Page 1

korel pos Berani Tampil Beda

Sekapur Sirih

Spirit Berkurban demi Bahasa Persatuan

Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Profesor Doktor Abdullah A'la di hadapan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan jemaah salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (26/10), menyampaikan khotbah bertema "Iduladha, Spirit Berkurban untuk Negara." Tema yang menarik dan relevan di tengah bangsa ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2012. Ikrar Sumpah Pemuda kembali berkumandang di tengah umat Islam merayakan Iduladha 1433 Hijriah. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam menjunjung bahasa persatuan, tentunya kita juga harus rela berkurban untuk menekan keakuan diri dan kelompok. Oleh karena itu, kita pun harus tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, khususnya dalam penulisan lema/kata serapan dari bahasa asing, baik Inggris, Belanda, maupun Arab. Bahasa Arab, salah satu bahasa asing yang menjadi sumber kata serapan, di samping bahasa Inggris dan Belanda. Sebelum kata--baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing-- itu diserap dalam bahasa kita, Pusat Bahasa melalui forum pakar yang anggotanya terdiri atas berbagai disiplin ilmu membahas mengenai hal itu, termasuk penulisan Iduladha yang tidak dipisah. Dengan spirit berkurban, mari kita kedepankan kemaslahatan bangsa. Mari kita menulis lema/kata/istilah sesuai dengan konsensus nasional, yakni lema atau sublema yang terdapat di dalam KBBI Pusat Bahasa Edisi IV. Tanggalkan egoisme diri dan kelompok demi Tanah Air yang kita cintai ini. *

Mekah, Korel Pos - Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji 2012 DPR RI mengusulkan pencabutan izin agen-agen perjalanan yang menipu calon haji hingga yang bersangkutan pada tahun ini batal menunaikan rukun Islam kelima. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2012 dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Eva Kusuma Sundari, mengemukakan hal itu dari Mekah, Kamis (25/10) pagi, sehubungan dengan kegagalan keberangkatan 1.000-an calhaj ke Tanah Suci. Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI mendukung Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menertibkan agen-agen travel yang melakukan penipuan. "Ada keprihatinan bersama antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu dan Timwas DPR RI (22/10) atas kegagalan keberangkatan 1.000-an calhaj 2012 akibat penipuan oleh agen-agen travel," katanya. Agen-agen travel tersebut, menurut dia, biasanya agen wisata yang mempunyai izin umrah, tetapi tidak mempunyai izin haji (merekrut calhaj) sehingga pada hari-H pemberangkatan tidak mendapat kursi kuota. Keberanian agen-agen travel untuk berspekulasi tersebut, masih kata Eva, didasarkan atas fakta adanya sejumlah kursi kuota (biasanya jalur haji khusus) yang tidak transparan dan bisa diperjual-

belikan oleh calo-calo yang mempunyai akses terhadap pengaturan kuota. "Harga per 'seat' berkisar 2.500 dolar Amerika Serikat. Komponen ini menyebabkan biaya total haji khusus bisa mencapai 8.000--23.000 dolar AS/seat," katanya. Penyebab yang kedua, lanjut dia, adalah travel wisata yang menyubkontrak ke agen travel yang memang mempunyai izin merekrut calhaj. Menjadi kasus karena duit yang sudah dibayar penuh oleh calhaj tidak disetor ke bank, baik oleh agen travel penyelia maupun agen travel induk. "Karena uang tidak pernah diterima bank, 'seat' tidak pernah didapatkan," katanya menjelaskan. Carut-marut pengaturan kuota yang merugikan calhaj ini tentu harus diakhiri oleh Pemerintah. Akan tetapi, karena ada unsur penipuan, para korban perlu melaporkan kasus itu ke polisi, ujarnya. Dari laporan yang masuk, kata Eva, korban-korban itu rugi secara material maupun imaterial, misalnya, malu karena sudah terlanjur berpamitan ke lingkungan masing-masing. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, merencanakan penertiban para agen yang nakal itu dengan memperluas penyebaran informasi tentang daftar agen yang "terakreditasi", yang sebenarnya sudah ada di website Kemenag. *

Timwas Usulkan Izin Agen Penipu Calhaj Dicabut


korel pos Apa Betul Wakil Rakyat Minta Dana ke BUMN?

PDI Perjuangan Minta Dahlan Iskan Beberkan ke Publik

Jakarta, Korel Pos - "Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan melapor kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam, benar, tidak ada salahnya, " begitu komentar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, ketika merespons laporan Meneg BUMN kepada Seskab terkait dengan dugaan adanya anggota DPR yang sering meminta dana ke perusahaan BUMN. Lalu, siapakah gerangan wakil rakyat yang terhormat yang dimaksud oleh Dahlan Iskan itu? Tjahjo kepada Korel Pos , Sabtu (27/10), lantas meminta Dahlan Iskan untuk menyebut lang-

sung nama wakil rakyat yang dimaksud. Siapa namanya? Dari komisi berapa? Dan, BUMN mana? Hal ini agar 'fair', jangan bertekateki, apalagi menyudutkan lembaga DPR dan dampaknya negatif kepada semua anggota DPR. Kan tidak elok. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 itu menegaskan bahwa Meneg BUMN harus terbuka dan "fair" agar ada klarifikasi terbuka dan tidak terjadi fitnah. Di lain pihak, Sekjen DPP PDI Perjuangan,

Tjahjo Kumolo, menekankan bahwa menteri adalah mitra kerja DPR dalam fungsi p e n ga -

wasan. Oleh karena itu, harusnya menteri wajib hadir kalau diundang oleh DPR. *

PDI Perjuangan Tolak Kenaikan TDL Surabaya, Korel Pos - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan mendorong untuk mengusut inefisiensi di Perusahaan Listrik Negara. Anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dewi Aryani, dari arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan, Surabaya, kepada Korel Pos, Sabtu (13/10), mengemukakan alasan partainya menolak, antara lain, PLN gagal menyediakan gas sesuai dengan target dan mengganti dengan solar yang jauh lebih mahal.

Sebelumnya, sebagaimana diwartakan, DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan dana subsidi untuk listrik pada tahun 2013 sebesar Rp78,63 triliun. Pemerintah berencana pada tahun depan menaikkan TDL sebesar 15 persen. Kenaikan tarif ini berlaku untuk seluruh konsumen pengguna listrik berkapasitas daya mulai 1.300 volt ampere ke atas. Lebih lanjut Dewi mengatakan,�Alasan lain, gagal menghemat biaya bahan bakar pembangkit listrik, yakni pada tahun 2009 sebesar Rp17,9 triliun dan tahun berikutnya, 2010, menjadi

sebesar Rp19,7 triliun,� katanya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan juga menilai PT PLN gagal memenuhi kebutuhan batu bara sebagai pembangkit listrik sesuai dengan target, terutama PLTU percepatan 10.000 megawatt. Selain itu, lanjut Dewi, PLN Gagal memenuhi kebutuhan panas bumi untuk listrik sesuai dengan target, operasional PLN boros, gagal dalam misi PLTU 10.000 megawatt, BPK mencatat terdapat 45 kasus kesalahan operasional PLN yang mengindikasikan PLN inefisien alias boros. * Sampel Koran Elektronik Produksi Perum LKBN ANTARA Jawa Tengah Penggagas: Kliwon

korel pos  

edisi sampel