Page 1

Edisi 03/Tahun VI/Maret 2010

Nikmatnya Tinggal di Apartemen Sederhana

WAWANCARA

Rusunawa mulai dilirik. Banyak peminat karena sewa terjangkau serta lokasi nyaman dan bersih. Pemerintah targetkan bangun 1.000 menara di tahun 2011

Dana untuk infrastruktur, kebutuhannya memang sangat tinggi. Karenanya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab.

Cermat Memilih Prioritas

Foto : Dimas Nugraha

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dr. Ir. A Hermanto Dardak, M.Sc.

KERJASAMA BANGUN INFRASTRUKTUR

Penyediaan infrastruktur merupakan masalah yang pelik bagi negara-negara berkembang. Padahal dengan kondisi infrastruktur yang mantap berperan penting dalam pencapaian kesejahteraan, pengembangan wilayah dan fasilitasi hubungan ekonomi dan sosial budaya. "Pemerintah terus membangun, biayanya mahal. Tolong dijaga baik-baik," pinta Presiden Susilo Bambang Yuhoyono dalam peresmian beberapa proyek infrastruktur di Ngawi, Jatim, pertengahan Januari lalu. Ungkapan ini seolah menegaskan fakta bahwa tuntutan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seolah bertolak belakang dengan ketersediaan pendanaan dari pemerintah yang belum bisa mencukupi. Kerjasama Pemerintah dan Swasta Salah satu upaya yang digagas pemerintah guna mengatasi

kendala pendanaan adalah mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). “KPS ini dibuat untuk menutup kekurangan dana pemerintah dan pemerintah mengajak pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta,” jelas Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S. Alisjahbana. Area kerjasama dalam skema KPS dalam pembangunan infrastruktur baru dan pengelolaan infrastruktur yang sudah ada. "Bila skema KPS berjalan lancar, maka pemerintah dapat lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur yang tidak bersifat komersial dan bersifat vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan jalan arteri, drainase, infrastruktur perdesaan, dan seterusnya," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto.

PANJANG JALAN DI INDONESIA MENURUT KEWENANGAN

Peran Daerah Lebih Besar Menurut Presiden Yudhoyono, pemerintah daerah tidak harus selalu bergantung pada pemerintah pusat dalam membangun. "Program-program pembangunan di daerah juga harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat," tegasnya. Secara khusus Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan 60 persen di daerah dan 40 persen di pusat.“Oleh sebab itu diperlukan sinergi, koordinasi, dan kerjasama pusat dan daerah yang perlu dibangun secara efektif,” ucap Armida S. Alisjahbana. Jadi, apabila terjadi kegagalan, maka perlu ditelisik ulang, apakah sinergi dan kerjasama itu telah dilakukan dengan baik atau tidak. (m)

Sumber : Kementerian PU 2009


2

Beranda

www.bipnewsroom.info

Edisi 03

Tahun VI Maret 2010

Kita Peduli, Kita Bisa Sumber daya alam yang berlimpah dan posisi geografis yang strategis merupakan salah satu modal utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini potensi yang besar itu belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Saat ini masih ada 38,6 juta penduduk miskin, sekitar 65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di perdesaan. Salah satu penyebab kemiskinan di perdesaan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan prasarana dasar, yaitu jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur telah banyak diupayakan oleh pemerintah. Dengan kondisi geografis Indonesia, tentu dibutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan sinergi dengan pemerintah daerah dan swasta untuk pengembangan infrastruktur. Hasilnya, dari tahun ke tahun tampak terjadi peningkatan. Di perdesaan misalnya kian banyak desa yang sudah diperbaiki akses jalan, jembatan hingga air minum. Manfaat keberadaan infrastruktur pun sudah dirasakan, misalnya akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian atau peningkatan produksi pertanian sebagai dampak meningkatnya akses terhadap irigasi. Tak sedikit juga yang bisa menikmati sanitasi yang lebih baik dengan adanya penyediaan air minum dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya. Bukan hanya itu, data yang dilansir Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atas program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam kurun waktu 2005-2008 ternyata mampu melibatkan tenaga kerja lokal 150.000 orang pada waktu pelaksanaan program. Ini berarti sekitar 16 persen penduduk dewasa di desa terserap sebagai tenaga kerja

lokal. Hanya dalam waktu tiga tahun, secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaaan mampu menyumbang peningkatan ketrampilan dalam pembangunan infrastruktur bagi sekitar 1 juta orang. Selain itu, masyarakat telah diberdayakan dalam mengelola program pada sekitar 7230 desa. Jika dirunut, dampak dan manfaat keberadaan infrastruktur akan sangat panjang. Secara nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita tak akan lepas dari adanya infrastruktur di sekitar kita. Akan tetapi, hasil dan manfaat keberadaan infrastruktur itu perlu dibarengi dengan upaya keberlanjutan program. Dalam artian, setelah infrastruktur dibangun, pertanyaannya seberapa lama kita bisa mempertahankan kualitas infrastruktur yang ada? Pasalnya, kita bisa melihat betapa banyaknya jalan dan jembatan yang rusak karena masyarakat pengguna abai terhadap kapasitas dan teknik perawatannya. Perawatan jalan bukan semata partisipasi masyarakat tanggung jawab sebagai subyek pempemerintah saja. bangunan sangat penting. Semua pihak Dengan sumber daya yang wajib terlibat. dimilikinya, masyarakat di Pengendara beberapa daerah pesisir dan pemilik mampu secara mandiri kendaraan harus membangun dermaga menjaga tonase untuk keperluan mereka kendaran yang sendiri. melintas. Warga sekitar jalan pun bisa turut merawat jalan, misalnya dengan membersihkan saluran air di sekitar jalan agar air lancar dan tidak menggenangi badan jalan. Dengan demikian biaya pemeliharaan jalan makin murah dan alokasi dana yang ada bisa dipergunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur lain agar lebih merata. Bayangkan jika semua itu dilakukan

Sudah Jangkau Publik?

Dampingi Anak Saat Gunakan Internet

Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah

Saya sebenarnya ingin tahu lebih jauh tentang Badan Informasi Publik. Apakah sebuah badan atau lembaga negara yang memberikan informasi kepada publik. Apakah ini berarti masyarakat umum atau rakyat banyak yang dalam istilah penerangan dulu khalayak atau audience yang menjadi sasaran layanan informasi? Sudahkah BIP menjangkau masyarakat banyak, siapa pemantaunya? Dan bagaimana respons masyarakat? Apa medianya? Sudahkan mencakup khalayak menengah ke bawah ataukah hanya khalayak elit yang mampu mengakses internet? Bagaimana masyarakat yang di pedesaan dan lokasi pemukiman pra kota atau sub urban? Wow jangkauannya sangat luas. Bagi mereka yang tinggal di kawasan itu, mengatasi digital divide dengan apa?

Situs Jejaring sosial Facebook menjadi sorotan karena diduga menjadi penyebab sejumlah masalah di kalangan remaja. Ti d a k s e d i k i t p e n g a m a t mengatakan pengawasan orang tua harus lebih ketat untuk mengantisipasi masalah ini. Memang pengawasan ketat orang tua diperlukan saat anak menggunakan fasilitas internet di rumah. Orangtua harus mendampingi sang anak, hal ini bisa meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan internet khususnya Facebook yang saat ini banyak dilakukan oleh remaja. Akan tetapi kekhawatiran berlebihan juga tak beralasan. Sebab arus teknologi dan aplikasi dunia maya sudah tidak tidak bisa dibendung lagi. Oleh karena itu, kita harus kritis dan belajar banyak sehingga bisa membedakan perlakuan baik dan buruk. Jadi belajarlah berbudi pekerti yang baik.

Abdul Rahman Kadir via facebook, bipdepkominfo@yahoo.com

Alvian Ananda via : komunika@bipnewsroom.info

Badan POM pernah melakukan pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah di enam ibu kota propinsi di seluruh Pulau Jawa (DKI Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya). Pengawasna ini dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Petugas BPOM melakukan pengambilan sampel makanan di warung atau kantin di sekolah dasar kemudian dilakukan ujian atas bahan berbahaya yang dilarang untuk makanan, yaitu formalin, rhodamin B, boraks, dan methanil yellow. Dari pengawasan makanan jajanan anak sekolah yang telah dilakukan, terjadi penurunan jajanan yang tidak memenuhi syarat (positif mengandung bahan berbahaya) sebesar 72,08%. Untuk meningkatkan pengawasan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, Badan POM dan Kementerian Pendidikan Nasional telah menandatangani kerjasama dalam bentuk nota

desain: ahas/danang foto: bf-m, danag

secara berkelompok, tentu akan lebih ringan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan pembangunan infrastruktur secara swadaya, melalui skema PNPM Mandiri atau program pemberdayaan lainnya. Pembangunan infrastruktur bukan hanya penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan nasional, tapi juga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Di titik inilah dibutuhkan saling pengertian dan saling pemahaman untuk menjalankan peran masing-masing. Pemerintah sadar bahwa program pemberdayaan memerlukan perhatian dan pola penanganan tersendiri karena terkait dengan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengajak dan mendorong masyarakat agar belajar dan berdaya menentukan kebutuhannya sendiri serta menyusun program sendiri. Setelah itu masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola infrastruktur yang dibangun oleh mereka sendiri. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan sangat penting. Dengan sumber daya yang dimilikinya, masyarakat di beberapa daerah pesisir mampu secara mandiri membangun dermaga untuk keperluan mereka sendiri. Sederhana, tapi sangat berguna. Ini merupakan contoh yang sangat baik dan bantuan cukup besar bagi pemerintah dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Apalagi jika prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat itu dikembangkan pula dalam memelihara sarana yang telah dibangun. Semua bermula dari kepedulian. Peduli untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang telah terbangun. Pada tahap berikutnya adalah mendorong masyarakat agar lebih mandiri dan meningkatkan peran para pihak, baik pemerintah daerah dan swasta untuk bekerja sama dalam membangun dan merawat setiap infrastruktur yang ada. Jika kita peduli, pasti bisa. (m)

kesepahaman pada tanggal 11 Februari 2010, meliputi kegiatan penyusunan program pembinaan keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah, penyebarluasan informasi, pelatihan dan bimbingan teknis. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dra. Kustantinah Apt, M.App.Sc.

Pembobolan ATM dan Kelalaian Nasabah Saya tidak heran dengan ditangkapnya staf bank terkait dgn pembobolan ATM di Indonesia. Sebab selama ini sudah sering dikeluhkan nasabah saldo berkurang atau tidak amannya safe deposit box di bank di Indonesia. Tapi bank selalu berdalih itu terjadi karena kelalaian nasabah, tanpa ada niat bank untuk menyelidiki masalah tersebut. Dan sudah pasti kepercayaan nasabah akan berkurang, karena mereka tidak tahu lagi harus dimana menyimpan uang. Bagaimanapun pembobolan AT M s a n g a t m e r u s a k c i t r a

perbankan nasional apalagi ada pejabat bank yang ikut terlibat didalamnya. Walaupun demkian, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak akan goyah. Sistem ATM yang mendunia pasti memiliki penangkalnya sebab teknologi informasi sudah semakin canggih. Karena itu para nasabah bank tidak perlu panik karenanya dengan catatan harus hati-hati dalam menggunakan kartu ATM nya. Sujana via : bip@depkominfo.go.id

Iklan Menipu Kompetisi di dunia bisnis saat ini mengaburkan batas antara 'iklan' dan 'penipuan'. Dalam iklan layanan seluler saja, masingmasing berlomba menawarkan harga murah. Tapi ketika dicoba layanannya ternyata tak seindah iklannya. Bagaimana Kementerian Kominfo menyikapi hal ini? oppie via : komunika@bipnewsroom.info

Tabloid komunika. ISSN: 1979-3480. Diterbitkan oleh Badan Informasi Publik KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informatika). Penanggung jawab: Freddy H. Tulung (Kepala Badan Informasi Publik) Pemimpin Redaksi: Bambang Wiswalujo (Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum). Wakil Pemimpin Redaksi: Supomo (Sekretaris Badan Informasi Publik); Ismail Cawidu (Kepala Pusat Informasi Politik Hukum dan Keamanan); Isa Anshary (Kepala Pusat Informasi Perekonomian); Gati Gayatri (Kepala Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat). Sekretaris Redaksi: Dimas Aditya Nugraha. Redaktur Pelaksana: M. Taufiq Hidayat. Redaksi: Lukman Hakim; Selamatta Sembiring; M. Abduh Sandiah; Asnah Sinaga; Mardianto Soemaryo. Reporter: Suminto Yuliarso; Lida Noor Meitania; Karina Liestya; Elpira Indasari N; Taofik Rauf; Koresponden Daerah: Nursodik Gunarjo (Jawa Tengah), Yaan Yoku (Jayapura). Desain/Ilustrasi: D. Ananta Hari Soedibyo (TA); Farida Dewi Maharani, Danang Firmansyah. Alamat Redaksi: Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id. Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi komunika dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.


Edisi 03

Tahun VI Maret 2010

3

Utama

www.bipnewsroom.info

Kerjasama Bangun Infrastruktur Penyediaan Air Bersih di beberapa lokasi menjadi contoh bagaimana kerjasama membangun infrastruktur bisa dilakukan bersama, pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta dan masyarakat. Nur Jaelani (52) selalu tertawa setiap kali ingat bagaimana lima belas tahun lalu ia pernah diancam warga Desa Pakan Purworejo, Ngantang, Jawa Timur ketika air yang sudah dijanjikannya belum mengalir dari atas bukit desa tetangga, Sumber Agung. "Saya ingin Desa saya tidak kekeringan saat kemarau, jadi mengusulkan ke warga untuk mengumpulkan dana membeli pipa paralon, sepanjang 10 kilometer guna mengalirkan air dari mata air di atas bukit sana," katanya sambil menunjuk dua bukit yang ada di desa lain. Ancaman bagi lelaki, lulusan teknik sipil sebuah perguruan tinggi swasta ini tak mainmain. "Saya mau dibunuh, pasalnya tak banyak yang percaya air bisa mengalir dari desa yang setiap tahun selalu kekeringan ini," kenang Nur. Ia pun sempat kebingungan mencari sokongan dana guna menambal kebutuhan dana pembangunan bak penampung tempat air dan pipa untuk disalurkan ke balai desa. "Saya keliling ke dermawan dan teman untuk mencari sumbangan dan pinjaman," tutur Nur yang sebenarnya bukan warga asli desa itu. Kini, telah hampir lima belas tahun warga desa Pakan sudah bisa menikmati air bersih. Pengelolaan air telah diserahkan ke sebuah kelompok yang mengelola dana perawatan dari warga. "Ya, mesti selalu siap jika ada kendala dan harus siap mental dengan hujatan dan makian dari warga ketika ada air yang tersumbat atau bocor," celetuknya. Organisasi Pengelola Air Pakan Purworejo dibentuk tahun 1996 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumah. Kelompok ini membangun jaringan perpipaan ke rumah warga dan ada bak penampungan untuk setiap 20 rumah. Tiap kepala keluarga dikenai iuran antara Rp3 ribu hingga Rp5 ribu per bulan. Kelola Mandiri Bagi desa yang belum terjangkau aliran PDAM, pemerintah memang mengedepankan program pengelolaan air secara swadaya mandiri lewat badan usaha milik desa atau kelompok masyarakat. Misalnya Pemkab Gunung Kidul, Yogyakarta pernah menyediakan dana Rp 20 juta untuk setiap desa yang ingin mengelola airnya sendiri. Skema pelibatan masyarakat juga dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum

melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) atau juga dikenal dengan WSLIC-3. "Program ini merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lain yang ditularkan melalui air dan lingkungan," jelas Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PU, Budi Yuwono. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemanfaatan prasarana dan sarana yang dibangun, masyarakat membentuk Badan Pe n g e l o l a S a ra n a ( BPS ). �Mereka berusaha keras mewujudkan desa mereka sebagai tempat hunian yang baik dan layak," kata Budi Yuwono. Kendala Dana Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna mengatakan, pemerintah merencanakan proyek berskema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) periode 2010-2014 sebesar Rp320 triliun. "Kebutuhan pendanaan infrastruktur secara total untuk periode 2010-2014 menembus Rp1.929 triliun, atau setara 5 persen dari PDB Indonesia. Dari jumlah itu kebutuhan untuk proyek pemerintah pusat, daerah dan PPP bernilai Rp1.429 triliun dimana PPP (KPS) sekitar Rp320 triliun," katanya. Proyek infrastruktur yang menjadi program prioritas di antaranya penyelesaian pembangunan lintas Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua sepanjang 19.370 km, termasuk di dalamnya jalan tol ruas Sarangan - Tanjung Benoa di Bali. Selain itu, pembangunan 685 ribu rumah sehat bersubsidi, pembangunan 180 rusunami dan 650 twin blok berikut fasilitas pendukung kawasan pemukiman yang dapat menampung keluarga kurang mampu, perbaikan sistem dan jaringan transportasi

di empat kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan sesuai dengan cetak biru transportasi perkotaan. Penanganan lumpur Sidoarjo juga masuk di dalamnya. Melihat kondisi ini, Budi Yuwono mengatakan sudah tidak dapat ditawar lagi perlu adanya kerjasama multi-pihak.“Pemerintah Indonesia membuka diri dalam mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan pihak lain untuk menciptakan inovasi teknologi, pendanaan, dan penyelenggaraan, termasuk kerjasama dengan swasta, NGOs, organisasi internasional dan masyarakat,� katanya Libatkan Swasta Saat ini, baru sekitar 50% penduduk di Indonesia yang sudah mendapatkan akses terhadap air bersih. "Indonesia memerlukan waktu sekitar 50 tahun untuk memenuhi target MDGs, yaitu 80 persen akses air," tutur Guy Hutton Regional Senior Water and Sanitation Economic Bank Dunia. Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs) mensyaratkan setidaknya 80 persen orang memiliki akses terhadap air bersih. Masalahnya kesanggupan pemerintah menggelontorkan dana untuk penyediaan fasilitas air bersih masih di bawah dana yang dibutuhkan. Pemerintah harus berhadapan dengan masalah ke te rb a ta sa n d a n a . Pa d a saat ini, kemampuan untuk mengalokasikan dana baru sebesar Rp400 miliar per tahun. Padahal, penyediaan infrastruktur air bersih membutuhkan dana sekitar Rp3 triliun. "Jadi, sangat jauh kekurangan," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto. Untuk itu, perlu ada keterlibatan swasta untuk membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat. "Keterlibatan swasta diharapkan dapat mempercepat pencapaian target MDGs. Apalagi, swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Bisnis penyediaan air bersih, terutama untuk kawasan perkotaan, sangat menguntungkan," jelas Joko Kirmanto. Sejauh ini, pengelolaan air secara komersial sudah

dilakukan di beberapa wilayah perumahan mewah di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sinergi Kebijakan Meskipun sering dinyatakan bahwa Indonesia terletak di wilayah iklim tropika basah yang secara teoritis memiliki ketersediaan air yang tidak menjadi hambatan, namun pada kenyataannya masalah sumberdaya air semakin lama semakin menjadi persoalan. Banyak daerah yang sebelumnya bukan merupakan daerah endemik kekeringan telah berubah menjadi endemik kekeringan. Untuk kegiatan budidaya, kebutuhan air akan semakin meningkat, sementara porsi air untuk pertanian akan berkurang. "Diperkirakan tahun 2025, permintaan air akan mencapai 3,5 kali dari permintaan tahun 2002, dengan porsi air pertanian akan berkurang 25 persen," kata Prof Dr Surjono Hadi Sutjahjo, pakar pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Institut Pertanian Bogor. Oleh karena itu, penanganan masalah air harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak terkiat. "Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan

sinkronisasi berbagai peraturan yang terkait dengan sumberdaya air," jelas Sutjahjo. Memang indikasikan pasokan air kian terbatas sudah mulai terlihat. Hampir semua daerah di Indonesia pernah mengalami kelangkaan air, terutama pada saat puncak musim kemarau. Di Pakan, Purworejo pun, ancaman konflik mengemuka. Pasalnya kini, air di Desa Pakan sudah tak sederas dulu mengalirnya. "Ada perusahaan yang membangun bak penampungan lebih besar. Airnya juga dialirkan dan dijual ke penduduk," tutur Nur. Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Tamin Zakaria, menyatakan aspek kebijakan dan peraturan perundangan sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan air minum. Dengan langkahlangkah yang dilakukan secara sinergis antara semua pemangku kepentingan maka peningkatan pelayanan air minum yang prima akan dapat dicapai. "Yang paling penting adalah komitmen semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia," kata Tamin Zakaria.(m)


4

Utama

www.bipnewsroom.info

Edisi 03

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dr. Ir. A Hermanto Dardak, M.Sc.

Membongkar Kebuntuan

Pembangunan Infrastruktur :

Cermat Memilih Prioritas

Bagaimana situasi pembangunan infrastruktur di Indonesia? Dana untuk infrastruktur, kebutuhannya memang sangat tinggi. Sejak otonomi daerah, memang pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya meningkat. Tetapi, di tingkat pusat, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur mengalami penurunan drastis, karena harus dibagi dengan pos-pos lain. Dimana sebenarnya persoalannya? Begini, pos pengeluaran pembangunan terbesar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, ada tiga: pendidikan; kesehatan; dan infrastruktur. Karenanya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Kalau kita konsisten, berapa persen alokasi untuk infrastruktur? Itu yang harus dilihat. Itu yang harus ditambah. Kalau di Cina dan Vietnam, sudah di atas 7 persen, kalau kita baru 4 persen. Ini persoalan yang serius, terlebih jika pemerintah pusat meningkatkan anggaran untuk i n f r a s t r u k t u r, n a m u n

pemerintah daerah tidak menambah pengeluarannya. Akhirnya terjadi kepincangan pembangunan antara tingkat nasional dan daerah. Pada gilirannya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Maksudnya? Alokasi belanja yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi. Nah kalau infrastruktur kita baik, dari tempat produksi awal menuju kawasan industri diberikan nilai tambah, sampai ke konsumen akhir atau sampai ke pelabuhan untuk di ekspor. Biaya transportasi jadi murah. Kalau murah, kita akan punya daya saing di pasaran. Lantas upaya apa yang diambil pemerintah? Sesuai pembagian kewenangan, kita kembalikan ke hierarki atau berdasarkan statusnya. Semisal ada banyak jalan tikus antara Jawa Barat – Jawa Tengah, tapi kan tidak dibangun semuanya oleh pemerintah pusat. Ada pembagian antara pusat dan daerah. Jika ada rencana nasional yang strategis, ya kita bantu dan masuk ke sana. Misalnya pembangunan jalan lintas selatan Kalimantan, kita kaitkan dengan Pan Borneo Highway ke Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam, dan Sabah yang sudah disepakati di tingkat kerjasama ASEAN. Bagaimana pembagiannya? Ayo dibangun sama-sama. Ada pembagian kerja yang jelas antara pusat,

pemerintah provinsi dan kabupaten. Andaikan pohon, kan ada ranting, batang, dan seterusnya. Sehingga proporsional pembagiannya. Saat ini jalan nasional saat ini panjangnya 38 ribu kilometer lebih. Kita coba betul-betul menjaga, mana dari yang 38 ribu tadi yang menjadi prioritas untuk dibangun. Bagaimana memilih prioritas itu? Masalah jalan, kita bukan hanya bicara aksesibilitas atau panjang jalan per satuan luas saja, tapi juga panjang jalan per jumlah penduduk atau jumlah komoditas yang akan diangkut. Kita bisa lihat Papua begitu besar, tapi jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Tentu Papua butuh jalan yang dibangun banyak. Akan tetapi kalau terhadap penduduk atau komoditas, panjang per jumlah penduduk atau komoditas yang diangkut, lebih banyak di Jawa. Perbaikan jalan yang rusak, apa langkah yang diambil pemerintah? Lebih dari 50 persen jalan kabupaten itu hampir rusak. Berdasar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kami membentuk yang namanya unit pengelolaan dana preservasi untuk jalan. Bayangkan saja, untuk mengkonstruksi jalan per km butuh Rp 4 miliar, dikalikan dengan jalan yang perlu dibangun, berapa besar biayanya. Akhrinya kita coba lihat berapa kendaraan per kilometer, seberapa besar sudah dialokasikan dengan fiskal yang ada. Kurangnya harus dicarikan cara, atau yang namanya fee for services, jadi angkutan lebih berat, ya dia harus bayar lebih banyak. Dana kita memang ada yang untuk menangani infrastruktur yang rusak-rusak berat. Tapi kita juga berpacu dengan tuntutan pengembangan infrastruktur lainnya. (dimasnugraha@depkominfo.go.id)

Foto : Dimas Nugraha

Banyak masalah yang harus diselesaikan tapi dana terbatas. Tampaknya ini yang menjadi kendala Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD, Senayan, Jakarta (8/2) menyebutkan alokasi belanja infrastruktur secara nasional masih berada dalam kisaran 1,8 sampai 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bagaimana kiat Kementerian PU memilih prioritas pembangunan infrastruktur? Bagaimana pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah? Apa peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya? Reporter kOmunika, Dimas Aditya mewawancarai Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, pertengahan Februari lalu. Berikut petikannya.

Tahun VI Maret 2010

Jika satu kilometer jalan menghabiskan dana Rp4 miliar, bayangkan berapa rupiah harus dikeluarkan untuk membangun kebutuhan jalan yang panjangnya lebih dari 380.000 km? Jangan salah, angka itu baru untuk jalan raya. Bagaimana dengan infrastruktur lain seperti air minum, bendungan, transportasi, listrik, irigasi, perumahan, sampai penyehatan lingkungan. Pemerintah mengakui bahwa masalah terbesar yang ada dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pendanaan. ”Jika pendidikan mendapat 20% dari APBN, untuk infrastruktur untuk saat ini sebesar 7%, naik dibanding tahun lalu yang hanya 5%. Walau sudah digenjot, namun demand-nya tinggi,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak kepada kOmunika. Tak berlebihan jika pemerintah harus memilih prioritas untuk membongkar kebuntuan kebutuhan dana. Selama tahun 2010-2014, pemerintah menganggarkan sekitar Rp790 triliun untuk pembangunan infrastruktur. “Dana tersebut diusulkan melalui rencana strategis untuk memenuhi target-target yang menjadi prioritas nasional,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Supriadi Supriatna. Pemilihan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, menurut Hermanto Dardak tak hanya memperhatikan sejauh mana kebutuhan dari masyarakat atau daerah, "Melainkan juga sejauh mana infrastruktur tersebut dapat bersinergi dengan pembangunan lainnya, semisal sistem transportasi," jelas Wakil Menteri PU ini. Beda Wilayah, Beda Strategi Pemilahan prioritas pembangunan infrastruktur pun tak semudah yang dibayangkan. Selain menghindari adanya persepsi pembangunan di Jawa dan Sumatera lebih berkembang dibanding dengan wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, pengembangan infrastruktur harus dikaitkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi. ”Kita bukan hanya bicara aksesibilitas saja, tapi juga jumlah penduduk atau komoditas yang akan diangkut,” tegas Hermanto Dardak. Oleh karena itu, menurut Hermanto Dardak masingmasing wilayah Indonesia punya kebutuhan yang berbeda. Sebut saja di Indonesia Timur, di mana pemerintah masih berkonsentrasi pada pembangunan sarana pelayanan publik. Atau di kawasan Indonesia Barat yang diarahkan untuk mendukung aktivitas ekspor impor. ”Jangan sampai ketika pendanaan diarahkan ke Timur Indonesia, maka di Barat terjadi bottleneck atau ekonomi biaya tinggi. Bayangkan jika jalan tol yang telah diusulkan, kemudian dicabut dari Jabodetabek, lantas bagaimana barang dari Kawasan Industri Jababeka bisa ke pelabuhan?" tanya Hermanto Dardak. Wilayah Indonesia Timur termasuk dalam kategori wilayah baru berkembang. "Disamping wilayahnya terlampau luas, tentu membuat pemerintah harus lebih selektif dalam memilah aktivitas yang mempunyai potensi tinggi," tambah Hermato Dardak, yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Libatkan Swasta Langkah lain yang dikembangkan pemerintah adalah mengembangkan kemitraan dengan swasta sesuai skema public private partnership. "Sebagai alternatif jalan nasional, kita bangun jalan nasional yang sifatnya tol. Karena kami tidak ada dana, silakan swasta mengambil alih. Kita harus lihat potensinya. Take and give,” kata Hermanto Dardak mencontohkan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Mulai dari melakukan penjaminan pada proyek listrik 10.000 mw, memberikan subsidi pembangunan perumahan rakyat melalui KPR untuk rumah sederhana dan rusunami, memberi tambahan modal untuk kegiatan ekspor termasuk UKM. Tak hanya itu, pemerintah juga memberi tambahan dana untuk Badan Layanan Umum (BLU) tanah untuk mempercepat pembangunan jalan tol, memberi penjaminan kewajiban pembayaran bagi PDAM dan subsidi bunga untuk pengadaan air bersih, serta menyelesaikan piutang bermasalah di sejumlah BUMN sehingga bisa beroperasi lebih baik. “Selain itu juga memberi insentif bagi daerah dengan tata kelola dan disiplin dengan wajar tanpa pengecualian (WTP) dan penyelesaian APBD tepat waktu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (dimasnugraha@depkominfo.go.id)


7

Tabloid Tempel

Edisi 03 Tahun VI Maret 2010

Diterbitkan oleh :

BADAN INFORMASI PUBLIK

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Air Kian Dekat Pipa air, bagi Irda Saparuddin (30) warga Langara Laut, bak urat nadi kehidupan masyarakat. Bagaimana tidak, dari pipa inilah warga mendapatkan pasokan air bersih. Pipa seukuran betis orang dewasa itu menjalar dari pegunungan menuju tepi pantai yang padat pemukiman penduduk. “Dengan pipa-pipa ini, kami tak perlu lagi melintasi hutan belantara untuk mengambil air,” kata Irda. Langara Laut adalah desa yang terletak di pesisir Laut Banda. Desa ini merupakan pintu gerbang masuk Kep u l a u a n Wa w o n i i , Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk mencapai desa ini, dibutuhkan waktu kurang lebih empat setengah jam perjalanan laut dari Kendari melintasi Teluk Kendari. Desa ini dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk hidup dan tinggal di pinggir pantai, sementara mata air utama berada sebelas kilometer di atas pegunungan. Untuk sampai kesana, jalan yang harus dilalui menanjak dan berkelok, tak jarang harus menembus rimbun pepohonan yang lebat.

6

Jantung Kehidupan Sejak akhir tahun 2009 lalu, tepatnya di belakang komplek Polsek Langara, sudah terbangun bak penampungan air berkapasitas 4 ribu liter. “Masyarakat sudah bisa menggunakannya,” kata Irda. Bak yang terletak di atas lantai semen berdiameter 2 meter itu merupakan bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun 1.379 sarana air minum dan air bersih yang tersebar di seluruh Indonesia. “Ini jantung

kehidupan warga Langara,” kata Irda mantap. Mungkin Irda tak bermaksud melebih-lebihkan, karena dengan adanya bak penampungan ini kebutuhan air bersih bagi warga desa di pesisir, bisa terpenuhi. Kini Irda dan penduduk Langara Laut yang lain bisa mengambil air dengan mudah. Dibanding sebelumnya dengan memikul ember atau jerigen, harus menempuh jarak puluhan kilo untuk memperoleh air bersih. “Bayangkan, dahulu kami harus menguras tenaga belasan kilo untuk sampai ke mata air,” ujar Irda. Lurah Langara Laut, Djamaluddin mengenang, banyak waktu warganya dihabiskan hanya untuk memperoleh air bersih. Tak heran jika produktivitas penduduk untuk mencari nafkah sangat re nd ah .“D e ng an sa ran a i ni , warga tak lagi dipusingkan akan kecukupan air bersih. Mereka bisa fokus bertani dan berkebun untuk perbaikan ekonomi keluarga,” ujarnya. Di Langara, selain bak fiber, Kementerian PU juga membangun bak penampungan dari beton di sumber mata air di pegunungan yang mempunyai debit sekitar 5.000 liter perdetik. “Dari bak ini,

setelah tertampung, air kemudian mengalir menggunakan tenaga grafitasi bumi melalui pipa-pipa paralon yang ditanam menuju bak penampungan kedua yang berlokasi sekitar 4 kilometer ke arah bawah menuju desa,” jelas Djamaluddin. Menurut Djamaluddin, air memang tidak langsung dialirkan dari pusat mata air guna menjamin debit air yang sampai ke tengah desa tidak semakin berkurang. “Di sini ada tiga bak penampungan beton lagi yang masing-masing berkapasitas sekitar 3.000 liter. Nah, dari ketiga bak inilah air kemudian dialirkan lagi ke beberapa desa di bawah, salah satunya Langara,” jelas Lurah Langgara. Berdayakan Warga Kementerian PU bekerjasama dengan pemerintah daerah, akhir tahun 2009 lalu memang telah merampungkan pembangunan seluruh sarana dan prasarana air bersih di 1.379 lokasi yang sudah ditetapkan. “Selain Langara, sarana air bersih dengan kapasitas yang berbeda juga di rampungkan di daerahdaerah sulit, seperti di Kelurahan Alak, Kelurahan Lasiana, Baunase, Tuak Daun Merah Kupang. Ada juga Kelurahan Medong, Senaning Sintang,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Budi Yuwono. Menariknya, kegiatan yang termasuk dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ini tidak semuanya dibiayai pemerintah pusat. “Pembiayaan program ini 70 persen dari pemerintah pusat, 10 persen dari APBD dan sisanya berasal

dari dana swadaya masyarakat desa bersangkutan. Swadaya bisa dalam bentuk uang (in cash) atau tenaga pengerjaan program (in kind),” tutur Budi Yuwono. Program ini yang membedakan dengan program lainnya, “Program Pamsimas jangan dianggap hanya program air minum biasa. Tapi dibalik itu ada pembelajaran dimana masyarakat harus dilibatkan dalam program tersebut. Program ini adalah dari, oleh dan untuk masyarakat,” kata Budi Yuwono. Benar juga, sebagaimana diceritakan Irda dan Lurah Djamaluddin. Warga bergotong royong mengalirkan air dari gunung tersebut menuju daerah terdekat dengan penduduk, tentu dengan peralatan dan fasilitas seadanya. Kini masyarakat bisa dengan bebas mencuci, mandi dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Biasanya warga akan langsung memanfaatkan air di lokasi untuk mandi dan mencuci. Usai itu, warga mengisi ember ataupun jerigen untuk kebutuhan air di rumah. Bak penampungan air akan ramai ketika air laut pasang. Ini karena sebagian besar masyarakat Langara mendiami pinggiran laut dengan rumah berbentuk panggung di atas air. Dan, hanya ketika air pasanglah masyarakat akan berbondong-bondong menuju Polsek menggunakan sampan. Warga langsung memarkirkan perahunya sekitar 5 meter dari lokasi air bersih. Djamaluddin mengatakan bak penampungan di tengah desanya mampu mencukupi kebutuhan air seluruh warganya. “Air bersih dapat kami peroleh sepanjang hari. 24 jam,” katanya.

Ikut Merawat P e n g e l o l a a n a i r, k a t a Djamaluddin, dilakukan oleh wakil warga yang dibentuk melalui rembug desa. U n t u k p e m e l i h a r a a n , khususnya bak penampungan beton di dua lokasi di pegunungan, warga setempat secara bergantian membersihkannya sekali dalam sebulan.“Ini semua sebenarnya lebih karena kesadaran kami untuk menjaga fasilitas penting ini,” ujar Djamaluddin. Sebenarnya, warga bisa menyalurkan pipa air langsung ke rumah masing-masing. Namun, menurut Djamaluddin, sebagian warga masih keberatan dengan biaya penyambungan. “Memang ada biaya yang ditimbulkan. Tapi ini semata-mata hanya untuk biaya perawatan nantinya,” ujar bapak dua anak yang belum lama menjabat lurah ini. Untuk penyambungan langsung, warga memang dikenakan biaya Rp550.000 per satu meteran air. Tiap bulannya pun pemakai sambungan langsung dibebani biaya pengelolaan, yang dikutip melalui koordinator sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kepala keluarga. Tapi warga Langara kini tengah berembug untuk menentukan tarif bisa terjangkau oleh masing-masing kepala keluarga. Tapi kini, “Kita punya air dekatmi pa’. Nda susah mi’ ki lagi,” teriak Hendra (11), bocah Langara yang sering mandi di dekat bak penampungan air. Kita tak akan susah lagi, karena air sudah sangat dekat dengan kami. Begitu kirakira, arti teriakan Hendra saat bermain air dengan kawan-kawan sebaya. (Taofiq Rauf).


8

PNPM Perdesaan

Dari Warga Untuk Warga

Azimar (40) senang bukan kepalang. Beban hidup janda lima anak itu, kini terasa lebih ringan. “Baban hiduik ambo banyak bana, tapi jo bantuan rumah ko, ambo bisa bapikia tanang untuak malanjuikan hiduik. Yo barek, tapi tarimokasiah banyak. (Beban saya masih banyak, tapi bantuan rumah ini jadi membuat saya bisa berpikir tenang dan melanjutkan hidup, red),” kata Azimar dengan suara parau, usai acara penyerahan hasil perbaikan rumah oleh warga. Azimar ditinggal mati sang suami akibat gempa berkekuatan 7,6 skala richter mengguncang Desa Balai Nareh, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, September tahun lalu. Rumahnya luluh lantak akibat gempa, sementara ia harus membiayai lima anaknya yang

masih bersekolah. Pola Khusus Pascabencana Di desa tersebut, bukan hanya Azimar saja yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah dengan pola khusus pascabencana. Sedikitnya tiga orang di desa Balai Nareh tak perlu menunggu bantuan pemerintah. Pasalnya Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD), mengubah alokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)- Perdesaan menjadi Pola Khusus Rehabilitasi Pasca Bencana. “Total ada 16 kecamatan di Kota Pariaman. Kalau Sumatera Barat, ada 35 kecamatan di empat kabupaten. Jumlah besarannya bergantung kesepakatan warga di desa tersebut,” kata Hayat (45), Sekretaris PNPM Balai Nareh. Menurut Hayat, dengan Pola Khusus Rehabilitasi Pascabencana tersebut, seluruh biaya alokasi dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kegiatan akan ditanggung APBN. “Namun jika

Pemda telah menyiapkan dana BLM kegiatan, dapat direalisasikan sebagai tambahan untuk percepatan pemulihan,” imbuh Hayat. Libatkan Warga Selama ini, menurut Hayat, dari Rp60 juta dana PNPM yang digelontorkan dalam dua tahap tersebut, seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan bersama, semisal untuk perbaikan saluran limbah, pupuk organik, dan penggemukan sapi. “Kalau pembangunan rumah kan sifatnya untuk kepentingan pribadi. Tapi warga sadar, bahwa keluarga Ibu Azimar sangat membutuhkan bantuan. Masa mau tidur di tenda,” papar Hayat yang menjabat Kepala Urusan Desa Balai Nareh. Hayat mengaku kagum dengan kebesaran hati warga desa, “Mereka tidak memprotes penentuan pihak yang berhak mendapatkan bantuan PNPM untuk pemulihan bencana ini,” jelasnya. Menurut Ani (23) Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat Balai Nareh, dalam setiap rapat

10 Langkah Mudah Menghemat Air Survei Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2006, menunjukkan bahwa setiap hari orang Indonesia mengkonsumsi air rata-rata 144 liter! Separuh dari konsumsi air tersebut adalah untuk mandi. Padahal belum semua warga Indonesia bisa mendapatkan air bersih. Jika bisa menghemat air, bukan hanya lebih dari 70% konsumsi air per hari bisa dipangkas, ketersediaan air tanah yang makin menipis pun bisa dijaga. Berikut langkah menghemat air. LANGKAH 1: Mandi dengan shower, daripada gayung dan bathtub Mandi dengan gayung bisa menghabiskan seiktar 15 liter air sementara dengan bathtub, paling tidak 100-300 liter air habis. Shower bisa menghemat air lebih dari 60%. LANGKAH 2: Matikan kran ketika mencuci tangan, gosok gigi, bahkan ber-wudhu Batasi konsumsi air dengan gelas atau gayung. Komunitas GreenLifestyle menyarankan untuk menyediakan gayung berdiameter 15 cm. Dengan solder kecil, lubangi dinding gayung bagian bawah. Penuhi gayung dan gunakan kucuran airnya. LANGKAH 3: Cuci peralatan makan dan pakaian dengan air tampungan Untuk membilas alat makan, gunakan air mengalir agar kotoran terbuang. Tiap mencuci, kumpulkan alat makan dan pakaian kotor, lantas cuci sekaligus. Penuhi kapasitas maksimal jika memakai mesin. LANGKAH 4: Tampung air bekas cucian tanpa deterjen untuk menyiram tanaman atau kloset Menurut MWDSC, kegiatan ini bisa menghemat 750-1.150 liter air sebulannya. Kita bisa juga menampung air hujan untuk menyiram tanaman, bahkan untuk minum setelah diolah terlebih dahulu. LANGKAH 5: Kurangi konsumsi barang yang “menyedot” air Misalnya, kertas, daging, dan nasi putih. Tahukah bahwa produksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air? Produksi 1 kg daging sapi menghabiskan 15.500 liter air, sedangkan 1 kg beras putih membutuhkan 3.400 liter air. Belum lagi air yang digunakan untuk

memasak daging dan beras. LANGKAH 6: Gunakan ulang alat makan dan pakaian jika belum terlalu kotor Kalau kita sering berganti gelas, kita mengkonsumsi air lebih banyak untuk mencucinya. Itu juga berlaku untuk pakaian yang belum kotor karena keringat atau noda. LANGKAH 7: Pakai sedikit deterjen untuk mencuci Membilas deterjen butuh lebih banyak air, oleh karena itu gunakan sabun biodegradable dari bahan organik sehingga air bekasnya dapat dipakai ulang setelah disaring dengan sumur resapan. LANGKAH 8: Siram tanaman di pagi hari Jika menyiram saat siang, matahari akan membuat air menguap sebelum diserap. Usahakan menanam di musim hujan saja karena pada awal perkembangannya, tumbuhan membutuhkan lebih banyak air. LANGKAH 9: Kurangi frekuensi memotong rumput Rumput yang lebih pendek butuh lebih banyak air, dengan mengurangi frekuensi memotong rumput, bisa menghemat 1.9005.700 liter per bulan. LANGKAH 10: Perbanyak bidang resapan di halaman Metode ini disebut biopori. Tujuannya, air meresap ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan kedalaman 100 cm. Buat lubang lain dengan jarak 50-100 cm dari yang pertama. (berbagai sumber)

Foto : Dimas Nugraha

Tim Kajian John Hopkins University (JHU), Amerika Serikat menilai PNPM sebagai sinergi peran yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan partisipatif.

penentuan prioritas tak pernah sepi dari adu argumen antar warga. “Kita melibatkan dan memerhatikan pendapat semua warga agar aliran dana PNPM lebih fokus dan terarah,” tutur Ani. Sebelumnya, menurut Ani, warga Balai Nareh sudah menargetkan penanganan limbah rumahan dan sanitasi dengan alokasi dana PNPM selama tiga tahun ke depan. Akan tetapi, warga tak khawatir programnya menjadi terlambat karena sepertiga dana PNPMnya digunakan untuk membantu Azimar dan dua warga lain. Warga Balai Nareh juga memanfaatkan program Kementerian Pertanian

dan Kementerian Koperasi dan UMKM agar bisa dijalankan selaras dengan PNPM Perdesaan. Kegiatan pembuatan bak penampungan yang dapat diakses warga secara bersamaan agar pola hidup warga lebih sehat, juga dipadukan dengan pengelolaan pupuk organik dan penggemukan sapi agar memberi nilai tambah ke warga. “Kalau bersinergi, maka hasilnya akan lebih cepat dan terasa, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kami,” pungkas Hayat. (dimasnugraha@depkominfo. go.id)

Tahun 2010 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kementerian Pekerjaan Umum yang dinakhodai oleh Ditjen Cipta Karya menyasar 17.420 desa pada tahun ini. Program ini terdiri dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di 8.200 desa, Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) di 3.900 desa, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 4.000 desa dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1320 desa.

Sinergi Pusat dan Daerah

Jalan merupakan infrastruktur dasar yang menjadi perhatian pemerintah untuk kawasan perbatasan dan terpencil. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, namun tidak sedikit pula kendala yang dihadapi untuk tetap menjamin agar kondisi jalan tetap layak dan aman digunakan.

Bagaimana kebijakan penanganan jalan di kawasan perbatasan? Memang yang kerap menjadi sorotan, baik media maupun publik adalah sebagian jalan di daerah perbatasan dan Kawasan Timur Indonesia. Namun, perlu dilihat dulu status jalan tersebut, apakah jalan nasional, provinsi, ataukah kabupaten. Ada pembagian tugas kepada daerah. Kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Saat ini, kita berupaya memberikan pemberdayaan, pelatihan, dan standar lainnya, dalam hal-hal tertentu kita juga bisa mendukung dengan pembangunan jalan, di pulau-pulau terpencil, di perbatasan. Tapi porsinya bukan yang utama. Maksudnya? Misalnya di kawasan perbatasan negara. Hal penting yang perlu didahulukan adalah membangun tapal batas, maka kita bangun dua pintu, Entikong dan Aruk (Kalimantan Barat,red). Karena mereka (internasional) juga menggunakan dua pintu tersebut. Nah, kalau dua pintu tadi sudah bagus, baru mencarikan soluasi bagaimana akses ke kedua pintu tadi?

Untuk memastikan keterlibatan pemerintah pusat, apakah dimungkinkan perubahan status jalan? Jika daerah tersebut betul-betul strategis, maka bisa dinaikkan statusnya. Maka kita sebut strategis nasional. Kalau memang dia di perbatasan utama, maka bisa kita naikkan statusnya. Begini, kalau istilah perbatasan kan tidak hanya di pulau terluar saja, tapi juga batas antarprovinsi. Misal perbatasan Jabar dengan Jateng, bukan berarti semua jalan itu dijadikan strategis. Tapi dipilih di antara ruas yang banyak tersebut, yang mana yang benar strategis, yang bisa menjadi pintu. Di Kalimantan Barat misalnya, pintu yang saat ini efektif adalah Entikong. Ya kita konsentrasikan, strategis nasional lewat Entikong. Tapi ada pintu lain semisal Nanga Badau, Jasa, Aru k. Ta p i j a n g a n semua ditangani kami (pusat-red), malah jadi tidak fokus nanti. (dimasnugraha@ depkominfo.go.id)

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Dr. Ir. A Hermanto Dardak, M.Sc.

5


Edisi 03

bernilai ekonomis. Dampak Ganda Aksesibilitas Prasarana transportasi berperan sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan atau barang akibat adanya kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai contoh suatu kawasan permukiman baru yang hendak dipasarkan, tidak akan pernah ada peminatnya apabila di

Menunggu Penghubung Antar Pulau Kumala Sari

Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara

Pemerintah saat ini terus menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah sulit. Pemerintah pusat membangun akses jalan nasional. Sementara pemerintah daerah meresponnya dengan membangun jalan provinsi. Infrastruktur jalan begitu berarti bagi masyarakat karena menggerakkan ekonomi agar tumbuh lebih cepat. Transportasi meningkatkan aksesibilitas atas daerah. Apabila suatu daerah mempunyai aksesibilitas yang baik, jangankan perekonomian penduduk, investasi lain juga akan terangsang. Pembangunan di sektor transportasi ini juga dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Asumsinya, dengan pembangunan suatu jalur transportasi maka akan mendorong tumbuhnya fasilitasfasilitas lain yang tentunya

9

Opini

Tahun VI Maret 2010

lokasi tersebut tidak disediakan prasarana transportasi. Wilayah kepulauan tidak akan dapat berkembang meskipun tanah subur dan sawah sudah siap pakai, jika tidak tersedia prasarana transportasi. Hal ini akan mengakibatkan biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Di sisi pendidikan misalnya, untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang tidak tersedia di suatu daerah maka penduduk harus ke luar daerah. Kesulitan aksesibilitas dalam bidang pendidikan akan mengakibatkan masyarakat tidak termotivasi untuk menempuh pendidikan. Begitu juga bidang lainnya. Jika terbiarkan terus, maka kawasan ini tidak akan pernah berkembang. Mengelola Kepulauan Untuk kawasan kepulauan, harus diakui pembangunan infrastruktur belum atau kalaupun ada, kurang dirasakan. Bahkan perbaikan aksesibilitas oleh pemerintah, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. Lihatlah bagaimana transportasi laut dari Bau-bau Buton, Sulawesi Tenggara menuju pulau di sekitarnya.

Dari tahun ke tahun seolah tak pernah berubah. Kalaupun berubah tak banyak. Padahal transportasi merupakan sarana utama bagi daerah agar maju dan berkembang. Dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan membuat pembangunan lebih mudah dan lancar karena akan memudahkan aksesibilitas antar daerah. Mengapa demikian? Dalam merencanakan kebutuhan akses masyarakat, lebih terlihat berdasarkan pada spesifikasi standar pemerintah pusat, bukan merefleksikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Data yang digunakan cenderung berdasarkan data sekunder yang kurang valid, yang semakin memperkuat jauhnya proses perencanaan dari kebutuhan masyarakat kepulauan. Di kawasan kepulauan, saling ketergantungan antar daerah begitu kuat. Wilayah yang letaknya lebih dekat dengan perkotaan memiliki kelebihan dibanding yang lain. Pasalnya wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas. Akibatnya penduduk pada radius tertentu di kawasan sekitarnya akan mendatangi wilayah ini guna memperoleh kebutuhan yang diperlukan. Lantaran kondisi geografisnya, perkembangan di daerah-daerah ini nampak jelas perbedaannya. Intinya, keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani. Masalahnya, daerah berbentuk pulau-pulau sangat dibutuhkan sarana transportasi yang memadai sebagai penghubung penduduk antar wilayah. Dengan transportasi yang baik, tentu memudahkan interaksi antara sesama penduduk pulau ataupun dengan penduduk pulau lain.

www.bipnewsroom.info

Menghubungkan Pulau Ada beberapa daerah yang tanggap melihat kondisi ini. Contohnya Provinsi Sulawesi Utara yang juga memiliki kawasan kepulauan. Sejak tahun 2009, Pemprov Sulut memerhatikan daerah kepulauan dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut. Gubernur Sulut, Sarundajang dengan tegas mengatakan sebagai daerah kepulauan, hal mutlak yang dibutuhkan adalah sarana penghubung satu pulau dengan pulau yang lainnya. “Tidak mungkin kita membangun jembatan. Yang bisa adalah mengadakan kapalkapal penghubung, termasuk feri yang bisa menjadi sarana penghubung antar pulau,” katanya suatu saat. Untuk mendukung operasional kapal-kapal penghubung ini, Sarundajang melakukan perluasan kapasitas labuh dermaga-dermaga yang sudah ada, dan bahkan pembangunan dermagadermaga baru. Diperluasnya kapasitas darmaga ini agar kapal-kapal besar bisa bersandar ke pulau-pulau. Dengan begitu mobilitas warga bisa terpacu yang otomatis ekonomi juga akan bergairah. Pemprov Sulawesi Tenggara pun sebenarnya tak tinggal diam. Sejak beberapa tahun belakangan jalur penerbangan menuju Bau-Bau Buton telah berfungsi. Penerbangan menuju Buton selain dari Kendari juga bisa dilakukan dari Makassar Sulawesi Selatan. Dari sisi kepariwisataan, Kepulauan Buton memang punya potensi luar biasa. Keindahan alam bawah lautnya sangat eksotik dan bernilai tinggi, khususnya kepulauan Wakatobi. Wakatobi sendiri merupakan singkatan empat pulau besar yang ada di pulau Buton, yaitu Wanci, Kabaena, Tomia dan

Binongko. Tak salah memang jika sejak tahun 2008 untuk menuju ke wilayah ini sudah bisa dinikmati melalui perjalanan udara Wakatobi-Manado-Raja Ampat-Halmahera. Pemeriintah daerah setempat memang berharap, dengan adanya jalur-jalur seperti ini satu sektor penghasil devisa, yaitu pariwisata, akan tergenjot. Namun begitu untuk pulau-pulau lainnya, terlebih pulau-pulau kecil sekitarnya seharusnya juga akan ikut menggeliat menumbuhkan perekonomian masyarakatnya. Akan terlihat miris jika Wakatobi bertumbuh cepat, sementara pulau lainnya semisal Siompu dan Kadatua yang hanya berjarak 30 menit dari pusat kabupaten, bergerak begitu lamban bahkan stagnan. Karena tak memungkinkannya pembangunan jembatan, pengadaan dermaga dan kapal feri penghubung ke Siompu dan Kadatua atau pulau-pulau kecil sekitarnya, mungkin bisa dilakukan untuk mengimbangi lesatan Wakatobi. Jika mau jujur, perkembangan sistem transportasi saat ini, terlebih di perdesaan masih jauh dari yang diharapkan. Terlebih wilayah kepulauan. Jangan berharap menemukan kendaraan bermotor lebih dari 3 unit di pulau Siompu ataupun Kadatua. Padahal pulau ini menjadi wilayah Kabupaten Buton yang saat ini sedang giatgiatnya membangun. Padahal lagi Buton sendiri adalah pemasok aspal bagi jalan kota di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan mendesak yang harus dilakukan adalah memang menyediakan sistem sarana dan prasarana transportasi dengan kualitas memadai untuk dapat dilalui. Dan tentu saja, harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi lokal. ***

Singsingkan Lengan Bangun Infrastruktur Dulu kawasan perbatasan ibarat anak tiri. Namun kini perbatasan jadi penting. Dulu dianggap daerah terbelakang dan dibiarkan apa adanya, kini jadi “gadis remaja molek” dilirik dan disuiti banyak pihak, termasuk orang asing tentunya! Belum lama ini Menteri Kominfo Tifatul Sembiring meresmikan Desa Informasi Aruk di Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas. Ini upaya biar masyarakat perbatasan dan pedalaman melek informasi dari luar sana. Selain itu Pemprov bakal membangun sejumlah stasiun relay televisi dari satelit guna mengimbangi siaran televisi Malaysia. Warga kita pasti senang, karena mereka sendiri bilang tak sepenuhnya menikmati siaran yang bahasa dan materinya serba asing. Gara-gara tidak ada siaran TV nasional sajalah mereka harus menonton acara produk negeri tetangga. Menata Perbatasan Perbatasan darat di Kalimantan Barat merupakan nomor tiga terpanjang setelah Papua dan Kalimantan Timur. Daerah ini emoh tertinggal lagi. Sejak era Gubernur Usman Jafar yang lalu, Kalbar merancang apa yang disebut Kalbar Incorporated, satu model pembangunan a la pengusaha swasta yang berorientasi pada kepentingan kemajuan ekonomi pembangunan. Usaha itu diperdalam oleh Gubernur

sekarang, Drs Cornelis, MH, dan dikembangkan lebih lanjut. Dulu Kalbar ada di lingkar luar dibandingkan Kaltim dan Kalsel, kini pelan-pelan mulai bangun. Infrastrukturnya dulu terseok-seok. Buat pergi ke Kabupaten Kapuas Hulu di ujung timur, perlu berhari-hari naik perahu sungai. Kalau pun pakai jalan darat kita terbanting-banting atau terperosok ke lubang lumpur macam kubangan kerbau. Padahal daerah ini tinggal “sejengkal” lagi ke perbatasan Serawak. Lagi pula potensinya besar sekali. Guna memberi akses lebih gampang ke perbatasannya dengan Serawak, Malaysia Timur, serta supaya perhubungan antarkabupaten di perbatasan mulai dari pantai barat sampai perbatasan Kaltim lancar, segera dibangun jalan akses dan jalan paralel perbatasan. Kalau jalan ini jadi, maka putaran ekonomi di daerah perbatasan dijamin tambah kencang. Sekarang saja daerah Lapeh, tempat pemukiman dayak Ribun, mulai terbuka setelah berabad-abad terisolasi hingga penduduk mulai pandai berdagang. Jumlah panjangnya kira-kira 671,84 km. Tentu saja ini pekerjaan besar, yang saat pembangunannya saja jelas menyedot dana tidak tanggung-tanggung, tapi juga menyedot peluang kerja penduduk. Nantinya ruas-ruas jalan tersebut akan saling berhubungan dengan jalan paralel perbatasan itu. Namun pembangunannya harus memecahkan sejumlah masalah antara lain masuk ke

kawasan hutan lindung, tanah adat, atau kawasan perkebunan. Tapi jalan tetap mesti dibangun mengejar ketertinggalan perbatasan. Perhatikan Penduduk Pelan-pelan Kalbar membangun infrastruktur berupa jalan, air minum, dan listrik. Untuk jalan, Kalbar membangun jalan trans Kalbar yang dimulai dari pantai barat, Kab. Kubu Raya serta Ketapang, menuju ke arah timur hingga perbatasan dengan Kaltim. Jalan itu kini sudah mencapai Sekadau, kira-kira 300 km dari Pontianak, Ibukota Kalbar. Dengan ruas jalan ini saja, waktu tempuh dari Pontianak ke Sekadau dihemat tiga jam. Upaya ini perlu direspons baik. Bagaimanapun wilayah perbatasan Kalbar – Sarawak memiliki potensi sumber daya alam dan letak strategis yang sangat menguntungkan. Akan tetapi ketiadaan konsep pelibatan masyarakat dan kelembagaan menjadikan upaya pembangunan perbatasan akan sangat tidak efisien. Solusi dari permasalahan ini, adalah perlunya disusun segera rancangbangun pembangunan kawasan perbatasan dengan pendekatan komprehensif, integratif, dan partisipatif yang mengedepankan asas keadilan, demokrasi, dan kelestarian lingkungan. (Adji Subela)


10

www.bipnewsroom.info

Daerah

Kibar Daerah

Nikmatnya Tinggal di Apartemen Sederhana

Edisi 03

Tahun VI Maret 2010

Jika anda melihat, mendengar dan memiliki kisah unik dari seluruh nusantara untuk dituliskan dan ingin berbagi dalam rubrik Kibar Daerah dan Lintas Daerah, silahkan kirimkan naskah kepada redaksi komunika melalui surat ke alamat redaksi atau melalui e-mail: komunika@bipnewsroom.info atau bip@depkominfo.go.id

Foto : Danang

Rusunawa mulai dilirik. Banyak peminat karena sewa terjangkau serta lokasi nyaman dan bersih. Pemerintah targetkan bangun 1.000 menara di tahun 2011

“Ini apartemen lho mas, jangan salah...,” cetus pria berusia 40-an itu sembari melambaikan tangan ke bocah laki-laki yang terlihat di jendela lantai tiga bangunan empat tingkat itu. ”Biar lebih prestis dari pada sebutan rumah susun, meski sederhana,” imbuhnya sambil tertawa. Tak berapa lama si bocah telah menggelayut di kaki kanan pria yang mulai beruban itu. Bola tampak di tangan kanannya, sementara matanya sibuk mencari kawan sebaya. ”Kalau main saya suruh di bawah, takut ada apaapa kalau main di atas, maklum tinggal di tempat tinggi,” lanjut Pak Sentot, begitu para tetangga memanggilnya. Nyaman Pak Sentot adalah satu dari sekitar 200 kepala keluarga penghuni Rusunawa Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Meski baru sebulan menghuni rumah susun, ia mengaku kerasan. ”Bayar sewanya murah, dari pada kontrakan saya yang dulu, jorok. Sekarang bersih, apalagi air dan listrik gampang,” terang Sentot yang tinggal bersama isteri dan seorang anaknya. Meski demikian, Sentot mengaku heran dengan daya listrik yang menurutnya terlalu besar, “Kegedhen, Masa dapat 1300 watt. Pikir saya ini rusun apa pabrik!” selorohnya sambil tertawa. Tapi Sentot menyatakan, warga ’apartemen’ baru itu merasa lebih nyaman. ”Banyak yang pengen tinggal disini. Kami ini beruntung bisa dapat tempat yang layak. Masa gara-gara listrik saja kita mau pindah,” tuturnya disertai anggukan beberapa tetangga yang ikut ngobrol di taman yang bakal dijadikan lapangan volley. Fasilitas Lengkap Hingga kini telah dibangun tiga Rusunawa di Surakarta. Rusunawa

Semanggi merupakan rusunawa kedua, terletak di sebelah tenggara kota. Sementara yang pertama dibangun di Begalon, sebelah utara Laweyan dan yang terakhir di Jurug, dekat Kebon Binatang Jurug, Surakarta. Selain jarak yang dekat dengan pusat kota, ketersediaan transportasi umum menjadi salah satu pemikat kehadiran rusunawa. Kelengkapan rusun berlantai empat itu pun juga memadai. Mulai dari tempat parkir yang luas, hydran di beberapa titik sebagai antisipasi bahaya kebakaran, penerangan yang memadai juga adanya ruang publik dan sanitasi yang baik. “Disini lantai dasar untuk tempat parkir, dan lantai dua diprioritaskan bagi penyandang cacat,” jelas Sentot. Standar yang sama juga diterapkan di Rusunawa Begalon dan Jurug. Rusunawa Klithikan Semanggi sudah berpenghuni, sedangkan Rusunawa Jurug masih dalam proses pembangunan dan diperkirakan beberapa bulan lagi bisa ditempati. Dana pembangunan rusunawa tersebut berasal dari pemerintah pusat dan APBD terutama untuk infrastruktur bangunan rusunawa. Saat ini pengelolaannya diserahkan ke UPTD Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Surakarta. Mengenai harga sewanya dipatok berdasarkan Peraturan Daerah. ”Lantai paling bawah biaya sewanya Rp. 100.000,- lantai berikutnya Rp. 90.000,- sampai lantai paling atas Rp. 70.000,-/ bulan, belum termasuk listriknya,” terang Sentot. Seleksi Peminat Bagi warga Surakarta yang bergaji pas-pasan dan belum memiliki rumah tinggal layak, Rusunawa memang menjadi incaran. Sebut saja Rudi, penjual pulsa telepon yang tinggal di sebuah kios kecil di daerah Jurug.

Ia masih berharap untuk bisa menempati rusunawa. ”Saya kemarin ikut daftar (rusun) di Semanggi, Mas, tapi gagal. Mungkin yang di Jurug coba lagi. Kalo lolos lumayan, dekat dengan tempat kerja saya,” kata Rudi berandai-andai. Rudi merasa sudah tidak betah tinggal di kios kecilnya lagi. Harapannya suatu saat bisa tinggal di rusunawa. Ti n g g i n y a m i n a t w a r g a Surakarta terhadap Rusunawa atau rumah susun sewa membuat UPTD Rumah Sewa Dinas Pekerjaan Umum Surakarta melakukan seleksi. “Untuk memastikan bahwa rumah susun benar-benar ditempati oleh orangorang yang tepat dan berhak,” tegas Toto Suryanto, Kepala UPTD Rumah Sewa Pemkot Surakarta. Toto mengisahkan bahwa ada rusunawa yang disewakan kembali oleh penyewa. ”Karena itu kita persyaratkan penyewa harus benar-benar warga Surakarta, memiliki kartu keluarga, keterangan penghasilan dan yang penting sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal,” tambahnya. Solusi Masalah Ganda Secara nasional, sejak 2007 pemerintah mulai membangun rumah vertikal dalam bentuk rumah susun sederhana sewa maupun rumah susun sederhana milik di sejumlah kota besar di Indonesia. Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) menargetkan tahun 2011 bisa berdiri 1.000 menara dan dapat dihuni oleh masyarakat. Rumah vertikal dipilih untuk mengatasi masalah khas perkotaan, yaitu kurangnya permukiman akibat jumlah penduduk yang besar dan sanitasi atau revitalisasi permukiman kumuh. Meskipun dua masalah itu berbeda dan perlu penanganan yang berbeda pula. Namun, bagi Kasubid Penataan Ruang Bappeda Surakarta, Nugroho, rusunawa bisa menjadi solusi untuk mengatasi permukiman kumuh dan kebutuhan permukiman sekaligus. “Kawasan dengan sanitasi buruk dan perkampungan kumuh yang tidak mungkin untuk dilakukan revitalisasi lagi dapat dikurangi jumlahnya dengan relokasi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk pindah ke rusunawa,” jelas Nugroho. Jadi dengan rusun dua masalah kota bisa mendapatkan solusi. Sekaligus memenuhi impian Rudi dan warga kota lain yang ingin menikmati kenyamanan tinggal di apartemen sederhana. (danang)

Lintas Daerah Jawa Barat

Tahun Infrastruktur Jawa Barat Tahun 2010 merupakan “Tahun Infrastruktur” bagi Provinsi Jawa Barat. Komitmen ini diwujudkan dengan alokasi anggaran lebih dari Rp1 trilyun tahun ini. “Ini bukti tekad dan keseriusan Pemprov dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, baik itu jalan dan jembatan serta sarana penunjang lainnya,” jelas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Negara Pakuan, Bandung, Minggu (7/3). Pemprov Jabar menargetkan akhir tahun 2010, kondisi infrastruktur mencapai 92 persen dalam kondisi mantap. “Diharapkan pada akhir tahun 2013 dapat mencapai kondisi keseluruhan mantap,” kata Heryawan. Pemprov memberi perhatian khusus pada infrastruktur karena akan bisa mendukung kelancaran kegiatan perekonomian dan membuka isolasi di semua wilayah. “Kita berharap dengan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan berdampak pada kesejahteraan warga,” kata Gubernur. (www.jabarprov.go.id)

Sulawesi Tengah

Jembatan Kodina II Resmi Beroperasi Jembatan Kodina II di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah sudah resmi beroperasi. Pembangunan jembatan ini menelan biaya kurang lebih Rp12 miliar dengan dana stimulus. Jembatan dengan panjang 60 meter lebar 5 meter itu diresmikan Bupati Poso Drs. Piet Inkiriwang, MM Sabtu, (6/3). Sebelumnya Jembatan Kodina II telah berulang kali dibangun, namun selalu hanyut terbawa arus air, “Diharapkan ke depan semua elemen masyarakat akan ikut menjaga dan memelihara jembatan ini,” kata Piet Inkiriwang. Sementara itu, Kadis PU Ir. T.Syamsuri, M.Si. berharap dengan pembangunan ini perlahan masalah jalan dan jembatan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Desa Wayura dan sekitarnya dapat diatasi. (*erland) Papua

Dukungan Pembangunan Transportasi Kereta Api Konsep pembangunan transportasi kereta api di Papua yang digulirkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH disambut positif Departemen Perhubungan RI. Pasalnya, Departemen Perhubungan melihat ada keinginan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun salah satu sarana transportasi bagi masyarakat itu. “Yang terpenting ada keinginan pemerintah memulai membangun kereta api di Papua. Master plan sudah ada, tahun ini kami awali dengan studinya, tahun depan mulai dengan engineering desainnya. Kalau semua berjalan lancar dan ada investor, tahun 2012 bisa dimulai pembangunannya,” papar Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan RI, Tundjung Indrawan. Lebih lanjut Tundjung menyatakan bahwa besarnya investasi akan bergantung kondisi medan yang akan dibangun. Kalau medannya rawa dan harus membangun banyak jembatan, tentu investasinya lebih besar. “Kalau pengalaman di Jawa, biaya pembangunan transportasi kereta api perkilometernya menelan dana antara Rp20 sampai 30 milyar,” jelasnya. Transportasi kereta api merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan bisa menghubungkan antar kabupaten di Papua dan mempermudah serta mempermurah akses masyarakat untuk bepergian. (danang sadana/KPDE/ www. biaknumfor.com)


Edisi 03

Tahun VI Maret 2010

Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Fokus Riset Pencapaian MDGs

Bentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Kesehatan pada 2010 ini akan melakukan riset kesehatan dasar (Riskesdas) ke-2 dengan fokus pada indikator-indikator pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Indikator MDGs kesehatan yang akan dikumpulkan melalui Riskesdas 2010 diantaranya, status gizi balita, status kesehatan ibu dan anak (menurunkan kematian anak dan meningkatkan kesehatan Ibu), prevalensi malaria dan tuberkolusis, dan HIV/AIDS. Saat ini telah dilakukan penyebaran quesioner dan pelaksanaannya akan mulai dilakukan pada April dan Mei, bekerjasama dengan BPS yang juga akan melakukan sensus penduduk, melalui data terbaru yang akan mencakup 70.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. “Tahun ini yang akan diteliti adalah masyarakatnya, baik sebagai nara sumber maupun sebagai subjek penelitian mengenai suatu penyakit. Sementara Tahun 2011 juga akan dilakukan pendataan pada fasilitas kesehatan di seluruh daerah,” kata Kepala Badan Litbangkes pada Kementerian Kesehatan, Agus Purwadianto, di Jakarta, Kamis (11/3). Hasil riskesdas ini nantinya akan dipublikasikan dan juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga dapat diakses oleh peneliti di seluruh dunia. “Indonesia termasuk dalam negara dengan data Riskesdas terbesar dari seluruh negara di dunia, namun saat ini belum ada publikasi yang sifatnya masal dari Indonesia,” katanya.(Jul)

Menteri Sosial RI Salim Segaf Al-Jufri menyatakan pemerintah sangat serius menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Bahkan ditargetkan tahun 2014 tercapai penurunan jumlah angka kemiskian antara delapan hingga 10 persen. “Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dalam Rakor Nasional mengenai Kemiskinan yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (10/3), pemerintah akan membentuk sebuah tim nasional untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Tim itu akan dipimpin Wapres Boediono,” kata Mensos seusai launching Bantuan Dana Pendidikan bagi Anak Yatim dan MoU Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) antara Kemsos dan Yayasan Yatim Mandiri di Jakarta, Rabu (10/3). Dengan demikian, katanya, program pemerintah untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan m e n j a d i l e b i h f o k u s . Ti m nasional itu didukung oleh sinergi yang terkoordinasi di antara kementerian terkait dan 19 lembaga pemerintah/ negara yang mengurusi masalah kemiskinan. Selama ini telah dikembangkan program pemberdayaan masyarakat, antara lain program nasional pemberdayaan masyarakat, UKM, kelompok usaha bersama, dan program keluarga harapan. “Mudah-mudahan akan terjadi akselerasi percepatan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Walaupun banyak titik kemiskinan, dengan sinergi

http://zaksiddons.files.wordpress.com/2008/03/ripple_effect.jpg

Air

Tanggal 22 Maret, sesuai dengan usulan Agenda 21 yang merupakan hasil dari konferensi UNCED (United Nations Conferences on Environment and Development) di Rio de Janeiro, diputuskan oleh PBB menjadi World Water Day alias Hari Air Dunia sejak Maret 1993. Mengapa air perlu diperhatikan? Karena saat ini air menjadi

11

Lintas Lembaga

masalah yang sangat serius. Dalam Forum Air se-Dunia di Kyoto Jepang, disebutkan bahwa satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum, satu dari tiga orang tidak mendapatkan sanitasi yang layak sebanyak 2,7 milyar manusia akan menghadapi kekurangan air minum yang parah. Padahal kebutuhan akan air meningkat

yang terkoordinasi, diharapkan program penanggulangan dan pengentasan masalah kemiskinan dapat dipercepat,” kata Mensos.(Gs) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Tak Layani Publik, Aparat Pemerintah Kena Sanksi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia. "Salah satu aturan yang ingin ditetapkan adalah sanksi bagi aparatur pemerintah yang tidak mau melayani publik," kata Menpan dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan di Jakarta, Kamis (11/3). Menurutnya, ketidakdisiplinan aparatur negara merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi, "Korupsi tidak hanya berupa tindakan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, tapi juga aparatur negara yang melakukan korupsi waktu, tidak disiplin, tidak masuk kantor, dan tindakan lain yang merugikan peme-rintah dan negara," jelas Mangindaan. Mangindaan mengakui bahwa banyak yang harus dibenahi di Indonesia. “Namun kalau reformasi birokrasi berhasil dengan baik, maka segala bentuk penyimpangan tidak ada celah lagi. Reformasi birokrasi yang baik, akan membuat seseorang sulit melakukan korupsi," katanya.(wd) Kementerian Pendidikan Nasional

Pendidikan Lalu Lintas

Kementerian Pendidikan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sepakat

dua kali lipat setiap 20 tahun yang mengakibatkan satu dari lima penduduk dunia tidak memiliki akses pada air bersih. Di sisi lain, banyak konflik disebabkan atau dipicu oleh kelangkaan air bersih. Konflikkonflik mulai dari Chad, Sudan, Ethiopia, Somalia, hingga Yaman, Irak, Pakistan dan Afganistan, dipicu oleh masalah air. Wilayah-wilayah itu berada di daratan tandus dimana kelangkaan air menyebabkan gagal panen, hewan ternak sekarat, kemiskinan ekstrem, dan keputusasaan. Situasi masyarakat yang hopeless demikian sangat mudah dimasuki kelompok garis keras untuk menanamkan pengaruhnya. Maka meledaklah konflik horisontal yang bisa merembet menjadi konflik politik, ekonomi, rasial, agama, atau apa saja, meskipun semua berawal dari air. Krisis yang berpangkal dari air itu bisa bertambah parah jika tidak ada respon dari anggota komunitas dunia. Sejumlah studi yang dilakukan UNESCO, Bank Dunia, dan The Asia Society menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan pasokan air bagi sejumlah wilayah di dunia. Studi itu mengungkapkan cerita yang sama, bahwa pasokan air

www.bipnewsroom.info

menjalin kerja sama dalam upaya membangun karakter dan budaya tertib dan berdisiplin masyarakat dalam berlalulintas. Menurut Mendiknas M. Nuh, pendidikan disiplin berlalulintas akan menjadi bagian dari upaya kementeriannya untuk membangun budaya sekolah. Pendidikan tersebut diharapkan bisa diterapkan mulai tahun ajaran 2010/2011 atau mulai Juni 2010 mendatang. “Intinya adalah bagaimana kita membangun karakter manusia secara keseluruhan, tetapi lebih ditekankan pada membangun karakter dan budaya siswa didik dalam berlalu-lintas,” katanya kepada pers usai penandatanganan MoU dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, di Jakarta, Senin (8/3). Sasaran pendidikan disiplin berlalu-lintas itu adalah siswa dari pendidikan (sekolah) formal dan nonformal, mulai jenjang taman kanak-kanak hingga mahasiswa (perguruan tinggi) serta siswa peserta kursus. Menurut Mendiknas M. Nuh, selama dua sampai tiga bulan mendatang tim dari Kemendiknas RI dan Polri akan menyiapkan materi-materi teknis, termasuk mengembangkan taman lalu lintas, duta lalu lintas, dan halhal yang terkait lainnya. Terkait materi pembelajarannya tidak harus dituangkan dalam pelajaran tersendiri, tetapi dapat disisipkan pada mata pelajaran matematika, fisika, biologi atau melalui ilmu-ilmu sosial. “Tidak harus semuanya dituangkan dalam bentuk mata pelajaran, tetapi nilai dari disiplin lalu lintas itu bisa dimasukkan dalam kegiatan proses belajar mengajar,” katanya.(Ad)

Badan Nasional

kini kian sulit didapat di banyak tempat di dunia, terutama di wilayah yang gersang. Kian pesatnya kelangkaan air disebabkan ledakan pertumbuhan penduduk, makin tipisnya persedian air tanah, makin banyaknya sampah dan polusi, serta makin meluasnya dampak dari perubahan iklim akibat ulah manusia. Kondisi itu menimbulkan dampak yang parah. Kekeringan dan kelaparan, hilangnya penghidupan, meluasnya penyakit yang mewabah melalui air, migrasi massal, dan bahkan konflik terbuka. Solusi-solusi praktis memang harus segera dilakukan, diantaranya manajemen air yang lebih baik, teknologi yang maju demi meningkatkan efisiensi penggunaan air dan investasi baru yang dijalankan secara lintas sektoral. Lebih-lebih di masa depan krisis air ini akan terus meluas bahkan diramalkan juga akan melanda negaranegara maju. Maka, harus ada solusi dalam mengatasi krisis di berbagai skala. Artinya, dibutuhkan lebih banyak solusi air di lingkup komunitaskomunitas individual. Solusi berjangka panjang membutuhkan kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis,

dan masyarakat. Namun proses kemitraan itu tidak akan mudah karena mereka memiliki kapabilitas dan kepentingan yang berbeda. Di sisi lain, solusi jangka panjang membutuhkan dukungan dari para pakar yang ahli di bidang iklim, ekologi, pertanian, kependudukan, ilmu teknik sipil, ilmu ekonomi, pakar politik kemasyarakatan, dan pakar budaya lokal. Para pejabat pemerintah juga perlu keahlian dan fleksibilitas untuk bekerja sama dengan komunitas lokal, pelaku bisnis swasta, organisasi internasional, dan para donatur potensial. Langkah penting berikutnya adalah mempertemukan para pemimpin di sektor keilmuan, politik, dan bisnis untuk berbagi isu mengenai kelangkaan air. Mereka harus menelurkan segala ide kreatif untuk mengatasi masalah. Pertemuan itu akan memungkinkan momen berbagi informasi, yang dapat menyelamatkan banyak jiwa dan ekonomi. Pertemuan demikian akan menegaskan kebenaran yang hakiki: bahwa pengelolaan air secara berkelanjutan harus dapat mempersatukan belahan dunia yang berbeda etnis, agama, dan geografi.

Penanggulangan Bencana

Dominasi Banjir dalam Kejadian Bencana Alam Sepanjang tahun 2009 hingga 2010, bencana alam didominasi kejadian banjir (60 persen), longsor, gempa bumi dan tsunami. “Bencana alam yang terjadi kebanyakan diakibatkan oleh material air seperti halnya banjir dan untuk longsor meski tidak murni penyebabnya air namun sangat berkaitan erat khususnya saat curah hujan sangat tinggi,” kata Direktur Perbaikan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Untung Sarosa di Bandung, Kamis (4/3).. Selain air, kerusakan lingkungan juga memicu terjadinya bencana. “Hal ini bisa terjadi karena pada batas waktu tertentu tanah tidak dapat menahan bebannya sehingga terjadi longsor,” kata Untung. Saat bencana, lanjut Untung, banyak korban jiwa, harta benda dan infrastruktur pelayanan umum. “Hal ini yang harus juga diperhatikan Pemerintah Daerah khususnya yang memiliki jalurjalur merah,” ujarnya. Begitu pula di wilayah rawan longsor, rumah yang harus dibangun tidak berupa tembok yang langsung menempel ke tanah seharusnya dibuat rumah panggung sehingga air dapat terserap oleh tanah dan tidak membentuk bendunganbendungan. Menurut Untung, daerah-daerah di Indonesia yang rawan bencana alam diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. (Antara News)

(g-multisumber).


12

Edisi 03

Tahun VI Maret 2010

Foto : Taofiq Rauf

www.bipnewsroom.info

Haji Abdul Rasyid (55) selalu berpikir ratusan kali kali jika hendak berangkat ke Kota Kendari. Syamsiah, istrinya juga selalu merasa keberatan ketika Abdul Rasyid akan melakukan perjalanan ke sana. Pasalnya, untuk perjalanan bolak-balik ke ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara itu, setiap orang bisa mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Belum lagi waktu perjalanan yang lama dan menguras tenaga. Untuk sampai ke Kendari, Abdul Rasyid harus ke Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe t e r l e b i h d a h u l u . “ Ta k a d a transportasi dari Lansilowu yang bisa langsung menuju Kendari,” jelasnya kepada reporter KOmunika, Taofik Rauf. Ke Langara, dia harus menempuh perjalanan darat menggunakan ojek selama kurang lebih satu jam dengan ongkos Rp. 50 ribu. Nah, dari sini baru kemudian dia menggunakan kapal feri atau kapal kayu menyeberangi lautan menuju Kendari. Lama perjalanan laut ini kurang lebih lebih 5 jam dengan biaya Rp20 ribu. “Sekarang beruntung kapal feri sudah beroperasi. Dulu, kami harus berjejalan di kapal kayu,” katanya. Sebagai Kepala Dusun Desa Lansilowu, Kepulauan Wawonii Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, paling tidak bisa tiga hingga empat kali dalam sebulan Abdul Rasyid harus ke Kendari, “Kebanyakan untuk

bantu mengurus kepentingan warga,” katanya singkat. Terbatas Kepulauan Wawonii terletak di perairan Laut Banda dan masuk dalam wilayah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepulauan ini dipecah menjadi tujuh kecamatan, masing-masing Wawonii Utara, Barat, Tengah, Selatan, Tenggara, Timur dan terakhir Wawonii Timur Laut. Meski sudah ada dua armada Angkutan Sungai Darat dan Perairan (ASDP), namun waktu beroperasinya hanya sehari sekali. Kapal feri berkapasitas 50 penumpang ini berangkat dari Kendari dan hanya berhenti di Langara, yang menjadi ibukota kecamatan, selama setengah jam, “Usai menaikkan penumpang kemudian kembali lagi ke Kendari,” tutur Rasyid. Sementara kapal kayu menurut Rasyid, berangkat dari Kepulauan Wawonii. Ada beberapa pulau yang dihampiri kapal ini sebelum kemudian menuju Kendari. “Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Tenggara yang tidak terlalui kapal. Jadi warga disana harus ke Langara, yang paling dekat dengan kami,” ujarnya sambil sesekali tertawa. Rasyid mengatakan kalau pulaunya terlewati mungkin karena memang jaraknya yang jauh di banding pulau-pulau lainnya. “Mas boleh tanya semua penumpang di sini, jawabannya pasti sama. Kami butuh sarana transportasi yang memadai,” ujarnya.

Biaya Tinggi Bustam (31), warga Wawonii Tenggara mengiyakan apa yang dinyatakan Rasyid. “Warga biasanya membawa hasil kelapa menuju Langara terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan ke Kendari. Untuk menuju Langara saja kita harus mengeluarkan biaya Rp.150 ribu per orang,” kata Bustam yang juga petani kelapa seperti sebagian besar warga Wawonii Tenggara. Menurut Bustam, ongkos sebesar itu hanya untuk kapal kayu yang hanya melayani sampai ke Langara saja. Kapal yang beroperasi pun kepunyaan warga yang biasa disewakan, namun tidak setiap saat beroperasi. “Kalau lagi ada permintaan baru beroperasi. Kalau tidak ada, ya ditambatkan saja,” kata Bustam. Biaya itu, lanjut Bustam, belum termasuk ongkos angkut panen. “Semakin banyak bawaan akan semakin banyak pula uang yang harus disiapkan, katanya. Bisa dibayangkan memang, berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan warga untuk memasarkan hasil panennya, belum lagi perjalanan yang memakan waktu empat hingga lima jam perjalanan laut. Jika dikurangi hasil panen yang busuk atau rusak diperjalanan, hasil yang diterima para petani ini akan jauh lebih sedikit. Bahkan mungkin tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan saat bercocok tanam sebelumnya. Kesulitan lain yang diungkap Bustam adalah kesempatan

sekolah. Semua sekolah dasar dan menengah berada di ibukota kecamatan. Warga yang berada di desa lain tentu hanya punya satu pilihan transportasi, ojek. “Tidak terbayangkan jika seorang murid di daerah miskin harus mengeluarkan Rp100 ribu setiap hari untuk naik ojek ke sekolah,” cetus Bustam. Jadi, kata Bustam, jangan bicara soal produktivitas. “Kita pun terancam tetap miskin dan tertinggal.” keluhnya. Berharap pada Pemerintah Sebenarnya pemerintah daerah sudah berupaya memperlancar akses transportasi di Kepulauan Wawonii. Salah satunya adalah pembangunan jembatan Desa Lansilowu yang telah rampung setahun lalu. Sebelum adanya jembatan ini, masyarakat menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Lansilowu. Namun belum lagi lama beroperasi, jembatan ini malah hampir ambruk. Entah apa penyebabnya, tapi sebagian kalangan menganggap adalah kesalahan konstruksi. Perbaikan jembatan lantas dilakukan. Di luar itu, Pemkab Konawe juga merancang proyek pembangunan jalan darat yang akan mengitari dan menghubungkan seluruh pulau di Wawonii. Dukungan pemerintah pusat pun sudah ada. Akhir tahun 2008, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengirimkan tim guna melakukan kajian mendalam

terkait rencana membuka akses di kawasan kepulauan ini sebagai proyek nasional. Lurah Langara Laut, Djamaluddin sangat berharap Trans Wawonii benar-benar dapat terealisasi, sehingga warganya tidak lagi hanya mengandalkan transportasi laut untuk bisa sampai ke Kendari sebagai ibukota Sulawesi Tenggara. “Tapi sebelum proyek itu berjalan, apa bisa pemerintah setempat ataupun pihak terkait menambah jumlah kapal feri yang beroperasi. Bahkan jika perlu, rute pelayarannya mampu menjangkau seluruh pulau yang ada di Wawonii,” pintanya seolah mewakili keinginan warga kepulauan. Ada cerita turun temurun yang menjadi ciri khas masyarakat Kepulauan Wawonii, “Karena keterisolasian kami yang menjadikan pulau ini dianggap penuh dengan ilmu hitam. Mudahmudahan dengan semakin terbukanya jalur transportasi ke pulau ini, anggapan angker akan hilang sekaligus akan ikut meningkatkan perekonomian warga kami,” harap Djamaluddin sambil tersenyum. Harapan Abdul Rasyid, Bustam, dan Lurah Djamaluddin tentu tak berlebihan. Bagi mereka, jika daerah lain bisa terus membangun, berarti daerah merekapun harus memperoleh hak yang sama. “Paling tidak untuk sarana transportasi dululah. Ini agar kehidupan kami tetap berdenyut,” gumam Abdul Rasyid. (Taofiq Rauf)

Edisi 03/Tahun VI/Maret 2010  

Kerjasama Pemerintah dan Swasta Salah satu upaya yang digagas pemerintah guna mengatasi Edisi 03/Tahun VI/Maret 2010 Dana untuk infrastruktu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you