Page 1


2 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Perempuan Indonesia Setiap peringatan Hari Kartini tanggal 21 April, isu tentang kesetaraan gender (gender equality) kembali mencuat. Perbincangan pada umumnya mengerucut pada konstruksi sosial yang tidak berpihak kepada pengarusutamaan gender, yang pada akhirnya membuat kaum perempuan Indonesia diposisikan secara subordinatif dalam aktivitas kehidupan sosial. Selain itu, perbincangan juga mengupas berbagai langkah alternatif untuk pembangunan kapasitas (capacity building), yang dapat memandu perempuan keluar dari kungkungan sistem sosial yang selama ini kurang berpihak kepada mereka. Maraknya diskursus tentang kesetaraan gender adalah sesuatu yang wajar, mengingat kini —121 tahun sejak kelahiran RA Kartini— fakta-fakta terkait ketidaksetaraan gender masih jelas terpampang di depan mata. Diskriminasi, perlakuan tak adil, eksploitasi, pelecehan, penistaan, masih sering dialami perempuan di mana-mana. Kendati keadaannya sudah jauh lebih baik daripada era Kartini, akan tetapi berbagai kasus di atas setidaknya bisa dijadikan pranala bahwa perjuangan mencapai kesetaraan gender di Indonesia masih belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya kekeliruan pemahaman, dimana kesetaraan gender dianggap sebagai pertarungan konfrontatif perempuan vis a vis laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai penakluk (conquerer) dan perempuan adalah pihak yang ditaklukkan (conquered), dimana perjuangan mencapai kesetaraan gender dipandang sebagai upaya pembalikan posisi di antara keduanya. Padahal inti dari kesetaraan gender bukan meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Sementara itu, perjuangan mencapai kesetaraan gender juga masih dilakukan secara parsial, sekadar upaya ‘melawan’ dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan. Tingkat kesetaraan pada akhirnya cenderung diukur secara kuantitatif, dihitung dari jumlah representasi perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Tidak mengherankan jika pada masa lalu pernah ada kebijakan yang mengharuskan keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30 persen. Hal itu merupakan imbas dari pemikiran kuantitatif, yang menganggap capaian angka-angka lebih penting daripada kualitas perseorangan. Banyak orang membicarakan kesetaraan gender,

Tunggu Kiriman Tabloid kOmunika

desain: ahas/danang foto: bf-m, imagebank

Sebelumnya saya bertugas di Badan Informasi Komunikasi dan PDE Kab. Pelalawan. Biasanya di tempat kami mendapatkan kiriman tabloid kOmunika. Tabloid tersebut sangat berguna bagi kami terutama bagi saya pribadi. Sejak saya pindah ke tempat tugas baru sekarang, Bagian PDE, saya tidak menerima lagi kiriman tabloid kOmunika lebih kurang 4 bulan berjalan. Apakah saya bisa berlangganan Tabloid tersebut? Di bagian saya sekarang jumlah seluruh pegawai ada 8 orang termasuk kabag, 3 orang tenaga honorer ope-

rator santel. Besar harapan kami agar bisa menerima kiriman lagi tabloid kOmunika. Rifki Achmad rif_3011@yahoo.com

Klarifikasi Obat Flu Berbahaya Menanggapi maraknya isu tentang informasi dari US FDA mengenai obat flu dan batuk yang mengandung phenylpropanolamine (PPA), Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan penjelasan sebagai berikut: 1.Tidak benar pada tanggal 1 Maret 2009 US-FDA mengeluarkan pengumuman tentang obat flu dan batuk yang mengandung PPA seperti diberitakan melalui sms dan email. 2.Saat ini tidak ada informasi baru terkait keamanan PPA.

cakrawala berpikir serta memahami posisi me-reka akan tetapi yang dikemukakan kemudian adalah di tengah masyarakat. data-data tentang berapa jumlah perempuan yang Seiring dengan peningkatan kapasitas intelektual menjadi presiden, menteri, jenderal, dirjen, kepadan kesadaran posisi perempuan, kemampuan mela, direktur, anggota legislatif, dan sebagainya. retas jalan untuk keluar dari subordinasi secara Pola pikir semacam ini tidak salah, namun juga otomatis akan muncul. Di sisi lain, pendidikan tidak bisa dikatakan seratus persen benar, karena juga akan menjadi kunci pembuka pintu gerbang sejatinya esensi kesetaraan gender jauh lebih dalam korporasi, dimana dengan tingkat pendidikan yang dari sekadar kuantitas perempuan yang berhasil tinggi perempuan bisa menempatkan dirinya untuk memasuki ‘ranah’ laki-laki. bersaing secara sehat dengan laki-laki di segala Eksistensi perempuan dalam berbagai bidang pelini. kerjaan hanyalah sebagian Jika kapasitas intelekdari hasil perjuangan untuk ...ketidaktahuan (baca: tual perempuan telah termencapai kesetaraan kebodohan) merupakan biang keladi bangun, perempuan tidak gender, sementara perterjadinya ketidaksetaraan gender. perlu lagi meminta kuota juangannya sendiri terletak Oleh karena itu pendidikan sangat agar diberi hak istimewa pada upaya meningkatkan diperlukan... ( privilage ) oleh sistem sumber daya perempuan agar memiliki keunggulan yang patriarkis untuk menkomparatif sekaligus komduduki posisi atau jabatan petitif, seperti yang telah dimiliki sebagian besar tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah kesetaraan kaum laki-laki. gender, dimana kesetaraan sejatinya bukanlah Harus disadari bahwa mayoritas sistem budaya sesuatu yang given atau dianugerahkan, melainkan di Indonesia berakar pada sistem patriarki, yang harus diperjuangkan sendiri oleh kaum perempuan. tidak kondusif bagi berkembangnya kesetaraan Penganugerahan posisi tertentu untuk perempuan gender (gender equality). Di banyak sistem budaya justru menunjukkan bahwa perempuan memang tidak memiliki kemampuan dan kepercayaan diri suku-suku yang ada di Indonesia, pembagian tuuntuk bersaing secara terbuka dengan laki-laki. gas yang dianggap normal adalah jika laki-laki Bangsa Indonesia bisa belajar dari negaramenangani kegiatan produktif, dan perempuan menegara maju, dimana di sana sudah tidak ada lagi nangani kegiatan domestik seperti mengasuh anak pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. dan mengurus rumahtangga. Keadaan ini tidak bisa Laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan dilawan secara frontal dengan mengubah pondasi kewajiban sama dalam pekerjaan, asalkan memiliki budaya yang sudah berlangsung selama ratusan kapasitas dan kapabilitas memadai di bidang tertahun, namun secara bijak dapat disiasati melalui sebut. peningkatan kapasitas sumberdaya intelektual peDan itu terjadi bukan karena pemberian hak rempuan. istimewa kepada perempuan agar bisa terlibat Kendala terbesar kaum perempuan selama ini dalam suatu pekerjaan tertentu, melainkan karena adalah mereka tidak memahami bahwa mereka sistem meritokrasi diterapkan secara sungguhberada dalam posisi tersubordinasi. Minimnya sungguh dalam rekrutmen pegawai. Standar pengetahuan membuat banyak perempuan tidak yang dipakai untuk penilaian adalah kualitas menyadari bahwa mereka terdiskriminasi dan perseorangan, bukan jenis kelamin. dieksploitasi, bahkan ironisnya banyak pula yang Namun pembelajaran tersebut harus diimbangi menganggap segala bentuk ketidakadilan yang dengan upaya mengubah cara pandang terhadap mereka alami—yang sebagian ‘dilegalkan’ oleh siskesetaraan gender itu sendiri, yang dalam beberapa tem sosial—adalah sebuah kewajaran yang harus hal bisa jadi tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya diterima dengan lapang dada. Kita dapat melihat lokal yang telah mapan. secara kasat mata, terutama di wilayah-wilayah Ini tidak mudah, karena beberapa sistem budaya perdesaan yang tingkat pendidikannya rendah, tidak bisa mentoleransi konsep kesetaraan gender diskriminasi struktural terhadap perempuan lazim dengan alasan yang sangat mendasar. Dalam hal terjadi tanpa disadari oleh para perempuan yang ini, kearifan sangat diperlukan untuk memandang menjadi korbannya. persoalan dalam kerangka yang lebih luas, dan Jelas bahwa ketidaktahuan (baca: kebodohan) meninjaunya dari sisi optimalisasi manfaatnya bagi merupakan biang-keladi terjadinya ketidaksetaraan hajat hidup orang banyak. gender. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan bagi kaum perempuan untuk memperluas (g)

Pada bulan November 2000 US-FDA menarik obat yang mengandung PPA karena diduga ada hubungan antara perdarahan otak dengan penggunaan PPA dosis besar sebagai obat pelangsing. 3.Di Indonesia PPA hanya disetujui sebagai obat untuk menghilangkan gejala hidung tersumbat dalam obat flu dan batuk dan tidak pernah disetujui sebagai obat pelangsing. 4.Obat flu dan batuk yang mengandung PPA dan telah mendapat izin edar aman dikonsumsi sesuai aturan pakai yang telah ditetapkan. Demikian penjelasan ini disampaikan untuk disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta 10560 Indonesia

Telp: (021) 4244691/42883309, Fax: (021) 42889117 email: informasi@pom.go.id

Jelajah Dunia dengan M-CAP Lebih kurang 50 orang warga Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Jumát (17/4) mendapatkan pelatihan singkat mengenai Inter Network melalui Mobile Community Access Point (MCAP). Mobil ini hasil modifikasi Departemen Komunikasi dan Informatika dari sebuah mobil mini bus yang dilengkapi dengan sarana teknologi komunikasi dan informasi serta pengembangan IT yang berbasis internet. M-CAP mampu menjembatani kesenjangan pengguna Internet dari masyarakat yang kurang mampu den-

gan pelayanan gratis. Hal ini dibuktikan dengan respons Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan antusiasme masyarakat yang dikunjungi oleh M-CAP dan kru yang mengawaki. Lurah Sungai Baru mengatakan bahwa M-CAP ini adalah sebuah program pemerintah yang sangat menyentuh kepada masyarakat bawah terutama mereka yang memerlukan pelayanan internet secara gratis untuk menjelajah dunia. Bagi kelompok masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan yang menginginkan layanan Internet dari M-CAP dapat menghubungi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jalan Belitung Darat No.45 Telepon 0511 3352667 Banjarmasin Tim M-CAP Bahrom Majie bahrommajie@yahoo.co.id

Diterbitkan oleh DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Prof. Dr. Moh Nuh, DEA (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Dr. Suprawoto, SH. M.Si. (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Drs. Bambang Wiswalujo, M.P.A.(Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Supomo, M.M. (Sekretaris Badan Informasi Publik); Drs. Ismail Cawidu, M.Si. (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Drs. Isa Anshary, M.Sc. (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Dr. Gati Gayatri, MA. (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Mardianto Soemaryo. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Drs. Lukman Hakim; Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.; Drs. M. Abduh Sandiah; Dra. Asnah Sinaga. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania, SH, MH; Karina Listya Widyasari, S.Si , S.Sos; Elpira Indasari N, S.Kom; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Supardi Ibrahim (Palu), Yaan Yoku (Jayapura). Fotografer: Fouri Gesang Sholeh, S.Sos. Desain: D. Ananta Hari Soedibyo; Danang FIrmansyah. Pracetak: Farida Dewi Maharani, Amd.Graf, S.E. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.


9

April 2009. Pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat dalam legislatif dan perwakilan daerah digelar. Bagi Sumarmo (45), warga Desa Klaten Kecamatan Klaten S e l a t a n , Ka b u p a t e n K l a t e n momen pemilu jelas sayang untuk dilewatkan. "Saya sudah dapat undangan untuk ikut mencentang," katanya kepada komunika sembari menunjukkan selembar kertas bertanda Panitia Pemungutan Suara (PPS).

surat suara, dibantu putrinya Sumarmo melangkah ke bilik suara. Seorang petugas KPSS berbaju batik membantu membawakan template berhuruf braille. Cukup lama waktu yang dibutuhkan Sumarmo untuk memberikan tanda dalam bilik suara, 15 menit. Ia mengaku kesulitan saar membuka surat suara berukuran besar dengan banyak lipatan, meski telah dibantu putrinya. Petugas KPPS pun membantu

Bagaimana cara mencontreng ya saya tidak tahu.” Kata Warsinem. Hal yang berbeda dialami Eko (35), satu-satunya penyandang t u n a n e t ra d i T P S 8 D e s a Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan. Ia tidak perlu menunggu lama saat memberikan suara. Eko hanya butuh waktu lima menit untuk menunggu namanya dipanggil. Eko yang mengalami kebutaan total sejak usia 16 tahun, tidak sulit memahami konsep centang,

Pemilu Akses

penyandang tuna netra yang tidak bisa baca tulis, mereka kesulitan memahami arti centang. Namun setelah diberikan pemahaman dengan menggunakan tusuk gigi yang dipatahkan membentuk tanda centang mereka bisa tahu. Menurut pengakuan Eko Swasto, S.Pd, Ketua Pertuni DPC Klaten, KPUD Klaten telah melakukan sosialisasi Pemilu 2009 kepada komunitas penyandang tuna netra dan tuna rungu wicara di Klaten pada tanggal 7 Maret 2009. P e s e r t a menghendaki template braille saat sosialisasi agar mereka terbiasa pada saat hari pemilihan umum, namun template tersebut belum diterima KPUD. Bagi Bambang Maryanto, S.Pd, pengurus Pertuni DPC Klaten, penyandang tuna netra yang tidak bisa membaca huruf braille dengan cepat akan memakan waktu yang cukup lama di bilik suara. “Template ini tidak sama dengan template Pemilu 2004. Template yang lalu itu hanya satu lembar dan ada klipnya. Jadi lebih mudah dijepit ke kertas suara,” katanya. Model template kali ini diakuinya sulit karena mudah bergeser sehingga rawan meleset pada saat diberi tanda. Memang tahun ini template huruf braille yang terdiri dari dua lembar juga menyulitkan bagi para penyandang tuna netra. Tapi bagaimanapun kondisi yang ada. Tak menyurutkan langkah Sumarmo dan orangorang senasib sebagai penyandang cacat untuk menggunakan hal pilihnya.

PENUHI HAK PENYANDANG CACAT Pagi itu sekitar pukul 7, Sumarmo tak bisa segera memenuhi undangan PPS tepat waktu. Seperti biasa, pagi itu, rumah sekaligus tempat kerjanya sebagai pemijat tengah kedatangan tamu. "Sebentar ya mbak, saya mau memijat dulu," kata Sumarmo sembari berdiri dan mulai meraba gagang pintu kamar tempat prakteknya. Sang tamu sudah diminta masuk ruangan seukuran 2 x 3 meter. Dibantu istrinya, Warsinem (42) ia menyiapkan minyak pijat. Profesi sebagai pemijat tunanetra telah dijalani selama hampir dua dasawarsa. "Alhamdulillah, hasilnya dapat menghidupi istri dan anak-anak," kata bapak dari empat orang anak ini. Tak sampai satu jam, tugas Sumarmo selesai. Sang tamu lantas pulang setelah menyelipkan beberapa lembar uang ribuan ke tangan Sumarmo yang sambil tersenyum menyampaikan terima kasih. Sambil keluar, Sumarmo bersama istrinya yang juga penyandang tuna netra lantas berkemas untuk berangkat ke TPS. Ia menerima tongkat yang biasa menemani ketika keluar rumah yang ada di dekat Stasiun Kereta Klaten. Sumarmo memanggil anaknya, Sumarni, siswi kelas tiga SMA di kota itu yang juga memiliki hak pilih. Seorang gadis remaja berkaca mata segera keluar diikuti anak laki-laki yang kata Sumarmo duduk di kelas tiga SMP. Mereka berjalan beriringan. Sang anak tak perlu membimbing ayah ibunya. Sumarmo dan Warsinem berjalan sendiri dengan bantuan tongkat. Sepertinya mereka sudah hafal sekali lokasi TPS yang berjarak 300 meter dari rumah. TPS 1 tempat Sumarmo dan Warsinem memilih akan digunakan oleh sekitar 349 orang. Ketika pasangan itu datang telah terlihat beberapa pemilih yang menunggu dipanggil ke bilik suara. Kemudahan Bagi Penyandang Cacat Usai mendaftar, Sumarmo bergabung bersama-sama dengan pemilih yang lain. Cukup lama juga Sumarmo dan keluarga menunggu dipanggil ke bilik suara. Mulyo, seorang anggota Tim Pemantau Pemilu dari Ikatan Tuna Daksa Indonesia (IKADA), meminta Ketua KPPS untuk mendahulukan keluarga Sumarmo. Tanpa ada protes dari warga lain kesempatan itu pun diberikan kepada Sumarmo dan isterinya. Sementara anak-anaknya ikut mendampingi untuk memilih. Setelah menerima empat lembar

memasukkan kertas suara DPD ke dalam template braille. Sebab hanya untuk DPD saja, Komisi Pemilihan Umum memberikan t e m p l a t e b ra i l l e ya n g b i s a digunakan oleh tunanetra. Setelah membaca dengan jarinya, Sumarmo pun memberi tahu pilihan kepada putrinya. Surat suara lain dibacakan Sumarni,

Pemilih tetap memberi tanda sendiri. Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5. lantas sang putri memberikan tanda setelah dibisiki ayahnya. Sama halnya dengan Sumarmo, suaminya, Warsinem juga didampingi anak lelakinya untuk memilih. Ibu yang sehari-hari memperoleh duapuluh ribu hingga duapuluh lima ribu dari tiap pelanggan yang minta dipijat ini mengaku tidak tahu bagaimana cara mencentang ata mencentang. “Tadi malam Pak RW memanggil kami. Beliau memberitahu kalau hari ini ada pencontrengan.

seperti penyandang tuna netra yang sudah tidak bisa melihat sejak usia dini. Sosialisasi Masih Perlu Komisi Pemilihan Umum memberikan akses kepada para pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya dalam memberikan suara pada Pemilu. Bahkan PPUA Penca menyediakan alat bantu kepada pemilih tuna net r a berupa template braille. Alat ini tersedia di seluruh TPS yang ada di Indonesia, yaitu 519.920 T P S. M a s i n g masing TPS mendapatkan satu unit alat bantu ini. “Kami juga telah melakukan sosialisasi kepada pemilih tuna netra di beberapa daerah seperti di Riau, dan Papua,” kata Ariani, Ketua P u s a t Pe m i l u Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). Bagi para

Kenyamanan Lebih Penting Di TPS 2 Desa Krajan Kecamatan Jatinom. Warsito, seorang p e n ya n d a n g c a c a t t a m p a k kesulitan untuk masuk TPS. Petugas pengamanan pun membantu untuk mengangkat kursi rodanya ke bilik suara. "Bilik suara sempit jadi kurang nyaman saat membuka surat suara dan mencari pilihan," kata Warsito yang didampingi anaknya ini. Untuk memasukkan surat suara, perlu bantuan petugas KPPS yang juga anaknya. Pendamping Warsito ini kemudian menandatangi surat pernyataan kewajiban merahasiakan pilihan pemilih, Model C5, sehingga asas kerahasiaan tetap terjaga. Sama halnya dengan

Sumarmo, beberapa penyandang tuna netra lainnya mengaku lebih memilih ditemani keluarga daripada petugas KPPS dengan alasan kepercayaan. S u m a r n o d a n Wa r s i n e m pulang setelah menunggu anak perempuannya Sumarni memberikan suara. Tanpa dibantu anak-anaknya mereka menyusuri jalan pulang ke rumah. Sementara Eko malah akan kembali melanjutkan aktivitasnya untuk membuat barang kerajinan di rumah. Ia dijemput saudaranya dengan mengendarai sepeda motor. Soal Pilihan Dalam perjalanan pulang menuju stasiun kereta untuk ke Jakarta, komunika naik becak. Kebetulan di hampir setiap TPS memang ada becak yang siap untuk mengantar pulang dan menjemput. Meski sebagian lagi ada becak yang digunakan sebagai kendaraan pemiliknya untuk menuju TPS. Sepanjang perjalanan menuju stasiun, beberapa sudut Kota Klaten tampak lengang, meskipun hari sudah siang. Tri (29), sang tukang becak mengaku tidak ikut memberikan pilihan karena tidak ada caleg yang pantas untuk dipilih. Dari nada bicaranya, Tri seolah tak bisa menyambut dengan gembira pesta demokrasi tahun ini, “Bingung mau pilih apa mbak,” katanya. Ah, sayang sekali, pikir komunika sebab dibandingkan dengan Sumarmo, Warsinem, Eko dan Warsito jelas tukang becak yang sering mangkal dekat stasiun ini tak kurang suatu apapun. Berbeda juga dengan yang dialami komunika yang terpaksa tidak bisa menggunakan hak karena memang tidak mendapatkan undangan dari PPS. Di kejauhan, tampak petugas polisi terlihat mengamankan lalu lintas. Meski lalu lintas sepi, namun jalur yang biasa dilewati oleh bus antar kota ini sangat rawan terjadi kecelakaan. Meskipun tidak semua pemilih memberikan suaranya di hari ini, pemilihan umum masih diharapkan dapat memberikan angin perubahan yang lebih baik bagi negara. Sebagaimana penuturan Warsinem, “Semoga yang dipilih bisa menjadikan kehidupan yang lebih baik.” (lidanoor)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

3

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009


www.bipnewsroom.info

4

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

Berharap Jaya di Samudera

W

ajah Pudjo (39) hari itu bersalut mendung. Nelayan tradisional asal dusun Wawaran, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur ini resah. Sudah seminggu lebih ia tak berani melaut lantaran ombak samudera terus meninggi. Sehari-hari ia hanya duduk mencangkung di pendapa rumahnya, sembari memandang gelombang Pantai Selatan yang bergulung-gulung. Menunggu memang menyebalkan, lebih-lebih menunggu gelombang laut

mereda yang tak jelas kapan batas waktunya. Padahal perut orang serumah tak bisa menunggu. “Ada penghasilan atau tidak, keluarga tetap harus makan. Repotnya, mencari ikan adalah satu-satunya mata pencaharian saya. Seminggu tak melaut, sekeluarga sudah pasti dilanda paceklik,” tutur Pudjo sambil mengisap kreteknya dalam-dalam. Dusun tempat Pudjo tinggal memang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia yang terkenal bergelombang besar. Gelombang inilah yang pada musim angin barat sering membuat ciut nyali nelayan setempat. Maklum, tak jauh dari pinggir pantai Wawaran tampak batu-batu karang menyembul di sela gelombang. Alur perairannya sempit, sehingga membuat perahu berisiko menabrak karang saat nelayan berangkat atau pulang melaut. Seperti nelayan Pacitan pada umumnya, Pudjo memang tergolong nelayan one day fishing alias cuma mencari ikan untuk kebutuhan satu hari. Ia terbiasa mengoperasikan perahu berbobot ringan sekitar 5 groos ton (GT), atau bahkan jenis perahu cadik yang lebih kecil lagi. Wilayah operasinya hanya berada di perairan pantai (in shore fishing). Hasil tangkapannya pun sebagian besar hanya untuk dikonsumsi sendiri, jika ada kelebihan baru dijual atau diolah secara tradisional. Pudjo sering membayangkan bisa mencari ikan sampai ke tengah samudera

sewaktu-waktu, tanpa harus tergantung pada angin dan besar-kecilnya ombak. Tapi tampaknya cita-citanya jauh panggang dari api. “Pengennya sih nangkap ikan pakai kapal besar sampai laut lepas sana, tapi gak ada modal,” keluh lelaki berkulit keling ini. Seperti disampaikan Kepala Kantor Infokom Kabupaten Pacitan, Drs Effendie MSi, sejatinya potensi tangkapan nelayan Pacitan cukup besar, akan tetapi pemanfaatannya sangat kecil, kurang dari empat persen. “Mereka umumnya terkendala kemampuan,

skill dan modal.” Jumlah nelayan di Pacitan saat ini tercatat sekitar 3.000 orang, tersebar di tujuh kecamatan yakni Donorejo, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirejo dan Sudimoro, dengan total produksi ikan sebesar 435 ribu ton per tahun. “Produksinya kecil dibanding wilayah tangkapannya, karena hampir semuanya nelayan tradisional yang aktivitasnya sangat tergantung musim,” tutur Effendie. Kendala Adopsi Inovasi Tahun 2005 lalu, Kelompok Nelayan “Mina Upadi” Desa Sidomulyo menjadi juara lomba Optikapi (optimalisasi penangkapan ikan) tingkat nasional. Atas prestasi tersebut, kelompok nelayan yang berdiri tahun 1987 dan beranggotakan 65 belayan tradisional ini mendapat hadiah sebuah perahu berukuran 25 GT dari pemerintah. Mereka sepakat merancang dan membuat sendiri perahu hadiah lomba. Jenis perahu disesuaikan dengan keinginan nelayan dan kondisi Laut Selatan, maka dipilihlah perahu dengan jaring gilnet. Mereka berpikir, dengan perahu kebanggaan yang mereka buat ternyata tidak mampu mengarungi Samudera Indonesia, bukan karena kualitas perahunya yang buruk, tetapi lebih karena keterbatasan SDM. ”Nelayan Pacitan tidak menguasai teknologi dan tidak terbiasa menangkap ikan berminggu-minggu di laut lepas,” ungkap Pudjo. Setelah perahu dicoba berulangkali melaut, hasilnya

tetap minim. Toh minimnya hasil tangkapan tak membuat harga ikan meroket. Bahkan seiring dengan krisis keuangan global, harga ikan di wilayah ini turut merosot drastis. “Dulu sebelum terjadi krisis, harga tuna di bawah lima kilogram berkisar Rp 9.500.

Gelombang krisis keuangan global membuat harga ikan merosot drastis. Walhasil, posisi nelayan makin terjepit. Upaya menggunakan perahu besar juga bukan solusi. Jangankan bisa menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah.

Sedang tuna dengan berat di atas lima kilogram, harganya mencapai Rp 13 ribu per kilogram. Tetapi sekarang, tuna dengan berat di atas lima kilogram hanya berkisar Rp 9.500 per kilogram. Bahkan, harga itu bisa turun lagi, jika kualitasnya jelek lantaran terlalu lama disimpan di dalam perahu,” tutur Napsiah, pedagang di TPI Tamperan. Keadaan ini tentu membuat posisi nelayan makin terjepit. Setelah mereka menggunakan perahu besar, jangankan bisa menabung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah. Buntutnya, nelayan terus merugi. Uang yang dikumpulkan susah-payah pun habis untuk membiayai operasional kapal. Mereka akhirnya menyerah, tidak mampu lagi membeli solar, umpan, es, bahkan sekadar merawat perahu pun mereka tak mampu. “Walhasil, kami pun kembali menggunakan perahu lawas yang operasionalnya sangat tergantung musim.

Sementara perahu besar kami jual untuk menutup utang,” pungkas Pudjo. Apa mau dikata. Maksud hati ingin bercanggih-ria, tapi penerapan inovasi baru dalam proses penangkapan ikan ternyata tak segampang yang dikira. Perlu Dukungan SDM Pemerhati masalah perikanan UGM, Ir Hery Saksono menyatakan, ketidakmampuan nelayan Wawaran mengoperasikan perahu besar di laut lepas adalah miniatur kondisi nelayan di Indonesia pada umumnya. “Banyak nelayan di berbagai daerah yang terpaksa berkutat dengan alat tangkap tradisional warisan leluhur, karena dirasakan lebih sesuai dengan kemampuan dan SDM mereka. Mereka kurang akrab dengan teknologi penangkapan ikan baru, bahkan yang sudah tersedia di depan mata sekalipun,” ujarnya dalam sebuah seminar di Institut Pertanian Bogor beberapa waktu lalu. Tentu bukan salah nelayan mengapa hal itu bisa terjadi, namun karena prioritas pembangunan kelautan dan perikanan selama ini memang belum mampu meningkatkan SDM nelayan secara signifikan. “Selama ini pembangunan bidang kelautan dan perikanan lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur. Padahal fasilitas fisik akan mempunyai nilai tambah jika SDM nelayan juga ditingkatkan. Gedung TPI, kolam labuh, pemecah gelombang, dermaga, pompa bensin khusus nelayan tetap penting, tapi tanpa SDM yang memadai di belakangnya, fasilitas tersebut tak akan berfungsi maksimal,” katanya.

Ia mencontohkan, banyak bangunan dan fasilitas di sekitar TPI di berbagai daerah di Indonesia terbengkalai karena tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan. Hal yang sama terjadi pada perahu fiberglass bantuan pemerintah yang banyak teronggok di tepi pantai karena nelayan enggan menggunakannya untuk melaut. “Dua contoh di atas sejatinya tak perlu terjadi, jika mereka (nelayan—Red) dipersiapkan secara matang untuk menerima alih teknologi,” ungkap Hery. Menurut Hery, SDM nelayan harus lebih dulu ditingkatkan, baru kemudian inovasi dan teknologi mengikutinya di belakang. “Tidak bisa serta-merta nelayan disarankan menggunakan teknologi baru yang tidak mereka kenal sebelumnya, prosesnya harus pelan-pelan dan jangan lupa harus dibarengi dengan pendidikan yang memadai tentang aplikasi teknisnya di lapangan,” imbuhnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada pemerintah, khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan, agar terus mengintensifkan kursus-kursus, pendidikan dan pelatihan bagi para nelayan agar ke depan mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi baru dalam menangkap ikan. “Karena kecanggihan teknologi penangkapan sangat mempengaruhi hasil tangkapan yang diperoleh,” pungkas Hery. Perubahan memang tak bisa dilakukan secepat kilat. Namun jika tidak dilakukan mulai sekarang, citacita bangsa Indonesia untuk mewujudkan semboyan “jalesveva jayamahe” atau “di laut kita jaya” akan sulit menjadi kenyataan. (gunarjo)


Penolakan pasien peserta program Jamkesmas oleh pengelola rumah sakit masih ditemukan di lapangan.....

S

aat merujuk istrinya yang akan melahirkan di sebuah rumah sakit umum daerah (RSUD) sebuah kabupaten di Jawa Tengah, Fuad (45) kaget bukan kepalang. Petugas loket menginformasikan bahwa pelayanan gratis untuk pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di RSUD tersebut untuk semen-

ngan yang akan lahir) ini memang sangat berharap, penangguhan pelayanan Jamkesmas oleh RSUD benar-benar hanya berlangsung sementara, sehingga orang miskin seperti dia bisa tetap berobat gratis. Sayang harapannya tak terkabul. Hingga istri dan si buah hati dibawa pulang, penangguhan masih berjalan, dus ia harus membayar

Ia menjelaskan, masalah yang masih ditemukan di lapangan antara lain penolakan pasien peserta program Jamkesmas oleh pengelola rumah sakit. "Kami sering menerima laporan semacam itu. Biasanya langsung ditindaklanjuti dengan menegur pengelola rumah sakit bersangkutan, selanjutnya rumah sakit yang akan menegur langsung jajarannya," katanya. Masalah lain, meski seharusnya semua peserta program Jamkesmas sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika berobat ke rumah sakit namun sejumlah peserta Jamkesmas mengaku masih harus membayar sebagian biaya perawatan dan pengobatan ke rumah sakit. Di samping itu, Abdul melanjutkan, juga masih ditemukan masalah terkait kepesertaan seperti pendataan, pendistribusian kartu dan pengumuman daftar peserta Jamkesmas. Pendataan peserta Jamkesmas oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes) hingga kini belum bisa dituntaskan sesuai target karena masih ada lima pemerintah kabupaten/ kota yang belum menyerahkan data lengkap penduduk miskin di wilayah mereka. "Dari sekitar 2,6 juta gelandangan, pengemis dan orang terlantar, yang terdata juga baru 195.382 jiwa. Sulit sekali mendapatkan data mereka," katanya. Saat ini, menurut dia, dari 76,4 juta jiwa penduduk miskin yang menjadi target sasaran program Jamkesmas, baru 71.462.164 jiwa yang sudah terdata dan 71.163.585 yang sudah memiliki kartu Jamkesmas. Masalah lain yang juga masih ditemukan adalah terkait penerapan sistem pembiayaan paket (Indonesia Diagnosis Related Group/INA-DRG) dalam program Jamkesmas. Sebagian besar pen-

gelola rumah sakit daerah hingga kini belum siap menerapkannya. "Sampai sekarang, 80 persen rumah sakit belum siap," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Daerah SeIndonesia (ARSADA), Hanna Permana, bulan lalu. Menurut Hanna, pengelola rumah sakit daerah umumnya belum memiliki cukup sumber daya manusia terlatih dan perangkat lunak yang sesuai untuk mengaplikasikan sistem data INA-DRG. Berkenaan dengan hal itu, Abdul menjelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah akan memberikan pendampingan bagi pengelola rumah sakit daerah. "Meski program ini sudah dicanangkan sejak tahun 2006 tapi sampai sekarang sosialisasi dan pelatihan masih dilakukan. Sistem ini diterapkan untuk memperbaiki mutu pelayanan sekaligus mengendalikan pembiayaan," demikian Abdul Chalik Masulili.

Khusus korban meninggal, l lanjut Atut, akan diberikan b bantuan. Apabila ada jenazah y yang dikebumikan di luar provinsi, b berupa fasilitasi transportasi d dan uang untuk kebutuhan p pemakaman. Bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten itu disampaikan sendiri oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Wisma Kerta Mukti, Ciputat. Merespons bantuan tersebut, para pengungsi korban Situ Gintung terlihat gembira. Wajahwajah yang beberapa lalu begitu kuyu dan sedih, terlihat mulai sumringah. Latifah (42), salah satu korban yang sedang membawa anaknya berobat di posko kesehatan membenarkan adanya bantuan uang tunai dari pemerintah. “Alhamdulillah, kami dapat bantuan. Uang tersebut bisa dipakai membenahi rumah dan membeli perabot yang rusak,” kata ibu dua anak. Sementara bagi Melda (31), bantuan sejumlah lima juta rupiah yang diterimanya sudah habis digunakan untuk sewa rumah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Melda berharap pemerintah masih bisa memberikan bantuan berupa uang tunai, untuk modal usaha dan membiayai kebutuhan anaknya.

dana bantuan mungkin dirasakan kurang mencukupi bagi para korban. Tapi Pemprov Banten sudah menyiapkan program cadangan berupa bantuan beasiswa. "Ada program bantuan yang sudah standby, yaitu bantuan gubernur untuk siswa sekolah. Berupa beasiswa untuk putra-putri daerah Banten. Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan bantuan bagi penduduk di Tangerang,". Terkait dengan pengungsi yang memilih kontrak rumah daripada direlokasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan bantuan sebanyak Rp 1,2 miliar. "Bantuan itu diberikan kepada setiap KK pengontrak sebanyak Rp 500 ribu per bulan," kata Direktur Perbaikan Darurat BNPB Untung Saroso. Untung mengatakan bantuan untuk pengungsi yang akan mengontrak rumah itu diberikan untuk jangka waktu setahun. "Perkiraannya Rp 6 juta per kepala keluarga selama setahun dan mekanisme pembiayaannya akan diserahkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan," ujarnya. Wali Kota Tangerang Selatan HM Shaleh MT, di Posko Kerta Mukti, mengatakan, akan menugasi Kelurahan Cireundeu untuk melakukan pendataan para pengungsi korban bencana Situ Gintung yang akan mengontrak rumah. Dia juga menjelaskan, sejauh ini jumlah warga yang memilih

Harap-Harap Cemas

Layanan Jamkesmas tara ditangguhkan. Jika sampai pasien pulang penangguhan itu masih berlangsung, maka ia disuruh membayar biaya perawatan dan obat seperti pasien umum biasa. Kabar itu tentu saja membuat Fuad kalang kabut, karena di sakunya tinggal tersisa selembar uang lima ribuan. “Saya sungguh tidak mengira peserta Jamkesmas kemungkinan akan membayar perawatan seperti pasien biasa. Syukurlah, tadi petugas menyatakan masalah ini hanya sementara, sampai proses administrasinya siap. Moga-moga saat istri saya pulang besok, permasalahan Jamkesmas ini sudah beres, sehingga istri saya bisa terbebas dari biaya obat dan perawatan,” harap Fuad. Lelaki berputra dua (tiga de-

penuh seluruh biaya perawatan dan obat. “Saya terpaksa utang ke tetangga sama Dana Sehat milik desa untuk menutup biaya rumah sakit,” keluh Fuad. Tegur Langsung Pemerintah mengakui, hingga kini masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam Jamkesmas di lapangan. "Masalah di lapangan memang masih banyak, tapi kalau dibandingkan keseluruhan program relatif kecil. Karena itu pelan-pelan akan diperbaiki dan disempurnakan," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan, Abdul Chalik Masulili di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menabur Asa Di Tengah Bencana Pagi itu, masih terlihat kesibukan sekelompok mahasiswa membersihkan beberapa bagian kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Beberapa kelompok masyarakat berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih tersisa di tempat tinggal mereka yang telah porak poranda akibat luapan air Situ Gintung beberapa waktu lalu. Ika (23), relawan di posko kesehatan Bencana Situ Gintung menuturkan bahwa sebagian besar korban yang mengungsi sudah pindah ke Kerta Mukti, Ciputat, sebuah tempat sementara yang disediakan Pemprov Banten dan Pemkab Tangerang. "Ada sebagian yang mengontrak di rumah warga sekitar sini," kata mahasiswi UMJ ini. Bencana memang tak kenal ampun. Akan tetapi bagi para penyintas, mereka yang selamat, kehidupan memang harus terus berjalan. Very (32), kordinator media center di UMJ mengatakan bantuan bantuan pakaian, makanan dan obat-obatan sudah mencukupi, tinggal disalurkan kepada warga yang tercatat berjumlah 327 jiwa. “Para korban juga masih membutuhkan bantuan untuk

hidup layak, me-reka memerlukan kompor beserta tabungnya. Saat ini baru ada kompor gasnya, tabung gas tidak ada,” katanya. Warga, kata Very, berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka dapat bertahan hidup maupun bantuan lain yang dapat meringankan beban hidup pasca bencana. Bantuan Pasca Bencana Soal bantuan uang tunai, Ika mengatakan memang ada, "Tapi hanya untuk warga yang memiliki rumah, sementara warga yang mengontrak atau tidak punya rumah tidak mendapat bantuan uang tunai. Mereka dapat bantuan dalam bentuk lain seperti makanan, kasur, susu, hingga pengobatan gratis," jelasnya Mengenai besarannya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah memberikan instruksi kepada jajarannya agar segera menyiapkan sejumlah dana untuk korban Situ Gintung. “Untuk masyarakat yang terkena bencana diberikan bantuan, untuk yang ringan Rp 5 juta, rusak sedang Rp 15 juta dan maksimal Rp 30 juta,” ujarnya.

Hidup Layak Kembali Gubernur Atut mengakui jika

Pemda Lamban Sebelumnya, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengungkapkan, selama ini sebagian besar pemerintah daerah (pemda) belum responsif dalam mengelola program Jamkesmas. Padahal pemerintah pusat sudah mengucurkan dana yang besar. Pemda terkesan lamban dalam mengelola dana Jamkesmas yang telah dikucurkan pemerintah. Karena itu, ia mendesak agar seluruh pemda bergerak cepat dalam mengelola dana Jamkesmas, sehingga masyarakat miskin dapat menikmati pelayanan kesehatan yang layak. "Jamkesmas harus dipakai oleh orang miskin, jangan disiasiakan dananya," ujarnya usai mengikuti rapat di Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, beberapa waktu lalu. Menkes mengingatkan, seharusnya lurah memasang namanama warganya yang memperoleh dana Jamkesmas di kantor

kelurahan dan RT/RW setempat, sehingga masyarakat mudah mengetahui apakah mereka terdaftar dalam program Jamkesmas atau tidak. Selain itu, Menkes juga minta agar masyarakat dipermudah memperoleh informasi tentang Jamkesmas. "Jadi masyarakat bisa menilai Pak Lurahnya itu bener atau enggak, itu harus transparan," tegasnya. Menkes juga menyatakan, sistem pengelolaan dana Jamkesmas 2009 akan dilanjutkan seperti tahun 2008. Pasalnya, Depkes berhasil menyelamatkan dana Jamkesmas senilai Rp1,464 triliun dari pengelolaan anggaran sepanjang 2008. "Setelah dikelola langsung oleh Depkes, dana bisa kita hemat," ujarnya Manajemen digunakan sama seperti manajemen tahun 2008 yaitu antara lain mengirimkan klaim tagihan ke rumah sakit langsung dari kas negara. Sementara jumlah masyarakat miskin yang jadi tanggungan Jamkesmas mencapai 76,4 juta orang. Menkes melarang pemerintah daerah menggunakan dana Jamkesmas sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Semua dana harus digunakan langsung oleh rumah sakit untuk melayani masyarakat miskin. "Itu bantuan sosial, jangan dianggap PAD," tegasnya. Di manapun letak masalahnya, orang-orang seperti Fuad tetap mengharapkan Jamkesmas bisa segera terbebas dari masalah. “Kalau masalahnya ada di pemda, ya segeralah pemda turun tangan. Jangan sampai kami yang nyata-nyata memiliki kartu Jamkesmas tetap diperlakukan seperti pasien biasa, terus terang kami keberatan karena memang kami tidak punya uang,” pungkas Fuad. Semoga harapan Fuad dan orang-orang miskin peserta Jamkesmas lekas menjadi kenyataan. (wahyu h/berbagai sumber)

untuk kontrak rumah sebanyak 170 KK. Dari jumlah itu, 141 KK telah mengontrak rumah. Sementara pengungsi yang telah direlokasi dan menghuni Wisma Kerta Mukti sebanyak 48 KK. "Menurut manifes di posko pengungsian Kampus UMJ, total jumlah pengungsi 295 KK," tegasnya. Selain persoalan kebutuhan hidup ada persoalan lain yang masih menghantui pengungsi. Latifah, mengatakan bahwa dirinya beruntung tidak kehilangan anggota keluarga, karena saat kejadian masih bisa menyelamatkan diri ke lantai dua. “Tapi kasihan anak saya yang paling besar, ia sempat mengalami trauma dan tidak mau pulang, hingga saya katakana ada teman yang mencarinya.” tutur Lala. Sementara Melda mengakui kehilangan sebagian anggota keluarganya, “Saat ini saya tinggal bersama anak dan bapak saya, karena suami, ibu dan adik-adik, sudah ditemukan meninggal dunia,” kata ibu dari satu anak ini. Tapi untunglah, ada inisiatif dari beberapa kelompok masyarakat untuk membantu pemerintah dalam hal ini. "Kami membangun tempat pemulihan bagi anakanak korban Situ Gintung," kata Seto Mulyadi yang juga aktivis anak ini. Persoalan pemulihan psikologis akibat trauma ketika bencana memang harus menjadi perhatian bersama. (Rn/berbagai sumber)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

5

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009


6

foto: leo

www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Kalimat ini sangat cocok mewakili kisah hidup Jusmini, perempuan paruh baya yang tinggal di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Jusmini adalah sosok yang mewakili karakter perempuan tegar di kampungnya. Dahulu, ia adalah pedagang keliling meubel. Hidupnya pernah berkecukupan, tapi takdir berkata lain. Jusmini terlilit utang, bahkan mencapai Rp200-an juta! Tercatat, ia berutang di BRI Rp20 juta, di BNI Rp30 juta, di Koperasi Berkat Rp20 juta dan utang di pengusaha meubel sekitar Rp130 juta. Tak pelak, rumah Jusmini pun disita bank. Tidak hanya itu, ia pun jadi cibiran orang sekampung. Semua itu hampir membuat dirinya putus asa. “Tuhan Maha Tahu, saya hampir berputus asa. Dunia tidak lagi menyenangkan untuk didiami orang seperti saya,” tutur Jusmini. Sempat ia berniat meninggalkan kampung, karena tinggal di lingkungan yang mencibirnya dirasa sungguh berat. Hingga suatu ketika, Jusmini mendapat undangan dari BKM BKM Padai di Desa Seppang. Di situ, ia mendengar tentang sosialisasi dana bergulir. Dari sosialisasi tersebut, bersama lima orang ibu-ibu tetangganya, bersepakat membentuk KSM Jasmin. Mereka pun mendapatkan pinjaman bergulir masing-masing Rp500 ribu. Berbekal modal itu, Jusmini meretas jalan baru sekaligus harapan baru kehidupannya.“Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan,” ujarnya, mengingat titik balik kehidupannya yang dimulai dari dana bergulir. Uang itu ia manfaatkan untuk membeli 3 kilogram benih kacang panjang, tali, dan pupuk. Ia memanfaatkan lahan kebunnya

menjadi lahan kacang panjang. Hasil kebun kacang panjang dijualnya Rp 1.000 per ikat. Dalam satu musim, modal Rp500.000 itu, dibuatnya menjadi Rp5 juta! Keberhasilan di musim tanam pertama, membuat Jusmini semakin yakin dengan masa d e p a n n y a . “ Tu h a n s e d a n g menunjukkan kasih sayang-Nya. Gelora di jiwa saya jadi semakin kuat. Kehidupan pun serasa semakin berpihak pada saya. Maha Pemurah Tuhan pada setiap hamba-hamba yang mencari ridho-Nya,” ujar Jusmini penuh syukur.

bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp1 miliar sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan

Tengah, telah banyak kemajuan pelaksanaan PNPM Mandiri yang telah dicatat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dirasakan cukup menghambat kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatannya khususnya oleh kelompok masyarakat miskin. Program-program yang diwadahi dalam PNPM Mandiri ada yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 (Program Pengembangan Kecamatan/ PPK) dan tahun 1999 (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP). Sampai dengan bulan Oktober Pemberdayaan partisipatif Karyakan Masyarakat jumlah peserta aktif merupakan pola pembangunan 2008, Upaya penanggulangan PNPM Mandiri, dalam artian yang melibatkan masyarakat kemiskinan dan sampai sekarang masih giat miskin mulai dari awal pengangguran dijalankan dalam pengembangan PNPM proses pembangunan dengan pemerintah dengan tiga Mandiri di perdesaan telah memberi kewenangan pada cara, yakni pelayanan mencapai jumlah 28, 5 juta kelompok masyarakat. untuk menciptakan keapeserta dan di perkotaan dilan, pemberdayaan unmencapai jumlah 12,8 juta tuk menciptakan kemandirian kegiatan secara partisipatif, peserta. dan pembangunan untuk permulai dari proses perencanaan, Total cakupan peserta aktif tumbuhan pengambilan keputusan dalam sejumlah 41,3 juta lebih. Dengan PNPM Mandiri adalah program penggunaan dan pengelolaan jumlah cakupan peserta demikian, nasional penanggulangan dana sesuai kebutuhan paling PNPM Mandiri telah dinyatakan ke m i s k i n a n t e r u t a m a ya n g prioritas di desanya, sampai menjadi program pemberdayaan berbasis pemberdayaan mapada pelaksanaan kegiatan dan masyarakat yang terbesar di dunia syarakat. Program ini merupakan pelestariannya. dalam cakupan jumlah pesertanya salah satu mekanisme program Pelaksanaan PNPM Mandiri (World Bank, 2008). pemberdayaan masyarakat untuk Perdesaan berada di bawah Saat ini program-program mempercepat penanggulangan binaan Direktorat Pemberdayaan yang ada dalam PNPM mandiri kemiskinan dan perluasan Masyarakat dan Desa (PMD), sedang diteliti di lapangan oleh kesempatan kerja. Departemen Dalam Negeri. tim dari sekitar 33 negara yang Upaya yang dilakukan Program ini didukung dengan akan mengadopsi pola PNPM adalah lebih mendorong upaya pembiayaan yang berasal dari Mandiri ini untuk diterapkan di peningkatan kualitas hidup, alokasi Anggaran Pendapatan negara masing-masing. kesejahteraan dan kemandirian dan Belanja Negara (APBN), Untuk tahun 2009 PNPM masyarakat. PNPM Mandiri ini alokasi Anggaran Pendapatan Mandiri direncanakan akan menjadi bagian tak terpisahkan dan Belanja Daerah (APBD), dana diperluas dan ditingkatkan dari PNPM Mandiri dan telah hibah dari sejumlah lembaga mencakup seluruh kecamatan di dilakukan sejak 1998 melalui pemberi bantuan, dan pinjaman Indonesia yaitu 6.408 kecamatan Program Pengembangan dari Bank Dunia. dan akan diupayakan alokasi BLM Kecamatan (PPK) dan program akan ditambahkan menjadi ratalain sebagaimana dirasaan Jusmini Bukukan Kemajuan rata 3,2 miliar per kecamatan, dan kelompoknya. Sejak diluncurkannya PNPM agar pemanfaat PNPM Mandiri P r o g ra m p e m b e r d a ya a n Mandiri oleh Presiden Susilo dapat ditingkatkan jumlahnya. masyarakat terbesar di tanah Bambang Yudhyono tanggal 30 Anggaran yang sudah air ini memusatkan kegiatan April 2007 di Kota Palu, Sulawesi disediakan untuk tahun 2009

mencapai sekitar Rp. 11,01 trilyun. Banyak Nama, Satu Model Model pemberdayaan partisipatif merupakan pola pembangunan yang melibatkan masyarakat miskin mulai dari a wa l p r o s e s p e m b a n g u n a n dengan memberikan limpahan kewenangan kepada kelompok masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melesatarikan hasil-hasil pembangunan kini sedang digulirkan pemerintah. Model ini menurut Ketua Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Bali Drs. I Ketut Canang, M.Si. harus dibarengi dengan penguatan di lembaga desa atau kelurahan maupun kelompok-kelompok masyarakat karena masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan tersebut. "Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu cara pemerintah menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan dilakukan pemerintah dengan meluncurkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan)," ungkapnya. Di Bali, program tersebut dimulai sejak tahun 2003. Namun mulai 2007 program tersebut diganti dengan Program Nasional Pe m b e r d a ya a n M a s ya ra k a t (PNPM) Mandiri yang digelorakan Presiden RI pada April 2007 dengan mengadopsi pola PPK. Canang menambahkan, PNPM Mandiri adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengentaskan rakyat dari kemiskinan salah satunya dengan menggunakan instrumen PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). “Jadi dana dari PNPM Mandiri tak ada tangan kedua, namun


langsung diterima masyarakat dan mereka gunakan sesuai dengan perencanan yang mereka buat,” tambah lelaki kelahiran Mengwi, 31 Desember 1954 ini. Dengan perbandingan 75% untuk kebutuhan fisik dan 25% simpan pinjam perempuan. Selama ini, dana PNPM Mandiri terus mengalami perkembangan. Mulai tahun 2003 hingga 2 0 0 7, d a n a s i m p a n p i n j a m perempuan yang awalnya Rp 31.411.779.800 berkembang menjadi 45.465.652.774. A d a s ya ra t k h u s u s b a g i perempuan yang ingin ikut serta dalam kelompok simpanpinjam perempuan yakni dengan membentuk kelompok yang terdiri atas minimal 10 orang p e r e m p u a n . " Ke l o m p o k i n i yang mengelola langsung dana tersebut. Pembentukan kelompok untuk mempermudah penyaluran dana serta menghindari terjadinya kredit macet," jelas Canang. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PPK) di Bali, menurut Canang masih ada sekelumit masalah. Dari seluruh kecamatan yang ada di Bali belum semuanya mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan (PPK) dari pemerintah pusat. “Padahal kemiskinan tersebar di seluruh kecamatan,” imbuhnya. Kembangkan Semangat Sekitar 1,5 tahun Jusmini menjual sendiri kacang panjangnya. Sisa sayur, tidak diambil oleh pedagang. Berbekal keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik, Jusmini rela berangkat

subuh buta dan menempuh jarak 11 kilometer ke Pasar Cekkeng, di ibukota Kabupaten Bulukumba. Mulanya ia sempat diusir oleh penjaga pasar, karena dianggap menyerobot badan jalan. Tanpa berniat menyerah, Jusmini melanjutkan perjuangan. Ia mulai merintis warung kelontong. Dari warung itu ia mendapat laba bersih sekitar Rp70.000 setiap harinya. Ia menyisihkan Rp 14.000 per hari untuk arisan tabungan yang dicetuskan bersama ibu-ibu anggota KSM Jasmin lainnya. Per bulan, arisan tabungan mereka mencapai Rp400.000. “Utang saya yang tersisa kini sekitar Rp20 juta. Mudah-mudahan bisa lunas tahun ini,” tegasnya optimis, sambil memegang motor baru miliknya, yang diyakini akan memperlancar usaha serta menemaninya bergerak lincah menapaki jalan hidup yang kian bersemi. Butuh pinjaman lagi? “Modalnya sudah cukup untuk diputar. Tabungan kelompok yang kami sepakati atas bimbingan dari P2KP dapat dijadikan modal,” jelas Jusmini yang kini sering diminta menceritakan pengalamannya oleh BKM Padaidi ke KSM-KSM baru yang akan meminjam dana bergulir. “Senang sekali bisa berbagi bersama teman-teman. Siapa sangka dengan Rp 500.000 bisa mengantarkan saya keluar dari belitan utang,” katanya, dengan raut yang berseri-seri. Jusmini berencana mengubah hidupnya. Hidup dengan masa depan yang lebih menjanjikan dan

Perempuan merupakan kekuatan dalam pembangunan. Karena itu segala perencanaan pembangunan harus melibatkan kaum perempuan Tak hanya dibidang politik tapi juga dibidang ekonomi. Itulah sebabnya pemerintah melalui program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) berupaya meningkatkan ekonomi keluarga melalui para ibu. Perkassa merupakan program perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dikelola dan dianggotai oleh kebanyakan perempuan. Tujuan program ini adalah untuk membantu ekonomi keluarga dengan mengembangkan usaha-usaha kecil, seperti warung makan, menjual kebutuhan pokok, kue-kue, kerajinan tangan, dan lain-lain. Mengapa harus perempuan? Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 48,9 juta UMKM dan sebagian besar atau 44,6 juta adalah usaha mikro. Dari jumlah usaha mikro tersebut, 90 persen digerakkan perempuan. Lebih dari itu, perempuan tidak hanya piawi dalam mengelola keuangan keluarga, tapi sebagai pengusaha mereka juga terkenal ulet dan produktif. Bahkan, perempuan dikenal tertib, jujur, hati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan. Ini menjadi bukti bahwa jika diberdayakan maka perempuan akan menjadi raksasa penggerak ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Perkassa sangat sesuai untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan lebih dari 66 juta perempuan Indonesia. Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM ini pertama diluncurkan dan diresmikan pada 21 Desember 2006 oleh Ibu Ani Bambang Yudhoyono di Istana Negara, bertepatan dengan suasana Hari Ibu Ke-78. Melalui Perkassa, sejak 2006 hingga 2007 telah dilakukan perkuatan permodalan kepada 450 koperasi wanita yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Pada 2008 jumlah koperasi wanita penerima program Perkassa mencapai 1.000 koperasi wanita atau meningkat empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 diharapkan mencapai 3.000 koperasi. Akhir tahun lalu (2008) melalui Program Perkassa kembali dikucurkan kredit senilai Rp 90,435 miliar, yang terdiri dari Bank Mandiri Rp 40,6 miliar, Bank BRI sebesar Rp 46,8 miliar, Bank BNI Rp 1,5 miliar, Bank DKI Rp 1,5 miliar, PUNDI (Bank Bukopin dan Yayasan Damandiri) sebesar Rp 50 juta per anggota, KRISTA dari Pegadaian sebesar Rp 1 miliar untuk seribu debitur di Tanah Abang. Pada acara Asian Productivity Organization Meeting di Hotel Sari Pan Pacific tahun silam, program Perkassa mendapat penghargaan dari pendiri Grameen Bank (Bangladesh) Muhammad Yunus. Alasannya, karena pembiayaan Perkassa menyebar ke seluruh kecamatan di Indonesia. Dampak dari

adalah awal campur t a n g a n Tu h a n pada kehidupan hamba-Nya. Saya akan terus berbagi dan memotivasi warga-warga miskin lainnya bersama BKM. P2KP memang beda! Sesuai posternya: ‘Kita Berbeda’,” tandasnya dihiasi senyum sumringah.

Ada syarat khusus bagi perempuan yang ingin ikut serta dalam kelompok simpanpinjam perempuan yakni dengan membentuk kelompok yang terdiri atas minimal 10 orang perempuan. bisa berbagi dengan masyarakat lain. “Kita tidak harus miskin terus. Berusaha dan terus berdoa. Ujung dari ikhtiar terbaik kita

Perkassa Tingkatkan Ekonomi Keluarga

peredaran dana di pedesaan itu mampu menjadi sumber pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil. Program Perkassa juga sudah mendapat penghargaan pada pertemuan Internasional Micro Finance di Bali sebelumnya. Lebih dari 4.000 koperasi di seluruh Indonesia telah diperkuat struktur permodalannya melalui sejumlah program pemerintah, di antaranya Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) dan program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali berharap program pengembangan lembaga keuangan mikro ini dapat menjadi alternatif solusi masalah pembiayaan jauh dari perkotaan. “Saya ingin menegaskan melalui P3KUM dan program Perkassa, sampai akhir 2008 Kemenegkop dan UKM dapat menghantarkan sedikitnya 7.000 koperasi kepada dunia perbankan," kata dia, Selasa (28/8). Pada 2008, Kemennegkop dan UKM menargetkan memperkuat permodalan 3.000 koperasi melalui kedua program tersebut, 1.500 koperasi di antaranya ditujukan untuk koperasi wanita. Suryadharma Ali menilai amat penting mengembangkan koperasi dan UKM di seluruh Tanah Air. Berdasarkan hasil penelitian Kemennegkop dan UKM bersama Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada 2006 tercatat 48,9 juta unit atau 99,9 persen dari jumlah total unit usaha yang ada dengan perkiraan penyerapan 96,2 persen tenaga kerja. "Dari jumlah unit usaha itu, 99,96 persennya merupakan unit usaha mikro dan kecil. Kondisi ini menunjukkan perkembangan perekonomian nasional sangat ditentukan oleh perkembangan

Tentu dengan PNPM Mandiri diharapkan akan banyak muncul Jusmini-Jusmini lain yang bisa mengubah nasib dan membalik takdir demi kehidupan yang lebih baik. Kisah Jusmini juga sempat dibukukan oleh para pendamping dan fasilitator PNPM Mandiri yang tidak pernah kenal lelah dalam melakukan pendampingan agar para perempuan dapat berkarya di bidang ekonomi. (m/berbagai sumber)

UMKM," kata Menteri.

Gianyar, Percontohan Nasional Keberhasilan Kabupaten Gianyar dalam membentuk koperasi wanita yang tersebar di seluruh desa/ kelurahan dan kecamatan, menjadikan Gianyar sebagai satu-satunya kabupaten percontohan dalam Program Perkassa Kabupaten Gianyar dipilih menjadi kabupaten percontohan karena, sejak lima tahun terakhir koperasi di Gianyar meningkat pesat, pada awal tahun 2003 jumlah koperasi hanya 130 dan saat ini sudah mencapai 1.030 koperasi. Artinya selama lima tahun jumlah koperasi bertambah sebanyak 900 buah. Selain itu di Gianyat tumbuh kelompokkelompok usaha bersama (KUBE) yang dikelola oleh perempuan. Bahkan jumlah Koperasi Wanita di Kabupaten Gianyar sebanyak 89 yang tersebar di seluruh desa/kelurahan dan kecamatan. Secara khusus Bupati Gianyar AAG Agung Bharata juga mengeluarkan kebijakan yang memihak rakyat dan memberikan iklim untuk tumbuh kembang koperasi di Kabupaten Gianyar. Namun demikian kebijakan ini tak berarti apapun jika tidak mendapat dukungan penuh dari perempuan Gianyar. Terbukti, setelah terbentuk 89 koperasi wanita, disusul pembentukan koperasi wanita di lingkungan PKK, koperasi wanita pedagang canang, koperasi seniman tari, koperasi wanita seniman tabuh dan sebagainya. Dalam mengembangkan Gianyar menjadi Kabupaten Percontohan Program Perkassa, Kementerian Negara Koperasi di Kabupaten Gianyar menyertai berbagai pelatihan program, seperti penyelenggaraan berbagai pelatihan untuk meningkatkan SDM, UKM perempuan, bantuan dana bergulir bagi Koperasi Wanita, fasilitas kerja sama antar-Koperasi Wanita seluruh Indonesia, dukungan penyelenggaraan promosi produk UKM Wanita, dan fasilitas penyediaan bahan baku produksi. (S-ring)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

7

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009


www.bipnewsroom.info

8

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ir. Soetrisno, M.Eng.

Paradigma Responsif Sesaat Harus Diubah! Kisah penanganan darurat bencana di Manokwari menjadi catatan tersendiri bagi Pak Tris, panggilan akrab Ir. Soetrisno, M.Eng, Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "Tim dari Pusat cukup cepat melakukan langkah Tanggap Darurat Bencana akibat Gempa Bumi Manokwari. Padahal jaraknya relatif jauh dari Jakarta", tuturnya saat ditemui Komunika di ruang kerjanya. Pada Hari Minggu tanggal 04 Januari 2009 pukul 02.43 WIB atau pukul 04.43 WIT terjadi gempa dengan kekuatan 7.2 SR di wilayah Papua Barat. "Pesan singkat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) langsung direspons oleh semua staf BNPB untuk menyiapkan pemberangkatan TRC serta bantuan yang diperlukan. Perlu saya sampaikan bahwa disyaratkan kepada seluruh Pimpinan dan Staf BNPB agar handphone harus standby on terus menerus selama 24 jam dan selalu siap menghadapi bencana", katanya. Meski hari libur, personel Tim Reaksi Cepat (TRC) bergerak melakukan koordinasi dengan sektor terkait. Mulai Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, hingga TNI dan POLRI. “Kami kami memang tidak mengenal hari libur karena bencana dapat datang setiap saat,� tegas Pak Tris. Persiapan secara keseluruhan selesai pada pukul 14.00 WIB dan langsung membawa bantuan pangan, obat-obatan, penjernih air, dan dana atau uang cash untuk diberangkatkan menuju Papua Barat. Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan ikut dalam rombongan tiba di Biak pukul 21.00 WIB atau pukul 23.00 WIT. "Memang waktu itu kita tidak langsung ke Manokwari karena fasilitas pendaratan malam di Manokwari mengalami kerusakan akibat gempa. Hari Senin 05 Januari 2009 pukul 06.00 WIT Tim berangkat dari Biak dan tiba di Manokwari pukul 07.00 WIT," kenangnya. Sementara aparat pemerintah daerah dengan dipimpin Gubemur, sejak Minggu pagi, 4 Januari 2009 sudah melakukan penanganan darurat dengan menolong korban, pendirian posko dan tempat pengungsi serta mengerahkan bantuan obatobatan dan pangan. Selama ini setiap ada kejadian bencana, respons pemerintah selalu dinilai terlambat. Bagaimana yang sebenarnya terjadi? Kesan seperti ini perlu diluruskan. Penanggulangan bencana pada dasarnya adalah urusan kita bersama. Memang, tanggung jawab dan wewenang penanggulangan bencana tetap ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal yang perlu ditanyakan jika ada pernyataan seperti itu adalah apakah aparat desa atau kelurahan dan kecamatan serta kabupaten itu bukan bagian dari pemerintah? Mereka adalah unsur pemerintah yang terdepan. Mereka selalu dengan segera bergerak terlebih dahulu apabila terjadi bencana di wilayahnya sebagaimana amanat undangundang. Jadi, jangan diartikan bahwa pemerintah itu hanya yang ada di Jakarta yang jaraknya cukup jauh dengan daerahdaerah rawan bencana. Pada beberapa jenis bencana misalnya Banjir atau Gunung Berapi yang dapat diprediksi karena Sistem Peringatan Dini nya sudah berjalan baik maka BNPB mengirim TRC ke lokasi sejak phase Kesiapsiagaan Darurat atau sebelum bencananya terjadi untuk menyiapkan serta evakuasi masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak bencana.

Apakah hal demikian masih dikatakan bahwa Pemerintah lambat dalam penanganan bencana? Apa sebenarnya peran pemerintah pusat? Dalam penanggulangan bencana, peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara khusus Presiden telah memberikan lima arahan ketika terjadi bencana. Pertama, setiap kejadian bencana menjadi tanggung jawab bupati atau walikota. Kedua, gubernur memberikan bantuan untuk penanganan. Ketiga, pemerintah pusat memberikan bantuan pada kondisi yang ekstrim. Keempat, Pelibatan TNI dan POLRI dalam penanganan darurat bencana. Dan kelima, penanggulangan bencana harus dilakukan sedini mungkin. Memang tidak berarti pemerintah pusat hanya berdiam diri. Begitu terjadi bencana maka BNPB segera menggerakkan apa yang disebut Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini terdiri dari personil BNPB dan lintas departemen yaitu Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum dan departemen lain sesuai dengan jenis bencana. Misalnya Departemen Kehutanan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta TNI dan POLRI.Tim ini segera kita gerakkan ke daerah bencana dengan membawa peralatan serta bantuan yang diperlukan. Tugas TRC adalah memberikan pendampingan teknis, administratif kepada aparat di daerah. Bahkan jika diperlukan juga memberikan bantuan dana dan peralatan. Apa konsep penanganan yang dijadikan dasar kebijakan BNPB? Banyak orang yang kurang memahami bahwa Pencegahan (preventif) lebih penting dari pada Penanggulangan Bencana (responsif). Banyak diantara kita yang bereaksi hanya pada waktu terjadi bencana. Setelah itu dilupakan, baru ramai lagi saat terjadi bencana pada waktu dan lokasi lain. Ini namanya responsif sesaat. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengubah paradigma responsif menjadi preventif. Artinya, program pencegahan dan kesiapsiagaan harus diutamakan sehingga pada waktu terjadi bencana maka baik masyarakat maupun infrastruktur yang dibangun sudah siap menghadapinya. Hal inilah yang harus dipahami oleh kita semua termasuk pekerja media. Meskipun saya membidangi Penanganan Darurat, namun dalam berbagai kesempatan tampil di media selalu saya menekankan bahwa dalam bencana upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sangat penting. Apabila upaya pencegahan dan kesiapsiagaan berjalan cukup baik maka korban serta kerusakan akibat bencana akan dapat ditekan. Bagaimana strategi penanganan bencana sebenarnya? Penanggulangan bencana harus dilakukan baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadi bencana. Upaya ini harus dilakukan secara terus menerus, terintegrasi, yang harus dilakukan secara bersama baik oleh Pemerintah, Masyarakat serta Dunia Usaha yang merupakan segi tiga kekuatan yang harus solid dalam penanggulangan bencana. Dalam hal penanganan darurat, selama ini ada kesan bahwa setiap kejadian bencana maka penanganan pemerintah terhadap korban bencana dan pengungsi selalu terlambat.

Padahal setiap orang, kelompok, lembaga masyarakat, bahkan masyarakat asing pun boleh dan harus peduli terhadap bencana. Juga jangan diabaikan kearifan lokal dari masyarakat kita yang masih mempunyai budaya gotong royong, saling membantu apalagi apabila terjadi bencana.

Bisa dijelaskan lagi soal pelibatan komunitas dan pengembangan kearifan lokal? Khusus untuk penanganan darurat, salah satu kebijakan BNPB adalah memperkuat organisasi pemerintah daerah dan mendukung serta mengembangkan voluntarisme yang mempunyai kapasitas menghadapi bencana. Telah banyak organisasi non pemerintah yang bersifat voluntarisme baik bentukan pemerintah maupun yang tumbuh atas inisiatif masyarakat memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan bencana. Ada TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dibawah binaan Departemen Sosial, DASIPENA (Pemuda Siaga Peduli Bencana) dibawah binaan Departemen Kesehatan dan berbagai organisasi lain bentukan organisasi masyarakat atau partai politik. Terhadap organisasi yang demikian ini kita memberikan perhatian dalam bentuk pelatihan maupun dukungan peralatan agar betul-betul kuat dalam menghadapi bencana. Apakah ada prosedur standar Penanganan Darurat? Kami telah membukukan panduan standar operasi penanganan darurat. Fokus kita dalam penanganan darurat adalah melakukan upaya dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Mulai dari penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat sarana serta prasarana. Penanganan darurat dilakukan pada status keadaan darurat yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Bagaimana implementasi di lapangan? Dimulai dari Siaga Darurat maka masyarakat harus sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Kesiapan yang bagaimana yang harus dilakukan tergantung dari jenis bencana yang dihadapi. Kita ambil salah satu contoh bencana yang saat ini sedang banyak melanda beberapa daerah yaitu banjir. Bencana ini adalah salah satu bencana yang sudah dapat diprediksi berdasarkan prakiraan hujan dari BMKG. Sebagian besar masyarakat

juga sudah banyak mengetahui dan menandai kapan musim hujan datang. Tentu yang bisa dilakukan sebelum banjir datang tersebut misalnya masing-masing warga mengumpulkan dokumen penting, alat elektronik, barang-barang penting lainnya. Harusnya semua barang tadi disimpan di tempat yang aman dari banjir. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir biasanya mempunyai tempat seperti lantai atas atau kalau masyarakat Jawa Timur sengaja membuat "antru" yaitu balai balai yang ditinggikan untuk menyimpan barang-barang berharga. Selain itu perlu disiapkan pula secara swadaya stok pangan, obat-obatan, air bersih dan keperluan lain yang biasanya sulit didapatkan bila terjadi banjir. Kami juga sangat berharap, secara

berkelompok masyarakat menyiapkan tempat pengungsian di tempat yang selalu aman dari banjir namun letaknya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga dan menyiapkan peralatan untuk pertolongan darurat meskipun secara sederhana seperti ban bekas, rakit, tambang ddan sejenisnya. Jika itu dilakukan, pada waktu terjadi banjir maka segera melakukan pertolongan korban banjir dengan mengutamakan kelompok rentan. Adakah kendala yang biasa muncul saat penanganan darurat? Kendala utama saat ini adalah masalah kelembagaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat, efektif, efisien, terencana, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu, di tingkat pusat ada BNPB dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ada yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Saat ini telah terbentuk BNPB, namun belum semua provinsi maupun kabupaten/ kota yang telah membentuk BPBD. Memang penanganan bencana dikoordinasikan Satkorlak PB di tingkat provinsi dan Satlak PB di kabupaten/kota. Tapi Satkorlak PB maupun Satlak PB ini adalah organisasi yang bersifat adhoc, bukan organisasi struktural. Organisasi ini dijalankan oleh kesekretariatan yang tidak mempunyai anggaran, personil serta peralatan yang cukup. Kondisi ini membuat kesan bahwa penanggulangan bencana dilakukan sendirisendiri. Tidak satu sistem komando, baik dalam pengerahan sumber daya maupun penyaluran bantuan bagi korban bencana. Berarti ada yang sudah membentuk BPBD? Ada beberapa provinsi yang telah membentuk BPBD sesuai Permendagri No 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk kabupaten/kota ada beberapa yang sudah membentuk, tetapi belum sesuai dengan Permendagri. (mth)


Menggugat Janji Kampanye S. Arifianto Pemerhati Masalah Kemasyarakatan Imigran Bonek, tinggal di Jakarta.

P

emilu Legislatif 2009 telah usai. Hingar bingar janji calon legislator dan aksi tebar pesona sudah berakhir. Namun, dibalik gelar Pemilu Legislatif yang telah berlalu, ada kegundahan menerpa sebagian masyarakat. Benarkah caleg yang telah dipilih akan jujur dan konsisten sesuai janji saat kampanye dilakukan? Ataukah akan ada upaya untuk "meninggalkan janji" yang telah terucap setelah mendapatkan apa yang diinginkan? Pada tanggal 9 April lalu, tidak banyak rakyat pemilih yang memiliki informasi detil tentang siapa yang dipilih. Banyak pihak mensinyalir bahwa apa yang terjadi di bilik suara kemarin bagaikan memilih kucing di dalam karung. Tentu sangat wajar pula jika banyak pertanyaan apakah rakyat mungkin mendalatkan calon wakil yang konsisten dengan janjinya. Kisah yang Berulang Bangsa Indonesia sudah sepakat untuk berdemokrasi melalui Pemilu yang bersifat langsung. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam gelaran pesta demokrasi sejak tahun 1971 sampai 2009 fenomena ini seolah menjadi sebuah kewajaran. Ketika musim kampanye banyak calon legislatif yang menebar janji untuk rakyat untuk memperoleh simpati pemilih. Setelah itu, bisa jadi banyak yang berbalik arah, masa bodoh, atau stres berat karena tidak masuk dalam daftar urutan yang terpilih. Tentu hal itu sangat disayangkan. Betapa tidak, jika dibandingkan dengan senyum dan simpati yang pernah muncul saat bersama rakyat miskin, petani gurem, pedagang kecil, atau kaum buruh, kenyataan yang (akan) terjadi akan sangat mungkin untuk berbeda jauh. Bak habis manis sepah dibuang, ketika apa yang diinginkan sudah tergenggam di tangan, yang lain tak dipedulikan lagi. Namun, kekuatan untuk menuntut balik para wakil rakyat juga dapat dikatakan tidak ada.

Lebih aneh lagi, ketika peristiwa ini selalu berulang setiap lima tahun sekali. Apakah lantaran ingatan sejarah masyarakat yang sedemikian pendek ataukah karena bius iklan dalam gemerlap kampanye pemilu yang selalu memukau? Dalam pandangan Raymond William (1977), janji politik dan tebar pesona muncul semasa kampanye adalah sebuah realitas semu. Realitas yang diciptakan untuk mengusung citra membela kepentingan rakyat. Citra itu biasa dikemas sebagai instrumen untuk meraih simpati rakyat pemilih. Tentu layak pula jika dipertanyakan apa yang pernah mereka tampilkan pada iklan kampanye atau media massa merupakan kejujuran dan kebenaran? Benarkah yang mereka janjikan ketika kampanye merupakan representasi visi dan misi. Ataukah sekadar visi yang semu, untuk menggaet simpati pemilih belaka? Pasalnya ada kecenderungan dewasa ini masyarakat berada pada pilihan yang dilematis. Ketidaktahuan dengan jelas mengenai visi dan misi para caleg yang akan menjadi wakil mereka di lembaga perwakilan rakyat a dengan adanya tuntutan partisipasi dalam pemilihan umum jelas sebuah pilihan yang sulit. Hasilnya adalah sebuah aksi pemilihan yang mungkin terlalu prematur. Bandingkan dengan yang terjadi di negara-negara maju. Orang yang menduduki kursi senat atau wakil rakyat mempunyai kepakaran tertentu yang diperlukan dalam melakukan advokasi demi kepentingan rakyat yang diwakili. Mereka adalah orang-orang yang sudah mapan dan mumpuni. Fakta menjadi wakil rakyat dalam parlemen lebih banyak dilatari oleh kebutuhan konstituen pemilih. Sehingga sang wakil rakyat mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pembelaan kepentingan rakyat. Fenomena Selebritas Di negeri ini menjadi anggota legislatif sebagian masih dikaitkan dengan upaya mencari jabatan, kekuasaan, dan penghasilan tambahan. Menjadi caleg merupakan

sebuah investasi, tak heran ada kepentingan rakyat, orang miskin, sebagian yang memiliki pikiran buruh tani, wong cilik ruang itu jika terpilih yang pertama kali mereka jadikan ajang permainan mereka pikirkan bukan bagaimana dan berbagai strategi politik di memperjuangkan rakyat pemilih, balik layar. tetapi bagaimana mengembalikan Jika hal demikian terjadi, dainvestasi yang telah keluar. lam pandangan Boni Hargens Banyak faktor pembenar, da(2008) konsekuensi lanjutannya lam logika berpikir sederhana ketidakmampuan wakil rakyat saja dapat dilihat bahwa proses untuk membuat perbaikan bagi yang berlangsung dan dialami rakyat pemilih. Mereka terkooptaoleh semua partai politik dalam si sistem yang mengakibatkan terPemilu 2009 membutuhkan biaya jadinya perbedaan kelas sosial dan yang banyak. Strategi yang bisa ekonomi (Marx, 1979). Se-hingga dimainkan untuk mendongkrak terjebak dalam ranah persaingan suara partai ada dua, yaitu daya identitas untuk mengaktualisasitarik calon wakil kan diri rakyat dan kekuay a n g Tebar janji kampanye tan modal untuk seolahmenjual nama usai sudah. Tinggal bao l a h partai. Jika apa memgaimana janji itu dibayar. yang dikeluarkan b e l a oleh setiap partai Rakyat pun punya hak unkepenpolitik dinilai setuk menagih janji .... t i n g a n bagai investasi, rakyat. maka bukan hal yang mustahil jika kebanyaMemutus Realitas Semu kan partai politik akan merekrut Fenomena tersebut di atas orang-orang sebagai wakil partai setidaknya harus menjadi perhadengan dua dasar pemikiran itu. tian kita bersama. Tentu orang Walhasil yang muncul kemuboleh berdalih bahwa bangsa ini dian adalah fenomena selebritas, masih dalam proses belajar meyakni orang-orang yang sebelumnyempurnakan sistem demokrasi nya tidak pernah terjun ke dunia yang ada. Akan tetapi kita patut politik, tiba-tiba menjadi caleg noberbangga dengan makin cerdasmor urutan pertama, kedua atau nya rakyat pemilih. ketiga dan lainnya. Meski dalam Jika dalam kampanye, yang iklan kampanye pemilu kemarin baru lalu masih ada ketakutan mereka tampak senyum, ramah, akan adanya politik uang yang cantik, tampan, elegan dan promembagikan uang transport, fesional tetapi dalam pandangan sembako murah, telepon seluler, Adorna (1997) siapapun dapat menyumbang peralatan, pemmenilainya sebagai dunia penuh bangunan jalan kampung, bahkan kepalsuan. terjadi serangan fajar menjelang Dalam perspektif posmopemberian suara. Namun realitas dern perilaku seperti itu dapat menunjukkan bahwa masyarakat dimaknai sebagai ekspresi konsemakin pintar dan tidak bisa disumsi dalam embrio ideologi polibodohi. tik (Derida,1978) atau bagaimana Bahkan ada yang menganjurnilai, makna kehidupan, aktualkan untuk menerima semua yang isasi diri serta eksistensi diperoleh ditawarkan itu, tapi tetap memimelalui tindak konsumsi. Dalam lih sesuai dengan pilihan sendiri. hal ini konsumsi mereka jadikan Hal terakhir ini dilakukan sebagai semacam teater sosial yang di daupaya untuk menghukum calon lamnya terdapat para aktor, yang legislatif yang hanya umbar janji memainkan peran gaya hidup di dan materi untuk meraup suara atas panggung politik dengan tapi tanpa visi dan misi untuk berbagai ragam pesona. membela kepentingan rakyat. Sementara rakyat yang sebeTentu intelektualitas juga bunarnya menentukan nasib mereka kan jaminan akan kepastian pemhanya diberlakukan sebagai pebelaan atas kepentingan rakyat. nonton. Dengan dalih membela Sebab tidak sedikit fakta yang

Renungan Bagi Alam Kita

K

epedulian terhadap bumi senantiasa bergaung setiap tanggal 22 April yang diperingati sebagai Hari Bumi. Tentu tak sekadar seremonial belaka yang dibutuhkan untuk menggugah kesadaran individu dan masyarakat agar lebih peduli terhadap alam sekitar tempat hidupnya. Ketidakpedulian, siapapun tahu, hanya akan membawa bumi mengalami kerusakan dan dari tahun ke tahun akan mengalami pengurangan daya dukung dan kenyamanan untuk ditinggali. Memang, permasalahan lingkungan bukan saja permasalahan Indonesia saja. Tak heran jika banyak forum internasional digelar untuk mengembangkan langkah nyata kepedulian terhadap bumi. Akhir Maret lalu telah dilangsungkan Bonn Climate Change Talks–March 2009 oleh United Nations Framework Con-

vention on Climate Change (UNFCCC). Acara yang berlangsung 29 Maret hingga 8 April 2009 di kota Bonn, Jerman dirancang untuk meningkatkan political will dan leadership negara-negara di dunia dalam menyikapi perubahan iklim pasca tahun 2012. Pertemuan di Bonn merupakan ujian awal untuk mencapai kesepakatan kesepakatan mengenai penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) global, dan pendanaan dan teknologi pada bulan Desember 2009. Kesepakatan ini diperlukan untuk mendukung upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Negosiasi dilakukan di bawah Ad-Hoc Working Groups for Long Cooperative Action (AWG-LCA) dan Ad-Hoc Working Group on further commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol

(AWG-KP). Hal yang menjadi perhatian utama adalah penegasan komitmen negara maju untuk memberikan dukungan dan bantuan pendanaan serta teknologi kepada negara berkembang. Konvensi Jerman bukanlah satu-satunya konvensi tentang lingkungan yang telah berlangsung. Sebelumnya ada upaya yang digagas organisasi lingkungan hidup sedunia yang menyerukan untuk selalu menjaga dan merawat bumi ini dengan bijak. Sejak Protokol Kyoto berkekuatan hukum pada tahun 2005, konferensi perubahan iklim juga menjadi ajang negosiasi Conference of the Parties serving as meeting of the Parties (COP/MOP, atau CMP). Kegiatan ini hanya boleh dihadiri negara-negara yang meratifikasi Protokol Kyoto. Saat ini tercatat ada 190 negara yang meratifikasi Konvensi PBB

menunjukkan bahwa kalangan intelektual kampiun perguruan tinggi yang kritis dan peka terhadap kepentingan rakyat, tetapi setelah masuk ke lingkungan legislatif dan eksekutif, idelalisme mereka menjadi luntur, dan pandangan mereka tergerus oleh apa yang disebut oleh Gramsci (1996) sebagai sistem hegemoni kekuasaan yang menggurita. Bagaimana untuk membuktikan keberpihakan pada rakyat sebagaimana janji kampanye dapat terwujud. Jawabnnya bisa dilihat bagaimana nanti nasib rakyat setelah pemilihan dan penetapan wakil rakyat usai. Akankah mereka jauh bisa peka dan mendengar apa yang seharusnya mereka dengar, melihat apa yang seharusnya mereka ketahui serta merasakan apa yang sedang dirasakan oleh rakyat konstituen? Pada dasarnya, kepedulian mereka kepada rakyat yang diwakili adalah hal penting yang diamanatkan undang-undang. Amanah itu seraya menjadi beban tugas yang harus mereka pertanggung jawabkan kembali kepada rakyat. Kalau sebelum pemilu mereka meminta dukungan rakyat untuk mengantarkannya, maka adalah kewajiban rakyat ketika pasca pemilu untuk menggugat janji-janji yang telah mereka sampaikan. Akan tetapi ada satu hal yang pasti, di Indonesia belum ada sistem yang bisa memastikan bahwa keterpilihan seorang wakil rakyat adalah lantaran orang per orang atau komunitas tertentu. Sebab yang bisa dilacak adalah deretan angka-angka yang menunjukkan kemenangan sang calon di daerah pemilihannya. Hal itu membuka peluang bagi adanya cedera janji. Ke depan memang perlu dipersiapkan sistem yang bisa mengukur dan menelisik tanggung jawab wakil rakyat kepada pemilihnya sebagai sebuah mekanisme kontrol. Sekalipun dalam kondisi nyata, rakyat bisa saja bertindak cerdas, untuk tidak memilih sang calon pada pemilu mendatang. Sebab kewenangan untuk memilih dan memberikan mandat ada di tangan rakyat.***

Hari Bumi. Salah satu momen yang istimewa setiap bulan April. Ketika umat manusia diingatkan kembali akan keseriusan untuk hidup lebih cerdas dan berdamai dengan lingkungan. Semua untuk menyelamatkan masa depan. Kerentanan Indonesia harus disikapi dengan cerdas! mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC). Kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim kian nyata. Apalagi negara kepulauan ini memiliki penduduk yang lebih banyak mengandalkan aktivitas keseharian dari sumber daya alam. Oleh karena itu, solusisolusi antisipatif dalam mengatasi dampak perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Untuk menahan kerusakan alam akibat laju perubahan iklim, perlu segera melakukan usahausaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) hasil aktivitas manusia. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil – minyak bumi, batubara, dan gas. Dua cara yang bisa dilakukan adalah dengan beralih ke bahan

bakar yang memiliki emisi yang lebih rendah seperti penggunaan gas dan energi dari sumber terbarukan, atau melakukan program efisiensi energi. Hal itu sangat efektif dilakukan di sektor industri dan pembangkit listrik. Kedua sektor ini termasuk penghasil emisi GRK utama di Indonesia, dan memiliki konsumsi energi per kapita yang tinggi. Cara lain mengurangi emisi GRK adalah dengan efisiensi energi. Ada peluang bagi industri untuk mengefisiensikan penggunaan listrik sebanyak 11 persen dengan mengurangi listrik pada motor dan beralhi menggunakan teknologi yang lebih efisien. Singkatnya tak ada kata terlambat untuk selamatkan bumi ini! (Yuliarso)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

9

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009


www.bipnewsroom.info

10

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

LINTAS LEMBAGA

LINTAS DAERAH Jawa Barat Kerajinan Kerang Cirebon Tembus Pasar Spanyol Kerajinan yang menggunakan bahan baku kulit kerang Kabupaten Cirebon kini banyak dipasarkan ke Spanyol karena permintaan barang tersebut cukup tinggi. "Ekspor kerajinanan kulit kerang ke Spanyol antara dua hingga empat kontainer per bulan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Drs. Haki MSi. Januari lalu ekspor kerajinan kulit kerang ke Spanyol sebanyak empat kontainer senilai 34,688,93 dolar AS dan pada Pebruari hanya dua kontainer senilai 43,977.27 dolar. Berbagai kerajinan kulit kerang yang diekspor tersebut seperti hiasan pintu, gorden dan hiasan lainnya. (FB/antara) Nusa Tenggara Timur Selat Pantar Jadi Kawasan Konservasi Alor Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Selat Pantar dikembangkan dan diperluas dari semula yang luasnya 48.004,4 hektar menjadi 400.008,3 hektar dan berubah nama menjadi KKLD Alor. "Penambahan luas ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program 10 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2010," kata Direktur Konservasi dan Tanaman Laut Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan di Jakarta, Selasa (24/3). Kabupaten Alor yang merupakan daerah kepulauan dengan panjang garis pantai 650,490 km. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama ekosistem terumbu karang dengan kondisinya masih baik. Selain itu, kata Agus, kawasan Alor juga merupakan jalur migrasi beberapa jenis mamalia laut seperti Paus, Lumba-lumba dan Ikan Pelagis. (Bhr/ysoel) Nusa Tenggara Barat Dukung Ketahanan Pangan Nasional Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Alimoeso menilai Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup berperan dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencapai ketahanan pangan nasional yang diharapkan bisa diwujudkan lima hingga sepuluh tahun ke depan. "Sejak beberapa tahun daerah ini cukup berhasil di bidang pertanian terutama untuk tiga komoditi utama," ucap Sutarto pada pembukaan Pertemuan Sosialisasi Bantuan Langsung Benih Unggul Wilayah Timur Indonesia. Peningkatan produksi tiga komodiitas utama di atas rata-rata nasional. Untuk produksi padi berdasarkan angka sementara 2008 tercatat 1,75 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau meningkat meningkat 14,70 persen dibandingkan 2007 sebanyak 1,52 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 5,45 persen. Demikian juga untuk produksi jagung mencapai 196.263 ton atau meningkat 62,72 persen dibandingkan dengan produksi 2007 sebanyak 68.419 ton, sedangkan peningkatan produksi jagung nasional hanya 18 hingga 19 persen. Untuk meningkatkan produksi pertanian tersebut pada 2009 pemerintah mengalokasikan dana bantuan untuk seluruh Indonesioa sebesar Rp1,3 triliun, lebih besar dibandingkan dengan 2008 sebanyak Rp1 triliun. Gubernur NTB, H.M. Zainul Majdi mengatakan, pihaknya menyadari bahwa keberhasilan dalam meningkatkan produksi tiga komoditas pangan utama tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya potensi yang tersedia melainkan juga karena dukungan pemerintah pusat. "Tahun 2009 ini kami masih mendapat bantuan untuk para petani, antara lain melalui SLPTT padi seluas 80.000 hektare, SLPTT jagung seluas 1.650 ha dan SLPTT kedelai seluas 10.000 ha, selain itu juga ada BLBU padi hibrida sebanyak 3.000 ton, jagung 12.000 ton dan kedelai 8.000 ton," ujarnya. (fb/FB/ant) Maluku Utara Kembangkan Peluang Investasi Budi Daya Mutiara Peluang investasi budi daya mutiara di Maluku Utara (Malut) terbuka luas, karena hampir semua pesisir pantai di provinsi kepulauan itu, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Morotai, cocok untuk pengembangan usaha itu. "Ada puluhan ribu hektar pesisir pantai yang sangat cocok untuk lokasi budi daya mutiara dan merupakan tempat berinvestasi yang menarik," kata Wakil Bupati Halsel, Rusly A Wally, di Ternate. Ia mengatakan, Pemkab Halsel akan memberikan berbagai kemudahan kepada para investor yang menanamkan modalnya di Halsel, seperti kemudahan dalam perizinan dan dalam mendapatkan lokasi usaha serta keringanan pajak. Tidak luput juga penyediaan infrastruktur penujang investasi, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih dan telekomunikasi. (www.beritadaerah.com.fb/FB/ant)

Departemen Pertanian Bangun Laboratorium Pendeteksi Hama Penyakit Kakao Departemen Pertanian (Deptan) membangun laboratorium uji untuk mendeteksi hama penyakit tanaman, khususnya penyakit tanaman kakao atau penggerek buah kakao (cocoa pod bowder). Hasil uji laboratorium ini akan dikembangkan sebagai sistem peringatan dini terhadap ancaman penyakit kakao di Kawasan Timur Indonesia, kata Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pertanian, Syukur Iwantoro di Jakarta, Senin (30/3). Menurutnya, keberadaan laboratorium ini untuk mendukung keberhasilan program peningkatan produktivitas dan mutu kakao, bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 senilai Rp 1 triliun untuk peningkatan produktivitas dan mutu kakao Indonesia kepada sembilan provinsi sentra produksi kakao di kawasan Indonesia Timur. (Bhr/ysoel) Departemen Komunikasi dan Informatika Pemerintah Terus Dorong Industri Kreatif Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muhammad Nuh mengatakan pemerintah terus mendorong berkembangnya industri kreatif berbasis teknologi informasi (TI). “Inti dari industri kreatif adalah integrasi resources . Industri kreatif harus dimulai dari ide-ide kreatif yang dikembangkan,” ucap Menkominfo usai membuka ICT Partnership Forum di Jakarta, Selasa (31/3). Untuk itulah, pemerintah bersama beberapa pihak terkait seperti akademisi dan pelaku usaha telah membuat Indonesian Creatif Industri Development Centre (ICIDEC) dengan maksud sebagai jembatan usaha kecil menengah (UKM) berbasis industri kreatif yang mengalami kesulitan, seperti masalah infrastruktur, permodalan dan lain sebagainya. Menkominfo sendiri mengaku optimis di tengah kelesuan ekonomi akibat kirisis global saat ini, industri kreatif akan mampu menjadi alternatif bisnis yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data Departemen Perindustrian, pertumbuhan industri kreatif saat ini mampu menyerap 4,9 juta tenaga kerja dan memberi kontribusi rata-rata 6,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). (tr) Kementerian Koperasi dan UKM Kembangkan Pasar Domestik UKM Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkop, Neddy Rafinaldy Halim meminta pelaku usaha kecil menengah (UKM) sebaiknya hanya mengembangkan pasar domestik dan tidak perlu untuk kembali melirik pasar ekspor. Ia mengatakan, pihaknya mendorong pelaku UKM agar terus memproduksi produk-produk lokal dengan kualitas yang semakin ditingkatkan untuk dipasarkan di pasar domestik. Menurut Neddy, Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat luas karena jumlah penduduk yang banyak sehingga secara otomatis tingkat kebutuhan dan konsumsinya juga besar. "Saya yakin kalau pelaku UMKM memperbaiki kualitas produknya dan membidik pasar domestik, itu sudah lebih dari cukup untuk berkembang, karena potensi pasar lokal Indonesia luar biasa," katanya. Saat ini sudah ada komitmen bersama untuk selalu mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri. Ia menambahkan, menggunakan produk impor saat ini juga kurang strategis karena harganya yang semakin mahal akibat nilai tukar mata uang yang tinggi di samping jumlahnya di pasaran saat ini juga sudah mulai menyusut atau

Pesona Cagar Alam Morowali Cagar alam Morowali terletak di Kabupaten Morowali yang berjarak kurang lebih 440 km arah timur Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk mencapai lokasi itu bisa ditempuh melalui perjalanan darat menuju Kolonodale, Kec. Petasia selama kurang lebih 12 jam. Dari Kolonodale perjalanan berlanjut menggunakan angkutan laut menuju Baturube, Kec. Bungku Utara dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam.

Ada jalur lain yang agak memutar untuk menuju Cagar Alam morowali, yaitu melalui Luwuk, Kab. Banggai dengan sarana angkutan sama persis rute sebelumnya. Bagi yang ingin cepat sampai tujuan, bisa menggunakan angkutan udara dari Palu ke Poso, dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan darat Poso – Kolonodale, dengan waktu tempuh berkisar 7- 8 jam. Morowali menjadi cagar alam

untuk ekosistem hutan yang kompleks berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan no. 374/Kpts-VII/1986 tertanggal 24 November 1986. Kawasan ini terdiri dari dataran dan gunung dengan puncak tertinggi Gunung Tokala (2.630 m). Ada tipe hutan pantai mangrove, hutan alluvial dataran ren-

berkurang. (Dw/ysoel) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Anggaran PNPM 2010 Ditambah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2010, alokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri akan ditambah sebesar Rp4 triliun dari tahun 2009 yang hanya Rp13,7 triliun. "Penambahan alokasi dana PNPM itu ditempuh sebagai bagian dari upaya penjangkauan program tersebut ke seluruh kecamatan di Indonesia," kata Paskah usai rapat koordinasi di gedung Depkeu Jakarta, Rabu (15/4). Menurutnya, pada tahun 2010 pemerintah menginginkan program PNPM bisa dijangkau seluruh kecamatan di Indonesia. Namun, diakuinya, di sisi lain, penambahan alokasi PNPM tersebut tentu membawa konsekuensi terhadap peningkatan beban anggaran. Dijelaskannya, selain PNPM, pada tahun 2010 pemerintah juga akan meneruskan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu Biaya Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kredit Usaha Rakyat, Beras untuk Masyarakat Miskin, dan penyediaan rumah sakit gratis bagi masyarakat tidak mampu. “Intinya, tahun 2010 adalah tahun pemulihan ekonomi. Fokus pemerintah pada program-program Jaring Pengaman Sosial adalah menambah luasan cakupan programnya,” katanya. (Ia/ysoel) Departemen Keuangan Stimulus Fiskal Mampu Gairahkan Ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, stimulus fiskal yang disalurkan kepada Departemen Perdagangan mampu memicu gairah perekonomian masyarakat. Dari total Rp71,3 triliun bagi keperluan stimulus fiskal, Departemen Perdagangan mendapatkan alokasi sebesar Rp335 miliar yang diperuntukan bagi revitalisasi ataupun pembangunan p a s a r t ra d i sional (Rp215 miliar) dan revitalisasi atau pembangunan pergudangan (Rp120 miliar). Secara khusus ia menekankan pentingnya peranan pasar sebagai tempat transaksi perdagangan oleh masyarakat sehingga roda perekonomian bangsa dapat berjalan di tengah terpaan gelombang krisis global sekarang ini. "Perdagangan adalah strategi untuk menjadikan ekonomi tetap bergerak, dan tentunya Depdag harus efektif menjalankannya dibantu dengan pemerintah daerah," kata Plt Menko Perekonomian di Jakarta, Kamis (16/4). Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan yang terbaik agar stimulus fiskal yang dipercayakan dapat lebih berguna bagi perekonomian bangsa di kemudian hari. "Sebagian dari revitalisasi pasar tersebut akan dijadikan pasar percontohan dari sisi zoningnya, dan sistem perdagangannya," kata Mendag.**

dah, hutan pegunungan dan hutan lumut pada ketinggian 1.600 m dari permukaan laut. Ciri khas pohon yang tumbuh tampak pendek dan terlihat kerdil atau kurang baik pertumbuhannya. Pohon Agatis merupakan tanaman yang dominan di daerah sebelah timur laut Sungai Tiworo. Getah pohon ini banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar. Tak hanya itu, ada pula mamalia khas Sulawesi yaitu anoa pegunungan dan dataran tinggi, babi rusa, kera, kus-kus beruang,

babi hutan, rusa, dan musang abu-abu serta tarsius. Kawanan burung juga tak terhitung. Mulai dari elang laut paruh putih, belibis, kum-kum hijau dan putih. Hingga burung pelatukmaleo dan burung gosong banyak dijumpai di sepanjang tepi Sungai Morowali, Lembah Masoyo dan Sumara. Selain flora dan faunanya kawasan ini juga memiliki obyek wisata budaya suku wana. Bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan penelitian atau sekadar bertualang, tenang ada penginapan dan pemandu wisata yang ada di Kolonodale. (Supardi Ibrahim, Palu Sulawesi Tengah)


Harta Karun Patorani Bentuknya oval warna kuning keemasan. Kecil terangkai benang mirip serabut. Orang makasar menyebutnya telur ikan torani, ikan terbang. Siapa sangka telur telur ikan terbang itu pernah menjadi primadona komoditas ekspor dari kawasan Sulawesi Selatan. Tujuan ekspor Korea Selatan, Jepang, hingga Lithuania. Konon, di luar negeri telur ikan terbang disukai karena rasanya gurih. Selain itu menyantap telur ikan terbang sangat bergengsi. Maklum, citra kelezatannya hampir setara dengan kaviar yang terbuat dari telur ikan sturgeon Laut Kaspia. Di Jepang, selain untuk dikonsumsi telur ikan terbang juga digunakan untuk obat-obatan. "Telur ikan terbang mengandung karagenan yang juga banyak terkandung dalam rumput laut. Ada yang menilai dengan memakan telur ikan terbang dapat meningkatkan libido," ungkap Dr. Musri Musman, dosen Kelautan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Harta Karun Bagi nelayan di Pesisir Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, telur torani bak harta karun terpendam. Betapa tidak, harga telur torani per kilogram dari patorani (penangkap telur ikan terbang, red) bisa mencapai kisaran Rp75 ribu sampai Rp95 ribu. Setelah diolah, dan siap untuk diekspor bisa laku Rp250 ribu per kilogram. Pada krisis moneter tahun 1997-1998, harga telur torani mencapai Rp360 ribu. per kilogram Mungkin daya tarik itulah yang turut mendorong banyak nelayan melaut menembus dinginnya angin malam sekitar jam tiga pagi. Rata-rata para nelayan membutuhkan sekitar 3,5 hingga 4 jam perjalanan untuk menuju tengah laut di perairan Sulawesi. Saat matahari mulai tampak di ufuk timur, bubu atau semacam

rumpon, tempat nantinya ikan terbang menitipkan telur. Selain dengan bubu, penangkapan torani juga dilakukan memakai jebakan pakkaja. Pakkaja berupa bingkai bambu persegi panjang berukuran 1 x 2 meter bahkan ada juga yang 1 x 3 meter, yang dipasangi untaian rumbai daun kelapa. Menurut Daeng Timung, salah seorang nelayan di Galesong, puluhan pakkaja diikat dengan tali, dimasukkan ke laut, kemudian ditarik dengan perahu yang berlayar pelan. "Pada saat itulah, tuing-tuing (ikan terbang, red) yang akan bertelur meloncat dan hinggap di pakkaja. Ikan itu lalu bertelur di pakkaja atau bubu," ungkap Daeng Timung. Setelah pakkaja terlihat agak tenggelam karena berat telur ikan, lanjutnya, patorani mengambil pakkaja dan memungut telur-telur ikan terbang yang menempel di rumbai-rumbai daun kelapa lalu pakkaja diturunkan kembali. Sementara telur ikan terbang kemudian dijemur di atas kapal. “Bila sedang beruntung, patorani bisa mendapat sekitar 100 kilogram torani kering setiap minggu. Rata-rata nelayan membawa pulang 50 hingga 100 kilogram torani kering," cetus bapak dua anak ini. Buah Keberanian Konon sebutan patorani bagi para nelayan Bugis berasal dari kata tobarani yang artinya orang-orang berani. Mereka adalah nelayan-nelayan aktif yang meneruskan tradisi sekaligus sumber penghasilan komunitas pesisir. Kisah mereka dikaitkan dengan Pasukan Arupalaka yang menemukan dan memperkenalkan ikan terbang kepada masyarakat Makassar saat berlayar dalam perjalanan pulang dari Tanah Jawa. Tak pelak, jika saat ini telur ikan terbang melekat dan menjadi primadona nelayan Galesong sekaligus simbol langgengnya sistem ekonomi pesisir Galesong.

Jenis Kelamin Tahukah anda bahwa sun (matahari), wind (angin), fire (api), war (perang), berjenis kelamin laki-laki, sementara moon (bulan), snow (salju), earth (bumi), peace (kedamaian), adalah perempuan? Saya tidak mengada-ada. Kalau tidak percaya, silahkan baca buku tata bahasa Inggris yang biasa dijajakan di bus kota. Di sana ada keterangan, terjemahannya begini: “...apabila benda-benda dimaksud menunjukkan kekuatan, keperkasaan, keberanian atau kebesaran, maka benda tersebut dapat digolongkan menjadi jenis kelamin laki-laki ( masculine gender ). Sedangkan apabila benda tersebut menunjukkan kelembutan, kecantikan, dan kesederhanaan, maka benda tersebut dapat digolongkan menjadi jenis kelamin perempuan (feminine gender).” Pertanyaannya adalah, mengapa kekuatan, keperkasaan, keberanian pasti berasosiasi dengan jenis kelamin laki-laki, sementara kelembutan, kecantikan dan kesederhanaan selalu berasosiasi dengan perempuan? A d a l a h P y t a g o ra s ya n g

mula-mula merasa perlu mendeskripsikan secara detil perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ia membuat tabel klasifikasi hal-hal atau elemenelemen yang berlawanan. Dalam tabel ini laki-laki dan perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai “berbeda” tapi juga “berlawanan”. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya diasosiasikan dari perbedaan-perbedaan fisik saja tapi juga bisa dihubungkan dari persoalan-persoalan lainnya. Misalnya, laki-laki diasosiasikan dengan segala sesuatu yang bermakna light (terang), good (baik), right (benar), dan one (esa)—semua metafora yang berkenaan dengan makna Tuhan. Sementara perempuan diidentifikasikan dengan sesuatu yang bad (buruk), left (kiri/keliru), sin (dosa), darkness (kegelapan). Sementara murid Pytagoras, Aristoteles, beranggapan bahwa secara natural laki-laki itu superior, dan perempuan itu inferior. Yang superior mengatur yang inferior, dan yang inferior harus rela untuk diatur. Tabel bikinannya menjelaskan, laki-laki dan perempuan

Selama ini patorani mengembara dari lautan ke lautan demi mencari telur ikan terbang di sekitar Selat Makassar, mulai dari perairan Selayar sampai peraiaran Kalimantan Timur. Belakangan juga banyak nelayan yang sampai ke Kalimantan Selatan bahkan berburu hingga ke perairan Papua (Fak-Fak). Bulan Oktober adalah masa terakhir melaut bagi nelayan ikan terbang di Galesong (Galesong Utara-Selatan). "Butuh kesabaran dan keberanian ekstra untuk bertahan ditengah laut dengan segala kendalanya, jadi sudah hal yang wajar jika harga telur itu mahal", ungkap Haji Gassing, nelayan pengepul hasil tangkapan para torani. Haji Gassing merupakan salah satu papalele , sebutan untuk pemilik modal yang menjadi pengumpul telur ikan terbang di

Gelombang krisis keuangan global membuat harga ikan merosot drastis. Walhasil, posisi nelayan makin terjepit. Upaya menggunakan perahu besar juga bukan solusi. J

Kecamatan Galesong. Wilayah Galesong adalah penyokong ekonomi Kabupaten Takalar se-jak dulu. Posisi yang strategis karena berdekatan dengan Kota Makassar merupakan keuntungan tersendiri bagi masyarakat nelayan yang menetap. Terimbas Krisis Global Sejak krisis keuangan global melanda, nelayan di kawasan Galesong juga merasakan imbasnya. Pasalnya pasar ekspor mereka mulai berkurang. Sementara pasar lokal yang ada hanya terjadi di lingkup pedagang perantara yang ujung-ujungnya melakukan ekspor pula. Hasil produksi telur ikan terbang yang tak diimbangi dengan serapan pasar, tentu membuat harga anjlok. "Jika sebelumnya mampu menjual dengan harga Rp 250 ribu per kilogram, setelah krisis harga tersebut menjadi hanya Rp100 ribu per kilogram," ungkap Daeng Gassing. bermakna: superior dan inferior, pengatur dan yang diatur, jiwa dan tubuh, akal dan nafsu, manusia dan binatang, atau makhluk bebas dan budak. Ia juga menyatakan perempuan adalah laki-laki yang impoten. Bahkan ia mengatakan bahwa contoh yang paling baik untuk melihat segala kekurangan alam adalah dengan mengamati karakter perempuan. Walah! Anda boleh tidak setuju dengan

pendapat dua dedengkot sains di atas. Tapi sampai saat ini, pengaruh mereka terkait stereotype definisi ‘kuatnya’ laki-laki dan ‘lemahnya’ perempuan masih sangat kental. Bukan hanya buku tata bahasa Inggris murahan yang saya jadikan contoh di atas yang menjiplak bulat-bulat keterangan Pytagoras dan Aristoteles, namun dalam contoh sehari-haripun orang cenderung mengikuti dua pakar ini. Nggak usah jauh-jauh, saat anak laki-laki berulang tahun, orangtua akan memberinya hadiah mobil-mobilan atau pistol-pistolan,

Sejak lama torani telah diekspor berton-ton dari Galesong, dengan omzet milyaran rupiah setiap tahun. Daeng Gassing mengenang masa keemasan ekspor telur ikan terbang ke Rusia sebesar 20 ton dengan nilai penjualan sekitar Rp5 miliar. Permintaan telur ikan terbang waktu itu memang sangat tinggi. Ia menggambarkan pada 2005 omzet perusahaannya mencapai Rp6 miliar. Pada 2006 dan 2007, nilai itu meroket sampai Rp10 miliar dan Rp20 miliar. "Pada 2007 volume pengiriman mencapai 60 ton. Kebutuhan pasar mencapai 2 kali lipat,’ kata Gassing yang sempat terpaksa menampik pesanan itu. Haji Gassing menuturkan keprihatinan yang kini terjadi, "Jika terus berlangsung, bisa jadi patorani akan merasakan kesulitan. Pendapatan mereka secara otomatis berkurang. Karena sistem yang biasa dilakukan adalah bagi hasil," alumni Perikanan Unhas angkatan 1987 ini dengan nada kecewa. Usaha penangkapan telur ikan terbang telah lama dilakukan di Sulawesi Selatan secara turun temurun. Untuk biaya sekali melaut, patorani meminjam modal sangat variatif antara Rp10 sampai Rp 12 juta namun pada perjalanan berikutnya semakin berkurang pinjamannya, sekitar Rp 5 sampai 7 juta. Pinjaman modal dibayar dengan telur ikan terbang hasil tangkapan patorani, ditambah 20% hingga 30% ikan hasil tangkapan seperti ikan marlin dan ikan lemuru kering. Selama ini, urusan pengembalian modal selesai, patorani masih harus membagi hasil toraninya pada punggawa (nakhoda) dan pembantunya. Berdayakan Patorani Kegagalan memang sebuah risiko dalam setiap usaha. Sama halnya yang dihadapi oleh patorani ketika mereka melaut. Sekali melaut yang biasanya membutuh-

kan waktu sebulan, untuk mendapatkan hasil lebih banyak, ada beberapa konsekuensi yang harus mereka tanggung. "Sering pula tidak mendapat hasil sama sekali. Kegagalan patorani , biasanya pada operasi di perairan Selat Makassar, misalnya jika pakkaja atau bubu terseret kapal cargo besar, putus dan karena memang tidak ada ikan yang ditemui," kata Daeng Timung. Belum lagi sebagian besar istri-istri patorani ini hanya mengandalkan pendapatan dari sang suami. Meski ada diantara istri patorani yang bekerja sebagai tukang sortir telur ikan terbang dengan gaji Rp4.000 sampai Rp5000 per kilogram hasil sortiran, "Seorang pekerja dapat menangguk Rp25.000 hingga Rp30.000 dalam sehari," jelas Daeng Gassing. "Dua masalah utama para pengusaha di daerah, khususnya UKM adalah pasar dan bahan baku. Bukan modal. Terutama saat krisis ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia. Dari sisi modal mungkin bisa distimulasi dari pemerintah, tapi untuk pasar bagaimana?" ungkap Direktur Dewan UKM Sulawesi Selatan, Irwan Wijaya. Secara khusus Irwan juga menyoroti kurang kompetitifnya sumber daya manusia yang ada. "Kebanyakan kurang bisa berinovasi. Termasuk bagaimana ketika mulai terjadi penurunan pemesanan dari luar negeri bahkan beberapa kontrak yang sudah ditandatanganipun dibatalkan," ungkapnya. Dewan UKM sendiri seca-ra khusus telah berusaha memberdayakan istri-istri nelayan. "Mereka diberikan pinjaman modal untuk membangun usaha-usaha kecilkecilan, misal dengan membuka warung kecil-kecilan," ungkapnya. Tentu, bagi patorani, butiran telur-telur kekuningan yang bisa merambah luar negeri itu masih jauh lebih menarik. (faridadewi@yahoo.com)

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik keliling nusantara, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id karena dua mainan itu berasosiasi dengan ‘kegagahan’ yang identik dengan laki-laki. Sementara kalau anak perempuan yang berulang tahun, orangtuanya memberi kado boneka, atau miniatur alat masak, karena dua mainan itu berasosiasi dengan ‘kelembutan’ dan ‘tugas cewek’. Mau lebih banyak lagi? Ini adalah kata-kata yang saya dapatkan di buku pelajaran SD: Bapak mencangkul di sawah, ibu memasak di dapur. Paman berjualan di pasar, bibi menyapu halaman. Andi menyetir mobil, Ima merangkai bunga. Aneh juga ya. Lucunya, di tengah masyarakat kita begitu banyak pekerjaan yang sadar atau tidak selalu diasosiasikan dengan jenis kelamin. Pekerjaan yang ‘perempuan’, misalnya: bidan, perawat, sekretaris, penata rambut, tukang make-up, pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, penyulam, pegawai pabrik konveksi. Sementara dokter bedah, pemburu, petinju, pembalap, pesepakbola, tentara, nelayan, tukang kayu, tukang batu, tukang gali kubur, sopir, kondektur, kernet, adalah ‘laki-laki’. Memang aneh pekerjaan seolaholah memiliki ‘jenis kelamin’, tapi ini nyata. Buntutnya, jika pekerjaan ‘perempuan’ dikerjakan laki-laki, pelakunya akan diolok-olok. Lelaki

mengasuh bayi atau menyulam misalnya, masih dipandang aneh oleh sebagian besar masyarakat, bahkan bisa bisa dicap sebagai ‘banci’. Sebaliknya, perempuan yang mengerjakan pekerjaan ‘laki-laki’ akan dianggap boyish alias kecowok-cowokan. Apa benar pekerjaan memiliki ‘jenis kelamin?’ Sejatinya tidak. Otak kitalah yang memberi label bahwa sebuah aktivitas hanya cocok untuk perempuan atau lakilaki, hanya karena aktivitas itu diasosiasikan dengan ‘halus’ dan ‘kasar’, ‘macho’ dan ‘lembut’, ‘kuat’ dan ‘lemah’. Padahal, secara tidak langsung, labelisasi semacam itu akan melanggengkan budaya patriarki yang mendudukkan perempuan sekadar sebagai makhluk pelengkap penderita! Anehnya, hingga saat ini kita secara berjamaah masih terus melakukan labelisasi semacam itu. Stereotyping peran laki-laki sebagai pekerja sektor produksi dan perempuan sebagai agen reproduksi dianggap sebagai sebuah kewajaran, tak beda dengan manusia jaman batu yang menganggap tugas laki-laki adalah berburu dan perempuan meramu. Dengan segala gebyar modernitas yang menempel di sekujur tubuh, otak kita adalah otak Mr Flinstone! (g)

s a t u k a t a i n d o n e s i a

11

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009


12 www.bipnewsroom.info

komunika Edisi 6/Tahun V/April 2009

Hampir tidak ada lampu yang menyala, hanya kegelapan dan kesunyiaan yang nyaris menjadikan Pulau Seribu Pura itu bagaikan "pulau mati tanpa penghuni". Tidak seorang pun keluar dari rumah, terkecuali Pecalang, polisi adat yang bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban. Wisatawan mancanegara maupun nusantara yang sedang menikmati liburan pada hari yang diistimewakan umat Hindu itu juga harus ikut membatasi gerak, yakni hanya boleh melakukan aktifitas dalam lingkungan hotel tempatnya menginap. Acara makan malam bagi tamu yang menginap di hotel dimajukan jadwalnya, sehingga tidak mengalami kesulitan di tengah kegelapan. Wisman umumnya selama ini tidak ada yang mengeluh, akibat tidak diizinkan menyalakan lampu, karena jauh sebelumnya sudah diinformasikan oleh pihak hotel. Mereka umumnya justru merasa senang karena dapat menikmati keunikan yang tidak dapat mereka peroleh di tempat lain. Pihak hotel sama sekali tidak memperoleh dispensasi untuk menyalakan lampu penerangan, maupun menggunakan kendaraan bermotor saat Hari Raya Nyepi. Momentum Bercermin Bagi umat Hindu, Nyepi merupakan pergantian Tahun Caka sesuai dengan kalender Hindu. Kamis, 26 Maret 2009, tepat memasuki tahun baru Icaka 1931. Setiap pergantian tahun biasa diisi dengan kegiatan Tapa Brata Penyepian, yakni proses pengekangan diri dari segala yang bersifat keduniawian.

Dalam prosesi ini dikenal empat macam larangan, yakni Ameti Geni atau tidak boleh menyalakan api, Ameti Karya atau tidak boleh bekerja, Ameti Lelungan atau tidak bepergian, dan Ameti Laguang atau tidak berkeinginan atau puasa. Berdasarkan ketentuan ini, warga dilarang keluar rumah dan tidak boleh menyalakan lampu di malam hari. Bagi yang melanggara, maka akan mendapatkan sanksi dari petugas Adat. Brata Penyepian diawali saat matahari terbit di ufuk timur, dari pukul 06.00 WITA sampai matahari terbit kembali di ufuk timur keesokan harinya. Brata Penyepian dimulai dengan terdengarnya suara pukulan kulkul (kentongan, red) di setiap banjar atau desa. Keesokan hari, ketika sang surya mulai terbit di ufuk timur, suara kulkul kembali terdengar tanda Nyepi berakhir. Umat Hindu menyebut hari ini sebagai Ngembak Brata. Hari itu pula umat Hindu melakukan simakrama (saling maaf-memaafkan, red) terhadap keluarga atau kerabat atas segalan kesalahan yang pernah ada. Sebagian juga memanfaatkan momen untuk berekreasi ke obyek wisata setelah seharian penuh berada di rumah. Menetralisir Alam Suasana nyepi sebenarnya sudah mulai terasa sehari sebelumnya. Kantor-kantor, pertokoan, mall, rumah makan, warung tutup lebih awal. Pasalnya banyak diantara perantau memanfaatkan momen ini untuk pulang kampung. Sementara di Bali, umat Hindu menyelenggarakan kegiatan ritual Tawur Kesanga yang tahun 2009 ini jatuh pada bulan mati Rahine Tilem, Buda Pahing Kunigan, Sasih Kesanga Icaka 1930 atau hari Kamis, tanggal 25 Maret 2009. Dalam perhitungan astronomi Hindu, matahari berada tepat berada di garis katulistiwa. Atau pada saat itu sumbu bumi membuat sudut 90 derajat terhadap poros bumi dengan matahari.

Pada hari Tilem (bulan mati) tersebut menurut Hindu menjadikannya sebagai hari terbaik untuk melakukan Upacara Bhuta Yadnya yaitu persembahan kehadapan isi alam semesta. Upacara Tawur Kesanga bagi umat Hindu berarti memohon ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa, red) agar alam raya beserta isinya somia (netral, red) terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan keburukan. Setelah masing-masing rumah tangga menghaturkan upacara tawur (mecaru), kemudian dilakukan acara pengerupukan (mengelilingi halaman rumah tangga masing-masing dengan menyebarkan nasi tawur, tirta caru diiringi api obor dari daun kelapa kering dan bunyi kentongan bambu sebagai simbol penolak roh jahat. Pelaksanaan pengrupukan juga diekspresikan dengan pawai ogohogoh waktu petang hari mengelilingi wilayah desa. Sebagian desa tidak menggelar ogoh-ogoh tahun ini karena bertepatan dengan kampanye Pemilu Legislatif. Namun ada juga yang tetap menggelar yakni di Desa Kuta, Badung dan beberapa desa lain.

berjalan dan menggusung beratnya Ogoh-ogoh menggelilingi wilayah banjar. Mereka sangat semangat dengan peluh membasahi seluruh tubuhnya seperti tak ada beban. Penonton yang memadati hampir sepanjang jalan raya juga memberikan dukungan kepada peserta Pawai Ogoh-ogoh. Sesekali penonton tertawa terpingkal-pingkal ketika peserta pawai menampilkan adegan-adegan lucu dan Ogoh-ogoh lucu. Ada beberapa jenis Ogoh-ogoh yang ditampilkan. Masing-masing diberikan nama Buta Ijo Bergolo, Kala Turangga dan lainnya. Setelah seelesai pawai, Ogoh-ogoh di-preline (dibakar) yang memiliki makna agar Ogoh-ogoh yang berwujud seram dan menakutkan tidak dapat menggangu keseimbangan alam. Lama pembuatan satu Ogohogoh mencapai seminggu sampai dua minggu dengan biaya berkisar Rp 2-3 juta tergantung jenis besarkecilnya Ogoh-ogoh dibiayai dari masing- masing banjar melalui kas banjar atau donatur.

Ogoh-ogoh, Simbol Budaya Ogoh-ogoh merupakan wujud kreatifitas seni budaya Bali dari anak-anak muda umat Hindu yang tergabung dalam organisasi Teruna-teruni di masing-masing banjar (desa). Ogoh-ogoh adalah ekspresi simbol mahluk jahat dan binatang berwujud seram dan menakutkan yang dapat menggangu isi alam. Anak-anak kecil laki-perempuan sampai orangtua mengusung dan menarikan Ogoh-ogoh sembari bersorak-sorai diringi api obor dan berbagai gamelan tradisional diantaranya baleganjur bertalu-talu. Suasana malam turut memberikan nuansa religius dan seram dari jenis Ogoh-ogoh yang diusung. Tak ada siratan wajah lesu dari para penggusung dan pengikut pawai meski cukup berat beban

Bhisama Bali, Insipirasi World Silent Day Bersamaan dengan pembukaan KTT Perubahan Iklim dan Pemanasan Global di Bali dua tahun lalu, lahirlah Bhisama Bali. Sebuah seruan agar sehari dalam setahun dilaksanakan Nyepi sipeng di seluruh dunia sebagai bagian upaya meminimalkan polusi udara. Bhisama Bali atau Deklarasi Nyepi untuk Bumi dihasilkan dalam pertemuan paralel yang diikuti beberapa LSM dari dalam maupun luar negeri. Inti deklarasi ini mengajak seluruh umat manusia untuk belajar dari Bali, dengan menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Nyepi Day (Hari Hening atau The Silent Day). "Bali dengan sehari melakukan Nyepi dalam setahun saja, mampu mengurangi pencemaran emisi

karbondioksida sedikitnya 20.000 ton, karena semua aktivitas manuasia hari itu berhenti total. Bayangkan, jika (Nyepi) dilakukan seluruh umat di dunia, walau baranmg sehari saja," jelas Dharma Adyansa (Ketua Umum) Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Ida Pedanda Gede Ketut Sebali Tianyar Aribawa. Menurut Ida Pedanda, konsep Nyepi yang diusulkan Bali ini tidak terkait dengan agama Hindu. Tapi, lebih luas lagi yakni konsep penyelamatan lingkungan hidup. Jadi, tujuannya adalah untuk mengurangi perusakan lingkungan dunia. "Kami mengajukan filosofi dan sebuah kearifan lokal untuk mengajak dunia peduli dengan alam, di mana kita berkorban satu hari untuk memulihkan alam." WSD yang dikampanyekan para aktivis lingkungan menganjurkan masyarakat untuk menghentikan aktivitas yang menggunakan energi. Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan mobil, sepeda motor, handphone, televisi, mematikan lampu, radio dan komputer. Di waktu berhenti beraktivitas yang mengkonsumsi energi, masyarakat diajak mengurangi penggunaan air, banyak berdiskusi tentang global warming dengan keluarga atau komunitas, menanam pohon, membaca buku serta menggunakan sepeda. Ya dengan World Silent Day manusia bisa memberikan kesempatan kepada alam agar bisa istirahat barang sesaat pada tanggal 28 Maret 2009 lalu. Satu lagi tradisi Bali yang telah mendunia. Komang Pasek Antara Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, Bali

‌.Ketika hati telah heneng, hening, halus dan cemerlang Kemudian menyusup ke alam sunya, alam yang sempurna Pikiran lalu bagaikan telah meliputi seluruh alam namun tidak diketahui dari mana datangnya‌ Kekawin Nirattha Prakerta foto: bf -komang

Seluruh pelosok Bali bagaikan tanpa penghuni. Padahal hari belum lagi beranjak malam. Ketika senja menjelang dan mentari pulang ke peraduan, keadaan tetap sunyi dan gelap gulita tanpa ada penerangan jalan yang berarti.

Edisi 06/Thn V/April 2009  

SEPUTIH KARYANYA SEMERAH SEMANGATNYA. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dijalankan pemerintah dengan tiga cara, yakni pela...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you