Page 1

Edisi 23|Januari - Februari 2018

Perempuan Nelayan dan Hak Atas Tanah


Edisi 23|Januari - Februari 2018

DAFTAR ISI

6 10

Kemudi

14

Hukum dan Kebijakan

18

Tokoh

22

Dapur

Perempuan Nelayan dan Hak Atas Tanah

Setara

Laksamana Malahayati dan Perempuan Nelayan, Langit dan Bumi Analisa Yuridis Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Obituari Yustinus Dharma, Selamat Jalan Pejuang Lingkungan Hidup dari NTT Sup Ikan Selar

adalah buletin dua bulanan terbitan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang mengangkat dinamika masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. DEWAN REDAKS I Sukarman|REDAKTUR PELAKSANA Susan Herawati|SIDANG REDAKSI Tigor Hutapea|Parid Ridwanudin|Susi Oktapiana|Rosiful Amirudin Nibras Fadhillah|Wirdan Fauzi|Anis Purwanti Ningsih|Desi Ratnawati|Irma Yanti|EDITOR Musfarayani|DESAIN GRAFIS Dodo|DISTRIBUSI Dwi Phangga|Wahyudin|Vicky Alamsyah ALAMAT REDAKSI : Jl. Mangga Blok M Nomor 23 Perumahan Kalibata Indah, Jakarta 12750|TELP./FAKS +62-21 7992682|EMAIL kiara@kiara.or.id|WEBSITE www.kiara.or.id


Berdaulat, Perempuan dan Hak Atas Tanah Satu tahun, Kabar Bahari harus menunda kehadirannya di tengahtengah masyarakat pesisir Indonesia. Kabar Bahari mencoba ‘bebenah’ sekaligus memperbaiki konten di dalamnya. Kami mencoba menampung respon dan masukan dari masyarakat pesisir yang menjadi pembaca setia Kabar Bahari. Respon yang kami terima pun luar biasa; Masyarakat Pesisir menilai bahwa Kabar Bahari adalah majalah milik mereka. Tentu dengan catatan perbaikan yang luar biasa panjang, kami kini mencoba kembali ke tengah-tengah pembaca. Kabar Bahari sendiri lahir karena KIARA percaya bahwa melalui media inilah, kami menyapa saudara/saudari kami di Pesisir Indonesia. Edisi kali ini lahir melalui perenungan yang panjang. Dalam putaran diskusi yang diadakan pada Simposium Perempuan Nelayan pada bulan September 2017 lalu, salah satu permasalahan yang menjadi debat panas antar perempuan nelayan adalah soal perempuan dan tanah. Margaretha, PPNI Sikka menuturkan perempuan di Nusa Tenggara Timur kesulitan yang dialami oleh perempuan dalam mengakses tanah adalah perempuan dinilai sebagai sekedar pendamping. Hak kepemilikian tanah kemudian menjadi mutlak dimiliki oleh laki-laki. Perempuan nyatanya masih menghadapi pembedaan dari sisi pengakuan hukum dan sosial yang kemudian menjadi masalah dalam hak kepemilikan tanah. Pada saat bersamaan, perempuan masih mengalami pembedaan antara hak dirinya sebagai perempuan atau individu dengan haknya sebagai anggota keluarga. Terakhir, perempuan ternyata masih mengalami pembedaan antara kepemilikan serta kemampuan untuk mengelola tanah. Harapan kami, lahirnya Kabar Bahari sebagai bentuk pelepasan rasa rindu pada suara-suara pesisir dan bentuk konsistensi kami menyuarakan cerita dari pesisir Indonesia. Selamat Membaca, Salam Keadilan Perikanan!


Kehadiran dan kontribusi perempuan nelayan seolah-olah tidak ada. Perempuan nelayan selalu diasumsikan sebagai subjek yang sudah cukup terwakilkan oleh laki-laki atau suami. Padahal perempuan nelayan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi keluarga nelayan. Sayangnya hingga hari ini, keterlibatan perempuan nelayan masih jauh dari maksimal dalam perumusan kebijakan di semua level


Perempuan Nelayan dan Hak Atas Tanah M

arlina sebuah nama yang sama dengan tokoh utama film ‘Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak’. Marlina juga mengingatkan kita pada nama belakang artis legendaris tahun 70-an Lenny Marlina. Namun Marlina yang kita bicarakan dalam tulisan ini bukanlah seorang artis melainkan seorang perempuan pengecer ikan. Marlina perempuan kelahiran Buton, Sulawesi Tenggara, 34 tahun lalu ini tinggal di Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).


KEMUDI Marlina istri seorang nelayan menjalani hidup teramat sederhana jika tidak ingin dikatakan kurang. Suami Marlina berpenghasilan tidak lebih dari Rp 1.000.000 dalam sebulan. Marlina sendiri cuma berpenghasilan Rp 600.000 perbulan dari hasil mengecer ikan. Jumlah penghasilan ini hanya cukup membiayai kebutuhan pokok rumah tangga saja. Ini pun Marlina kerap meminjam ke tengkulak atau bank keliling karena seringkali tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari. Memiliki barang mewah hanyalah angan-angan bagi mereka, seperti punguk merindukan rembulan. “Jangankan membeli tanah atau mengubah kepemilikan tanah warisan ini jadi hak milik saya, untuk membayar iuran sekolah anakanak saja, kami sering pinjam uang. Bahkan makan sehari-hari pun kami kesulitan. Terlebih lagi, perempuan di sini tidak punya hak milik atas tanah walaupun itu tanah warisan,�ujar Marlina. Pada masyarakat pesisir masih terdapat ketimpangan kesempatan antara lakilaki dengan perempuan khususnya hak menyuarakan pendapat dan akses terlibat dalam pengambilan keputusan. Kehadiran perempuan nelayan selalu dianggap sudah diwakili dan diwakilkan oleh suaminya. Hal inilah yang menyebabkan kebijakan pemerintah di tingkat lokal hingga nasional tidak ramah terhadap perempuan. Sebagai contoh dalam rapat desa. Kehadiran perempuan selalu minim karena sudah diasumsikan sebagai bagian dari ‘keterwakilan’. Padahal perempuan nelayan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi keluarga nelayan. Sayangnya hingga hari ini keterlibatan perempuan nelayan masih jauh dari maksimal dalam perumusan kebijakan di semua level.


8Edisi 23Januari - Februari 2018 Marlina hanyalah salah satu dari jutaan perempuan yang hingga hari ini masih berjuang mendapatkan haknya. Perjuangan panjang perempuan nelayan untuk mendapatkan pengakuan politik negara sebenarnya berbanding lurus dengan kontribusi perempuan nelayan dalam rantai produksi perikanan. Di Lombok Timur, khususnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar setidaknya 70% perempuan nelayan terlibat aktif sejak ikan turun dari kapal hingga mengolahnya menjadi ikan asin atau kerupuk. Artinya setiap pangan laut yang hadir di meja makan keluarga tidak lepas dari peran perempuan nelayan Ironisnya, Marlina tidak hanya berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai perempuan nelayan tetapi juga berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah. Pusat data dan informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menemukan 3 persoalan utama dari hak atas tanah bagi perempuan nelayan sepanjang 2017. Persoalan tersebut yaitu : 1. Masalah akses terhadap tanah 2. Masalah akses terhadap program pemerintah 3. Masalah legalisasi Dalam studi yang dilakukan KIARA di Kabupaten Sikka, NTT, telah ditemukan fakta bahwa sebagian besar perempuan nelayan kesulitan untuk mengakses tanah di wilayah mereka masing masing. Mereka juga sulit mengakses program pemerintah terkait pertanahan khususnya dalam program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT) Pada tahun 2017 Pemerintah melalui Kementrian Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendistribusian sertifikat tanah nelayan sebanyak 20.000 lembar melalui program SeHAT. Hal ini adalah upaya Pemerintah memastikan hak-hak masyarakat pesisir atas sumber daya seperti wilayah, tanah, dan lahan tambak. Namun, faktanya pemanfaatan program tersebut masih jauh dari harapan bahkan belum dirasakan oleh masyarakat pesisir khususnya perempuan nelayan. “Kami cuma bisa berharap belas kasih orang tua. Syukur-syukur kami juga dapat tanah. Tetapi jika tidak dapat maka yang bisa kami lakukan adalah bertahan untuk hidup dulu. Di Sikka ini perempuan sulit mendapatkan akses terhadap tanah. Terkadang tidak ada penjelasan. Kebanyakan alasannya hanya karena ‘saya perempuan’ sehingga kami tidak dapat tanah,” ujar Margaretha Riti dari IPNES/PPNI Sikka. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), azas yang melandasi hukum agraria pada dasarnya tidak


Edisi 23Januari - Februari 20189

ada perbedaan antara sesama Warga Negara Indonesia (WNI). Artinya setiap WNI baik itu laki-laki atau perempuan memiliki hak yang sama atas kepemilikan tanah. Seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi , “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sejalan dengan hal tersebut di atas setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. UUPA Pasal 9 ayat 2 mencantumkan ketentuan adanya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Selain itu setiap WNI juga mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 sebagai berikut, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengakhiri tulisan ini setidaknya terdapat 3 point penting yang harus dipahami terkait hak perempuan atas tanah, yaitu : • Pertama, perempuan dan hak atas tanah memiliki pembedaan dari sisi pengakuan hukum dan pengakuan sosial. •

Kedua, masih adanya pembedaan antara hak perempuan atas tanah sebagai seorang individu dengan hak perempuan sebagai anggota keluarga, baik sebagai istri atau anak.

Ketiga, masih adanya pembedaan kemampuan untuk mengelola tanah.

antara

kepemilikan

dan

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapankah nasib perempuan berada di pusaran ketidakpastian hak mereka atas tanah dan penghidupan yang layak? Perempuan dan laki-laki pada dasarnya memiliki hak yang sama, berdiri setara dan tidak boleh ada perbedaan. Sudah sepantasnyalah negara hadir untuk memastikan hak atas tanah bagi perempuan nelayan terpenuhi. Tulisan berdasarkan Riset Perempuan dan Hak atas Tanah, bagian dari kerjasama antara KIARA dan Oxfam di Program Hak Atas Pangan. Ditulis oleh Rosiful Amirudin dan Susan H Romica


Langit dan Bumi

Laksamana Malahayati dan Perempuan Nelayan

K

eumalahayati mungkin nama yang kurang populer di telinga kita. Tapi coba kita sebut Laksamana Malahayati, kita pasti teringat dengan salah satu nama Pahlawan Nasional dari Aceh. Keumalahayati memang Laksamana Malahayati. Perempuan pertama yang berpangkat Laksamana di Aceh bahkan di dunia. Laksamana Malahayati, walau tidak setenar R.A. Kartini dengan perjuangan emansipasi perempuannya, adalah sosok pahlawan yang juga memperjuangkan nasib perempuan di Aceh, khususnya nasib para janda pejuang Aceh. Sepak terjang sang Laksamana ini tidak kalah penting diteladani.


SETARA Literasi sosok Laksamana Malahayati tidak banyak, tidak heran jika kita banyak yang tidak mengenalnya seperti kita mengenal RA.Kartini. Jejak sejarah Laksamana Malahayati dapat kita temui di Universitas Kebangsaan Malaysia. Laksamana Malahayati yang terlahir dengan nama Keumalahayati pada tahun 1550M adalah putri dari Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayah adalah Laksamana Muhammad Said Syah putra Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539M. Adapun Sultan Salahuddin Syah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Syah (1513-1530M) sang pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1585-1604M, Laksamana Malahayati oleh Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Syah IV diberi kepercayaan memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah. Kemampuan militer Laksamana Malahayati didapat semasa bersekolah di Baitul Maqdis. Salah satu sekolah di lingkungan kerajaan yang para pengajarnya antara lain berasal dari Turki. Para pengajar Turki ini dikirim oleh Sultan Selim II pada era Kesultanan Utsmani untuk membantu Kerajaan Aceh menghadapi rongrongan Portugis dan Belanda. Di sekolah tersebut Malahayati bertemu dengan Tuanku Mahmudi bin Said Al Latief yang lantas menjadi suaminya. Sang suami kemudian menjadi Panglima Armada Selat Malaka dan gugur dalam pertempuran. Inilah tonggak jiwa patriotisme Malahayati yang berlandas cinta kepada sang suami untuk membalas dendam. Malahayati lalu mendirikan Inong Balee. Inong Balee adalah pasukan para janda pahlawan yang gugur di medan perang. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee berperang melawan kapal kapal dan benteng benteng Belanda pada 11 September 1599. Jejak heroisme Malahayati yang terkenal adalah saat ia berhasil membunuh pengkhianat Cornelis de Houtman dalam duel satu lawan satu di atas geladak kapal. Dalam buku “Kerajaan Aceh; Zaman Sultan Iskandar Muda” karya sejarawan Perancis Denys Lombard diceritakan, “Dia (Cornelis) kena tikam rencong Malahayati”. Atas keberanian


12Edisi 23Januari - Februari 2018 dan keberhasilan inilah Keumalahayati mendapat gelar Laksamana, sehingga ia lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati sudah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi Panglima Perang yang kehebatannya sudah diakui musuh musuhnya. Kematian suaminya tidak membuatnya terpuruk tapi justru menjadi pemicu untuk berjuang melawan penjajahan. Malahayati sengaja membentuk pasukan Inong Balee dengan tujuan untuk memperjuangkan nasib Aceh dan perempuan janda yang suaminya gugur di medan perang selain memperjuangkan nasibnya sendiri. Kegagahannya memimpin ribuan pasukan dan ratusan kapal perang melawan Portugis dan Belanda ini juga yang menghantarnya mendapat gelar Laksamana Perempuan Pertama di Dunia. Ironisnya semua kehebatan Laksamana Malahayati tersebut tidak mempresentasikan keadaan perempuan saat ini. Khususnya para perempuan dalam sektor perikanan atau perempuan nelayan. Hingga saat ini kendala terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar perempuan nelayan Indonesia adalah pengakuan Pemerintah atas entitas mereka sebagai ‘perempuan-nelayan’. Pandangan Pemerintah dan masyarakat kebanyakan melihat profesi nelayan itu hanya untuk laki-laki yang pergi melaut untuk menangkap ikan. Padahal definisi nelayan itu sendiri luas tidak terbatas hanya sebagai lakilaki yang pergi melaut. Menurut Wikipedia nelayan adalah istilah bagi orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun laut. Dalam pengertian tersebut tidak disebut laki-laki tetapi orang, artinya bisa laki-laki bisa juga perempuan. Tidak sedikit perempuan nelayan yang juga pergi melaut, tetapi tetap dipandang bukan seorang nelayan. Perempuan tetap dipandang sebagai ibu rumah tangga saja. Kendati kontribusi peran perempuan dalam proses perikanan sejak pra hingga pasca produksi sangat signifikan. Peranan perempuan tetap saja dipandang sebagai kewajiban seorang ibu rumah tangga dari keluarga nelayan. Pemikiran bahwa “seorang perempuan sebaiknya di rumah saja, mengurus anak dan rumah tangga, jadi untuk apa melaut” masih banyak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita termasuk Pemerintah. Pengakuan tehadap entitas perempuan nelayan ini bagaimanapun penting bagi perempuan nelayan Indonesia. Mengapa penting?


Edisi 23ď źJanuari - Februari 2018ď ź13

Karena pengakuan tersebut yang akan membawa perempuan nelayan Indonesia mendapatkan hak-hak perlindungan dan pemberdayaan dari Pemerintah. Banyak sekali isu-isu perikanan dan kelautan yang sangat erat kaitannya dengan perempuan. Dan sedihnya seringkali perempuan justru yang menjadi korban, dampak dari adanya konflikkonflik dalam isu-isu tersebut. Sayangnya masih sedikit regulasi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang gender sensitive dan fokus pada keberlangsungan hidup perempuan serta anak di dalam sektor perikanan dan kelautan. Cerita perjuangan Laksamana Malahayati dalam memimpin pasukan armada laut Aceh mengalahkan penjajah harusnya menjadi pendobrak stereotype pemikiran bahwa, ‘perempuan seharusnya diam di rumah dan mengurus rumah tangga serta anak saja’. Dengan kegigihan yang ada di dalam diri seorang perempuan, Laksamana Malahayati memperlihatkan bahwa perempuan bisa menjadi apa pun dan melakukan apa pun, seperti halnya laki-laki, apabila mereka menginginkannya. Tidak ada satu laki-laki pun yang dapat menghilangkan peranan penting seorang perempuan, seorang ibu di dalam keluarga. Sangat miris melihat perjuangan perempuan nelayan Indonesia saat ini yang masih berjuang dalam memperoleh pengakuan entitas perempuan nelayan dari pemerintah. Ini menunjukkan adanya kemunduran. Bahkan beratus-ratus tahun yang lalu, di masa kejayaan Kesultanan Aceh, seorang Sultan sudah mempercayai seorang perempuan untuk memimpin kelompoknya dan pasukan angkatan lautnya menundukkan penjajah. Lihatlah saat ini, jangankan dipercaya menjadi pemimpin sekedar untuk mendapatkan pengakuan saja tidak bisa diperoleh perempuan nelayan Indonesia. Kepercayaan yang didapat Laksamana Malahayati dengan pengakuan yang tidak didapat perempuan nelayan ibarat langit dan bumi. Semoga saja ke depannya masyarakat pada umumnya dan pemerintah khususnya lebih mempercayai perempuan sebagai manusia seutuhnya yang dapat bekerja dan berkarya untuk kemajuan negeri tercinta. (NF) *Tambahan sumber tulisan dari Wikipedia, detik.com, liputan6.com, kompas.com* (NF dan editor)


Analisa Yuridis Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

P

ada tanggal 21 Maret 2016 Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No.17 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. Kebijakan tersebut memiliki maksud dan tujuan memberikan arahan batasan dan kepastian penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan pemberian hak atas tanah pada dua wilayah yaitu pesisir dan pulau-pulau kecil.


HUKUM & KEBIJAKAN Pemberian hak atas tanah untuk wilayah pesisir diberikan pada objek pantai hingga perairan pesisir. Objek ini diukur dari garis pantai ke arah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Pemberian hak atas tanah diberikan untuk pembangunan pertahanan keamanan, infrastruktur pelabuhan dermaga, tower penjaga keselamatan, pembangkit tenaga listrik dan program strategis negara, kepentingan umum dan tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat secara turun temurun. Sedangkan untuk wilayah pulaupulau kecil dapat diberikan penguasaan hak atas tanah hingga 70% dari luas pulau atau sesuai dengan arahan RTRW atau rencana zonasi pulau kecil. Sisa paling sedikit 30% luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan serta dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat. Dalam rangka kepentingan Nasional, Pemerintah dapat menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau kecil secara utuh. Kepentingan Nasional yang dimaksud antara lain pertahanan dan keamanan, kedaulatan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya (ekososbud), fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, pelestarian warisan dunia dan atau program Strategis Nasional. Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 turut mengatur tentang


16ď źEdisi 23ď źJanuari - Februari 2018 Tanah Reklamasi dan Tanah Timbul. Terhadap tanah reklamasi dan tanah timbul dapat diberikan hak atas tanah dengan syarat yang telah ditentukan baik oleh Permen atau peraturan perundang-undangan.

Ketidakadilan Ruang Bagi Masyarakat Pesisir Terbitnya Permen ATR / Kepala BPN No.17 Tahun 2016 mungkin dianggap sebagai bentuk terobosan pengaturan agraria wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki keunikan sebab mengatur wilayah yang berbatasan antara ruang darat dan ruang air. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai bahwa terbitnya permen ATR / BPN No.17 Tahun 2016 menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat pesisir untuk memperoleh hak atas tanah. Bentuk ketidakadilan terletak pada tidak diakuinya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memperoleh hak atas tanah. Permen ATR /BPN No.17 Tahun 2016 hanya memberikan akses hak atas tanah penggunaan ruang bagi pertahanan keamanan, pembangunan ekonomi melalui pembangunan fisik dan pariwisata. Walaupun masyarakat adat diberikan akses namun masih diskriminatif terhadap masyarakat pesisir yang menggunakan ruang tanah dan air pesisir sebagai sumber penghidupan.

Ketidakpastian Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil dengan ukuran di bawah 200 Ha dengan potensi sumber daya alam yang kaya. Namun terbitnya Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2016 justru mengancam kedaulatan tanah air dengan membuka ruang terjadinya privatisasi pulau-pulau kecil karena dibolehkannya penguasaan 70% luas pulau kecil. Contoh kasus konfliknya masyarakat pesisir dengan perusahaan seperti yang terjadi Pulau Pari (Kepulauan Seribu, Jakarta), Pulau Sangiang (Banten). Konflik terjadi akibat dari penguasaan berlebihan untuk industri pariwisata atas pulau kecil. Kasus lainnya seperti rusaknya lingkungan hingga ancaman hilangnya pulau, contoh Pulau Bangka di Provinsi Sulawesi Utara akibat dari pemberian penguasaan pertambangan di pulau kecil. Permen ATR/ BPN No.17 Tahun 2016 telah menjadi jalan tol bagi penguasaan pulaupulau kecil oleh swasta tanpa mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Melegalitaskan Tanah Reklamasi Pada penghujung tahun 2016, KIARA mencatat adanya peningkatan jumlah wilayah pesisir yang telah dan tengah direklamasi. Jika pada tahun sebelumnya terdapat 16 kawasan pesisir, maka pada tahun ini tercatat ada 37 wilayah pesisir yang telah dan tengah direklamasi.


Edisi 23ď źJanuari - Februari 2018ď ź17

Pemerintah dan Pengembang beralasan reklamasi sebagai solusi atas kurangnya lahan di wilayah daratan. Namun alasan ini sangat mudah dibantah dengan melihat ketersediaan ruang daratan yang masih belum berfungsi maksimal. Pada kenyataannya seluruh proyek reklamasi diarahkan ke pembangunan bisnis properti yang hanya dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi atas. Terlihat jelas para Pengusaha Properti malas untuk membangun wilayah baru sehingga mengambil jalan pintas melalui reklamasi. KIARA juga menemukan proyek-proyek reklamasi telah melanggar hak-hak masyarakat pesisir, hal ini terlihat dari hilangnya lokasi mata pencaharian, penurunan ekonomi, penggusuran, kerusakan ekosistem dilokasi reklamasi dan lokasi sumber material. Terbitnya Permen ATR/BPN No.17 Tahun 2016 menjadi angin segar bagi pengembang untuk melegalitaskan tanah hasil reklamasi. Pada kasus reklamasi sangat terlihat nilai keadilan bagi masyarakat pesisir dicederai.

Bertentangan Dengan Reforma Agraria Sejak diundangkannya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai instrumen hukum reforma agraria, pemerintah justru gagal menata reforma agraria. Berbagai peraturan mengatur tanah yang dibuat dengan tujuan menderegulasi semangat reforma agraria maka selama itu pula penataan agraria hanya difokuskan pada wilayah daratan. Pemerintah melupakan penataan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berbatasan dengan perairan laut. Sebenarnya kita sudah memiliki berbagai peraturan yang telah mengatur maritim dan perlindungan hak masyarakat pesisir tersebut, seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Kelautan, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) serta Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Keberadaan Permen ATR / BPN No.17 Tahun 2016 jelas bertentangan dengan berbagai peraturan diatas. Keberadaannya telah menghilangkan hak masyarakat pesisir sebagai pemegang daulat atas tanah dan perairan pesisir. Pemerintah harus melakukan review terhadap Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 ini. Mengganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan semangat reforma agraria guna kesejahteraan masyarakat pesisir. (TH)


Obituari

Yustinus Darma

SELAMAT JALAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DARI NTT


K “Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi.� (Catatan Seorang Demonstran, h. 93) *Soe Hok Gie*

TOKOH

amis 12 Oktober 2016 tepat pukul 15.00 WITA kabar mengejutkan itu datang. Ingin tidak percaya namun kabar itu benar adanya. Yustinus Besu Darma meninggalkan kita semua dengan tenang. Ya Darma bgitu ia akrab disapa menghembuskn nafas terakhirnya di Rumah Sakit umum daerah (RSUD) WZ Johanes, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hari itu tidak ada pertanda apapun jika Darma akan beristirahat selamanya. Tim dokter RSUD menyatakan Darma menderita penyakit meningitis atau radang selaput otak. Mendiang Darma adalah putra asli daerah NTT kelahiran Detura, Kupang pada 1 Juni 1983. Namanya bukanlah nama yang asing di dunia aktivis khususnya aktivis lingkungan hidup NTT. Bagaimana tidak terkenal, Darma sudah malang melintang di dunia aktivis sejak masih berstatus mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT. Dalam kurun waktu 2009-2010, Darma yang bertubuh kecil untuk ukuran pemuda kebanyakan sudah terlibat dalam proses pendirian organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN). Darma dengan ciri khasnya selalu berjaket ini ikut pula membidani Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI). Ia juga aktif di Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) dan Keluarga Mahasiswa Maumere (KMM).


20Edisi 23Januari - Februari 2018 Keterlibatannya dalam aktivitas Lingkungan Hidup bermula dari ketidak sengajaan. Darma yang murah senyum bergabung dengan WALHI dengan niat hanya freelance. Sambil menyelesaikan tugas akhir Darma ingin membantu WALHI sesuai dengan basic pendidikannya. Ternyata disaat yang sama WALHI sedang menjalankan program kerja sama dengan Global Environmental Facility (GEF). Program tersebut adalah “Pelatihan Konservasi Tanah dan Air, Terasering, Analisa Usaha Tani, Penguatan Kelompok Tani” di Komunitas adat Pubabu-Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Sebagai gambaran kegiatan tersebut merupakan upaya awal membangun kedaulatan pangan, serta menyelamatkan air dan hutan Pubabu-Besipae di wilayah itu. Bak gayung bersambut, Darma anak ke-3 dari 9 bersaudara, dengan basic pendidikannya diminta untuk menjadi salah satu anggota tim program, mendampingi Komunitas Adat Pubabu-Besipae, TTS. Kepercayaan yang diberikan WALHI ini dijalani dengan amanah. Ada 6 Kelompok Tani yang ada di Basipae menjadi binaannya. Berbekal pengetahuannya semasa di SPMA Bowae, Darma mendampingi mereka bagaimana melakukan Usaha Tani Mandiri. Walau terkenal galak karena kuatnya ia memegang prinsip, Darma sangat dicintai warga Basipae. Seiring berjalannya waktu Darma diberi kepercayaan lagi oleh WALHI untuk menjadi Koordinator Advokasi Pesisir dan Laut. Tugas ini membuatnya berjuang bersama masyarakat ‘melawan’ proyek reklamasi pantai di Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. Perlawanan Darma juga merembet ke soal garam. Bersama petambak garam Darma berjuang melawan pemodal yang ingin menguruk wilayah tambak garam seluas 2.000 ha di daerah Kabupaten Kupang. Tidak hanya itu Darma juga mengorganisir para petambak garam sedataran Flores di Maumere untuk melakukan musyawarah bersama membahas tentang ekspansi korporasi dalam mengelola garam di beberapa wilayah Flores. Kiprahnya selama di WALHI NTT, Darma tidak melulu mengurus isu pesisir, tetapi juga berjuang bersama masyarakat dan mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Indonesia Timur (GMIT) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrat (LMND) adalah diantara organisasi mahasiswa yang ikut berjuang bersamanya melawan berbagai bentuk perampasan ruang hidup seperti proyek tambang mangan yang secara masif dilakukan oleh PT Soe Makmur Resources (SMR) di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten TTS, NTT.


Edisi 23ď źJanuari - Februari 2018ď ź21

Menjelang akhir hayatnya, Darma putra dari pasangan Wihelmus Woda dan Maria Sepe ini membangun Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bersama petani NTT. Dan sekarang sudah terbentuk Komite Persiapan AGRA NTT. Darma juga sangat aktif melakukan kampanye anti perdagangan manusia sekaligus pendampingan bagi keluarga korban perdagangan manusia (human trafficking). Aktivitas terakhirnya Darma terlibat dalam program Right To Food ((RTF) bersama Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Melalui program ini Darma melakukan advokasi mengenai hak atas pangan di wilayah Kota Kupang NTT. Advokasi yang dimaksud adalah mendorong Pemerintah Daerah NTT untuk membuat Aturan Turunan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sebelum semua kerja kemanusiaan melalui program RTF ini tuntas penyakit meningitis (radang selaput otak) telah menghentikan perjuangan Darma. Tuhan yang sangat mencintainya memanggil ke haribaanNya. Selamat jalan Sang Pejuang Lingkungan Hidup. Selamat berpulang ke rumah Tuhan Sang Maha Pengasih Maha Penyayang. Perjuanganmu kan terpatri abadi bagi masyarakat NTT. Doa kami senantiasa bersamamu. (PR dan editor)


22Edisi 23Januari - Februari 2018

DAPUR

Sup Ikan Selar Ikan Selar adalah salah satu ikan laut yang memiliki kandungan nutrisi dan omega yang cukup tinggi. Banyak manfaat yang didapat jika mengkonsumsi ikan tersebut. Diantaranya dapat menguatkan sistem pertahanan tubuh, mengandung vitamin D untuk kulit dan tulang, menambah massa otot, meningkatkan kesuburan laki-laki dan perempuan, mengobati mual, menambah nafsu makan, sumber vitamin A, dan masih banyak lagi manfaatnya. Jadi, mari makan ikan!!! Bahan-bahan: 1. 2 ekor ikan selar 2. 1 buah tomat 3. 1 buah wortel iris kotak atau sesuai selera 4. 1 buah lobak ukuran kecil 5. secukupnya daun bawang/ loncang 6. secukupnya daun seledri 7. 1 buah jeruk nipis 8. 4 siung bawang merah iris tipis 9. 1 buah bawang bombai ukuran kecil 10. 3 siung bawang putih iris tipis 11. 7 buah cabe rawit merah (pedas sesuai selera) 12. 1 buah daun jeruk 13. 1 buah serai dikeprak 14. 1 cm jahe di keprak 15. 3 lembar daun salam 16. secukupnya gula pasir 17. secukupnya garam 18. jika suka penyedap rasa Cara Membuatnya: • Cuci bersih ikan. Buang kotorannya. Dipotong bagi 2. Beri perasan jeruk nipis. Diamkan 5-10 menit. Setelah itu cuci, tiriskan.

Sambil menunggu rendaman ikan, potong sesuai selera, wortel, lobak. Siapkan semua bumbu-bumbunya

Tumis bawang bombai, bawang putih, bawang merah, jahe, serai, daun jeruk, daun salam sampai harum. Tambahkan air 1liter/sesuai selera. Biarkan sampe mendidih. Kemudian masukkan ikan, potongan wortel, lobak, tomat, garam, gula pasir, penyedap rasa bila suka. biarkan sampai mendidih, cek rasa. Masak sampai matang

Taburi bawang goreng sesuai selera

Masakan siap dimakan

at m a l e S oba c n e m ah di rM)u m (IR


Kabar Bahari - Perempuan Nelayan  
New
Advertisement