Page 1

0

LAPORAN Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

http://www.komisiinformasi.info


1

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Penganugerahan Panji Keberhasilan Pembangunan Tahun 2017

I. Pendahuluan I.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap tahun Komisi Informasi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tahun ini adalah untuk ke dua (2) kalinya Komisi Informasi Provinsi Kaltim melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Kaltim terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan suatu metode yang telah dikembangkan dan ditingkatkan untuk menghasilkan suatu hasil pemeringkatan yang lebih terukur.


2

I.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim dalam menjalankan kewajiban dan memberikan akses informasi publik ke masyarakat, melalui pengembangan metode dan instrumen pemeringkatan keterbukaan informasi publik. I.3. Ruang Lingkup Pada tahun ini, sesuai dengan definisi Badan Publik yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008, maka pada tahun ini sejumlah 10 pemerintah Kabupaten & Kota di provinsi Kaltim menjadi ruang lingkup kegiatan ini :          

Pemerintah Kabupaten Berau Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Pemerintah Kabupaten Paser Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Pemerintah Kota Samarinda Pemerintah Kota Bontang Pemerintah Kota Balikpapan


3

I.4. Metodologi Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik ini menggunakan metode penyebaran kuesioner (Self Assessment Questionaire / SAQ) ke seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim, yang kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner. Penggunaan metode self-assessment ini dipilih atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam mengelola informasi publik. Kuesioner yang telah dikirim terdiri atas pertanyaan-pertanyaan dengan jumlah total item pertanyaan sebanyak 62 item yang keseluruhannya mesti dilengkapi dengan bahan/bukti pendukung atas setiap jawaban dalam pertanyaan untuk dapat dilakukan penilaian secara mandiri, dengan bobot penilaian per indikator sebagai berikut :

1) Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25 %, Terdiri atas 19 item pertanyaan terkait informasi publik yang diumumkan secara terbuka 2) Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20 %, Terdiri atas 21 item pertanyaan terkait informasi publik yang disediakan untuk permohonan informasi publik 3) Indikator Pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25 % Terdiri atas 11 item pertanyaan terkait standar layanan informasi publik 4) Indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik, bobot nilai 30 %, Terdiri atas 11 item pertanyaan terkait tata kelola dan pendokumentasian informasi publik

Pada tahun ini penilaian lebih ditekankan pada pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik sebagai jaminan hak masyarakat atas informasi publik mengingat pelaksanaan UU KIP telah berjalan 7 tahun. Dengan melaksanakan indikator ini


4

diharapkan pemerintah kabupaten dan kota akan dapat memulai pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang telah diumumkan dan disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian implementasi UU KIP tidak hanya sekedar sebagai formalitas semata, namun benar-benar dapat menjadi andalan mewujudkan keterbukaan informasi publik yang selaras dengan KALTIM MAJU TAHUN 2018.

II. Tahapan Pemeringkatan Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki 4 tahap. Pelaksanaan dimulai bulan Oktober 2017 s/d Desember 2017. Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim yang terdiri dari 5 Komisoner sebagai pengarah, serta tenaga Administratif sebanyak 9 orang.

1. Tahap Pengiriman Kuesioner Kuesioner yang ditujukan kepada 10 pemerintah kabupaten dan kota (PPID) telah dikirimkan pada tanggal 4-10 Oktober 2016. Proses pengembalian kuesioner SAQ ke Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Kaltim ditutup pada tanggal 4 November 2017, dengan rekapitulasi pengembalian sejumlah 70 % terinci sebagai berikut : Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Paser , Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu tidak mengembalikan kuesioner SAQ kepada tim penilai Komisi Informasi Provinsi Kaltim.

2. Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung SAQ Verifikasi terhadap kuesioner SAQ yang telah diisi oleh pemerintah kabupaten dan kota dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi provinsi Kaltim melalui media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam kuesioner SAQ yang dikembalikan ke tim penilai.


5

3. Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) VLA dilaksanakan oleh Tim Penilai Komisi Informasi provinsi Kaltim dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner SAQ yang telah diisi oleh pemerintah kabupaten dan kota.

4. Tahap Visitasi Badan Publik Tahap ini dilaksanakan dengan visitasi tim penilai ke 7 pemerintah kabupaten dan kota (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ) yang sudah mengembalikan kuesioner sebelum tahapan pengembalian kuesioner di tutup, Juga dilakukan visitasi ke pemerintah kabupaten dan kota (Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur) yang mengkonfirmasi untuk bersedia di visitasi dan mengkonfirmasi akan mengembalikan kuesioner walau diluar jadwal yang sudah ditentukan oleh tim penilai. Visitasi kepada 7 pemerintah kabupaten dan kota yang mengembalikan kuesioner sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ditekankan untuk pemeringkatan keterbukaan informasi publik guna menilai 5 indikator (5K) yaitu Komitmen, Komunikasi, Kordinasi, Kolaborasi, Konsistensi dalam pelayanan informasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 8-22 November 2017. Sedangkan visitasi kepada 2 pemerintah kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser lebih ditekankan untuk asistensi dan konsultasi terkait kendala dan problem solving layanan informasi publik sekaligus melakukan monev implementasi keterbukaan informasi publik pada kedua daerah pemerintah kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 8-15 november 2017.


6

III. Hasil Pemeringkatan Tabel 1 : Hasil Verifikasi SAQ


7

Tabel 2 : Hasil penilaian Visitasi


8

Tabel 3 : Hasil verifikasi SAQ + Hasil penilaian visitasi


9

Tabel 4 : Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 - 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik berupa kualifikasi yang terdiri atas : a. Informatif dengan nilai 97-100 ; b. Menuju Informatif dengan nilai 80-96 ; c. Cukup Informatif dengan nilai 60-79 ; d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 ; dan e. Tidak Informatif dengan <39. Secara umum dapat kami laporkan bahwa dari hasil penilaian self assessment, verifikasi dan visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Publik pada tujuh (7) pemerintah kabupaten dan kota di kaltim yang dilakukan pemeringkatan tahun 2017 adalah : 62,70 (CUKUP INFORMATIF).


10

IV. Temuan verifikasi SAQ dan penilaian visitasi secara detil 1. Verifikasi SAQ a. Pemerintah Kota Balikpapan


11


12


13


14

b. Pemerintah Kota Bontang


15


16


17


18

c. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara


19


20


21


22

d. Pemerintah Kota Samarinda


23


24


25


26

e. Pemerintah Kabupaten Berau


27


28


29


30

f. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara


31


32


33


34

g. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat


35


36


37


38

2. Penilaian Visitasi


39


40

V. PENUTUP Secara kuantitas dari segi keikutsertaan pada proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017, Jumlah Pemerintah Kabupaten dan Kota di kaltim yang mengikuti proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2017 yaitu diikuti 7 Pemda/Badan Publik (Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat), lebih meningkat dibanding tahun 2016 yang diikuti 4 Pemda/Badan Publik (Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Samarinda). Tabel : Hasil Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kaltim pada Tahun 2016

Secara kualitatif Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Bontang walaupun belum beranjak dari kualifikasi menuju informatif ke kualifikasi informatif namun kedua pemda dari segi skor lebih meningkat masing-masing 6 poin dan 1 poin dibanding tahun sebelumnya. Untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Samarinda pada tahun ini skor nya masing-masing turun 4 poin dan 6 poin di banding tahun sebelumnya. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah


41

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena tahun ini merupakan keikusertaan perdana dalam proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik maka belum disimpulkan apakah lebih meningkat atau menurun dibanding tahun sebelumnya secara kualitatif. Namun keikutsertaan pemda dalam proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik secara penuh merupakan cerminan kesiapan pemda dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik berikut peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Secara umum skor nilai rata-rata keterbukaan informasi publik pemda se provinsi Kaltim adalah 62,70 dengan kualifikasi CUKUP INFORMATIF dan Ketidak-ikutsertaan pemda dalam proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik seperti Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu hal tersebut sesungguhnya merupakan cerminan dari belum siapnya infrastruktur pemda untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan


42

dan peraturan terkait keterbukaan informasi publik dan diharapkan kedepannya seluruh pemda (Pemkab/Pemkot) di Provinsi Kaltim bisa mengikuti secara penuh proses monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Demikian laporan monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kaltim tahun 2017 ini disampaikan untuk menjadi dokumen publik dan refleksi atas implementasi keterbukaan informasi publik agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Samarinda, 9 Januari 2018 Tertanda, Tim Penilai Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tim Penilai Pemerintah Kota Balikpapan : M. Imron Rosyadi, Sutarwo, Desi Ariani, Irvan Kholidi, Winda Tim Penilai Pemerintah Kota Bontang : M. Khaidir, Agus Eko Santoso, Harmita Muchtar, Arinda Lola Amaria Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara : M. Imron Rosyadi, Sutarwo, Desi Ariani, Irvan Kholidi, Firstmay Erwinda Kasih Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Berau : Sencihan, Hari Adam Suharto, M. Aulia Fadholi Tim Penilai Pemerintah Kota Samarinda : M. Imron Rosyadi, Desi Ariani, Rizka Ayu Amalia Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara : Lilik Rukitasari, Irmah, Yana Nasdiah, Nurhasanah Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat : M. Imron Rosyadi, M.Khaidir, Desi Ariani Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Paser : Lilik Rukitasari, Irmah, Yana Nasdiah, Nurhasanah Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Kutai Timur : M. Khaidir, Agus Eko Santoso, Harmita Muchtar, Arinda Lola Amaria

Penilaian akhir Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilaksanakan melalui Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim Tanggal 6 Desember 2017.


43

Lampiran : Dokumentasi Foto Kegiatan Visitasi Pemeringkatan KIP Kab/Kota se Kaltim Tahun 2017 1. Visitasi ke Pemerintah Kota Balikpapan


44

2. visitasi ke Pemerintah Kota Bontang


45

3. Visitasi ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara


46

4. Visitasi ke Pemerintah Kabupaten Berau


47

5. Visitasi ke Pemerintah Kota Samarinda


48

6. Visitasi ke Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara


49

7. Visitasi ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat


50

8. Visitasi ke Pemerintah Kabupaten Paser


51

9. Visitasi ke pemerintah Kabupaten Kutai Timur


52

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Sekretariat : Gedung Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, Jl. Basuki Rahmat No.41 Samarinda-KaltimINDONESIA Telepon : 0541-747900 , 0541-4122476 Mobile Phone/SMS/WA : 081381317222, 08125497932, 0811558839, 081347761176 E-mail : komisiinformasiprovinsikaltim@gmail.com , website http://komisiinformasi.info , Blog http://komisiinformasikaltim.wordpress.com , FB http://facebook.com/komisiinformasi , Twitter @KI_Kaltim

Laporan hasil monev ki kaltim untuk pemeringkatan kip pemkab pemkot se kaltim tahun 2017  

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim tahun 2017

Laporan hasil monev ki kaltim untuk pemeringkatan kip pemkab pemkot se kaltim tahun 2017  

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik pemerintah kabupaten dan kota di provinsi kaltim tahun 2017

Advertisement