Issuu on Google+


www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

BERANDA Editorial

Dunia Usaha Perlu Dukungan Dunia usaha merupakan roda gigi utama penggerak ekonomi bangsa. Oleh karena itu, kesinambungan kehidupan dunia usaha harus terus-menerus dijaga. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, agar sektor usaha terus tumbuh dan berkembang menjadi pilar penopang ekonomi nasional. Tuntutan agar pemerintah mendukung secara penuh dunia usaha ini di antaranya menyeruak dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) ke XIII HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), di Hotel Patra Jasa, Semarang, beberapa waktu lalu. Menjawab keinginan para pengusaha muda itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir dalam acara tersebut sekali lagi menegaskan dukungan pemerintah terhadap dunia usaha. Pemerintah akan terus mengembangkan dunia usaha dan mengembangkan investasi untuk menggerakkan sektor riil, dengan memberikan payung kebijakan yang tepat, memberikan berbagai fasilitas, dan mengatasi hambatan. Menegaskan kembali apa yang disampaikan dalam pidato awal tahun, Presiden menyatakan pemerintah akan melaksanakan sembilan hal untuk mengembangkan dunia usaha. Pertama, memberikan akses pendanaan dana perbankan yang lebih mudah, menurunkan suku bunga dan meredam inflasi. Dengan akses dana perbankan yang lebih mudah dan suku bunga yang lebih kecil, diharapkan dunia usaha akan terus bergerak maju. Kedua, menerapkan pajak yang lebih "bersahabat" dengan dunia usaha dengan tetap mempertahankan keadilan. Di antaranya dengan memberikan insentif perpajakan terutama bagi cabang-cabang usaha yang benar-benar bisa menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah sudah mengeluarkan PP untuk insentif perpajakan. Ketiga, mereduksi proses pengurusan ijin usaha yang masih berbelit. Selama ini proses ijin usaha dari 151 hari sudah dapat dipangkas menjadi 97 hari. Ke depan prosesnya akan dipercepat menjadi kurang dari 50 hari, dan berlaku di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan agar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tidak mempersulit urusan yang sebetulnya mudah. Keempat, menjamin kepastian hukum. Jika ada masalah-masalah dunia usaha, harus diselesaikan secara adil dan logis sehingga para pengusaha akan tenang menjalankan kegiatan usahanya. Kelima, menjamin keamanan, termasuk keamanan publik. Dunia usaha tidak akan berkembang kalau masih ada kerusuhan dan kekerasan di sana sini. Oleh karena itu, keamanan dan ketertiban masyarakat harus senantiasa dijaga dan dipertahankan. Keenam, menjamin stabilitas politik. Demokrasi meniscayakan kebebasan, akan tetapi dalam implementasinya kebebasan itu tidak boleh sampai membuat kondisi politik negara menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan politik akan membuat pertumbuhan ekonomi terhenti, usaha tidak bergerak, dan akhirnya melahirkan penderitaan rakyat. Ketujuh, membangun infrastruktur. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masih kurang dan belum merata di seluruh daerah. Ketersediaan listrik, telekomunikasi, jalan, dan infrastruktur lain masih belum optimal. Oleh karena itu pemerintah secara intensif terus mengembangkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air. Kedelapan, memecahkan masalah ketenagakerjaan. Di antaranya dengan memberikan hak-hak kepada buruh, melindungi tenaga kerja agar dapat bekerja lebih disiplin dan produktif sehingga produktivitas meningkat. Kesembilan, membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan undangundang dan peraturan pemerintah, dan perda yang tidak mendukung dunia usaha. Dengan dukungan pemerintah tersebut, diharapkan dunia usaha dapat berkembang lebih pesat. Dengan catatan, para pengusaha juga harus memiliki komitmen untuk ikut serta membantu pemerintah dalam implementasinya di lapangan. Di samping itu, para pengusaha diharapkan aktif memanfaatkan momentum pada bidang-bidang usaha yang berprospek bagus, yaitu pangan, energi, transportasi, perumahan, infrastruktur, perbankan, trading , manufaktur, handicraft dan furniture , telekomunikasi dan IT, pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), publikasi dan media massa, peralatan pertahanan, jasa kesehatan, pendidikan, dan riset.

RANA

Diterbitkan oleh: Bencana dan Kualitas Pemimpin

Indonesia tak henti dirundung bencana. Kecelakaan datang silih berganti, tidak hanya didarat, juga dilaut dan udara. Yang terakhir 21 tewas dalam pesawat Garuda GA 200 di Yogyakarta. Menjadi pertanyaan: Mengapa Negeri ini terus menerus diguncang bencana? Orang boleh berargumentasi soal teknis, non teknis, bahkan paranormal, namun yang jelas semua peristiwa itu harus menyadarkan para pemimpin. Menjadi pemimpin tidaklah mudah karena ia harus menjadi panutan dan tauladan bagi yang dipimpin. Yang terjadi di negeri ini, banyak pemimpin mementingkan diri sendiri dan kelompoknya dan seolah-olah menutup mata terhadap kepentingan rakyat. Kasus Lapindo Brantas, adalah contoh paling aktual, ketika jeritan dan tangis rakyat nyaris tak terdengar justru ketika akan mengurus haknya. Karena sifatnya yang universal, terus terang saya rindu dengan kualitas pemimpin sekaliber Nelson Mandela dari Afrika Selatan, yang rela mengorbankan segala-galanya hanya demi rakyat. Indonesia memang bukan Afrika, tetapi nilai-nilai kenegarawanan pemimpinnya, menurut saya bisa dicontoh. Kekuasaan sejatinya harus diabdikan sematamata demi kepentingan rakyat.

Djoko Saksono Titian Indah, H-3 No. 9 Bekasi

Mencari Pekerjaan Kian Sulit

Banyak teman, tetangga bahkan kerabat dekat saya mengeluhkan sulitnya mencari lamaran pekerjaan. Disisi lain benyak sekali lowongan pekerjaan yang diiklankan baik di televisi, radio, koran maupun internet. Apa yang salah? Pemerintahkah? Pencari kerjakah? Atau malah perusahaan? Banyak yang mengeluhkan, tidak sesuai kualifikasi, kurang pengalaman, atau paling-paling jadi salesman. Masyarakat sangat menanti peran pemerintah untuk memperbaiki nasib rakyat. Terutama dalam mengadakan lapangan pekerjaan yang dapat memperbaiki taraf perekonomian rakyat. Walau memang, disisi lain rakyat juga harus berusaha memotivasi diri untuk memperbaiki kualitas diri demi kesejateraannya.

Karina Listya Kranji 17145, Bekasi Barat

Komunika Makin Keren

Selamat atas wajah baru KomunikA yang habis di face off. Menurut saya makin keren saja, sudah kayak tabloid beneran, he he.. Saya juga salut rubrik Wawancara yang menampilkan tokoh-tokoh di pemerintahan. Penjelasan mereka tentang isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat sangat mencerahkan. Kita dibikin melek, Ooo.. begini to sebenarnya yang dimaksudkan oleh pemerintah. Ini penting. Selama ini pemerintah agak jarang menjelaskan secara detil isu-isu yang sedang ngetren termasuk kebijakan publik. Dengan wawancara mendalam-tentunya dengan tokoh-tokoh di lembaga bersangkutan--isu dan kebijakan bisa dijelaskan lebih rinci, sehingga masyarakat jadi lebih paham, gitu!

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP, Kepala Pusat Inf. Polhukam, Kepala Pusat Inf. Kesra, Kepala Pusat Inf. Perekonomian Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, M Abduh Sandiah, Fauziah, Sri Munadi Editor/Penyunting: MT Hidayat Reporter: Suminto Yuliarso, Dimas Aditya Nugraha, Mediodecci Lustarini, Hendra Budi Kusnawan, Doni Setiawan Koresponden Daerah Amiruddin (Banda Aceh) Arief (Yogyakarta) Supardi Ibrahim (Palu) Yaan Yoku (Jayapura) Fotografer Leonard Rompas Desain D Ananta Hari Soedibyo Pracetak Farida Dewi Maharani Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Sidik Sujendro Humas Kab Klaten - Jawa Tengah

foto : parsi

Upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik disikapi secara proaktif oleh Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika dengan mengundang para pakar untuk memberikan ulasan dan masukan guna pengembangan program Badan Informasi Publik. Hadir dalam Temu Pakar kali ini Sri Adiningsih, Ishadi Siregar, Daniel Dhakidae, Temu Pakar Badan Informasi Publik yang digelar pada hari Senin (12/3) di Jakarta ini diikuti lebih kurang 20 orang peserta, yakni Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Informasi Publik dan undangan lainnya. (foto bf,m)

2

ashadi

Perkembangan dunia informasi di Indonesia saat ini semakin marak. Tak hanya sekadar edisi tercetak semisal koran dan majalah semata. Pun juga mulai merambah ke versi digital dan dunia maya. Bahkan media kian lama semakin dilirik sebagai investasi bisnis yang menjanjikan. Terbukti dengan banyaknya media-media gratisan yang bertebaran di kota-kota besar. Melihat perkembangan tersebut, perlu kiranya KomunikA turut meningkatkan kualitas layanan dengan melakukan diversivikasi sebaran produk, semisal KomunikA untuk anak, KomunikA untuk pelajar, dan sebagainya. Dapat juga menjadikannya versi online dan digital media agar dapat diunduh oleh masyarakat yang membutuhkannya. Mengingat, informasi kebijakan pemerintah banyak dibutuhkan dari berbagai kalangan.

foto : ds, Desain: Ahas

Diversifikasi Produk KomunikA

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Abie B - Jakarta

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007


POLHUKAM

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Jurnalisme Warga:

J

emari Juli (29 tahun) tampak bergerak lincah di papan ketik laptop. Sesekali ia menghela nafas sebentar sambil melirik dua anaknya yang sedang tidur siang. Satu tampilan layar tulisan jurnalistik siap saji buah tangan ibu rumah tangga itu hampir selesai. Tinggal membubuhkan inisial. Sejenak pandangan bapak muda ini menelisik benda yang berserakan di ruang tamu. Ia berdiri dan mengambil ponselnya. Setelah menghubungkan dengan laptop, ia memilih beberapa gambar dan mulai mengakses internet melalui ponsel. Naskah yang tadi diketik, dilengkapi ilustrasi gambar dari ponsel sudah di-upload ke salah satu situs berita komunitas. Sedetik kemudian ia bisa menyaksikan tulisannya terpampang di halaman utama. Juli adalah salah satu dari sekian banyak penulis di sebuah situs berita komunitas. Situs ini, konon, menganut istilah jurnalisme publik atau jurnalisme warga (citizen journalism). Siapapun bisa mengisi asal punya akses internet dan email asli serta mendaftar tanpa dipungut biaya. Geliat jurnalisme online mengalami pergeseran, jika dulu kegiatan jurnalistik lazim dilakukan oleh profesional yang disebut sebagai wartawan. Namun dengan kehadiran media online siapapun bisa menulis. Jadi tak perlu menunggu panggilan kerja dari koran, tabloid, radio atau TV untuk menjadi wartawan? Melalui internet sekarang anda bisa mewujudkan keinginan anda tersebut. Bukan Profesi Adalah web-blog dan online forum turut mendorong berkembangnya jurnalisme warga (citizen journalism). Internet telah merubah bagaimana masyarakat memperoleh berita. Selain membaca koran dan menonton berita di TV, dewasa ini banyak warga masyarakat yang juga mendapatkan berita dari berbagai situs di internet. Jurnalisme warga merupakan kegiatan jurnalisme yang dilakukan bukan oleh jurnalis terlatih tetapi oleh warga masyarakat pada umumnya. Suatu bentuk jurnalisme dimana warga masyarakat mencoba untuk memberitakan sesuatu dengan pemikiran mereka

masing-masing. Warga masyarakat tersebut akan berperan aktif mulai dari proses pengumpulan sampai penyampaian berita yang akan dibuatnya. Hasil berita yang dibuat bisa dimasukkan kedalam web-blog pribadi atau ke online forum melalui internet. Jurnalisme warga dianggap dapat menyajikan berita secara independen karena tidak ada pemangku kepentingan yang dapat mendikte sebuah berita. Jurnalisme warga adalah suatu gambaran kegiatan dimana produksi berita sudah beralih ke tangan orang biasa yang berarti adalah, dunia pemberitaan baru yang memungkinkan pertukaran pandangan dengan spontan

untuk berita versi bahasa Inggrisnya digarap secara keroyokan oleh sekitar 900 “wartawan” warga dari 85 negara. Mengagumkan! Pada awalnya jurnalisme warga hadir di Amerika Serikat sebagai perlawanan masyarakat yang tidak percaya tehadap media massa mengenai isu-isu publik dan politik yang diberitakan saat itu. Shayne Bowman dan Chris Willis mengemukakan bahwa, “Tujuan dari jurnalisme warga ini adalah untuk menyampaikan berita dan informasi yang independen, dapat dipercaya, tepat, beragam dan relevan yang dibutuhkan dalam suatu demokrasi”. Web-blog (blog) sendiri merupakan sebuah situs internet yang dibuat layaknya jurnal

Dalam jurnalisme warga, masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek berita. Kunci utama jurnalisme ini adalah interaktifitasnya yang bisa membuat suasana di dalamnya menjadi lebih hangat dan bersahabat, sesuatu yang tak bisa didapatkan dari media dan jurnalisme konvensional. dan lebih luas dan cepat dibandingkan melalui media konvensional. Bermula dari Amerika Di Korea Selatan, prinsip jurnalisme warga ini terbukti sukses. Lihat saja situs Ohmy News misalnya, situs ini didirikan oleh Oh Yeon-ho pada sekitar bulan Februari 2000. Situs itu kini menjadi salah satu media paling berpengaruh di Negeri Ginseng tersebut. Bahkan saat Roh Moo-hyun terpilih sebagai presiden OhmyNews menjadi media pertama yang mendapat kesempatan wawancara. Saat ini, OhmyNews yang berslogan "Every citizen is a reporter” mempunyai lebih dari 42 ribu kontributor berita yang menyumbang hampir 200 artikel per hari. Sedangkan

dimana topik-topik yang ada diurutkan baik secara kronologis atau berdasarkan tanggal. Pemilik web-blog biasanya menuliskan berbagai hal, dari sekadar komentar terhadap suatu berita, berita mengenai hal-hal baru, sampai editorial dan tutorial. Trend di Indonesia Situs www.wikimu.com muncul pada akhir tahun lalu. Namanya mungkin terdengar familiar karena diambil dari adaptasi wikipedia, yaitu sebuah situs data internasional yang juga mengandalkan masyarakat sebagai pemasok utama informasi. Adrianto Gani, penggagas sekaligus CEO wikimu berharap komunitas pengguna internet aktif melakukan kegiatan yang berguna bagi anggota masyarakat lainnya. Selain itu dengan mendesain situs partisipastif ini, dia juga berharap kesan masyarakat Jakarta yang dikenal indivualis dan egois perlahan-lahan akan terkikis. “Wikimu berisi berita, pengalaman sehari-hari dan opini dari masyarakat pengguna internet,” katanya. Yang mengejutkan menurutnya, di wikimu.com hampir tidak ada penyumbang berita yang berprofesi sebagai wartawan. Menurut Adrianto, ide untuk membuat situs partisipatif ber-

foto : dw

Dari Rumah Terbitlah Berita

mula dari ketertarikannya mengamati para pendengar radio yang dengan sukarela memberikan informasi kemacetan lalu-lintas. Situs wikimu dioperasikan dari sebuah gedung di kawasan perkantoran Kuningan, Jakarta. Hanya lima orang yang bertugas mengelola informasi apa saja yang akan ditampilkan di halaman www.wikimu.com, namun situs ini sebenarnya memiliki lebih dari 200 reporter sukarela di Jakarta bahkan ada juga yang berasal dari luar Jakarta seperti Yogyakarta dan Papua. Sementara Bayu Wardhana, administrator pengelola wikimu menceritakan situs ini pernah menjadi mediasi penyelesaian masalah antara konsumen dan perusahaan yang dianggap merugikan pelayanan publik. Tidak hanya itu, bahkan menurutnya komunitas wikimu juga ikut melakukan tindakan nyata atas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat seperti kasus banjir besar di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu. “Respon dan antusiasme masyarakat untuk menulis artikel di wikimu jauh melebihi dugaan yang diperkirakan sebelumnya,” ujarnya. Lalu bagaimana dengan akurasi berita? halamansatu.net, yang baru mempunyai sekitar 59 penyumbang berita dan tiga awak redaksi menganggap redaksi tetap diperlukan untuk menyelaraskan tulisan yang masuk sehingga situs jurnalisme warga ini tetap mengandalkan saringan oleh tim redaksi untuk menjaga akurasi berita yang akan dimuatnya. Mungkin belajar dari pengalaman, beberapa waktu lalu situs ini pernah di-"somasi" Pemkot Blitar, lantaran ada 'reporter' yang iseng menulis kabar bohong bahwa di kota itu akan dibangun kompleks pelacuran terbesar di Asia. Olala! Konsep ini agak berbeda dengan wikimu yang berpendapat komunitas pembacalah yang harus menjaga akurasinya. “Kalau ada berita yang salah, pembaca sendiri yang meralatnya,” kata Bayu Wardhana. Sehingga di wikimu tidak ada sensor yang ketat dari pengelola terhadap artikel yang dikirimkan masyarakat. Masa Depan Jurnalisme Warga Memang perkembangan jurnalisme warga di Indonesia saat ini belum sepesat Korea Selatan. Beberapa contoh situs jurnalisme warga anak negeri misalnya wikimu.com, halamansatu.net dan panyingkul.com. Dalam jurnalisme warga, masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek berita. Kunci utama jurnalisme ini adalah interaktivitasnya yang bisa membuat suasana di dalamnya menjadi lebih hangat dan bersahabat, sesuatu yang tak bisa didapatkan dari media dan jurnalisme konvensional. Walaupun masih ada pandangan skeptis dari para ahli jurnalis konvensional dimana menurut mereka hanya jurnalis terlatih yang dapat membuat dan mengerti secara tepat proses dalam pembuatan berita, namun pada kenyataannya di internet terus bermunculan berbagai web-blog pribadi serta situssitus online yang melibatkan warga dalam proses pembuatan beritanya. (hbk)

Karakteristik Jurnalisme Warga 1. Mengajak partisipasi aktif pembaca. 2. Merupakan situs-situs berita dan informasi yang independen. 3. Situs yang mengkhususkan diri sebagai situs jurnalisme warga. 4. Situs-situs media yang dibangun secara bersama. 5. Media “ringan” lainnya seperti “mailing lists dan newsletters”. 6. Situs “broadcasting” pribadi. (J. D. Lasica) foto : ddt

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

3


PEREKONOMIAN

www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

PPEP :

Lepaskan Himpitan, Tingkatkan

Produktivitas Sudah hampir 7 tahun, Utamah (37) bekerja sebagai pengrajin kayu eboni dan batang kelapa. Perempuan asal desa Sintuwu Lembah, Kabupaten Poso ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarganya sejak sang suami kehilangan mata pencaharian, pasca kerusuhan tahun 2000 lalu.

“Waktu itu, ekonomi keluarga kami benarbenar habis,” tutur Utamah menceritakan kerusuhan yang menimbulkan kebakaran hebat dan merenggut semua harta bendanya. Selama berbulan-bulan keluarganya menyandang status pengungsi di Posko. “Hidup di pengungsian tidak enak, walau ada yang nampung dan kasih makan.” Kondisi demikian membuat dirinya berpikir, sampai kapan kondisi ini akan terus dibiarkan. Untung baginya, saat kemauan bekerja muncul, kesempatanpun datang. Melalui salah satu yayasan, dirinya beserta 180 perempuan yang satu posko dengannya, mendapat pembekalan keterampilan. Dari beberapa kelompok keterampilan yang ditawarkan, Utamah memilih pokok yang cukup beresiko, pengrajin eboni dan batang kelapa. Dan itu bukan dipilihnya tanpa pemikiran. Dengan keterampilan yang relatif spesifik ini, Utamah mengharapkan manfaat berlipat untuk membangun perekonomian keluarganya kembali. Mujur pun kembali menghampiri kehidupannya, datangnya penawaran modal melalui bantuan dana bergulir semakin menumbuhkan semangatnya untuk memulai usaha mandiri. Dengan didampingi fasilitatornya, Utamah mendapatkan pelatihan manajemen usaha kecil. Setelah itu ia pun dibantu untuk mencari dan membentuk jaringan pemasaran hasil produk kerajinan eboni dan batang kelapa. Usahanya tidak siasia, bahkan, dalam waktu singkat, ia mampu mengajak teman-teman sesama pengungsi lainnya untuk bekerja sama, saling bahu membahu mengerjakan poduk kerajinan dengan sistem

upahan.

Penggerak Roda Perekonomian Utamah bukanlah satu-satunya perempuan di perekonomian. Bahkan, kiprah perempuan dalam perekonomian keluarga dan nasional menjadi satu aspek penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Menurut Setiawati, Deputi bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian PP, 60 persen dari 40 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia adalah perempuan. Melihat kenyataan ini, upaya pengembangan usaha mikro yang dilakukan perempuan menjadi penting, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Selama kehidupannya, perempuan berhadapan dengan kendala yang dikenal dengan istilah “triple burden of women”, yaitu ketika mereka ‘diminta’ menjalankan fungsi reproduksi, produksi sekaligus fungsi sosial di masyarakat secara bersamaan. Semua ini menyebabkan terbatasnya kesempatan perempuan memanfaatkan peluang ekonomi. Belum lagi persepsi dan budaya patrilineal yang menyatakan dominasi pria dalam dunia perekonomian, sehingga sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor ekonomi informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan spesifik. Padahal, pekerjaan-pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan kesejahteraan yang memadai, disamping kondisi kerja yang memprihatinkan serta upah yang juga memprihatinkan. Dalam kondisi perekonomian yang naik turun seperti saat ini, perempuan justru memiliki peluang besar untuk sukses sebagai pengusaha mikro, kecil maupun menengah, bahkan malah menjadi penyedia kesempatan kerja bagi yang lain. Sayangnya, para pengusaha perempuan ini juga masih harus bergumul dengan berbagai cobaan lain, yaitu aspek pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, serta rendahnya penguasaan terhadap aset produksi. Kesemua permasalahan tersebut lebih banyak disebabkan kurangnya akses

informasi perempuan tentang ekonomi dan ketenagakerjaan. Untuk mengatasi permasalahan pengusaha perempuan, Setiawati menegaskan, perlunya pendampingan oleh lembaga yang dekat dengan pengusaha (perempuan) dalam memberikan layanan pengembangan usaha yang cepat, mudah serta dirasakan hasilnya cepat. Seperti pengalaman Utamah yang merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan fasilitatornya di pengungsian saat memulai dan mengembangkan usaha kerajinan kayunya. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sinergi antar sektor memang diperlukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam hal ini, ada satu kebijakan pemerintah yang sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 2003, yaitu Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP). Sejak tahun 2003/2004, kebijakan PPEP yang diluncurkan oleh Sri Redjeki Sumaryoto (Menteri Pemberdayaan Perempuan kala itu), telah menjadi program prioritas pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui program ini, penguatan usaha kecil dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kualitas SDM perempuan, yang meliputi wawasan, pengetahuan, keterampilan hingga etos kerja. Selain itu juga, menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi produktif, peningkatan akses terhadap sumberdaya ekonomi (modal, teknologi, informasi dan pasar) serta pengembangan kemitraan usaha menjadi sasaran tembak strategi. Dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, kebijakan PPEP menjadi sektor pelaksana program pemberdayaan. Selain itu, melalui PPEP pulalah lembaga non pemerintah serta masyarakat bisa melakukan pembinaan kewirausahaan usaha mikro dan kecil, serta mengembangkan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk membangun ekonomi perempuan yang nantinya berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam pengembangannya saat ini, PPEP melalui model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri), merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan. Dengan kegiatan ekonomi produktif, perempuan maju mandiri di sektor ekonomi akan mampu mendukung kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, maupun lingkungan masyarakatnya.***

Tabel Pembentukan Model Desa Prima Tahun 2003-2006

foto : gun

4

NO

PROPINSI

KABUPATEN/KOTA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Sumatera Selatan Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan Jawa Barat Banten Bengkulu Gorontalo Jawa Tengah Lampung Bangka Belitung Kalimantan Tengah Sumatera Utara

Ogan Komering Ilir Lempung, Desa Sukamaju Pontianak Sungai Raya, Desa Limpung Lombok Timur Terata, Desa Rarang Bondowoso Weringin, Desa Ampelan Pinrang Lembang, Desa Banteng Paremba Indramayu Juntinyuat, Desa Dadap Pandeglang Cikedal, Desa Dahu BengkuluBengkulu Selatan Gading CempakaDesa Jalan Gerdang Bualemo UtaraKab. GorontaloKec. Gorontalo PagiyanganDesa Molombulahe Banjar NegaraWonosobo BawangDesa Blambangan Lampung SelatanTulang Bawang Pangkal Pinang KapuasKota Waringin Mandailing NatalTapanuli Tengah

KECAMATAN/DESA

Dukungan Suami Untuk Kembangkan Potensi Saat peringatan Hari Ibu ke 78, Desember lalu, Presiden SBY menyerukan agar perempuan sejajarkan diri dengan pria. Demikian juga di sektor ekonomi, kontribusi Perempuan Pengusaha Mikro (PPM) dalam pembangunan ekonomi nasional tidak bisa dipandang enteng. Bahkan usaha mikro dan kecil yang digerakkan perempuan ini telah berperan sebagai penyangga (buffer) dan katup pengaman (safety valve), dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan alternatif lapangan kerja bagi pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis. Namun, dalam pengembangan ekonomi perempuan, peran suami memiliki andil besar. Tanpa itu, perempuan sebagai seorang istri dan ibu bagi anakanaknya akan sulit melangkah. Tuntutan dukungan ini diperlukan karena kuatnya dominasi laki-laki di Negara kita, seh i n g g a anggapan suami adalah Kepala Keluarga tidak bisa ditepis begitu saja. Untuk itu, dibutuhkan kebijaksanaan yang menyertai kemandirian, untuk menyikapi keadaan, serta dibutuhkan kekuatan bagi perempuan untuk bisa menjalani ‘peran ganda’ yang dimilikinya.***

Tanggulangi Kemiskinan Melalui Desa Proma Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan desa percontohan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan melalui upaya ekonomi. Disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, Desa PRIMA memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya, serta mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Sasaran umum Model Desa PRIMA adalah perempuan dari keluarga miskin (keluarga Pra KS dan KS I). Peningkatan kualitas hidup diwujudkan melalui programprogram pembekalan, technical assistance, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan bagi kaum perempuan untuk peningkatan keterampilan maupun kapasitas (capacity building). Lokasi Model Desa PRIMA di tiap kabupaten ditentukan oleh Provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan berdasarkan musyawarah diserta surat keputusan Bupati/Walikota. Untuk menggalakkan program Model Desa PRIMA, tahun 2006 pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mengucurkan bantuan dana stimulan di 14 propinsi (lihat tabel), yang bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil perempuan melalui penguatan modal.***

Sumber : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007


KESRA

www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Menelisik Masa Depan "Film Indonesia" S

adar atau tidak, sinetron mendominasi tayangan televisi, membius dan merubah perilaku dan gaya hidup masyarakat. Konten film kita yang masih jauh dari unsur edukasi, harusnya dapat "dimanfaatkan" sinetron untuk habis-habisan mengedukasi masyarakat. Mengapa? Karena penyampaian pesan pendidikan yang diterjemahkan menjadi sebuah alur cerita akan mudah dicerna. Sayang, kini tidak ada lagi “Keluarga Cemara” dalam tayangan kotak ajaib. Padahal sinetron ini tergolong murah, tidak butuh modal efek, rumah mewah, atau mobil. Kesan sederhana di dalamnya sangat kental, keakraban dan gotong-royong dalam keluarga sangat terasa. Sinetron dan gaya hidup Dunia televisi telah banyak melakukan inovasi dalam tayangan mereka, dengan segala trik jitu untuk tetap membuat audience tak melepaskan mata dari layar tayangan mereka. Akan tetapi tidak semua inovasi tersebut merupakan langkah perbaikan kualitas sinetron itu sendiri: tidak memberikan isi yang mendidik. Tak pelak, kita harus selektif. Ya, kita harus jeli melihat konten sinetron saat ini. Patut diakui, hampir seluruh sinetron-juga film--Indonesia masih suka memakai kalimat-kalimat “kasar”, bahkan dalam sinetron yang konon dikategorikan untuk tontonan anak sekalipun. Kekerasan dalam rumah tangga yang didramatisasi baik pada anak, orang tua, pembantu, atau antar teman juga menjadi menu harian sinetron kita. Selain itu, ekspose berlebihan keglamoran, hidup hurahura, bahwa si ”miskin” memang wajar untuk selalu disemena-menakan, si “kaya” berhak mendapatkan segala-galanya. Etika dalam kehidupan sosial seakan-akan raib dalam tayangan televisi, kesederhanaan dan kesahajaan tidak menjadi penting, karena dinilai tidak komersil. Sinetron seakanakan disajikan sebagai mentalitas kapitalisme global yang telah mampu menciptakan kesenangan, kemewahan dan kemapanan yang tak terbatas. Film remaja percintaan yang penuh dengan kehidupan glamor, pemeran utamanya sudah merasuk dalam prilaku kehidupan sehari-hari remaja. Terkadang kita menggelengkan kepala dengan tingkah laku anak sekitar kita. “Saya kaget, ketika anak saya yang berumur 6 tahun sudah menggucapkan kalimat-kalimat “kasar” kepada

foto : ids

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

saya”, ucap Tini (37). Kalimat yang seha- sendiri, dipukuli dicaci-maki, hingga akhirnya rusnya tidak disebutkan itu meluncur dengan terjatuh dari tangga, tapi masih begitu sabar mulusnya dari mulut mungil itu. Anak sangat terhadap si anak durhaka. Proses memukuli mudah dipengaruhi, kemampuan mereka me- dan caci makian diperlihatkan dengan jelas. nangkap sesuatu lebih cepat dibandingkan Mimik muka kepuasan pembantai diperlihatdengan orang dewasa. kan jelas dengan durasi cukup lama, bahkan Kemampuan daya dibuat slow motion atau dibuat berulangtangkap meulang. reka tidak Dalam masyarakat seakan terdiimjadi pembodohan masyarakat Karakteristik umum badengan membumbui realipublik penonton film Indotas yang ada di masyaranesia dengan tingkat pendidikan kat untuk menciptakan realitas baru. Mengdan budaya baca yang umumnya giring massa dalam rendah belum membuat publik menjadi hanyutan film-film. penonton yang melek dan kritis atas proMasyarakat harus mulai kritis meduk budaya visual yang mereka tonton, nyikapi hal ini. ungkap Idi Subandi Ibrahim, peneliti media Disini masyadan kebudayaan pop. Tontonan hanya dijadirakat mejadi juri dalam perfilmkan sekadar hiburan untuk membunuh waktu an kita, masyaketimbang media edukasi. Alih-alih menjadirakat mempukan film sebagai media ekspresi manusia senyai hak dan kewajiban untuk bagai makhluk yang semakin berbudaya. Sememutuskan apalain itu, rendahnya kemampuan apresiasi kah film layak tasebagian masyarakat terhadap film kateyang atau tidak. Jika dinilai tidak layak, gori festival dan serius juga menjadi masyaraka dapat melasebuah kendala tersendiri. porkannya kepada pihak Bagaimana masa depan dunia yang berwenang menangani hal tersebut. ngi film Indonesia dengan sesungguhnya? kemamDilema perfilman puan meIndonesia nyaring informasi, Satu film booming, yang lain akan mengimana yang harus diterima kuti jejak tema yang sama, saat film remaja dan tidak. “Ada Apa Dengan Cinta” meledak di pasaran, Lain halnya dengan anak remaja, mereka sineas-sineas lain berbondong-bondong tergolong labil, kalau kata orang sih “sedang membuat tema cinta dan remaja. Begitu jumencari jati diri”. Membanjirnya film-film ber- ga saat “Jelangkung” mengambil alih film tema remaja akan menjadi santapan lezat "setan-setanan", muncullah saat ini bioskop mereka. Remaja ini menjadi target utama di penuhi dengan film bertema hantu, bahuntuk mengeruk keuntungan sebesar-besar- kan “Jelangkung” pun membuat sekuel-nya. nya. Gaya hidup mewah, dan selalu senangIni tidak hanya berlaku dalam film layar senang pasti akan menjadi dambaan setiap lebar saja, untuk tayangan film di televisipun remaja, dengan mobil mewah, pacar kaya, cenderung mempunyai pola yang sama. Sebelum lagi jadi idola teman-teman. Jika dilihat akan-akan kreativitas kita tidak bisa berkemdari alur cerita, hampir tidak ada yang menon- bang, ide-ide seakan ter”frame” dalam temjolkan peran utama yang berprestasi di se- plate, polanya sudah ada, tinggal isi aja, ganti kolah atau kegiatan lain. pemeran, ganti nama, tempat, tapi tema Yang lebih tidak mendidik adalah ketika idenya sama. menampilkan suatu kejadian yang terlalu diMutu film sangat terkait erat dan saling dramatisasi, yang menderita dibuat seakan- mempengaruhi dengan kualitas apresiasi akan sangat... sangat menderita, sehingga penonton. Semakin cerdas, kritis dan berkumampu membuat penonton menangis terse- alitasnya penonton, maka mutu film yang didu-sedu. Ketika seorang ibu dianiaya anaknya hasilkan sineas pun semakin baik. Pemahaman masyarakat mengenai perfilman masih rendah, saat ini film hanya sebatas penghibur untuk membunuh waktu luang (leisure time) dan untuk pelarian dari kerasnya kehidupan nyata. Ketika film-film yang dihasilkan para sineas muda seperti “Ada Apa dengan Cinta” atau “Eiffel I’m in Love” ternyata digandrungi anak muda dan mencapai sukses komersial yang di luar dugaan, lantas mencuat pertanyaan, mengapa film-film yang dipuji oleh para kritikus dan meraih penghargaan bergengsi dalam festival justru hanya disambut biasa-biasa saja oleh penonton yang sebagian besar kalangan anak muda yang tengah gelisah mencari identitas diri dan mencari panutan? Mengapa film-film cukup baik yang dihasilkan oleh sutradara semacam Garin Nugroho pun sepertinya belum mampu menjangkau

mayoritas anak muda dan kurang berhasil secara komersial? dikutip dari diskusi film dalam rangka “Jakarta International Film Festival & Screen Docs Traveling 2006 Goes to Pesantren” (Jiffest 2006) di Pesantren Daarut Tauhiid, Bandung, Sabtu, 13 Mei 2006. Beberapa faktor mendorong terjadinya fenomena ini. Penyebab pertama, produsen film merasa aman jika mengikuti selera anak remaja. Remaja sangat mudah untuk dipengaruhi, secara keuangan pun mereka tidak merasa sayang untuk mengeluarkannya, yang penting mereka bisa bersenang-senang dan berkumpul dengan geng mainnya. Cukup menyewa pemain berwajah mempesona sudah merupakan dayatarik tersendiri, untuk masalah penghayatan film merupakan pilihan kedua. Selain itu, soal masih rendahnya kemampuan apreasiasi sebagian (besar) kalangan masyarakat terhadap film kategori festival dan serius. “Karakteristik umum publik penonton film Indonesia dengan tingkat pendidikan dan budaya baca yang umumnya rendah belum membuat publik menjadi penonton yang melek dan kritis atas produk-produk budaya visual yang mereka tonton”, ungkap Idi Subandi Ibrahim, peneliti media dan kebudayaan pop. Tontonan hanya dijadikan sekadar hiburan untuk membunuh waktu dan fun ketimbang media edukasi. Alih-alih menjadikan film sebagai media ekspresi manusia sebagai makhluk yang semakin berbudaya. Belum lagi masalah plagiat. Dari sekian banyak tayangannya di televisi dan layar lebar merupakan plagiat karya dari perfilman luar, antara lain; Impian Cinderella (Prince Who Turns into Frogs), Kau Masih Kekasihku (At the Dolphin Bay), Penyihir Cinta (Magician of Love ), Putri Kembar ( 100% Senorita/ Twins),dan masih banyak lagi (data diambil dari A Noteable words of Nofie Iman). Secara ekonomis, menjiplak jelas lebih murah daripada memproduksi sendiri. Menjiplak tidak melibatkan unsur kreativitas, idealisme, risiko pasar, dan pengorbanan waktu dan tenaga yang begitu besar. Di akhir cerita di bilang “cerita ini merupakan fiktif/karangan, jika ada kesamaan cerita, karakter, dan pemeran adalah kebetula n ”. Padahal di beberapa negara asalnya cerita tersebut adalah asli kejadian nyata. “Tak usah heran kalau film menjadi semacam “pabrik mimpi”. Taburan impian akan kehidupan yang serba indah dan serba wah selalu menjadi idiom visual tayangan sinetron dan film Indonesia,” ucap Idi. Untuk memenuhi konsumsi mimpi tersebut sebagian penonton kelas bawah lari ke tayangan mistik atau bayangan-bayangan yang tidak berpijak pada kenyataan atau tidak masuk akal dengan taburan lambang-lambang kemewahan. Selain untuk memenuhi mimpi penonton, juga untuk memenuhi mimpi produsen film. (dw/berbagai sumber)

5


Dua bocah usia sekolah dasar itu tampak asyik bergelayut diantara tiang kapal yang disandarkan pemiliknya di salah satu sudut Teluk Tomini, pesisir utara Poso. Kegamangan suasana akibat aksi kekerasan yang diberitakan oleh media massa tak terbersit pun di wajah lugu mereka.

B

udi (6 th) dan Arman (7 th) selama ini hanya mendengar dari cerita orang tua mengenai hal yang tidak baik. Itu pun senantiasa disertai dengan nasehat, "Kamu harus belajar lebih baik, tak perlu meniru hal itu," tutur Arman pada KomunikA menirukan ucapak sang ayah. Selama ini pula mereka juga tak terpengaruh dengan berita dan aksi kekerasan kelompok yang ingin merusak kedamaian di Poso. Sekolah mereka tetap berlangsung dengan baik. Aksi bermain

mereka pun tak pernah terganggu dengan berita di media massa. Sekalipun media massa mengabarkan sebagian masyarakat Poso hidup dalam ketakutan akibat konflik horisontal sejak tahun 1998, namun upaya intensif dari berbagai pihak untuk meredam konflik, perlahan tapi pasti, berhasil mengembalikan kedamaian itu seperti sedia kala. Konflik yang sempat mengoyak lembaran kehidupan masyarakat Poso, rasa kedamaian dan persaudaraan seakan makin menjauh dari wilayah ini. Untaian temali kedamaian kini sedang dirajut. Mengurai benangbenang kusut akar permusuhan yang bisa memicu kekerasan. Gambaran seperti inilah yang kini dapat ditemukan di masyarakat Poso. "Suasananya sudah kondusif dan hubungan antar masyarakat tak terganggu dengan adanya aksi kekerasan seperti diberitakan oleh media massa," tegas Drs. Amir Kiat, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.

Lima hal yang harus segera diselesaikan di Poso, pertama masalah keamanan dan penegakan hukum. Kedua, perbaikan ekonomi masyarakat. Ketiga, harmonisasi sosial dan rekonsiliasi. Keempat, identifikasi pengungsi yang masih berada di luar Poso dan kelima rehabilitasi sarana dan prasrana baik pendidikan, ibadah, kesehatan maupun tempat tinggal yang rusak akibat konflik.

Butuh Kerja Keras Penanganan Poso pasca konflik yang terjadi tidak lepas dari butir-butir kesepakatan perjanjian Malino yang telah ditandatangani Desember 2001 lalu. Penanganan rehabilitasi Poso pasca konflik tampaknya juga tidak bisa sertamerta diserahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Poso sendiri. Untuk mempercepat proses rehabilitasi, keterlibatan pemerintah pusat sangat diperlukan. Hal ini karena kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam

foto : dn

6

hal pembiayaan program rehabilitasi, sangat terbatas. “Saya usulkan untuk penanganan Poso harus ada Instruksi Presiden (Inpres). Sebab kalau tidak, proses ini (rehabilitasi--Red) akan berjalan lamban dan kelambanan ini akan memberikan peluang bagi provokator untuk masuk lagi ke Poso,” ujar tokoh masyarakat Poso, H Yahya Mangun. Lebih lanjut Yahya mengatakan, saat ini terdapat lima hal yang harus segera diselesaikan di Poso. Pertama penyelesaian masalah keamanan dan penegakan hukum. Kedua, perbaikan ekonomi masyarakat. Ketiga, harmonisasi sosial dan rekonsiliasi. Keempat, identifikasi pengungsi yang saat ini masih berada di luar Poso yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5000 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 25.000 – 30.000 jiwa. Kelima adalah rehabilitasi sarana dan prasrana baik pendidikan, ibadah, kesehatan maupun tempat tinggal yang rusak akibat konflik. Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju mengakui pembangunan Poso masih terkendala akibat beberapa hal. Akibat konflik banyak masyarakat yang tidak saja kehilangan harta bendanya tetapi juga orang-orang yang dicintainya. Namun demikian, ia berjanji pemerintah provinsi dan kabupaten akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pembangunan di Poso. ”Proses rehabilitasi di Poso tidak hanya cukup dengan kata-kata, tetapi harus dilaksanakan terutama oleh pemerintah daerah dan tentunya dengan dukungan masyarakat,” ujarnya. Lima Program Untuk Poso Untuk menjawab tuntutan masyarakat Poso, saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Poso telah menyiapkan lima program pemulihan pasca konflik. Kelima tersebut adalah, pertama

menata kembali keamanan dan ketertiban dengan melibatkan masyarakat secara sadar untuk mengamankan daerahnya. Kedua, menata kembali administrasi kependudukan. Pendataan tidak hanya ditujukan terhadap para pengungsi yang masih berada di luar Poso, tetapi juga terhadap para pendatang yang saat ini banyak terdapat di Poso. “Kita menghendaki dengan pendataan ini dapat mencegah dan menghindarkan para pendatang yang hanya ingin melakukan perpecahan masyarakat Poso,” ujarnya. Program ketiga, yang akan dilakukan adalah penataan kembali hak-hak keperdataan masyarakat, selain itu pemerintah juga akan menata dan meningkatkan kembali pembangunan lingkungan kehidupan masyarakat Poso tidak saja saran fisik seperti gedung sekolah, sarana ibadah dan kesehatan tetapi juga pembangunan kembali kehidupan mental masyarakat. Sedangkan program kelima yang juga akan dilakukan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan peningkatan kembali ekonomi masyarakat. Paliudju mengakui kelima program ini belum merupakan obat mujarab bagi masyarakat di Poso. Namun, ini diharapkan dapat menjadi entry point yang tepat dan menjadi dasar bagi perumusan pendekatan yang lebih terarah dan terpadu dalam pembangunan Poso ke depan. Melihat keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dirinya mengharapkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah pusat sendiri dalam membantu rehabilitasi Poso pasca konflik telah meyiapkan dana sebesar Rp58 miliar. Rp30 miliar diantaranya sudah digulirkan pada tahun 2006. Dana tersebut langsung diberikan kepada pemerintah Kabupaten Poso tanpa melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kendali laju rehabilitasi Poso sesungguhnya saat ini berada di tangan pemerintah Kabupaten Poso. Penegakan Hukum Pemerintah khususnya pemerintah pusat bukannya tutup mata dengan konflik yang terjadi di Poso. Penegakan keamanan dan ketertiban melalui kepolisian terus dilaksanakan. Tujuannya jelas untuk menciptakan rasa aman dan damai di Poso. Namun demikian Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi Regional, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Hari Susanto mengingatkan bahwa proses perdamaian yang diharapkan oleh masyarakat Poso bukan sekadar kondisi aman karena dijamin oleh TNI/ POLRI, akan tetapi lebih pada kondisi aman yang didukung oleh seluruh anggota masyarakat. Lebih jauh dikatakannya, konflik Poso yang muncul dipermukaan lebih sering dilihat dari aspek SARA (suku, agama, ras dan antar


kelompok). Akan tetapi bila diperhatikan secara cermat, konflik Poso juga terjadi karena adanya kesenjangan politik dan sosial ekonomi. Kesenjangan politik pada dasarnya dipicu pergeseran pemegang tampuk pemerintahan daerah/lokal Hal ini dibenarkan oleh H Yahya Mangun. Selama lebih dari 100 tahun kehidupan beragama masyarakat di Poso khususnya masyarakat Islam dan Kristen telah terjalin baik. “Selama seratus tahun itu masyarakat kedua pihak saling membaur dan membangun kehidupan yang bersaudara, tidak ada masalah dengan perbedaan agama, suku dan ras,’’ ujarnya. Wakil ketua Komnas HAM, Zoemrotin K Soesilo berpendapat, masih panasnya situasi di Poso beberapa waktu lalu dikarenakan adanya rasa ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh sebagian masyarakat di sana. Oleh karena itu, penangan hukum hendaknya tidak hanya dilakukan terhadap kasus-kasus pasca perjanjian Malino I saja, akan tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh termasuk pelanggaran kemanusiaan sebelum perjanjian Malino I. Zoemrotin mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ia meminta agar proses penegakan hukum di Poso tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas dan dilakukan secara persuasif. Kapolda Sulawesi Tengah, Badrodin Haiti juga mengakui, berdasarkan keterangan orang-orang yang termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berhasil ditangkap atau menyerahkan diri, diperoleh keterangan bahwa salah satu alasan mereka melakukan kejahatan adalah karena adanya rasa ketidakadilan. “Tapi apakah jika masih ada dendam lantas bisa membunuh orang seenaknya saja. Ini kan negara hukum,” ujar orang nomor satu di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tersebut. Alasan lain yang dikemukakan para DPO adalah masalah pasca rekonstruksi yang belum tuntas seperti masalah hak kepemilikan dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Selama ini menurut Badrodin, dalam menangkap DPO pihaknya telah melakukan langkah-langkah persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat telah membantu secara optimal, namun langkah ini belum berhasil. Akhirnya penanganannya diserahkan pada pihak kepolisian. “Kami cukup tegas dalam penegakan hukum, kami tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar hukum akan kami tindak. Polda tidak akan mentolerir peredaran senjata di masyarakat,” ujarnya tegas. Ya, semoga kedamaian yang saat ini telah tercipta di Poso dapat terus bertahan. Harapan masyarakat Poso saat ini adalah kedamaian abadi tanpa rasa kebencian dan permusuhan. Jangan lagi ada desing peluru dan rintih kesakitan, yang diharapkan adalah suara keceriaan anak-anak di sekolah, suara mesin traktor di ladang, dan hiruk-pikuk pekerja yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Menyemai Harapan Masyarakat Poso saat ini sangat mendambakan rasa aman dan damai yang telah tercipta ini akan tetap terjaga. Mereka pada umumnya mengaku sudah lelah dengan konflik yang terjadi, yang dalam kenyataannya hanya menyengsarakan kehidupan masyarakat. Mereka menyadari betul bahwa konflik hanya membuat mereka porak-poranda dan makin tertinggal. Oleh karena itu perdamaian yang saat ini tercipta diharapkan dapat memacu kembali perbaikan berbagai sarana infrastuktur yang rusak, sehingga roda perekonomian kembali seperti semula. “Walaupun tidak dibantu duit, tetapi jika penjualan berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun kita sudah senang, itulah yang diharapkan siang dan malam,” ujar Samidi seorang pedagang di pasar sentral Poso. Tak berbeda dengan Samidi, harapan yang sama juga dilontarkan oleh Katimin yang sehari-hari bekerja sebagai petani. Baginya, konflik hanya melahirkan keseng-saraan. Selama konflik, ia tidak bisa bekerja di ladangnya secara optimal karena selalu dibayang-bayangi ketakutan. "Dulu, jangankan bertani, pergi ke ladang saja takut. Syukurlah sekarang suasana sudah aman kembali sehingga saya bisa menggarap satu-satunya sumber nafkah saya," ujarnya. Katimin berharap, pemerintah segera memberikan bantuan alat-alat tani dan bibit. "Kami perlu bantuan sarana pertanian terutama bibit, karena persediaan bibit habis dimakan saat konflik kemarin,” katanya penuh harap. Harapan tersebut tentunya bukan hanya harapan Katimin seorang. Puluhan petani di seluruh Poso juga punya harapan yang sama. Namun harapan masyartakat ini hanyalah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka di masa mendatang akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. "Kita perlu menyingkirkan dendam dan mulai berpikir ke depan. Kita harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan bersama demi masa depan Poso yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil ketika berkunjung ke Poso akhir Februari lalu. Budi dan Arman adalah satu dari sekian generasi muda Poso masa depan. Dunia anak yang harus diselamatkan bersama. Andai cita dan karakter kanak-kanak yang positif ini juga melekat pada beberapa pihak yang ingin membuat aksi kekerasan. Tentunya mereka akan berpikir sekian ribu kali untuk melakukan aksinya. Pasalnya terlalu besar pertaruhan yang mesti diberikan dengan memupus harapan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, generasi masa depan bangsa ini. doni/m

foto : dn

Sintuwu Maroso, Simpul Persaudaraan Antar Warga

A

da perasaan khawatir dan was-was ketika harus melakukan perjalanan ke Poso. Gambaran suasana yang tegang dan mencekam menghinggapi hati. Bahkan sebelum berangkat ke poso, seorang rekan sempat mengirimkan pesan singkat, “Ngapain ke Poso, cari risiko aja!" Walah, ngeri amat! Namun segala kecemasan itu hilang begitu menginjakkan kaki di Poso. Apa yang saya dapati di Poso ternyata tidaklah seseram yang dibayangkan. Masyarakat Poso sangat ramah dan menyenangkan. Kegiatan sehari-hari masyarakat di Poso terlihat berjalan normal seperti masyarakat di daerah lain pada umumnya. Tidak terlihat sedikitpun suasana tegang dan menyeramkan seperti yang digambarkan oleh teman di Jakarta. Salah satu Kabupaten di Sulawesi Tengah ini saat ini mulai bangkit mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Kabupaten Poso terdiri dari 10 kecamatan yaitu Lage, Lore Selatan, Lore Tengah, Lore Utara, Pamona Selatan, Pamona Timur, Pamona Utara, Poso Kota, dan Poso Pesisir. Semangat Persatuan Jika di Ambon terkenal dengan semangat Pela Gandong atau Salam Sarani maka di Poso terkenal dengan semangat Sintuwu Maroso sebagai tali pengikat persaudaraan dan kegotongroyongan antar warga. Sintuwu Maroso mempunyai pengertian sebagai ‘bersatu kita kuat’. Semangat inilah yang saat ini coba untuk di rajut kembali di Poso. Selama lebih dari delapan tahun semangat sintuwu maroso seakan lenyap dari bumi Poso. Kearifan lokal yang telah dimilki oleh masyarakat secara berpuluhpuluh tahun in harus dijaga untuk mendukung terciptanya Poso yang damai. Tokoh dibalik perjajian Malino I, Muhammad M. Daeng Raja optimis perdamaian yang saat ini tercipta di bumi situwu maroso dapat terus terjalin dan bertahan. Oleh karena itu Dia meminta kepada media massa untuk membantu menciptakan suasana yang kondusif di Poso. Dirinya juga mendukung langkah penegakan hokum oleh Polri. Namun demikian ia menginagtkan agar langkah tersebut dilakukan dengan tegas dan adil tanpa melihat agama maupun etnis tertentu." Rakyat sudah lelah dan muak dengan konflik yang terjadi. Sekarang saatnya bersama-sama saling bahu membahu membangun bumi sintuwu maroso kembali. Kedamaian dan Kesejahteraan rakyat adalah yang utama," tegasnya. Hal senada juga diungkap Ibrahim (37 th). Tokoh pemuda ini mengakui bahwa masyarakat Poso adalah masyarakat yang sangat cinta dengan perdamaian. "Tak mungkin kita orang membuat rusuh di tanah kelahiran sendiri," katanya. Saat ini wilayah Poso dihuni oleh beragam etnik dan berbagai latar belakang agama. "Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari kami tak pernah permasalahkan hal itu," kata ketua Parisada Hindu Dharma, Poso, I Ketut Nutra Wasana (52 th) kepada KomunikA. Keragaman etnik dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia memang memiliki potensi ancaman konflik besar. Namun jika diimbangi dengan adanya semangat untuk bersatu tentunya potensi tersebut akan terkikis dengan sendirinya. Persoalannya sejauh mana dan sebatas mana keragaman itu dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk saling hidup bersama dan mengukir masa depan yang lebih baik? doni/m

foto : dn

7


www.bipnewsroom.info/komunika email: komunika@bipnewsroom.info

WAWANCARA

"Paling Enak Memang Mengkambinghitamkan Cuaca.."

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)

Ir. Sri Woro B. Harijono, MSc:

maka perediksi tsunami akan terjadi dengan kecepatan sekian.

foto : ddt

T

ak gampang mewawancarai ibu yang satu ini. Jadwal kegiatannya padat, masalahnya menumpuk, dan waktunya tersita untuk mengurus dan memberikan informasi cuaca yang kian lama kian tak menentu. Terlebih beberapa waktu belakangan, sejak berbagai bencana silih berganti menghantam Indonesia. “Ya, memang paling enak mengambinghitamkan cuaca. Gak ada sosok dan namanya,” kata perempuan bernama lengkap Sri Woro B Harijono yang kini diberi amanah menjabat Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), sambil tersenyum. Dan memang, bencana tak hanya terjadi di Indonesia. Pemanasan global yang berpengaruh signifikan terhadap iklim dan cuaca telah membuat seluruh dunia harus cepat memutar otak. Tak lagi bicara pada langkah antisipasi dan pencegahan, tapi sudah dalam tataran kesiapsiagaan. “Ya. Lha kok ndilalah (kebetulan-red ) gitu. Berat, saya jadi kasihan ngeliatnya. Kalau melihat detil begini, seharusnya orang lebih peduli dan ekstemnya bisa jadi pesimis. Saya bukan nakutin, tapi efeknya adalah hal yang pasti terjadi,” jelas “Dokter Cuaca” ini tegas. Dua jam lebih dan dengan penjelasan yang detil serta spesifik, perempuan yang kerap dipanggil Bu Woro ini memaparkannya kepada KomunikA di kantornya di Jl Angkasa, Kemayoran, Jakarta. Berikut adalah petikannya:

Saat ini kondisi musim di Indonesia tak menentu. Apakah teori musim yang datang tiap enam bulan, berubah? Tidak, teorinya masih sama. Musim hujannya tetap, tidak berubah. Bahwasanya tahun kemarin musim hujan terlambat datang alias kemaraunya jadi lebih panjang, ada sebabnya. Tapi tidak terjadi tiap tahun dan tidak bisa dikatakan pasti siklusnya. Seperti banjir kemarin dikatakan 5 tahunan. Tidak ada istilah itu. Yang namanya pengulangan, standar cuaca, tempat, dan tanggal harus sama. Nah ini beda. Tahun 2007 ini diperkirakan akan berlangsung normal. Apa yang membuat seakan semuanya berubah? Kalau bicara cuaca, tidak bisa mengatakannya secara global, bulan ini pasti musim ini untuk semua wilayah. Harus secara spasial (zona wilayah-red) dan temporal (waktu-red) untuk penentuan musim. Tidak bisa bicara rata-rata. Sampai saat ini BMG baru berhasil membagi Indonesia menjadi 220 zona cuaca. Tiap zona beda nilai dan karakteristik cuacanya. Jadi kalau mau tanya, di Indonesia itu musim apa. Harus jelas mau tanya yang di daerah mana, zona mana, kapan. Wong, Jakarta Utara sama Selatan saja beda kok. 220 zona cuaca? Indonesia sekompleks itu? Indonesia itu unik, punya 7 karakter yang mempengaruhi cuaca. Pertama, terletak di antara dua samudera. Itu saja sudah demikian kompleks, karena pengaruhnya kan dari banyaknya penguapan air. Ada sirkulasi atmosfer. Sirkulasi itu pasti bawa air, manakala air terbawa, daerah yang dilewati pasti ada variasi cuaca. Belum lagi posisi Indonesia yang terletak di antara dua benua; terletak di khatulistiwa; terdiri dari pulau-pulau besar dan

8

kecil; punya selat dan laut; daratan dengan landscape yang berbeda-beda. Lihat dari lokasi saja, variasi hariannya sudah sangat kompleks.

Ada perubahan cuaca yang signifikan? Kalau internasional itu punya pakem perhitungan 30 tahunan. Jadi 1960-1990 dibandingkan 1991-2020. Sampai saat ini 2007, musim kemarau di 78% wilayah Indonesia sudah berubah. Yang 33% wilayah, kemarau datang lebih awal dan 45% lebih lambat datangnya. Hanya 22% yang waktu awal dan akhirnya sama, tidak berubah. Musim hujan juga mengalami perubahan signifikan. 64% wilayah Indonesia berubah, 40% datang lebih awal dan 24% datang terlambat. Hanya 36% yang sama dengan era tahun 19601990. Dalam catatan meteorologi global, dasawarsa terpanas terjadi pada 15 tahun terakhir. Abad 20 ini merupakan abad terpanas sejak 600 tahun yang lalu. Di daratan, sampai 2007 sudah naik 1,8 derajat, secara global naik 1,6 derajat celcius. Di laut sudah naik sampai 1,2 derajat celcius. Sangat signifikan. Apa masalahnya? Ada yang namanya global warming, pemanasan global. Dunia memang tambah panas. Sebabnya karena faktor matahari dan efek rumah kaca. Bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Penyebabnya banyak, pencemaran lingkungan, asap, dan sebagainya. Nah panas itulah yang menyebabkan penguapan makin banyak, berubah pola hujannya, mencairnya gleiser. Jadi bukan gara-gara si anu memerintah, jadi begini, jadi begitu. Memang tren cuacanya saat ini, naik. Mau diapain juga berlaku pasti. Kalau saya pikir jangan dari sana melihatnya. Tapi pemanasan global, kesalahan kolektif. Bersiagalah. Harus mulai perbaikan pada tata ruang, mulai peduli pada lingkungan, saluran. Bumi ini ada yang punya, jadi kita gak bisa nakal dan semena-mena. Alam ini sudah mulai kejam. Jangan nambah-nambahin lagi. Tapi menurut saya, daripada kita bicara kenapa-kenapa yang sudah pasti datang, mendingan kita bahas kesiapsiagaan kita. Kenapa-kenapa, kalau kita sudah tahu, so what gitu loh? Kan dia datang juga. Kalau tanya kenapa-kenapanya paling sumber utamanya, ya tekanan sama temperatur. Setelah ngomong matahari, lari ke temperatur, kemudian pasti jadinya tekanan udara. Tekanan itulah membuat dari mana ke mana, berhenti di mana, ngumpul di mana, dan bawa apa si angin itu.

Pembagian tugas diseminasi informasi tentang gempa? Sekarang kami tuh tidak bisa langsung ke masyarakat. Tapi ada alurnya. Informasi sudah kami beri ke bupatinya, silakan bagaimana prosesnya terserah pemerintah daerah. Informasi dari BMG ke Pemda itu hitungannya milisekon. Jadi kalau dari BMG ada tanda gempa, langsung di tiap instansi itu alarm bunyi. Langsung keluar angkanya. Saya dua bulan ngerjain pemasangan alarm ke tiap instansi. Yang sudah jalan itu di mabes Polri, mabes TNI, kantor gubernur, bakornas, Depdagri, dan RRI/Orari. Yang lainnya akan terus dikembangkan. Kesempatan evakuasi masyarakat tergantung pada kecepatan pemerintah daerah dalam menyampaikan peringatan? Ya, tergantung juga lama saya ngitungnya. Tsunami misalnya, dalam 25 menit akan sampai ke daratan. BMG ngitung dan analisisnya sudah 7 menit. Berarti sisanya tinggal 18 menit. Waktu itulah yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat sekaligus untuk lari. Hanya 18 menit. Nah kalau tidak pernah latihan evakuasi, bagaimana? Ditambah lari tanpa tujuan, gak tau ke mana karena tidak ada peta, gak ada jalan khusus evakuasi, gak ada lampunya. Grasak-grusuk. Saya katakan pada pemerintah daerah, coba dong bikin semuanya. Kadang saya jadi cerewet masalah itu, padahal bukan kerjaan BMG. Apakah tren gempa sama dengan cuaca, meningkat frekuensinya? Yang kemaren gempa di Batusangkar, susulannya itu sampai 860 kali. Mulai dari yang kecil, sampai yang terasa. Walau yang terasa oleh manusia itu hanya 14 kali. Catatan kami semakin lama semakin bagus. Tahun-tahun lalu, yang 860 itu tidak tercatat. Sekarang makin detil dan spesifik, terutama sejak ada tsunami warning system. Tapi kalau saya nilai, Indonesia itu cepat sekali berbenah. Bangun sistem seperti ini hanya 2 tahun. Jepang butuh 52 tahun dan Hawaii 44 tahun untuk bangun sistem pengolahan data 2 menit. Kita ini lumayan, 2 tahun bisa 7 menit dengan segala rupa yang minim. Luar biasa. Alatnya lebih canggih? Alat sih sama. Cuma mereka lebih banyak

dan wilayahnya kecil sehingga kerapatan alat juga kecil. Sehingga datanya cepat sampai. Pakemnya kan, makin dekat alat dipasang ke sumber gempa, makin cepat sampai datanya. Merambat gempanya. Saat ini dari 160 ren-cana pemasangan seismograph, sudah 70 unit terpasang. Konsep di luar negeri, internasional, kalau mau menangani dengan profesional itu harus dibagi 3 kelompok kerja. Pertama yang ngurus alat, masang, analisis, sampai ngasih informasi. Kelompok kedua itu yang simulasi, semisal tinggi tsunami berapa, airnya masuk sampai mana. Dan kelompok ketiga itu nangani rekonstruksi dan rehabilitasi. Dalam hal ini BMG selalu hanya bicara poin 1 dan 2. Pemda punya pengaruh yang besar dalam hal ini.

Bagaimana agar pemerintah daerah turut siap siaga? Nah, nanti pada hari meteorologi sedunia 23 Maret, BMG bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri akan menjelaskan bagaimana pentingnya kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan keselamatan masyarakat melalui pengalokasian anggarannya mulai 2008 nanti. Mendagri dan para gubernur yang daerahnya terindikasi rawan bencana akan menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun sebuah sistem preparednes dan awarness bencana. Mulai dari pemasangan server dan sirine, pelatihan tanggap bencana, peta evakuasi, jalan akses ketika bencana, hingga pembuatan shelternya. Harus dibuatkan MoU karena kesiapan pemerintah daerah terhadap bencana sangat terbatas, sangat tidak signifikan. Tidak layak. Parah? Begini, ambil contoh evakuasi korban bencana. Di Hawaii saja yang sudah 2 menit pelaporan dan analisisnya, pelatihannya setiap hari Rabu selama tiga jam. Nah kita, latihan cuma sekali saja, sudah. Sambil pesta dan peresmian lagi. Gimana? Kalau kejadian bencana lagi, coba, mereka mau lari ke mana. Peta gak tau, tempat gak ada. Informasi kurang, nah lo. Pada hari meteorologi nanti, walikota Hawaii dan Jepang akan datang. Mereka akan cerita. Biar orang-orang pemda itu tahu, gimana pentingnya persiapan bencana dan mereka harus mulai memperhatikannya. Sampai detil, sistem dan fotonya kita presentasikan ke pemda nantinya. ***(dan)

Peta Kesiapan Indonesia Dalam Preparedness & Awarness Bencana (s.d Januari 2007)

Soal gempa, Aceh kemudian Padang, apakah beruntun dan mengikuti jalur? Saya bukannya nakutin. Tapi Indonesia itu hampir seluruhnya jalur gempa. Indonesia punya lempeng gempa pasifik dan australi. Kita didesak dua-duanya. Yang satu lempeng lautan dan satunya lempeng benua. Jadi menelusup ke bawah. Tapi larinya tidak teratur. Tidak bergiliran, loncat sini loncat sana. Gempa gak bisa diprediksi. Makanya kita bilangnya earthquake information system karena peristiwanya sudah terjadi. Sekadar info saja, tinggal dilihat berapa gedenya, kedalaman, begitu ada potensi kita informasikan. Kalau tsunami bisa diprediksi, bisa dihitung. Setelah gempa di lautan, bisa dihitung dalam dan kekuatannya sekian,

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007


www.bipnewsroom.info/komunika e-mail: komunika@bipnewsroom.info

Oleh: Bayu Indarta*)

D

epartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) saat ini memang memiliki peran yang cukup signifikan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Sejak dihidupkannya kembali peran komunikasi pemerintah setelah Departemen Penerangan dibubarkan, Depkominfo mengalami berbagai transformasi baik secara kelembagaan ataupun secara struktural. Melalui Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005, Depkominfo saat ini menjadi regulator untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Pos dan telekomunikasi, Penyiaran,Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Layanan Multimedia dan Diseminasi Informasi. Namun transformasi tersebut tidak dilakukan secara sinergi dengan komponen – komponen birokrasi lainnya. Hal ini membuat Depkominfo hanya menjadi juru atur untuk ke empat bidang seperti disebutkan sebelumnya. Lalu bagaimana seharusnya peran Depkominfo bagi Republik Indonesia pada umumnya dan pemerintah pada khususnya? Hal ini tidak dapat dijawab melalui program dan kegiatan apa yang perlu dilakukan oleh Depkominfo. Poin pertama yang perlu dilakukan ialah merombak tata pemerintahan di Indonesia dengan menjadikan Depkominfo sebagai payung (umbrella) bagi komunikasi pemerintahan Republik Indonesia. Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia. Melalui peranannya sebagai payung komunikasi pemerintahan Republik Indonesia, Depkominfo tidak hanya berfungsi secara parsial sebagai regulator untuk halhal tertentu saja, namun Depkominfo dapat bermain secara strategis untuk mengintegrasikan berbagai macam kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini oleh penulis dipandang perlu karena dengan integrasi komunikasi pemerintahan, maka berbagai gejolak, silang pendapat, dan prasangka masyarakat dapat dikurangi dengan komunikasi yang efektif secara dua arah. Disamping itu dengan adanya payung yang mengelola komunikasi pemerintahan, maka kegagalan komunikasi seperti yang terjadi selama ini dapat diatasi. Kegagalan komunikasi ini dapat menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan menjadi rendah, dan buntutnya dapat memunculkan penolakan elemen masyarakat

kilas -gov

e

OPINI

Depkominfo Sebagai Payung Komunikasi Pemerintahan RI terhadap kebijakan pemerintah, seperti misalnya penolakan terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL) beberapa waktu lalu. Reorganisasi Depkominfo Mindset yang pertama perlu diubah adalah persepsi bahwa Depkominfo hanya mengurusi masalah piranti keras (hardware) dan pengaturannya saja. Depkominfo juga harus memiliki kewenangan untuk menyusun piranti lunak (software) yang tentu saja dibatasi pada kegiatan komunikasi dua arah pemerintah, sebagai representasi dari Bangsa Indonesia. Pembatasan ini sangat perlu mengingat masyarakat masih trauma terhadap pengaturan isi pesan dan informasi seperti yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru. Selepas penataan tersebut, tentunya Depkominfo akan mengalami pergeseran kewenangan, dari semula hanya mengatur masalah khusus saja, menjadi Departemen yang mampu mengkoordinir semua kegiatan komunikasi yang dilaksanakan pemerintah. Langka-langkah Strategik Dengan posisi strategis itu, maka selanjutnya Depkominfo tinggal melaksanakan langkah-langah strategis yaitu Pemetaan sumber (source) komunikasi pemerintahan, Evaluasi saluran komunikasi pemerintah, Evaluasi dan pemetaan pesan (message) yang selama ini disampaikan oleh pemerintan; dan yang terakhir adalah Pemetaan stakeholder strategis dari Republik Pemetaan Sumber (Source) Komunikasi Pemerintahan Sumber (source) yang dimaksud disini adalah siapa saja yang menjadi komunikator dari pemerintah. Komunikator ini dapat dikategorikan lagi menjadi beberapa bidang, misalnya Bidang Keamanan dan Pertahanan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Sosial dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Republik Indonesia. Komunikator tersebut bukanlah berupa perorangan tapi merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan khusus sesuai bidangnya. Melalui kegiatan ini maka akan dihasilkan pemetaan stratejik ‘siapa boleh bicara apa’ yang kemudian dapat diturunkan menjadi sebuah panduan prosedur operasional baku (Standard Operational Procedure) untuk menyelaraskan kegiatan komunikasi kelembagaan masing-masing komunikator.

Evaluasi Saluran Komunikasi Pemerintah Selama ini komponen pemerintahan seperti departemen, lembaga, dan nonlembaga memiliki saluran masing-masing yang berjalan sendiri-sendiri dan hanya bertujuan jangka pendek saja. Misalnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nasional, BKPM memiliki program kampanye Indonesia Investment Year yang tujuannya adalah menjaring sebanyak-banyaknya modal untuk masuk ke Indonesia. Tapi hasilnya dapat dikatakan nihil karena media kampanye ini tidak berfungsi secara optimal dan hanya berjalan sendiri tanpa dukungan media pemerintah lainnya bahkan oleh lembaga kepresidenan sekalipun. Jika dilihat secara makro tentunya media kampanye yang dilakukan oleh BKPM ini dapat menuai hasil maksimal apabila pesan untuk menarik investor ke Indonesia juga didukung oleh Departemen Luar Negeri melalui salurannya sendiri misalnya. Maka evaluasi saluran komunikasi ini mutlak dilaksanakan untuk memperoleh gambaran efektifitas dari tiap-tiap medium yang efektif menjangkau publiknya masing-masing Melalui evaluasi ini pula, akan dihasilkan sebuah benang merah antara macam-macam medium yang digunakan berbagai lembaga pemerintah untuk menjangkau publik yang sama. Evaluasi dan Pemetaan Pesan Pemerintahan sebuah negara dilaksanakan oleh berbagai komponen birokrasi. Setiap komponen tersebut pasti memiliki kepentingan dan fungsi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan pesan yang muncul dari pemerintah pun akan beragam pula. Kondisi ini yang sering menyebabkan pemerintah gagal menyampaikan key message-nya kepada masyarakat. Seringkali pesan-pesan dari komponen pemerintahan ini tidak dilandasi oleh pandangan yang luas untuk kepentingan yang lebih besar. Bahkan sering kali terjadi pesan yang tumpang tindih satu sama lainnya. Seperti pada awal-awal penanganan kejadian luar biasa flu burung, tampak jelas bahwa Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian menyampaikan pesan yang justru saling membenturkan kewenangan antara dua lembaga tersebut. Departemen Kesehatan banyak menyampaikan bahwa pencegahan flu burung dapat diatasi dengan pemusnahan unggas, sehingga tanggung jawab utamanya adalah pada peranan Departemen

Pertanian. Sementara disisi lain, Departemen Pertanian menyatakan bahwa kesehatan masyarakat diawali dari budaya hidup sehat yang artinya perlu sosialisi dari Departemen Kesehatan untuk menjelaskan kepada masyarakat seperti apakah batasan hidup sehat itu. Pemetaan Stakeholder Strategis Republik Indonesia. Dalam konteks ilmu komunikasi, kegiatan komunikasi yang efektif adalah didasari pada kesamaan field of experience (FOE) dan frame of reference (FOR) antara komunikator dan komunikan. Inilah yang menjadi pijakan mengapa perlu dilakukan pemetaan stakeholder strategis oleh Depkominfo. Tarikannya adalah untuk memperoleh gambaran siapa komunikan dari Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia, bagaimana cara komunikan mempersepsi sebuah pesan dan yang paling penting ialah untuk memperoleh gambaran bagaimana perilaku komunikan dalam menanggapi sebuah pesan komunikasi pemerintahan. Tentunya setelah menemukan gambaran stakeholder republik ini maka pendekatan yang dibangun untuk menyampaikan pesan tidak dipukul rata semuanya, melainkan dengan kajian dan asumsi yang logis termasuk menggunakan saluran yang efektif menjangkau tiap-tiap stakeholders tersebut. Wacana diatas merupakan pandangan yang lebih luas untuk dapat memaksimalkan fungsi Depkominfo. Adapun penerapannya dapat dipastikan akan mengalami banyak hambatan dan tantangan. Namun kita tidak bisa menafikkan bahwa dengan kondisi semakin terbukanya akses masyarakat kepada informasi, maka pemerintah harus mengimbanginya dengan membangun fungsi komunikasi pemerintahaan yang efektif dan efisien. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa untuk mengawali pekerjaan rumah yang cukup besar ini memerlukan dialog yang dilandasi semangat untuk perubahan. Sudah bukan jaman lagi pemerintah yang menutup diri dengan perubahan. Pemerintahan juga harus berjalan dinamis dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat abad informasi ini. Semoga semangat perubahan masih ada dihati pemerintah kita untuk Indonesia yang lebih baik.** *)Penulis adalah media analis, tinggal di Jakarta

Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info

www.bmg.go.id

Jendela Informasi Meteorologi dan Geofisika Akhir-akhir ini nama Badan meteorologi dan Geofisika (BMG) sering kita dengar terutama pada berbagai media baik televisi, radio juga media cetak. Berbagai bencana alam yang menimpa Indonesia belakangan ini tak pelak membuat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) ini menjadi rujukan informasi tentang berbagai fenomena yang terjadi di tanah air. Sesuai dengan slogan yang terdapat di situs www.bmg.go.id “Jendela Informasi Meteorologi dan Geofisika�, kita dapat memperoleh informasi diantaranya mengenai meteorologi, geofisika,

Edisi 04/Tahun III/Febuari 2007

klimatologi dan kualitas udara di Indonesia. Selain itu ada juga berbagai info-info terbaru, berita serta agenda yang terkait dengan meteorologi dan geofisika. Yang menarik disini adalah fasilitas web mapping. Melalui fasilitas ini kita bisa melihat beberapa informasi mengenai gempa bumi di tanah air yaitu gempa terkini, gempa yang dirasakan dan peta seismitas. Sesuai dengan namanya jika kita memilih salah satu pilihan tersebut maka kita akan disajikan dengan informasi dalam bentuk peta wilayah indonesia. Penggunaannya pun cukup mudah karena disini juga disediakan link panduan untuk menggunakannya. Jika kita menggerakkan kursor mouse pada suatu titik di peta tersebut maka akan muncul informasi mengenai gempa yang terjadi di lokasi

tersebut seperti kekuatan gempa, kedalaman gempa, waktu terjadi dan lokasi gempa yang terjadi di tanah air. Selain itu di situs ini kita juga bisa mengetahui bagaimana untuk mendapatkan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui short message service (SMS). Misalnya kita ingin mengetahui informasi mengenai cuaca hari ini di Jakarta maka kita bisa mengirimkan SMS dengan dengan format: co jakarta lalu kirim ke 2303 (SMS server BMG). Selain cuaca informasi yang bisa didapatkan memalui fasilitas SMS ini adalah iklim, kualitas udara dan gempa bumi di suatu kota. Sementara bagi anda yang suka berdiskusi juga disediakan forum untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika tentunya. Pendeknya Informasi dan failitas yang ada

pada situs ini terbilang cukup lengkap dan menarik. Selain itu, situs yang dibuat dengan dominasi warna biru dan hijau ini juga cepat ketika diakses. (hbk)

9


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info

Sumatera Utara "Blue Print" Pariwisata Sumut Diluncurkan ke Mancanegara Propinsi Sumatera Utara segera meluncurkan “Blue Print” kepariwisataan berskala international ke mancanegara yang dirancang untuk mampu menembus sentrasentra bursa kepariwisataan dunia setingkat World Tourism Forum (WTC). “Berbagai aspek dipadukan untuk melengkapi ‘blue print’ tersebut, termasuk perpaduan lintas sektoral, seperti side effect potensi agropolitan, agromarinepolitan, serta mendukung prospek Bandara Kualanamu, sehingga berfungsi menarik wisatawan sekaligus investor,” kata Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) Sumut Drs H Ridwan Batubara MM saat di Kantor Gubsu, Kamis (1/3). Proses penyiapan “blue print” dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pariwisata Daerah Propinsi Sumut, saat ini sudah hampir selesai untuk segera diusulkan ke DPRD Sumut, sehingga diharapkan nantinya memperoleh legitimasi formal dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumut. Ridwan berharap agar dalam pengembangan kepariwisataan ini, masingmasing kabupaten dan kota nantinya tetap mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pariwisata Daerah Sumut. (www.bainfokomsumut.go.id)

Riau SIAK Online di Dubai dan Pekan baru Pekanbaru, Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Indriadi SH mengemukakan dua kota di Provinsi Riau yang sudah mulai menerapkan KTP berbasis Sistem Informasi Administarsi Kependudukan (SIAK) Online, yakni, Kota Pekanbaru dan Dumai. Menurut Indriadi, selain kedua daerah tersebut saat ini juga sudah ada yang mulai menerapkan (SIAK) online tapi masih menghadapi beberapa kendala. Diantaranya, selain mahalnya perangkat ini, juga membutuhkan operator yang ahli. Ia mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, pada akhir 2007 ini penggunaan KTP dengan berbasis Sistem Informasi Administarsi Kependudukan (SIAK) online ini sudah bisa online dan of line di seluruh Indonesia. Indriadi menyebutkan, Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tentang penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ini. “Hal itu dalam rangka percepatan pembangunan Database Kependudukan,” ujarnya. Penggunaan SIAK online katanya dalam upaya pengelolaan informasi kependudukan yang berasal dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga

Dari Sabang Sampai Merauke

LINTAS DAERAH diperlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang tersambung (online). Pengelolaan informasi kependudukan ini, dilakukan mulai dari Tempat Perekaman Data Penduduk (TPDK) sampai ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat dan sampai ke Bank Data Kependudukan Nasional. Karena itu, pemerintah Provinsi Riau mengharapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akan tuntas pada akhir tahun 2007 ini. Hal itu juga sejalan dengan menghadapi Pilgub Riau pada tahun 2008 mendatang. (www.bikkb.riau.go.id)

Jawa Barat Perlu Peran Masyarakat Untuk Ungkap Penyalagunaan Narkoba Bandung, Wakil Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat, Kombes Pol Rukman, SH menyatakan, kejahatan penyalahgunaan narkoba yang belum terungkap oleh pihak kepolisian jumlahnya lebih besar dibanding kasus yang terungkap, oleh karena itu perlu adanya peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mengungkapnya. Menurut Rukman, BNP mengalami kesulitan dalam penegakan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika (P4GN) tanpa peran serta seluruh komponen masyarakat, seperti para kiyai, pimpinan Ponpes, tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur media elektronik. Hal tersebut dikatakan pada acara sosialisasi dan penyuluhan, dimana semua peserta sangat antusias yang terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Selama berlangsung acara sosialisasi dan penyuluhan, semua peserta sangat antusias yang terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan. Para peserta menyatakan komitmennya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga hilang dari bumi Indonesia khususnya Jawa Barat. (www.jabar.go.id)

Jawa Timur Perancis Bantu Pasarkan Produk Jatim ke Eropa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Perancis siap membantu memasarkan produkproduk industri, unggulan dan UKM asal Jatim ke Eropa, karena posisinya merupakan negara kawasan pintu gerbang perdagangan dunia kususnya Eropa. IFCCI (Kadin Perancis) Alain Pierre MIGNON menjelaskan, produk industri asal Jatim sangat digemari di Eropa, terlihat dari tingginya animo masyarakat Eropa terhadap produk asal Jatim. Namun, permasalahan yang dihadapai masih terkendala pemasaran. Alain Pierre dalam waktu dekat akan mengundang Kadin dan pengusaha Jatim untuk memamerkan

produk unggulannya ke Prrancis. Sementara itu Kepala Biro Kerjasama Setda Prop Jatim, Djoni Irianto menyambut baik tawaran Perancis dan berharap agar tawaran baik itu dapat segera direalisasikan. (www jatim.go.id)

Kalimanta Timur Penataan SKM Hilangkan Daerah dan Banjir Pemerintahan Kota Samarinda akan menerapkan program penataan Sungai Karang Mumus (SKM) untuk menghilangkan daerah kumuh di wilayah tersebut, meliputi penataan bantaran, menata kesadaran, kesehatan lingkungan, keindahan dan menata masa depan. Koordinator Bidang Lingkungan LSM Pesut (Peduli Ekonomi Sosial Terpadu), Nuhran mengemukakan pihaknya mendukung 100 persen program pemkot melalui program penataan SKM, mengingat Karang Mumus di masa lampau merupakan wadah mengais rezeki dan telah melahirkan orang-orang sukses. Menurut Nuhran, bantaran SKM mempunyai kelebihan, keunikan, kekhasan dan daya tarik tersendiri. “Kondisi ini, bila dikelola dengan baik, tentu akan memberikan keuntungan bagi pemerintah kota dan warganya,” ungkapnya. Ia mengharapkan, penataan juga jangan sampai menjadi SKM kumuh kembali dengan PKL, sehingga sia-sia dan membuang uang sangat besar. “Pemkot harus tegas dan bisa mengantisipasi sejak dini, serta sudah memiliki konsep yang matang untuk mempercantik, dan bisa menjadi pundi-pundi pendapatan, baik warga maupun PAD,” katanya. Untuk itu, kedepan SKM bisa menjadi andalan dan memberi warna tersendiri bagi kota Samarinda dan Kalimantan Timur. (www.samarinda.go.id)

Sulawesi Selatan Investasi Norwegia di PLTM Sinjai Norwegia menanam investasi sebesar 2.000 dolar AS untuk membangun pembangkit listrik tenaga mini hydro (PLTM) Manipi, berkapasitas 10 MW di Sungai Tangka, Sinjai Sulawesi Selatan, kata Direktur Utama PT. PLN (Persero), Eddie Widiono di Jakarta, Jumat (9/3). “Investasi Norwegia pada PLTM Manipi di Sinjai merupakan hasil forum energi yang diadakan beberapa tahun lalu di Oslo, Norwegia,” kata Eddie. Menurut dia, investasi Norwegia dalam pembangunan pembangkit listrik itu merupakan investasi yang tepat dan pertama kali dalam pengembangan PLTM. Eddie berharap, dengan adanya investor PLTM dari Norwegia itu, investor lainnya dari negara itu dan negara lainnya, seperti Jepang akan berminat menanamkan modalnya di sektor energi itu. Dikatakan, PT PLN dan PT. Sulawesi Mini Hydro Power yang merupakan perusahan gabungan dengan Perusahan KF

Hydropower AS dari Norwegia akan membangun PLTM mulai Mei 2007. “Manfaatnya menggunakan PLTM adalah tidak perlu memakai bahan bakar minyak,” ujarnya, seraya menambahkan, pelaksanaan proyek ini akan berlangsung dua hingga tiga tahun. Diakuinya, karena investasi awal PLTM bernilai tinggi, maka tarif dasar listrik (TDL) yang akan diberlakukan kepada masyarakat disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pengembalian investasi yang dikehendaki investor. Dalam kesempatan itu, Bupati Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Andi Rudyanto Asapa mengatakan, masyarakat Sinjai menyambut baik adanya investasi pada pembangkit listrik tenaga mini hydro dari negara Norwegia itu. ”Namun investor juga harus memperhatikan pelestaraian hutan dan lingkungan di sungai Tangka, Sinjai Sulsel”. Sementara itu, Direktur Utama PT. Sulawesi Mini Hydro Power dari Norwegia Knut Fossum menjelaskan proyek ini merupakan yang pertama dalam kerjasama di bidang kelistrikan khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro (PLTM) antara Norwegia dan Indonesia. “Kami juga telah bekerjasama dengan Universitas Hasanudin untuk menyelamatkan lingkungan sungai Tangka di Sinjai, Sulawesi Selatan agar airnya dapat diminum serta akan melestarikan hutan di daerah tersebut. (T.EYV/Kus)

Papua Meningkatkan Budidaya Rumput Laut di Padaido Bupati Biak Numfor, Yusuf Maryen, mengatakan budidaya rumput laut di Padaido, Biak, akan terus ditingkatkan guna menjadikan komoditi tersebut menjadi sumber PAD bagi daerah. “Upaya peningkatan itu dilakukan melalui pengalokasian anggaran yang cukup besar, mulai dari proses pendampingan, pengolahan, hingga penjualan hasil rumput laut,” kata Bupati Yusuf Maryen di Biak. Menurutnya, budidaya rumput laut selama ini belum sepenuhnya dilakukan secara baik oleh masyarakat, karena kurangnya serapan ilmu pengetahuan serta belum mahirnya masyarakat dalam mengolah komoditi tersebut. “Untuk pendampingan kami kembali akan mendatangkan tenaga ahli dari luar, guna meningkatkan hasil budidaya rumput laut di Padaido, Biak,” katanya. “Saya harap komoditi tersebut, bisa menjadi salah satu primadona dan daya tarik bagi para investor dari luar daerah untuk menanamkan investasinya di Biak,” tambahnya. (www.papua.go.id)

Papua Barat

foto : Badan Perbatasan Papua

Satu Tekad Untuk Perbaikan Papua

10

“Satu Tetap Dua dan Dua Tetap Satu, Satu Tanah Papua dan Dua Pemerintahan tapi Tetap Satu Di atas Tanah Papua”, lantang diucapkan bersama Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat menandakan kebersatuan warga untuk mengembangkan tanah papua. Setelah bertahun-tahun mengalami keterting-galan di beberapa sektor, kini masyarakat Papua menyatakan untuk bangkit. Menggapai harapan masa depan yang lebih baik. Tanggal 29 Januari 2007, merupakan penampilan perdana kedua Gubernur

Tanah Papua, Abraham Octavianus Atururi (Gubernur Papua Barat) dan Barnabas Suebu, SH (Gubernur Papua). Setelah pemekaran bumi cenderawasih ini menjadi dua wilayah provinsi guna lebih mengoptimalkan pembangunan lokal. Dan Pulau Mansinam yang merupakan pulau peradaban orang Papua menjadi saksi atas Ikrar Membangun Papua Bersama. “Mari kita tutup sejarah peradaban Papuan 152 tahun lalu, dan hari ini kita mulai dengan lembaran sejarah yang baru untuk menuju Papua Baru yang penuh harapan dan cita-cita,”ucap Barnabas. Tekat kebersamaan, seakan terasa lebih khusuk ketika ikrar tersebut diucapkan dalam tempat peribadatan, sebuah gereja. Kesepakatan ini sendiri bermula dari keinginan kedua Gubernur untuk mengejar ketertinggalan di semua sektor pembangun-

an. "Sangat penting untuk membuka keterisolasian penduduk ini," kata Barnabas Suebu. Kedua Gubernur sepakat memberi warna yang lebih menarik dalam kehidupan masya-rakat Papua dan melepas kekang yang selama ini merantai kreatifitas mereka. "Pemikiran konsep pembangunan tanah Papua harus segera dilakukan, meliputi tata ruang pembangunan infrastruktur, baik bidang sosial budaya dan ekonomi," ungkap Atururi. Bagaimanapun pembangunan kualitas sumber daya manusia memang hal yang mendasar. Siapa lagi yang membangun provinsi kalo bukan putra daerah? Bukankah cita "Satu Tanah Papua" akan bisa lebih diwujudkan dan akan lebih lebih ringan jika dilakukan bergotong royong. (dw/Usman T.D)

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007


www. bipnewsroom.info/komunika email : komunika@bipnewsroom.info Departemen Kehutanan Kelompok Tani Hutan Akan Peroleh Pinjaman Dana Reboisasi Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha berbadan hukum, koperasi serta kelompok tani hutan, untuk memperoleh pinjaman dana reboisasi dalam rangka pengembangan hutan tanaman, melalui sistem dana bergulir. “Penyaluran dananya menggunakan sistem dana bergulir, dan pemerintah membentuk badan pembiayaan pembangunan hutan (BP2H) dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU),” kata Menteri Kehutanan MS. Kaban terkait dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam rekening pembangunan hutan, di Jakarta, Jumat (2/3). Menurutnya, departemen kehutanan juga telah menetapkan pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) melalui Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 guna mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari. “Hal ini akan memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan, dan akses pasar yang lebih luas pada masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan produksinya,” tambah Menhut. Namun Menhut menegaskan bahwa pemberian akses hukum yang lebih luas terutama pemberian IUPHHK-HT dengan jangka waktu paling lama 100 tahun, bukan berarti peralihan kepemilikan hutan negara ke individu, tetapi sebatas izin legal pemerintah untuk berusaha, pelayanan pembiayaan dan akses pasar yang jelas. BP2H yang akan dipimpin oleh sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Dephut ditargetkan akan mampu membiayai sekitar 95 ribu kepala keluarga yang masing-masing akan mengelola 15 hektare dengan besar bantuan pembangunan hutan tanaman sebesar Rp8 juta hingga Rp10 juta. (T.Tr/Kus) Departemen Komunikasi dan Informatika UU ITE Memudahkan Pengiriman Uang TKI Ke Indonesia Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang terus berkembang supaya di dalam RUU ITE juga harus dimasukkan tentang penggunaan money transfer via hand phone (pengiriman uang melalui telepon selular). “Ketentuan – ketentuan yang terkait dengan masalah transaksi elektronik di dalam RUU akan membantu bagaimana TKI bisa mengirimkan uang secara mudah melalui hand phone yang mereka miliki,” kata Dirjen Aplikasi Telematika Departemen Kominfo Ir Cahyana Ahmadjayadi, saat memberikan penjelasan atas nama menteri kepada Pansus ITE, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). . Menurutnya, secara teknis, tentunya TKI atau pahlawan devisa yang akan mengirimkan uangnya ke Indonesia memang terkait dengan bank lokal di beberapa Negara tempat bekerja, namun bank lokal tersebut juga harus memberi koordinasi dengan bank yang ada di Indonesia, karena uangnya akan dikirim ke Indonesia. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kemudahan lain yang selama ini dipergunakan adalah, adanya bank asal Indonesia cabang luar negeri sehingga TKI mengirimkan uangnya melaui bank tersebut kemudian bisa ditransfer informasinya melalui sms, hp, internet paymen gate way. Cahyana mengungkapkan, saat ini baru 20 persen pengiriman uang yang dilakukan oleh TKI dikirim melalui western union ataupun melalui system pembayaran luarnegeri lainnya. “Dan 80 persennya masih dibawa oleh TKI sendiri sehingga kemudian dicegati di Bandara Soekarno Hatta terminal III (liar negeri),” kata Cahyana. Dikatakannya, hal-hal teknis seperti layanan pengiriman uang di atur dalam UU ITE nantinya juga akan membuat ketentuan sebuah bank lokal untuk mempunyai cabang di daerah lain untuk kemudian timbulnya kerjasama antar operator. “Layanan pengiriman uang yang ada di dalam peraturan pemerintah yang akan dibuat berisi hal-hal teknis seperti ini nantinya akan membuat ketentuan sebuah bank yang beroperasi di Indonesia harus punya cabang di negara lain”, ujarnya. (T.ww) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pergeseran Model Hubungan Industrial Ada pergeseran model hubungan industrial saat ini dari corporatist ke contractualist, karena itu kalangan pekerja dan pengusaha diharapkan dapat menyikapi hal itu secara dewasa. Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno seusai mengikuti pemaparan Kajian Akademis Independen terhadap UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, di Jakarta, Senin (5/3). Menakertrans menjelaskan, perkembangan ketenagakerjaan hendaknya mengikuti berbagai peraturan yang mendukung pemulihan ekonomi seperti munculnya pola contractualist. Dalam kajian ini Erman berpesan kepada semua pihak, agar hendaknya memiliki pola berfikir yang demokratis dan dewasa khususnya dalam aspek hubungan industrial, “ke depannya, jika terdapat perbedaan-perbedaan diantara berbagai pihak, maka mereka harus mau mencari titik temu yang dapat menguntungkan semua pihak.” Hal senada mengenai adanya pergeseran model hubungan industrial juga diakui oleh ketua Tim Kajian Independen, Armida S. Alisjahbana. Dalam UU No.13/2003 ada berbagai peraturan yang kurang kondusif dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi. Diantara yang kurang kondusif itu adalah adanya inkonsistensi peraturan ketenagakerjaan dalam hal penentuan upah minimum, ketidak jelasan dalam ketentuan mengenai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), istirahat panjang, PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) dan pesangon serta outsourcing. Untuk itu, Tim Kajian Idependen merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pekerja dan pengusaha dalam melaksanakan perjanjian kerja Bipartit, langkah tersebut dapat dilakukan melalui adanya penetapan ketentuan hukum yang mendorong terlaksananya perlindungan yang kolektif. (T. De/id/b) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Departemen Kesehatan

Membangun Kesehatan Masyarakat agaimana menciptakan bangsa yang maju, jika rakyatnya sakit? Karena itu dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Sayang, kualitas kesehatan di Indonesia dinilai kurang. Masih banyak masyarakat Indonesia hidup dibawah standar kesehatan. Terutama pada masyarakat miskin (Maskin), tingkat kematian bayi saja mencapai 3,5 kali lebih besar dari masayarakat kelompok kaya,dan tingkat gizi buruk balita pun sangat tinggi. Hal ini didukung karena perilaku masyarakat sendiri belum sepenuhnya mendukung upaya pembangunan kesehatan dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Padahal untuk menciptakan kesehatan, dimulai dari merubah pola hidup sehat, yang nantinya akan membawa lingkungan sekitar menjadi sehat pula. Lihat saja dalam laporan UNDP 2005, tingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Indonesia berada diurutan 110 dari 177 negara. Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan memberi perhatian khusus dalam peningkatan UHH dengan sasaran meningkatkan tingkat UHH dari point 66,2 menjadi 70,6 pada tahun 2009. Pembangunan kesehatan secara merata dan mudah dijangkau dengan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi agenda utama Departemen Kesehatan. Selain itu untuk mewujudkan pembangunan masyarakat sehat Departemen Kesehatan menetapkan strategi untuk meningkatkan sistem surveillance, monitoring dan informasi kesehatan,serta meningkatkan anggaran pembiayaan

Edisi 05/Tahun III/Maret 2007

kesehatan. Program Kesehatan nasional pembangunan 12 Ribu Desa Siaga, merupakan tindak lanjut “Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan” yang di canangkan Presiden. “Program tersebut diarahkan untuk peningkatan, pemeliharaan dan perlindungan kesehatan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan hingga ke lapisan paling bawah”, ungkap Kabang Tata Usaha Pusat Promosi Depkes RI, Endang Sri Widyaningsih. Disebut desa siaga, jika desa tersebut mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Pembentukan Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dengan memberdayakan sumberdaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat secara mandiri merupakan salah satu bentuk mempersiapkan desa siaga.(dw)

foto : http//nlogfam.com

B

Wajah Kita

Rakus Manusia adalah makhluk paling rakus di muka bumi. Beda dengan makhluk lain yang hanya makan daging saja (carnivora), atau makan tumbuhan saja (herbivora), manusia memiliki julukan mengerikan: si pemakan segala (omnivora). Manusia tidak saja makan mamalia lain, tapi juga makan rumput, jamur, lumut, serangga, reptil, pendeknya apapun yang dapat dimakan ditelannya. Kerakusannya melebihi makhluk-makhluk lain, sehingga jika tidak dikendalikan, manusia berpotensi menimbulkan kehancuran dunia seisinya. Macan yang memiliki predikat hewan buas, akan berhenti makan setelah kenyang. Tidur bermalas-malasan menikmati kekenyangannya dengan mata sendu, kendati di depan hidungnya berseliweran kijang dan kelinci gemuk. Ia berhenti setelah hasratnya akan makanan terpenuhi. Tak pernah tampak macan bersendawa alias gelegeken lantaran kekenyangan bukan? Ia tak kenal hadist Nabi, tapi ia selalu mengamalkannya: Makan setelah benar-benar lapar, dan berhenti makan sebelum benar-benar kenyang. Bahkan di tengah kekenyangannya, ia mampu bersikap arif, membiarkan saja ketika komunitas binatang lain mengeroyok sisa makanan yang tadi diburunya dengan susah-payah. Contoh lain adalah burung gelatik, si pencuri padi pak tani. Pagi-pagi benar ia sudah terbang mencari pak tani yang lengah menjaga sawahnya. Makan, dan segera pulang setelah temboloknya penuh makanan. Ia tak membawa pulang bulir padi sebijipun untuk disimpan sebagai persiapan sarapan besok. Ia hanya makan sebatas yang mampu ia makan untuk mempertahankan hidup. Dan setelah itu, ia akan menikmati istirahat yang tenang sepanjang malam tanpa berpikir besok mau makan apa.

foto : dn

Lain halnya dengan manusia, si omnivora, jika menjumpai makanan ia akan berusaha makan sebanyak-banyaknya, bila perlu sampai kekenyangan. Tapi jangan kira manusia akan berhenti setelah kenyang. Setelah ngiras (Jawa, artinya: makan di tempat) ia juga akan ngirus (Jawa, artinya: mengambil lagi dengan sendok besar). Dan ia akan membawa sisa makanan itu pulang ke rumah untuk disimpan sebagai cadangan. Ia bahkan tak berhenti mencari sumber makanan lain, kendati cadangan makanan di rumahnya sudah bertumpuk setinggi bubungan. Ia akan terus menggali, membongkar, mengaduk-aduk, mengobrak-abrik isi bumi, demi memuaskan hasratnya akan kebutuhan perut yang tak pernah mencapai klimaks. Di tengah kekenyangan perutnya, jiwanya terus merasa lapar, sehingga manusia tak akan membiarkan manusia lain menyentuh sisa makanan yang sejatinya secara hakiki sudah tak dibutuhkannya. Ia akan bersikap defensif manakala miliknya disentuh orang. Bahkan bila perlu ia akan bertindak protektif sekaligus agresif mempertahankan makanan yang dicarinya dengan bersimbah peluh itu. Berbeda dengan gelatik yang dapat tidur nyenyak ketika temboloknya penuh, manusia yang sudah kekenyangan masih juga merem-melek di waktu malam. Otaknya terus berpusar-pusar, memikirkan besok mau makan apa, dan--bila perlu--makan siapa. Kerakusan manusia, yang terbingkai secara apik dalam definisi makhluk omnivora, membuatnya makin leluasa melahap seisi dunia. Ia tidak saja makan beras, jagung, ubi, ketela, sagu, ikan, ayam, kambing, sapi, babi, tapi juga makan gedung sekolah, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan makan manusia lainnya. Ungkapan Thomas Hoobes, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, tampaknya perlu direvisi. Karena dalam praktiknya, manusia jauh lebih buas dari serigala. Serigala hanya makan daging, itupun bukan daging sesama serigala. Sedangkan manusia doyan makan sesama manusia, dan doyan melahap apa saja yang dapat ditelan, tak peduli itu milik orang lain atau milik negara sekalipun! (g)

11


Pagi itu, Sri Dewi Ekawati sedang memasak. Tapi ada yang "tidak lazim" dengan kompor yang dipakainya. Bukan kompor elpiji atau kompor minyak tanah, tapi kompor berbahan bakar minyak biji jarak! Hebatnya, minyak nabati yang dipakai sebagai sumber energi itu asli bikinan warga desa setempat. "Desa saya sudah mandiri energi," kata Sri bangga.

S

ri Dewi memang patut bersyukur. Saat warga desa lain kepalanya "cekot-cekot" memikirkan harga BBM yang membubung, ia bersama warga Desa Tanjungharjo, Kec Ngaringan, Kab Grobogan, Jateng, justru menikmati murahnya harga minyak nabati made in dewek (bikinan sendiri). Bagaimana tidak murah, harga minyak tanah di desanya sekitar Rp 5.500/liter. Sedangkan harga minyak jarak cuma Rp 3.000/liter. "Jauh lebih murah karena bahannya diambil dari desa sini dan minyaknya juga diproduksi di sini," ujar Sri yang juga anggota Kelompok Tani Mudi Rejeki. Desa Tanjungharjo merupakan salah satu desa yang ikut mempelopori Desa Mandiri Energi. Di desa ini, sejak beberapa bulan lalu warga mulai menanam jarak pagar, hasil kerjasama antara PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum Perhutani, dan Pemda setempat. Areal yang telah ditanami jarak pagar luasnya 1.200 hektar, dan kebun pembibitan seluas 7 hektar. Ke depan, pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis jarak pagar ini diharapkan dapat menelurkan 6 plasma, yang masing-masing mengelola 50 hektar tanaman jarak. Masing-masing plasma ini diharapkan memiliki alat pengepres dan penyaring biji jarak dan alat pembuatan briket dari ampas biji jarak yang dioperasikan oleh anggota plasma.

Keberhasilan Desa Tunjungharjo mengembangkan energi alternatif berbasis jarak pagar tak pelak membuat warga di daerah lain "ngiler" kepengin meniru. Haryo Hartono, karyawan pabrik gula di Cirebon misalnya, meminta agar di Jawa Barat juga dikembangkan Desa Mandiri Energi (DME) yang berbasis tanaman jarak, sehingga pabrik tempatnya bekerja bisa memproses gula dengan harga pokok produksi yang lebih murah, sehingga harga jual gula juga lebih murah. "Kalau di Grobogan bisa, di daerah lain tentunya juga bisa dibentuk DME," katanya. Ia sendiri mengaku keluarganya sudah "babak belur" dihantam kenaikan harga BBM tahun lalu. Karena itu, pengembangan energi alternatif di luar BBM melalui pembentukan DME dirasakannya sebagai solusi yang sangat tepat untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. "Sudah saatnya beralih ke energi non-BBM. Jika benar-benar bisa dilaksanakan dalam skala besar, DME merupakan solusi yang cerdas," imbuhnya. DME, Apa Itu? Desa Mandiri Energi (DME) merupakan salah satu program agar desa bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan di desa-desa tertinggal. Sasaran program ini, antara lain melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap BBM, terutama minyak tanah. Berdasarkan data Departeman Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan tak terbaharukan sangat tinggi. Ketergantungan terhadap minyak bumi misalnya, mencapai 52 persen, gas 28 persen, dan batubara 15 persen. Sungguh luar biasa. Da-

Minyak jarak, potensial menggantikan bahan bakar fosil.

lam situasi krisis energi seperti sekarang, dalam jangka panjang kondisi ini cukup megkawatirkan. Lebih-lebih penelitian para ahli menyebutkan, bahwa minyak bumi Indonesia akan habis dalam 30 tahun mendatang. Maka tepatlah upaya pengembangan energi alternatif melalui program DME untuk menangkis jerat ketergantungan pada bahan bakar fosil. DME yang tengah dikembangkan pemerintah ini berbasis kemitraan, baik dengan BUMN maupun swasta. Ada dua tipe DME. Pertama, DME yang dikembangkan dengan penggunaan energi non BBM, seperti desa yang menggunakan tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas. Kedua, DME yang menggunakan bahan bakar nabati atau biofuel. Baik tipe pertama maupun kedua dibentuk dengan memperhatikan potensi desa yang bersangkutan di bidang energi ini. Dibangun di Seluruh Indonesia Gema Desa Tanjungharjo sebagai desa yang mengawali pembentukan DME ternyata sampai ke Jakarta. Bahkan Rabu (21/2) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan mengunjungi Tanjungharjo. Dalam sambutannya di desa tersebut, Presiden antara lain menyatakan dukungannya kepada program DME, karena tujuannya tidak hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan. “Konsep Desa Mandiri Energi ini akan dibangun di seluruh tanah air. Tujuannya adalah agar kantong-kantong kecamatan dan perdesaan dapat lebih men-

cukupi ketahan energinya, tidak hanya tergantung pada minyak tanah,” kata Presiden. Sebelumnya, Presiden, di Kantor Kepresidenan, Rabu (14/2) lalu, memimpin rapat terbatas (ratas) yang dihadiri menteri-menteri terkait mengenai pengembangan DME. “Kami telah menyampaikan kepada Presiden bahwa ada tujuh departemen yang sudah mengembangkan DME, yaitu Departemen ESDM, Departemen Pertanian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Dalam Negeri, Kementeri-an Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian BUMN, dan Departemen Kelautan dan Perikanan,” kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Total DME yang berada di 81 kabupaten berjumlah sekitar 100 desa yang menggunakan biofuel dan 40 desa menggunakan non BBM. “Tahun ini Presiden meminta untuk meningkatkan jumlah dari 150 DME ditingkatkan menjadi 200 DME. Bahkan pada akhir kabinet, Presiden ingin meningkatkan lagi menjadi 2000 Desa Mandiri Energi, masingmasing 1000 desa yang menggunakan biofuel dan non BBM,” imbuh Purnomo. Harapan kita semua, saat minyak bumi benar-benar habis kelak, bangsa Indonesia telah memiliki pondasi kuat untuk menggunakan energi non-BBM. Dan salah satu pondasi itu bernama DME.(g)

ga berlimpah di seluruh Nusantara. Kita punya angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah, angin Bohorok, sampai angin ribut. Pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia masih "malas" meniru Belanda yang menjadikan tenaga angin sebagai penggerak kincir, atau Jepang dan Finlandia yang telah lama memanfaatkan angin sebagai pembangkit tenaga listrik? Israel sudah sejak lama memanfaatkan tenaga pasang surut sebagai sumber energi. Tapi Indonesia yang memiliki bentang pesisir terpanjang di dunia belum juga beringsut memikirkan bagaimana memanfaatkan gelombang laut, bahkan dalam skala kecil sekalipun. Demikian pula tenaga mikro hidro, tersedia hampir di seluruh penjuru tanah air. Daerah mana sih di Indonesia yang tidak memiliki sungai atau kali-kali kecil yang memiliki riam (terjunan air)? Dari Sabang sampai Merauke, terutama di daerah pegunungan, sebagian besar punya kali beriam yang dapat dikembangkan menjadi pusat listrik tenaga air mini (mikro hidro). Akan tetapi, potensi ini pun masih belum tersentuh alias belum dimanfaatkan. Mungkin pada awalnya bangsa Indonesia

memang terlalu manja, lantaran bahan bakar minyak begitu mudah didapat (dulu harganya murah, sih). Karena itu, terminologi bahan bakar lalu diidentikkan dengan minyak (BBM). Mindset begini membawa akibat, nyaris seluruh mesin yang bergerak di tanah air digerakkan oleh minyak. Bukan cuma kendaraan, pembangkit tenaga listrik pun banyak yang digerakkan dengan tenaga BBM. Ketergantungan kepada minyak bumi sangat tinggi. Sementara energi lain, yang ketersediaannya juga berlimpah, hanya dipandang sebelah mata dan dibiarkan teronggok tak terolah. Ancaman krisis energi "memaksa" Indonesia melirik energi alternatif nonminyak dan energi nabati. Salah satu yang sudah dicoba adalah minyak jarak untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan untuk memasak, serta minyak kelapa dan kelapa sawit untuk bahan bakar biodiesel. Tapi harus diakui, membiasakan masyarakat untuk menggunakan energi alternatif bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja keras semua pihak. (g)

Potensi energi alternatif sejatinya sangat berlimpah di Indonesia. Dari jarak pagar, tenaga surya, angin, pasang-surut, hingga mikro hidro, nyaris ada di semua tempat. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan.

Kebanyakan baru diolah dijadikan pupuk, atau bahkan dibuang begitu saja sebagai sampah organik. Padahal di beberapa negara seperti Brazil, Peru, Venezuela, dan bahkan negara-negara maju yang memiliki peternakan besar seperti Australia, Belanda, Kanada dan AS, biogas i Pujon Malang Jatim misalnya, sejak lama telah dimanfaatkan untuk berpotensi kotoran sapi yang ber- bagai keperluan rumahtangga. limpah sebenarnya dapat dijadikan Tenaga surya juga sumber energi altersebagai sumber biogas potensial. Sayang be- natif potensial di Indonesia yang beriklim trolum banyak masyarakat setempat yang me- pis. Andaikata sumber energi ini dimanfaatmanfaatkan sumber energi ini. Demikian juga kan secara optimal, bukan tak mungkin dapat melimpahnya kotoran hewan di sekitar lahan menggantikan posisi minyak bumi yang peternakan--yang jumlahnya tentu sangat selama berabad-abad bercokol sebagai banyak di Indonesia--masih belum dimanfaat- sumber energi utama. Namun sayangnya, kan secara optimal sebagai sumber energi. di Indonesia baru segelintir orang yang mau memanfaatkan energi ini, di antaranya Limbah peternakan, berlimpah namun belum dimanfaatkan sebagai pembangkit secara optimal. listrik kecil (dengan solar cell) yang sebagian telah dikembangkan di Kepulauan Karimunjawa Jateng, dan sebagai pemanas air di rumah orang-orang kaya. Hanya itu. Sementara negara-negara Barat mulai memproduksi mobil dan pembangkit listrik besarbesaran bertenaga surya. Tenaga angin ju-

D


komunika 05 2007