Page 1


BERANDA

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

Editorial Diterbitkan oleh:

Negara Indonesia, kata Presiden di akhir Oktober lalu, berada dalam proses transformasi. Bukan hanya reformasi. Transformasi yang besar. Pengalaman negaranegara lain menjalani transformasi tentu tak akan lepas dari masalah. Sebagian Eropa Timur, khususnya negara-negara dunia ketiga, berhasil tetap tegar dalam transformasi dan bisa melalui masa yang penuh dengan persoalan, ujian dan tantangan itu. Tantangan yang dihadapi Indonesia pun tidak sedikit. Karena setiap anak bangsa harus terus melakukan perubahan secara bertahap, positif tanpa harus disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat revolusioner. Tidak ada negara di dunia ini yang berhasil dengan baik melakukan transformasi secara revolusioner. Yang terjadi adalah kegoncangan, disorder, konflik yang tajam bahkan tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dan gagal. Tentunya bukan jalan ini yang dipilih. Apa yang seharusnya dipilih Indonesia? Kepastian reformasi. Keseimbangan. Perubahan secara gradual tanpa terhenti. Dan dilakukan bersama oleh seluruh warga negara Indonesia. Jika Indonesia diibaratkan sebuah rumah. Rumah bernama Indonesia adalah rumah untuk mengabdi. Berjuang dan membangun bagi kepentingan bangsa dan negara. Badai krisis yang menerpa rumah Indonesia pun membuktikan bahwa rumah ini tetap kokoh. Namun pertanyaannya bagaimana nasib bangunan rumah ini di masa mendatang? Rumah Indonesia berada dalam lingkungan global. Sebuah kampung global kalau diistilahkan Marshall McLuhan (1962). Kampung ini tercipta akibat kesalinghubungan. "Fakta seperti ini menciptakan kondisi yang tanpa batas menembus ke segala sudut, kadang menggerogoti identitas sosio-kultur dari sebuah segmen komunal ketika terjadinya komunikasi interkoneksi antar penduduk dunia yang kian intens, menerobos dinding pembatas lama seperti negara, politik, ideologi, agama, dan nasionalisme geografis, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa peradaban sekarang ini menjadi “kampung global” (global village) atau “stadion global” (global stadium),” kata McLuhan. Simpul utama globalisasi adalah kemajuan signifikan dari teknologi informasi “cyberspace”. Ciri khas babak baru peradaban ini membuat terlipatnya jarak bentangan belahan bumi dalam kotak-kotak pengendali elektronik yang cukup mungil. Ada yang mengatakan globalisasi itu lawan, ada yang mengatakan tidak, globalisasi itu kawan. Pada hematnya, siapapun di belahan dunia ini pun akan sepakat bahwa globalisasi itu menghadirkan peluang sekaligus ancaman, membawa keburukan sekaligus kebaikan. Ada kompetisi yang kadang-kadang keras dan kejam, tetapi ada juga kemitraan, kerjasama. Tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang bisa menolak datangnya globalisasi. Sama juga kita tidak bisa menolak datangnya pergantian musim katakanlah musim penghujan dan musim kemarau. Bangsa yang cerdas mempersiapkan diri, globalisasi telah datang sebagaimana datangnya musim. Karena itu tinggal berpulang pada orang-orang yang bermukim di rumah bernama Indonesia. Apakah menjadikan tantangan musim globalisasi sebagai sebuah peluang ataukah ancaman. Mereka yang berpikir optimis akan senantiasa melihat segala sesuatu sebagai sebuah peluang untuk berbuat yang terbaik. Mempersiapkan segalanya, baik strategi, taktik, kebijakan dan lain-lain untuk bisa tetap bertahan dalam pergaulan di kampung global sekaligus menang dalam persaingan untuk menjadi yang terbaik. Begitulah cara pandang yang utuh, yang tepat terhadap bagaimana Indonesia hidup dalam era globalisasi sekarang ini. Ada kepentingan yang lebih besar dari sekadar bertikai dan membincang dan mempermasalahkan dalam batas wacana: bertindak. Rumah bersama adalah tempat tinggal bersama. Karena itu harus dipertahankan bersama, dibersihkan bersama dan dijaga bersama. Semua barang yang ada dalam rumah bersama adalah menjadi tanggung jawab bersama pula untuk saling menjaga. Ketika ada gangguan atas kawan tinggal dalam rumah ini, tentunya menjadi bagian dari kewajiban kita untuk memperjuangkan agar kawan itu terbantu. Indonesia adalah sebuah rumah bersama. Rumah bersama kita untuk mengabdi, untuk berjuang dan membangun bagi kepentingan bangsa dan negara kita. Dalam kehidupan bertetangga misalnya, semua hendaknya diselesaikan dengan diplomasi. Kalau masih bisa dengan negosiasi, ya negosiasi. Kalau tidak bisa ya perang. "war is continuation of politic by other means, war is the last reason in defending national interest." Artinya perang adalah kelanjutan dan politik dengan cara lain, perang adalah jalan terakhir yang kita lakukan untuk mencapai kepentingan nasional.

RANA

Mohon Kiriman Tabloid KomunikA Saya ingin bertanya bagaimana caranya, agar saya bisa memperoleh buletin Komunika setiap edisi. Mohon informasi lebih lanjut, atau kalau boleh, saya mohon untuk dikirimkan buletin komunika ke alamat saya. terima kasih.

Donna Wisma Indovision Lantai 11 Jalan Raya Panjang Blok ZIII Green Garden - Jakarta Barat 11520 Tablodi KomunikA dibagikan gratis dan dikirimkan melalui pos ke seluruh instansi, baik pemerintah maupun organisasi yang terdaftar dalam mailing list KomunikA. Berhubung anda berada di Jakarta dan akses untuk internet lebih mudah kami sarankan untuk mengunduh di www.bipnewsroom.info/komunika.

Perubahan Jadwal HPS XXVII 2007 Mohon maaf atas terjadinya perubahan jadwal penyelenggaraan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXVII tahun 2007 yang diselenggarakan di Way Halim, Bandar Lampung, yang semula direncanakan pada tanggal 28 November 2007 sampai dengan 1 Desember 2007 diundur menjadi tanggal 5-8 Desember 2007 Perubahan jadwal tersebut terkait dengan penyesuaian kesediaan waktu Bapak Presiden untuk menghadiri dan membuka acara tersebut.

Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, MSc Penanggung Jawab HPS XXVI 2007 Departemen Pertanian Jakarta 12001

Ucapan Terimakasih Kami beritahukan dengan hormat bahwa kiriman bahan pustaka untuk Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM) sudah kami terima dengan baik. Kiriman tersebut sangat bermanfaat bagi penambahan koleksi di Perpustakaan kami. Drs. Andoyo, S.T.P Universitas Negeri Malang UPT Perpustakaan Jl. Surabaya 6 Malang 65145

foto: yuliarso

Drs. Suryanto Jl. Raya Kediri Kertosono Km 45 Kediri

2

Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Fauziah Redaktur Pelaksana: MT Hidayat Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Sri Munadi Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arifianto (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Ancaman Nyata Laporan United Nations Office for the Coordiantion of Humanitarian Affairs (2006) mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan satu dari negara-negara yang rentan terhadap bencana terkait dengan iklim. Sebagai negara kepulauan, memang Indonesia sangat rentan. Ratusan pulau kecil di perairan Indonesia terancam hilang, jika suhu dunia naik sebanyak 2 derajat hingga 3 derajat celcius. Ancaman ini sangat nyata sebagi akibat kenaikan permukaan laut lantaran mencairnya es abadi di kawasan Artik. Karena itu saatnya semua penduduk Indonesia untuk waspada dan mengantisipasi dampak perubahan iklim ini.

Sekretaris Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika, Drs. Supomo, MM memberikan sambutan dalam acara Gelar Seni dengan Tema Lindungi, Lestarikan dan Bebaskan Hutan dari Pembalakan Liar di Banjarmasin 1 Desember 2007

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kirim komentar, keluhan, saran atau opini anda lewat SMS Gateway KomunikA dengan format: KOM_pesan anda ke nomor 0811812123

Foto:b,mthf. Desain: Ahas

Rumah Bersama

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Edisi 21/Tahun III/Desember 2007


POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Persempit Gerak Jaringan Narkoba Awalnya, Edy (21) tertarik dengan model bisnis yang ditawarkan seorang pelanggan barunya. Edy, jagoan komputer dan jaringan menyatakan persetujuannya ketika diminta untuk membetulkan komputer sang pelanggan baru. Upah dari kerja sederhana yang dilakukannnya dibayar dengan lima lembar ratusan ribu. Sejak saat itu, Edy terus rutin menyuplai kebutuhan komputer pelanggannya ini. Anehnya, setiap kali Edy mengantar pesananan ke rumah pelanggannya, Ia selalu diminta mengirimkan ulang komputer itu ke rekanan sang pelanggan. Edy tak ambil pusing, karena ia pun bisa dapat ongkos jalan. Dari waktu ke waktu, Edy kemudian sering diajak diskusi untuk mengembangkan bisnis komputer dan sofware program. Tak terhitung pula Edy menginap di rumah sang pelanggan di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Setiap kali pulang dari menginap Edy kelihatan agak linglung. Sampai suatu saat, keluarga Edy tak bisa berjumpa dengan anak semata wayangnya selama lebih dari seminggu. Edy pun jadi bahan pencarian seluruh teman sekampus. Hampir sebulan kemudian barulah sang anak ketemu. Edy ditemukan hampir sakaw di sebuah rumah yang telah ditinggalkan penyewanya. Polisi pun mengusut, ternyata selama ini bisnis komputer yang diikuti Edy telah dijadikan kedok lalu lintas jual beli narkoba. Lain lagi dengan cerita Nanang (32). Bersama temannya ia pernah sekali menjadi kurir barang haram itu. "Biasanya kita berangkat naik bus malam, kemudian pagi diminta antar ke orang yang tinggal di sebuah LP di bagian barat Jawa Timur," katanya. Berdua, mereka terkadang merasa

was-was ketika ada razia polisi. "Tapi kata bos aman, ya kita berusaha untuk menenangkan diri," ungkapnya. Persempit Gerak "Mestinya aparat hukum kita tidak hanya bergerak mengejar jaringan yang berkeliaran di masyarakat. Tetapi juga harus memberangus jaringan yang seenaknya mengoperasikan dari balik terali besi seolah tanpa bisa disentuh," kata Warno (34). Pernyataan pria asal Malang ini bukan tanpa alasan. Ketika ia pernah mendekam di sebuah LP beberapa tahun lalu, setiap hari ditawari narkoba oleh teman satu selnya. Ketika sedang nyimeng, sang kawan pun bercerita tentang bagaimana mudahnya mendapatkan narkoba dan bisa memperoleh dari luar penjara. "Tinggal salam tempel saja cukup," cetusnya. Di Jawa Timur, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Medaeng maupun LP Madiun pernah menjadi saksi terbongkarnya jaringan narkoba. Peredarannya tidak hanya untuk antar napi saja, tetapi dari LP tersebut sang bandar yang berstatus napi mengoperasikan jaringannya untuk penjualan narkoba ke luar LP. Rotasi Petugas dan Razia Menanggapi maraknya penggunaan narkoba oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalatta akan merotasi petugas LP untuk memutus mata rantai peredaran narkoba ke LP. "Bagaimana mengatasi ini, mungkin perlu rotasi," kata Andi setelah membuka acara seminar di Jakarta, Senin (19/11). Alasan rotasi bagi para sipir ini, jelas dia, karena kekhawatiran ada petugas yang berkaitan dengan peredaran narkoba di LP.

Namun Andi tidak menjelaskan kapan ro-tasi itu akan dilaksanakan. "Saya belum bisa sebutkan, karena nanti mereka buat mata rantai lagi," katanya. Selain itu, akan dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada para narapidana dan petugas lapas. Andi mengakui, terdapat kesulitan dalam memantau setiap tamu yang datang untuk berkunjung dengan para narapidana. "Sulit kita batasi karena setiap orang berhak bertemu dengan keluarganya," jelasnya. “Memang upaya mempersempit gerak jaringan dan peredaran narkoba seolah tidak pernah putus dilakukan. Namun harus diakui kenyataan bahwa jaringan peredaran narkoba selalu bisa menemukan celah. "Salah satu yang mungkin bisa menjadi solusi adalah memutus mata rantai jaringan yang ada di LP dengan memindahkan napi-napi tertentu ke LP Nusakambangan yang memiliki sistem pengamanan maksimal (super maximum security)," ungkap Warno. (mth)

Kerja Keras Perlindungan HAM Indonesia dipuji sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan kekuatan utama di ASEAN, yang telah memainkan peran penting dalam mendorong pelaksanaan HAM di kawasan AsiaPasifik. Demikian dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Norwegia Kjetil Skogrand dalam Dialog HAM ke-5 Indonesia-Norwegia, 27 April 2006. Hal senada juga diungkap oleh Wakil Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Hina Jilani menilai, upaya pemerintah Indonesia dalam penegakkan HAM di tanah air telah berjalan dengan cukup baik. "Saya melihat sejumlah kemajuan positif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka penegakan HAM, khususnya terkait dengan upaya perbaikan pada kerangka hukum dan institusi untuk mempromosikan HAM," kata Jilani di Jakarta, pertengahan Juni lalu. Menurut Hina, dalam kerangka hukum, pemerintah Indonesia dinilainya telah melahirkan beberapa kebijakan menyangkut HAM yang cukup positif. Pembuatan Undang-Undang (UU) HAM serta UU Perlindungan Saksi Mata, adalah beberapa kebijakan yang dilihatnya dapat memberi sentimen positif pada persoalan perlindungan HAM di Indonesia. Dibentuknya beberapa institusi pene-

Edisi 21/Tahun III/Desember 2007

gakan HAM di Indonesia, seperti pengadilan Ham ad-hoc, Komisi Nasional HAM, Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga disebut wanita berkacamata ini kian menambah rangkaian kebijakan positif pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menegakkan dan mempromosikan HAM. "Dampaknya dari semua upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM itu, juga telah membuat prospek penegakan HAM di Indonesia pada masa mendatang akan kian cerah," kata Jilani. Dasar Hukum Konstitusi negara yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan amanat konstitusi. Memasuki era reformasi, pemerintah kita mulai giat untuk memasukkan HAM dalam kerangka hukum nasional. Hal ini antara lain terlihat dari pengesahan UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM serta ratifikasi sejumlah konvensi HAM intemasional. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan kesempatan dan hak bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Demikian pula dengan dunia usaha,

harus punya komitmen untuk menghormati HAM sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab bisnisnya. Negara berkewajiban untuk menindak apabila dunia bisnis mengabaikan HAM. HAM adalah konsep yang berkembang secara amat dinamis, dari semula yang keberadaannya hanya implisit di dalam kewajiban menjadi eksplisit, dari yang sederhana dan terbatas pada beberapa hak menjadi hak-hak yang luas dan sangat terinci. Kebebasan Berpendapat Presiden Yudhoyono mengatakan, empat konsensus dasar dalam kehidupan bernegara yang diikrarkan pendiri bangsa harus abadi dan berlangsung sepanjang masa. Empat konsensus dasar itu adalah dasar negara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kemajemukan dalam Bhinneka Tunggal Ika (Kompas, 14/8). Penegasan yang sama disampaikan dalam pidato kenegaraan (16/ 8). Salah satu cara mengaktualkan keempat konsensus itu ialah meningkatkan peng-

gunaan HAM, khususnya kebebasan berpendapat. HAM relatif penggunaannya dibatasi berdasarkan peraturan perundangundangan. Kebebasan media dibatasi kode etik jurnalistik, kode etik penyiaran, dan kebebasan berpendapat yang dibatasi aneka kewajiban seperti diatur dalam UU No 9/1998. (hendra)

3


www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PEREKONOMIAN

Menunggu Sang Pemandu Transportasi Pintar Alkisah, kedua orang tua Timun dari kampung datang ke Jakarta . Dengan mobil bututnya, Timun mengantar kedua orang tuanya berkeliling Jakarta . Mulai dari melintasi jalanan yang macet, polisi tidur yang dipasang sembarangan, hingga ancaman para pemalak di jalanan dengan berbagai bentuknya. Kontan, usai berkeliling hampir seharian, kedua orang tua Timun minta balik ke kampung halamannya. Dengan mimik wajah ketakutan, sang ibu digambarkan memegang erat sang bapak usai menjalani semua itu. Kisah karikatur yang dimuat di salah satu harian nasional menegaskan betapa banyak masalah yang dihadapi dalam sektor transportasi di Indonesia. Khususnya kotakota besar. Di Jakarta, semisal, jalanan Kelapa Gading-Sudirman sudah sangat biasa diwarnai "aksi kemacetan". Apalagi saat jam kantor khususnya berangkat dan pulang. Belum lagi di kawasan lain seperti Surabaya yang juga sangat akrab dengan kemacetan. "Sampai-sampai kalau tidak macet kita malah kaget, kok bisa ya," ungkap Doni, pegawai kantor pemerintah yang biasa melewati Sudirman. Rekayasa Lalu Lintas Sebenarnya pemerintah telah banyak mengembangkan pengaturan dan regulasi untuk menghindarkan kemacetan. Di Ibu kota Jakarta misalnya, telah ada kebijakan three in one yang diberlakukan dan sejauh ini memang efektif mengurangi kemacetan pada jam-jam tertentu, akan tetapi ketika jam three in one berakhir, kemacetan kembali terjadi. Ada pula pengembangan transportasi massal seperti bus Trans Jakarta.Tapi yang terjadi saat ini justru sistem transportasi ini dituding sebagai salah satu penyebab

kemacetan. Bahkan ketika dibangun jalan tol dalam kota ternyata tak luput juga dari kemacetan. Pengamat tata kota menilai hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama regulasi yang tidak tegas, untuk mengekang budaya dalam mengendarai kendaraan bermotor dan kedua karena belum adanya regulasi pembatasan kendaraan bermotor. Sistem Pintar dari ITS Institut Teknologi Sepuluh November punya solusi menarik. Namanya Detail Engineering Design (DED) dari sistem transportasi pintar atau ITS ( Intelligent Transport System). Bak gayung bersambut, Departemen Perhubungan untuk jalan tol dan non tol pada 2008 tampaknya menjadi berita baik bagi pengendara roda empat. Salah satu upaya pemerintah ini diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan lalulintas di kota-kota besar. Sistem ITS tersebut menurut Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Dephub Elly Sinaga, akan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan transportasi di sejumlah kota besar yang semakin lama semakin dirasa bertambah parah. ”Inilah yang saat ini kita perlukan sebagai pemecahan persoalan kemacetan di sejumlah kota besar khususnya Jakarta ,” tambahnya. Karena pada kenyataan di lapangan saat ini, papan elektronik yang dipasang di jalan tol sebagai media penyampaian informasi keadaan jalan tampaknya sering tidak sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data yang ada adalah data beberapa waktu yang lalu yang belum di up date sehingga pada saat kita melewati jalan tersebut tidak sesuai dengan informasi di papan tersebut. Oleh karena itu, ITS yang memiliki sistem

penyampaian informasi yang cepat dan nyata di lapangan diharapkan memberikan informasi yang up to date tentang keadaan jalan dalam waktu yang sebenarnya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui keadaan jalan yang sebenarnya dan mengantisipasi dengan alternatif jalan lain jika ternyata jalan yang akan kita lalui mengalami kemacetan. Membuat Masyarakat Cerdas Selain itu juga masyarakat dapat mengetahui jalan-jalan mana yang dilanda kemacetan dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk dapat sampai ke tempat tujuannya. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah membandingkan jalan mana yang paling cepat untuk bisa sampai ke tujuan. Masalah lain yang dihadapi adalah penempatan papan informasi di dalam tol. ”

Penempatan papan informasi di dalam tol membuat kita tidak dapat melihat kondisi jalan jika tidak masuk tol terlebih dahulu, jika ternyata kondisi macet kita tidak bisa keluar dari tol karena sudah terlanjur dalam antrian” tambah Elly Sinaga. Inilah yang kedepannya membuat Dephub bersama PU meminta pengelola jalan tol menerapkan sistem ITS sebagai acuan pengendara dalam mendapatkan informasi kondisi jalan dan meletakan papan informasi di luar pintu tol untuk menghindari penumpukan di jalan tol tersebut. Disamping itu juga Dephub akan mengubah sistem pembayaran tol dengan sistem layar sentuh (touch and go) serta sistem pembayaran tanpa tenaga manusia (electronic toll collection) seperti sistem yang diberlakukan oleh Malaysia . Ini semua dimaksudkan agar kemacetan di jalan tol dan jalan non tol dapat teratasi. (erna)

Manfaatkan Konferensi Untuk Perubahan Iklim Menteri Perdagangan Dr.Mari Pangestu mengatakan Indonesia harus memanfaatkan kesempatan emas perubahan iklim yang menjadi perhatian dunia menjelang UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change / Konvensii Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim) yang berlangsung di Jimbaran, Bali, 3 sampai 14 Desember 2007. Karena itu kami mengambil inisiatif mengadakan pertemuan Informal Trade Minister Dialogue on Climate Change Issues (ITMD-CC/Dialog Informal Menteri Perdagangan tentang Perubahan Iklim)”, kata Menperdag dalam jumpa pers di Kantor Deperdag, Jumat. Menperdag mengemukakan pandangannya para Menteri Perdagangan sebagai pembuat kebijakan perdagangan internasional dan ekonomi perlu memikirkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan terkait isu perubahan iklim. Kesempatan Emas Dialog informal itu diharapkan menjadi forum dialog tentang kebijakan di bidang perdagangan dan investasi terkait upaya penanganan isu perubahan iklim secara global. Dalam pertemuan itu juga dibahas mekanisme dan instrumen yang dapat

4

diterapkan untuk meningkatkan hubungan positif kebijakan perdagangan dan upaya perlindungan lingkungan hidup sehingga dapat dicapai sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Beberapa topik antara lain “Key Issues in Trade and Climate Policies ” dengan nara sumber Pascal Lamy, Direktur Jenderal World Tade Organization, David Runnalls, President International Institute for Sustainable Development , Dr. Djisman Simanjuntak, Pusat Kajian Strategi dan Internasional (CSIS) dan Mr. Supachai Panitchapakdi, Sekjen United Nations Conference on Trade and Development (UNTAD). Ini merupakan dialog informal dan urunrembug antar Menteri Perdagangan dengan organisasi internasional yang erat kaitannya dengan kelembagaan/aturan main perdagangan internasional mengenai hal-hal atau instrumen kebijakan untuk memfasilitasi perdagangan internasional

dan tujuan mengatasi masalah perubahan iklim, "kata Mari. ITMD-CC yang di-adakan tgl 8 dan 9 Desember 2007 itu diselenggarakan sejalan dengan the 13th Conference of Parties (CoP13) UNFCCC, dihadiri oleh 25 Menteri atau Wakil Menteri Perdagangan Dunia seperti Menteri Perdagangan Australia, Brazil, India, Republik Korea, Belanda, Swedia, AS, Portugal, Switzerland, Selandia Baru, Singapura, F i n landia, Wakil Menteri a t a u Pejabat Senior

dari Kanada, Denmark, Filipina, Inggris, Vietnam, Jepang, RRC, Spamyol, Perancis dan Rusia. Menperdag Mari Pangestu pada juga memberi briefing kepada para Duta Besar dan wakil-wakil negara/organisasi yang akan hadir pada ITMD-CC. Pertemuan itu dihadiri sekitar 40 Dubes dan wakilnya. (newsroom)

Edisi 21/Tahun III/Desember 2007


www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

KESRA

Lindungi Warisan Budaya Suryanto (43) seorang seniman yang tinggal di Kediri, Jawa Timur mengeluhkan minimnya perhatian generasi muda untuk belajar dan mengakrabi kesenian daerahnya. "Bayangkan, sejak tahun 1987, bisa dihitung dengan jari anak-anak muda yang mau belajar gamelan di sanggar ini," katanya. Bagi Suryanto, hal ini merupakan tantangan sendiri. "Tak heran jika kemudian banyak produk budaya kita yang diklaim menjadi milik bangsa lain. Wong bangsa sendiri tidak mau ngugemi (baca: mempelajari dan melestarikan)," tandas dosen sebuah perguruan tinggi ini. Potensi Besar Warisan budaya dari ratusan suku bangsa di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam menyambut gelombang keempat trend perekonomian dunia, sebagai ekonomi kreatif yang berakar dari budaya. "Karunia Tuhan berupa warisan budaya yang berasal dari ratusan suku bangsa di seluruh tanah air, sangat berpotensi untuk dapat berperan besar dalam mengangkat peradaban bangsa Indonesia di era ekonomi kreatif," kata Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Dr.Sapta Nirwandar pada acara pembukaan Kongres Budaya Banjar I di Bajarmasin akhir Oktober lalu. Sejalan dengan perkembangan trend perekonomian dunia serta melihat peluang dan potensi yang kita miliki, maka Indonesia harus menjemput ekonomi kreatif tersebut menjadi sumber kekuatan baru ekonomi Indonesia, katanya. seraya mengatakan ekonomi kreatif telah menyumbangkan 4,75% produk domestik bruto (PDB) 2006 maupun 7% dari total ekspor 2006. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja mencapai 3,7 juta orang. Permudah Proses Paten Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) RI Jero Wacik mengharapkan, proses untuk mempatenkan karya seni warisan budaya yang dimiliki daerah di

Data PBB menempatkan Indonesia sebagai pemilik hutan tropis kedua terbesar yang masih tersisa dunia. Secara khusus, Wahana Lingkungan Hidup mencatat, tingkat kerusakan hutan di Indonesia begitu parah, hingga mencapai 2,7 juta hektar setiap tahunnya. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar menyatakan bahwa sinyalemen kerusakan memang benar, "Akan tetapi jika dibandingkan negara lain, persentase luasan hutan yang rusak dan luas wilayah jelas masih ada yang lebih parah," tegasnya kepada KomunikA. Gerakan Tanam Pohon Selama 7 tahun ke depan, gerakan nasional menanam 79 juta batang pohon di seluruh Indonesia telah dimulai kembali. Akhir November lalu, di Desa Cibadak, Kabupaten Bogor, Jawa barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menanam di area yang gundul akibat perambahan hutan. Bersama sejumlah menteri, menandai program ini dengan menanam Pohon Puspa, tanaman khas Jawa Barat. Beberapa kalangan memandang aksi ini sebagai bagian dari kampanye pemerintah dalam mensukseskan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Bali. Namun Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa program ini bukan semata-mata untuk kepentingan KTT Bali. “Saya juga mengajak semua untuk memerangi para pembalak hutan, dengan memerintahkan pimpinan daerah menghentikan penerbitan izin penebangan hutan," kata Presiden. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Walhi,

Edisi 21/Tahun III/Desember 2007

Indonesia dapat dipermudah. “Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya yang begitu banyak dimiliki Indonesia agar tidak diklaim seenaknya oleh Negara lain,” ujar Menbudpar Jero Wacik di Jakarta, Kamis (29/11). Jero Wacik mengatakan, saat ini untuk mengurus hak paten budaya yang dimiliki Indonesia memang tidak mudah untuk dilakukan, selain memakan waktu lama, terkadang biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Ia menuturkan, dirinya pernah mendapat laporan ketika Dinas Pariwisata Jawa Barat hendak mengurus hak paten kesenian angklung, hal itu membutuhkan biaya sampai puluhan juta. “Problem ini yang harus diperbaiki. Saat ini saya sedang mencoba untuk melobi pihak Departemen Hukum dan HAM RI agar dapat lebih mempermudah proses pengurusan hak paten kebudayaan daerah,” ungkap Jero Wacik. Jero Wacik juga menuturkan, dia akan mengusahakan agar pengurusan hak paten kebudayaan daerah pada 2008 dapat dipermudah dan tidak dikenakan biaya sedikitpun. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu Depbupar juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Departemen Hukum dan HAM tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual ekspresi budaya warisan tradisional milik bangsa Indonesia. Melalui nota kesepahaman tersebut, maka pendaftaran hak paten atas budaya warisan tradisional, diharapkan dapat menjadi lebih mudah prosesnya. Dimulai dari Inventarisasi Kerja sama itu juga mempertimbangkan

Warisan budaya dari ratusan suku bangsa di Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam menyambut gelombang keempat trend perekonomian dunia, sebagai ekonomi kreatif yang berakar dari budaya. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) RI Jero Wacik mengharapkan, proses untuk mempatenkan karya seni warisan budaya yang dimiliki daerah di Indonesia dapat dipermudah

bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan kebudayaan yang memerlukan perlindungan terhadap pemanfaatan oleh pihak asing. Ekspresi Budaya, yang merupakan kebanggaan terhadap jati diri bangsa --dapat mendorong peningkatan kreatifitas intelektual dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat-- perlu mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam kerjasama ini Depbudpar berkewajiban untuk melakukan inventarisasi dan dokumentasi berbagai jenis karya/warisan budaya bangsa, serta melaksanakan fungsi konsultatif dan fasilitatif terhadap perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan karya/warisan budaya bangsa yang terkait dengan Hak Kekayaan Interlektual (HAKI). Sedangkan Depkum dan HAM akan menetapkan jenis-jenis Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan melakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi HAKI milik bangsa Indonesia. Depbudpar dan Depkum dan HAM bersamasama melakukan pengkajian, sosialisasi, dan menampung aspirasi masyarakat terkait dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Ekspresi Budaya milik bangsa Indonesia. Jero Wacik mengatakan kerja sama ini merupakan payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya budaya bangsa Indonesia dari pemanfaatan oleh pihak asing. Dengan adanya kerjasama ini, saya mengharapkan agar karya budaya kita yang belum terlindungan secara hukum segera didaftarkan dalam HAKI secara kolektif sehingga cepat selesai, katanya seraya menghimbau agar masyarakat mendaftarkan karya budaya sejak dini. Dengan pendaftaran secara kolektif itu dimungkinkan ribuan karya budaya Indonesia segera mendapat perlindungan hukum, dengan demikian bila ada klaim dari pihak luar akan mudah untuk menuntut secara hukum. (dimas/m)

Tanam dan Pelihara Pohon, Selamatkan Lingkungan Torry Kuswardono, memandang seruan Presiden untuk menghentikan pembalakan hutan secara liar ini, sudah sangat terlambat. Ia merujuk, sejumlah kebijakan pemerintah selama ini yang mengobral ijin penebangan hutan sebagai pangkal kerusakan hutan. "Hari gini baru menanam pohon? Tidak ada kata-kata terlambat untuk sebuah pekerjaan yang mulia. Kita pelihara lagi lebih giat untuk anak cucu kita. Kita harus serius menjaga hutan kita. Illegal logging musuh besar kita, dia bikin celaka negeri ini, harus kita berantas," tegas Presiden. Kepada Menteri Kehutanan MS Kaban, Presiden pun berpesan agar terus memperketat kontrol hutan di seluruh Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Perempuan pun Bergerak Gerakan menaman kembali pohon ini sebetulnya bukan hal baru. Sejak dulu pemerintah berupaya mencanangkan gerakan ini. Bahkan kini, tujuh organisasi perempuan Indonesia mendeklarasikan gerakan perempuan tanam dan pelihara 10 juta juta pohon. Tujuh organisasi itu adalah Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Dharma Pertiwi,

Bhayangkari, Dharma Wanita Persatuan, Tim Penggerak PKK, dan Asosiasi Pengusaha Perempuan. Sebagai kelanjutan deklarasi, Ibu Negara Ani Yudhoyono memotori perempuan Indonesia untuk menanam pohon. ''Pemanasan bumi bukan lagi teoritis, tapi sudah terjadi dan dampaknya sudah dirasakan di seluruh dunia. Fenomena pemanasan global ini karena akibat dari manusia sendiri,'' katanya di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Sabtu (1/ 12). Gerakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman dan peran serta masyarakat pada umumnya, serta perempuan pada khususnya. Menurut Ibu Negara, kegiatan itu merupakan wujud kongkret perempuan Indonesia dalam rangka pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim. ''Acara ini menunjukkan pada dunia bahwa perempuan Indonesia menjadi ujung tombak dalam menjaga lingkungan dalam rangka mencegah climate change,'' katanya. Sadarkan Masyarakat Di kesempatan yang berbeda, Presiden juga menetapkan bahwa setiap tahunnya

akan dijadikan bulan menanam selama sebulan penuh. "Secara serempak setiap bulan Desember kita jadikan sebagai bulan untuk menanam. Tetapi bukan berarti kita tidak menanam pohon di bulan-bulan lainnya, namun bulan Desember akan dijadikan bulan menanam yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata Presiden. Kegiatan menanam pohon ini merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan tanah air Indonesia. "Tidak sia-sia kalau kita melakukan aksi nyata untuk menghijaukan kembali negeri kita, menyelamatkan tanah air kita," kata Presiden. Gerakan ini pada dasarnya dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan lingkungan, "Kita juga melakukan pendekatan soft power melalui pendidikan dan pendekatan seni dan budaya. Pesan dapat disampaikan melalui lagu, film, sinetron yang secara tidak disadari mengubah perilaku masyarakat Indonesia,” kata Presiden dalam sambutannya saat menerima artis pendukung acara kesenian dalam rangkaian Konferensi tentang Perubahan Iklim Global di Istana Negara, Jumat (30/11) petang. (presidensby.info/m)

5


Tanggal 1 Desember 2007 adalah Hari AIDS Sedunia. Hari di mana semua orang diingatkan tentang ancaman HIV dan AIDS terhadap kehidupan manusia, bahkan telah menghancurkan tatanan kehidupan sebagian besar penduduk dunia saat ini. HIV dan AIDS kini memasuki gelombang yang cukup bergolak di Indonesia seiring dengan gelombang-gelombang krisis kehidupan masyarakat lainnya. Bila gelombang-gelombang krisis yang lain dapat muncul ke permukaan, maka HIV dan AIDS lebih bergolak di bawah permukaan krisis itu sendiri. Bagaikan siluman pembunuh yang tibatiba saja menerpa kehidupan seseorang bila ia tidak hati-hati dengan perilakunya serta tidak memahami dengan benar bagaimana cara penularan dan pencegahannya. Indikatornya adalah bahwa jumlah kasus yang terlaporkan makin meningkat khususnya pada daerah-daerah yang terlaporkan, sementara daerah-daerah yang tidak terlaporkan luput dari penanganan komprehensif, kecuali menggelar programprogram reaktif yang sifatnya ujicoba atau hanya berhenti pada program jangka pendek pencegahan saja. Data terakhir per September 2007 seluruh Indonesia menunjukan angka yang mulai besar 10.384 kasus dengan daerah penularan tertinggi antara lain DKI Jakarta sekitar 4000 kasus lebih

dan Papua terlaporkan terakhir 3377 per juni 2007 kasus. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah manusia-manusia yang hidupnya tidak bermoral. Sehingga persoalan HIV dan AIDS dihubungkan dengan moral, dosa dan kutukan. Akibat ekstrim dari anggapan ini adalah berbagai cap negatif dan diskriminatif terjadi atas para perempuan pekerja seks, kaum transjender dan transseksual, dan kelompok marginal lainnya. Padahal fakta mengungkapkan bahwa mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah masyarakat yang juga memiliki norma-norma kehidupan yang baik, terbanyak pada kelompok pasangan laki-laki dan perempuan yang dikatakan pasangan normal. AIDS menjadi global epidemic yang menghantui warga dunia. WHO bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di tiap negara berkali-kali berupaya menanggulangi atau paling tidak memperlambat penyebaran HIV/AIDS. Tapi, upaya menghentikan gelombang penyebaran HIV/AIDS tak mudah diwujudkan. Laporan WHO menyatakan, penjalaran penyakit AIDS mulai 1980 sampai selanjutnya setelah tahun 2000 akan meningkat luar biasa di

Asia, melebihi kasus di Amerika dan Eropa. Asia bahkan diperkirakan menjadi benua dengan kasus AIDS terbanyak kedua setelah Afrika. Pengamatan secara spesifik menunjukkan terjadinya perkembangan mencolok dari kasus AIDS di Thailand. Pada 1983 baru ditemukan satu atau dua kasus AIDS, tapi hanya dalam waktu tujuh tahun, yaitu pada 1990, telah mencapai 300.000 kasus. Indonesia yang memiliki kemiripan karakteristik dengan Thailand bernasib serupa. Pada Oktober 1995, dilaporkan jumlah pengidap HIV 365 orang, yang berarti meningkat 900 persen dibandingkan empat tahun sebelumnya. Pada 2006 terdapat 8.193 penderita HIV/AIDS, meningkat dari 5.320 penderita pada 2005. Untuk 2007 hingga Maret, kasus baru AIDS tercatat 794 orang dari 8.988 penderita di seluruh Indonesia. Diperkirakan, setiap hari ada 169 orang terjangkit HIV di Indonesia dengan tingkat kematian AIDS 102 orang per hari. Dari 169 tersebut, tujuh di antaranya masih anakanak. Sebuah penelitian lain menyebutkan, biaya perawatan tiap pasien HIV/AIDS per tahun di Amerika Serikat mencapai USD 20.000 atau kirakira Rp 180 juta. Amat disayangkan bila uang sebesar itu terbuang mengingat angka kematian pasien AIDS masih sangat tinggi. Payung Hukum Perda AIDS merupakan penjabaran dari deklarasi United Nations General Assembly Special Session on AIDS (UNGASS) yang difasilitasi PBB pada tahun 2001. Indonesia turut menandatangani kesepakatan yang mendukung kesinambungan program penanggulangan AIDS ini. Semua Negara penanda-tangan UNGASS bertekad untuk menunjung

Data terbaru Departemen Kesehatan mengungkapkan bahwa secara kumulatif, sejak tahun 1987 dilaporkan 5,904 orang terinfeksi HIV, yang belum menunjukkan gejala (stadium HIV). Sedangkan jumlah pasien AIDS yang dilaporkan adalah 10,384, diantaranya 2,287 orang telah meninggal dunia. Fakta ini amat memprihatinkan, namun jumlah penularan yang belum didata jauh lebih besar – menurut estimasi, dalam tahun 2006 sejumlah 176.000 sampai 247.000 orang telah tertular virus HIV, sebagian sudah menikah atau merencanakan akan menikah. Menurut Dr Nafsiah Mboi, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, ”HIV dan AIDS sudah masuk ke dalam keluarga-keluarga kita di Indonesia, ibu-ibu rumah tangga bahkan bayi-bayi sudah mulai banyak yang tertular. Kita

berkewajiban untuk berupaya menghentikan penularan, dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap, juga dengan menganjurkan pemakaian kondom pada seks berisiko, termasuk diantara suami isteri terutama bila salah satunya telah terinfeksi virus HIV. Untuk pertama kalinya, sebuah kampanye berskala nasional bertajuk Pekan Kondom Nasional (PKN) 2007 diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan kondom sebagai salah satu cara untuk mengatasi Infeksi Menular Seksual (IMS), khususnya HIV. Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bersama dengan DKT Indonesia, sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di pemasaran sosial untuk pencegahan HIV dan AIDS dan penyelenggara-

an KB, didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan serta Badan-badan PBB, menggalang kegiatan ini bersamaan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. PKN 2007 akan diselenggarakan pada 1-8 Desember 2007. “Di negara-negara Timur Tengah seperti Iran dimana mayoritas rakyatnya beragama Islam, kondom sudah dapat diterima dengan sangat baik di masyarakat sehingga sangat membantu program pencegahan penularan HIV,” papar DR dr. Tarmizi Taher selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Mantan Menteri Agama RI. Dr. Nafsiah Mboi Sp. A. MPH menambahkan bahwa negara-negara lain telah memberikan contoh yang baik tentang betapa pentingnya kondom dalam program penanggulangan HIV dan AIDS. Program penanggulangan HIV melalui penyediaan kondom dan pengobatan IMS di Thailand dimulai pada tahun 1989 dan berhasil menurunkan tingkat penularan HIV di negara tersebut sebesar 83%. Ini bisa terjadi karena risiko penularan HIV dengan penggunaan kondom berkurang sampai 10,000 kali lipat. Program penggunaan kondom di masyarakat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. ”Kondom berfungsi ganda, selain efektif sebagai alat kontrasepsi, kondom juga efektif mencegah penularan IMS termasuk HIV. Dalam program Keluarga Berencana, penggunaan kondom di Indonesia masih rendah dibanding alat kontrasepsi lain, oleh karena itu pemakaiannya perlu

tingi aspek legal, etik serta mengembangkan perundang-undangan dan menyediakan pembiayaan penanggulangan AIDS di negara masing-masing. Tiga tahun selanjutnya pemerintah RI menindaklanjuti deklarasi UNGASS dalam bentuk Kesepakatan Sentani (Januari 2004). Di Bali, Kesepakatan Sentani telah dijabarkan menjadi Kesepakatan Sanur, yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, walikota se-Bali (Mei 2004). Diharapkan semua kabupaten/kota lebih serius dan sistematis dalam menanggulangai HIV/AIDS, termasuk segera mengembangkan Perda AIDS. Ada 4 fungsi strategis perda AIDS, (1) sebagai payung hukum dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, (2) menunjang penguatan peran lembaga (KPA), (3) sebagai dasar untuk memperoleh aloksi APBD untuk penang-gulangan AIDS, (4) sebagai dasar untuk menetapkan prioritas program pencegahan, penanggulangan AIDS serta dukungan, perawatan dan pengobatan penderitanya. Sanksi Tegas Upaya mencegah meluasnya penyebaran penyakit menular HIV/AIDS dan IMS, pemerintah kabupaten Jayapura sejak tahun 2003 sudah memiliki Perda Nomor 20/2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS. Kendati demikian, Perda tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh, bahkan belum berjalan secara baik sehingga jumlah angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura terus bertambah cukup signifikan sebanyak 156 kasus. Perda memang hanyalah alat, pada akhirnya kesemuanya kembali pada manusia yang diaturuntuk menghentikan penyebaran dan penularan penyakit mematikan itu. Jika tidak dimulai dari kesadaran pribadi setiap orang. Ketua Tim Sosialisasi Bina Mitra Pemda Kabu-paten Jayapura, Bernard Urbinas kepada mengatakan Perda tentang HIV/AIDS hanya bersifat memberikan batasan dan pandangan

terus menerus dipromosikan dan ditingkatkan,” jelas Dr. Sugiri MPH, Kepala BKKBN. “Rendahnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kondom bagi kesehatan pribadi, kesehatan keluarga bahkan kesehatan masyarakat, juga merupakan kendala dalam mengatasi IMS dan kehamilan yang tidak terencana. Angka aborsi ilegal di Indonesia sudah mencapai 3 juta per tahun” tambahnya. Dukungan tidak hanya datang dari lembaga nasional, tetapi juga dari lembaga internasional. ”Pekan Kondom Nasional diharapkan akan semakin mempopulerkan kondom sebagai alat kontrasepsi dan pencegah penularan IMS yang efektif, apalagi bila dilaksanakan dalam suatu program penanggulangan HIV dan AIDS yang komprehensif seperti di Indonesia” ungkap Nancy Fee, Country Coordinator UNAIDS. (m/kpa.or.id)


kepada masyarakat mengenai penularan dan cara untuk mengatasinya. “Terkait Perda HIV/AIDS Nomor 20/2003 di Kabupaten Jayapura, kita terus berikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pekerja seks berisiko tinggi di titik–titik rawan seperti sosialisasi di bar–bar, panti pijit dan hotel mengenai mudahnya penyebaran penyakit dan bagaimana cara untuk menanggulanginya, Perda hanya bisa memberikan pandangan, namun yang paling utama kembali pada pribadi orang,” katanya. Penanganan Terkoordinir Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah dikeluarkan oleh Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Nasional antara lain bagaimana mendorong pelibatan institusi masyarakat kunci dalam mencegah dan menanggulangi pewabahan HIV seperti ketahanan keluarga, kelompok agama, kelompok pemberi kerja baik pemerintahan, swasta, pendidikan dan pegiat pelayanan jasa publik lainnya. Penanganan intensif pada kelompok yang paling berisiko seperti para pemakai narkoba suntik, para perempuan pekerja seks dan kelompok risiko lainnya. Saat ini upaya penanganan persoalan HIV/ AIDS bukan sekadar penanganan klinis belaka. "Aspek sosial kemanusiaan telah mulai diperhatikan. Apalagi penyakit ini lebih dominan menyebar karena perilaku manusia," tegas Diat Suryanto yang aktif dalam pendampingan di sebuah LSM AIDS di Surabaya. Tentu, Diat masih mengakui bahwa hambatan terbesar yang dialami oleh penderita AIDS adalah persoalan diskriminasi di tempat kerja, "Ada seorang teman penderita yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak, akses dan kehilangan mata pencaharian karena dianggap tidak layak bekerja. Persoalan tentang stigma ini yang harus dipupus. Dan pemerintah memiliki andil besar dalam mengatasi hal ini," tutur Diat. Karena itulah Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia akan mengalokasikan lebih banyak lagi sumber daya yang dimiliki. "Tetapi tentu sebagai negara berkembang, kadang-kadang kami ingin, tapi kami tidak selalu memiliki sumber daya. Kiranya kerjasama yang efektif dapat kita lakukan lebih baik lagi. Gerakan ini tidak boleh hanya sekali-kali, setengahsetengah, pas hari Aids sedunia ingat, setelah itu lupa lagi. Harus berlanjut. Yang setengah-setengah, kalah. Yang sekali-sekali, berhenti. Padahal ancaman sudah datang, bukan akan datang, di seluruh dunia. Oleh karena itu solusinya terus menerus dan all out," tambahnya pada acara peringatan puncak Hari AIDS Sedunia, di Istana Negara, Jumat (7/12). Lebih Baik Mencegah Farid Husni, aktivis PKBI Jawa Tengah pernah menulis bahwa banyak cara pencegahan yang bisa dilakukan. Dalam kegiatan kampanye HIV/AIDS memang dikenal dengan rumus ABCD, yaitu A (Abstinence) yang diartikan sebagai upaya untuk ''berpuasa'' melakukan hubungan seks atau dengan istilah lain tidak melakukan hubungan seks sama sekali. Model pencegahan ini lebih cocok untuk para remaja yang belum saatnya menjalankan kegiatan seksual. B diartikan sebagai (Be Faithful), yaitu setia dengan pasang-

an yang artinya tidak melakukan hubungan seks selain dengan suami atau istrinya. C diartikan dengan (Condom), yaitu menggunakan kondom sebagai upaya untuk melindungi diri dan pasangannya untuk kelompok masyarakat yang cenderung berisiko atau berganti-ganti pasangan. Adapun D (No Use Drug), diartikan tidak menggunakan narkoba jarum suntik, atau tidak menggunakan jarum suntik narkoba secara bergantian. Dalam konteks nilai sosial dan budaya masyarakat, rumusan pencegahan model A dan B akan lebih banyak mendapatkan dukungan dari pada model C dan D, yang dinilai sangat kontroversi, menyesatkan, dan akan menghancurkan moral manusia, serta dianggap melegalkan perzinahan dan pemakaian narkoba. Meski pencegahan model C dan D tidak berlaku umum dan hanya berlaku secara terbatas(fakultatif), namun tetap saja mereka yang tidak setuju dengan model pencegahan itu sangat sulit untuk diyakinkan. Mereka berkeyakinan bahwa untuk mencegah HIV/AIDS, adalah dengan memperkuat nilai-nilai moral sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Pendapat itu tidak salah, bahkan harus diberikan tempat yang cukup luas untuk menerapkannya. Namun dalam era dan masyarakat yang serbaglobal seperti sekarang, pendidikan moral saja tidak cukup; seharusnya setiap warga masyarakat diberi informasi yang memadai. Dalam konteks itulah, letak dan posisi pencegahan model C dan D. Semuanya dikembalikan kepada warga masyarakat, bila sudah mendapatkan pendidikan moral yang baik dan informasi yang cukup. Keputusan apa pun yang diambil, tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, Perda harus merumuskan model-model pencegahan HIV/ AIDS secara tegas. Sebaliknya, dalam rangka melindungi masyarakat yang lebih luas, para ODHA tidak boleh seenaknya dengan alasan subjektif melakukan cara-cara penularan kepada masyarakat awam. Bila hal itu terjadi, bagaimana pula upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat umum. (m/berbagai sumber)

Di Bali, Perda No. 3/2006 berdampak positif bagi langkah penanggulangan AIDS. Di samping sebagai dasar indikator implementasi penanggulangan HIV/ AIDS, stakeholders terkait bisa lebih ”didorong” untuk terlibat. Akselerasi pencegahan dan penanggulangan AIDS di daerah pariwisata yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, legislatif dan pemerintah daerah dapat digairahkan. Pihak pengelola bar, panti pijat, dan pengelola lokasi prostitusi (mucikari) bisa lebih didekati untuk membantu implementasi program kondom 100% misalnya. Begitu pula klinik, dokter praktik swasta menjadi lebih peduli terhadap persoalan HIV/AIDS. Berkat adanya Perda AIDS, sejumlah perusahaan yang mengirimkan tenaga keluar negeri turut membantu KPA untuk mendorong calon TKI mengikuti konseling dan tes HIV suka rela (VCT). Solusi Perda Lokakarya nasional membahas rancangan peraturan daerah (Perda) HIV/AIDS di Kuta Bali pada Mei 2006 melahirkan komitmen: Perda HIV/AIDS amat diperlukan untuk menekan tingginya jumlah kasus baru HIV/ AIDS di setiap daerah. Di samping memiliki payung hukum yang kuat, implementasi program penanggulangan HIV/AIDS akan dapat diwujudkan karena ditunjang APBD. Namun, kesepakatan nasional yang muncul 15 bulan yang lalu tersebut belum dapat diwujudkan dengan semestinya. Kendati Perda AIDS memiliki fungsi strategis, namun dalam proses penggodokannya di DPRD selalu mengundang pro kontra. Pengalaman beberapa kabupaten di Bali yang mengembangkan Perda AIDS menunjukkan bahwa sebagian anggota dewan menganggap perda AIDS belum menjadi kebutuhan. HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit biasa seperti halnya malaria, TBC, dan penyakit lainnya. Jika HIV/AIDS diperdakan, mereka khawatir akan ada perda-perda penyakit lain yang dapat membengkakkan jumlah anggaran (APBD). Selain itu, mereka menolak kehadiran Perda AIDS karena keberadaannya dianggap kurang efektif, bagai macan ompong yang tidak menjerat pelanggarnya secara tegas. ”Mengapa pekerja seks yang terbukti mengidap HIV tak bisa diketahui secara terbuka, dan sulit dijatuhi hukuman?”, tanya mereka”. Agaknya, anggota legislatif yang kontra terhadap Perda AIDS ini belum memahami hak asasi manusia (HAM) dan prinsip mandatory tes HIV yang menjunjung tinggi kerahasiaan klien. Alasan lain yang mengganjal proses pengesahan perda AIDS karena masih ada prioritas perda-perda lain, termasuk perda tentang perijinan, kependudukan, dan perda pembangunan desa. Karena berbagai alasan itulah, maka proses pengembangan perda AIDS masih menemui hambatan. Untuk itu, bisa dipahami jika baru beberapa daerah saja (Papua, Banten, Jatim, dan Bali) yang telah berhasil mengegolkan Perda HIV/AIDS. Di Bali, sampai akhir Juli 2007 misalnya dari 9 Kabupaten hanya 2 Kabupaten saja, yakni Klungkung dan Gianyar yang telah mengegolkan perda AIDS dengan proses alot. Di Kabupaten Gianyar Perda penanggulangan AIDS No. 15 tahun 2007 diputuskan via voting. Secara mendasar pro kontra Perda AIDS dan pembahasannya yang alot di DPRD terjadi juga akibat mitos dan stigma (cap buruk) yang menyelimuti persoalan HIV/AIDS. Cap buruk yang menyertai wabah AIDS telah menumbuhkan sikap dan perilaku diskriminasi yang memarginalkan berbagai kelompok sosial yang rentan tertular HIV di masyarakat, khususnya Odha dan keluarganya. Tindakan diskriminasi terhadap korban AIDS (Odha) ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang awam terhadap korban AIDS, tetapi juga oleh sebagian pemuka masyarakat, bahkan oleh petugas kesehatan sendiri – yang seharusnya berkewajiban melakukan tugas pengobatan. Memang tak semua orang ”melek AIDS’. Sosialisasi dan advokasi di kalangan stakeholdres terkait perlu dilakukan secara intensif untuk menyamakan persepsi materi Perda AIDS. Sosialisasi dan menyamakan persepsi multipihak ini penting, disamping kesiapan tim ahli yang mendampingi proses pengembangan perda AIDS tersebut. Dan kehadiran Perda bisa terwujud ketika adanya niat baik bersama antar stakehoders yang ada. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur telah mempunyai Perda HIV/AIDS. Dari kondisi itu, ada kekhawatiran bahwa untuk menghindari sanksi hukum dari perda, masyarakat di dua propinsi itu dapat saja berpindah ke Jawa Tengah yang belum memiliki Perda agar terbebaskan dari sanksi Perda HIV/AIDS. Perda AIDS mampu membangkitkan semangat kerjasama antarkomponen di masyarakat untuk bersinergi atasi AIDS. (m/berbagai sumber)


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

dr. Sugiri Syarief, MPH

Semua Bermula Dari Keluarga

Keramahan tampak di wajah dr. Sugiri ketika menyambut KomunikA. Padahal, saat itu hari sudah menjelang petang. Selama sekitardua jam, mantan Sekretaris Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjelaskan persoalan AIDS, keluarga dan kependudukan di Indonesia secara panjang lebar. Pengalaman lapangannya jelas tak diragukan lagi, ia pernah memimpin BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dan bergumul dengan beragam tantangan. "Pernah suatu ketika saya diminta datang di sebuah forum, di sana saya dicecar banyak pertanyaan tentang KB. Dan saya tahu kebanyakan peserta adalah mereka yang anti KB," kenangnya ketika masih berada di Jawa Timur. Berbekal pengalaman ini dr. Sugiri memiliki banyak cara dan strategi untuk mengembangkan partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tahun ini BKKBN didaulat untuk menjadi panitia nasional Peringatan Hari AIDS Sedunia. Karena itulah dr. Sugiri menilai hal ini selaras dengan tujuan lembaganya. "Terpilihnya BKKBN sebagai Pannas HAS 2007 karena BKKBN sebagai institusi dianggap berhasil dalam hal penggerakkan masyarakat," ungkapnya. Kasus penyebaran HIV/AIDS bisa dikatakan sudah tak terbendung lagi. Kasus ini memang besar dan bukan terjadi di Indonesia saja. Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia sebesar tiga kali lipat antara 2003-2007. Sesuai tema peringatan kali ini, Kepemimpinan dengan subtema Stop AIDS, Kasih Sayang dan Keteladanan, pemerintah harus memberikan contoh nyata dalam pencegahan penyebaran HIV/AIDS. Slogan Stop AIDS: Tepati Janji itu ingin menagih komitmen pemerintah yang hingga kini belum direalisasikan Karena itulah setiap kampanye apa pun bentuk format dan programnya peringatan HAS 2007 harus mampu memberikan inspirasi bagi orang lain untuk memberikan keteladanan dalam penanggulangan HIV/ AIDS, melaksanakan komitmennya untuk memberikan perhatian yang lebih tinggi dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, seperti halnya tema dan slogan HAS 2007. Bagaimana sebenarnya upaya penanggulangan AIDS di Indonesia? Penanganan dan penyebaran informasi penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia telah dilakukan berkat kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Meski demikian, kualitas, kuantitas keterpaduan dan kebersamaan masih perlu ditingkatkan terus Lantas dimana peran BKKBN? Perhatian untuk menanggulangi masalah

8

HIV/AIDS bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga menjadi perhatian dunia. Setiap tanggal 1 Desember ditetapkan sebagai Hari AIDS Sedunia agar seluruh komponen bangsa danmasyarakat sadar akan bahaya virus tersebut. Nah BKKBN kan bergerak di bidang peningkatan kesehatan reproduksi. Di situlah relevansinya kegiatan BKKBN dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan bahaya AIDS. Dan ini harus dimulai dari keluarga Mengapa harus dari keluarga? Dalam konsep keluarga yang akan coba kita kembangkan, secara ideal keluarga memiliki fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta tanah air, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan. Kemampuan keluarga menghayati delapan fungsi tersebut memberi kesempatan pembangunan keluarga secara paripurna. Lantas pemerintah? Pemahaman setiap keluarga terhadap delapan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya itu pasti akan meningkatkan tuntutan dan partisipasi masing-masing dalam mengakses pelayanan yang disediakan pemerintah atau swasta dalam membangun keluarga masing-masing. Akses yang makin tinggi tersebut hampir pasti mengantar setiap keluarga bebas dari kemiskinan. Kebebasan tersebut akan disertai dengan peningkatan kualitas yang memungkinkan pembangunan manusia menuju keluarga yang sejahtera. Upaya BKKBN? Kami punya tiga pendekatan yang strategis. Pertama, mengembangkan visi dan misi yang sesuai dengan perubahan jaman. Kedua, merevitalisasi organisasi agar mampu mengemban peran dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah. Dan ketiga mengembangkan program dan kemitraan agar bisa melayani usaha mendapatkan akseptor KB sebanyakbanyaknya untuk mendukung penurunan tingkat fertilitas yang dikehendaki sehingga keluarga bisa membangun keluarga yang sejahtera. Dalam membantu pemberdayaan dan memberikan kepada masyarakat lembagalembaga pedesaan seperti Posyandu dan lainnya akan dibantu untuk disegarkan. Bahkan kalau perlu dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga agar bisa

melayani pemberdayaan keluarga untuk makin mampu mengembangkan delapan fungsi keluarga yang menjadi tanggung jawab setiap keluarga. Secara riil? Kita memiliki startegi baru. Dalam kampanye kita sampaikan "Dua anak cukup, laki perempuan sama saja. Pilihan di tangan anda!". Ini dilakukan Karena pilihan di tangan masing-masing pasangan usia subur dan generasi muda yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka Pos pos Pelayanan Terpadu, Posyandu, sesuai anjuran Presiden SBY, akan disegarkan dan dikembangkan. Pos-pos ini akan dikembangkan secara luas dengan mengundang partisipasi masyarakat secara terbuka. Pos-pos ini dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya yang bisa membantu advokasi yang mendalam tentang delapan fungsi keluarga. KB di jaman dulu menjadi perhatian semua kalangan. KB didukung dan dilaksanakan dengan partisipasi gotong royong dengan berhasil. Bagaimana dengan saat ini? Ditinjau dari aspek pengelolaan program, keberhasilan selama ini tidak terlepas dari berbagai kondisi di lapangan yang sangat menunjang proses operasional pelayanan program KB nasional. Kondisi yang utama, katanya, keberadaan mekanisme operasional pelayanan program yang didukung oleh keberadaan penyuluh/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (IMP). Keberadaan mereka sangat mendukung usaha perluasan jangkauan pelayanan program, baik dalam memotivasi dan KIE serta memfasilitasi masyarakat untuk mengakses pelayanan. Apakah desentralisasi menjadi kendala? Memang banyak yang menilai salah satu hambatan adalah desentralisasi. Namun kita akan upayakan untuk mengembangkan aliansi dengan Bupati dan Walikota dari seluruh Indonesia untuk bisa mengembangkan pendekatan yang paling cocok dalam upaya bersama membangun keluarga yang sejahtera, mengentaskan kemiskinan, dengan titik fokus kesertaan KB yang tinggi dan mantap. Di masa lalu, keberhasilan program KB karena tanggung jawab operasional dipimpin langsung oleh Bupati atau Walikota. Disamping itu seluruh unsur yang ada dalam masyarakat diajak serta dalam suatu

kerjasama yang harmonis mengisi pelayanan KB menurut peran, kemampuan dan tugas yang menjadi wewenang masing-masing. Bagaimana mendorong peran masyarakat? Sekarang tengah masa transisi dari pusat ke otonomi daerah. Tadinya PLKB terpusat dengan sarana yang tersedia lengkap. Namun, ketika terjadi otonomi daerah para PLKB yang rata-rata berpendidikan sarjana ini dialihkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sektor lainnya. Akibatnya terjadi kekurangan tenaga PLKB. Terjadi kekurangan tenaga untuk melayani langsung masyarakat. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kini tengah berupaya menambah PLKB di daerah yang bertugas memberikan penyuluhan mengenai programprogram tersebut Bagaimana tantangan PLKB saat ini? Kalau dulu satu petugas PLKB hanya menangani satu desa, kini bisa satu orang menangani tiga hingga empat desa, bahkan ada yang 10 desa. Itu tantangan besar. Menurunnya jumlah petugas PLKB di daerah itu terjadi sejak Program KB tidak lagi dijadikan sebagai urusan pemerintah pusat atau menjadi urusan daerah. Padahal, masyarakat sekarang lebih modern, urban dan pasangannya mempunyai isteri yang jauh lebih terpelajar dibandingkan pasangan di tahun 1970-an atau tahun 1980-an. Mereka memerlukan informasi dan edukasi yang lebih canggih agar dapat menerima KB dengan lebih mantap dan sesuai dengan pilihannya yang demokratis. Karena itu diperlukan dua jaringan yang saling mengisi. Pertama, jaringan informasi dan edukasi yang gencar dengan pendekatan yang makin pribadi sehingga memberi kekuatan kesadaran yang tinggi dan menghasilkan kesertaan yang bermutu dan sanggup bertahan secara lestari. Idealnya? Memang sedikitnya satu petugas hanya memegang dua desa saja. Jumlah formasi PLKB pada tahun ini hanya berkisar 19 ribuan orang. Padahal selama dasawarsa pada 1990an, jumlahnya bisa mencapai 26 ribu orang. Idealnya kita butuh 35 ribu petugas PLKB kalau KB mau maju lagi seperti di era Orde Baru. Dengan demikian dibutuhkan 16 ribu asupan sukarelawan guna meringankan tugas PLKB

Edisi 20/Tahun III/November 2007


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

OPINI

Menggiatkan Kaum Muda Atasi AIDS *Heni Wahyuni

berkaitan dengan pencegahan menularnya HIV/AIDS agar individu/kelompok dalam hal ini remaja memiliki perilaku yang mendukung agar HIV/AIDS ini tidak semakin meluas (Yuwono dalam Ruddick, 1995:12). Banyak kelebihan yang dimiliki remaja yang sebenarnya berpengaruh terhadap upaya penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Tahap pancaroba yang mereka alami tidak selalu berarti negatif. Keinginan untuk bereksperimen serta kemampuan mereka untuk belajar lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan orang dewasa, termasuk dalam perubahan perilaku, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Remaja, misalnya dapat membantu menghilangkan stigma yang terkait dengan AIDS seperti lebih mudah

Sebagai sebuah fenomena gunung es, AIDS dengan ODHA memiliki dampak yang meluas. Tak terkecuali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Munculnya beragam mitos serta persepsi dan pengetahuan yang salah tentang ODHA sedikit banyak akan membawa dampak dalam pergaulan sosial. Masyarakat tak dapat dianggap sebagai sebuah benda mati, setiap hari setiap saat ada dinamika yang muncul dengan beragam dialektika untuk pembentukan norma sebagai panduan moral agar tidak terjadi keresahan ataupun kekacauan dalam masyarakat. Melirik Potensi Remaja Perubahan sosial yang cepat menyebabkan remaja sebagai salah satu bagian masyarakat dihadapkan pada berbagai macam pilihan perilaku, yang boleh jadi memudahkan seseorang tertular AIDS dan hidup berdampingan dengan ODHA. Sebagai generasi penerus bangsa yang jumlahnya cukup potensial di Indonesia yaitu hampir 42% dari jumlah penduduk seluruhnya, kelompok remaja dapat digolongkan sebagai kelompok berperilaku risiko tinggi karena masa remaja diwarnai dengan keinginan untuk bereksperimen, ingin mencoba-coba, termasuk yang berkaitan dengan perilaku. Sebagian besar kelompok remaja berada di sekolah, khususnya di sekolah menengah. Atas dasar pemikiran ini, sekolah dapat menjadi salah satu alternatif tempat untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan tentang reproduksi sehat dan AIDS. Menyuluh Remaja Penyuluhan tentang HIV/AIDS ini pada hakekatnya adalah upaya untuk mempengaruhi kebiasaan dan sikap yang

kilas -gov

e

membantu dan mendukung ODHA. Dengan dukungan orang dewasa, remaja dapat mengubah perjalanan epidemi HIV (Djoerban, 2001:86). Jika peran dan partisipasi mereka dipandang sebagai suatu hal yang penting oleh orang dewasa, maka peran tersebut bisa mereka jalankan secara baik dan dalam jangka panjang. Pada tahap berikutnya, peran orang dewasa sangat diharapkan untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan remaja itu sendiri.

Ternyata Lebih Peduli Hasil penelitian penulis di tahun 2005 terhadap remaja di Kabupaten Malang dapat dilihat bahwa ada kecenderungan sikap remaja lebih positif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), ditinjau dari segi kognitif, afektif dan konatif. Hal ini disebabkan oleh makin maraknya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan HIV/AIDS, termasuk didalamnya masalah tentang ODHA. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sikap bisa dipengaruhi oleh informasi, yang dalam hal ini yang paling memegang peranan penting adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Selain itu terbentuknya sikap pada remaja terhadap ODHA juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor kebudayaan, orang lain, media massa, pendidikan, umur, jenis kelamin, dan keterbukaan untuk menerima informasi. Jelaslah bahwa dalam kampanye penanggulangan HIV/AIDS, remaja tidak sekedar berdiri sebagai obyek. Lebih dari itu mereka juga bisa berperan sebagai subyek dari suatu upaya perubahan ke arah pencipataan dunia yang lebih baik untuk ditinggali. Banyak LSM peduli AIDS dengan tenaga muda sebagai staff dan pegawai telah membuktikan kegiatannya tidak kalah dengan yang dikelola dan dimotori oleh yang lebih dewasa. Data lain yang mendukung kepedulian kawula muda dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah data peserta seminar, sarasehan yang diselenggarakan oleh masyarakat Peduli AIDS Indonesia. Selain orang dewasa yang paling dekat dengan keseharian remaja, peluang untuk memperjuangkan hak-hak remaja dan sekaligus melibatkan mereka dalam perjuangan tersebut sebenarnya telah direkomendasikan dengan baik oleh berbagai piagam PBB (Djoerban, 2001:87). Semuanya itu bisa menjadi instrumen yang kuat untuk menghapuskan diskriminasi dan kerentanan terhadap HIV/AIDS yang dihadapi remaja. Sembilan puluh persen dari infeksi HIV dan kasus-kasus penderita AIDS adalah pada penduduk di negara berkembang. Heni Wahyuni, (pemerhati masalah sosial, ) Aktivis Yayasan Graha Pamulang Jawa Timur

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.samarinda.go.id

Layanan Komplit Satu Portal Situs ini menawarkan bantuan pelayanan secara online pemerintah daerah setempat, bahkan mempersilakan pengunjuk untuk dapat mengeksplor potensi dan bagaimana kondisi kota Samarinda. Waw... komentar pertama ketika kami membuka situs ini, semakin kami eksplor , semakin setuju kalau situs ini patut di ajungkan dua jempol.Semua peta nformasi tertata rapi, fasilitasnya pun relatif beragam. Tampilan sederhananya tampak ekslusif, dengan dominan warna putih, dan banner atas merah bertuliskan "Kota Samarinda" lengkap beserta logo Pemkotnya. Berita Kota Dihalaman depan kiri ditampilkan berita kota terbaru, disana akan terlihat tanggal dan waktu upload berita dilakukan, selain menampilakan judul, juga menampilkan cuplikan berita. Bahkan berita tersebut dapat di komentari pembaca dengan mengklik "Add new comment". Dibagian bawah terlihat beberapa link dari koran harian

Edisi 20/Tahun III/November 2007

di Samarinda, antara lain KaltimPost News, Tribun Kaltim News, Samarinda Pos News, dan Blogsphere Samarinda. Untuk melihat berita tidak perlu berkunjung ke situs terkait, disini administrator web membuat copy paste berita, jika ingin melihat berita aslinya, tinggal melihat original link yang di cantumkan dimasing-masing berita tersebut. Kehebatan arsip informasi diperkuat dengan fasilitas "monthly Archives". Pada fasilitas ini semua data terangkum jelas, dicantumkan berdasarkan bulan dan tahun, dan diberi keterangan berpa banyak arsip yang terkumpul dari masingmasing bulan. Hingga saat ini database arsip yang mereka publish terkumpul dari tahun 2005 hingga November 2007.

situs ini. Informasi mengenai alamat bisnis pun dapat di peroleh melalui Bussiness Tag Cloud. Informasi bisnis ini dikelompokkan berdasarkan masing-masing bidang, namun sayang penataan tampilannya masih terkesan ruwet. Untuk database, secara keseluruhan situs ini patut di beri ajungan. (dewimaharani@bipnewsroom.info)

Blogsphere Samarinda Bagi yang memiliki hobi menulis, dapat menyalurkan melalui blogsphere ini. Disini kita dapat berbagi cerita atau pengalaman menarik, tulisan disini dapat di akses siapapun. Ketika mengklik judul tulisan, maka kita akan diarahkan ke blog asli penulis. Untuk yang gemar berblog, dan ingin meningkatkan rating blog, fasilitas ini bisa menjadi sarana promosi blog pribadi. Masih banyak fasilitas informasi lain yang disediakan dalam

9


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Riau Ekonomi Riau Terus Meningkat Gubernur Riau H M Rusli Zainal mengemukakan dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat dan ekspor. “Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, hingga akhir 2006 saja pertumbuh-

LINTAS DAERAH organsisasi dengan organisasi lainnya. Tentunya, hal ini harus terus dilakukan dan bukan hanya saat peringatan hari AIDS sedunia saja. ”Semua dapat berperan dalam menanggulangi HIV/AIDS. Karena kepedulian sekecil apapun dapat menyelamatkan nyawa orang yang terkena HIV/AIDS” tegas Faisal dalam rangkain peringatan Hari AIDS sedunia ke 19 yang jatuh setiap 1 Desember. Disebutkannya, lewat hubungan yang harmonis dan komunikasi yang intensif dan terbuka maka akan mampu meningkatkan daya juang bersama menekan laju penularan HIV dengan menyingkirkan stigma dan diskriminasi. (www.samarinda.go.id) Jawa Barat Kontribusi Industri Olahan Terbesar

an ekonomi Riau tanpa migas mencapai angka sebesar 8,66 persen,” ujarnya dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Badan Infokom dan Kesbang Riau, H.Said Amir Hamzah,SKM, belum lama ini di Pekanbaru. Diharapkan, kondisi tersebut akan dapat mendorong sektor riil untuk terus bergerak maju, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan sekaligus menanggulangi pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan bahwa untuk triwulan I, II dan III tahun 2006, sektor industri pengolahan dan perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu mencapai ratarata 41% dan 17%. “PDRB sektor industri dan perdagangan tahun 2006 diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 52,27% dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebesar 37,09% dari total angkatan kerja,” kata Sekda Jabar Lex Laksamana di Bandung ,Rabu (14/11/). Sektor industri tersebut didukung dengan upaya untuk meningkatkan

(bikkb.riau.go.id)

Kalimantan Barat Semua Lini Berperan Atasi HIV Plt Kabag Humas Setkot Samarinda HM Faisal SSos MSI mengharapkan adanya kesadaran baru dan komitmen bersama dalam menekan laju penyebaran HIV dan AIDS. Seperti kita ketahui bagaikan fenomena gunung es. Menurut Faisal perlunya kerjasama satu

Dari Sabang Sampai Merauke

keterpaduan pengembangan industri dan perdagangan, yang direalisasikan melalui 4 kebijakan strategis. Keempat kebijakan tersebut, antara lain : sinergitas dan koordinasi antar kabupaten/ kota sesuai dengan kompetensi lokal baik sumber daya manusia (SDM) maupun

sumber daya alam (SDA), pengembangan industri manufaktur yang berbasis industri unggulan dan pengembangan klaster industri serta penguatan kapasitas dan kompetensi SDM. Di sektor peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penguatan struktur perekonomian regional, sasaran prioritas pembangunan yang akan terus dikembangkan antara lain pemanfaatan sumber ekonomi lokal, penyempurnaan pelayanan investasi, serta meningkatkan daya saing usaha KUKM.

melakukan program mencari orang miskin dan membantu mengatasi masalah mereka dengan pola jemput bola,dengan membantu mereka membangun rumah inti dan memugar rumah serta menata lingkungan, ujarn Wali Kota Pekalongan Dr HM.Basyir Ahmad Program bebas kawasan kumuh sedang dilakukan evaluasi pemetaan kawasan kumuh bersama dengan Ditjen Cipta Karya Dep PU dengan pemugaran rumah, membangun MCK, Prasarana umum rumah inti dengan APBN Menpera dan APBD Pekalongan. (mf)

(www.jabar.go.id)

Bali

Jawa Tengah 2010 Bebas Kawasan Kumuh Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan bebas kawasan kumuh tahun 2010 dan bebas rumah tidak layak huni pada 2008 melalui program membangun kota secara terpadu dengan pendanaan lembaga keuangan mikro.

Untuk mencapai program tersebut perlu dukungan dan keterpaduan berbagai pihak dan bersinergi dengan sistem “sapu lidi”. Untuk dukungan pendanaan diharapkan berasal dari APBD Kota Pekalongan, Swadaya masyarakat, APBN Pusat , APBD Jateng, pihak swasta dan BUMN dan potensi keuangan lainnya. “Selain itu kita juga melakukan program mencari orang miskin dan membantu mengatasi masalah mereka dengan pola “jemput bola”, dengan membantu mereka membangun rumah inti dan memugar rumah serta menata lingkungan,” ujarn Wali Kota Pekalongan Dr HM.Basyir Ahmad Menurut Walikota, pihaknya juga

Kucurkan Kredit Tanpa Agunan Pemerintah Kota Denpasar mengucurkan dana bagi para pengusaha kecil menengah (UKM) melalui kredit tanpa agunan (KTA) sebesar Rp76 miliar, seiring komitmen pemkot untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Walikota Denpasar Drs Puspayoga didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (Diskop PKM) Drs AAN Rai Iswara, M.Si di Denpasar Rabu (28/ 11) mengatakan, pinjaman kepada pengusaha kecil menengah ini disalurkan melalui Sarana Penjamin Kredit Daerah (SPKD) bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Penyaluran dana tersebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan permodalan. Kredit yang dikucurkan pemkot ini menurutnya tepat sasaran karena memangkas birokrasi serta tidak mensyaratkan agunan. Meski demikian kajian kepatutan tetap dilakukan sehingga meminimalkan resiko. Walikota Denpasar juga meminta Tim Ekonomi Kerakyatan untuk turun ke lapangan memberikan bimbingan dan pembinaan. Bahkan pihaknya meminta camat dan kepala desa untuk turut memantau pelaku usaha penerima kredit tanpa agunan ini. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar (Kadiskop PKM), Drs. AAN Rai Iswara, M.Si menyatakan sampai Nopember 2007 sudah terrealisasi kredit sebesar Rp16 M untuk 200 pengusaha. “Namun, sebanyak 300 pengusaha masih dalam proses kajian kepatutan.” (www.denpasar.go.id)

Nusa Tenggara Barat

Jujugan Wisata Yang Menarik Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mataram yang berada di Pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara suku Bima dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam. Keliling dengan Cidomo Kota Mataram sebenarnya merupakan gabungan dari empat kota yang lebih kecil yaitu Ampenan yang merupakan wilayah pelabuhan; Mataram sebagai pusat pemerintahan; Cakranegara sebagai kawasan perdagangan dan Bertais yang memiliki terminal angkutan. Keempat wilayah tersebut dihubungkan oleh sebuah jalan utama yang melintang dari barat ke timur. Menyusuri jalan kota ini relatif mudah, berkeliling kota dapat di lakukan dengan menggunakan berbagai kendaraan tradisional yang di sebut cidomo. Wisatawan yang akan mengunjungi kota Martaram dapat melalui Pelabuhan Lembar yang terletak di Kabupaten Lombok Barat sebelah Barat Laut Kota Mataram. Pelabuhan

10

Lembar menghubungkan Pulau Bali dan Lombok. Ada fasilitas kapal penyeberangan yang berjalan sekali sehari. Ayam Taliwang Tak hanya Gunung Rinjani dan Pantai Senggigi nan elok itu. Pulau Lombok masih memiliki kebanggaan yang lain. Salah satunya, ayam bakar Taliwang. Cita rasa sajian ini telah dikenal oleh masyarakat dari daerah-daerah lain di Indonesia. Di Bali misalnya, ayam bakar Taliwang begitu populer. Menu khas ini disajikan, mulai dari warung kaki lima, rumah makan hingga restoran berkelas. Ampenan yang Damai Ampenan adalah sebuah kecamatan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Daerah ini dahulunya merupakan pusat kota Lombok. Di kecamatan ini terdapat peninggalan kota tua karena dahulunya merupakan pelabuhan utama daerah Lombok. Terdapat pula banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai suku bangsa di Indonesia di antaranya Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Jawa, Kampung Arab, Kampung Bali dan lain-lain, sehingga masyarakat yang ada di sini bersifat heterogen dan rukun.

Lombok. Pantai Senggigi memang tidak sebesar Pantai Kuta di Bali, tetapi seketika kita berada di sini akan merasa seperti berada di Pantai Kuta, Bali. Pesisir pantainya masih asri, walaupun masih ada sampah dedaunan yang masih berserakan . Pemandangan bawah lautnya sangat indah, dan wisatawan bisa melakukan snorkling sepuasnya karena ombaknya tidak terlalu besar. Terumbu karangnya menjulang ketengah menyebabkan ombak besarnya pecah di tengah. Tersedia juga hotel-hotel dengan harga yang bervariasi, dari yang mahal sampai hotel yang berharga ekonomis. (m)

Pantai Sengigi ke Lombok pasti ingat Pantai Senggigi. Letaknya di sebelah barat pesisir Pulau

Edisi 20/Tahun III/November 2007


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Komisi Pemberantasan Korupsi Terapi Kejut Ala KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pencapaian hasil kerja dalam strategi refresif atau penindakan dengan memberikan terapi kejut (shock terapy/membuat takut dan jera) para pelaku yang akan dan telah melakukan korupsi. “Strategi penindakan yang menimbulkan rasa takut dapat dikatakan sudah berhasil, walaupun negara dengan jumlah pegawai yang banyak ini masih belum bebas dari korupsi,” kata Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki di Jakarta, Rabu, (14/ 11). Menurut Ruki, strategi refresif dengan spesifikasi penindakan keras yang tidak keliru dalam menindak pelaku korupsi dan tidak pilih bulu dianggap sudah dapat dikatakan berhasil. Dijelaskannya, tindakan keras dilakukan sebagai upaya ingin mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang mampu dan mau bekerja. “Kalau masyarakatnya percaya maka akan timbul dukungan masyarakat kepada KPK,” tegas Ruki. Ruki, menjelaskan, terdapat empat strategi yang dilakukan oleh KPK dalam menjalankan roda penanganan korupsi diantaranya strategi capacity building (pembangunan karakter), strategi refresif (penindakan), strategi preventif (pencegahan) dan strategi public education (pendidikan masyarakat) anti korupsi. Pada strategi preventif, dengan program unggulannya yakni reformasi birokrasi, yang pemangku utamanya adalah pemerintah, KPK menginginkan kepada birokrat atau pemerintah agar fokus kepada peningkatan public service (pelayanan masyarakat). KPK menilai reformasi birokrasi ini perlu digalakkan karena masyarakat masih banyak yang belum merasakan adanya keberhasilan. “Hal ini diperkuat juga dengan belum puasnya publik yang dibuktikan dengan menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 0,1 persen dari 2,4 pada tahun 2006 menjadi 2,3 pada tahun 2007,” ujar Ruki. Sedangkan pada strategi pendidikan masyarakat yang merupakan jangka panjang dari pemberantasan korupsi, KPK harus tetap menjalankannya karena pada strategi ini yang dilakukan adalah mengubah mind set (cara berpikir)-nya. “Sudah banyak masyarakat yang keliru kalau ada orang yang memberikan uang adalah sebagai dermawan padahal belum tentu uangnya bukan dari hasil korupsi,” ujarnya. (ww) Kementerian Badan Usaha Milik Negara Penyesuaian Harga BBM Industri Pada Tingkat Agen Kepala Divisi Komunikasi Pertamina Wisnuntoro mengatakan penyesuaian harga BBM Industri hanya dilakukan di tingkat agen, sedangkan bagi industri yang membeli langsung BBM ke Pertamina tidak dikenakan harga penyesuaian. “Memang setiap dua minggu sekali ada penyesuaian harga BBM Industri, tapi itu hanya berlaku untuk pembelian melalui agen bunker dan agen industri. Jadi, tidak semua naik,” kata Wisnuntoro dalam jumpa pers di gedung Pertamina Jakarta, Jumat (16/11). Langkah ini dilakukan sebagai percobaan untuk sektor industri tentang mekanisme penyesuaian harga BBM yang baru karena agen BBM industri hanya sekitar 8% dari total konsumen BBM industri. Sebelumnya, penyesuaian harga BBM industri dilakukan sebulan sekali, dan kini Pertamina mencoba menyesuaikannya tiap dua minggu.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) No. Kpts - 741/F00000/2007S0 tentang Harga Jual Keekonomian Bahan Bakar Minyak Pertamina Khusus Agen Bunker dan Agen BBM Industri tanggal 12 November 2007, menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 November 2007 pukul 00.00 WIB terjadi penyesuaian harga BBM Non Subsidi untuk Pelanggan khusus Agen Bunker dan Agen Industri. Perbahan berdasarkan surat keputusan tersebut disebabkan MOPS mengalami kenaikan berkisar antara 10,98 % s.d 12,66 % termasuk produk Mops Mogas 92 dan nilai tukar Rupiah melemah 0,22% dari perhitungan bulan lalu. Harga BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi bagi transportasi umum tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp4.500/liter untuk Premium dan Rp4.300/liter untuk solar. Sedangkan harga minyak tanah bersubsidi untuk masyarakat dan industri kecil tetap sebesar Rp2.000/liter.(Ia) Departemen Kehutanan Sosialisasikan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon Departemen Kehutanan melakukan Sosialisasi Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP) di Pekanbaru, seiring upaya pemerintah dalam mengatasi kerusakan hutan dan lahan, guna memperbaiki ekosistem dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS). “Gerakan Perempuan Menanam dan Memelihara Pohon tersebut merupakan gerakan aksi nyata kaum perempuan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global,” kata Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan RI Ir Sutrisno di ruang Kenanga kantor gubernur Riau. Gerakan tersebut akan dilaksanakan oleh tujuh organisasi perempuan Indonesia yang merupakan gerakan aksi nyata kaum perempuan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi kaum perempuan dalam menanam dan memelihara pohon untuk menyelamatkan lingkungan. Untuk koordinator pelaksanaan GPTPP di daerah akan dilakukan masing-masing Ketua organisasi atau Gerakan Perempuan. Sedangkan untuk Pusat oleh Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), Kowani, PP PKK Pusat, DWP Pusat, Dharma Pertiwi, Bhayangkari dan Masyarakat Perempuan Peduli Lingkungan. Ia menyebutkan, persyaratan lokasi assesibilitas mudah dan bukan lahan sengketa. Lokasi penanaman dapat berfungsi antara lain sebagai penghijauan lingkungan, arboretum, hutan/taman kota dan lain-lain. Lokasi penanaman harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik. Jenis dan jumlah tanaman untuk setiap Kabupaten/ Kota akan menanam lebih kurang 20.000 pohon, yang akan dibagi secara proporsional pada masing-masing organisasi perempuan yang ada di daerah. Sedangkan jenis tanamannya adalah disesuaikan dengan jenis yang tersedia. (htttp:// bikkb.riau.go.id)

Departemen Perindustrian

Genjot Kinerja Industri Departemen Perindustrian adalah salah satu departemen dalam pemerintahan Indonesia yang mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Departemen ini dipimpin oleh seorang Menteri Perindustrian yang pada tahun 2006 dijabat oleh Drs. Fahmi Idris. Garap Sektor unggulan Industri otomotif merupakan salah satu industri prioritas yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Tercatat total dana investasi sebesar Rp 4,154 miliar telah ditanamkan di sektor otomotif dalam kurun waktu berjalan sepanjang 2007, dengan penyerapan tenaga kerja tak kurang dari 245.385 orang. “Model-model baru juga banyak diluncurkan juga makin membuat pasar bergairah. Karena itu target pertumbuhan industri otomotif sebesar 11,50% bisa tercapai,” ujar Budi Dharmadi, Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin.

Edisi 20/Tahun III/Novemberi 2007

Siapkan Kawasan Khusus Industri Telematika Pemerintah melalui Deperin juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan seperti pendirian kawasan khusus, untuk menggenjot pertumbuhan industri telematika di masa depan, karena pemanfaatan industri ini di Indonesia saat ini baru sebesar 68,1% dengan nilai ekspor US$2,8 miliar. Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Departemen Perindustrian Budi Darmadi mengatakan percepatan itu dilakukan dengan menerapkan pola cluster, pendirian kawasan khusus industri telematika, Regional IT Center of Excellence (RICE), Incubator Business Center (IBC), dan pengembangan software technopark di beberapa daerah. “Saat ini, kita sudah menerima beberapa proposal kawasan khusus industri telematika dari Bogor, Batam, dan Bandung. Bogor sedang dalam tahap penyiapan lahan. Sementara yang sudah terbentuk secara alami berada di Bandung,” papar Budi. Ia juga menjelaskan nilai investasi yang tertanam dalam industri telematika Indonesia, hingga saat ini mencapai US$54,7 juta dengan nilai produksi Rp40,3 triliun.

Wajah Kita

Stigma Wajahnya terlihat lesu. Sekalipun matanya menyorotkan semangat untuk berjuang, namun wadagnya tidak terlalu bersahabat. Sudah sekitar 2 tahun virus mematikan yang menyerang kekebalan tubuh menggerogoti tubuhnya yang kian kurus kering. "Saya tidak pernah bersedih, sekalipun pernah menyesal namun kini saya harus hidup untuk berbagi pengetahuan bagi anak-anak muda seusia saya," kata seorang perempuan penderita AIDS asal Malang yang menghadiri sesi testimoni dalam peringatan Malam Renungan AIDS di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. "Kami, para orang yang hidup dengan AIDS," kata perempuan muda itu, "tidak perlu dikasihani. Kami hanya berharap bahwa stigma atas kami hilang. Diskriminasi yang terjadi pada kami terhapus," pintanya dengan nada sesak. Tentu saja, paparan perempuan ini juga menyesakkan dada para hadirin. Tak terasa juga beberapa kawan menitikkan air mata. Penderita AIDS bukanlah kriminil. Terkadang tidak ada satupun tindakan kriminal yang mereka lakukan. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS adalah manusia-manusia yang hidupnya tidak bermoral. Sehingga persoalan HIV dan AIDS dihubungkan dengan moral, dosa dan kutukan. Akhirnya mereka pun harus berjuang dua kali: berjuang untuk tetap hidup dalam menghadapi penyakitnya dan berjuang untuk tetap hidup secara bermartabat di tengah pergaulan sosial. Melawan stigma sosial yang sering dilekatkan pada mereka. Stigma sosial menyebabkan tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok. Kata "stigma" merupakan ekspresi pengakuan secara sosial bahwa seseorang dianggap ternoda dan karenanya mempunyai watak yang tercela. Stigma sebenarnya tidak melekat pada penderita AIDS belaka. Namun juga bisa melekat pada seorang bekas narapidana yang dianggap tidak layak dipercayai. Stigma berasal dari bahasa Yunani, berarti tanda atau bercak. Kata ini mengandung beberapa arti,

mulai dari tanda-tanda yang dimiliki seseorang pada tubuhnya misalnya bekas bakaran atau torehan yang dulunya dibuat sebagai penanda bahwa orang itu adalah budak, penjahat, atau pengkhianat. Karena catat moralnya harus dihindari, khususnya di tempat umum. Stigma sosial jelas berbeda dengan stima dalam bentuk tanda fisik. Dengan kecanggihan teknologi laser, saat ini tato atau tanda fisik bisa dihilangkan tanpa bekas. Dengan operasi bedah plastik tanda fisik berupa cacat bisa dipulihkan sempurna, bahkan lebih indah dari aslinya. Tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Namun berbeda dengan stigma sosial yang jelas tak mudah untuk dihilangkan dengan biaya sebesar apapun. Stigma sosial akan hidup sepanjang hayat penerimanya. Bahkan bisa jadi berlaku sampai tujuh turunan. Stigma bisa bermula dari kesan negatif. Kesan yang muncul karena ketidaktahuan masyarakat awam tentang sesuatu secara benar. Lebih parah lagi, ketika ketidaktahuan didukung dengan gerakan massa. Ketidaktahuan itu juga menghadirkan kondisi permisif untuk melakukan kekerasan dan bisa lebih parah lagi. Karena itu menepis stigma bukanlah hal yang mudah. Butuh lebih dari sekadar empati dan toleransi. Butuh lebih dari sekadar pengetahuan dan pemahaman. Karena itulah ketika para birokrasi berupaya memupus stigma dengan mengeluarkan peraturan, saya jadi bertanya. Benarkah untuk menggunakan hati nurani harus diatur dan diberi sanksi? Apakah memang kita tidak memiliki kuasa lagi atas hati nurani kita sendiri? Akankah kita menjadi robot yang harus diberikan panduan untuk bertindak termasuk dalam kehidupan sosial kita? mth

10


“Konser musik yang digelar di pelataran komplek Terminal Takengon itu menampilkan sejumlah lagu-lagu karya seniman gaek yang akrab dipanggil Pak Cik. Suasana haru biru yang mewarnai pelataran komplek terminal itu tampak membias di wajah-wajah pengunjung yang menghadiri acara tersebut saat dilantunkan lagu karya almarhum, “Tawar Sedenge”. Di Aceh Tengah ada dua lagu wajib yang dinyanyikan dalam peristiwa-peristiwa resmi kenegaraan. Pertama "Indonesia Raya" ciptaan WR Soepratman. Kedua lagu "Tawar Sedenge" ciptaan AR Moese. Boleh jadi, hanya Aceh Tengah-lah yang mempraktikkan kebiasaan menyanyikan dua lagu wajib tersebut. Lagu Wajib Daerah Tawar Sedenge dalam bahasa Gayo berarti penawar dunia. Lagi ini dikukuhkan sebagai lagu wajib daerah berdasarkan Qanun Nomor 09/XI/28/2002. Secara berkelakar, masyarakat menyebutnya sebagai "Lagu Kebangsaan Gayo". Lagu Tawar Sedenge berisi seruan kepada masyarakat Gayo untuk bangkit mengelola kekayaan alam dan potensi intelektualitas daerah itu. Membangun daerahnya sesuai dengan prinsip persatuan

Pengen ko tuk ni korek so uwet mi ko tanoh Gayo seselen pumu ni baju netah dirimu dengarlah suara ayam berkokok, bangunlah tanah Gayo, singsingkan lengan baju, untuk memperbaiki dirimu uwetmi ko tanoh Gayo semayak bajangku, ken tawar roh munyang datu uwetmi masku bangkitlah engkau tanah Gayo, untuk tawar bagi pendahulu-pendahulu, bangkitlah masku

dan kesatuan. Lagu itu diciptakan ketika Moese masih cukup muda, berusia 22 tahun. Ini merupakan karya monumental yang berhasil menggugah kesadaran masyarakat dataran tinggi tersebut. Bupati Aceh Tengah Ir.H. Nasaruddin MM, menilai Lagu Tawar Sedenge merupakan refleksi kegalauan anak negeri yang rentan terhadap dinamika perubahan. Lirik dan sayir Tawar Sedenge menurut Bupati, mengajak siapapun untuk berpikir dan berbuat secara nyata untuk menggali potensi alam dan mengungkapkan keindahannya. "Lagu ini mampu menjelajahi relung hati masyarakat Gayo. Kehadiran lagu Tawar Sedenge, semakin memicu kecintaan pada negeri yang kaya budaya," ungkap Bupati. Sejak dikanunkan, lagu Tawar Sedenge dikumandangkan dalam setiap acara resmi Pemda Aceh Tengah setelah lagu Indonesia Raya. Masyarakat Aceh Tengah dan para murid AR Moese, menyebut, Drs AR Moese sebagai Sang Guru dan Maestro kita. Pak Cik yang Kreatif AR Moese lahir di Takengon 1935. Ia sempat mendirikan kursus musik di Aceh Tengah. Aktivitas kursus sempat vakum belasan tahun, namun belakangan dibuka kembali dengan murid yang terbatas. Dedikasi Moese terhadap dunia pendidikan musik tidak pernah diragukan. Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan terakhir Kasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah ini setia membimbing siswa SD di rumahnya hingga ia jatuh sakit. Tiga murid sebuah SD pernah datang ke rumah sakit menjenguk Moese sambil membawa piala hasil kemenangan mereka dalam lomba di Banda Aceh. Moese memang memiliki banyak murid dari generasi ke generasi. Tiga murid SD pembawa piala tadi memanggil Moese dengan sebutan kakek. Sementara generasi di atasnya memanggil sang komponis sebagai "Pakcik". Moese bersama seniman Gayo lainnya, Syeh Kilang menciptakan "musik gerantung" yang dibuat dari kalung kerbau gembalaan. Instrumen ini dimainkan dalam pentas Pekan Kebudayaan Aceh (PKA III) pada 1992 dan berbagai pentas musik lainnya. AR Moese juga orang yang berada di balik pencapaian kemajauan seni musik di Gayo, Aceh Tengah. Melalui kemampuannya yang

Syair itu adalah penggalan Tawar Sedenge, karya AR, Moese. Banyak pengamat menilai ungkapan sang maestro Gayo ini menggugah dan mengubah semangat. Karya yang diciptakan di Baleatu pada tahun 1957 menjadi monumental dan cukup populer di kalangan masyarakat Gayo. Tidak hanya di tanoh Gayo, lagu ini selalu dinyanyikan oleh anak negeri di perantauan. Tidak jarang, saat mereka menyanyikan lagu ini, mereka merasa tersentuh sambil menangis, ingin berbuat sesuatu terhadap negeri mereka ’dataran tinggi tanoh Gayo’ dan pada saat yang sama, seolah mereka dibawa terbang ke tanah kelahiran mereka. Karya ini begitu menyetuh perasaan, cukup menggugah dan memberikan efek perubahan bagi pendengarnya ’urang Gayo’ sekaligus menjadi motivator bagi urang Gayo untuk berbuat dan memberikan yang terbaik

luar biasa, Moese menggubah sastra didong menjadi musik modern dengan tetap mempertahankan kekayaan melodi Gayo. Berkat sentuhan tangan Moeselah, hingga karya seni didong ?. Jenis kesenian tradisional yang menyampaikan puisi-puisi Gayo dengan cara mendendangkannya dalam iringan tepukan tangan dan kanvas ukuran kecil sebagai rythem bisa dimainkan dalam format musik modern. Kemampuan Moese tersebut dimungkinkan karena selain menguasai benar melodi Gayo, ia juga menguasai musik klasik. Pendidikan musik modern ini diperolehnya dari Sekolah Musik di Yogyakarta (1958-1961) dan dari jurusan Seni Musik IKIP Rawamangun Jakarta (1982-1986) serta ditunjang pula pengalaman Moese saat bergabung dengan kelompok orkestra pimpinan Idris Sardi di awal tahun 70-an yang pada zaman itu acap tampil di TVRI mengiringi penyanyi-penyanyi Indonesia. Kerja Belum Selesai Komponis Gayo ini telah berpulang pukul 02.02 WIB Sabtu (25/8) 2007 dini hari di tanah kelahirannya, Takengon, Aceh Tengah. Dikebumikan Minggu di pemakaman umum Dedalu, Desa Hakim Bale Bujang, di sisi "telaga inspirasi", Danau Laut Tawar. Abu Moese Azhari atau lebih dikenal sebagai AR Moese pergi tanpa sempat lagi menyempurnakan "musik perau" dan "musik jangka", dua instrumen musik yang terbuat dari perahu nelayan dan alat pengiris tembakau yang diciptakannya di paruh 1993. Sekda Aceh Tengah, Muhammad Ibrahim, SE menyebutkan, almarhum, AR. Moese adalah seorang seniman yang konsisten, berdedikasi dan mempunyai visi kesenian yang jauh ke depan. Selain berbagai lirik lagu, almarhum juga telah menciptakan alat-alat musik baru yang bersumber dari kazanah kebudayaan Gayo.

bagi ’tanoh Gayo’. Memang A.R. Moese yang juga seorang musisi ini mengajak masyarakat Gayo untuk bangun dan memperbaiki diri. Bangun dan bangkit berarti berbuat dan berkarya untuk ne-geri. Karena tidak ada orang lain yang mampu mengubah kondisi selain orang sendiri. Sekda Kabupaten Aceh Tengah, Muham-mad Ibrahim menilai, ber-kat sentuhan tangan Almarhum, AR. Moese sya-irsyair seni didong dapat dimainkan dalam format seni musik moderen. Sekda juga mencontoh-kan salah satu karya Almarhum yang cukup monumental adalah, “Tawar Sedenge”. Lagu yang

Salah satunya kata Sekda, Muhammad Ibrahim adalah, “Perahu” yang sering dipergunakan nelayan untuk mencari ikan di Danau Laut Tawar, diubahnya menjadi alat musik yang melahirkan nada-nada indah. Begitu juga dengan alat musik “Jangka” alat petani untuk mengiris tembakau serta musik “Gerantung”, yang dipergunakan peternak untuk laung kerbau dikolaborasikan menjadi sumber instrumen dan melodi ritme syahdu. "Moese menyebut temuannya itu belum sempurna. Masih banyak yang harus dibenahi, sehingga benar-benar mengeluarkan bunyi yang sempurna. Begitu juga dengan "musik jangka" sama sekali masih mentah. Bunyi yang lahir dari senar-senar jangka sama sekali belum memuaskan dirinya. Namun, sampai ajal menjemputnya, usaha penyempurnaan tidak pernah dilakukan lagi," terang seorang seniman Aceh Tengah, Mustika Ajerso. Selain melahirkan karya gubahan, Moese juga melahirkan serangkaian karya orisinal yang sampai sekarang masih tetap dihapal dengan baik oleh generasi penerus musik di Gayo, seperti: Tangke Nate, Garipo, Lane, Merbuk (bersama Sebi), Macik, Renem Jejem (khusus lagu ini pernah menjadi lima besar dalam Lomba Paduan Suara Tingkat Nasional, di Jakarta 1995), Kesume Gayo, Semah Sujud, Macik, Reriyep, Tawar Sedenge, dan lain-lain. Karya-karya gubahan diantaranya Perueren, Jempung (ciptan Ceh Daman), Tampok Pinang (Ceh Sali Gobal), Pegasing (Ceh Lakiki), Takengen (Arika), Jejari (Ceh Sali Gobal), Payung Kertas (Mahlil), Batil, Tingkis, Geremukunah (Ibrahim Kadir) dan lain-lain. Karyanya yang lain adalah menciptakan Mars dan Hymne Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon dan lagu/mars untuk seluruh fakultas di UGP. (humas pemkab Aceh Tengah)

diciptakan tahun 1957 mengandung nilai-nilai yang sangat sugestif dalam membangkitkan spirit dan semangat bagi masyarakat Gayo untuk membangun. Berdasarkan dari nilainilai tersebutlah, lagu “Tawar Sedenge” dikukuhkan sebagai lagu wajib daerah.

komunika 21 2007  

Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, MSc Penanggung Jawab HPS XXVI 2007 Departemen Pertanian Jakarta 12001 Pracetak Farida Dewi Maharani Ucapan Terim...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you