Juni 2007 oleh enam bank yakni BNI, BRI, Mandiri, Bukopin, BTN, dan Bank Mandiri. KUR adalah kredit dengan pola penjaminan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dan Perum Sarana Pembina Usaha. Pencairan KUR kurang dari Rp5 juta menjangkau masyarakat hingga di tingkat desa dan kecamatan. Oleh karena itulah, proses pemasaran melalui BRI Unit.

Apa Tujuan Penyaluran KUR BRI? Kredit jenis ini dimaksudkan untuk menjangkau nasabah yang layak dibiayai (feasible), tetapi tidak bankable. Realnya, mereka tidak memiliki agunan tambahan seperti sepeda motor, tetapi agunan pokoknya usaha mereka sendiri. Sejauh mana penyaluran dana KUR saat ini? Data sampai akhir Mei 2008,total dana KUR yang telah disalurkan oleh semua bank yang ditunjuk mencapai Rp6,5 Triliun atau sekitar 45,86% dari target dana KUR 2008 sebanyak Rp15 Triliun. Realisasi dana KUR Rp6,5 Triliun tersebut terdiri atas Rp4,4 triliun KUR dengan pinjaman di atas Rp5 juta dan Rp2,4 triliun KUR mikro atau pinjaman di bawah Rp5 juta. Sedangkan total debitur mencapai 672.284 untuk KUR dan 610.581 debitur KUR mikro di mana 93% merupakan debitur BRI. Dalam usaha apa saja digunakan dana KUR BRI? Sampai akhir 2008, KUR menargetkan memberi kredit Rp 15 triliun untuk dua juta debitur. Berdasarkan bank pelaksana, 61% dana dikucurkan oleh BRI, 15% oleh Bank Mandiri, 13% oleh BNI, 6% oleh Bukopin dan 4% oleh Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan jenis usahanya, 59% peminjam KUR untuk usaha perdagangan, 24% pertanian, 7% jasa sosial, dan 2% jasa dunia usaha. Skema layanan BRI? Kami melayani dua skim KUR, yakni yang bersifat umum, yakni kredit hingga Rp 500 juta dan KUR mikro yang memberikan kredit maksimal Rp 5 juta. Hingga hari ini kami telah mengucurkan kredit Rp 5,5 triliun. Di atas 50 persen untuk target nominal, dan di atas 70 persen untuk target debitur. Ada skema lain? Kita juga menggandeng Koperasi dan BMT (lembaga keuangan mikro berbasis syariah, red) untuk program linkage. Linkage program ini bertujuan untuk memperluas akses kredit kepada pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau. Linkage programme mencakup, executing, yakni koperasi yang langsung meminjam KUR kepada perbankan. Koperasi akan menyalurkan langsung pada anggota. Chanelling , koperasi membantu anggota mengakses kredit kepada perbankan, lalu joint financing, koperasi dan perbankan menyediakan dana dan disalurkan kepada anggota.

Banyak yang pesimistis target KUR tercapai? Sampai dengan akhir Mei 2008 penyaluran KUR adalah kredit dengan pola KUR telah mencapai 45,8% dari target yang penjaminan oleh PT Asuransi Kredit dicanangkan oleh PeIndonesia dan Perum Sarana Pembina merintah. Sedangkan Usaha. Kredit jenis ini dimaksudkan pencapaian jumlah deuntuk menjangkau nasabah yang layak bitur KUR baru mencapai dibiayai (feasible), tetapi tidak 33,,61% dari target bankable. tahun 2008. KUR-Kupedes dengan plafon di bawah Kita tetap optimistis Rp5 juta perdebitor digagas BRI sejak tahun ini dapat mengabulan lalu dengan target satu juta et debitor baru 800.000 orang dari skim KUR. Panasabah hingga akhir tahun. Hal itu salnya pada kuartal perberarti, BRI mematok target bisa tama saja sudah bisa menyalurkan kredit jenis ini sebesar menggandeng 195.381 Rp2,5 triliun. orang. Selain itu kami akan berupaya mengambil

tenaga outsource un-tuk memastikan proses persetujuan KUR bisa berlangsung cepat. Saat ini teman-teman BRI sudah bekerja ekstra keras untuk mencapai target itu. Ada masalah dalam penyaluran KUR? Permasalahan yang kami hadapi di lapangan cukup banyak UMKM yang feasible namun belum bankable. Sementara itu, bank dituntut menerapkan manajemen risiko secara international best practices (Basel 2) yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro-ekonomi di Indonesia. Ada juga kendala-kendala pemahaman yang berbeda antara nasabah dengan perbankan tentang agunan yang dipersepsikan ditanggung oleh pemerintah. Maksudnya? Belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, dan sejenisnya. Harusnya yang dipahami oleh nasabah KUR juga calon nasabah, dalam KUR tidak ada jaminan tambahan yang biasanya berupa sertifikat tanah atau yang lainnya. Jaminan KUR adalah usaha nasabah yang sudah berjalan selama 6 bulan. BRI mensyaratkan usaha itu minimal berusia enam bulan. Masih ada agunan? Ada agunan yakni usaha yang dibiayai dengan KUR, tetapi tidak ada agunan tambahan. Pasalnya, perbankan tetap harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi bank umum. Oleh karena itu, bank tetap mensyaratkan debitor memberikan agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Prosesnya? Pengajuan kredit di Bank BRI sangat mudah sekali dan cepat prosesnya. Jika semua persyaratan lengkap bisa cair dengan cepat pula. Debitor dapat mengajukan KUR dengan jaminan usaha miliknya. Proses KUR diawali dari pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan kredit dari calon debitur kepada BRI yang tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi antara lain wawancara, survey kelayakan usaha yang dijalankan guna menilai kemampuan pengembalian pinjaman dan tempat tinggal. Bila memenuhi persyaratan maka realisasi kredit pun dapat dilakukan sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua belah pihak. Ada yang bilang prosesnya berbelit? Proses penyaluran KUR sama dengan kredit lainnya. Jadi tidak ada yang dipersulit. Semua prosedur penyaluran kredit harus dilalui. Untuk menyalurkan KUR, bank akan melakukan verifikasi terhadap rekam jejak nasabah dan usahanya. Rekam jejak itu turut

memengaruhi keputusan bank untuk menilai layak atau tidak nasabah tersebut mendapat KUR. KUR bukan untuk usaha yang masih belum berdiri. Kami bisa mengetahui layak tidaknya hanya jika pelaku usaha sudah menjalankan usaha, bukan usaha yang masih rencana. Tadi disebutkan dana bukan dari pemerintah? Bisa dijelaskan dari mana dananya? KUR itu memang dijamin oleh asuransi pemerintah, akan tetapi dana KUR merupakan dana komersial bank yang dihimpun dari nasabah. Kita punya Simpedes yang telah menghimpun dana Rp48,3 triliun hingga Mei 2008. Ini menunjukkan masyarakat perdesaan memiliki potensi dana yang tidak kecil. Mereka juga memiliki minat tinggi untuk menyimpan uang di bank. Pada saat yang sama dana yang disalurkan melalui kredit Kupedes mencapai Rp38,4 triliun. Sinyalemen Kredit Macet? Yang menggembirakan hingga saat ini mayoritas nasabah KUR taat dalam membayar angsuran kreditnya. Angka kredit macetnya nol persen. Tidak ada kredit macet (Non Performing Loan/NPL) dari pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dikucurkan sejak akhir 2007. Apa saja resep yang diterapkan BRI? Belum ada kredit macet karena kami selektif dalam memberikan KUR. Kalau tidak "feasible" atau layak karena tidak punya jenis usaha, kami tidak memberikan KUR. Sesuai perjanjian, kami patuh kepada patron bahwa kriteria pengajuan KUR adalah jenis usaha yang diajukan feasible walaupun tidak bankable. Skema KUR juga banyak diminati oleh pengusaha kecil karena ada penjaminan agunan dari pemerintah melalui Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan PT Askrindo. Sehingga UMKM tidak perlu memberikan agunan materiil karena sudah ada yang menjamin. Daerah mana saja yang lebih banyak dijangkau KUR? Saat ini banyak di Pulau Jawa, karena banyak UKM di kawasan ini. Berdasarkan catatan BRI, penyaluran KUR terbesar berada di Kanwil Jatim yakni sekitar Rp290,3 miliar atau sebanyak 40.106 debitur. Kemudian diikuti Jabar Rp215 miliar atau 33.782 debitur dan Yogyakarta sekitar Rp169,7 miliar atau 29.815 debitor. 22 provinsi lainnya mempunyai penyerapan KUR di bawah Rp 200 miliar dengan pangsa sekitar 2,8%-0,04%. Pangsa penyerapan KUR di bawah 1% terjadi di Propinsi Sulteng, Bengkulu, Sultengg, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung dan Irian Jaya Barat (mth)


9

Edisi 6/Tahun IV/Juli 2008

OPINI

Stop Kekerasan Mengapa kekerasan tidak bisa hilang dari keseharian kita? MeNino S. ngapa masih banyak pengamat suguhan aksi dan tasosial budaya yangan kekerasan? Mulai dari konflik antar kelompok, tawuran para pelajar, dan kekerasan geng. Belum lagi hilang, semua rangkaian kekerasan itu muncul lagi kekerasan mahasiswa baik di kampus atau demonstrasi. Bahkan Pilkada di Maluku Utara melahirkan demonstrasi yang berkepanjangan dan juga tak melupakan kekerasan! Berbagai peristiwa yang terjadi semasa reformasi ini telah cukup menunjukkan bahwa apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan semakin surut. Konflik yang diwarnai kekerasan susul menyusul. Anak negeri ini seperti telah terjerembab pada budaya kekerasan yang mengerikan. Gejala merebaknya tindak kekerasan itu muncul semakin nyata di berbagai sudut negeri ini. Jejak kekerasan akan semakin panjang kalau kita menyimaknya sejak reformasi dilakukan. Lalu, ada yang bertanya: masih banggakah kita sebagai bangsa Indonesia? Penulis:

"Jebakan Impian" Reformasi Pertanyaan itu seolah menggelitik, namun patut kita renungkan. Bukan untuk ikut pesimis, tetapi justru sebagai pangkal tolak mengoreksi diri agar tidak kehilangan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Bahwa bangsa ini selain penuh kelemahlembutan, pada saat yang bersamaan ternyata juga mampu menampilkan citra amuk massa dan kebrutalan. Sungguh ironi yang sangat paradoksal. Dahulu, ketika gerakan reformasi mulai

Isu pemanasan global pada dasarnya meVivi Yarni rupakan fenomena staf peningkatan temperamonitoring tur global dari tahun ke pendapat tahun karena terjadinya efek rumah kaca umum - BIP (greenhouse effect). Sebuah yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Selain itu, pemanasan global juga dapat mengacu pada fenomena perubahan iklim yang pada gilirannya menjadi biang terjadinya bencana lingkungan dari skala paling kecil hingga bencana lingkungan dahsyat yang berpotensi meluluhlantakkan kehidupan di bumi. Penulis:

Ancaman Kian Nyata Bencana disini dapat kita rasakan mulai dari badai yang dari tahun ke tahun semakin ganas, iklim yang tidak stabil, temperatur yang meningkat, kenaikan air muka laut, mencairnya es di kutub, banjir dan sebagainya. Bencana banjir seperti yang kita ketahui dan masih menjadi ancaman terus menerus di seluruh Indonesia, disebabkan salah satunya oleh perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global. Fenomena alam banjir masih belum kita sikapi secara bijak dalam bentuk bersahabat dengan alam, mulai dari yang paling sederhana membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak ditemui sampah bertumpukan di selokan-selokan dan sungai-sungai yang menambah terhambatnya aliran air permukaan. Belum lagi, masalah-masalah besar seperti penggundulan hutan, penggalian yang berlebihan terhadap sumber daya alam di bu-

digulirkan di negeri ini, kita menyaksikan begitu banyak tokoh yang tampil, dan meyakinkan seluruh anak negeri bahwa kita akan segera memasuki kehidupan yang lebih baik dalam alam demokratis. Lewat reformasi diharapkan terwujud sistem kemasyarakatan dan pemerintahan terbaik jelang awal milenium ketiga ini. Harapan semua orang pun segera melambung tinggi. Apa lacur, pada akhirnya kita seperti terjebak dalam impian yang ditawarkan reformasi dengan sangat meyakinkan.Saat reformasi bergulir semakin jauh; ternyata bukan kedamaian yang kita temui, malah menyaksikan merebaknya berbagai kerusuhan dan kekisruhan di berbagai sudut negeri ini. Semula diyakini bahwa dengan membangun sistem demokrasi yang tangguh, partisipasi politik masyarakat akan semakin nyata, krisis ekonomi akan segera dapat diakhiri dan menghantarkan pada keadilan sosial, kesenjangan pusat-daerah akan segera teratasi, dan bangsa kita akan segera menjadi bangsa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Tetapi kenyataannya, masyarakat justru menyaksikan reformasi malah memunculkan sejumlah masalah yang pelik dan rumit. Lalu, muncul kekawatiran bahwa reformasi sudah tercerabut dari akarnya, berbelok tak tentu arah, dan hanya ditemui oportunis-oportunis yang pragmatis dan hedonis. Benarkah? Mental Sihir Dalam reformasi, kita hendak melakukan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang komprehensive. Tetapi, kita tidak mungkin menyelesaikan semuanya hanya dalam hitungan satu atau dua hari. Selain bangsa ini memang menghadapi segudang masalah, masing-masing masalah

itu sendiri juga cukup rumit dan pelik. Karena itu, perubahan yang kita lakukan harus secara bertahap, dan juga memerlukan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu untuk berproses. Reformasi yang kita lakukan bukanlah revolusi. Bukan perubahan yang mendadak, menyeluruh, serentak, dan dalam waktu sekejap. Jadi kita harus realistik. Tidak mungkin kita melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tidak bisa kita memelihara ‘mental sihir’, yang mengharapkan semuanya segera selesai hanya dengan mengucap “bim salabim”. Reformasi yang kita lakukan tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu kalau kita tetap memelihara mental sihir, siapapun yang berkuasa di negeri ini dapat dipastikan akan selalu didemo, dikecam, dihujat, dan dicaci maki ! Selain tidak dapat diselesaikan secara cepat; kita bahkan juga harus sadar bahwa dalam proses perubahan bisa saja terjadi kekeliruan yang harus dikoreksi, atau ada gejala penyimpangan, atau munculnya perbedaan pendapat. Oleh karena itu, perubahan dalam reformasi itu harus kita lakukan secara bersama; maka perubahan yang kita lakukan juga harus dikawal, diawasi, dan kalau perlu dikoreksi ulang. Karena itu, pengungkapan pendapat atau saran, atau usulan; secara bebas dapat dilakukan oleh siapapun juga. Reformasi sangat memerlukan persatuan dan kesatuan kita untuk menghadapi masalah bangsa yang sangat pelik ini. Reformasi membutuhkan komitmen dan kebersamaan kita semua. Ya, perubahan itu harus bersama-sama kita lakukan. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, atau golongan tertentu saja yang melakukannya. Karena harus dilakukan bersama, maka kita harus berkoordinasi, saling berkomunikasi, saling menghargai,

SAMPAH SAMPAH, SUMBANG PEMANASAN GLOBAL mi dan berbagai bentuk perusakan lingkungan lainnya. Ulah Manusia Berdasarkan data The Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) disebutkan, terdapat bukti baru dan kuat dari hasil pengamatan selama lima puluh tahun terakhir bahwa pemanasan global disebabkan oleh ulah tangan dan kegiatan manusia. Laporan ini memprediksi terjadi peningkatan suhu global antara 1,4 hingga 5,5 derajat celcius pada abad ini, tergantung pada jumlah bahan bakar fosil yang kita bakar serta kepekaan sistem iklim. Pada dasarnya, perubahan iklim juga disumbang dari meningkatnya gas rumah kaca (GRK) di atmosfir sehingga menye-babkan pemanasan bumi yang antara lain, disebabkan kegiatan manusia dari berbagai sektor seperti energi, kehutanan, pertanian dan peternakan serta sampah. Hati-hati Dengan Sampah Laporan yang sama juga menyebut bahwa sampah mempunyai kontribusi besar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca. Apa pasal? Penumpukan sampah tanpa diolah akan melepaskan gas metana (CH4). Setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, diperkirakan pada 2020, sampah yang dihasilkan sekitar 500 juta kg/hari atau 190 ribu ton/tahun. Hal tersebut berarti, Indonesia akan

mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9.500 ton. Jika tidak mengambil tindakan menguranginya, UNEP (United Nations Environment Programme) diperkirakan akan terjadi kekurangan air di Timur Tengah, hilangnya delta sungai Nil, pencairan es disertai tanah longsor dan masih banyak lagi. Kelola TPA Sampah memang diindikasikan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca. Untuk itulah pembuangan sampah terbuka di tempat pembuangan akhir (TPA) harus di-perhatikan. Sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobic. Proses itu menghasilkan gas CH4. Sampah yang dibakar juga akan menghasilkan gas CO2. Gas CH4 mempunyai kekuatan merusak 20 kali lipat dari gas CO2. Untuk itu, seiring antisipasi terjadinya degradasi pemanasan global dewasa ini, Kementerian Lingkungan Hidup berupaya memastikan adanya revolusi lingkungan melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang disahkan 7 Mei lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam UU tersebut, ditegaskan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yakni ‘kumpul-pilah-olah’ dari yang sebelumnya ‘kumpul-angkut-buang’. Melalui UU itu pula, prinsip pengelolaan sampah yang ditekankan lebih mengutamakan prinsip pengendalian

saling mempercayai, serta saling mengingatkan. Kalau kita terjebak terus dalam suasana yang saling curiga, saling tuding, dan saling menyalahkan; maka reformasi yang kita lakukan tidak akan pernah mencapai tujuannya. Bahkan kalau gejala ‘social distrust’ itu terus terjadi dan semakin meruncing, keutuhan bangsa ini akan menjadi taruhannya. Kembangkan Budaya Komunikasi Sejak awal reformasi, kita seperti hanya terfokus pada masalah perbaikan politik dan ekonomi saja. Kita memang mengakui, masalah politik dan ekonomi adalah masalah yang penting bagi kita. Tetapi, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa persoalan membangun keutuhan bangsa sebagai masalah politik dan ekonomi semata, ternyata tidak memberikan hasil yang efektif. Itulah pula sebabnya diperlukan pendekatan budaya dan komunikasi dalam reformasi ini. Karena tanpa pendekatan budaya, reformasi kita akan menjadi hambar, tanpa nurani, dan akan kehilangan arah serta moralitas. Tanpa kebudayaan dan peradaban, tak akan ada bangsa. Budaya komunikasi yang dialogis, santun, dan saling menghormati dan menghargai; sebenarnya merupakan masalah yang urgent bagi bangsa yang sangat pluralistik ini. Kalau hanya mementingkan diri sendiri, atau kelompoknya saja; apalagi dengan cara-cara kekerasan; kita tidak saja mengkhianati pluralitas yang justru dikedepankan demokrasi; tetapi sadar atau tanpa disadari, kita sedang menghancurkan kohesi sosial dari mozaik bangsa ini. Karena itu, sudah saatnya kita menghentikan pertikaian, saling curiga, dan tindak kekerasan. Kita harus berani menggemakan dengan lantang “Stop kekerasan”. Karena kekerasan hanya akan lebih menyengsarakan kita, dan akan semakin mendorong kita pada kehancuran.Kalau kita bersatu, bersama kita pasti bisa mengatasi semua masalah kita !

pencemaran serta prinsip sampah sebagai sumber daya. Pelaksanaan kedua prinsip tersebut lebih mengarah pada penerapan 3R (reduce, reuse, recycle), extended producer’s responsibility (EPR). Artinya pemanfaatan sampah dan pemrosesan akhir sampah melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berubah Sekarang Juga Memang, tanpa adanya ancaman pemanasan global pun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA telah menjadi masalah tersendiri. Bau yang menyengat, air lindi yang mencemari sumber air di sekitar TPA dan bahkan ledakan gas metan (CH 4 ) yang menimbulkan korban jiwa, misalnya kasus TPA Leuwi Gadjah, Bandung, TPA Bantar Gebang, Bekasi dan lain-lain. Namun pelaksanaan paradigma "kumpul pilah olah", bukanlah hal yang mudah. Ada banyak upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah. Dari kesemua upaya yang ada hendaknya bertumpu pada bagaimana mencari solusi guna mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Paling tidak saat ini telah ada payung hukum nasional soal pengelolaan sampah, tinggal bagaimana mengembangkan kebijakan dan regulasi operasional berkaitan dengan pengelolaan sampah dengan cara baru: pengeloan yang berlandaskan pada prinsip sampah adalah sesuatu yang harus dikurangi dan jika sudah terlanjur menjadi sampah, harus bisa diolah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Kuncinya cuma satu: perubahan mindset! Yang jelas bukan hal yang mudah. Tetapi bukan mustahil untuk dilaksanakan secara bersama.


10

KomunikA satu kata Indonesia

LINTAS DAERAH Sumatera Utara Pengadaan Barang dan Jasa Akan Dilakukan Secara Elektronik Untuk menghindari penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara nantinya akan dilakukan secara elektronik (e-procurement). Kepala Biro Pembangunan H Alwin, di kantor Gubernur Sumut Medan, Kamis (10/ 7), mengatakan, pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan untuk menghindari adanya persekongkolan dan KKN. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Jadi dengan adanya e-procurement ini, diharapkan tidak ada lagi aksi penyimpangan antara kontraktor dan panitia lelang dalam proyek pengadaan barang dan jasa,” tambahnya. “Selain dapat menghemat anggaran, penggunaan e-procurement ini juga diharapkan dapat mempersingkat proses pengadaan barang dan jasa,” katanya. Alwin berharap hal ini sudah dapat direalisasikan pada tahun ini juga, namun saat ini pihaknya masih dalam proses sosialisasi dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan badan perencanaan dan pembangunan nasional (Bappenas). (www.bainfokomsumut.go.id) Riau Riau Tuntaskan Program Wajar 9 thn Dinas Pendidikan (Disdik) Riau mencanangkan tahun 2008 ini sebagai tahun penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, karena pada tahun 2009 akan dilakukan rintisan program Wajar 12 tahun. “Hingga saat ini pencapaian program wajar sembilan tahun di Riau sudah mencapai 95 parsen. Artinya program ini berjalan dengan baik dan bisa dikatakan berhasil,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Drs H Moch Wardan MP, di kantornya, Senin (30/6). “Untuk penganggaran ini kita patut bersyukur karena setiap tahun terus mengalami peningkatan, baik itu yang dianggarkan oleh Pemprov Riau melalui APBD Provinsi, kabupaten dan kota dalam APBD nya juga menganggarkan cukup banyak untuk sektor pendidikan ini, dari Pemerintah pusat juga terus meningkat dana yang dikucurkan ke kita,” kata Wardan. Untuk itulah Wardan mengharapkan pada pelaksanaan program wajar 12 tahun yang digagas dan akan dilaksanakan oleh pemerintah, Provinsi Riau juga bisa kembali bisa menjalankannya dengan baik dan berhasil. (http://bikkb.riau.go.id)R Jawa Barat Bandung Creative city Digulirkan Agustus 2008 Proyek Bandung Creative City (BCC) akan

mulai dilaksanakan bulan Agustus 2008 mendatang, dan proyek ini akan berlangsung selama tiga tahun atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan lembaga dunia. “Proyek ini merupakan proyek percontohan bagaimana industri kreatif berkembang dan dikembangkan,” kata Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ichwan Asri, dalam sambutannya saat membuka cooperative fair 2008 di Bandung, Kamis (3/7). Bandung terpilih sebagai proyek percontohan se-Asia Timur yang pencanangannya dilakukan pada tahun lalu di Tokyo,Jepang. Kota Bandung telah diakui sebagai salah satu kota yang pesat perkembangannya dalam hal penciptaan produk-produk kreatif yang bercirikan budaya lokal. Dalam tiga tahun terakhir istilah industri kreatif banyak dibicarakan dan telah menjadi gelombang keempat setelah era pertanian, era industri dan era informasi, kata Ichwan. Terdapat 14 sektor yang masuk dalam kategori industri kreatif diantaranya arsitek, desain, fashion, kerajinan dan musik. Sebagian besar para pelaku industri ini adalah pengusaha kecil dan menengah sehingga proyek ini diharapkan mampu meningkatkan perkembangan UKM di Kota Bandung. (www.jabar.go.id)

Kalimantan Timur Kutai Timur Siapkan 10.000 HA KTM Rencana pembangunan kawasan industri, pelabuhan Maloy, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) serta kawasan agropolitan Sangsaka (Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang) menjadi target utama yang akan segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada tahun ini. Pemkab Kutai Timur (Kutim) akan menyiapkan lahan seluas 10.000 ha, dan dari jumlah itu, seluas 4.305 hektare sudah siap atau sudah dibebaskan oleh pemerintah kabupaten. Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak telah menyatakan, pada bulan September tahun ini akan dilakukan pemancangan tiang perdana untuk pembangunan pelabuhan Maloy di Kecamatan Kaliorang. ”Pembangunan kawasan Maloy sebagai pendukung perkembangan sektor pertanian dalam arti luas di Kutim,” kata Awang. Apalagi letak Maloy yang strategis karena berada di poros ekonomi aktif Pulau Kalimantan,” ungkapnya. Pembangunan Maloy akan menjadi cikal bakal kawasan ekonomi khusus (KEK) guna menunjang peningkatan perekonomian Indonesia bagian timur yang saat ini masih sangat bergantung pada alur perekonomian di Pulau Jawa. Kebutuhan akan pelabuhan yang representatif beserta kawasan industri untuk CPO (Crude Palm Oil) dan industri hilir lainnya sangat dibutuhkan sesegera mungkin untuk mengatasi produksi CPO perusahaan

perusahaan di Kutim yang cenderung meningkat pesat setiap tahunnya. Selain itu, dengan pembangunan kawasan ini, nantinya Kutim tidak akan kesulitan dalam hal pengiriman CPO, sekaligus mengolah sendiri karena tersedia industri pengolahan di Maloy. (www.kutaitimur.go.id) Sulawesi Selatan Target Ekspor 1 Juta Ekor Sapi Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mentargetkan ekspor sapi sebanyak 1 juta ekor pada 2009, dengan meningkatkan produksi ternak sapi melalui inseminasi buatan. “Pada 2008 target ekspor sapi sebanyak 700 ekor, dan pada 2009 menjadi 1 juta ekor sapi,” kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat membuka pencanangan revitalisasi inseminasi buatan (IB) mandiri sapi potong tingkat provinsi, di Desa Pattalasang Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Bantaeng, Rabu (3/7). Ia berharap peternak sapi di Sulsel melakukan inseminasi buatan (IB) karena produksinya lebih bagus dan harga lebih menguntungkan. Inseminasi buatan atau kawin suntik akan menguntungkan dua kali lipat dari hasil perkawinan tradisional atau biasa, karena harga sapi biasa hanya Rp4 juta per ekor sementara sapi inseminasi buatan (IB) bisa mencapai Rp9 juta - Rp15 juta per ekor,” katanya. (www.sulsel.go.id) Papua Arab Saudi Buka 5000 Ha Lahan di Merauke Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Hasanuddin Ibrahim mengatakan, 15 investor asal Arab Saudi berminat untuk membuka lahan pertanian tepatnya di Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Mereka akan membuka lahan baru pertanian tanaman pangan di kawasan Timur Indonesia tepatnya di tanah ulayat, Merauke. “Rata-rata investor tersebut ingin membuka 5.000 hingga 10.000 hektare (Ha), investasinya bisa mencapai Rp8 juta sampai Rp10 juta per hektar. Maka untuk satu investor saja dibutuhkan dana sekitar Rp40 miliar untuk membuka lahan 5.000 Ha,” ujarnya di Jakarta, Rabu (2/7). Selain investor asal Arab Saudi yang menyatakan berminat berinvestasi di lahan pertanian, lembaga multilateral Islam, seperti Bank Pembangunan Islam (IDB) juga berminat, namun belum menemukan lokasi yang cocok. Menurut dia, di Indonesia saat ini ada 94 juta hektare lahan yang bisa dijadikan lahan tanaman pangan. Namun baru 50 juta hektare yang sudah dimanfaatkan, artinya masih banyak lahan yang menganggur. (T.Ve)

Kami Ada Untuk Anda, Memberikan Yang terbaik... KRL merupakan alternatif angkutan masal yang dinilai sangat efektif. Selain waktu tempuh yang jauh lebih cepat, tarifnya pun tergolong kompetitif. Yang jelas KRL merupakan salah satu solusi dari masalah kemacetan kota-kota besar. Sayang, pengembangan KRL kurang diminati, begitu banyak keluhan dari para pengguna moda transportasi ini. Sebenarnya peminatnya cukup banyak, tetapi sekali lagi disayangkan, pelanggan selama ini tidak mendapatkan pelayan yang memuaskan. Perbaikan sistem pelayanan mulai dilakukan. Saat ini KRL tidak lagi menjadi pilihan masyarakat menengah-kebawah. Transportasi ini mulai dilirik banyak pihak. Terbukti, anda dapat memilih tingkatan KRL, mulai dari tarif ekonomi, ekonomi AC atau KRL Ekspress. Masing-masing memiliki target pasar yang berbeda. Pada tanggal 1 April 2008 lalu telah di launching care center yang di dukung dengan terbentuknya situs www.krljabotabek.co.id, dengan moto “Kami Ada Untuk Anda, Memberikan Yang Terbaik...” Bermulai dari tampilan depan situs, sebelum memasuki inti konten situs kita diperlihatkan animasi KRL modern yang jauh dari yang sebenarnya kita miliki, dan background hitam mempertegas tampilan KRL moncong putih. Mudah-mudah-an pemilihan warna hitam ini tidak mengidentikkan suramnya masa-masa KRL. Fasilitas yang disediakan tidak banyak tapi cukup membantu bagi pengguna KRL, terutama pengguna yang baru beralih ke transportasi ini. Dalam kategori menu Info KRL memuat antar lain tarif KRL, jadwal keberangkatan dan tiba KRL, informasi mengenai stasiun, peta dan fasilitas KRL. dari semua fasilitas ini yang sangat menarik adalah fasilitas jadwal KRL. Jadi anda tidak perlu menunggu lama-lama distasiun untuk mendapaatkan jadwal KRL, cukup mengunjungi situs ini dan mempergunakan fasilitas pelayanan pencarian jadwal KRL. Sistem klasifikasi pencarian jadwalpun sangat spesifik, pertama masukan tujuan KRL (misal Jakartakota-Bogor), kemudian tentukan jenis KRL yang ingin digunakan (Ekonomi, Ekonomi AC atau Ekspres), dan tentukan Stasiun tempat anda berhenti (misal Depok), dan terakhir anda bisa memasukkan range waktu yang available untuk anda. Dalam hitungan sekian detik data yang anda butuhkan akan tampil pada table bawah. faridaddewi@bipnewsroom.info Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Gorontalo

‘Terbang’ di Pantai Bolihutuo Nama pantai ini Bolihutuo, letaknya di Kabupaten Boalemo, 125 km ke arah barat Kota Gorontalo. Di pantai ini kabarnya dulu banyak dijumpai ikan terbang. Tapi sekarang ini kita bisa merasa ‘terbang’ melihat keindahannya. Bila cuaca cukup bagus, langit biru bersih, dan matahari bersinar

terang, maka pantai ini akan memantulkan warna hijau jernih, bak zamrut Brasilia. Di sela warna laut hijau kebiruan itu, muncul guratan-guratan putih atau coklat terang sesuai kedalamannya. Persis lukisan natural karya Basuki Abdullah. Kemudian kelokan-kelokan pantai yang putih, diselingi pepohonan cemara tua, memberi irama lembut. Itu belum. Bila beruntung, kita dapat membeli ikan-ikan segar yang baru dijaring nelayan setempat, dan kita dapat suruh bakarkannya di sejumlah rumah makan di pantai. Angin semilir, ikan bakar, nasi putih hangat, dan sambal dabu-dabu serta segelas minuman segar, akan menambah nikmat perjalanan wisata kita ke Pantai Bolihutuo. Di pantai berpasir putih itu, tersedia pula empat unit

pondokan yang dikelola Pemkab Boalemo. Di ibukota kabupaten sendiri ada tiga penginapan yang dapat kita sewa, dan terdapat pula sejumlah restoran seafood, serta bahkan makanan khas Timur Tengah. Pantai Bolihutuo terletak di Teluk Tomini yang terkenal kaya akan ikannya. Berbagai jenis ikan berkumpul di teluk ini untuk bertelur. Para nelayan sering mendapatkan ikan besar-besar yang berlabel yang terpancing di Kep. Seribu, Jakarta. Ikan seperti itu mereka lepaskan kembali. Dahulu di laut sekitarnya sering terdapat ikan terbang sehingga pantainya disebut Bolihutuo itu. Keindahan pantai ini dapat juga dinikmati dari atas, yaitu dari bukit sebelah barat, berjarak empat kilometer. Dari pantai kita dapat menyewa roda alias pedati, yaitu kereta barang yang ditarik oleh lembu, atau

menyewa angkutan kota, yang biasanya suka berbelok dari jalur utama ke pantai itu untuk mengantar atau mengambil penumpang. Terkadang bis dari arah Manado atau Gorontalo yang melintas di jalan TransSulawesi untuk menuju ke Palu atau sebaliknya, beristirahat di Pantai Boalemo pula. Selagi pengemudinya beristirahat, para penumpang menikmati keindahan pantainya. Tidak mengherankan bahwa kemudian pantai ini terkenal di kota Manado, Gorontalo, Palu atau Donggala. (dji)


11

Edisi 6/Tahun IV/Juli 2008

LINTAS LEMBAGA Departemen Perindustrian Pengusaha Diminta Alihkan Kerja Sabtu-Minggu Jakarta, 11/7/2008 (Kominfo-Newsroom) – Pemerintah meminta kalangan industri untuk mengalihkan hari kerja operasional setidaknya dua hari kerja normal dialihkan ke hari Sabtu atau Minggu setiap bulannya dalam rangka mengurangi beban listrik PLN dan meminimalisir pemadaman. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahajana di Jakarta, Jumat (11/7), mengatakan, daya mampu listrik di Pulau Jawa dan Bali mencapai 20.000 MW, dimana dari daya tersebut konsumsi listrik untuk sektor industri mencapai 7.000 MW. Sementara defisit listrik di Jawa Bali rata-rata mencapai 600 MW setiap hari Senin sampai Jumat. Padahal di hari Sabtu ada daya yang tidak terpakai 1.000 MW dan pada Minggu 2.000 MW. “Oleh karena itu, perusahaan diminta memindahkan hari kerjanya pada hari Minggu atau Sabtu sebanyak dua hari setiap bulan,” kata Agus. Mengenai pengatur dan penjadwalan kapan tiap industri harus mengalihkan jam kerjanya, ia menjelaskan bahwa pengaturan tersebut akan dibuatkan kluster di tiap daerah. Nantinya, di setiap kluster, bupati atau walikota yang akan menentukan industri mana yang harus mengalihkan jam kerjanya. Keputusan Bupati atau Walikota tersebut harus selesai pada 21 Juli 2008. (T.Dw) Departemen Pertanian Pemusnahan 3 Ton Bibit Bawang Impor Cina Badan Karantina Pertanian (Baratan) Departemen Pertanian (Deptan) memusnahkan 3 ton bibit bawang merah impor asal China di Brebes Jawa Tengah. Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian, Syukur Iwantoro, mengatakan, pemusnahan ini dilakukan karena bibit yang masuk tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2008 tentang persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan khususnya umbi lapis ke Indonesia. Bahwa bibit bawang merah tersebut diimpor masih disertai dengan tanah pada umbinya. “Tanah yang masih menempel di umbi, bisa membawa bibit penyakit,.” kata Syukur di Jakarta, Kamis (10/7). Menurut Syukur, bibit yang diimpor dari Cina dan masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok ini, seharusnya dilakukan dengan memangkas seluruh akar dan daun pada sayuran umbi lapis segar. Selain itu setiap bibit yang masuk harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan atau Phytosanitary Certificate (PC) dari negara asal atau PC for Re-export dari negara transit. PC tersebut diterbitkan oleh organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional dinegara asal atau negara transit. “Ini kesalahan importer karena tidak menyantumkan PC. Oleh karena itulah mutu bibit sangat jelek, katanya. Syukur menambahkan, adanya double inspection yaitu pemeriksaan dan pengkarantinaan tanaman cukup efektif untuk meminimalisasi masuknya bibit penyakit tanaman kedalam negeri. (T.Bhr) Kementerian Koperasi dan UKM Realisasi KUR Terserap Rp8.378 Triliun Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan tambahan bagi Usaha Kecil

Mikro dan Menengah (UMKM) telah terserap Rp8,378 triliun dari total anggaran Rp14,5 triliun. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, dengan penyerapan anggaran tersebut, sebanyak 916.534 orang debitur telah memperoleh bantuan permodalan kredit. “Hingga 3 Juli 2008, penyerapan KUR telah realisasi sebesar Rp8,378 triliun, dimana rata-rata debitur menerima KUR sebesar Rp9,1 juta,” ujar Chairul di Jakarta, Rabu (9/7). KUR sejak November 2007 lalu telah diluncurkan melalui enam bank pelaksana diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, Bukopin, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri, dan sebagai lembaga penjamin adalah PT Askrindo dan Sarana Pengembangan Usaha (SPU) yang memberikan jaminan 70 persen. (T.Dw) Badan Urusan Logistik Bulog Gandeng 13 Instansi Perum Bulog bekerjasama dengan 13 instansi pertanian dan perbankan melakukan Program Khusus Penguatan Cadangan Beras Nasional (PK-PCBN) untuk mengejar target pengadaan beras dalam negeri yang sejumlah 3,8 juta ton di tahun 2008. Ke-13 institusi tersebut adalah Departemen Pertanian, Departmen Kehutanan, Perum Perhutani, PT Inhutani, PT Bank BRI Tbk., PT Bank Bukopin Tbk, PT Pupuk Sriwijaya, PT Petrokimia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Direktur Utama Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan, terdapat empat program yang akan dilakukan Bulog beserta 13 instansi guna menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut. Pertama kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT) dengan target 500.000 Ha, Kedua, Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB) dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dengan target 300.000 Ha. Ketiga, Kredit Program Pasca Panen (KP3) dengan target 200.000 Ha, dan keempat, Cadangan Beras Hutan Nasional dengan target 60.000 Ha Menurut dia, Bulog akan menjalankan program yang sifatnya menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian diantaranya pupuk bersubsidi dan benih unggul berlabel dengan azas enam tepat. (T.Dw) Badan Usaha Milik Negara MOU PENGADAAN 25 JUTA TABUNG ELPIGI DITANDATANGANI Jakarta, 16/7/2008 (Kominfo-Newsroom) – Pertamina mengadakan kerja sama dengan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dalam program pengadaan 25 juta tabung elpiji kemasan tiga kilogram (kg) dan valve. Ke-empat BUMN karya tersebut adalah PT Wijaya Karya Intrade, PT Bosma Bisma Indra, PT Adhi Karya, dan PT Barata Indonesia. “Dengan adanya tambahan pasokan dari dalam negeri ini, seharusnya bisa memperlancar proses konversi minyak tanah ke elpiji, karena di luar yang dipasok BUMN ini sekitar 70 juta tabung lainnya juga dipasok dalam negeri,” ujar Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Kementerian BUMN Gedung Garuda Jakarta, Rabu (16/7).

Komisi Pemilihan Umum

Lembaga Penyelenggara Pemilu Indonesia Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPU lahir setelah reformasi 1998. Pertama kali pembentukan KPU terdiri dari 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintahan dan Partai Politik. KPU ini dilantik oleh presiden BJ Habibie. Tim KPU ini hanya bertahan 2 tahun (1999-2001). Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid, keanggotaan KPU yang berasal dari partai politik dan pemerintahan dinilai sudah tidak sejalan dengan proses reformasi yang sedang bergulir. Muncul pemikiran dikalangan pemerintah dan DPR untuk membentuk KPU yang independen dan non-partisan. Pada tanggal 11 April 2001 dibentuk KPU ke 2 yang beranggotakan 11 orang yang berasal dari unsur akademis dan LSM. Pada tanggal 23 Oktober 2007, KPU ke 3 dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. KPU yang beranggotakan 7 orang ini bertugas hingga 2012. Keanggotaannya berasal dari anggota KPU Provinsi, akademis, peneliti dan birokrat. Tugas dan Kewenangan

KPU yang terbentuk dituntut untuk dapat menyelenggarakan Pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut KPU memiliki tugas dan kewenangan merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilhan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan suara (TPS), dan memimpin setiap tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Jumlah partai yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum pun menjadi kewenangan KPU untuk menetapkannya. Selain itu jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD II untuk masing-masing daerah pun ditentukan oleh KPU. Peranan KPU diputaran Pemilihan Umum 2009 akan menentukan nasib perbaikan kualitas bangsa. KPU di Pemilu 2009 sangat diharapkan banyak pihak untuk berfungsi efektif untuk menyelenaggarakan pemilu yang jujur dan adil. sebagai anggota KPU, integrasi moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting untuk dapat memilih wakil rakyat yang berkulitas, memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk dapat menyuarakan aspirasi rakyat bukan untuk menyuarakan aspirasi golongan tertentu dan kepentingan pribadinya. (faridadewi@bipnewsroom.info)

Sukses Konon, jurus awal menuju sukses hanya ada tiga: mengenali diri sendiri, bermimpi, dan bekerja keras. Sarana-prasarana dan modal usaha memang penting, namun tanpa diawali tiga hal di atas, semua tak akan berdaya-guna. Gnetau seaton, kenali dirimu sendiri, kata Socrates. Seseorang perlu mengenal diri sendiri terlebih dahulu secara mendalam, jujur dan seksama. Merenunglah sedalam mungkin, selami kepribadian sendiri, sampai ditemukan hakikat diri yang sebenarnya. Dari kontempelasi ini bisa diketahui, potensi, kelebihan dan kekurangan diri; mana yang harus ditambah, dikurangi, dibuang dan atau diberdayakan. Setelah mampu berkolaborasi secara penuh dengan diri sendiri, selanjutnya bermimpilah. Mimpi adalah gambaran bangunan masa depan yang ingin diciptakan. Mimpi sangat diperlukan untuk menjadi triger atau pemicu yang akan menggerakkan seseorang menuju perbaikan kehidupan, dan menggapai sukses sebesar bayangan yang diciptakan dan yakini dalam benak dan nurani. Langkah berikutnya adalah bekerja keras untuk mewujudkan mimpi. Butuh tenaga ekstra dan kucuran keringat lebih banyak jika ingin menggapai sukses. Dalam laporan statistik dunia, hanya 0,0001% masyarakat dunia yang hidup dalam kondisi kaya-raya, namun mereka menguasai hampir 50% kekayaan dunia. Artinya dari satu

juta orang, hanya satu orang yang dapat muncul tanpa kecemasan perekonomian di kehidupan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang melakukan sesuatu lebih dari yang orang lain lakukan. Mereka menguras keringat dan memeras pikiran, mendonorkan semua energi yang mereka punya untuk mendapatkan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Seumpama orang ingin ke puncak yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan, ada empat golongan orang berdasarkan cara mereka berusaha. Golongan pertama adalah golongan mereka yang memilih jalan mendatar dan menikmati (atau mungkin terpaksa menikmati) apa saja yang mereka dapati di jalan mendatar yang tanpa risiko dan kerja keras. Golongan kedua adalah mereka yang memilih jalan memutar, yang cukup landai dan jalannya sudah ada, agar lebih mudah untuk dijalani, tapi risikonya butuh waktu untuk sampai di puncak. Golongan ketiga adalah golongan yang menggunakan kendaraan agar lebih cepat sampai ke puncak lewat jalan yang sudah tercipta. Golongan ini memang akan cepat sampai ke puncak, akan tetapi ketersediaan modal untuk mendapatkan kendaraan yang baik sangat menentukan cepat atau lambatnya waktu untuk sampai ke puncak. Golongan keempat adalah golongan orang-orang yang memilih jalan mendaki yang curam, yang penuh dengan risiko, butuh cucuran keringat dan sangat berat karena harus membuka jalur untuk mereka lalui. Kelompok terakhir ini biasanya merupakan golongan orang yang berusaha sukses dengan modal dengkul atau hanya bermodalkan keringat. Semua pilihan ada untung dan ruginya, kitalah yang berhak menentukan mau masuk golongan mana nanti. Yang jelas tidak ada perbaikan tanpa perubahan, tidak ada perubahan tanpa tindakan, tidak ada tindakan tanpa cucuran keringat dan perasan pikiran. Seperti kata Thomas A Edison, “Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras, keberuntungan hanyalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan”. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima keberuntungan? Caranya adalah ‘melakukan dan terus melakukan’ dan senantiasa belajar sehingga perbaikan dapat terus dilakukan sembari melangkahkan kaki menuju pulau impian. (gun)


Parahnya, tokoh populer versi survei kecilkecilan tadi dijadikan cok gali cok oleh Partai Politik. Memasangkan anu dengan ini dan mencocokkan si itu dengan inu, untuk maju ke pentas pemilihan. Menang dulu, program kemudian. Yang penting dicoblos dulu, visi misi belakangan.

Seorang kawan pernah iseng berseloroh, “Apa persamaan Pemilu (Pemilihan Umum) dengan iklan sabun televisi,” katanya memulai gurauan. Spontan, kawan yang lain pun bersahutan menimpali, asal-asalan. Tak peduli model jawaban seperti apa, wong sedang bergurau, ya wajar saja, jawabnya pun sekenanya. Yang penting ‘cok gali cok, di gali gali cocok’. Lama berselang, belum ada satupun jawaban yang pas. Hingga akhirnya, setengah tertawa, kawan ini pun menjawab, “keduanya sama-sama bertujuan mencari pembeli,” katanya. Dan kami pun terdiam. Ya, mungkin saya seperti Anda, menganggap candaan tadi sinis. Jika dibandingkan dengan upaya bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi. Mencipta sebuah sistem yang dapat mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana suara rakyat, siapapun dia, mempunyai andil dalam perjalanan demokrasi bangsa ini. Rakyat memilih wakilnya secara langsung, melalui pemilu tentu saja pertanggung jawaban konsisten sang wakil rakyat itu juga dituntut kepada para pemilihnya. Rakyat juga bisa mengoreksi berbagai kebijakan publik yang dihasilkan melalui para elit politik hasil Pemilu. Bukannya Pemilu itu sebenarnya perwujudan demokrasi? Lantas mengapa teman saya mengatakan Pemilu sama dengan iklan sabun yang cuma cari-cari pembeli? Buah Popularitas Mungkin gurauan itu ada benarnya, ketika realitas dalam Pemilu, baik kepala daerah (Pilkada), DPD, DPR, ataupun Pilpres (Pemilihan Presiden) lama kelamaan mulai bergeser menjadi ajang popularitas dan tebar pesona para kandidat atau partai politik di mata rakyat. Berlomba beradu citra guna meraih simpati. Memang, populer bukannya tak boleh dan tak penting. Justru, popularitas menjadi syarat awal seorang kandidat sebelum akhirnya dipilih

masyarakat. Bermula dari diketahui profilnya, dikenal baik, disukai masyarakat, didukung, hingga nantinya dipilih oleh masyarakat. Bagaimana rakyat mau memilih kandidat jika ia tidak tahu apa dan bagaimana kandidat yang akan dipilihnya. Lantaran popularitas pula sistem demokrasi dibangun. Popularitas kandidat secara sederhana dapat dimaknai sebagai parameter jumlah dukungan yang diberikan rakyat kepada kandidat bersangkutan. Semakin banyak suara, maka semakin banyak rakyat yang percaya dan rela mengamanatkan tugas-tugas pemerintahan kepada kandidat tersebut. Populer = Rating? Dalam dunia politik saat ini dikenal istilah political trading , ada proses pertukaran antara rakyat dan kandidat. "Rakyat memberikan amanat pemerintahan dan kandidat memberikan hasil kerjanya. Dan hal inilah (baca: jumlah suara) yang menjadi dasar legitimasi sebuah pemerintahan," jelas Endi Rohendi Biaro, staf ahli Komisi V DPR RI. Tapi, hal itu bisa menjadi lain artinya ketika makna popularitas belum dipandang sepenuh hati oleh para politisi. Bagi mereka, mungkin, populer di mata masyarakat sama dengan jadi pemenang Pilkada. Jadilah survey kecil-kecilan yang konon berbasis metodologi ilmiah dilakukan, ungkap Endi. Dalam riset memang tujuannya melihat siapa yang paling populer di antara tokoh masyarakat yang bisa dijadikan vote getter (penarik suara) dalam Pilkada. Pertanyaannya pun sederhana. Kepada masyarakat ditanya, ‘siapa yang paling disukai’. Dan tentu saja tak aneh bila jawabnya bermacam ragam. Bisa artis, pelawak, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau orang yang sedang aksi simpatik besar-besaran selama masa kampanye.

Perlu Lebih Cerdas Realitas menunjukkan bahwa rakyatnya juga menjadi bagian penting dari permainan itu. Kebanyakan dari mereka belum menitikberatkan pilihannya pada faktor visi misi kandidat, platform partai, atau program yang akan dilakukan calon pemimpin daerah jika memenangi Pilkada nanti. Pilihan, konon, menurut berbagai penelitian yang ada, masih banyak pada kesamaan sosiologis dan psikologis semata. Entah apakah kandidat berasal dari satu suku, satu sekolah, teman senasib seperjuangan, atau karena dari partai yang sama. Bukan lantaran keahlian dan kemampuan yang dimiliki sang kandidat, alih-alih komitmen untuk memperjuangkan hak mereka. Berkaca pada kenyataan yang ada tentu tak berlebihan bila iklan-iklan politik sebagai ajang tebar pesona para kandidat dan parpol lebih banyak menonjolkan sisi sosiologis dan psikologis saja. Tak percaya? Lihat berbagai spanduk, baliho ataupun poster yang terpampang tanpa mematuhi etika kebersihan itu. Apa yang tertulis? Nomor urut dan wajah kandidat. Sebatas informasi laiknya iklan sabun, ini bentuk produknya, ada wajahnya, ada nomornya, silakan beli. Siap- siap Pemilu 2009 Ya, perjalanan Pemilu Indonesia memang

baru saja dimulai. Bangsa ini sedang dalam proses belajar mencari bentuk sistem demokrasi yang lebih baik. Dan tentu saja banyak hal dan pihak yang sama-sama harus berbenah diri. Sosialisasi politik kepada masyarakat, gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun media massa. Segala aspek penunjang sedang dipenuhi guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui Pemilu. Ajang ini juga menjadi ajang pembelajaran berpolitik bagi Partai Politik yang seharusnya menjadi corong artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat. Selain itu, bagi kita, anggota masyarakat harus juga berusaha menjadi pemilih yang cerdas. Lihat bagaimana rekam jejak kandidat, integritas, keahlian, dan program yang ditawarkan. Lihat apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan partai itu terhadap daerah dan kepada arah “hidup” kita. Jangan termakan janji-janji saat kampanye berlangsung. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary telah mengagendakan masa kampanye Pemilihan Umum sejak 8 Juli 2008 hingga 2 April 2009. Mulai tanggal 8 Juli 2008, 34 Parpol peserta pemilu boleh melakukan kampanye tertutup dan promosi di media, berlanjut dengan kampanye yang melibatkan massa besar pada Maret 2009. Jadi ayo Pilkada sudah digelar di berbagai daerah, dan Pemilu 2009 semakin dekat. Iklan politik semakin banyak, tebar pesona kandidat di mana-mana. Ada waktu, masa kampanye panjang, 9 bulan 7 hari, kenali tokohnya, pelajari programnya, dan lihat komitmennya. Masa depan bangsa ada di tangan kita. (dimas@bipnewsroom.info)


komunika 06 2008